9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan berasal dari penerjemahan Bahasa Inggris yaitu

“empowerment”, yang bermakna “pemberian kekuasaan” karena power bukan

sekedar “gaya” tapi juga merupakan “kekuasaan”, sehingga kata “daya” tidak

hanya bermakna “mampu” tapi juga “mempunyai kuasa” (Wrihatnolo dan

Dwidjowijoto, 2007:1).

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto( 2007: 74), mengemukakan bahwa

“konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian communitydevelopment (pembangunan masyarakat) dan community baseddevelopment (pembangunan yang bertumpu pada masyarakat), dan tahapselanjutnya muncul istilah community driven development yangditerjemahkan sebagai pembangunan yang diarahkan masyarakat ataudiistilahkan sebagai pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat...”

“Konsep empowerment (pemberdayaan) sebagai konsep alternatifpembangunan yang pada intinya menekankan pada otonomi pengambilankeputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandaskan padasumber daya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokratis, danpembelajaran sosial melalui pengalaman langsung...” (Wrihatnolo danDwidjowijoto, 2007: 59-60).

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan

masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar

rakyat mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam

suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Selain itu, pemberdayaan

masyarakat juga merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat

masyarakat yang dalam kondisi sekarang mengalami kesulitan untuk

9

10

melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan

kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan

masyarakat.

Dalam jurnal Empowerment and Poverty Reduction : a sourcebook

Empowerment and Development Effectiveness: Good Governance and

Growth oleh Helman dkk (2000:11), mengemukakan bahwa: Empowerment

is the expansion of assets and capabilities of poor people to participate in,

negotiate with, influence, control, and hold accountable institutions that

affect their lives.(Dengan adanya pemberdayaan maka orang-orang lemah

dapat memperluas kemampuannya untuk berpartisipasi di dalam

merundingkan, mempengaruhi, mengawasi dan mempertanggungjawabkan

lembaga yang mempengaruhi kehidupan mereka)

“...Pemberdayaan pada hakekatnya adalah untuk menyiapkanmasyarakat agar mereka mampu dan mau secara aktif berpartisipasi dalamsetiap program dan kegiatan pembangunan yang bertujuan untukmemperbaiki mutu hidup (kesejahteraan) masyarakat, baik dalampengertian ekonomi, sosial, fisik, maupun mental...”(Mardikanto, 2010:73).

Menurut Alsop, dkk dalam jurnal Empowertment in Pratice From Analysis

to Implementation (2006:1) menyatakan bahwa:“empowerment is defined as

group’s or individual’s capacity to make effective choices, that is, to make choices

and then to transform those choices into desired action and outcomes”

Dalam jurnal tersebut pemberdayaan digambarkan sebagai kapasitas

kelompok maupun individu di dalam membuat pilihan yang efektif, kemudian

mengubah pilihan tersebut ke dalam hasil dan tindakan yang diinginkan.

11

Payne (dalam Adi, 2008: 77-78) mengemukakan bahwa suatu

pemberdayaan (empowerment) pada intinya ditujukan guna:

“To help clients gain power of decision and action over their own live byreducing the effect of social or personal blocks to exercising exitingpower, by increasing capacity and self confidence to use power and bytransferring power from the environment to clients”

Jadi, inti dari pemberdayaan adalah untuk membantu klien memperoleh

daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan

terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan efek

sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan

kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara

lain melalui transfer daya dari lingkungannya.

Soetomo (2011: 22) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah

sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan, wewenang yang lebih besar

kepada masyarakat terutama masyarakat lokal untuk mengelola proses

pembangunannya.

Perkins dan Zemmerman, 1995 (dalam Wrihatnolo dan Dwidjowijoyo,

2007: 179) mendefinisikan bahwa

“... pemberdayaan sebagai suatu proses sengaja yang berkelanjutan,berpusat pada masyarakat lokal, dan melibatkan prinsip saling menghormati,refleksi kritis, kepedulian dan partisipasi kelompok, dan melalui proses tersebutorang-orang yang kurang memiliki bagian yang setara akan sumber daya berhargamemperoleh akses yang lebih besar dan memiliki kendali atas suberdayatersebut...”

Berdasarkan pendapat dari para ahli diatas dapat diambil garis besarnya

bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu usaha atau upaya untuk

memandirikan dan mensejahterkan masyarakat.

12

Mardikanto (2010: 75-86), upaya pokok dalam setiap pemberdayaan

masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Bina manusia

Yang termasuk ke dalam upaya bina manusia adalah semua kegiatan

yang termasuk dalam upaya penguatan atau pengembangan kapasitas

yaitu:

1) Pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kapasitas

kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan

keprofesionalan

2) Pengembangan kapasitas entitas/kelembagaan, yang meliputi:

a) Kejelasan visi, misi, dan budaya organisasi

b) Kejelasan struktur organisasi, kompetensi dan strategi

organisasi

c) Pengembangan jumlah dan mutu sumber daya

d) Interaksi antar individu di dalam organisasi

e) Interaksi dengan entitas organisasi dengan pemangku

kepentingan (stakeholders) yang lain

3) Pengembangan kapasitas sistem (jejaring) yang meliputi:

a) Pengembangan interaksi antar entitas (organisasi) dalam

sistem yang sama serta

b) Pengembangan interaksi dengan entitas/organisasi di luar

sistem.

13

b. Bina usaha

Bina usaha menjadi suatu upaya penting dalam setiap pemberdayaan

karena bina manusia tanpa memberikan dampak atau manfaat bagi

perbaikan kesejahteraan (ekonomi atau non ekonomi) akan

menambah kekecewaan. Sebaliknya, hanya bina manusia yang

mampu (dalam waktu dekat) memberikan dampak atau manfaat bagi

perbaikan kesejahteraan yang akan memperoleh dukungan dalam

bentuk partisipasi masyarakat.

c. Bina lingkungan

Terpenuhinya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan

investasi dan operasi yang terkait dengan perlindungan, pelestarian

dan pemulihan (rehabilitasi/reklamasi) sumber daya alam dan

lingkungan hidup.

d. Bina kelembagaan

Kelembagaan sering diartikan sebagai pranata sosial atau organisasi

sosial, apabila memenuhi 4 komponen yaitu:

1) Komponen person, dimana orang-orang yang terlibat di dalam

suatu kelembagaan dapat tifikasi dengan jelas

2) Komponen kepentingan, dimana orang-orang tersebut pasti

sedang diikat oleh kepentingan atau tujuan, sehingga diantara

mereka terpaksa harus saling berinteraksi

3) Komponen aturan, dimana setiap kelembagaan mengembangkan

seperangkat kesepakatan yang dipegang secara besama, sehingga

14

seseorang dapat menduga apa perilaku orang lain dalam lembaga

tersebut

4) Komponen struktur, dimana setiap orang memiliki posisi dan

peran yang harus dijalankannya secara benar, orang tidak bisa

merubah-rubah posisinya dengan kemauan sendiri.

Menurut Adi (2008: 83-84) mengemukakan bahwa:

“...pemberdayaan dapat dilihat dari sisi keberadaanya sebagai suatuprogram ataupun sebagai suatu proses. Pemberdayaan sebagai suatuprogram dimana pemberdayaan dilihat dari tahapan-tahapan gunamencapai suatu tujuan yang biasanya sudah ditentukan jangka waktunya.Sedangkan pemberdayaan sebagai suatu proses adalah suatu kegiatan yangberkesinambungan (on going) sepanjang komunitas itu masih inginmelakukan perubahan dan perbaikan, dan tidak hanya terpaku pada suatuprogram saja...”

Berdasar berbagai konsep pemberdayaan secara luas diatas maka

dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan merupakan usaha

meningkatkan potensi sumber daya manusia merupakan sasaran

perubahan yang penting. Karyawan sebagai individu, di samping harus

memiliki keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk

mendukung jabatan yang menjadi tanggung jawabnya, juga harus

memiliki kesamaan visi, misi, tujuan dan nilai-nilai yang dikembangkan

organisasi. Oleh sebab itu fokus sumber daya manusia sebagai sasaran

perubahan ditujukan pada aspek-aspek visi, nilai yang dianut, keahlian,

sikap dan persepsi mereka. Sikap dan persepsi yang tidak sama tentang

arti penting perubahan merupakan faktor penghambat perubahan yang

akan dilakukan.

15

Dilihat dari proses operasionalisasinya, ide pemberdayaan

memiliki dua kecenderungan, yakni:

1. Kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang

memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan,

ata kemampuan ( power) kepada masyarakat atau individu

menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan

upaya membangun asset material guna untuk mendukung

pembangnan kemandirian mereka melali organisasi, dan kedua

2. Kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang

menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong

atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan

hidpnya memalui proses dialog. Kecenderungan tersebut

memberikan ( pada titil ekstrem) seolah berseberangan, namun

seringkali untuk mewujudkan kecenderungan primer harus

memali kecenderungan sekunder terlebih dahulu

(Sumodiningrat :1999)

Arah pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari 3 sisi yakni:

1. Penciptaan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat

berkembang (enabling), disini titik tolaknya adlah pengenalan

bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memilliki potensi yang

dapat dikembangkan. Artimya tidak ada masyarakat yang sama

sekali tanpa daya, karena demikian akan sudah punah.

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangn daya itu, dengan

16

mendorong memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan

potensi yang di,ilikinya serta berupaya untuk mengembangkanya.

2. Upaya memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat

(empowering), dengan langkah-langkah lebih positif, selain hanya

menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-

langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan

(input), serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang yang

akan membuat masyarakat jadi berdaya

3. Perlindungan. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang

lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena itu perlindungan dan

pemikahkan kepada yang lemah amat berdasar asitnya dalam

konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi bukan berarti

mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan

mengkerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah.

Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya

persaingan yang tidak seimbang, serta ekspolitasi yang kuat atas

yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat

masyarakat menjadi tergantung pada berbagai program pemberian.

Kerena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan

atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat diperkirakan dengan pihak

lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adlah memandirikan

masyarakat, memampukan dan membangun kemampuan untuk

17

memajukaandiri kea rah kehidupan yang lebih baik secara

berkesinambungan. (Sumodiningrat, 1999:44).

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007: 2-7) mengemukakan bahwa

sebagai proses, pemberdayaan mempunyai 3 (tiga) tahapan yaitu

1. Tahap pertama yaitu tahap penyadaran, target yang hendak

diberdayakan diberi “pencerahan” dalam bentuk penyadaran bahwa

mereka mempunyai hak untuk mempunyai “sesuatu”.

2. Tahap selanjutnya adalah tahap pengkapasitaan atau capacity building

atau enabling yaitu memberikan kapasitas kepada individu dan

kelompok manusia untuk mampu menerima daya atau kekuasaan

yang akan diberikan.

3. Tahapan yang terakhir adalah pemberian daya itu sendiri atau

empowerment dalam makna sempit. Pada tahap ini, target diberikan

daya, kekuasaan, otoritas atau peluang.

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007:30-33), juga menjelaskan bahwa

ada 3 hal yang penting dalam pemberdayaan masyarakat :

1. Pemberdayaan dipandang sabagai jawaban atau pengalaman

pelaksanaan pembangunan yang didasari oleh kebijakan yang terpusat

sejak tahun 1970-an hingga tahun 1990-an. Proses pembangunan

terpusat dan akhirnya tidak partisipatif itu telah menyadarkan para

pemikir kebijakan publik untuk akhirnya berani mengadopsi konsep

pemberdayaan yang dipercayai mampu menjembatani partisipasi

18

rakyat dalam proses pembangunan. Pemberdayaan tersebut ditantang

untuk dapat menumbuhkan kembali inovasi dan kreatifitas rakyat.

2. Pemberdayaan dipandang sebagai jawaban atas tantangan konsep

pertumbuhan yang mendominasi pemikiran para pengambil kebijakan

publik yang cenderung melupakan kebutuhan rakyat pada level akar

rumput. Untuk menjamin penyaluran aset pembangunan lebih baik

kepada rakyat lahirlah konsep distribusi pembangunan. Dalam konsep

pertumbuhan, pemanfaatan pembanguanan adalah pelaku usaha besar.

Dalam konsep distribusi pembangunan, pemanfaata pembangunan

adalah rakyat pada level akar rumput. Para pengambil kebijakan public

percaya bahwa konsep distribusi pembangunanan dapat beriringan

dengan konsep pertmbuhan ekonomi apabila konsep distribusi

pembangunan menerapkan konsep pemberdayaan. Pemberdayaan

ditantang untuk dapat menjamin distribusi asset pembangunansecara

merata dengan proses dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat,

3. Pemberdayaan dipandang sebagai jawaban atas nasib rakyat yang

masih banyak didomisili oleh penduduk miskin, pengangguran,

masyarakat dengan kualitas hidup rendah dan masyarakat terbelakang/

tertinggal disejumlah daerah di Indonesia. Sebagaimana dikatakan oleh

pemikir pembangunan, pembangunan di negara berkembang banyak

diwarnai fenomena kemiskinn, pengangguran dan kesenjangan.

Sehingga muncl pandangan konsep bahwa konsep pertumbuhan tidak

sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Akhirnya mereka

19

melirik konsep pemberdayaan untuk mencoba menjawab tantangan

pembangunan di Indonesia. dengan demikinan, konsep pemberdayaan

di Indonesia bukan tanpa nilai, tatapi justru memiliki nilai yang spirit

untuk menuntaskan permasalahan khas nagara berkembang seperti

yang dikatakan diatas. Lebih khusus, pemberdayaan mempunyai misi

yang jelas yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Berdasarkan tiga alas an diatas , pemberdayaan masyarakat memperoleh

justifikasi pemberlakuannya di Indonesia. Konsep pemberdayaan berdasarkan

pengalaman di beberapa negara berkembang dan beberapa negara maju

mempunyai berbagai bentuk yang sangat variatif bahwa pemberdayaan diarahkan

untuk orang, organisasi dan masyarakat. Para pengambil kebijakan public

kemudian mencoba menerapkan konsep ini dlam praktik-praktik pembangunan.

pemberdayaan dengan berbagai bentuk modelnya diterapkan untuk

memberdayakan orang, masyarakat dan organisasi, termasuk memberdayakan

organisasi pemerintahan.

Berkaitan dengan PNPM Mandiri dibidang ekonomi Musfirowati

dan Lituhayu dalam Jounal of public policy and Management Review vol 1 no 1

2012 ( dalam http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jppmr) memberikan hasil

kajian terhadap pemberdayaan masyarakat sebagai:

“Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untukmengurangi angka kemiskinan. Tujuan dari program ini adalah untukmemberdayakan masyarakat miskin agar lebih mandiri dan berpartisipasi dalampembangunan. Oleh karena itu, PNPM Mandiri Perdesaan hadir untukmeningkatkan kesetiakawanan dan kepedulian sosial untuk membantu sesamadalam peningkatan kesejahteraan secara lebih mandiri...”.

20

Penelitian Musfirowati dan Lituhayu (2010) diketahui bahwa :

“...Penelitian tersebut mengambil fokus pada pembangunan di bidang ekonomiyaitu Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara,Jawa Tengah. Pada proses pelaksanaannya Simpan Pinjam Perempuan diKecamatan Kembang menghasilkan berbagai manfaat positif bagi masyarakat(perempuan). Diantaranya telah mampu membantu masyarakat lokal dalammeningkatkan taraf hidup kaum perempuan dan menjadi pribadi yang aktif,walaupun dalam pelaksanaan program muncul berbagai hambatan dalampelaksanaannya tetapi hal ini perlu menjadi perhatian dari tim fasilitatorkecamatan dan PNPM-MP Kecamatan Kembang agar pelaksanaan PNPM-MDselanjutnya berjalan lebih baik. Kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Perempuandalam proses dana bergulir mempunyai alur tertentu. Mulai pembuatan proposaldari masing-masing Kelompok SPP mengenai rencana penggunaan dana bergulir,di dalam proposal dijelaskan dengan jelas tentang jenis usaha dan jumlahpinjaman yang akan diajukan...”

Hogan (dalam Adi, 2008: 85) menggambarkan proses pemberdayaan yang

berkesinambungan sebagai suatu siklus yang terdiri dari lima tahapan utama.

Kelima tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan (recall

depowering/empowering experience).

2. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan

penidakberdayaan (discuss reason for depowerment/empowerment).

3. Mengidentifikasikan suatu masalah ataupun proyek (identify one

problem or project).

4. Mengidentifikasikan basis daya yang bermakna untuk melakukan

perubahan (identify useful power bases).

5. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya

(develop and implement action plans)

21

Gambar 1.1

Siklus Pemberdayaan

(Sumber: Adi, 2008: 86)

Wilson (dalam Mardikanto, 2010:139-140), sebagai berikut:

a. Menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan

memperbaiki, yang merupakan titik awal perlunya pemberdayaan.

b. Menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari

kesenangan atau kenikmatan dan atau hambatan-hambatan yang

dirasakan untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti

pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dan perbaikan yang

diharapkan.

Menghadirkan kembalipengalaman yang

memberdayakan dan tidakmemberdayakan

Mendiskusikanalasan mengapa

terjadi pembedayaandan penidakberda-

yaan

Mengidentifi-kasikan suatu

masalah ataupunproyek

Mengidentifika-sikan basis daya(kekuatan) yangbermakna untuk

melakukanperubahan

Mengembang-kanrencana aksi danmengimplemen-

tasikannya

22

c. Mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian

dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau

perbaikan keadaan.

d. Peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan

yang telah dirasakan manfaat/perbaikannya.

e. Peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan, yang

ditunjukkan berkembangnya motivasi-motivasi untuk melakukan

perubahan.

f. Peningkatan efektifitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan.

g. Peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui

kegiatan pemberdayaan baru

Gambar 1.2

Siklus Pemberdayaan

(Sumber : Mardikanto, 2010: 140)

Keinginanuntuk

berubah

Kemauan dankeberanian untuk

berubah

kemauanuntuk

berpartisipasi

peningka-tan

partisipasi

Timbulnyamotivasi baruuntuk berubah

Peningkatandan efektivitaspemberdayaan

Timbulnyakompetensi

untukberubah

23

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007: 119-120) mengemukakan

bahwa terdapat 3 (tiga) strategi dalam pemberdayaan. Ketiga strategi

tersebut adalah:

a. Pemberdayaan yang hanya berkutat di daun dan ranting atau

pemberdayaan konformis. Struktur sosial, ekonomi, dan politik

dianggap given, pemberdayaan masyarakat hanya dilihat sebagai

upaya meningkatkan daya adaptasi terhadap struktur yan sudah ada.

Bentuknya berupa mengubah mental yang tidak berdaya dan

pemberian bantuan baik modal maupun subsidi.

b. Pemberdayaan yang hanya berkutat di batang/pemberdayaan reformi.

Pemberdayaan difokuskan pada upaya peningkatan kinerja opersional

dengan membenahi pola kebijakan peningkatan kualitas sumber daya

manusia, penguatan lembaga dan sebagainya.

c. Pemberdayaan yang berkutat di akar (pemberdayaan struktural),

bahwa ketidakberdayaan masyarakat disebabkan oleh struktur sosial,

politik, budaya, dan ekonomi yang kurang memberikan peluang bagi

kaum lemah.

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007: 147-152) mengemukakan

bahwa terdapat 4 (empat) indikator dalam mengukur pemberdayaan.

Keempat indikator tersebut adalah sebagai berikut :

a. Akses, yaitu target yang diberdayakan pada akhirnya mempunyai

akses akan risorsis yang diperlukannya untuk mengembangkan diri;

24

b. Partisipasi, yaitu target yang diberdayakan pada akhirnya dapat

berpartisipasi mendayagunakan risorsis yang diaksesnya;

c. Kontrol, yaitu target yang diberdayakan pada akhirnya mempunyai

kemampuan mengontrol proses pendayagunaan risorsis tersebut;

d. Kesetaraan, yaitu pada tingkat tertentu saat terjadi konflik, target

mempunyai kedudukan sama dengan yang lain dalam hal pemecahan

masalah.

Helman, dkk (2000: 14-18) menyatakan bahwa terdapat 4 (empat)

elemen kunci dalam pemberdayaan. Keempat elemen kunci tersebut

adalah sebagai berikut :

a. Access to information (akses informasi)

Informasi adalah sumber kekuasaan/kekuatan dalam

pemberdayaan masyarakat. Informasi mengenai pemberdayaan

masyarakat dapat berupa akses terhadap pelayanan yang disediakan,

peluang-peluang yang ada dalam pemberdayaan, efektivitas dalam

negoisasi, dan akuntabilitas dari pemerintah maupun non-pemerintah

yang terkait dengan pemberdayaan. Sehingga informasi yang relevan

dengan keadaan yang sebenarnya sedang terjadi sangat dibutuhkan

bagi masyarakat miskin agar dapat terlibat dalam pemberdayaan.

b. Inclusion and participation (inklusi dan partisipasi)

Inklusi dan partisipasi merupakan hal yang sangat penting dalam

pemberdayaan karena merupakan cara agar masyarakat dapat terlibat

secara langsung dalam proses pemberdayaan. Dengan adanya

25

partisipasi memberikan kemungkinan kepada setiap masyarakat untuk

terlibat dalam program pemberdayaan yang dibuat oleh pemerintah.

Partisipasi memiliki bentuk yang berbeda-beda, diantaranya adalah

sebagai berikut:

1) Partisipasi yang dilakukan secara langsung

2) Partisipasi yang diwakilkan kepada anggota dari kelompok atau

asosiasi

3) Partisipasi melalui politik, yaitu melalui perwakilan pemilihan

c. Accountability (akuntabilitas)

Akuntabilitas merupakan tanggungjawab dari pemerintah

mengenai kebijakan-kebijakan yang telah dibuatnya. Terdapat 3

(tiga) tipe utama dalam akuntabilitas, yaitu sebagai berikut:

1) Politik

2) Administratif

3) Public

d. Local organizational capacity (kapasitas lokal organisasi)

Kapasitas lokal organisasi merupakan kesediaan masyarakat

untuk bekerja secara bersama-sama, mengelola organisasinya,

memobilisasi sumber daya yang ada untuk menyelesaikan masalah

yang dihadapi.

Pendapat lain dari Mardikanto (2010) mengemukakan bahwa

tahapan dalam pemberdayaan masyarakat memiliki 4 tahapan, antara lain

:

26

Pendapat lain dari Totok Mardikanto (2010) mengemukakan

bahwa tahapan dalam pemberdayaan masyarakat memiliki 4 tahapan,

antara lain :

1. Tahapan pertama seleksi lokasi. Seleksi wilayah sesuai dengan

kriteria yang telah disepakati oleh lembaga pihak-pihak terkait dan

masyarakat. Penetapan lokasi sangat penting agar pemberdayaan

masyarakat akan tercapai seperti yang diharapkan. Seleksi lokasi

untuk menentukan lokasi masyarakat miskin yang benar-benar harus

diberdayakan.

2. Sosialisasi pemberdayaan msyarakat. Sosialisasi merupakan upaya

untuk mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan

masyarakat. Melalui proses sosialisasi akan membantu menciptakan

pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program dan atau

kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan. Proses

sosialisasi menjadi penting karena akan menentukan minat atau

ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program

pemberdayaan masyarakat yang dikomunikasikan

3. Proses pemberdayaan masyarakat

Hakekat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan

kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam menungkatkan taraf

hidupnya. Dalam proses trsebut mayarakat bersama-sama melakukan

hal-hal berikut ini :

27

A. Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permaslahan serta

peluang-peluangnya. Kegiatan ini dimaksud agar masyarakat

mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta

menganalisa keadaanya, baik potensi maupun permaslahannya.

Pada tahap ini diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai

aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan. Proses tersebut meliputi:

a) Persiapan masyarakat dan pemerintahan setempat untuk

melakukan pertemuan awal dan teknisi pelaksanaanya

b) Persiapan penyelengaraan pertemuan

c) Pelaksanaan kajian dan penilaian keadaan

d) Pembahasan hasil dan penyusuanan rencana tindak lanjut

B. Meyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajian

meliputi

a) Memprioritaskan dan menganalisa masalah-masalah

b) Indentifikasi alternatif pemecahan masalah yang terbaik

c) Identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk pemecahan

masalah

d) Pengembangan rencana kegiatan serta perorganisasian

pelaksanaan

C. Menerapkan rencana kegiatan kelompok

Rencana tang telah disusun bersama-sama dengan dukungan

fasilitasi dari pendamping selanjutnya diimplementasikan dalam

kegiatan yang konkirt dengan tetap memperhatikan realisasi dan

28

rencana awal. Termasuk dalam kegiatan ini adalah pemantauan

pelaksanaan dan kemajuankegiatan menjadi perhatian semua

pihak, selain itu juga dilakikan perbaikan jika diperlukan

D. Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara

pertisipatif (participatory monitoring dan evaluation/PME). PME

ini dilakunan secara mendalam pada semua tahapan

pemeberdayaan masyarakat agar prosesnya berjalan dengan

tujuannya. PME adalah proses penilaian, pengkajian dan

pemantauan kegiatan, baik prosesnya (pelaksanaanya) maupun

hasil dan dampaknya agar dapat disusun proses perbaikan kalau

diperlukan

4. Pemandirian mayarakat

Arah kemandirian masyarakat adalah berupa pendampingan untuk

menyiapkan mayarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri

kegiatannya kerana prinsip pemberdayaan masyarakat adalah untuk

memendirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya. Proses

pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan faktor internal dan

eksternal. Dalam hubungan ini meskipun faktor internal sangat penting

sebagai salah satu wujud selforganizing dari masyarakat, namun kita juga

perlu memberikan perhatian terhadap faktor eksternalnya.

Proses pemberdayaan mayarakat mestinya juga didampingi oleh satu tim

fasilitator yang bersifat multidisiplin. Tim pendamping ini merupakan

salah satu faktor eksternal dalam pemberdayaaan masyarakat. Peran tim

29

pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara bertahap

selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu melanjutkan

kegiatannya secara mandiri

Dalam operasionalnya inisiatif tim pemberdayaan masyarakat akan pelan-

pelan berkurang dan akhirnya berhenti. Peran fasilitator akan dipenuhi

oleh pengurus kelompok atau pihak lain yang dianggap mampu oleh

masyarakat. Kapan waktu kemunduran tim fasilitator tergantung

kesepakatan bersama yang telah ditetapkan sejak awal program dengan

warga masyarakat

Menurut Rukminto Adi (2008: 78-80), pemberdayaan dapat

bervariasi berdasarkan tujuan pembangunan. Berbagai macam bentuk

pemberdayaan tersebut dapat dipadukan dan saling melengkapi guna

menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:

Gambar 1.3

Relasi Antara Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat

E.

F.

G.

H.

I.

J. (Sumber : Rukminto Adi, 2008: 80)

Pemberdayaanekonomi

Pemberdayaankesehatan

PemberdayaanLingkungan

PemberdayaanHukum

PemberdayaanSosial Budaya

KesejahteraanMasyarakat

PemberdayaanSpiritual

PemberdayaanPolitik

30

Berdasarkan Gambar diatas., berbagai macam bentuk

pemberdayaan dapat dipadukan dan saling melengkapi guna menciptakan

kesejahteraan masyarakat. Hal yang sering kali menjadi masalah adalah

bagaimana cara yang dilakukan untuk menyinergikan berbagai macam

upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan berbagai bidang dengan

mengakibatkan berbagai lembaga yang ada, baik itu lembaga pemerintah

maupun lembaga non pemerintah, ataupun menyinergikan pemberdayaan

yang dilakukan berdasarkan bidang yang berbeda.

Berkaitan dengan penjelasan diatas Musrizal1 dan Hakim

Muttaqim yang berjudul “Eefficiency refund loan program savings and

loans of women in poverty reduction in district north aceh Dewantara

district by using data envelopment analysis (DEA)” Fakultas Ekonomi

Universitas Almuslim

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Perdesaan (PNPM-MP) pada dasarnya terdiri atas tiga aspek, yaitu aspek

pembangunan sarana fisik (sarana dan prasarana), peningkatan bidang

pelayanan kesehatan dan pendidikan serta peningkatan kapasitas/keteram-

pilan masyarakat dan Simpan Pinjam Perem-puan (SPP). Pelaksanaan

Program Nasional. Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-

MP) ditiap-tiap kecamatan berbeda anta-ra satu kecamatan dengan

kecamatan yang lain tergantung keinginan dan kebutuhan kecamatan

tersebut.

31

B. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

(PNPM-MP)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

(PNPM-MP) merupakan program pemberdayaan masyarakat dalam upaya

untuk menentaskan atau memecahkan masalah kemiskinan. Program tersebut

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja

masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam

pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

1. Tujuan Umum PMPM Mandiri Perdesaan

Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat

miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan

keputusan dan pengeloaan pembangunan.

2. Tujuan khusus PNPM Mandiri Perdesaan sebagai berikut :

a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat

miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan

b. Melembagakan pengelolaan pembangunan yang partisipatif dengan

mendayagunakan sumber daya lokal.

c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi

pengelolaan pembangunan partisipatif

d. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang

diprioritaskan oleh masyarakat

e. Melembagakan pengelolaan dana bergulir

32

f. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa

g. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya

penanggulangan kemiskinan perdesaan. (Petunjuk Tenkis Operasional

2009:5-6)

3. Pendekatan dalam PNPM-MP

PNPM Mandiri Perdesaan melakukan pendekatan atau upaya-

upaya rasional dalam menciptakan tujuan program dengan memperhatikan

prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis

mayarakat dengan:

1. Mengunakan kecamatan sebagai lokus program untuk

mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian

program

2. Memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambilan kebijakan dan

pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal

3. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses

pembangunan partisipatif

4. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai

dengan karakteristik sosial, budaya, dan geografis

5. Memalui proses pemberdayaan yang tersiri atas pembelajaran

kemandirian dan keberlanjutan. (http://jdih.bpk.go.id/wp-

content/uploads/2012/02/Tulisan- hukum-PNPM-Mandiri1.pdf)

33

4. Komponen dalam Proses Program PNPM-MP

Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui

komponen program sebagai berikut:

a. Pengembangan Masyarakat

Komponen pengembangan masyarakat mencakup serangkaian

kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian

masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan

masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan

sumberdaya, pemantauan, dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah

dicapai. Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan

dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan

relawan, dan operasional pendampingan masyarakat; dan fasilitator,

pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator

terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat

adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya.

b. Bantuan Langsung Masyarakat

Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan

keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk

membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, terutama masyarakat

miskin.

c. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal

34

Komponen peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal adalah

serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah

dan pelaku lokal/kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan

kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat

terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara

layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini antara lain seminar,

pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara

selektif, dan sebagainya.

d. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program

Komponen bantuan pengelolaan dan pengembangan program meliputi

kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai

kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti

penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi, dan

pengembangan program. (http://jdih.bpk.go.id/wp-

content/uploads/2012/02/Tulisan- hukum-PNPM-Mandiri1.pdf)

5. Dasar Hukum Pelaksanaan PNPM-MP

Dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri mengacu pada landasan

konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idiil Pancasila,

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus

pelaksanaan PNPM Mandiri. Peraturan perundang-undangan khususnya

terkait sistem pemerintahan, perencanaan, keuangan negara, dan kebijakan

penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

35

1. Dasar peraturan perundangan sistem pemerintahan yang digunakan

adalah:

a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentangPemerintah Desa;

c. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;dan

d. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2005 tentang Tim KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan.

2. Sistem Perencanaan, dasar peraturan perundangan yang terkait yaitu :a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;c. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009;d. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan;

e. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 tentang Tata CaraPenyusunan Rencana Pembangunan Nasional; dan

f. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang PengarusutamaanGender dalam Pembangunan Nasional.

3. Sistem Keuangan Negara, dasar peraturan perundangan yang terkait

yaitu :

a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara;

b. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara;

c. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang HibahKepada Daerah;

e. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2006 tentang Tata CaraPengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah sertaPenerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;

f. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Barang/jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah

36

dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

g. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.005/MPPN/06/2006 tentang Tata cara Perencanaan danPengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dariPinjaman/Hibah Luar Negeri;

h. Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2006 tentangTata Cara Pemberian Hibah kepada Daerah; dan

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telahdiubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

(http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/02/Tulisan-hukum-PNPM-Mandiri1.pdf)Lingkup Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan pada prinsipnya

adalah peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat

miskin perdesaan secara mandiri melalui peningkatan partisipasi

masyarakat (terutama masyarakat miskin, kelompok perempuan dan

komunitas/kelompok yang terpinggirkan), meningkatnya kapasitas

kelembagaan masyarakat dan pemerintah, meningkatnya modal sosial

masyarakat serta inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

Program pemberdayaan masyarakat PNPM Mandiri bisa dikatakan

sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di Indonesia. Dalam

pelaksanaanya PNPM Mandiri memusatkan kegiatan bagi msyarakat

miskin perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan fasilitas-

fasilitas pemberdayaan, pendampingan, pelatihan dan Bantuan Langsung

Tunai (BLM) kepada masyarakat secara langsung.

Melalui PNPM Mandiri Perdesaan masyarakat secara langsung

ikut berpartisipasi dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari tahap pertama

37

perencanaan, pengambilan keputusan, penggunaan dan pengelolaan dana,,

kedua pelaksanaan kegitan, serta ketiga pelestariaan kegiatan.

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program yang direncanakan,

dilaksanakan dan didanai bersama-sama berdasarkan persetujuan dan

kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber

dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang berasal dari alokasi

Anggaran pendapatan dan Belanjan Negara (APBN), Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), swadaya dari masyarat, serta

Partisipasi dunia usaha.

Tahapan Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan:

a. Perencanaan Kegiatan

Perencanaan kegiatan meliputi tahap persiapan dan sosialisasi awal,

serta perencanaan di desa, di kecamatan, dan di kabupaten. Tahap

persiapan dan sosialisasi awal dimulai dari MAD Sosialisasi sampai

dengan Pelatihan KPMD/K. Perencanaan kegiatan di desa, dimulai

dengan tahap penggalian gagasan sampai dengan musdes perencanaan

disebut dengan istilah Menggagas Masa Depan Desa (MMDD).

Perencanaan kegiatan di kecamatan dimulai dengan MAD prioritas

usulan sampai dengan MAD penetapan usulan. Perencanaan kegiatan

di kabupaten adalah perencanaan koordinatif, dimulai dari keterlibatan

delegasi kecamatan dalam forum SKPD sampai dengan musrenbang

kabupaten.

b. Pelaksanaan Kegiatan

38

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu

pada prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan, maka perlu

adanya persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana. Persiapan

pelaksanaan ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek sumber daya

manusia, termasuk masyarakat, TPK, UPK, dan seluruh pelaku PNPM

Mandiri Perdesaan lainnya. Karena itu, TPK dan UPK perlu

mendapatkan pelatihan terlebih dahulu sebelum melaksanakan

kegiatan yang didanai PNPM Mandiri Perdesaan. Pelatihan UPK, BP-

UPK, TPK, dan pelaku desa lainnya dilakukan dalam masa setelah

penandatanganan SPPB oleh Camat, sampai dengan masa persiapan

pelaksanaan.

c. Pelestarian Kegiatan

Pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan harus dijamin dapat

memberi manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan

(sustainable). Di samping manfaat dari hasil kegiatan, aspek

pemberdayaan, sistem dan proses perencanaan, aspek good

governance, serta prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan harus

memberi dampak perubahan positif secara berkelanjutan bagi

masyarakat. Untuk dapat mencapai hal itu maka semua pelaku PNPM

Mandiri Perdesaan harus mengetahui dan mampu memahami latar

belakang, dasar pemikiran, prinsip, kebijakan, prosedur, dan

mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan secara benar.

39

Jenis usulan kegiatan yang dapat didanai dalam PNPM Mandiri

Perdesaan dapat diklasifikasikan atas 4 jenis kegiatan yang meliputi : :

a. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang

dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang

secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin,

b. Peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk

kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat,

c. Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi

terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi

berbasis sumber daya lokal.

d. Penambahan permodalan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan

(SPP)

C. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)

Berdasarkan Petunjuk Operasinal Operasional (PTO) PNPM Mandiri

Perdesaan Kegiatan Simpan Pinjam untuk kelompok perempuan (SPP)

merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang

mempunyai kegiatan simpan pinjam.

1. Tujuan Umum:

a. Mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan,

b. Kemudahaan akses pendanaan sosial dasar

c. Memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan

40

d. mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan

lapangan kerja.

2. Tujuan Khusus:

a. Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun

sosial dasar.

b. Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi

rumah tangga melalui pendanaan modal usaha.

c. Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum

perempuan.

3. Ketentuan Pendanaan BLM

Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana yang

disediakan untuk mendanai kegiatan Simpan Pinjam Kelompok

Perempuan (SPP) per kecamatan maksimal 25 % dari alokasi BLM.

4. Sasaran dan bentuk kegiatan

Sasaran Program miskin yang produktif yang memerlukan

pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui

kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat.

5. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai

tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai

pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.

6. Ketentuan kelompok SPP

41

a. Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, yang satu sama

saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang

sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun.

b. Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana

simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.

c. Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber

dana pinjaman yang diberikan kepada anggota.

d. Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik.

e. Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.

7. Mekanisme Pengeloaan

Mekanisme tetap mengacu pada alur kegiatan program akan tetapi

perlu memberikan beberapa panjelasan dalam tahapan sebagai berikut ini :

a. MAD Sosialisasi

b. Musyawarah Sosialisasi

c. Musyawarah Dusun

d. Musyawarah Desa dan MPK

e. Verifikasi

f. MAD Usulan

g. MAD Penetapan Usulan

h. Penetapan Persayaratan

i. Pencairan Dana

j. Pengelolaan Dokumen dan Administrasi di Kelompok

k. Penetapan Daftar Tunggu

l. Pelestarian dan Pengembangan Kegiatan

42

MAD

Sosialisasi

MusdesSosialisasi

Musyawarah Dusun

Musyawarah Desa

Musyawarah KhususPerempuan

(Seleksi Kelompok)

MADPrioritas Usulan

Penetapan,Penulisan UsulanDan Paket Usulan

DesaVerifikasi Usulan

MusdesInformasi Hasil

MAD

MusdesPertanggungjawaban

PENGEMBALIAN SPPDAN PENGELOLAAN

DANA BERGULIR

RPD,Pencairan,Pelaksanaan,dan

LPD kegiatan

SUPERVISIDAN

MONITORING

MADPenetapan Usulan

Gambar 1.4

ALUR KEGIATAN SPP

Pertemuan Penggaliangagasan dan identifikasi

Kelompok SPP

PenyempurnaanDokumen UsulanSPP yang akandidanaiMAD Perguliran

PersiapanPenyaluran

Sumber : PTO PNPM MANDIRI PERDESAAN

43

D. Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Kegiatan kelompok usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh

rumah tangga miskin merupakan kegiatan yang akan berpengaruh secara

langsung terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin. Selain

tambahan modal hal yang diperlukan untuk peningkatan usaha adalah

peningkatan kapasitas pelaku usaha.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok usaha ekonomi produktif

adalah jenis kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan kapasitas

anggota kelompok usaha ekonomi dan yang akan berdampak langsung

peningkatan usaha masyarakat.

1. Tujuan Umum

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan

potensi pelaku kegiatan UEP di pedesaan, meningkatan kualitas teknologi

produksi, meningkatkan kapasitas dalam penggunaan teknologi tepat guna,

memberikan kemudahan akses informasi pasar, dan sebagainya.

2. Tujuan Khusus

a. Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan peningkatan kapasitas

pengelolaan usaha skala mikro di pedesaan terutama pelaku yang

berasal dari rumah tangga miskin.

b. Memberikan kesempatan pelaku usaha mikro untuk akses berbagai

informasi pasar, informasi pasokan bahan baku, informasi teknologi,

dan informasi lain yang mendukung kegiatan usaha yang telah ada.

44

c. Mendorong penguatan kelembagaan kelompok usaha mikro

dipedesaan terutama aspek manajemen.

3. Dasar-dasar Pengelolaan Kegiatan

a. Kemudahan, artinya masyarakat miskin yang mempunyai kegiatan

usaha dan tergabung dalam kelompok dengan mudah dan cepat

mendapatkan pelayanan peningkatan kapasitas sesuai dengan

kebutuhan.

b. Dampak secara langsung kepada pelaku usaha golongan rumah tangga

miskin.

c. Pengembangan Usaha , artinya setiap keputusan pendanaan harus

berorientasi pada peningkatan kapasitas untuk pengembangan usaha

yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dimiliki.

d. Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana peningkatan

kapasitas harus dapat dipertanggung jawabkan secara transparan

kepada masyarakat.

4. Ketentuan Pendanaan

Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana yang

disediakan oleh Program untuk mendanai kegiatan peningkatan kapasitas

kelompok UEP dengan ketentuan :

a. Pendanaan tidak boleh bersifat individu tetapi bersifat kelompok

masyarakat dalam satu desa maupun lintas desa, jika lintas desa maka

masyarakat memutuskan sebagai salah satu usulan desa.

45

b. Kelompok penerima manfaat adalah kelompok masyarakat yang

mempunyai anggota dengan kebutuhan peningkatan

kapasitas/ketrampilan yang sama sehingga mudah dikelola dalam

pendanaanya.

c. Pendanaan bukan untuk pengadaan sarana usaha dan modal kerja bagi

kelompok.

d. Pendanaan dapat digunakan untuk pengadaan sarana yang bertujuan

untuk peningkatan kapasitas, pelatihan ketrampilan, bengkel teknologi

tepat guna, dan sebagainya yang kepemilikannya diatur dan diputuskan

oleh Tim Pelestarian.

e. Sasaran Program

Sasaran program adalah peningkatan kapasitas anggota

kelompok yang tergolong rumah tangga miskin dalam menjalankan

usaha sehingga usaha berkembang dan memberikan peningkatan

pendapatan rumah tangga miskin.

f. Bentuk Kegiatan

a. Bentuk kegiatan peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui :

pelatihan- pelatihan, pengenalan alat produksi yang baru, pelatihan

teknologi produksi, pelatihan manajemen, dan sebagainya.

b. Bentuk kegiatan diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi

kriteria;

1. Lebih bermanfaat bagi rumah tangga miskin yang telah

mempunyai usaha;

46

2. Berdampak langsung untuk peningkatan pendapatan;

3. Bisa dikerjakan oleh masyarakat;

4. Didukung oleh sumber daya yang ada di masyarakat;

5. Mendukung perkembangan dan berkelanjutan usaha;

6. Meningkatkan kapasitas teknis dengan membuka kesempatan

untuk mencoba teknologi tepat guna yang baru;

7. Memecahkan masalah yang dihadapi termasuk masalah

rendahnya produktivitas usaha yang dijalankan;

8. Memberi kesempatan masyarakat untuk meningkatkan

pengetahuan tentang usaha;

47

MADSosialisasi

MusdesSosialisasi

MUSYAWARAHDUSUN

Musyawarah Desa

MADPrioritas Usulan

Penetapan, Penulisan UsulanDan Paket Usulan DesaVerifikasi Usulan

MusdesInformasi Hasil

MAD

MusdesPertanggungjawaban

PELESTARIANKEGIATAN

RPD,Pencairan,Pelaksanaan,dan

LPD kegiatan

SUPERVISIDAN

MONITORING

MADPenetapan Usulan

Gambar 1.5

Alur Kegiatan UEP

Pertemuan Penggaliangagasan dan identifikasi

Kelompok UEP danKebutuhan peningkatan

kapasitas

PembuatanDetail usulan danRAB Usulan.

PersiapanPenyaluran

Sumber : PTO PNPM MANDIRI PERDESAAN

48

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan landasan peneliti dalam

mengembangkan penelitianya dengan menggunakan berbagai kerangka

konseptual yang telah dikembangkan sebelumnya, maka kerangka pemikiran

yang digunakan adalah salah satu wujud keseriusan pemerintah dalam

penanggulangan kemiskinn dan pemberdayaan masyarakat yaitu dengan

meningkatkan bantuan pembangunan kepada masyarakat desa memalui

Program PNPM Mandiri Perdesaan. Program PNPM Mandiri Perdesaan,

merupakan salah satu program dari pemerintah yang bertujuan untuk

mempercepat penanggulan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

Program bantuan dana bergulir kelompok Usaha Ekonomi Produktif

(UEP) dan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan salah satu

kegiatan dalam PNPM Mandiri Perdesaan, program ini bertujuan memberikan

kemudahan akses bantuan permodalan usaha produktif bagi rumah tangga

miskin untuk menanggulangi kemiskinan. Suatu Program harus dilaksanakan

melalui beberapa tahapan dalam pemberdayaan masyarakat tersebut agar

kebijakan yang telah disahkan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan

Pemberdayaan masarakat melalui PNPM Mandiri Perdesaan dalam

program dana bergulir kelomopk UEP dan SPP memalui beberapa tahap

antara lain pertama tahap seleksi kelompok penerimana dana bantuan

bergulir. Setiap kelompok yang memperoleh bantuan dana bergulir haruslah

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan seperti harus memiliki

kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan

49

pinjman yang telah disepakati, kelompok penerima dana bergulir merupakan

kelompok masyarakat yang mempunyai anggota dengan kebutuhan

peningkatan kapasitas/keterampilan yang sama sehingga mudah dikelola

dalam pendanaanya. Tahap yang kedua yaitu sosialisasi pemberdayaan,

sosialisasi merupakan upaya untuk mengkomunikasikan kegiatan untuk

menciptakan dialog dengan masyarakat, melalui sosialisasi akan membantu

penciptakan pemhaman masyarakat dan pikah terkait tentang program dan

kegiatan pemberdayaan yang telah direncanakan, sosialisasi dalam PNPM MP

dimulai melalui dengan tahapan musyawarah antar desa. Tahap selanjutnya

yaitu proses pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanannya masyarakat

kelompok sasaran secara langsung berpartisipasi langsung dalam pelaksanaan

program pinjaman dana bergulir seperti penyelenggarakan pertemuan dan

menyusun rencana kegiatan, menetapkan rencana kegiatan kelompok smpai

dengan memantau proses dan hasil kegiatan secara partisipatif. Tahapan

terakhir adalah pemandirian masyarakat yang merupaka tujuan akhir dari

suatu pemberdayaan masyarakat, untuk mencapai kemandirian tersebut

masyarakat harus benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannnya dimana

untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan pengelolaan seluruh kegiatan baik

pengembangan usaha ekonomi memalui pinjaman dana bergulir, bantuan

sosial maupun pembangunan dasar lingkungan pada prinsipnya dilakukan

oleh masyarakat sendiri. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan

pemeliharaan semua dilakukan dengan pendekatan bertumpu pada kelompok.

50

pendekatan semacam ini menutut adanya partisipasi aktif dari masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat

serta memperkuat kelembagaan.

Pemberdayaan masyarakat kelompok Simpan Pinjam Perempuan dan

Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP) oleh PNPM Mandiri Perdesaan

di Desa Banaran Kabupaten Sragen memalui pinjaman dana bergulir

diharapkan masyakrakat secara mandiri dapat membantu perkembangan

usaha ekonomi serta meningkatkan pendapatan dan kesajahteraannya.

Manfaat lain yang diperoleh masyarakat melalui kegiatan pinjaman dana

bergulir ini yaitu menambah pengetahuan dan pengalaman mereka dalam

mengelola serta pernggunaan pinjaman dana bergulir dengan baik yang untuk

meningkatkan kemandirian masyarakat

Gambar 1.6

Adapun skema kerangka pemikiran tersebut sebagai berikut :

PNPM Mandiri Perdesaan

Pemberdayaan Masyarakat Kelompok SimpanPinjam Perempuan (SPP) dan Kelompok Usaha

Ekonomi Produktif (UEP), tahapan:

1. Kelompok Sasaran2. Sosialisasi Pemberdayaan3. Proses Pemberdayaan4. Kemandirian Masyarakat

- Meningkatkan Pendapatan dankesejahteraan Mayarakat

- Menambah pengetahuan danpengalaman dalam mengelola sertapengunaan dana pinjaman bergulir

Keberhasilan PNPM