Embed Size (px)
Citation preview
7
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2. Tinjauan Umum Tentang Koperasi
2.1.1 Pengertian Koperasi
Banyak definisi atau pengertian tentang koperasi. Dari akar katanya,
koperasi berasal dari bahasa lain coopere atau cooperation dalam Bahasa
Inggris. Co berarti bersama dan operation berarti bekerja. Jadi, cooperation
berarti bekerjasama. Dalam hal ini, bekerjasama yang dilakukan oleh orang-
orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama. C.G. Enriquez
(1986) dalam Bernhard (2012) memberikan pengertian koperasi yaitu
menolong satu sama lain (to help one another) atau saling bergandengan
tangan.
Koperasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, sedangkan
asasnya adalah kekeluargaan (Bernhard, 2012). Di Indonesia, istilah koperasi
sudah dipopulerkan sejak zaman pra kemerdekaan, bahkan telah dicantumkan
dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945, meskipun pemahamannya secara jernih
tidak begitu mudah. Landasan operasionalnya adalah Undang-Undang RI
Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian sebagai pengganti Undang-
Undang RI Nomor 12 Tahun 1967.
8
Definisi koperasi menurut pandangan Bung Hatta :
“Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib
penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong yang
didorong oleh keinginan member jasa kepada kawan dalam
semangat seorang buat semua dan semua buat seorang” (Bernhard,
2012:65).
Sedangkan menurut UU No. 25 Tahun 1992 :
“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang
atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya
berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi
rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan” (Bernhard, 2012:66).
Menurut International Labour Office definisi koperasi adalah :
“Cooperation is an association of person, usually of limited means,
who have voluntarily join together to achieve a common economic
and through the formation of a democratically controlled business
organization, making equitable contribution of the capital required
and accepting a fair share of the risk and benefits of the
undertaking”.
Definisi di atas terdiri dari unsur-unsur berikut :
a. Kumpulang orang-orang.
b. Bersifat sukarela.
c. Mempunyai tujuan ekonomi bersama.
9
d. Organisasi usaha yang dikendalikan secara demokratis.
e. Kontribusi modal yang adil.
f. Menanggung kerugian bersama dan menerima keuntungan secara
adil.
Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dikatakan bahwa koperasi
merupakan perkumpulan otonomi dari orang-orang yang bergabung secara
sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial serta budaya
mereka yang sama melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara
demokratis. Koperasi melakukan nilai-nilai menolong diri sendiri,
bertanggungjawab kepada diri-sendiri, demokratis, persamaan, keadilan dan
solidaritas.
2.1.2 Tujuan dan Fungsi Koperasi
2.1.2.1 Tujuan Koperasi
Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992, “koperasi bertujuan memajukan
kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta
ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan
masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD
1945” (Bernhard, 2012). Namun jika dirinci lebih lanjut, koperasi memiliki
nilai-nilai keutamaan yang melandasi bertumbuh-kembangnya idealisme
koperasi. Idealisme koperasi mengandung nilai-nilai sebagai berikut :
a. Rasa solidaritas.
b. Menanam sifat individualita (tau akan harga diri).
10
c. Menghidupkan kemauan dan kepercayaan pada diri sendiri dalam
persekutuan untuk melaksanakan self-help dan autoaktiva guna
kepentingan bersama.
d. Mendidik cinta kepada masyarakat, yang kepentingannya harus
didahulukan dari kepentingan diri sendiri atau golongan sendiri.
e. Menghidupkan rasa tanggungjawab moril dan sosial.
Sedangkan menurut Prof. Dr. Tiktik S. Partomo (2009 : 35) dalam
Bernhard (2010 : 67), tujuan perusahaan koperasi, antara lain :
a. Mempertahankan, jika mungkin meningkatkan bagian pasar dari
satu (beberapa) barang dan jasa, dan menekan serendah-rendahnya
biaya produksi, yang harus lebih rendah atau sekurang-kurangnya
sama dengan biaya produksi para pesaingnya.
b. Melindungi potensi ekonominya, menjaga/mengamankan
likuiditasnya, dan menciptakan inovasi.
2.1.2.2 Fungsi Koperasi
Tugas utama perusahaan koperasi adalah menunjang kegiatan usaha para
anggotanya dalam rangka meningkatkan kepentingan perekonomian para
anggotanya melalui pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkannya, yang
sama sekali tidak tersedia di pasar, atau ditawarkan dengan harga, mutu, atau
syarat-syarat yang lebih menguntungkan daripada yang ditawarkan pada
anggota di pasar atau oleh badan-badan resmi (Bernhard, 2012). Agar
perusahaan koperasi dapat menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh
11
perekonomian para anggotanya secara efisien, maka perusahaan koperasi
harus melaksanakan fungsi-fungsi yang menghasilkan peningkatan potensi
pelayanan yang bermanfaat bagi para anggotanya, yaitu :
1) Membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi
anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk
meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas
kehidupan.
3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan
ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai
sokogurunya.
4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian
yang merupakan usaha bersama berdasar atas kekeluargaan dan
demokrasi ekonomi.
Dalam perspektif koperasi sebagai organisasi pembelajaran (learning
organization) sebagai antisipasi terhadap dinamika dan tantangan berubah cepat,
Bung Hatta menegaskan :
“Koperasi merupakan anasir pendidikan yang baik untuk
memperkuat ekonomi dan moril karena koperasi berdasarkan pada
dua sendi yang saling memperkuat, yaitu sendi solidarita (setia
kawan) dan sendi individualita (kesadaran akan harga diri sendiri).
Kedua sendi itu bertambah kuat karena dipupuk dalam koperasi
dan dengan koperasi. Hanya dalam koperasi solidarita dan
12
individualita berkembang dalam hubungan yang harmonis”
(Bernhard, 2012 : 68).
2.1.3 Bentuk dan Jenis Koperasi
2.1.3.1 Bentuk-bentuk Koperasi
Ada bermacam-macam bentuk atau jenis koperasi. Menurut UU Nomor 25
Tahun 1992, ada dua bentuk koperasi, yaitu :
1. Koperasi Primer
Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan
beranggotakan orang-seorang. Orang-seorang pembentuk koperasi
adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan
mempunyai kepentingan ekonomi yang sama. Koperasi primer
dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
Persyaratan ini dimaksud untuk menjaga kelayakan usaha dan
kehidupan koperasi.
2. Koperasi Sekunder
Berdasarkan status keanggotaan, koperasi sekunder terdiri
atas dua macam yaitu koperasi yang beranggotakan :
a. Badan hukum koperasi primer
Koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi primer
disebut pusat koperasi. Kerjasama di antara koperasi-koperasi
primer yang setingkat disebut kerjasama yang bersifat sejajar
(horizontal). Misalnya, kerjasama atau gabungan antara
13
Koperasi Unit Desa (KUD) yang membentuk Pusat KUD
(PUSKUD).
b. Badan hukum koperasi sekunder
Koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi sekunder
disebut induk koperasi. Kerjasama antara koperasi primer
dengan koperasi sekunder yang sama jenisnya disebut
kerjasama vertical. Sedangkan kerjasama antara koperasi-
koperasi sekunder yang setingkat bersifat horizontal. Misalnya,
PUSKUD-PUSKUD bergabung dan membentuk Induk KUD
(INKUD).
Selain pusat koperasi dan induk koperasi, ada juga yang
disebut gabungan koperasi. Gabungan koperasi biasanya
merupakan kumpulan atau gabungan antara pusat-pusat
koperasi.
2.1.3.2 Jenis-jenis Koperasi
Menurut Bernhard (2012) koperasi juga dapat dibedakan
berdasarkan kepentingan anggotanya. Beberapa di antaranya adalah
sebagai berikut :
a. Koperasi Konsumsi
Koperasi konsumsi adalah jenis koperasi konsumen.
Anggota koperasi konsumsi memperoleh barang dan jasa
14
dengan harga lebih murah, lebih mudah, lebih baik dan
dengan pelayanan yang menyenangkan.
b. Koperasi Produksi
Koperasi produksi disebut juga koperasi pemasaran.
Koperasi produksi didirikan oleh anggotanya yang bekerja
di sektor usaha produksi seperti petani, pengrajin, peternak,
dan sebagainya.
c. Koperasi Jasa
Koperasi jasa didirikan bagi calon anggota yang
menjual jasa. Misalnya, usaha distribusi, usaha perhotelan,
angkutan, restoran, dan lain-lain.
d. Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi simpan pinjam didirikan untuk
mendukung kepentingan anggota yang membutuhkan
tambahan modal usaha dan kebutuhan finansial lainnya.
e. Single Purpose dan Multipurpose
Koperasi single purpose adalah koperasi yang
aktivitasnya terdiri dari satu macam usaha. Misalnya,
koperasi bahan kebutuhan pokok, alat-alat pertanian,
koperasi simpan-pinjam, dan lain-lain. Sedangkan koperasi
multi purpose adalah koperasi yang didirikan oleh para
anggotanya untuk dua atau lebih jenis usaha. Misalnya,
15
koperasi simpan-pinjam dan konsumsi, koperasi ekspor dan
impor, dan lain-lain.
2.1.4 Tata Cara Pendirian Koperasi
Dalam pendirian sebuah koperasi terdapat dua bentuk surat izin
yang harus dimiliki agar koperasi dapat menjalankan kegiatan atau
usaha (Edilius dan Sudarsono, 2010), yaitu :
a. Badan Hukum Koperasi
Untuk penyelesaian masalah perizinan badan hukum
koperasi harus dimintakan kepada Kepala Kantor
Direktorat Jenderal Koperasi setempat. Dengan demikian
status badan hukum koperasi akan diperoleh setelah
pemerintah mengesahkan akta pendiriannya. Akta pendirian
tersebut harus memuat anggaran dasar yang memuat
sekurang-kurangnya :
a. Daftar nama pendiri
b. Nama dan tempat kedudukan
c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha
d. Syarat keanggotaan
e. Pengelolaan
f. Jangka waktu berdirinya
Untuk memperoleh pengesahan akta pendirian tersebut
di atas maka para pendirinya harus mengajukan secara
16
tertulis. Dan pengesahan akta pendirian akan diberikan oleh
pemerintah dalam jangka waktu paling lama tiga bulan
sejak diterimanya permohonan pengesahan. Selain itu akan
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Dalam hal permintaan pengesahan ditolak, para
pendiri akan menerima pemberitahuan tertulis dalam jangka
waktu paling lambat tiga bulan setelah diterimanya
permintaan tersebut. Dan terhadap penolakan akta pendirian
itu, para pendiri dapat mengajukan banding dalam waktu
paling lama satu bulan sejak diterimanya penolakan.
Selanjutnya keputusan terhadap permintaan banding
diberikan dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya
permintaan banding.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Setiap perusahaan yang melaksanakan kegiatan
dibidang usaha perdagangan dan jasa, baik koperasi
maupun non koperasi termasuk perusahaan-perusahaan
swasta perseorangan, kelompok maupun perusahaan
negara, diwajibkan memiliki surat Izin Usaha Perdagangan
dari Departemen Perdagangan yang dikeluarkan oleh
Kantor Wilayah Perdagangan atau Kantor
Perdagangan/Pejabat yang ditunjuk.
17
2.2 Informasi
Menururt George dan William (2000) informasi merupakan data
yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil
keputusan. Dalam dunia bisnis, informasi memiliki pengertian yang
lebih penting yaitu sebagai dasar pengambilan keputusan. Informasi
membantu dalam pemecahan masalah sekarang dan/atau masa yang
akan datang untuk mencapai tujuan perusahaan. Oleh sebab itu,
diperlukan alat untuk memproses data untuk menghasilkan informasi
yang berguna. Terdapat tiga operasi untuk menghasilkan informasi,
yaitu data input, data transformation, dan information output. Dalam
tahap output, diperlukan empat aktivitas lain sebelum data tersebut
ditransformasikan, yaitu recording, coding, storing dan selecting. Data
yang telah diseleksi kemudian akan ditransformasikan dengan aktivitas
pertama dan seterusnya, lalu dilakukan proses calculating,
summarizing, dan classifying. Setelah aktivitas klasifikasi maka
dihasilkan informasi yang selanjutnya akan ditampilkan, diproses
ulang, atau dikomunikasikan.
2.3 Akuntansi
2.3.1 Pengertian Akuntansi
Akuntansi adalah proses pengolahan data keuangan untuk
menghasilkan informasi keuangan yang digunakan untuk
memungkinkan pengambilan keputusan melakukan pertimbangan
18
berdasarkan informasi dalam pengambilan keputusan (Mulyadi 2001).
Sedangkan pengertian akuntansi menurut American Accounting
Association dalam Sumarso (2004) adalah sebagai berikut :
“Proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan
informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian
dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang
menggunakan informasi tersebut”.
Dari kedua pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan
bahwa akuntansi mengandung dua pengertian, yakni :
1. Kegiatan Akuntansi
Bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari
identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi.
2. Kegunaan Akuntansi
Bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akunansi
diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan
keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan.
Untuk menghasilkan informasi ekonomi, perusahaan perlu
melakukan metode pencatatan, penggolongan, analisis dan pengendalian
transaksi serta kegiatan-kegiatan keuangan, kemudian melaporkan
hasilnya. Setelah itu, informasi tersebut diberikan kepada pihak-pihak
yang membutuhkan informasi tersebut, baik itu pihak dalam maupun pihak
luar perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan. Pihak dalam
perusahaan yang membutuhkan informasi tersebut yaitu manajemen,
19
sedangkan pihak luar perusahaan yaitu investor, kreditor, pelanggan,
pemasok, pemerintah, masyarakat, LSM dan lain-lain.
2.3.2 Kegunaan Akuntansi
Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari
suatu lembaga/badan usaha kepada pihak yang berkepentingan, baik yang
di dalam perusahaan itu sendiri maupun pihak-pihak di luar perusahaan
(Soemarso, 2004). Laporan keuangan yang bersifat kuantitatif yang berupa
angka-angka satuan uang yang dituangkan dalam bentuk laporan keuangan
dapat berguna untuk :
1. Perencanaan
Melalui informasi ekonomi yang tepat, maka manajemen
perusahaan dapat menyusun rencana, baik jangka pendek,
menengah maupun jangka panjang.
2. Pengendalian
Melalui informasi ekonomi yang akurat, maka manajemen
perusahaan dapat mengontrol dan menilai terhadap jalannya
perusahaan.
3. Pertanggungjawaban
Walaupun laporan keuangan bersifat kuantitatif, tetapi juga
dapat dipergunakan untuk menelusuri data kuantitatif (sebagai
contoh jumlah karyawan), sehingga dapat dipergunakan
20
sebagai bahan pertanggungjawaban manajemen untuk
mengambil keputusan.
2.3.3 Bidang Akuntansi
Seperti halnya bidang-bidang kegiatan lain, akuntansi juga
mempunyai bidang-bidang khusus akibat dari perkembangan zaman.
Kecenderungan ini disebabkan oleh perkembangan perusahaan, timbulnya
sistem perpajakan baru dan bertambahnya pengaturan-pengaturan oleh
pemerintah terhadap kegiatan perusahaan. Faktor-faktor tersebut bersama-
sama dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi yang
semakin cepat, mendorong akuntan untuk memperoleh keahlian yang
tinggi dalam spesialisasi tertentu. Berikut ini bidang-bidang khusus
akuntansi menurut Soemarso (2004) sebagai akibat dari perkembangan
zaman :
1. Akuntansi Keuangan (Financial Accounting)
Bidang ini berkaitan dengan akuntansi untuk suatu unit
ekonomi secara keseluruhan. Bidang ini juga berhubungan dengan
pelaporan keuangan untuk pihak-pihak luar perusahaan. Untuk
penyusunan laporan keuangan, sebelumnya harus
disepakati/disetujui bersama. Oleh karena pihak-pihak di luar
perusahaan memiliki kepentingan yang berbagai macam ragamnya,
maka laporan yang dihasilkan bersifat serba guna (general
purpose).
21
2. Auditing (Auditing)
Bidang ini berhubungan dengan audit secara bebas terhadap
laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Walaupun tujuan
utama audit adalah agar informasi akuntansi yang disajikan dapat
dipercaya, namun terdapat tujuan-tujuan lain. Misalnya,
memastikan ketaatan terhadap kebijakan, prosedur atau peraturan
serta menilai efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan tertentu.
Konsep yang mendasari auditing adalah objektivitas dan
independensi dari pemeriksa. Konsep lain yang dianut adalah
kerahasiaan serta pengumpulan bukti-bukti yang cukup relevan.
Pengumpulan bukti-bukti pemeriksaan yang cukup dan relevan tadi
dilakukan melalui pengujian terhadap catatan-catatan akuntansi
dan prosedur pemeriksaan lainnya.
3. Akuntansi Manajemen (Management Accounting)
Adalah akuntansi yang memberikan informasi baik
keuangan (kuantitatif) maupun bukan keuangan (kualitatif), untuk
kepentingan manajemen perusahaan. Bidang ini bermanfaat untuk
pengambilan keputusan dan pengendalian operasi perusahaan. Titik
sentral dalam akuntansi manajemen adalah informasi untuk
manajemen suatu perusahaan. Fungsi akuntansi ini adalah
mengendalikan kegiatan perusahaan, memonitor arus kas dan
menilai alternatif dalam mengambil suatu keputusan ekonomi.
22
4. Akuntansi Biaya (Cost Accounting)
Bidang ini menekankan pada penetapan dan kontrol atas
suatu biaya, terutama yang berhubungan dengan suatu biaya
produksi barang. Akan tetapi perhatian yang mulai meningkat
diberikan atas biaya distribusi. Bahkan akuntansi ini telah
mengarah pada penetapan biaya berdasarkan aktivitas. Fungsi
utamanya adalah mengumpulkan dan menganalisis data mengenai
biaya, baik biaya telah terjadi maupun yang akan terjadi. Informasi
ini sangat berguna bagi manajemen sebagai alat kontrol atas
kegiatan yang telah dilakukan dan untuk membuat rencana untuk
masa mendatang.
5. Akuntansi Perpajakan (Tax Accounting)
Tujuan laporan akuntansi yang digunakan perpajakan
berbeda dengan tujuan akuntansi yang lain. Hal ini disebabkan oleh
berbedanya konsep tentang transaksi dan kejadian keuangan,
metode pengukuran dan tata cara pelaporan. Semua ini diatur oleh
pengaturan pajak. Karena setiap perusahaan akan berurusan dengan
pajak, maka sangat diperlukan untuk memiliki akuntan perpajakan.
6. Sistem Informasi (Information System)
Bidang ini menyediakan informasi keuangan maupun non-
keuangan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan organisasi
secara efektif. Melalui sistem ini diproses informasi yang
diperlukan untuk menyusun laporan kepada pemegang saham,
kreditur, badan-badan Pemerintah, pemimpin perusahaan, pegawai
23
dan lain lain. Sistem yang dirancang dengan baik akan
memungkinkan pimpinan perusahaan mengidentifikasikan masalah
dan menelaahnya sehingga masalah yang timbul dapat segera
ditangani.
7. Penganggaran (Budgeting)
Bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana
keuangan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu
tertentu di masa yang akan datang serta analisis dan
pengkontrolannya. Anggaran adalah sarana untuk menjabarkan
tujuan suatu perusahaan. Anggaran berisi rencana kegiatan-
kegiatan yang dilaksanakan di masa yang akan datang serta nilai
uang yang terlibat di dalamnya.
8. Akuntansi Pemerintah (Governmental Accounting)
Bidang ini mengkhususkan diri dalam pencatatan dan
pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah. Ia
menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari
administrasi keuangan negara. Di samping itu, bidang ini
mencakup pengendalian atas pengeluaran melalui anggaran negara.
Termasuk di dalamnya adalah kesesuaian dengan ketentuan
undang-undang yang berlaku.
24
2.4 Informasi Akuntansi
Belkaoui (2000) mendefinisikan informasi akuntansi sebagai
informasi kuantitatif tentang entitas ekonomi yang bermanfaat untuk
pengambilan keputusan ekonomi dalam menentukan pilihan-pilihan
diantara alternatif-alternatif tindakan. Penggunaan informasi akuntansi itu
digunakan untuk perencanaan strategis, pengawasan manajemen dan
pengawasan operasional.
Informasi akuntansi pada dasarnya berhubungan dengan data
keuangan dan terutama digunakan untuk tujuan pengambilan keputusan,
pengawasan dan implementasi keputusan-keputusan perusahaan. Agar data
keuangan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pihak internal maupun
eksternal perusahaan, maka data tersebut harus disusun dalam bentuk-
bentuk yang sesuai. Mulyadi (2001) menggolongkan informasi akuntansi
menjadi tiga jenis, yaitu :
a. Informasi Operasi
Informasi ini menyediakan data mentah bagi informasi
akuntansi keuangan dan informasi akuntansi manajemen.
Informasi operasi yang terdapat pada perusahaan manufaktur
antara lain : informasi produksi, pembelian dan pemakaian
bahan baku, penggajian, penjualan dan lain-lain.
b. Informasi Akuntansi Manajemen
Informasi ini digunakan dalam dua fungsi manajemen,
yaitu :
25
1. Perencanaan.
2. Implementasi pengolahan informasi keuangan
yang disebut akuntansi manajemen.
Informasi akuntansi manajemen ini disajikan kepada
manajemen perusahaan dalam berbagai laporan, seperti laporan
anggaran, penjualan, biaya menurut pusat pertanggungjawaban,
biaya menurut aktivitas dan lain-lain.
c. Informasi Akuntansi Keuangan
Informasi akuntansi keuangan untuk pihak luar
disajikan dalam laporan keuangan yang terdiri dari neraca,
laporan laba rugi dan laporan perubahan posisi keuangan. Pihak
luar yang menggunakan laporan keuangan meliputi pemegang
saham, kreditur, badan atau lembaga pemerintah dan
masyarakat umum, dimana masing-masing pihak tersebut
mempunyai kepentingan yang berbeda
2.5 Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi
2.5.1 Jenjang Pendidikan
Jenjang pendidikan formal seperti yang tertuang dalam Undang-
Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003, Bab VI Pasal 14 yang menyatakan
bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan
menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar merupakan jenjang
pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan
26
menengah merupakan lanjutan dari pendidikan dasar, yang terdiri atas
pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan
menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister
spesialis dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
2.5.2 Ukuran Usaha
Menurut Holmes dan Nicholls (1998) dalam Grace (2003) ukuran
usaha merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola usahanya
dengan melihat total aset, jumlah karyawan yang dipekerjakan dan berapa
besar pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode akuntansi.
Jumlah pendapatan atau penjualan yang dihasilkan perusahaan dapat
menunjukkan perputaran asset atau modal yang dimiliki perusahaan,
sehingga semakin besar pendapatan atau penjualan yang diperoleh
perusahaan semakin besar pula tingkat kompleksitas perusahaan dalam
menggunakan informasi akuntansi. Jumlah karyawan dapat menunjukkan
berapa kapasitas perusahaan dalam mengoperasionalkan usahanya,
semakin besar jumlah karyawan, semakin besar tingkat kompleksitas
perusahaan, sehingga informasi akuntansi sangat dibutuhkan.
27
2.5.3 Lama Usaha
Lama usaha adalah lamanya suatu Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) berdiri atau umur dari UMKM semejak usaha
tersebut berdiri sampai pada saat penulis melakukan penelitian (Muniarti,
2002). Dalam hal ini berarti lamanya koperasi berdiri atau umur dari
koperasi semenjak koperasi berdiri sampai pada saat penulis melakukan
penelitian ini. Dengan asumsi bahwa semakin lama koperasi tersebut
berjalan maka akan mengakibatkan adanya perkembangan koperasi yang
signifikan kearah yang positif atau negatif. Perkembangan dari koperasi
tersebut tergantung dari iklim perdagangan dan persaingan yang terjadi di
dunia usaha atau pasar. Pada umumnya koperasi yang lebih lama berdiri
cenderung lebih berkembang karena sudah memiliki banyak pengalaman
dalam menjalankan usahanya, juga dapat dikatakan mampu bersaing
dengan badan atau lembaga-lembaga usaha lain dan koperasi yang sejenis
lainnya.
2.5.4 Latar Belakang Pendidikan
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta
keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Latar belakang
pendidikan itu sendiri meliputi pengajaran atas keahlian khusus.
28
Pengertian latar belakang pendidikan disini adalah latar belakang
pendidikan formal. Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 menjelaskan,
pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta
bertanggungjawab (Pasal 3 UU RI No. 20 tahun 2003).
2.6 Kerangka Pemikiran
Pancasila adalah dasar negara bangsa Indonesia. Sebagai ideology
Negara, Pancasila juga memberikan pedomannya dalam kehidupan
kenegaraan, yaitu bidang sosial, budaya, ekonomi, politik dan hankam.
Ajaran Pancasila menegaskan, kehidupan moral hanya dapat dibenarkan
sejauh kebebasan pribadi manusia merupakan hak yang asasi, yang pada
hakekatnya ditolak oleh komunisme. Moral Pancasila menunjukkan bahwa
adalah kewajiban setiap warga negara Indonesia untuk berusaha
memperbaiki kehidupan bersama berdasarkan kelima sila sebagai nilai sosial
dengan kemampuan dan keahliannya. Menurut Pancasila, bukan saja tujuan
secara etis halal pula (Bernhard, 2012). Dari uraian tersebut, Sistem
Ekonomi Pancasila adalah suatu tata ekonomi yang dijiwai ideologi
Pancasila atau suatu tata ekonomi nasional yang merupakan usaha bersama
29
dan berazaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan di bawah pimpinan
pemerintah untuk mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi
masyarakat/rakyat.
Pasal 33 UUD 1945 adalah politik sosial ekonomi para pendiri
Bangsa Negara Indonesia ketika merumuskan konstitusi bagi Indonesia yang
akan merdeka pada pertengahan tahun 1945. Dari sudut pandang nilai
budaya, para perumus pasa 33 UUD 1945 sangat menyadari kalau dalam
masyarakat Indonesia berkembang sistem nilai budaya gotong-royong,
saling menolong dan bekerjasama. Melalui koperasi, orang-orang ekonomi
lemah bisa membantu membentuk wadah usaha bersama. Dengan bekerja
keras melalui usaha koperasi, orang-orang kelas bawah yang miskin
berpotensi naik ke kelas menengah. Itulah makna hakiki dari ayat (1) Pasal
33 UUD 1945 (Bernhard, 2012).
Setelah dasar-dasar dari koperasi tersebut dipahami, maka
dibentuklah peraturan perundang-undangan yang mendasari segala sesuatu
tentang koperasi. Peraturan tersebut disusun dalam UU Nomor 25 Tahun
1992. Dimana koperasi itu sendiri dijelaskan dalam UU Nomor 25 Tahun
1992, “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan
perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju,
adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945” (Bernhard, 2012).
Salah satu yang menjadi penghalang koperasi menjadi bisnis skala
besar secara internal adalah pada kualitas sumber daya manusia, pelaksanaan
30
prinsip koperasi, dan sistem administrasi dan bisnis yang masih rendah
(Kementrian Koperasi dan UKM, 2014). Dengan kemampuan akuntansi
yang memadai diharapkan dapat meningkatkan sistem administrasi koperasi,
sehingga dapat mendongkrak koperasi menjadi bisnis berskala besar. Sebuah
koperasi yang ingin maju dan berhasil harus memiliki konsep akuntabilitas
dalam semua lini kerjanya (Bernhard, 2012). Berbagai macam keterbatasan
yang dihadapi koperasi mulai dari latar belakang pendidikan yang tidak
mengenal akuntansi atau tata buku, kurang disiplin dan rajinnya dalam
pelaksanaan pembukuan akuntansi, hingga tidak adanya kecukupan dana
untuk mempekerjakan akuntan atau membeli software akuntansi untuk
mempermudah pelaksanaan pembukuan akuntansi. Selain itu berbagai
kendala atau masalah lain yang dihadapi koperasi antara lain disebabkan
rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman teknologi informasi, ukuran
usaha, dan kurangnya keandalan karakteristik laporan keuangan.
Dari landasan teori yang telah diuraikan di atas, kemudian
digambarkan alur pemikiran dari peneliti dalam kerangka pemikiran teoritis
yang disusun sebagai berikut :
31
Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran
Koperasi
(Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992)
UMKM
(Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008)
Ukuran Usaha Koperasi
(Grace, 2003)
Latar Belakang Pendidikan
(Murniati, 2002)
Jenjang Pendidikan Terakhir
(Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003)
Penggunaan Informasi Akuntansi
(Rudiantoro, 2011; Kementrian Koperasi, 2014)
Perekonomian Rakyat
Pasal 33UUD 1945
Pancasila
Lama Usaha Koperasi
(Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003)
32
2.7 Hipotesis Penelitian
2.7.1 Pengaruh Jenjang Pendidikan Terhadap Penggunaan Informasi
Akuntansi
Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan ber
dasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai
dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan terdiri atas
pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi.
Jenjang pendidikan formal seperti yang tertuang dalam UU Sisdiknas No.
20 tahun 2003, Bab VI Pasal 14 yang menyatakan bahwa jenjang
pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan
pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan akan diukur berdasarkan pendidikan
formal yang pernah diikuti sehingga pengukurannya bersifat kontinyu.
Pendidikan formal yang dimaksud adalah pendidikan yang diperoleh
dibangku sekolah formal antara lain Sekolah Dasar (SD), Sekolah
Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMU) atau
sederajat, Sarjana dan Pascasarjana.
Muniarti (2002) menemukan bahwa pengusaha dengan jenjang
pendidikan formal yang rendah cenderung tidak memiliki persiapan dan
penggunaan informasi akuntansi yang memadai dibandingkan pengusaha
yang memilki pendidikan formal yang lebih tinggi. Sedangkan menurut
Holmes dan Nicholls (1998) dalam Grace (2003) tingkat pendidikan
manajer atau pemilik menentukan pemahaman manajer/pemilik terhadap
pentingnya penggunaan informasi akuntansi. Dari pendapat tersebut dapat
dikatakan bahwa jenjang pendidikan sangat berpengaruh terhadap
33
pemahaman akuntansi di setiap pengurus koperasi yang nantinya akan
berpengaruh terhadap persiapan dan kemampuan pengurus koperasi dalam
penggunaan informasi akuntansi. Jenjang pendidikan formal yang rendah
cenderung membuat pengurus koperasi kurang begitu memahami dalam
penggunaan informasi akuntansi dibandingkan dengan pengurus koperasi
yang memiliki jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi. Dengan kata
lain jenjang pendidikan yang dimiliki akan berpengaruh terhadap
kelangsungan koperasi tersebut.
Dari argumen tersebut, maka hipotesis yang akan dikembangkan
adalah sebagai berikut :
Ho : Jenjang pendidikan tidak berpengaruh terhadap penggunaan
informasi akuntansi.
H1 : Jenjang pendidikan secara signifikan berpengaruh terhadap
penggunaan informasi akuntansi.
2.7.2 Pengaruh Ukuran Usaha Terhadap Penggunaan Informasi
Akuntansi
Ukuran usaha merupakan kemampuan perusahaan dalam
mengelola usahanya dengan melihat beberapa jumlah karyawan yang
dipekerjakan dan berapa besar pendapatan yang diperoleh perusahaan
dalam satu periode akuntansi (Grace, 2003). Ukuran perusahaan dapat
ditentukan berdasarkan penjualan, total aktiva, tenaga kerja dan lain-lain,
34
yang semuanya berkorelasi tinggi (Machfoedz, 1994). Dilihat dari
pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan sangat
berpengaruh terhadap penggunaan informasi di koperasi. Semakin
besarnya ukuran koperasi serta lebih kompleksnya proses bisnis dari
sebuah koperasi mendorong kebutuhan akuntansi sangat diperlukan untuk
kelansungan hidup sebuah koperasi. Informasi akuntansi tersebut yang
nantinya bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajerial bagi
koperasi.
Dari argumen tersebut, maka hipotesis yang dapat dikembangkan
adalah sebagai berikut :
Ho : Ukuran koperasi tidak berpengaruh terhadap penggunaan
informasi akuntansi.
H2 : Ukuran koperasi secara signifikan berpengaruh terhadap
penggunaan informasi akuntansi.
2.7.3 Pengaruh Lama Usaha Terhadap Penggunaan Informasi
Akuntansi
Variabel ini diukur berdasarkan lamanya perusahaan berdiri (dalam
tahun), sejak awal tahun pendirian perusahaan sampai dengan penelitian
ini dilakukan (Muniarti, 2002 dan Grace, 2003). Holmes dan Nicholls
(1998) dalam Grace (2003) memperlihatkan bahwa penyediaan informasi
akuntansi dipengaruhi oleh usia usaha. Hasil penelitian itu menyatakan
35
bahwa perusahaan yang berdiri selama 11-20 tahun menyediakan lebih
banyak informasi akuntansi, berbeda dengan perusahaan yang berdiri 10
tahun atau kurang. Studi ini juga menyatakan bahwa semakin lama usia
perusahaan terdapat kecenderungan untuk menyatakan penggunaan
informasi akuntansi yang lebih tua usianya. Dilihat dari pendapat tersebut,
dapat disimpulkan bahwa lamanya usaha berdiri membuat kebutuhan
akuntansi di koperasi sangat dibutuhkan dan membuat kesadaran pengurus
koperasi terhadap pentingnya akuntansi sangat diperlukan untuk menjaga
kelangsungan koperasi dan untuk menumbuhkan koperasi tersebut.
Dari argument tersebut, maka hipotesis yang dapat dikembangkan
adalah sebagai berikut :
Ho : Lama usaha koperasi tidak berpengaruh terhadap penggunaan
informasi akuntansi.
H3 : Lama usaha koperasi secara signifikan berpengaruh terhadap
penggunaan informasi akuntansi.
2.7.4 Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Terhadap Penggunaan
Informasi Akuntansi
Pengertian latar belakang pendidikan disini adalah latar belakang
pendidikan formal. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun
2003 menjelaskan, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
36
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak muia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertangggungjawab (Pasal 3 UU RI NO. 20 tahun 2003).
Dilihat dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa latar belakang
pendidikan seseorang dapat membuat praktek penggunaan akuntansi
menjadi lebih besar, karena mereka lebih dapat mengetahui ilmu akuntansi
tersebut daripada seseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan di
luar ekonomi. Dari argument tersebut, maka hipotesis yang dapat
dikembangkan adalah sebagai berikut :
Ho : Latar belakang pendidikan tidak berpengaruh terhadap
penggunaan informasi akuntansi.
H4 : Latar belakang pendidikan secara signifikan berpengaruh
terhadap penggunaan informasi akuntansi.
