Click here to load reader

ringkasan bumdes

  • View
    49

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

bumdes

Text of ringkasan bumdes

  • 1DAMPAK BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA KARANGREJEK

    KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

    Oleh :

    Dantika Ovi Era Tama dan Yanuardi, M.Si

    ABSTRAK

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Badan Usaha MilikDesa (BUMDES) bagi kesejahteraan masyarakat di Desa Karangrejek, KecamatanWonosari, Kabupaten Gunungkidul khususnya di bidang ekonomi, kesehatan danpembangunan.

    Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitiandilaksanakan selama satu bulan di Desa Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul.Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasidengan subyek penelitian yaitu Kepala Desa, Pengelola BUMDES, dan beberapamasyarakat Desa Karangrejek pengguna layanan BUMDES. Instrumen penelitianini adalah diri peneliti sendiri. Guna menjamin validitas data, penelitimenggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data dalam penelitian inimenggunakan model analisis interaktif yaitu analisis dengan menggunakanreduksi data, display data, dan verifikasi dan kesimpulan.

    Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDES Karangrejek telahberhasil memberi dampak yang positif bagi peningkatan perekonomian desa dankesejahteraan masyarakat meskipun unit-unit dari BUMDES belum berjalansecara keseluruhan. BUMDES Karangrejek juga berdampak terhadap kesehatanmasyarakat desa yang lebih terjamin. Pembangunan desa pun semakin lancardengan adanya dana yang dihasilkan dari BUMDES. Selain itu adanya tingkatpartisipasi masyarakat yang begitu tinggi membuat BUMDES Karangrejeksemakin maju.

    Kata kunci : Dampak, BUMDes, Kesejahteraan Masyarakat

  • 2I. PENDAHULUANPembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun

    kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misipemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapaimelalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dankeanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untukmendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusiyang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkansumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya,adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaansebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional.

    Kemajuan ekonomi nasional hanya akan tercapai jika terdapatiklim perekonomian yang baik di tingkat provinsi. Kemajuan ekonomi ditingkat provinsi akan tercapai jika kabupaten memiliki kegiatan ekonomiyang baik. Kemajuan ekonomi sebuah kabupaten dapat tercapai karenaadanya sumbang sih dari ekonomi pedesaan yang kuat yang berimbaspada kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini akan menjaminpenyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk diterapkan di semuatingkat pembangunan dan keputusan berdasarkan kebutuhan nyata darimasyarakat. Pembangunan pedesaan merupakan salah satu cara dalamupaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

    Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lamadijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itubelum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkanbersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensipemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitasdan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesinekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi dipedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantunganterhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

  • 3Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desamendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnyakebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yangdilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatanekonomi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatanbaru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan rodaperekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaanekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu BadanUsaha Milik Desa (BUMDES) sebagai salah satu program andalan dalammeningkatkan kemandirian perekonomian desa.

    BUMDES lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usahapeningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa,yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDES adalahdengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalamsebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secaraprofesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapatmenjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. KedepanBUMDES akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yangsekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomimasyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangkameningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

    Desa Karangrejak, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidulmerupakan desa yang sudah mempunyai BUMDES dan telah berjalanselama lima tahun. Desa Karangrejek tampil sebagai pemenang keduaLomba Desa tingkat Nasional Tahun 2012. Pengumuman pemenanglomba desa tingkat nasional itu dilakukan Sekjen Depdagri RI DiahAnggraeni yang mewakili Menteri Dalam Negeri RI Gamawan Fauzi diJakarta, medio Agustus 2012 lalu. Menurut Sugeng Bagyo, tampilnyaDesa Karangrejek sebagai pemenang kedua dalam lomba desa tingkatnasional itu berkat dukungan semua warga, termasuk bantuan Pemerintah

  • 4Pusat, Pemprov DIY dan Pemkab Gunungkidul. Seluruh kebutuhan danabagi pengembangan Desa Karangrejek diperoleh dari keuntungan badanusaha milik desa (BUMDES) Karangrejek. Pada tahun 2011 keuntunganBUMDES mencapai Rp. 184 juta. Angka ini menyumbang hampirsepertiga dari pendapatan asli desa. Melihat keberhasilan dari BUMDESDesa Karangrejek ini menjadikan Desa Karangrejek sebagai desa yangsering dikunjungi oleh desa lain bahkan desa dari luar Jawa untuk belajarmengenai BUMDES.

    BUMDES Desa Karangrejek mempunyai unit-unit usaha didalamnya Salah satu diantaranya adalah dengan adanya BUMDES TirtaKencana yang bergerak di bidang pengelolaan air bersih. Kini denganhadirnya BUMDES warga Karangrejek sudah tidak kesulitan lagi dalammemenuhi kebutuhan akan air bersih untuk keperluan sehari-hari.BUMDES Desa Karangrejek selain dalam bidang PAB (Pengelolaan AirBersih), juga bergerak bidang kredit mikro atau simpan pinjam yaituUsaha Kredit Mikro (UKM), Jasa Pengelolaan Usaha Desa (JPUD), danmasih banyak unit-unit usaha yang ada di dalamnya namun belum semuaberjalan dengan efektif. Pemerintah desa berharap dengan hadirnyaBUMDES ini dengan unit-unit usaha yang ada di dalamnya dapatmembantu warga dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya melaluipembangunan-pembangunan ekonomi desa secara utuh, karena DesaKarangrejek dinilai BPP Kemendagri sampai Bulan Febuarai tahun 2013sekitar 17, 3% atau 881 warga masih dicap miskin oleh

    pemerintah.(http://bpp.kemendagri.go.id/index.php?action=content&id=2013022013085391). Selain itu semakin majunya BUMDES dikhawatirkanmenimbulkan perilaku bisnis bagi pengelolanya yang hanya mengejarkeuntungan semata dan melupakan tujuan utama dari BUMDES sendiriyaitu mensejahterakan masyarakatnya.

    BUMDES Karangrejek secara resmi berdiri pada tahun 2008dengan sejarah pendirian yang panjang. Pendirian BUMDES Karangrejekdiprakarsai oleh masyarakat desa Karangrejek bekerja sama dengan

  • 5Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Pemerintah Provinsi DaerahIstimewa Yogyakarta. Selanjutnya BUMDES Karangrejek iniberkembang dengan pesat dan mampu untuk memberikan dampak bagikesejahteraan masyarakat desa.

    Berangkat dari titik tolak tersebut penulis merasa perlu untukmengangkat isu ini sebagai sebuah tema dalam skripsi yang berjudulDampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bagi KesejahteraanMasyarakat di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari KabupatenGunungkidul. Disamping itu adalah adanya kesadaran tentang pentingnyadesa sebagai pilar perekonomian bangsa yang harus dimiliki olehmahasiswa ilmu administrasi negara sebelum terjun ke dunia nyata,mendorong peneliti untuk meneliti BUMDES.

    Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahamidampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) bagi kesejahteraanmasyarakat di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari KabupatenGunungkidul.

    II. KAJIAN TEORI1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

    Visi pembangunan yang mengutamakan manusia sangat relevankarena adanya pergeseran peranan pemerintah dalam kontekspembangunan, yang pada hakekatnya dilaksanakan oleh masyarakat. Sejakperencanaan hingga implementasi dan pemanfaatannya, perananmasyarakat yang menonjol. Peran itu lebih efektif apabila masyarakat jugaberperan dalam penggunaan alokasi anggaran. Korten (1988:242-245)mengemukakan bahwa pembangunan itu sendiri haruslah merupakan suatuproses belajar, yaitu maksudnya peningkatan kemampuan masyarakat,baik secara individual maupun kolektif yang tidak hanya menyesuaikandiri pada perubahan, melainkan juga untuk mengarahkan perubahan itusehingga sesuai dengan tujuannya sendiri.

    Midgley (1995:78-79) mengemukakan ada beberapa aspek dalampembangunan desa, diantaranya mementingkan proses dan adanya

  • 6intervensi. Dua hal tersebut perlu disoroti karena terkait dengan konseppemberdayaan. Suatu program pembangunan yang hanya mementingkanhasilnya untuk dipersembahkan pada masyarakat justru mengingkarimartabat masyarakat, karena hal tersebut menghambat masyarakat untukberperan serta dalam proses. Sedangkan intervensi dimaksudkan bahwadalam pencapaian perubahan sosial dengan pemerataan kesejahteraan bagisemua penduduk tidak terlepas dari campur tangan pemerintah, karenapemerintah yang menguasai berbagai sumber daya (Strategies for SocialDevelopment by Governments).

    Hakekat pemberdayaan masyarakat adalah upaya dan proses yangdilakukan supaya masyarakat memiliki keleluasaan dalam menentukanpilihan-pilihan dalam hidupnya yang lebih khas dan lokal itu. Masyarakatdapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan desa. Merekadapat menggerakkan segala potensi yang dimilikinya untuk dapat turutmewarnai hasil pembangunan yang diharapkan akan lebih sesuai dengankebutuhan nyata masyarakat. Namun yang terpenting adalah bagaimanamengakomodir domain sosial, ekonomi, kultural dalam prosespemberdayaan masyarakat, disamping domain politik.

    2. Kelembagaan dan Peran Kelembagaan

    Menurut Mubyarto (1989), yang dimaksud lembaga adalahorganisasi atau kaedah-kaedah baik formal maupun informal yangmengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalamkegiatan-kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam usahanya untukmencapai tujuan tertentu.

    Peran kelembagaan sangat penting dalam mengatur sumberdayadan distribusi manfaat, untuk itu unsur kelembagaan perlu diperhatikandalam upaya peningkatan potensi desa guna menunjang pembangunandesa. Dengan adanya kelembagaan petani dan ekonomi desa sangatterbantu dalam hal mengatur silang hubungan antar pemilik input dalammenghasilkan output ekonomi desa dan dalam mengatur distribusi darioutput tersebut.

  • 73. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)Pengertian BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa menurut

    Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDES adalah usaha desayang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modaldan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha desa yangdikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuatperekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah desadapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa.Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005tentang Desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa danmasyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desasesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Hal tersebut berartipembentukan BUMDES didasarkan pada kebutuhan, potensi, dankapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.Perencanaan dan pembentukan BUMDES adalah atas prakarsa masyarakatdesa.

    BUMDES didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yangmerupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya usaha yang kelak akandiwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakansebuah kemajuan di dalam masyarakat desa.

    4. Kesejahteraan Masyarakat

    Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang KesejahteraanSosial Pasal 1 Ayat 1, Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinyakebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar bisa hiduplayak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakanfungsi sosialnya. Upaya untuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial,meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, danjaminan social.

  • 8Tujuan dari kesejahteraan berdasarkan UU Nomor 11 Pasal 3Tahun 2009, adalah sebagai berikut:

    1) Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsunganhidup.

    2) Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapaikemandirian.

    3) Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegahdan menangani masalah kesejahteraan sosial.

    4) Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalampenyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga danberkelanjutan.

    5) Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraankesejahteraan sosial.

    5. Dampak Kebijakan PublikDampak kebijakan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh

    suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata (Dye, 1981). Menurutsebagian pakar (Dye, 1981 ; Anderson, 1984), terdapat sejumlah dampakkebijakan yang perlu diperhatikan di dalam evaluasi kebijakan, yakni :

    a. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok target.b. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok lain selain

    situasi atau kelompok target

    c. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan di masa yang akan datang yangakan berpengaruh pada kelompok sasaran maupun di luar sasaran.

    d. Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain, yakni biaya langsungyang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakanpublik sehingga kebijakan tersebut dapat terlaksana sedemikianrupa.

    e. Biaya tidak langsung kebijakan , yang mencakup kehilanganpeluang melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Biaya tersebutsering tidak diperhitungkan dalam melakukan evaluasi kebiajakan

  • 9publik karena sebagian tidak dapat dikuantifikasi.

    Dalam studi evaluasi, menurut Finsterbusch dan Motz (dalamSamudro dkk, 1994) terdapat 4 (empat) jenis evaluasi yaitu:

    1) Single program after only, merupakan jenis evaluasi yangmelakukan pengukuran kondisi atau penilaian terhadap programsetelah meneliti setiap variabel yang dijadikan kriteria program.Sehingga analis tidak mengetahui baik atau buruk responkelompok sasaran terhadap program.

    2) Single program befora-after, merupakan penyempurnaan dari jenispertama yaitu adanya data tentang sasaran program pada waktusebelum dan setelah program berlangsung.

    3) Comparative after only, merupakan penyempurnaan evaluasikedua tapi tidak untuk yang pertama dan analis hanya melihat sisikeadaan sasaran bukan sasarannya.

    4) Comparative before-after, merupakan kombinasi ketiga desainsehingga informasi yang diperoleh adalah efek program terhadapkelompok sasaran.

    Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis evaluasi singleprogram before-after. Informasi yang diperoleh dari jenis evaluasi iniadalah keadaan kelompok sasaran sebelum dan setelah programdilaksanakan, efektivitas program dalam kelompok sasaran tertentu, dandampak dari implementasi suatu kebijakan.

    6. Penelitian Yang Relevan

    a. Hasil penelitian skripsi yang ditulis Angger Sekar Manikam padatahun 2010 yang berjudul Implementasi Program Badan Usaha MilikDesa Di Desa Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten GunungKidul Tahun 2009. Dipublikasikan sebagai Skripsi Jurusan IlmuPemerintahan FISIPOL UMY.

    b. Hasil penelitian skripsi yang ditulis Abdul Qodir pada tahun 2011yang berjudul Analisis Kelembagaan dalam Upaya Pembangunan

  • 10

    Kesejahteraan Masyarakat ( Studi Kasus Peranan Koperasi JasaKeuangan Dalam Pelaksaan Program Pemberdayaan EkonomiMasyarakat Kelurahan di Kelurahan Kebon Kosong KecamatanKemayoran Kotamadya). Dipublikasikan sebagai tesis jurusan IlmuKesejahteraan Sosial Kekhususan Pembangunan Sosial FISIPOL UI.

    7. Kerangka Pemikiran

    Evaluasi:Single ProgramBefore after

    8. Pertanyaan Penelitia. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya BUMDES di Desa

    Karangrejek?b. Apa keunggulan BUMDES Karangrejek dari BUMDES lainnya?

    Dampak ekonomi

    Dampak kesehatan

    Dampak pembangunanlingkungan

    Kondisi masyarakat setelahadanya BUMDES

    Kondisi masyarakatSebelum adanya BUMDES

    Implementasi BUMDES

    Latar belakang danperencanaan pembentukan

    BUMDES

  • 11

    c. Bagaimana dampak dari segi ekonomi masyarakat setelah adanyaBUMDES?

    d. Bagaimana dampak dari segi kesehatan masyarakat setelah adanyaBUMDES?

    e. Bagaimana pembangunan lingkungan bagi masyarakat di DesaKarangrejek setelah adanya BUMDES?

    III. METODE PENELITIAN1. Desain Penelitian

    Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif.Penelitian deskriptif dalam hal ini adalah untuk mengidentifikasilingkungan internal dan eksternal Desa Karangrejek sehingga dapatmenemukan dampak adanya kebijakan Badan Usaha Milik Desa(BUMDES) bagi masyarakat desa.

    2. Lokasi Penelitian dan Waktu PenelitianPenelitian ini dilakukan di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari

    Kabupaten Gunungkidul. Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai daritanggal 05 Juni 2013 sampai dengan 10 Juli 2013.

    3. Informan Penelitian

    Penetapan informan dalam penelitian ini berdasarkan anggapanbahwa informan dapat memberikan informasi yang diinginkan penelitiansesuai dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian iniantara lain :

    a. Kepala Desa Karangrejek, Bapak Kasdi Siswo Pranotob. Ketua BUMDES Desa Karangrejek, Bapak Siya Pujonoc. Ketua unit usaha BUMDES PAB Tirta Kencana, Bapak Supraptod. Ketua unit usaha BUMDES UKM, Ibu Suwarnie. Masyarakat Desa Karangrejek pengguna layanan BUMDES

    sebanyak 15 orang.4. Data dan Sumber Data

    Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari duajenis, yaitu;

  • 12

    a. Data Primer

    Data yang diperoleh langsung di lapangan ketika penelitiandilakukan. Data ini dikumpulkan secara langsung di lapangan melaluiwawancara, observasi, maupun dokumentasi terhadap Kepala DesaKarangrejek, Ketua BUMDES, Ketua unit-unit usaha BUMDES,pengurus BUMDES dan masyarakat pengguna BUMDES.

    b. Data SekunderDalam penelitian ini data yang diperoleh dari data sekunder

    berupa laporan pertanggungjawaban BUMDES, profil BUMDES, datapenduduk Desa Karangrejek yang meliputi data tingkat kesejahteraan,tingkat pengangguran, dll serta data-data lain yang terkait denganBUMDES yang peneliti peroleh dari media publik.

    5. Instrumen PenelitianDalam penelitian ini, yang bertindak sebagai instrumen utama

    dalam penelitian adalah diri peneliti sendiri. Dalam proses penelitian,peneliti menggunakan alat bantu pengumpulan data yaitu berupa bukucatatan, handphone untuk merekam pembicaraan dengan informan,pedoman wawancara maupun perangkat observasi selama prosespenelitian berlangsung.

    6. Teknik Pengumpulan Dataa. Wawancara

    Wawancara dilakukan menggunakan pendekatan wawancarasemi terstruktur dengan menggunakan petunjuk umum atau panduanwawancara. Wawancara ini dilakukan dengan pengurus BUMDESKarangrejek, petugas pemerintahan Desa Karangrejek, dan masyarakatDesa Karangrejek. Pemilihan subjek wawancara ini denganmempertimbangkan pengetahuan subjek tentang informasi yang akanditanyakan.

    b. DokumentasiDalam penelitian ini, dokumen internal yang digunakan antara

    lain struktur Profil Desa Karangrejek, data tingkat kesejahteraan

  • 13

    penduduk, data tingkat pengangguran, profil BUMDES, serta laporanpertanggungjawaban BUMDES. Sedangkan dokumen eksternal yangdigunakan antara lain koran-koran lokal seperti Kedaulatan Rakyat,Kompas, TribunJogja, dll. Selain itu juga peneliti melakukan pencarian(searching) berita-berita yang berkaitan dengan dampak BUMDESbagi kesejahteraan masyarakat desa.

    c. ObservasiKegiatan pengamatan terhadap obyek penelitian ini untuk

    memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yangditeliti serta untuk mengetahui relevasi antara jawaban respondendengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Observasi dalam penelitianini adalah pengamatan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan olehpengurus BUMDES dan pemerintah desa.

    7. Keabsahan DataDalam penelitian ini, teknik pemeriksaan data yang digunakan

    adalah teknik triangulasi. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian iniadalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan danmengecek belik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperolehmelalui waktu dan alat pertanyaan yang berbeda.

    8. Teknik Analisis DataAdapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data sebagai berikut:a. Pengumpulan Data

    Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, sertamengumpulkan data secara objektif dan apa adanya sesuai denganhasil wawancara dengan informan penelitian dan dokumen di lapanganyang berkaitan dengan dampak kebijakan BUMDES bagiKesejahteraan masyarakat di Desa Karangrejek.

    b. Reduksi DataDalam penelitian ini peneliti mereduksi dan memilah data hasil

    observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Karena data yangdiperoleh dari lapangan masih kompleks dan bersifat mentah. Maka

  • 14

    peneliti hanya akan memilih data yang benar-benar relevan berkaitandengan dampak BUMDES bagi kesejahteraan masyarakat di DesaKarangrejek.

    c. Display Data

    Data disajikan dalam bentuk teks naratif untuk menjelaskanproses yang terjadi dari tahap perencanaan pembangunan BUMDEShingga tahap implementasi serta dampak yang ditimbulkan bagikesejahteraan masyarakat Desa Karangrejek. Dari data yang telahdisajikan tersebut kemudian diolah berdasarkan teori-teori yang telahdikemukakan sebelumnya untuk memperoleh gambaran secara jelas.Keseluruhan data yang telah diolah peneliti tersebut kemudiandikumpulkan menjadi satu oleh peneliti untuk kemudian disajikanhingga mencapai tahap kesimpulan

    d. Verifikasi da KesimpulanPengambilan kesimpulan diarahkan kepada hal-hal yang umum

    untuk mengetahui jawaban dari permasalahan. Permasalahanpenelitian ini berkaitan dengan dampak BUMDES bagi kesejahteraanmasyarakat di Desa Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul.

    IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN1. Hasil Penelitian

    Sejak pertama kalinya BUMDES disahkan pada tahun 2008 sudahbanyak konsumen yang menggunakan layanan tersebut, dan sampaisekarang jumlah konsumen terus meningkat. Meningkatnya jumlahkonsumen otomatis akan manambah pendapatan bagi BUMDES sehinggalaba setiap tahunnya meningkat.

    Dalam hal partisipasi masyarakat, pemerintah desa berusahamelibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan didesanya. Keterlibatan masyarakat ini dimulai dari perencanaan,pelaksanaan, hingga pengelolaan dan evaluasi. Pengambilan keputusandalam perencanaan pembangunan dilakukan dengan melibatkanstakeholder dalam masyarakat. Kepala dusun dan tokoh masyarakat

  • 15

    memegang peran penting untuk mendistribusikan ide, gagasan, manfaatpembangunan ini kepada warga sehingga muncul komitmen seluruh wargauntuk terlibat dalam gotong royong pembangunan sarana danprasarananya. Partisipasi masyarakat saat pelaksanaan pembangunaninfrastruktur sarana dan prasarana air bersih dilakukan dengan bergotongroyong di lingkungan RT mereka. Bentuk partisipasi masyarakat setelahair mengalir adalah dengan turut serta menjadi konsumen PAB TK.

    Evaluasi dampak dalam penelitian ini menggunakan jenis studievaluasi yang dikemukakan oleh Finsterbusch dan Motz (dalam Wibawa,1994: 74) yaitu menggunakan single program before after. Dimanaevaluator hanya menggunakan kelompok eksperimen yaitu kelompok yang

    dikenai kebijakan untuk memperoleh data dari evaluasi dampak kebijakanini. Dalam menggunakan jenis evaluasi single program before after iniuntuk memperoleh data mengenai keadaan masyarakat sebelum dansetelah adanya BUMDES

    Kondisi masyarakat Desa Karangrejek sebelum diterapkannyaBUMDES jauh dari sejahtera, kemiskinan masih sangat terlihat. Denganangka kemiskinan yang tinggi yaitu yaitu mencapai 68,8% pada tahun1993 sehingga menjadikan Desa Karangrejek ditetapkan sebagai desa IDT.Dari tahun ke tahun masalah kemiskinan belum bisa dipecahkan juga,walaupun tingkat kemiskinan menurun tetapi belum semua masyarakatmerasakan kesejahteraan. Setelah adanya kebijakanBUMDES danditerapkan di Desa Karangrejek, kondisi masyarakat mulai ada perubahan.pengembangan BUMDES di pedesaan telah membuka peluang usaha bagimasyarakat. Misalnya industry rumah tangga (home industry) seperti tahu,tempe, toge, dan usaha perikanan yang sangat meningkat. pada tahun 2011sampai tahun 2012 sebanyak lebih dari 800 pekerja kini terdapat padahome industry. Dengan demikian pengannguran di Desa Karangrejek jauhberkurang, dan ekonomi meningkat. Tingkat kesejahteraan dari tahun 2008sampai 2011 mengalami peningkatan.

  • 16

    Melalui BUMDES dengan unit usaha PAB TK, masyarakat yangsebelum adanya BUMDES mengalami kekeringan dan kekurangan airbersih sehingga menyebabkan gangguan pada kesehatan mereka, sekarangkebutuhan air telah tercukupi bahkan melimpah. Tidak ada lagimasyarakat yang rela berjalan kaki jauh untuk mendapatkan air. Padamusim kemarau panjang pun, masyarakat tetap masih bisa mendapatkanair. Air tetap mengalir di rumah mereka. Kebutuhan untuk minum,memasak, mandi pun sudah tercukupi. Hewan ternak pun tidak lagimengalami gizi buruk akibat kekurangan air dan langkanya rumput.

    Secara tidak langsung, masyarakat akan merasakan dampak daripembangunan lingkungan pemukiman di pedesaan yang berasal dari danaBUMDES yang 20% dari keuntungannya dialokasikan kepada pendapatandesa. Melalui dana inilah sarana dan prasarana di pedesaan bisa dibangun,seperti pembangunan pengaspalan jalan desa, drainase, pagar pekarangan,gapura pintu masuk, gardu ronda, sanitasi, pembangunan jaringan airbersih, pembangunan balai padukuhan dan balai desa.

    2. PembahasanBUMDES merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh

    masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomiandesa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. PembentukanBUMDES didasarkan pada kebutuhan, potensi dan kapasitas desa sebagaiupaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan danpembentukan BUMDES adalah atas prakarsa masyarakat desa danterdapat intervensi dari pemerintah desa. Pemerintah pusat hanyamendanai pembentukan BUMDES dan melakukan pengawasan.Keterlibatan pemerintah desa sebagai pendiri BUMDES bersamamasyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal(SPM) yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan atas intervensi yangmerugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun dari luar desa).Pemerintah desa harus ikut berperan pada pembentukan BUMDES sebagaibadan hukum yang berpijak pada tata aturan perundang-undangan yang

  • 17

    berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakatdesa.

    BUMDES juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desasecara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yangdikuasai oleh kelompok tertentu di tingkat desa. Artinya, tata aturan yangterwujud adalah mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitaskelembagaan akan mengarah pada adanya tata aturan yang mengikatseluruh anggota. Dengan adanya BUMDES diharapkan mampumeningkatkan pembangunan yang berdampak bagi peningkatankesejahteraan masyarakat desa yang nantinya akan menjadi kesejahteraannasional.

    Desa Karangrejek merupakan salah satu desa yang sudah memilikiBUMDES sejak tahun 2008. Perencanaan dan pembentukan BUMDESKarangrejek ini adalah atas prakarsa dari seluruh masyarakat karenamelihat kondisi yang dialami mereka yaitu keterpurukan akibat kekeringanair yang melanda desa mereka. Pendirian BUMDES ini mendapatkan danadari pemerintah kabupaten setelah mengajukan proposal. Kemudian danatersebut dikelola seluruhnya oleh masyarakat desa dan terdapat intervensidari pemerintah desa. Seperti yang dikemukakan oleh Midgley (1995:78-79) yaitu Ada beberapa aspek dalam pembangunan desa, diantaranya

    mementingkan proses dan adanya intervensi dari pemerintah. Intervensi

    yang dimaksud disini adalah adanya perlindungan hukum yang mengaturtentang BUMDES dan pengawasan dari pemerintah desa Karangrejekterhadap kegiatan-kegiatan BUMDES di Karangrejek. Meskipunseluruhnya dikelola oleh masyarakat, namun keterlibatan pemerintah desajuga diperlukan dalam pengelolaan dengan tetap memperhatikankepentingan masyarakat desa. Pemerintah desa juga ikut andil dalammelihat potensi desa untuk dikembangkan masyarakat sehingga menjadiunit-unit BUMDES Karangrejek.

    Korten (1988:242-245) mengemukakan bahwa Pembangunan ituharuslah merupakan suatu proses belajar, yaitu maksudnya peningkatan

  • 18

    kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif yangtidak hanya menyesuaikan diri pada perubahan, melainkan juga untukmengarahkan perubahan itu sehingga sesuai dengan tujuannya sendiri.Pada Pembangunan desa melalui BUMDES ini tidak hanya mementingkanhasil yang akan dicapai melainkan untuk meningkatkan kemampuansumber daya manusianya juga. Masyarakat bisa belajar dan melatihketrampilan mereka dalam pengelolaan BUMDES yaitu dengan mengajakmasyarakat dalam mendirikan BUMDES serta penempatkan mereka padakepengurusan BUMDES. Selain itu masyarakat harus bisa mengolah danmemanfaatkan BUMDES yang ada. Sebagai proses pembelajaran,masyarakat desa sampai saat ini mampu menciptakan usaha-usaha barudan mempunyai pendapatan lebih sehingga dapat meningkatkankesejahteraan hidup mereka.

    Uphoff dalam Cernea (1988:500) menyatakan bahwa Salah satu

    paradoks dalam mendorong partisipasi adalah bahwa dalammempromosikan pembangunan dari bawah (bottom up planning), justrusering pula membutuhkan upaya dari atas. Hal ini terlihat dalam wacana

    yang menggunakan pendukung atau promotor yang direkrut, dilatih danditempatkan di lapangan dari pusat untuk bekerja dengan pendudukpedesaan dan mengembangkan kapasitas organisasi diantara mereka.Dalam awal mula pendirian BUMDES Karangrejek, dilakukan pelatihandan pendidikan terlebih dahulu kepada masyarakat desa yang didatangkandari pemerintah kabupaten serta mengambil mahasiswa dari suatuperguruan tinggi yang ada di Yogyakarta. Hal ini dimaksudkan agarmasyarakat desa lebih terlatih dan menguasai tentang BUMDES. Denganmemberdayakan seluruh lapisan masyarakat Desa Karangrejek,pembangunan sumur bor yang menjadi salah satu unit BUMDES iniberjalan dengan lancar. Seluruh masyarakat membuatnya secaragotongroyong tanpa dibayar, hal ini membuktikan bahwa partisipasimasyarakat akan pembangunan BUMDES sangat tinggi.

  • 19

    Kemudian Sumodiningrat (1997:165) menyatakan, bahwapemberdayaan Masyarakat bertalian erat dengan upaya penanggulanganmasalah-masalah pembangunan, seperti pengangguran, kemiskinan dankesenjangan. Upaya memberdayakan masyarakat tersebut harus dilakukanmelalui tiga cara, yaitu:

    1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensimasyarakat berkembang.Pemberdayaan masyarakat Desa Karangrejak dilakukan dengancara pemberian motivasi, pendidikan dan pelatihan sertamembangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki agar dapatberkembang dan berkontribusi terhadap pembangunan desasehingga berdampak pada kesejahteraan hidupnya.

    2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat(empowering).Di desa Karangrejek seringkali mengundang ahli dari luar untukmemberikan pelatihan, hal tersebut dilakukan secara rutin untukmeningkatkan potensi masyarakat dalam memanfaatkan BUMDESdan mengembangkannya sehingga dapat tercipta banyak peluangusaha bagi masyarakat.

    3) Memberdayakan juga berarti melindungi.Di dalam masyarakat Desa Karangrejak banyak terdapatperbedaan, tidak semua masyarakat memiliki skill yang sama. Olehkarena itu perlu adanya intervensi dari pemerintah desa untukmelindungi masyarakat yang lemah agar tidak bertambah lemahyaitu dengan cara terus memberi pengertian mengenai BUMDESagar masyarakat yang tidak tau menjadi tau dan ikut berpartisipasidalam pemanfaatan BUMDES.Setelah diterapkannya BUMDES di Desa Karangrejek dan melihat

    partisipasi masyarakat yang begitu tinggi, banyak dampak yang diberikankepada desa dan masyarakat desa. Pembangunan di desa semakinmeningkat. BUMDES di Desa Karangrejek ini dinilai sudah berhasil

  • 20

    dijalankan meskipun belum semua unit berjalan efektif. Keberhasilan initentunya tidak luput dari kerja keras dan partisipasi seluruh masyarakatdesa. Dengan memanfaatkan BUMDES, kondisi masyarakat yangdulunya miskin sekarang kehidupannya lebih terjamin, kesejahteraanmasyarakat meningkat, pengengguran berkurang, kesehatan lebih baik danbanyak pembangunan yang dilakukan yang berorientasi masyarakat.Pemerintah desa dalam menciptakan unit-unit BUMDES ini sangatmelihat kebutuhan masyarakat. Berbeda dengan penelitian sebelumnyayang dilakukan oleh Angger Sekar Manikam (2010) dalam skripsiImplementasi Program Badan Usaha Milik Desa Di Desa NgeposariKecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2009 yangmenghasilkan bahwa BUMDES di desa tersebut dinilai gagal dan belumberjalan dengan baik. Kenyataan tersebut dapat dilihat dari tingkatpartisipasi masyarakat desa yang masih rendah serta program-programbadan usaha milik desa yang belum berjalan secara keseluruhan sertabelum dapat mengakomodir kepentingan masyarakat,` potensi desa sertakebutuhan petani sebagaimana tujuan utama pendirian BUMDEStersebut. Di Desa Karangrejek prtisipasi masyarakat begitu tinggi,pembangunan dilakukan secara gotongroyong, desa memiliki potensi yangdikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat dengan melihatkondisi masyarakat lalu menanggulanginya dengan membangun suatusumber air bersih yang memberi dampak bagi kehidupan masyarakat DesaKarangrejek.

    Suatu kebijakan akan menimbulkan suatu dampak. Dampakkebijakan public merupakan sebuah studi evaluasi terhadap suatukebijakan pemerintah yang sudah diimplementasikan kepada sasarankebijakan. Untuk mengetahui dampak perlu adanya evaluasi. Evaluasidampak dalam penelitian ini menggunakan jenis studi evaluasi yangdikemukakan oleh Finsterbusch dan Motz (dalam Wibawa, 1994: 74) yaitumenggunakan single program before after. Dimana evaluator hanyamenggunakan kelompok eksperimen yaitu kelompok yang dikenai

  • 21

    kebijakan untuk memperoleh data dari evaluasi dampak kebijakan ini.Kelompok yang dikenai kebijakan disini adalah masyarakat desaKarangrejek. Dalam menggunakan jenis evaluasi single program beforeafter ini untuk memperoleh data mengenai keadaan masyarakat sebelumdan setelah adanya BUMDES.

    BUMDES Karangrejek menimbulkan dampak positif di bidangekonomi, kesehatan, dan pembangunan lingkungan bagi masyarakat desa.Dampak yang paling terlihat adalah di bidang ekonomi karena BUMDESmerupakan lembaga yang dibangun berdasarkan tujuannya yaitumemajukan ekonomi di pedesaan. Berikut tabel perkembangan hasilpembangunan dan dampak yang ditimbulkan dari sebelum dan setelahadanya BUMDES

    Tabel 5.Perkembangan Hasil Pembangunan Desa Karangrejek

    No.

    Sasaran/ObjekTingkat Perkembangan

    KeteranganKondisi Awal Kondisi Saat Ini

    1.

    Tingkat

    KesejahteraanMasyarakat

    1993 ditetapkansebagai IDT denganangka kemiskinan

    68,6%

    Angka kemiskinan

    turun menjadi16,34% pada akhir2012

    Berkembangnya UEM(Usaha EkonomiMasyarakat) danBUMDES

    2.

    Sarpras Balai

    Desa

    1997 tidak memadai,hanya tersedia 1rumah limasan

    dengan luas 96m2.PADES 200juta

    Hasil pengelolaan aset

    desa dan adanyaBUMDES

    3.Penyediaan AirBersih

    2007 ketersediaan airbersih sangat terbatas

    Seluruh masyarakattelah tercukupi air

    bersih

    Kesehatan Masyarakat

    terjamin

    4.

    Sektor Pertanian 1994 tergantungadanya curah hujan, 1tahun hanya 1 sampai

    Dengan pemanfaatan

    air bawah tanah(PAB), bisa 3 kali

    Musim tanam 3 tanamanholtikultura

  • 22

    2 kali tanam tanam dalam 1 tahun

    5.Usaha Ekonomi

    Masyarakat

    (UEM)

    2008 terbatas padasektor pertanian

    Industri rumah tanggameningkat sangat

    pesat

    Ditunjang BUMDESdan IT

    6.Pengelolaan

    administrasi dansistem informasi

    2009 bersifat biasadan manual

    Sistem aplikasi/komputer dan IT

    Penyediaan IT ditunjangdari BUMDES

    Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kegiatan ekonomisemakin berkembang dengan pesat. Tidak hanya itu, tetapi di bidangkesehatan dan pembangunan juga terjadi perubahan yang semakin baik.Terciptanya pelaku usaha baru membuktikan berkembangnya UsahaEkonomi Masyarakat di Desa Karangrejek, hal ini memberikan arti bahwakegiatan BUMDES di pedesaan menciptakan multiplier effect, dimanatecipta banyaknya lapangan pekerjaan dan peluang dalam berusaha. Suatupeluang usaha akan menjadi sumber pendapatan yang memberikantambahan penghasilan kepada masyarakat jika mampu menangkappeluang usaha yang potensial dikembangkan menjadi suatu kegiatan usahayang nyata. Dengan demikian kemampuan masyarakat memanfaatkanpeluang yang ada akan dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalammenangkap peluang itu sendiri. Kemudian kemampuan masyarakat dalammengorganisir sumberdaya yang dimiliki sedemikian rupa sangat pentingsehingga peluang yang potensial menjadi usaha yang secara aktual dapatdioperasikan.

    Aktivitas BUMDES yang melibatkan banyak tenaga kerjadiperkirakan secara positif merangsang, menumbuhkan dan menciptakanlapangan kerja serta lapangan berusaha. Melalui kegiatan ekonomi yangmenghasilkan barang dan jasa yang diperlukan selama proses kegiatanunit-unit BUMDES mempunyai keterkaitan ke belakang (backwardlinkages). Pada proses kegiatan ini akan muncul antara lain jasa buruhtani, jasa angkutan, perdagangan pangan dan sandang, perdagangan

  • 23

    peralatan kerja serta bahan dan material yang dibutuhkan selama prosestersebut.

    Aktivitas BUMDES memberikan pengaruh eksternal yang bersifatpositif atau bermanfaat bagi masyarakat. Manfaat kegiatan ini terhadapaspek ekonomi pedesaan, antara lain:

    1) Memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat3) Memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.Beberapa kegiatan yang secara langsung memberikan dampak

    terhadap komponen ekonomi pedesaan dan budaya masyarakat sekitar,antara lain:

    1) Kegiatan pembangunan sumberdaya masyarakat desa2) Pembangunan sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh

    masyarakat setempat, terutama sarana jalan darat3) Penyerapan tenaga kerja lokal4) Penyuluhan dan pelatihan mengenai pertanian, kesehatan dan

    pengelolaan BUMDESKegiatan pengusahaan membutuhkan tenaga kerja dan tenaga

    teknis penyambungan saluran air dalam pengelolaannya di PAB TK.Secara ideal tenaga kerja direkrut dari masyarakat pedesaan yang diberipelatihan. Pengelolaan di BUMDES sendiri menyerap tenaga kerja cukupbanyak, di samping itu kegiatannya bersifat manual sehingga tenaga kerjamanusia sangat diperlukan. Adanya aktivitas kegiatan pembangunanBUMDES khususnya pengadaan sarana prasarana menyebabkan aktivitasdan mobilitas masyarakat semakin tinggi. Hal itu berpengaruh terhadappeningkatan kesempatan berusaha terutama dalam bidang jasa danperdagangan. Kegiatan pembangunan jaringan jalan juga meningkatkanmobilitas masyarakat, membantu masyarakat dalam pemasaran hasilpertaniannya. Di samping itu kebutuhan hidup masyarakat di pedesaandapat dipenuhi dari hasil pertanian masyarakat itu sendiri. Pengadaankebutuhan perusahaan dapat bekerjasama dengan masyarakat setempat, itu

  • 24

    merupakan dampak positif kebijakan BUMDES terhadap peningkatankesempatan berusaha bagi masyarakat sekitar.

    Selain banyaknya dampak positif bagi perekonomian di pedesaan,BUMDES juga telah banyak berdampak pada kesehahatan masyarakatyang lebih baik juga berpengaruh positif terhadap pembangunanpemukiman berbasis masyarakat. Dengan demikian pembangunan dankesejahteraan masyarakat di Desa Karangrejek meningkat dengan adanyakebijakan mengenai BUMDES.

    Apabila keberhasilan BUMDES Karangrejek dalammensejahterakan masyarakatnya ini dapat diikuti oleh seluruh desa yangada di Indonesia maka kemajuan ekonomi nasional akan tercapai, karenakemajuan ekonomi nasional hanya akan tercapai jika terdapat iklimperekonomian yang baik di tingkat provinsi. Kemajuan ekonomi di tingkatprovinsi akan tercapai jika kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yangbaik. Kemajuan ekonomi sebuah kabupaten dapat tercapai karena adanyasumbang sih dari ekonomi pedesaan yang kuat.

    Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa peningkatankesejahteraan masyarakat sudah terlihat meskipun belum maksimal karenadari ketujuh BUMDES yang ada hanya tiga yang sudah berjalan denganhasil yang mendekati harapan. Dan keempat BUMDES yang lainpemerintahan desa Karangkrejek terus mengembangkan untukmengoptimalkan keberadaanya dengan cara melihat peluang pasar dankebutuhan yang ada.

    V. KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN1. Kesimpulan

    a. BUMDES Karangrejek telah berhasil memberi dampak yang positifbagi peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat.BUMDES Karangrejek juga berdampak terhadap kesehatanmasyarakat desa yang lebih terjamin. Pembangunan desa pun semakinlancar dengan adanya dana yang dihasilkan dari BUMDES.

  • 25

    b. BUMDES Karangrejek belum maksimal dalam menjalankan unit-unitusahanya. Dari ketujuh unit BUMDES yang ada baru tiga yang telahberjalan efektif. Hal tersebut disebabkan karena sumber daya manusiayang belum mahir dalam mengolah unit-unit tersebut. Tetapi adanyatingkat partisipasi masyarakat yang begitu tinggi terhadap kegiatanBUMDES yang sudah berjalan membuat BUMDES Karangrejek dapatberjalan dengan lancar.

    2. ImplikasiBUMDES di Desa Karangrejek secara umum dikatakan telah

    berhasil dan berjalan dengan lancar karena berdampak positif bagimasyarakat desa. Implikasi penelitian ini berkaitan dengan pembangunandan pemberdayaan masyarakat terutama dalam mengembangkankemampuan berusaha, peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikapyang akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Temuan penelitianjuga mampu menumbuhkan dan memupuk jiwa kewirausahaan bagimasyarakat desa serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadapsebuah kebijakan.

    3. Sarana. Bagi pemerintah desa dan pengelola BUMDES supaya segera lebih

    efektif dalam menjalankan unit-unit usaha lain dari BUMDES denganmember pelatihan kepada masyarakat agar tujuan dari BUMDES lebihmaksimal sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat yang merata.

    b. Bagi pemerintah pusat supaya terus menjalankan kebijakan BUMDESini, kemudian member pengawasan serta pelatihan bagi desa-desa dantetap mengacu pada kesejahteraan masyarakat desa. Karena kebijakanseperti inilah yang lebih efektif diterapkan di tingkat desa, suatulembaga usaha ekonomi yang berbadan hukum yang dikelolaseluruhnya oleh masyarakat desa dan hasilnya untuk masyarakat itusendiri.

  • 26

    DAFTAR PUSTAKA

    Ali Sudarman. 1992. Teori Ekonomi Mikro. Yogyakarta: BPFE.

    Bryant, Coralie dan Louise G. White. 1987. Manajemen Pembangunan UntukNegara Berkembeng. Jakarta: LP3ES

    Cernea, Michael. 1988. Mengutamakan Manusia Di Dalam Pembangunan:Variabel-Variabel Sosiologi Di Dalam Pembangunan Pedesaan. Jakarta: UI

    Departeman Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika SistemPembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi UNIBRAW. 2007. Buku PanduanPendirian dan Pengelolaan BUMDES. Jakarta: Pimpinan Pusat RelawanPemberdayaan Desa Nusantara (PP RPDN)Dunn, William. 1998. Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta:Gajah Mada University Press.Ginandjar Kartasasmita. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat: MemadukanPertumbuhan Dan Pemerataan. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo

    Harry Hikmat. 2001. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung:Humaniora Utama Press

    Hayami, Y dan Kikuchi, M. 1987. Dilema Ekonomi Desa, Suatu PendekatanEkonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan Di Asia. Jakarta: Yayasan OborIndonesia

    Koirudin. 2005. Sketsa Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia. Malang:Averroes Press.

    Korten, David C dan Sjahrir. 1988. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan.Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

    Moeljarto Tjokrowinoto. 1987. Politik Pembangunan: Sebuah AnalisisKonsep Arah Dan Strategi. Yogyakarta: Tiara Wacana

    Moleong, Lexy. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT RemajaRosdakarya.

    Mubyarto. 1989. Pengantar Ekonomi Pertanian: Lembaga Pendidikan DanPenerangan Ekonomi Dan Sosial. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

    Muslimin Nasution. 2002. Pengembangan Kelembagaan Koperasi PedesaanUntuk Agroindustri. Bogor: IPB Press

    Samodra Wibawa, dkk. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

  • 27

    Schumacher, E.F. 1993. Kecil Itu Indah: Ilmu Ekonomi Yang MementingkanRakyat Kecil. Jakarta: LP3ES

    Subarsono, AG. 2006. Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi.Yogyakarta: Pustaka Pelajar

    Surya Dharma dan Pinondang Simanjuntak. 2000. Paradigma BirokrasiPemerintah dan Otononomi Daerah. Jurnal Bisnis dan Birokrasi

    Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. Teori dan Konsep Kebijakan Publikdalam Kebijakan Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus,Yogyakarta : Lukman Offset dan YPAPI

    Titik Sumarti, dkk. 2008. Model Pemberdayaan Petani Dalam MewujudkanDesa Mandiri Dan Sejahtera. Bogor: Lembaga Penelitian dan PengabdianKepada Masyarakat IPB.

    Tjahya Sumodiningrat. 2000. Strategi Pembangunan dan Kemiskinan. Jakarta:Rineka Cipta

    Tri Kunawaningsih Pracoyo & Antyo Pracoyo. 2006. Aspek Dasar EkonomiMikro. Jakarta: PT Grasindo.

    Tumpal P. Saragi. 2004. Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa AlternatifPemberdayaan Masyarakat. Jakarta: IRE Press

    http://www.ditpam-pu.org/berita-166-andalkan-spamdes-karang-rejek-menangi-lomba-desa-tingkat-nasional.html. diakses pada tanggal 2 April 2013 Pukul 21. 20WIB

    http://www.harianjogja.com/baca/2011/05/03/desa-karangrejek-menuju-desa-sumber-air-bersih-146243. diakses pada tanggal 2 April 2013 Pukul 21.18 WIB

    http://karangrejek.net/?p=596 . Diakses pada tanggal 2 April 2013 Pukul 21.15 WIBSkripsi:

    Abdul Qodir. 2011. Analisis Kelembagaan dalam Upaya PembangunanKesejahteraan Masyarakat ( Studi Kasus Peranan Koperasi Jasa KeuanganDalam Pelaksaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahandi Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Kotamadya). JurusanIlmu Kesejahteraan Sosial Kekhususan Pembangunan Sosial FISIPOL UI

    Angger Sekar Manikam. 2010. Implementasi Program Badan Usaha MilikDesa Di Desa Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung KidulTahun 2009. Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UMY

    Tesis:

  • 28

    Lasito. 2002. Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa.Tesis. Jakarta: FISIP UIPeraturan-Peraturan:

    UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan SosialPerda No 7 tahun 2010 tentang tata cara pendirian BUMDes di seluruh desa dikabupaten gunungkidul

    Perdes No 6 tahun 2010 tentang pendirian bumdes