BAB IITINJAUAN PUSTAKA

2.1 Inventarisasi

2.1.1 Pengertian

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pengecekan antara data

administratif BMD dengan kondisi fisik BMD yang bersangkutan. Maksud

inventarisasi adalah untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi BMD yang

sebenarnya, yang dikuasai Pengguna Barang maupun Kuasa Pengguna Barang

atas suatu obyek barang.

Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan

pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik

tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.

2.1.2 Tujuan Inventarisasi BMD

1. Menginventarisasi dan mengamankan seluruh BMD pada SKPD yang

hingga saat ini belum terinventarisasi dengan baik sesuai peraturan

perundang-undangan;

2. Menyajikan nilai koreksi BMD pada Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah

3. Melakukan sertifikasi BMD atas nama Pemerintah Daerah.

Tujuan Khusus Inventarisasi

1. Untuk menjaga ketertiban administrasi barang yang dimiliki

2. Untuk menghemat keuangan

3. Sebagai bahan pedoman untuk menghitung kekayaan

4. Untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian barang

5. Memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan/pedoman dalam

penyaluran barang

6. Memberikan data dan informasi dalam

7. Menentukan keadaan barang (barang yang rusak/tua) sebagai dasar untuk

menetapkan penghapusannya

8. Memberikan data dan informasi dalam rangka memudahkan pengawasan

dan pengendalian barang.

2.1.3 Obyek Inventarisasi BMD

Adapun yang termasuk dalam obyek Inventarisasi BMD meliputi:

1. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan

2. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:

a) barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;

b) barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;

c) barang yang diperoleh berdasarkan undang-undang; atau

d) barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam rangka pertanggungjawaban hasil Inventarisasi BMD untuk tujuan

pelaporan keuangan pada Neraca, pengelompokan BMD didasarkan pada

kelompok aset tetap sebagaimana diatur di dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yaitu terdiri dari:

1. Tanah

2. Gedung dan Bangunan

3. Peralatan dan Mesin

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

5. Konstruksi dalam Pengerjaan

6. Aset Tetap Lainnya.

2.1.4 Organisasi Pelaksana Inventarisasi

A. Peran dan Tanggung Jawab Tim Penataan Aset Daerah

Tim Penataan Aset Daerah dibentuk dengan Keputusan Kepala

Daerah. Tim ini terdiri dari Tim Pengarah, Tim Kerja, dan Sekretariat.

1. Tim Pengarah

Tim Pengarah bertugas dan bertanggung jawab memberikan pengarahan

kepada Tim Kerja dalam rangka penataan aset Daerah.

2. Tim Kerja

Tim Kerja adalah Koordinator kegiatan Inventarisasi BMD . Tugas dan

tanggung jawab Tim Kerja adalah:

a. Menyusun rencana kerja inventarisasi di wilayah kerjanya, sesuai

dengan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh Tim Pengarah.

b. Menetapkan Tim Pelaksana sesuai dengan kebutuhan untuk membantu

pelaksanaan tugas Tim Inventarisasi Aset SKPD.

c. Mengkoordinasikan pembentukan Tim Inventarisasi Aset SKPD.

d. Melaksanakan pendampingan kegiatan inventarisasi aset SKPD dengan

memperhatikan rencana dan beban kerja;

e. Melaksanakan sosialisasi kegiatan penataan aset;

f. Melakukan pengolahan data dan pelaporan hasil kegiatan penataan aset

SKPD;

g. Melakukan rekonsiliasi hasil inventarisasi aset SKPD dalam rangka

penyusunan neraca;

h. Melaporkan perkembangan (progress report) pelaksanaan kegiatan

Penataan Aset kepada Tim Pengarah;

i. Melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan

penataan aset;

3. Sekretariat

Sekretariat berkedudukan pada Inspektorat yang bertugas membantu

pelaksanaan Tim Penataan Aset

B. Peran dan Tanggung Jawab Tim Inventarisasi SKPD

Tim Inventarisasi SKPD dibentuk dengan Keputusan Kepala SKPD

bersangkutan. Tugas dan tanggung jawab Tim Inventarisasi Inventarisasi

SKPD yaitu:

1. Pengumpulan data awal Barang Milik Daerah pada seluruh satuan kerja.

2. Pelaksanaan inventarisasi/cek fisik lapangan atas seluruh Barang Milik

Daerah dan dapat didampingi Tim Pelaksana yang ditunjuk/ditetapkan

oleh Tim Penataan Aset Provinsi Jambi.

3. Update data/laporan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil inventarisasi

yang telah dilakukan.

4. Pelaporan hasil update inventarisasi Barang Milik Daerah kepada Tim

Penataan Aset.

5. Pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.5 Proses Inventarisasi Aset

1. Preparation

Tahap persiapan biasa dimulai dari mapping kondisi aset, lokasi aset,

SDM perusahaan sampai teknis pelaksanaan inventarisasi aset.

2. Execution

Tahap pelaksanaan dimulai ketika seluruh tahap preparation dipenuhi,

dimana prosedur dalam inventarisasi dijalankan sesuai dengan schedule

dan kompetensi SDM inventarisasi.

3. Finishing

Tahap akhir berkaitan dengan proses hasil laporan pelaksanaan

inventarisasi sampai dengan laporan final hasil inventarisasi.

Agar hasil inventarisasi dapat maksimal, biasa diintegrasikan dengan

sistem informasi akuntansi dan software yang memadai dalam pengelolaan aset

perusahaan, sehingga dapat diketahui aset yang harus dimiliki perusahaan dapat

digunakan tepat guna sesuai fungsinya dalam mendukung kegiatan utama

operasional perusahaan.

2.1.6 Ketentuan Pelaksanaan Inventarisasi

1. Memberi koding pada barang-barang yang diinventarisasikan.

2. Barang-barang inventaris sekolah harus diberi tanda dengan menggunakan

kode-kode barang sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam Manual

Administrasi barang.

3. Membuat Daftar Rekapitulasi Tahunan Laporan triwulan mutasi barang

inventaris yaitu daftar tempat mencatat penambahan dan pengurangan

barang inventaris pada suatu organisasi selama triwulan yang

bersangkutan.

4. Daftar isian inventaris yaitu tempat mencatat semua barang inventaris

menurut golongan atau klasifikasi yang telah ditetapkan.

Inventarisasi harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dari

pemerintah, termasuk juga yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan

Nasional. Beberapa dari peraturan perundang-undangan itu adalah:

1. Instruktur Presiden No.3 Tahun 1971, tentang Inventaris Barang Milik

Negara/ Kekayaan Negara.

2. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 222/MK/V/4/1972 tanggal 13

April 1971 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi barang-barang

milik negara di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

3. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 10/M/1976 tentang

Pelaksanaan Inventarisasi dan Penyampaian Laporan Triwulan Mutasi

Barang Inventarisasi Milik Negara.

4. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 421 16/E/74

tentang Inventarisasi barang yang dipakai/ dikuasai pejabat/ Pegawai yang

dimutasikan.

2.2 Legalisasi Aset

Legalisasi berasal dari kata serapan to legalize/legalization yang memiliki

bermacam makna tergantung konteks apa yang dibicarakan. Namun pada intinya

legalisasi adalah proses membuat sesuatu menjadi legal/sah.resmi. Legalisasi

adalah memberikan keabsahan secara resmi dari lembaga pemerintah atau pejabat

secara umum diakui oleh lembaga pemerintahan dan sederajadnya berupa tanda

tangan untuk memperkuat dokumen di mata hukum.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan, Legalisasi adalah pernyataan Badan atau

Pejabat Pemerintahan mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen

Administrasi Pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya.

Tujuan dari legal bisa bermacam-macam tergantung kebutuhan

pemerintahan atau perusahaan. Namun pada umumnya legal dilakukan untuk :

1. Memperoleh status hukum yang jelas

2. Memeriksa legalitas suatu badan hukum/badan usaha

3. Memeriksa tingkat ketaatan suatu badan hukum/badan usaha

4. Memberikan pandangan hukum atau kepastian hukum dalam suatu

kebijakan yang dilakukan pemerintahan/perusahaan.

2.3 Aset dan Sistem Pengelolaan Barang Daerah

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) aset adalah daya

ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari

peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan

diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat

diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan

untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang

dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Dalam Permandagri Nomor 19 tahun 2016 disebutkan bahwa yang

dimaksud dengan Pengelolaan barang daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan

tindakan terhadap barang daerah yang meliputi :

a. Perencanaan Kebutuhan dan pengganggaran;

b. Pengadaan;

c. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;

d. Penggunaan;

e. Penatausahaan;

f. Pemanfaatan;

g. Pengamanan dan pemeliharaan;

h. Penilaian;

i. Penghapusan;

j. Pemindahtanganan;

k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;

l. Pembiayaan; dan Tuntutan ganti rugi;

2.4 Prinsip Dasar Pengelolaan Aset Daerah

Untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efesien dan efektif serta

menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah

daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang

kompherensif dan handal sebagai alat untuk pengambilan keputusan, menurut

Abdul Halim (2012) dalam buku manajemen keuangan daerah. Sistem tersebut

bermanfaat untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, sistem

informasi tersebut juga bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan mengenai

kebutuhan barang dan estimasi kebutuhan belanja pembangunan (modal) dalam

penyusunan APBD. Dan untuk memperoleh informasi manajemen aset yang

memadai maka diperlukan dasar pengelolaan kekayaan aset yang memadai juga,

dimana menurut Mardiasmo (2002) terdapat tiga prinsip dasar pengelolaan

kekayaan aset daerah yakni : (1) adanya perencanaan yang tepat, (2)

pelaksanaan/pemanfaatan secara efesien dan efektif, dan (3) pengawasan

(monitoring). Berikut ini uraian dari tiga prinsip dasar pengolahan kekayaan

daerah :

1. Perencanaan

Untuk melaksanakan apa yang menjadi kewenangan wajibnya

(Tupoksi) pemerintah daerah memerlukan barang atau kekayaan untuk

menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Untuk itu, pemerintah

daerah perlu membuat perencanaan kebutuhan aset yang akan

digunakan/dimiliki. Berdasarkan rencana tersebut, pemerintah daerah

kemudian mengusulkan anggaran pengadaannya. Dalam hal ini,

masyarakat dan DPRD perlu melakukan pengawasan (monitoring)

mengenai apakah aset atau kekayaan untuk dimiliki daerah tersebut benar-

benar dibutuhkan daerah ? Seandainya memang dibutuhkan, maka

pengadaanya harus dikaitkan dengan cakupan layanan yang dibutuhkan

dan diawasi apakah ada mark-up dalam pembelian tersebut. Setiap

pembelian barang atau aset baru harus dicatat dan terdokumentasi dengan

baik dalam sistem database kekayaan daerah.

Pengadaan barang atau kekayaan daerah harus dilakukan dengan

sistem tender. Hal tersebut dilakukan supaya pemerintah daerah dan

masyarakat tidak dirugikan. Selain itu, DPRD dituntut untuk lebih tegas

dan cermat dalam mengawasi proses perencanaan pengadaan kekayaan

daerah. Pada dasarnya, kekayaan daerah dapat diklasifikasikan menjadi

dua jenis (Mardiasmo:2002) yaitu :

a. Kekayaan yang sudah ada (eksis) sejak adanya daerah tersebut.

Kekayaan jenis ini meliputi seluruh kekayaan alam dan geografis

kewilayahannya. Contohnya adalah tanah, hutan, tambang, gunung,

danau, pantai dan laut, sungai dan peninggalan bersejarah (misalnya :

candi bangunan bersejarah).

b. Kekayaan yang akan dimiliki baik yang berasal dari pembelian

maupun yang akan dibangun sendiri. Kekayaan jenis ini berasal dari

aktivitas pemerintah daerah yang didanai dari APBD serta kegiatan

perekonomian daerah lainnya. Contohnya adalah jalan, jembatan,

kendaraan dan barang modal lainnya.

Pemerintah daerah harus membuat perencanaan yang tepat

terhadap dua jenis kekayaan tersebut. Perencanaan juga meliputi tiga hal

yaitu, melihat kondisi aset daerah dimasa lalu, aset yang dibutuhkan untuk

masa sekarang dan perencanaan kebutuhan aset dimasa yang akan datang.

Pemerintah daerah perlu menetapkan standar kekayaan minimum yang

harus dimiliki daerah untuk dapat memenuhi cakupan pelayanan yang

dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dibuat perencanaan strategi

baik yang bersifat jangka pendek, menengah dan jangka penjang mengenai

pengelolaan aset daerah.

2. Pelaksanaan

Apabila sudah dibuat perencanaan yang tepat, permasalahan

berikutnya adalah bagaimana pelaksanaannya. Kekayaan milik daerah

harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efesiensi,

transparansi, dan akuntabilitas publik. Masyarakat dan DPRD yang harus

melakukan pengawasan (monitoring) terhadap pemanfaatan aset daerah

tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan kekayaan milik daerah.

Pengelolaan juga menyangkut masalah pendistribusian, pengamanan dan

perawatan. Perlu ada unit pengelola kekayaan daerah yang professional

agar tidak terjadi overlapping tugas dan kewenangan dalam mengelola

kekayaan daerah. Pengamanan terhadap kekayaan daerah harus dilakukan

secara memadai baik pengamanan fisik melalui sistem akuntansi (sistem

pengendalian intern).

Hal cukup penting yang perlu diperhatikan pemerintah daerah

adalah perlunya dilakukan perencanaan terhadap biaya operasional dan

pemeliharaan terhadap biaya operasioanal dan pemeliharaan untuk setiap

kekayaan yang dibeli atau diadakan. Hal ini disebabkan sering kali biaya

operasi dan pemeliharaan tidak dikaitkan dengan belanja investasi/modal.

Mestinya terdapat keterkaitan anntara belanja invenstasi/modal dengan

biaya operasi dan pemeliharaan yang biaya tersebut merupakan

commitment cost yang harus dilakukan. Selain biaya operasi dan

pemeliharaan, biaya lain yang harus diperhatikan misalnya biaya asuransi

kerugian.

Pengelolaan kekayaan daerah harus memenuhi prinsip

akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik yang harus dipenuhi paling tidak

meliputi :

a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for

probity and legality)

b. Akuntabilitas Proses (process accountability)

c. Akuntabilitas Kebijakan (policy accountability)

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penyalahgunaan jabatan

oleh pejabat dalam penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah,

sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan

terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan

kekayaan publik. Akuntabilitas hukum juga dapat diartikan bahwa

kekayaan daerah harus memiliki status hukum yang jelas, agar pihak

tertentu tidak dapat menyalahgunakan atau mengklaim kekayaan daerah

tersebut.

Akuntabilitas proses terkait dengan dipatuhinya prosedur yang

digunakan dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan daerah.

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah

daerah terhadap DPRD dan masyarakat atas kebijakan-kebijakan

penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah.

3. Pengawasan

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan

hingga penghapusan aset. Dalam hal ini peran serta masyarakat dan DPRD

serta auditor internal sangat penting. Keterlibatan auditor internal dalam

proses pengawasan ini sangat penting untuk menilai konsistensi antar

praktik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan standar yang

berlaku. Selain itu, auditor internal juga penting keterlibatannya dalam

menilai kebijakan akuntansi yang diterapkan menyangkut dengan

pengakuan aset, pengukurannya dan penilaiannya. Pengawasan diperlukan

untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan maupun

pengelolaan aset yang dimiliki daerah. Sistem dan teknik pengawasan

perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah dikelabui oleh oknum-

oknum yang hendak menyalahgunakan kekayaan milik daerah.

2.5 Tujuan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Aset adalah pengelolaan secara komprensif atas permintaan,

perencanaan, perolehan, pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan/rehabilitasi,

pembuangan/pelepasan dan penggantian aset untuk memaksimalisasikan tingkat

pengembalian investasi (ROI) pada standar pelayanan yang diharapkan terhadap

generasi sekarang dan yang akan datang. Sedangkan menurut Lemer (2000:65),

manajemen aset merupakan proses menjaga/memelihara dan memanfaatkan

modal publik.

Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan tertib administrasi

pengelolaan barang milik daerah sehingga terciptanya manajemen pemerintahan

yang dapat bekerja secara lebih efesien, efektif dan ekonomis.

2.6 Penatausahaan Barang Milik Daerah

Dalam Permendagri No. 17 tahun 2007 disebutkan bahwa yang dimaksud

dengan penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan,

inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Dalam penatausahaan barang milik daerah dilakukan 3 (tiga) kegiatan

yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.

1. Pembukuan

Menurut Early Suandy dalam buku Perencanaan Pajak (2006:104)

menjelaskan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang

dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan dan mengubah data dan

informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau hutang, modal

penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan serta penyertaan

barang dan jasa terutang maupun tidak terutang pajak pertambahan nilai

(PPN) barang dan jasa yang dikenakan PPN 10 % dan dikenakan pajak

penjualan atas barang mewah yang ditutup dengan neraca dan perhitungan

laba rugi setiap tahun pajak berakhir.

Dari pengertian ini disimpulkan bahwa pembukuan merupakan

proses pencatatan yang di buat secara teratur dan berkelanjutan untuk

menganalisis data keuangan dimana didalamnya terdiri dari informasi

tentang harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya dan ditutup

dengan menyusun laporan keuangan dari neraca sampai laba rugi dan

dapat dijadikan patokan dalam menilai data keuangan perusahaan.

Menurut penjelasan Permendagri No. 17 tahun 2007 dapat

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembukuaan adalah proses

pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan

kedalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milik daerah.

Pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan pendaftaran

dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna

(DBP)/ Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP). Pengguna/kuasa

pengguna barang dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan harus

sesuai dengan format :

1. Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah,

2. Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin,

3. Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan,

4. Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi dan Jaringan,

5. Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya,

6. Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi dalam Pengerjaan, dan

7. Kartu Inventaris Ruangan (KIR)

Sementara itu Pembantu pengelola melakukan koordinasi dalam

pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah ke dalam Daftar Barang

Milik Daerah (DBMD).

2. Inventarisasi

Pemerintah daerah perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan

daerah yang dimilikinya, baik yang saat ini dikuasai maupun yang masih

berupa potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan. Untuk itu

pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi dan nonventarisasi nilai

dan potensi aset daerah. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi

dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan

mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh

pemerintah daerah. Indentifikasi dan inventarisasi aset daerah tersebut

penting untuk pembuatan Neraca Kekayaan Daerah yang akan dilaporkan

kepada masyarakat.

Untuk dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi aset daerah

secara lebih objektif dan dapat diandalkan, pemerintah daerah perlu

memanfaatkan profesi auditor atau jasa penilai yang independen.

Proses inventarisasi yang teratur adalah proses inventarisasi yang

dilakukan dengan ketentuan untuk dapat mewujudkan penyempurnaan

dalam pengurusan, pengawasan keuangan dan kekayaan negara secara

efektif, juga dalam rangka meningkatkan efektifitas perencanaan

penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan pemeliharaan, penyaluran

serta penghapusan barang. Oleh karena itu, pelaksanaan inventarisasi

harus dilaksanakan secara baik dan benar sesuai dengan kondisi barang

agar daoat dicapai tujuan inventarisasi yang dimaksud.

Nawawi dan Martini (1994:189) mengemukakan bahwa: Data di

dalam daftar inventarisasi tidak saja berguna untuk mengikuti

perkembangan kondisi perlengkapan/peralatan yang dimiliki, tetapi juga

untuk menyusun perencanaan, agar tidak terjadi pemborosan. Oleh karena

itu, harus diusahakan agar antara data yang tercatat benar-benar sesuai

dengan kenyataan kondisi peralatan/perlengkapan yang dicatat.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan

inventarisasi harus dilakukan secara benar dengan relevansi antara data

dan kondisi barang rill dan akurat, terutama dalam pencatatannya dalam

daftar inventaris serta pelaporan barang tersebut. Hal ini dilakukan agar

dapat diketahui kondisi rill barang serta tidak terjadi pemboirosan atau

kerugian bagi organisasi.

Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan

perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data

dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Dari kegiatan

inventarisasi disusun Buku Inventarisasi yang menunjukan semua

kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun

yang tidak bergerak. Buku Inventarisasi memuat data meliputi lokasi,

jenis/merk type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang,

keadaan barang dan sebagainya. Adanya buku inventaris yang lengkap,

teratur dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peran yang sangat

penting dalam rangka :

a. pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap

barang;

b. Usaha untuk menggunakan memanfaatkan setiap barang secara

maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing; dan\

c. Menunjang pelaksanaan tugas Pemerintah.

Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh

Pemerintah Derah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat

serta didaftar dalam Buku Inventarisasi. Agar Buku Inventarisasi

dimaksud dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan peranannya, maka

pelaksanaannya harus tertib, teratur dan berkelanjutan, berdasarkan data

yang benar, lengkap dan akurat.

Sedangkan menurut PP Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara: “Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan

pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik

negara/daerah.” Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat mengambil

keputusan bahwa Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan

pendataan, pencatatan dan pelpaoran hasil pendataan barang milik

negara/daerah.

3. Pelaporan

Dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 disebutkan bahwa

pelaporan barang milik daerah yang dilakukan Kuasa Pengguna barang

disampaikan setiap semester, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada

pengguna. Dari keterangan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa yang

dimaksud dengan pelaporan adalah proses penyususnan laporang barang

setiap semester dan setiap tahun setelah dilaukan inventarisasi dan

pencatatan.

Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran,

tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada Kepala Daerah melaui pengelolan.

Sementara Pembantu pengelolaan menghimpun seluruh laporan pengguna

barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari masing-masing

SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya. Rekapitulasi

tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan neraca daerah.

Hasil sensus barang daerah dari masing-masing pengguna/kuasa

pengguna, direkap ke dalam buku inventaris dan disampaikan kepada

pengelola, selanjutnya pembantu pengelola merekap buku inventaris

tersebut menjadi buku induk inventaris. Buku Induk Inventarisasi

merupakan saldo awal pada daftar mutasi barang tahun berikutnya,

selanjutya untuk tahun-tahun berikutnya pengguna /kuasa pengguna dan

pengelola hanya membuat Daftar Mutasi Barang dalam bentuk rekapitulasi

barang milik daerah. Mutasi bertambah dan/atau berkurang pada masing-

masing SKPD setiap semester, dicatat serta tertib pada :

1. Laporan Mutasi Barang; dan

2. Daftar Mutasi Barang

Laporan mutasi barang merupakan pencatatan barang bertambah

dan/atau berkurang selama 6 (enam) bulan untukl dilaporkan kepada

Kepala Daerah melaui pengelolaan. Laporan mutasi barang semester I dan

semester II digabungkan menjadi daftar mutasi barang selama 1 (satu)

tahun dan masing-masing dibuatkan daftar Rekapitulasinya. Daftar mutasi

barang selama 1 (satu) tahun tersebut disimpan di Pembantu Pengelola.

Kemudian Rekapitulasi seluruh barang milik daerah (daftar mutasi)

disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Format Laporan Pengurus Barang :

1. Buku Inventaris

2. Rekap Buku Inventaris

3. Laporan Mutasi Barang

4. Daftar Mutasi Barang

5. Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang

6. Daftar Usulan Barang yang akan dihapus

7. Daftar Barang Milik Daerah yang digunausahakan

Menurut Kementrian Keuangan (2013),

Penatausahanaan/pencatatan barang daerah pada SKPD sangat penting

dikarenakan catatan tersebut dijadikan objek audit oleh BPK dalam

menyakini penyajian laporan keuangan SKPD dan Pemerintah daerah.

Dengan penatausahaan secara tertib, maka dihasilkan angka-angka yang

tepat dan akurat yang berdampak pada tersedianya database yang memadai

dalam menyusun perencanaan kebutuhan dan penggangaran serta akan

menghasilkan laporan aset dineraca dengan angka yang tepat dan akurat

sehingga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

2.7 Regulasi tentang Hibah

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah, Pendapatan Hibah

adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang,jasa

dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu

dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri,yang atas

pendapatan hibah tersebut,pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang

digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L atau diteruskan kepada

Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Klasifikasi hibah dapat dibedakan menurut bentuk hibah,mekanisme pencairan

hibah, dan sumber hibah. Berdasarkan bentuknya,hibah dibagi menjadi:

a.hibah uang, terdiri diri:

1) uang tunai; dan

2) uang untuk membiayai kegiatan.

b.hibah barang/jasa; dan

c.hibah surat berharga

Berdasarkan mekanisme pencairannya,hibah dibagi menjadi:

a. hibah terencana; dan

b. hibah langsung.

Berdasarkan sumbernya,hibah dibagi menjadi:

a.hibah dalam negeri; dan

b.hibah luar negeri.

Rangkaian sistem dan prosedur akuntansi dari berbagai transaksi hibah yang

saling berkaitan untuk menghasilkan output berupa laporan hibah bagi pihak-

pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan hibah. Beberapa tahapan sistem

dan prosedur yang harus dilakukan adalah sebagai berikut.

- Penandatanganan perjanjian hibah(grant agreement)

Perjanjian hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai hibah antara Pemerintah

dengan Pemberi Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian

hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Perjanjian hibah disusun untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak

dan di dalam perjanjian tersebut terdapat hak dan kewajiban yang melakukan

perikatan.

Sesuai PP 10/2011, Perjanjian hibah paling sedikit memuat ketentuan

-ketentuan sebagai berikut:

a.Pemberi Hibah/Donor;

b.Penerima hibah/beneficiary;

c.Jumlah dan rencana realisasi per tahun;

d.Bentuk (uang/barang/jasa/surat berharga);

e.Peruntukan;

f.Ketentuan dan Persyaratan; dan

g.Jangka waktu (meliputi informasi mengenai waktu hibah mulai aktif dan hibah

dinyatakan selesai).

Dalam hal hibah yang direncanakan, penandatanganan perjanjian hibah dilakukan

oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk, sedangkan hibah langsung,

penandatanganan Perjanjian Hibah dapat dilakukan oleh menteri/pimpinan

lembaga atau pejabat yang diberi kuasa.

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2No. Nama

danTahun

Judul Penelitian Metodepenelitian

AnalisisData

Hasil Penelitian

1. Ningsih(2012)

PengaruhPenatausahaanAset Tetapterhadapkualitas laporankeuangan danimplikasinyaterhadapkewajaraninformasikeuangan

Kuantitatif Deskriptif Menunjukanbahwapenatausahaanaset tetapberpengaruhpositif terhadaplaporankeuanganberpengaruhpositif terhadapkewajaraninformasikeuangan

2. Hayong(2017)

AnalisisPengelolaanAset Daerahuntuk menilaikualitas LaporanKeuangan

Kuantitatif Deskriptif Menunjukanbahwapengelolaanaset daerahberpengaruhpositif terhadaplaporankeuangan

2.9 Kerangka Pemikiran

Pengelolaan Aset adalah pengelolaan secara komprehensif atas

permintaan, perencanaan, perolehan, pengoperasian, pemeliharaan,

perbaikan/rehabilitasi, pembuangan/pelepasan dan penggantian aset untuk

memaksimalkan tingkat pengendalian investasi (ROI) pada standar pelayanan

yang diharapkan terhadap generasi sekarang dan yang akan datang.

Menurut Permendagri Nomor 17 tahun 2007 inventarisasi merupakan

kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan,

penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah

dalam unit pemakaian. Aset tetap adalah harta kekayaan atau sumber daya entitas

bisnis yang diperoleh serta dikuasai dari hasil kegiatan ekonomi (transaksi) pada

masa lalu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) legalisasi memiliki arti

pengesahan. Suatu barang belum diinventarisir maka barang tersebut belum legal

atas kepemilikannya. Kegiatan inventarisasi dilakukan untuk memperoleh

informasi mengenai kekeyaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah

daerah. Proses inventarisasi dilakukan dengan ketentuan untuk dapat mewujudkan

penyempurnaan dalam pengurusan, pengawasan keuangan dan kekayaan negara

secara efektif, juga dalam rangka meningkatkan efektifitas perencanaan

penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan pemeliharahaan, penyaluran serta

penghapusan barang.

Oleh karena itu, pelaksanaan inventarisasi harus dilaksanakan secara baik

dan benar sesuai dengan kondisi barang agar dapat mencapai tujuan inventaris

yang dimaksud. Data yang ada di dalam daftar inventarisasi tidak saja berguna

untuk mengikuti perkembangan kondisi perlengkapan/peralatan yang dimiliki,

tetapi juga untuk menyusun perencanaan, agar tidak terjadi pemborosan, maka

kondisi barang harus sesuai dengan yang dicatat.

Maka berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian, maka penulis akan

mengembangkan kerangka penelitian sebagai berikut :

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran

PENGELOLAAN ASET DAERAH

INVENTARISASI dan LEGALISASI

ASET TETAP KENDARAAN