18
BAB IITINJAUAN PUSTAKA2.1 Promosi Kesehatan2.1.1 Definisi
promosi kesehatan Promosi kesehatan merupakan upaya untuk
meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan faktor-faktor
kesehatan melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama
masyarakat, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta
mengembangkankegiatan yang bersumberdaya masyarakat, sesuai sosial
budaya setempat dan didukung oleh kebijakan public yang berwawasan
kesehatan. Definisi yang dirumuskan Departemen Kesehatan, lebih
menggambarkan bahwa promosi kesehatan adalah gabungan antara
pendidikan kesehatan yang dudukung oleh kebijakan public yang
berwawasan kesehatan. Gabungan kedua upaya ini akan memberdayakan
masyarakat sehingga dapat mengontrol determinan-determinan
kesehatan. Promosi Kesehatan, bertujuan untuk meningkatnya
kemampuan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat untuk hidup
sehat dan mengembangkan upaya kesehatan yang bersumber masyarakat,
serta terciptanya lingkungan yang kondusif untuk mendorong
terbentuknya kemampuan masyarakat.
2.1.2 Tujuan promosi Kesehatan.Budiarto, 2003tujuan promosi
kesehatan terdiri dari tiga tingkatan yaitu:a. Tujuan
ProgramRefleksi dari fase social dan epidemiologi berupa pernyataan
tentang apa yang akan dicapai dalam periode tertentu yang
berhubungan dengan status kesehatan. Tujuan program ini juga
disebut tujuan jangka panjang, contohnya mortalitas akibat
kecelakaan kerja pada pekerja menurun 50 % setelah promosi
kesehatan berjalan lima tahun.
4b. Tujuan PendidikanPembelajaran yang harus dicapai agar
tercapai perilaku yang diinginkan. Tujuan ini merupakan tujuan
jangka menengah, contohnya : cakupan angka kunjungan ke klinik
perusahaan meningkat 75% setelah promosi kesehatan berjalan tiga
tahun.c. Tujuan PerilakuGambaran perilaku yang akan dicapai dalam
mengatasi masalah kesehatan. Tujuan ini bersifat jangka pendek,
berhubungan dengan pengetahuan, sikap, tindakan, contohnya:
pengetahuan pekerja tentang tanda-tanda bahaya di tempat kerja
meningkat 60% setelah promosi kesehatan berjalan 6 bulan
2.1.3 Visi dan misi promosi kesehatan 1. Visi.Visi Promosi
Kesehatan, merupakan bagian integral dari Visi Indonesia Sehat
2010, maka Visi Promosi Kesehatan ditetapkan Perilaku Hidup Bersih
& Sehat 2010 atau PHBS 2010. Artinya adalah bahwa keadaan
dimana individu-individu dalam rumah tangga (keluarga) masyarakat
Indonesia telah melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam
rangka :a. mencegah timbulnya penyakit dan masalah-masalah
kesehatan lainb. menanggulangi penyakit dan masalah-masalah
kesehatan lain, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan,c.
memanfaatkan pelayanan kesehatan d. mengembangkan dan
menyelenggarakan upaya kesehatan bersumber masyarakat.2. MisiMisi
Promosi Kesehatan, adalah :a. memberdayakan individu, keluarga, dan
kelompok-kelompok dalam masyarakat, baik melalui pendekatan
individu dan keluarga, maupun pengorganisasian dan penggerakan
masyarakatb. membina suasana atau lingkungan yang kondusif bagi
terciptanya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakatc.
mengadvokasi para pengambil keputusan dan penentu kebijakan serta
pihak-pihak lain yang berkepentingan (stekeholders) dalam rangka
:1) mendorong diberlakukannya kebijakan dan peraturan
perudang-undangan yang berwawasan kesehatan.2) mengintegrasikan
promosi kesehatan, khususnya pemberdayaan masyarakat dalam
program-program kesehatan.3) meningkatkan kemitraan sinergis antara
pemerintah pusat dan daerah serta antara pemerintah dengan
masyarakat (termasuk LSM).4) meningkatkan investasi dalam bidang
promosi kesehatan pada khususnya dan bidang kesehatan pada
umumnya.
2.1.4 Strategi promosi kesehatanAda 3 (tiga) strategi dasar
promosi kesehatan, yaitu Gerakan Pemberdayaan sebagai ujung tombak,
yang didukung oleh Bina Suasana dan Advokasi. Ke dalam
masing-masing strategi harus diintegrasikan semangat dan dukungan
Kemitraan dengan berbagai stakeholders. Kesemuanya diarahkan agar
masyarakat mampu mempraktikkan perilaku mencegah dan mengatasi
masalah kesehatannya.1. Pemberdayaan MasyarakatGerakan Pemberdayaan
pada hakikatnya adalah proses pemberian informasi secara bertahap
untuk mengawal proses perubahan pada diri sasaran, dari tidak tahu
menjadi tahu, dari tahu menjadi mau, dan dari mau menjadi mampu
mempraktikkan PHBS. Setiap fase perubahan memerlukan informasi yang
berbeda. Tetapi yang paling menentukan adalah fase pertama, di mana
kita harus dapat menyadarkan si sasaran bahwa suatu masalah
kesehatan adalah masalah bagi yang bersangkutan. (Misalnya,
menyadarkan ibu-ibu di desa bahwa perut buncit anak-anaknya adalah
masalah). Sebelum ini berhasil dilakukan, maka informasi
selanjutnya tidak akan ada artinya (tidak akan digubris). Kalau ini
sudah berhasil dilakukan, maka batu sandungan kedua akan dijumpai
pada fase perubahan dari mau ke mampu. Banyak orang yang sudah mau
berperilaku tertentu (misalnya memeriksakan kehamilannya ke
Puskesmas), tetapi tidak mampu melakukan karena tidak adanya
dukungan sarana (misalnya tidak punya uang untuk transpor). Nah, di
sinilah perlu hadirnya Advokasi untuk mengupayakan subsidi dari
pemerintah dan atau bantuan dana dari penyandang dana. Selain itu,
banyak juga dijumpai orang-orang yang bandel yang katanya mau,
tetapi tidak kunjung melakukan. Nah, bagi mereka perlu dibuat dan
diterapkan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Advokasi kepada
pengambil keputusan (bupati /walikota, DPRD, dll) diperlukan.2.
Bina SuasanaStrategi dasar ke-2 adalah Bina Suasana. Yaitu upaya
untuk menciptakan lingkungan sosial yang mendorong perubahan
perilaku si sasaran. Menurut teori, perubahan perilaku seseorang
akan lebih cepat terjadi, jika lingkungan sosialnya berperan
sebagai pendorong, atau penekan (pressure).3. AdvokasiStrategi
dasar ke-3 adalah Advokasi. Sebagaimana disebutkan di muka,
Advokasi diperlukan untuk mendapatkan dukungan baik berupa
peraturan perundang-undangan, dana maupun sumber daya lain.
Advokasi tidak boleh dilakukan ala-kadarnya, karena Advokasi
sebenarnya merupakan upaya/proses strategis dan terencana,
menggunakan informasi yang akurat dan teknik yang tepat.4.
KemitraanKemitraan adalah suatu kerjasama yang formal antara
individuindividu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi
untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. Dalam kerjasama
ada kesepakatan tentang komitmen dan harapan masing-masing, tentang
peninjauan kembali terhadap kesepakatan-kesepakatan yang telah
dibuat, dan berbagi baik dalam risiko maupun keuntungan. Kemitraan
inilah yang mendukung dan menyemangati penerapan 3 (tiga) strategi
dasar. Penerapan 3 (tiga) strategi dasar tersebut perlu metode dan
teknik masing, yaitu dengan pendekatan-pendekatan indivual,
kelompok, maupun masyarakat. Pendekatan individu biasa berupa
pemberian Pelatihan Bagi Tenaga Promosi Kesehatan di Puskesmas 13
informasi dan edukasi, konseling, mencari faktor resiko (risk
assessment) terutama untuk pencegahan penyakit. Pendekatan individu
lebih cocok dilaksanakan di rumah sakit, praktik dokter, dan bidan,
serta posyandu dan puskesmas. Pendekatan kelompok, biasanya lebih
efisien dan efektif serta lebih luas jangkauannya. Metode
bermacammacam seperti ceramah, seminar, lokakarya, konferensi.
Pendekatan massa atau populasi, untuk menjangkau masyarakat luas,
metodenya : pemakaian media massa, pengembangan masyarakat,
kebijakan public dan legislasi, pengembangan organisasi
2.2Pemberdayaan Masyarakat2.2.1 Pengertian
pemberdayaanmasyarakatPemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya
atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan
masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi dan
meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat
bidang kesehatan adalah upaya atau proses untuk menumbuhkan
kesadaran kemauan dan kemampuan dalam memelihara dan meningkatkan
kesehatan.Memampukan masyarakat, dari, oleh, dan untuk masyarakat
itu sendiri.
2.2.2 Tujuan pemberdayaan masyarakatTujuan pemberdayaan
masyarakat di bidang kesehatan adalah :1. Tumbuhnya kesadaran,
pengetahuan dan pemahaman akan kesehatan bagi individu, kelompok
atau masyarakat.2. Timbulnya kemauan atau kehendak ialah sebagai
bentuk lanjutan dari kesadaran dan pemahaman terhadap obyek, dalam
hal ini kesehatan.3. Timbulnya kemampuan masyarakat di bidang
kesehatan berarti masyarakat, baik seara individu maupun kelompok,
telah mampu mewujudkan kemauan atau niat kesehatan mereka dalam
bentuk tindakan atau perilaku sehat.
2.2.3 Prinsip pemberdayaan masyarakatPrinsip-prinsip
pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan :1. Menumbuhkembangkan
potensi masyarakat.Didalam masyarakat terdapat berbagai potensi
yang dapat mendukung keberhasilan program program kesehatan.
Potensi dalam masyarakat dapat dikelompokkan menjadi potensi sumber
daya manusia dan potensi dalam bentuk sumber daya alam / kondisi
geografis.
2. Mengembangkan gotong royong masyarakat.Potensi masyarakat
yang ada tidak akan tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa adanya
gotong royong dari masyarakat itu sendiri. Peran petugas kesehatan
atau provider dalam gotong royong masyarakat adalah memotivasi dan
memfasilitasinya, melalui pendekatan pada para tokoh masyarakat
sebagai penggerak kesehatan dalam masyarakatnya.3. Menggali
kontribusi masyarakat.Menggali dan mengembangkan potensi masing
masing anggota masyarakat agar dapat berkontribusi sesuai dengan
kemampuan terhadap program atau kegiatan yang direncanakan bersama.
Kontribusi masyarakat merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam
bentuk tenaga, pemikiran atau ide, dana, bahan bangunan, dan
fasilitas fasilitas lain untuk menunjang usaha kesehatan 4.
Menjalin kemitraanJalinan kerja antara berbagai sektor pembangunan,
baik pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat, serta
individu dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama yang
disepakati. Membangun kemandirian atau pemberdayaan masyarakat,
kemitraan adalah sangat penting peranannya.5.
DesentralisasiMemberikan pada masyarakat lokal untuk mengembangkan
potensi daerah atau wilayahnya.
2.2.4 Ciri-ciri pemberdayaan masyarakat1. Community Leader:
Petugas kesehatan melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat agar
pemimpin terlebih dahulu.Misalnya camat,lurah,kepala adata,ustad
dsb2. Communty Organization: Organisasi seperti PKK,karang
taruna,majlis taklim,dan lainnya merupakan potensi yang dapat
dijadikan mitra kerja dalam upaya pemberdayaan masyarakat.3.
Community Fund: Dana sehat atau jaminan pemeliharaan kesehatan
masyarakat (JPKM) yang dikemangkan dengan prinsip gotong royong
sebagai salah satu prinsip pemberdayaan masyarakat.4. Communty
Material: Setiap daerah memiliki potensi tersendiri yang dapat
digunakan untuk memfasilitasi layanan kesehatan.Misalnya desa dekat
kali penghasil pasir memiliki potensi untuk melakukan pengerasan
jalan untuk memudahkan akses ke puskesmas.5.Communty Knowledge:
Pemberdayaan bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan
berbagai penyuluhan kesehatan yang menggunakan pendekatan community
based healt education.6. Community Technology: Tekhnologi sederhana
di komunitas di gunakan untuk pengembangan program ksehatan
misalnya penyaringan air dengan memakai pasir atau arang.
2.2.5 Stategi pemberdayaan masyarakatStrategi 1 : Menciptakan
iklim, memperkuat daya, dan melindungi.Dalam upaya memberdayakan
masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu ; pertama,
menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat
berkembang (enabling). Disini titik tolaknya adalah pengenalan
bahwa setiap manusia,setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat
dikembangkan. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki
masyarakat (empowering). Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang
amat pokok adalah peningkatan tarafpendidikan, dan derajat
kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi
seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.
Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam
prosespemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah
lemah, oleh karenakekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat.
Oleh karena itu, perlindungan danpemihakan kepada yang lemah amat
mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaanmasyarakat. Melindungi
tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal
itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang
lemah.Strategi 2 : Program Pembangunan PedesaanPemerintah di
Negara-negara berkembang termasuk Indonesia telah
mencanangkanberbagai macam program pedesaan, yaitu (1) pembangunan
pertanian (2) industrialisasi Pedesaan(3) pembangunan masyarakat
desa terpadu(4) strategi pusat pertumbuhan Sunyoto Usman, 2004).
Senada dengan program pembangunan pedesaan, J. Nasikun (dalam Jefta
Leibo,1995), mengajukan strategi yang meliputi :(1) Startegi
pembangunan gotong royong,(2)Strategi pembangunan Teknikal
Profesional, (3) Strategi Konflik,(4) Strategi pembelotan
kultural.
2.2.6 Indikator pemberdayaan masyarakat
1. Input: Meliputi SDM,dana,bahan-bahan,dan alat-alat yang
mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat.2. Proses: Meliputi
jumlah penyuluhan yang dilaksanakan,frekuensi pelatihan yang
dilaksanakan,jumlah tokoh masyarakat yang terlibat, dan
pertemuan-pertemuan yang di lakasanakn.3.Output: Meliputi jumlah
jenis usaha kesehatan yang bersumberdaya masyarakat,jumlah
masyarakat yang telah meningkatkan pengetahuan dan perilakuanya
tentang kesehatan,jumlah anggota keluarga yang memiliki usaha yang
meningkatkan pendapatan keluarga dan meningkatkan fasilitas umum di
masyarakat4. Outcome: Dari pemberdayaan masyarakat mempunyai
kontribusi dalam menurunkan angka kesakitan,kematian,kelahiaran dan
status gizi masyarakat.
2.3 Advokasi2.3.1 PengertianAdvokasi adalah upaya pendekatan
erhadap otang lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap
keberhasilan suatu kegiatan yang dilaksanakan. Istilah advocacy
(adpokasi) mulai digunakan dalam program kesehatan masyarakat
pertama kali oleh WHO pada tahun 1984, sebagai salah satu strategi
global pendidikan atau promosi kesehatan. WHO merumuskan, bahwa
dalam mewujudkan visi dan misi pendidikan/promosi kesehatan secara
efektif menggunakan 3 strategi pokok, yaitu:a. Advocacy
(advokasi)b. Social support (dukungan social) c. Empowerment
(pemberdayaan masyarakat)2.3.2 Tujuanadvokasia. Komitmen politik (
Political commitment )Komitmen para pembuat keputusan atau penentu
kebijakan sangat penting untuk mendukung atau mengeluarkan
peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kesehatan
masyarakat,misalnya untuk pembahasan kenaikan anggaran
kesehatan,contoh konkrit pencanangan Indonesia Sehat 2010 oleh
presiden.Untuk meningkatkan komitmen ini sangat dibutuhkan advokasi
yang baik.b. Dukungan kebijakan ( Policy support )Adanya komitmen
politik dari para eksekuti,maka perlu ditindaklanjuti dengan
advokasi lagi agar dikeluarkan kebijakan untuk mendukung program
yang telah memperoleh komitmen politik tersebut.c. Penerimaan
sosial ( Social acceptance )Penerimaan sosial artinya diterimanya
suatu program oleh masyarakat.Suatu program kesehatan yang telah
memperoleh komitmen dan dukungan kebijakan,maka langkah selanjutnya
adalah mensosialisasikan program tersebut untuk memperoleh dukungan
masyarakat. d. Dukungan sistem ( System support )Agar suatu program
kesehatan berjalan baik maka perlunya sistem atau prosedur kerja
yang jelas mendukung. Mengingat bahwa masalah kesehatan merupakan
dampak dari berbagai sektor, maka program untuk pemecahanya atau
penangulanganya harus bersama-sama dengan sektor lain.
2.3.3 Kegiatan advokasia. Lobi Politik (political lobbying)Lobi
adalah berbincang-bincang secara informal kepada para pejabat untuk
menginformasikan dan membahas masalah dari program kesehatan yang
akan dilaksanakan.b. Seminar atau presentasiSeminar atau presentasi
yang dihadiri oleh para pejabat lintas program dan lintas sektor.
Petugas kesehatan menyajikan masalah kesehatan di wilayah kerjanya,
lengkap dengan data dan ilustrasi yang menarik, serta rencana
program pemecahannya, diperoleh komitmen dan dukungan terhadap
program yang akan dilaksanakan.c. Media advokasi (media
advocacy)Advokasi media adalah melakukan kegiatan advokasi dengan
menggunakan media khususnya media massa. Melalui media cetak maupun
media elektronik permasalahan kesehatan disajikan baik dalam bentuk
lisan, artikel, berita, diskusi, penyampain pendapat, dan
sebagainya.d. Perkumpulan (asosiasi) peminatAsosiasi atau
perkumpulan orang-orang yang mempunyai minat atau keterkaitan
terhadap masalah terntu atau perkumpulan profesi adalah juaga
merupakan bentuk advokasi.
2.3.4 Komunikasi advokasiKomunikasi advokasi adalah
berkomunikasi dengan para pengmbil keputusan atau penentu
kebijakkan.Oleh sebab itu advovokasi disektor kesehatan adalah
komunikasi antara para pejabat atau petugas kesehatan disemua
tingkat dan tatanan dengan para penentu kebijakkan ditingkat atau
tatanan tersebut. Untuk menghasilkan komunikasi yang efektif
diperlukan prakondisi antara lain sebagai berikut :1. Atraksi
InterpersonalAtraksi intrapersonal adalah daya tarik seseorang atau
sikap positif pada seseorang yang memudahkan orang lain untuk
berhubungan atau berkomunikasi dengannya. Atraksi interpersonal
ditentukan oleh factor sebagai berikut:a. Daya tarikDaya tarik ini
sangat ditentukan sikap dan perilaku orang terhadap orang lain.
Oleh sebab itu daya tarik pun dapat dipelajari misalnya, dengan
membiasakan senyum terhadap setiap orang, berpikir positif terhadap
orang lain, dengan sebagai berikut.b. Percaya diri.Percaya diri
bukan berarti menyombongkan diri, melainkan suatu perasaan bahwa ia
mempunyai kemampuan atau menguasi ilmu atau pengalaman dibidangnya.
Oleh sebab itu agar percaya diri harus mendalami pengetahuan
teoritis lapangan tentang bidangnya, terutama program yang akan
dikomunikasikannya.c. KemampuanHal ini berkaitan dengan percaya
diri. Orang yang mau melakukan tugas-tugasnya,ia akan lebih percaya
diri.d. Familiarity.Artinya petugas kesehatan yang sering muncul
atau hadir dalam event tertentu, misalnya rapat, pertemuan
informal,seminar, dansebagainya, akan lebih pamiliar, termasuk
dalam kalangan pemuda setempat atau bupati.e. Kedekatan
(proximity)Artinya menjalin hubungan baik atau kekeluargaan dengan
para pejabat atau keluarga pejabat setempat adalah factor yang
penting untuk melakukan advokasi.2. Perhatian.Berdasarkan teori
psikologis ada dua factor yang mempengaruhi perhatian seseorang,
yaitu factor internal dan factor eksternal.Factor internal adalah
factor yang berasal dalam diri orang itu sendiri. Factor internal
terdiri dari, faktor biologis (biologis,seks), dan factor
psikologis (pengetahuan, sikap, motivasi, kebiasaan, kemauan,
kebutuhan, dan sebagainya).3. Intesitas komunikasi. Artinya pesan
atau imformasi yang akan disampaikan melalui peruses komunikasi
advokasi adalah program-program kesehatan yang akan dimintakan
kometmen atau dukungan nya dari pada para pembuat keputusan
tersebut. Oleh sebab itu agar komunikasi advokasi efektif, maka
program yang ingin didukung dengan pejabat harus sering
dikomunokasikan melalui berbagai kesempatan atau pertemuan, baik
pertemuan formal atau informal,melalui seminar dan sebagainya.4.
Visualisasi.Seperti telah disebutkan di atas, untuk memperileh
perhatian dari para pembuat atau penentu kebijakan, maka
pesan-pesan atau program-program kesehtan yang kita tawarkan harus
mempunyai intestas tinggi. Disamping itu impormasi atau pesan yang
menarik perlu divisualisasi dalam media, khususnya media
interpersonal.media interpersonal yang paling efektif dalam rangka
komunikasi advokasi adalah flip chard, booklet, slidi atau video
cassette. Pesan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang
diilustrasikan melaluigrafik, table, gambar, atau foto.
2.3.5 Indikator advokasiAdvokasi sebagai suatu kegiatan , sudah
barang tentu mempunyai masukan (input) ---proses---keluaran
(output). Dibawah ini akan diuraikan tentang evaluasi advokasi
serta indikator-indikator evaluasi tentang 3 komponen tersebut
yaitu:1. InputInput untuk kegiatan advokasi yang paling utama
adalah orang (man) yang akan melakukan advokasi (advocator) yakni
data atau informasi yang membantu atau mendukung argumen dalam
advokasi.2. ProsesProses advokasi adalah kegiatan untuk melakukan
advokasi, oleh sebab itu evaluasi proses advokasi harus sesuai
dengan bentuk kegiatan advokasi tersebut.
3. OutputKeluaran atau output advokasi sektor kesehatan, dapat
diklasifikasikan dalam dua bentuk, yakni: output dalam bentuk
perangkat lunak (soft ware) dan output dalam bentuk perngkat keras
(hard ware).2.4 Pemecahan Masalah dalam Pemberdayaan
Masyarakat2.4.1 Pola penanganan masalah oleh masyarakatDalam proses
pemberdayaan masyarakat, dimana penilaian keberhasilan tentang
keberdayaan masyarakat sampai dengan saat ini masih belum ditemukan
tolok ukur yang baku karena proses pemberdayaan masyarakat sejalan
dengan tingkat berkembangnya kemampuan sumberdaya yang dimiliki
oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga model atau pola pemberdayaan
masyarakat disetiap wilayah berbeda tetapi prinsip bahwa masyarakat
sebagai subyek pembangunan tetap kedepankan.Demikian juga terhadap
munculnya suatu masalah, dipastikan bahwa masyarakat harus
mendapatkan informasi yang jelas dan diberi kesempatan untuk
melakukan penanganan melalui pendampingan sehingga tetap berada
pada koridor aturan yang telah ditetapkan dan disepakati sendiri
oleh masyarakat.Pola penanganan masalah berbasis masyarakat pada
prinsipnya penanganan masalah diselesaikan sendiri oleh masyarakat,
kelompok masyarakat atau forum musyawarah yang telah melalui proses
fasilitasi identifikasi sampai analisis masalah sehingga dapat
diketahui dan disepakati pola penanganan masalah yang berupa
penyelesaian masalah dengan Litigasi (proses hukum formal)
penyelesaian masalah dengan pendekatan Non Litigasi, seperti
Alternative Dispute Resolution-ADR (Konsiliasi, Negosiasi, Mediasi,
Penilaian Ahli dan Konsultasi) atau penyelesaian masalah melalui
Lembaga Arbitrase sesuai Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dimungkinkan juga
langkah penyelesaian masalah dengan pendekatan tradisi lokal dengan
memperhatikan aspek budaya dan kearifan lokal. Sudah banyak contoh
penanganan masalah yang penyelesaiannya dikembalikan ke masyarakat
melalui suatu forum sesuai dengan aturan yang telah disepakati
sebelumnya dengan harapan semua pihak bisa mengawasi dan
dilaksanakan dengan baik. Hasilnya ternyata lebih memuaskan semua
pihak, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta didukung
dengan berita acara penyelesaian, dimana masyarakat memiliki hak
menerima atau menolak atas penyelesaian masalah dimaksud namun jika
masyarakat menginginkan adanya upaya lain dan menyatakan belum
selesai, maka dapat dilakukan peninjauan kembali, dalam hal ini
perlu dibuat kesepakatan (dalam rerita acara). Dan juga banyak
kasus atau masalah yang diteruskan ke proses hukum formal karena
hasilnya tidak signifikan sehingga sesuai keputusan dan kesepakatan
masyarakat dilaporkan ke proses hukum.Model atau pola penanganan
masalah oleh masyarakat inilah yang akan terus dilakukan dan
disosialisasikan ke berbagai pihak mulai dari masyarakat, pelaku,
pendamping, penegak hukum dan aparat pemerintah dalam proses
kegiatan pemberdayaan masyarakat
