5

BAB II

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

(Ni Kadek Diah Candra Kartika et al., 2017) Efektivitas Pengelolaan Dana

Pada Badan Usaha Milik Desa Kerta Danu Mandara Di Desa Songan A dengan

hasil Pengelolaan dana yang dilakukan pada BUMDesa dilakukan secara tidak

transparan.

Disusul penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih (2017) Problem

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kabupaten Banyumas yang

berupa ketidakmampuan pengelola dalam mencapai nilai efisiensi, efektivitas,

ekonomi, responsivitas dan pemberdayaan masyarakat terlihat dari kinerja

BUMDesa yang masih rendah.

Di tahun berikutnya Rauf (2016) Pengelolaan dan Pengembangan Badan

Usaha Milik Desa yang hasil dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa dalam

pengelolaan BUMDes diperlukan pendampingan terkait penyediaan sumber daya

manusia (SDM) dan manajemen.

Kemudian Irawati dan Martanti (2017) mengenai Transparasi Pengelolaan

Laporan Keuangan BUMDes, dengan hasil praktik dari akuntansi yang bersifat

transparan dengan panduan “Buku Data Tanah Di Desa. tahun yang sama

Nafidah dan Anisa (2017) tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di

Kabupaten Jombang. diperlukan pendampingan dari pemerintah daerah yang

intensif untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa.

6

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu No Nama

(Tahun) Judul/Jurnal Objek Hasil

1 Denok Kurniasih (2017)

Problem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kabupaten Banyumas

Badan usaha milik desa

ketidak mampuan pengelola dalam mencapai nilai efisiensi, efektivitas, ekonomi, responsivitas dan pemberdayaan masyarakat terlihat dari kinerja BUMDes di Kabupaten Banyumas yang masih rendah

2 Rahyunir Rauf, M.Si (2016)

Pengelolaan dan pengembangan badan usaha milik desa

Badan usaha milik desa

Dalam pengelolaan BUMDes diperlukan pendampingan terkait penyediaan sumber daya manusia (SDM) dan manajemen.

3 Irawati dan Martanti (2017)

Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Pelaporan Aset Desa

Pelaporan Aset Desa

praktik dari akuntansi yang bersifat transparan dengan panduan “Buku Data Tanah Di Desa

4 Lina, Nur Anisa (2017)

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jombang

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Jombang

pengelolaan Keuangan Desa telah mencapai akuntabilitas. Tetapi masih diperlukan pendampingan dari pemerintah.

5 Kartika, Sinarwati, Wahyuni (2017)

Efektivitas Pengelolaan Dana Pada Badan Usaha Milik Desa Kerta Danu Mandara Di Desa Songan A

Pengelolaan Dana Pada Badan Usaha Milik Desa Kerta

Pengelolaan dana yang dilakukan BUMDes Kerta Danu dilakukan secara tidak transparan

7

B. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Desa

Beberapa ahli telah memberikan definisi tentang desa diantaranya Pengertian

desa secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi kekuasaan yang secara

politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari

pemerintahan negara. Sedangkan secara sosiologis desa adalah suatu gambaran

bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk dimana diantasa mereka

saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatife homogen, serta

banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam, definisi ini dijabarkan oleh

Mashab (2015) yang dikutip dari Huda (2015)

Pedesaan yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum

yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Nurcholis (2011).

Definisi desa menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa adalah

desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

8

Dalam Undang-Undang Tentang Desa No 6 tahun 2014 Pasal 3 menyebut

bahwa ada 12 asas pengaturan desa serta disertakan pengertian dari masing-

masing asas dari sumber berbeda asas tersebut meliputi :

a. Rekognisi, yaitu Merupakan pengakuan terhadap hak asal usul

b. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan

keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa.

c. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang

berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai

bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

d. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan

prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur

masyarakat Desa dalam membangun Desa.

e. Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk

membangun Desa.

f. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari

satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa

g. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut

kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang

berkepentingan.

h. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu

sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan

persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.

9

i. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan

masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi

kebutuhannya dengan kemampuan sendiri

j. Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan

k. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran

l. pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan

masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang

sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa

m. dan keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi,

terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan

program pembangunan Desa.

Undang-Undang Tentang Desa No 6 tahun 2014 pasal 4 juga tertulis mengenai

tujuan Pengaturan Desa antara lain :

a) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan

keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan

Republik Indonesia

b) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem

ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh

rakyat Indonesia

c) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa

d) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk

pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama

10

e) Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka,

serta bertanggung jawab

f) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna

mempercepat perwujudan kesejahteraan umum

g) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan

masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian

dari ketahanan nasional

h) Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan

pembangunan nasional dan

i) Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Desa atau pedesaan, sejak awal berdirinya sampai kemudian mencapai

perkembangan-perkembangannya hanyalah atas kekuatan dan kegiatan para warga

desanya. Desa dapat berkembang karena para warganya mengutamakan asas-asas

yang mempunyai nilai yang universal yang artinya mengandung nilai-nilai yang

dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa yang beradab di seluruh dunia, yaitu

meliputi:

a) Asas kegotongroyongan. Asas yang merupakan kerjasama membangun dan

memelihara kehidupan lingkungan sekitar

b) Asas fungsi sosial atas milik dan manusia dalam masyarakat.

c) Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum.

d) Asas perwakilan dan permusyawaratan dalam system pemerintahannya.

Dapat terwujud dengan adanya lembaga Desa.

11

Tata kehidupan di desa-desa yang ada di Tanah Air mempunyai persamaan, yaitu

dengan asas-asas yang dimilikinya seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap desa di Tanah Air kita telah

memiliki sifat otonomi dalam arti mengatur atau mengurus rumah tangganya

sendiri dengan kekuatan atau kemampuan sendiri. Kartasapoetra (1986)

2. BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa)

Definisi BUMDes menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa

pasal 1 angka 6 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa,

adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang

dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar

besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Definisi tentang BUMDes salah satunya menurut Rifa'i et al. (2006) Badan

Usaha Milik Desa merupakan lembaga kelurahan/desa yang didirikan melalui

ketetapan Peraturan Desa yang merupakan lembaga keuangan yang berbasis

kepada kegiatan sosial dengan ciri-cirinya sebagai lembaga keuangan tersebut

yang dikelola dengan prinsip kebersamaan dan dikelola dengan menggunakan

prinsip keuangan formal.

Menurut Permendes Nomor 4 Tahun 2015 Bab II pasal 2 tentang Pendirian

BUMDes yang menyatakan bahwa pendirian BUM Desa dimaksudkan untuk

Menampung upaya seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum

yang dikelola oleh Desa dan / atau kerja sama antar-Desa.

12

BUMDesa harus melakukan pencatatan atau pembukuan yang ditulis secara

sistimatis dari transaksi yang terjadi setiap hari. Pencatatan transaksi itu umumnya

menggunakan sistem akuntansi, fungsi dari akuntansi adalah adalah untuk

menyajikan informasi keuangan kepada pihak internal dan eksternal dan sebagai

dasar membuat keputusan. Pihak internal BUMDesa adalah pengelolaa dan dewan

komisaris, sedangkan pihak eksternal adalah pemerintah kabupaten, perbankan,

masyarakat yang memberikan penyertaan modal, dan petugas pajak. Secara umum

tujuan dilakukannya pembukuan adalah:

a) Untuk mengetahui perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu, baik

perkembangan omzet penjualan, laa/rugi maupun struktur permodalan.

b) Untuk mengetahui kemungkinan kerugian sejak dini, sehingga gulung tikar

bisa dihindari

c) Untuk mengetahui kondisi persediaan barang/jasa setiap saat, sehingga dapat

digunakan untuk menyusun strategi manajemen persediaan. Pada unit usaha

dagang yang disebut persediaan adalah barang dagangan, pada unit usaha

industri adalah persediaan bahan mentah, barang dalam proses, maupun

barang jadi, sedangkan pada unit simpan pinjam adalah persediaan uang.

d) Untuk mengetahui sumber dan penggunaan dana BUMDesa, sehingga bisa

mengevaluasi kinerja keuangan BUMDesa seperti likuiditas, solvabilitas

maupun rentabilitas perusahaan.

Harta dalam pengertian akuntansi adalah semua barang dan hak milik

perusahaan (BUMDesa) dan sumber ekonomi lainnya. Harta BUMDesa dapat

dibedakan menjadi 3 yaitu:

13

1) Harta Lancar

Harta lancar atau umumnya disebut aktiva lancar adalah uang kas/bank atau

harta lain yang dapat segera dicairkan menjadi kas, harta yang termasuk

didalam kelompok ini adalah kas, piutang dagang, penghasilan yang akan

diterima, biaya yang dibayar dimuka, persediaan, perlengkapan.

2) Harta Tetap

Umumnya disebut sebagai aktiva tetap adalah semua harta yang dimiliki

BUMDesa untuk menjalankan usahanya, misalnya BUMDesa membeli tanah

dan membangun gedung untuk memulai usahanya. Untuk barang-barang

yang mengalami keausan biasanya dibuat biaya penyusutan, tujuannya agar

untuk memperoleh barang pengganti yang baru perusahaan (BUMDesa)

sudah memiliki cukup dana. Besarnya penyusutan ditetapkan berdasarkan

perkiraan usia peralatan yang dimiliki (5-10 tahun) dan perkiraan atau

estimasi tingkat kenaikan harga pada masa mendatang.

3) Harta Tidak Berwujud

Adalah harta yang dimiliki perusahaan (BUMDesa) tetapi tidak nampak,

harta ini merupakan hak istimewa atau sesuatu yang menguntungkan dari

bisnis yang dijalankan. Misalnya, BUMDesa mampu menghasilkan jenis

makanan sehat yang tahan lama untuk semua usia. Maka produk itu

dimintakan hak paten agar memperoleh perlindungan dari pemerintah.

Klasifikasi Jenis usaha BUMDes diatur dalam pasal 19 permendesa No 4

tahun 2015. BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (social business)

sederhana yang memberikan pelayanan umum(serving) kepada masyarakat

14

dengan memperoleh keuntungan finansial. Unit usaha dalam BUM Desa

sebagaimana dimaksud dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi

tepat guna, meliputi :

a) Air minum Desa;

b) Usaha listrik Desa;

c) Lumbung pangan; dan

d) Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

Dalam Permendesa No 4 Tahun 2015 pasal 21 tercantum bahwa BUM Desa

dapat menjalankan usaha perantara (brokering)yang memberikan jasa pelayanan

kepada warga, unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana yang dimaksud dapat

menjalankan usaha perantara meliputi:

a) Jasa pembayaran listrik

b) Pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan

c) Jasa pelayanan lainnya.

Modal awal BUMDesa bersumber dari APB Desa, yang pada Modal

BUMDesa terdiri atas : Penyertaan modal Desa dan Penyertaan Modal

Masyarakat Desa.

Penyertaan modal Desa dijelaskan pada pasal 18 sebagaimana dimaksud terdiri

atas:

a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau

lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

15

b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi

kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan

kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

d. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

Sedangkan penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 pada Perda Kabupaten Gresik berasal dari tabungan masyarakat

dan atau simpanan masyarakat.

Terdapat prinsip-prinsip dalam mengelola BUMDesa yaitu :

1) Kooperatif, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus

mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan

kelangsungan hidup usahanya

2) Partisipatif, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus

bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dankontribusi

yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes

3) Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus

diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama

4) Transparan, Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat

umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan

mudah dan terbuka

16

5) Akuntabel, Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan

secara teknis maupun administratif

6) Suistanabel, Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan

oleh masyarakat dalam wadah BUMDesa.

Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa,

yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Terkait pengelolaan Bumdes, telah

tercantum dengan jelas dan secara detail dalam permendesa No. 4 Tahun 2015.

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan

perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:

a) sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;

b) pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa

c) pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (social business) dan

bisnis penyewaan (renting)

d) Analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara

(brokering), usaha bersama (holding), bisnis sosial ( (social business), bisnis

keuangan (financial business) dan perdagangan (trading), bisnis penyewaan

(renting). mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan

sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi,

politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan

aspek perencanaan usaha;

17

e) pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM

Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-

ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;

f) diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis

keuangan (financial business) dan usaha bersama (holding)