BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH,

PENEGAKAN HUKUM, PERIZINAN, DAN IZIN MENDIRIKAN

BANGUNAN (IMB)

2.1 Pemerintahan Daerah

Sebagai daerah otonomi, pemerintah daerah provinsi, kabupaten

dan kota, berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan

kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas

pembantuan. Istilah otonomi menurut Ateng syafrudin mempunyai makna

“kebebasan atas kemandirian tetapi bukan kemerdekaan, melainkan

kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud pemberian

kesempatan yang harus dapat dipertanggung jawabkan”.1 Syarif Saleh

memiliki pendapat yang berbeda yaitu “otomoni itu sebagai hak mengatur

dan memerintah daerah sendiri, atas inisiatif dan kemauan sendiri”.2

Pengertian otonomi daerah adalah kesatuan masyarakat hukum

yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Pasal 1 angka

(6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

1. Ateng Syafrudin, 1985, Pasang Surut Otonomi Daerah, Bina Cipta, Bandung,

(selanjutnya disingkat Ateng SyafrudinI), h. 23. 2. Syarif Saleh, 1993, Otonomi dan Daerah Otonom, Endang, Jakarta, h. 31.

disebutkan bahwa, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan, dilaksanakan

dengan beberapa asas-asas yaitu sebagai berikut:3

1. Asas desentralisasi, adalah penyerehan wewenang pemerintah

oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Asas dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang

pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur, sebagai wakil

pemerintah kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

3. Asas tugas pembantuan, adalah penugasan dari pemerintah

kepada daerah dan desa, dari pemerintah provinsi kepada

pemerintah kabupaten/kota dan desa, serta dari pemerintah

kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan Amanat Pasal 18

UUD Negara RI Tahun 1945, melahirkan berbagai bentuk produk undang-

undang dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang

pemerintahan daerah yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 23

3. Jum Anggriani, 2012, Hukum Administrasi Negara, Ed. I, cet. I, Graha Ilmu

Yogyakarta, h. 75.

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan ada beberapa pasal yang

berubah yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintahan

daerah adalah pelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah

dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa, otonomi daerah adalah

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu

wewenang yang di peroleh Pemerintah Kota Denpasar berhak membentuk

dan menetapkan peraturan daerah (Perda) dan salah satu perda yang telah

dibentuk oleh Pemerintah Kota Denpasar adalah Peraturan Daerah Kota

Denpasar Nomo 6 Tahun 2001 tentang Izin Bangun-Bangunan.

2.2 Penegakan Hukum

Pada dasarnya penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan

secara sengaja untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka

menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara, hal ini diungkapkan oleh Jimly Asshiddiqie.4

Menurut Soerjono Soekanto, ini dan arti penegakan hukum terletak

pada kegiatan yang menyertakan hubungan nilai-nilai yang menjabarkan

didalamnya kaidah-kaidah dan sikap, tindak sebagai rangkaian penjabaran

nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan

kedamaian pergaulan hidup.5 Sedangkan menurut Wayne LaFavre dengan

mengutip pendapat Roscoe Pound yaitu penegakan hukum sebagai suatu

proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang berada

diantara hukum dan moral, yang menyangkut membuat keputusan yang

tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur

penilaian pribadi.6

Kesimpulan yang didapat dari ketiga pendapat diatas adalah

penegakan hukum merupakan kegiatan yang dilakukan dalam upaya

menyelaraskan nilai-nilai prilaku yang terdapat dimasyarakat untuk

menciptakan, mempertahankan dan memelihara keadilan dan kedamain

didalam kehidupan, penegakan hukum bukanlah semata-mata pelaksanaan

perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia

kecenderungannya adalah demikian. Selain itu, ada kencenderungan yang

4. Jimly Asshiddiqie, 1998, Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi,

cet. I, Balai Pustaka, Jakarta, h. 93. 5. Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT.

Raja Grafindo Persada, Cet ke 13, Jakarta, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II), h. 5. 6. Ibid, h. 7.

kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan

keputusan-keputusan hakim.

Penegakan hukum memiliki beberapa unsur-unsur yang dapat

ditarik dari pengertian diatas, yaitu:

1) Adanya kegiatan yang dilakukan secara disengaja

2) Sebagai upaya menyelaraskan nilai-nilai yang terdapat didalam

perilaku masyarakat

3) Untuk menciptakan, mempertahankan dan memelihara kedamaian

dalam bergaul.

Berdasarkan penjelesan-penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan

sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak

pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Adapun beberapa

faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:7

1) Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi

pada undang-undang saja.

2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk

maupun menerapkan hukum.

3) Faktor sarana atau fasilitaas yang mendukung penegsakan hukum.

4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut

berlaku atau diterapkan.

5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang

didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

7. Ibid, h. 8.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, karena merupakan

esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada

efektivitas penegakan hukum.

Penegakan hukum yang dilaksanakan secara administrasi memiliki

tujuan untuk mengubah prilaku yang dikenakan bagi para pelanggar.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penegakan hukum administrasi adalah

untuk menghentikan tindakan atau perbuatan yang tidak diperbolehkan dan

dianggap sebagai pelanggaran supaya tidak terjadi lagi. Didalam

pemberian sanksi administrasi semata-mata menekan perilaku yang

membuat pelanggaran melainkan untuk tidak lagi melakukan

perbuatannya, sehingga dapat merubah prilakunya. Menurut Van Wijk dan

W. Koninjenbelt sanksi administrasi merupakan sarana-sarana kekuatan

menurut hukum publik yang dapat diterapkan oleh Badan atau Pejabat

Tata Usaha Negara sebagai reaksi terhadap mereka yang tidak mentaati

norma hukum Tata Usaha Negara.8 Pada negara hukum, pengawasan

terhadap tindakan pemerintah sangatlah penting, agar pemerintah

melaksanakan tugasnya sesuai dengan norma-norma hukum, dalam upaya

preventif yang bertujuan untuk mengembalikan situasi sebelum terjadinya

pelanggaran norma-norma hukum dan upaya represif yang bertujuan agar

tindakan pemerintah memberikan manfaat ketentraman dan perlindungan

terhadap masyarakat. Bukan hanya pemerintah, masyarakatpun memiliki

8. Indroharto, 1996, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 91.

peran penting yaitu mengawasi jalannya pemerintahan. Jadi hukum

administrasi ditujukan pada perlindungan hukum bagi masyarakat atas

tindakan pemerintah.9Sanksi administrasi merupakan kekuatan pemerintah

sebagai reaksi terhadap ketidak patuhannya masyarakat terhadap

perundang-undangan. Sanksi administrasi dapat berbentuk peringatan,

penyegelan, pencabutan izin, serta pembongkaran bangunan.

2.3 Perizinan dan Izin Mendirikan Banguana (IMB)

Dalam hukum administarasi Negara modern, keputusan yang

banyak bersifat menguntungkan adalah izin.10 E. Ultrecht memberikan

penjelasan bahwa, bilamana pembuat peraturan tidak umumnya

melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal

saja diadakan secara yang di tentukan masing–masing hal yang kongkrit,

maka keputusan Administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan

tersebut bersifat suatu izin (vergunning).11

Dalam kamus hukum di jelaskan bahwa izin merupakan

“Overheidstoestenirning door wet of verordening vereist gesteld voor tal

van handeling waarop in het algemeen belang special toezicht vereist is,

maar die, in het algemeen, niet als onwenselijt wonder beschouwd”

(perkenaan/izin dan pemerintahan berdasarkan undang-undang atau

9. Sajijono, 2008, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, Lakabang

Pressindo, Yogyakarta, h. 18. 10. Prins W.F dan R. Kosim Adipoetra, 1976, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi

Negara, cet II, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 72. 11. E. Ultrecht, 1986, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cet IV ,

pustaka Tinta Mas Surabaya, hal.135.

peraturan pemerintahan yang diisyaratkan untuk perbuatan yang pada

umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya

tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dihendaki).12

Selanjutnya menurut Vander Pot izin merupakan keputusan yang

memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak

dilarang oleh pembuat peraturan.13

Jadi izin (vergunning) adalah suatu persetujuan dari penguasa

berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan

tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan

perundang-undangan. Izin juga dapat di artikan sebagai dispensasi atau

pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.

Perizinan berasal dari kata izin atau licere dalam bahasa latin,

perizinan merupakan kata benda yang dibentuk dari kata izin dengan

mendapat imbuhan per-an.14 Pengertian perizinan dari beberapa ahli

seperti:

1. Bagir Manan menyebutkan, bahwa perizinan dalam arti luas

berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan

12. Ridwan HR, Op.cit, h. 206-207. 13.Van der Pot dalam Utrecht dan Moh. Saleh djinjang, 1985, Pengantar Hukum

Administrasi Negara Indonesia, cetakan kedelapan, Penerbit Balai Buku Ichitiar Jakarta, h. 143. 14. Hasan Alwi, 2000, dkk, Tata Bahasa Baku Bahasa, edisi ketiga, Balai pustaka,

Jakarta, hal.231

perundang-undangan untuk memperolehkan melakukan

tindakan atau perbuatan yang secara umum dilarang.15

2. Sjachran Basah, perizinan adalah perbuatan hukum

administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan

peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan

prosedur sebagaimana tetapkan oleh ketentuan peraturan

perundang-undangaan.16

3. Ateng Syafrudin mengatakan, bahwa perizinan merupakan

penghilangan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh.17

4. N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge, membagi pengertian

perizinan dalah arti luas dan sempit, dalam arti luas izin

merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan

dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin

sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku

masyarakatnya. Dengan memberikan izin, penguasa

memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan

tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini

menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi

kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus

15. Bagir Manan, 1995, Ketentuan –Ketentuan Mengenai Peraturan Penyalrnggaraan

Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945, Makalah Tidak Dipublikasikan, Jakarta, h. 8

16. Sjachran Basah, 1995, Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi,Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dari Lingkungan Di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, h. 3.

17. Ateng Syafrudin, Perizinan Untuk Berbagai Kegiatan, Makalah tidak dipublikasikan, (selanjutnya disingkat Ateng Syafrudin II), h.1

atasannya.18Selanjutnya N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge,

mendefinisikan perizinan dalam arti sempit, yakni pengikatan-

pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya

didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk

mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi

keadaan-keadaan yang buruk. Hal pokok pada perizinan dalam

arti sempit adalah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali

diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan

yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti

diberikan batas-batas tertentu bagi setiap kasus.19

Dalam perkembangannya, secara yuridis pengertian izin dan

perizinan tertuang dalam Pasal 1 angka (8) dan (9) Peraturan Materi

Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam Pasal 1 angka (8) ditegaskan bahwa

izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah

berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti

legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan

untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Kemudian Pasal 1 angka

(9) menegaskan bahwa perizinan adalah pemberian legalitas kepada

seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin

maupun tanda daftar usaha.

18. N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge, op.cit, h. 2-3. 19. Ibid.

Pada dasarnya perizinan merupakan keputusan pejabat/badan tata

usaha negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai

sifat sebagai berikut:20

1. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha

negara yang menerbitkannya tidak terikat pada aturan dan

hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki

kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian

izin.

2. perizinan berifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tata

usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan

hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang

dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung

pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan

mengaturnya. Misalnya, izin yang bersifat terikat adalah IMB,

izin usaha industri dan lain-lain. Pada perizinan yang bersifat

terikat, pembuatan undang-undang memformulasikan syarat-

syarat dimana izin diberikan dan izin dapat ditarik

kembali/dicabut.

3. Perizinan yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang

isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang

bersangkutan. Dalam arti, yang bersangkutan diberikan hak-hak

20. Adrian Sutedi, Op.cit, h. 175.

atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan

tersebut. Misalnya, SIM, SIUP dan lain-lain.

4. Perizinan bersifat memberatkan, merupakan izin yang isinya

mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk

ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Perbedaan

antar perizinan yang bersifat menguntungkan dengan perizinan

yang bersifat memberatkan adalah penting dalam hal penarikan

kembali/pencabutan dan perubahannya.

5. Perizinan yang segera berakhir, merupakan izin yang

menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau

izin yang masa berlakunya relatif pendek. Misalnya, IMB, yang

hanya berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhir saat

banguna selesai didirikan.

6. Perizinan yang berlangsung lama, merupakan izin yang

menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa

berlakunya relatif lama. Misalnya, izin usaha industri dan izin

yang berhubungan dengan lingkungan.

7. Perizinan yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya

tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan memohon izin.

Misalnya, izin mengemudi (SIM).

8. Perizinan yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya

tergantung pada sifat dan obyek izin.

Ketentuan tentang perizinan memiliki fungsi yakni sebagai fungsi

penertiban dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib,

dimaksudkan agar izin atau setiap tempat-tempat usaha, bangunan, dan

bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain,

sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat

terwujud. Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada

dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat

penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain, fungsi

pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh

pemerintah.

Dalam hal Izin Mendirikan Bangunan, fungsi dari izin bangunan

ini dapat dilihat dalam beberapa hal yaitu:21

1. Segi teknis perkotaan

Pemberian izin mendirikan bangunan sangat penting artinya

bagi pemerintah daerah guna mengatur, menetapkan, dan

merencanakan pembangunan perumahan di wilayahnya sesuai

dengan potensial dan prioritas kota yang dituangkan dalam

Master Plan Kota. Untuk mendapatkan pola pembangunan kota

yang terencana dalam terkontrol tersebut, pelaksanaan

pembangunan diatas wilayah suatu kota diwajibkan memiliki

IMB dan penggunaannya sesuai dengan yang disetujui oleh

21. Adrian Sutedi, Op.cit, h. 193.

Dinas Perizinan dan Pengawasan Pembangunan Kota. Dengan

adanya pengaturan pembangunan melalui izin ini, pemerintah

di daerah dapat merencanakan pelaksanaan pembangunan

sebagai sarana serta unsur kota dengan berbagai instansi yang

berkepentingan. Hal ini penting artinya agar wajah perkotaan

dapat ditata dengan rapi serta menjamin keterpaduan

pelaksanaan pekerjaan pembangunan perkotaan. Penyesuaian

izin mendirikan bangunan dengan Master Plan Kota akan

memungkinkan adanya koordinasi antara berbagai departemen

teknis dalam melaksanakan pembangunan kota.

2. Segi kepastian hukum

Izin mendirikan bangunan penting artinya sebagai pengawasan

dan pengendalian bagi pemerintah dalam hal pembangunan

perumahan. Izin mendirikan bangunan dapat menjadi acuan

atau titik tolak dalam pengaturan perumahan selanjutnya. Bagi

masyarakat pentingan izin mendirikan bangunan ini adalah

untuk mendapat kepastian hukum terhadap hak bangunan yang

dilakukan, sehingga tidak adanya gangguan atau hal-hal yang

merugikan pihak lain dan akan memungkinkan untuk

mendapatkan keamanan dan ketentraman dalam pelaksanaan

usaha atau pekerjaan. Selain itu, izin mendirikan bangunan bagi

pemiliknya dapat berfungsi antara lain sebagai berikut:

a. Bukti milik bangunan yang sah.

b. Kekuatan hukum terhadap tuntutan ganti rugi dalam

hal berikut:

1. Terjadinya hak milik untuk keperluan

pembangunan yang bersifat untuk kepentingan

hukum.

2. Bentuk-bentuk kerugian yang diderita pemilik

bangunan lainnya yang berasal dari

kebijaksanaan dan kegiatan yang dilakukan oleh

pemerintah.

3. Segi pendapatan daerah

Izin mendirikan bangunan merupakan salah satu sektor

pemasukan yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Melalui

pemberian izin ini dapat dipungut retribusi izin mendirikan

bangunan. Retribusi atas izin mendirikan bangunan itu

ditetapkan berdasarkan persentase dari taksiran biaya

bangunan yang dibedakan menurut fungsi bangunan tersebut.

Retribusi izin mendirikan bangunan dibebankan kepada setiap

orang atau badan hukum yang namanya tercantum dalam surat

izin yang dikeluarkan.

Hukum perizinan adalah bagian dari Hukum Administrasi Negara.

Adapun yang dimaksud dengan perizinan adalah melakukan perbuatan

atau usaha yang sifatnya sepihak yang berada di bidang Hukum Publik

yang berdasarkan wewenang tertentu yang berupa penetapan dari

permohonan seseorang maupun badan hukum terhadap masalah yang

dimohonkan. Disisi lain izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan

oleh pemerintah untuk mempengaruhi para masyarakat agar mau

mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkret.22

Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen

hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan

makmur. Melalui izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat

apakah sudah terwujud adil dan makmur. Ini berarti persyaratan-

persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam

memfungsikan izin itu sendiri.23 Menurut Prajudi Atmosudirdjo,

berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan

dalam fungsi menertibkan masyarakat.24

Secara teoritis, perizinan memiliki beberapa fungsi sebagaimana

dijelaskan sebagai berikut:25

1. Instrumen rekayasa pembangunan

Pemerintah dapat membuat regulasi dan keputusan yang

memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonomi.

Demikian juga sebaliknya, regulasi dan keputusan tersebut

dapat pula menjadi penghambat (sekaligus sumber korupsi)

bagi pembangunan. Perizinan adalah instrumen yang

22. N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, Op.cit, h. 5. 23. Sjachran Basah, Op.cit, h. 2. 24. Prajudi Atmosudirdjo, 1981, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta,

h. 23. 25. Adrian Sutedi, Op.cit, h. 198.

pemanfaatannya ditentukan oleh tujuan dan prosedur yang

ditetapkan oleh pemerintah. Jika perizinan hanya dimaksudkan

sebagai sumber income daerah, maka hal ini tentu akan

memberikan dampak negatif bagi pembangunan. Pada sisi lain,

jika prosedur perizinan dilakukan dengan cara-cara yang tidak

transparan, tidak ada kepastian hukum, berbelit-belit, dan hanya

bisa dilakukan dengan carayang tidak sehat, maka perizinan

juga bisa menjadi penghambat bagi pertumbuhan sosial

ekonomi daerah. Dengan demikian, baik buruknya, tercapai

atau tidaknya tujuan perizinan akan sangat ditentukan oleh

prosedur yang di tetapkan dan dilaksanakan. Semakin mudah,

cepat, dan tranparan prosedur pemberian perizinan, maka

semakin tinggi potensi perizinan menjadi instrumen rekayasa

pembangunan.

2. Budgetering

Perizinan memiliki fungsi keuangan (budgetering), yaitu

menjadi sumber pendapatan bagi negara. Pemberian lisensi dan

izin kepada masyarakat dilakukan dengan kontra prestasi

berupa retribusi perizinan. Karena negara mendapatkan

kedaulatan dari rakyat, maka retribusi perizinan hanya bisa

dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. Penarikan

retribusi perizinan hanya dibenarkan jika ada dasar hukum,

yaitu undang-undang/peraturan daerah. Hal ini untuk menjamin

bahwa hak-hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan

dari pemerintah tidak terlukai karena penarikan retribusi

perizinan yang sewenang-wenang dan tidak memiliki dasar

hukum. Pada sisi lainnya, jika secara imperatif melalui

peraturan perundang-undangan pemerintah telah memperoleh

mandat untuk menarik retribusi perizinan, maka masyarakat

juga tidak boleh menghindar untuk membayarnya. Hal itu

karena retribusi perizinan juga menjadi sumber pendapatan

yang membiayai pelayanan-pelayanan perizinan lainnya yang

harus diberikan pemerintah kepada masyarakatnya. Meskipun

demikian, pemerintah harus memperhatikan aspek

keberlangsungan dan kelestarian daya dukung pembangunan,

serta pertumbuhan sosial ekonomi. Penetapan tarif retribusi

perizinan tidak boleh melebihi kemampuan masyarakat untuk

pembayarannya. Sebaliknya, untuk beberapa aspek strategis

yang terkait dengan daya dukung lingkungan dalam

pembangunan, tarif retribusi perizinan tidak boleh juga terlalu

murah dan mudah yang menyebabkan kerusakan lingkungan

dan menurunnya daya dukung dan kelestarian lingkungan.

3. Reguleren

Perizinan memiliki fungsi pengaturan (reguleren), yaitu

menjadi instrumen pengaturan tindakan dan perilaku

masyarakat. Sebagaimana juga dalam prinsip pemungutan

pajak, maka perizinan dapat mengatur pilihan-pilihan tindakan

dan perilaku masyarakat. Jika perizinan terkait dengan

peraturan untuk pengelolaan sumber daya alam, lingkungan,

tata ruang, dan aspek strategis lainnya, maka prosedur dan

syarat yang harus ditetapkan oleh peraturan perundang-

undangan haruslah terkait dengan pertimbangan-pertimbangan

strategis tersebut. Dengan demikian, harus ada keterkaitan

antara tujuan pemberian pelayanan perizinan dengan syarat-

syarat yang ditetapkan. Di samping itu juga penetapan tarif

terhadap perizinan harus memperhatikan tujuan dan fungsi

pengaturan yang akan dicapai oleh perizinan tersebut.

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk

mengendalikan aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana

ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh

yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang. Selain itu,

tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

1. Dari sisi pemerintah

Dari segi pemerintah tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

a. Untuk melaksanakan peraturan

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan

tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan

sekaligus untuk mengatur ketertiban.

b. Sebagai sumber pendapatan daerah

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara

langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap

izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih

dahulu. Semakin banyak pula pendapatan dibidang retribusi

tujuan akhirnya, yaitu untuk membiayai pembangunan.

2. Dari sisi masyarakat

Dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

a. Untuk adanya kepastian hukum.

b. Untuk adanya kepastian hak.

c. Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas, apabila bangunan

yang didirikan telah mempunyai izin akan lebih mudah mendapat

fasilitas.

Dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu sistem

perizinan, pembuat undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari

izin, yaitu sebagai berikut:26

1) Keinginan mengarahkan/mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu,

misalnya izin mendirikan bangunan.

2) Mencegah bahaya lingkungan, misalnya izin penebangan, dan izin

usaha indrustri.

26. N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, Op.cit, h. 4-5.

3) Melindungi objek-objek tertentu, misalnya izin membongkar

monumen-monumen, dan izin mencari/menemukan barang-barang

peninggalan terpendam.

4) Membagi benda-benda, lahan atau wilayah yang terbatas, misalnya

izin menghuni di daerah padat penduduk (SIP).

5) Mengarahkan/pengarahan dengan menggunakan seleksi terhadap

orang dan aktivitas-aktivitas tertentu, misalnya izin bertransmigrasi.

2.3.1 Izin Mendirikan Bangunan

Izin mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan oleh

pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan hukum untuk

mendirikan bangunan yang dimaksud agar pembangunan yang

dilaksanakan sesuai dengan tata ruang yang berlaku dan sesuai dengan

syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.27

Sedangkan dalam Pasal 1 angka (9) Peraturan Walikota Denpasar No. 25

Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, izin

mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah

kepada orang pribadi atau badan hukum yang dimaksudkan agar desain,

pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan Rencana Tata

Ruang yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien

Lantai Bangunan, Ketinggian Bangunan yang ditetapkan dan sesuai

dengan syarat-syarat keselamatan bangunan yang menempati bangunan

27. Adrian Sutedi, Op.cit, h. 195.

tersebut. Izin mendirikan bangunan memiliki tujuan untuk melindungi

kepentingan baik kepentingan pemerintah maupun kepentingan

masyarakat yang ditujukan atas kepentingan hak atas tanah, menjaga

ketertiban, keselarasan, kenyamanan dan keamanan bangunan dengan

penghuninya dan lingkungannya.

Pemegang izin mendirikan bangunan (IMB), baik itu perorangan

atau badan hukum mendapat pegangan ketika ingin melakukan kegiatan

yang berhubungan dengan pembangunan misalnya bangunan yang

didirikan sesuai dengan perencanaan penataan ruang, sehingga tidak

mungkin ada pelanggaran sehingga menimbulkan pembongkaran paksa

atau penggusuran. Pendirian bangunan diusahakan agar tidak berdampak

pada kerusakan lingkungan sekitar. Untuk mendapatkan IMB harus

memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Persyaratan administrasi

2. Persyaratan teknis

3. Penerbitan bangunan, syarat umum penertiban bangunan

4. Bangunan komersial, syarat umum bangunan komersial

5. Legalitas

Surat izin mendirikan bangunan diterbitkan oleh instansi yang

berwenang. Menurut Poerwadarmita, surat izin adalah surat yang berisikan

keterangan mengenai pemegang izin telah memperoleh kewenangan untuk

melakukan sesuatu.28 Instansi-instansi yang memiliki wewenang untuk

menerbitkan izin mendirikan bangunan yaitu:29

1. Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan 2. Unit pelayangan terpadu satu atap 3. Dinas Kirnpraswali 4. Subdinas karya

Pemberian izin mendirikan bangunan agar pemerintah bisa

mengatur, mengendalikan dan mengawasi kegiatan pembangunan atau

mendirikan bangunan. Mengatur agar pemegang IMB melakukan

pembangunan secara tertib dan teratur sesuai dengan fungsinya.

Mengendalian memiliki tujuan agar pemerintah bisa mengendalikan laju

perkembangan pembangunan, jika laju pembangunan tidak sesuai aturan

akan berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Mengawasi yaitu

memperhatikan kegiatan mendirikan bangunan yang dilakukan agar segala

kegiatan pembangunan dilaksanakan menurut peraturan yang berlaku,

sesuai dengan izin mendirikan bangunan yang telah dikeluarkan oleh

badan yang berwenang.

28. Daan Sugandha, 1996, Koordinasi Alat Pembantu Administrasi, Intermedia, Jakarta,

h.97. 29. Y.SM Pudyatmoko, 2009, Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, PT. Gramedia

Widiasarana Indonesia, Jakarta, h. 242.