1  

BAB II

LANDASAN TIEORI    

2.1 UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIDKAN NASIONAL   Didalam penjelasan atas UU. No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (UU.Sisdiknas), Bab I Umum, dinyatakan bahwa gerakan reformasi

di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi,

desentralisasi, keadilan, dan menjujung tinggi hak asasi manusia dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan,

prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada

kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu

pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru

dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan.

Selanjutnya, dalam pasal 51 Ayat (2) pengelolaan satuan pendidikan tinggi

dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan

relevansi yang transparan. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi

perguruan tinggi menurut penjelasan UU Sisdiknas adalah kemandirian

perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya. Namun demikian

2  

peran perguruan tinggi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa harus tetap

menjadi bagian penting dari tanggungjawab sosialnya.

Dengan memperhatikan penjelasan dari UU No. 20 tahun 2003, tentang

Sistem Pendidikan Nasional tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

kegiatan pendidikan pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia

dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang maju dan

berkepribadian Indonesia, Hal ini menunjukan bahwa pendidikan dan

kehidupan masyarakat saling pengaruh-mempengaruhi. Pendidikan

dipengaruhi oleh kondisi masyarakat, antara lain, keadaan sosial ekonomi,

faktor kesenjangan sosial ekonomi akan mempengaruhi strategi dalam

perencanaan pendidikan. Pendidikan mempengaruhi kehidupan masyarakat,

dengan memberikan ilmu pengetahuan, keterampilan, pendidikan akal, budi

pekerti dan kerohanian kepada anak didik atau generasi muda secara langsung

maupun tidak langsung akan menentukan jenis pekerjaan dan penghidupan di

kemudian hari, profesinya akan menempatkan seseorang pada tingkat sosial

ekonomi tertentu dan mepengaruhi perkembangan generasi seterusnya.

2.2 PENGERTIAN DAN MASALAH DEMOGRAFI  Menurut Sofa(2008) Available : http://massofa.wordpress.com/2008/01/28/

Demografi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kelompok manusia

3  

atau penduduk, oleh karena itu disebut juga itu kependudukan. Pemahaman

masalah kependudukan diperlukan pada setiap sektor kegiatan ekonomi,

misalnya; bidang pertanian, bidang kesehatan dan terutama bidang

pendidikan.

Bidang pendidikan menjadikan penduduk sebagai objek pelayanan, yang

sepanjang waktu selalu mengalami perubahan, baik mengenai jumlah,

komposisi dan penyebarannya. Untuk itu perlu diketahui aspek dinamis

kependudukan, terdapat hubungan yang erat sekali antara demografi dengan

perencanaan pendidikan.

Di Indonesia masalah kependudukan yang harus mendapat perhatian adalah:

jumlah penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan yang tinggi,

penyebaran dan kepadatan penduduk yang tidak merata, kualitas penduduk

yang perlu ditingkatkan. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh faktor;

kematian, kelahiran dan perpindahan. Untuk mengatasi masalah

kependudukan dilakukan dengan adanya program keluarga berencana, yang

pada prinsipnya mengupayakan keluarga kecil yang sejahtera. Program

pendidikan pun tidak kalah penting dalam upaya penanggulangan masalah

kependudukan. Karena semakin tinggi tingkat pendidikan akan dapat

menunda perkawinan, dan kesempatan untuk melahirkan menjadi makin

berkurang. Faktor utama dalam pendidikan adalah kemampuan dalam

4  

membuat perencanaan, termasuk dalam merencanakan keluarga yang

sejahtera.

Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menjadi beban setiap usaha

pembangunan di segala bidang yang meliputi pendidikan, kesehatan, pangan,

pertanian, perhubungan dan pemukiman. Jumlah penduduk yang besar disertai

tingkat pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu penghambat dalam

perencanan pembangunan pendidikan, karena : sektor-sektor lain di luar

sektor pendidikan juga akan menyerap anggaran, berarti mempengaruhi

penyediaan dana untuk pendidikan. Untuk itulah masalah kependudukan harus

mendapat perhatian dari pemerintah dan seluruh masyarakat untuk

merencanakan Pendidikan, Sosial dan Ekonomi

  

2.3 PENDIDIKAN DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT Pendidikan dipengaruhi oleh kondisi masyarakat, antara lain, keadaan sosial

ekonomi, sedangkan ketika pendidikan mempengaruhi kehidupan masyarakat,

dapat berupa memberikan ilmu pengetahuan, keterampilan, pendidikan akal,

budi pekerti dan kerohanian kepada anak didik atau generasi muda secara

langsung maupun tidak langsung akan menentukan jenis pekerjaan dan

penghidupan di kemudian hari, profesinya akan menempatkan seseorang pada

5  

tingkat sosial ekonomi tertentu dan mepengaruhi perkembangan generasi

seterusnya.

Kegiatan pendidikan pada hakikatnya adalah pembangunan manusia

Indonesia dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang maju dan

berkepribadian Indonesia. Pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan tidak

berdiri sendiri, oleh karena itu perencanaan pendidikan perlu mengetahui

aspek-aspek sosial dan ekonomi yang mempunyai hubungan dan peranan

dalam pertumbuhan dan perubahan pendidilkan. Perencanaan regional perlu

mempertimbangkan aspek sosiologis seperti kebiasaan, adat istiadat dan

kebudayaan serta nilai-nilai budaya masyarakat setempat dan aspek-aspek

ekonomi seperti tingkat pendapatan, pola konsumsi, kebiasaan menabung dan

sebagainya.

Setiap kebijakan yang dituangkan dalam rencana pendidikan yang

dilaksanakan akan mempengaruhi kehidupan sosial dan tingkah laku

kelompok masyarakat, oleh karena itu dalam perencanaan pendidikan harus

memperhatikan aspek-aspek sosiologis yang berkaitan dengan pembangunan

pendidikan, di antaranya; bagaimana aspirasi masyarakat terhadap pendidikan,

mendapatkan pendidikan yang mudah dan murah sesuai dengan kemampuan

ekonomi masyarakat, fasilitas dan mutu pendidikan baik, dapat

mengakomodai aspirasi masyarakat yang selalu bergerak dan berkembang.

6  

 

2.4 PENGERTIAN PERENCANAAN PENDIDIKAN Pengertian perencanaan pendidikan menurut Beeby C.E. adalah “suatu usaha

melihat ke masa depan dalam menentukan kebijakan, prioritas dan biaya

pendidikan dengan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada dalam

bidang ekonomi, sosial dan politik untuk mengembangkan potensi sistem

pendidikan nasional, memenuhi kebutuhan bangsa dan anak didik yang

dilayani oleh sitem tersebut”. Definisi tersebut merupakan demensi baru

dalam perencanaan pendidikan. Perbedaan dengan perencanaan klasik ialah

dalam hal perhatiannya yang diberikan kepada pertumbuhan ekonomi,

pengembangan sumber tenaga kerja dan terhadap perencanaan makro. Pada

perencanaan klasik tidak memperhatikan hal tersebut.

Sedangkan menurut Sofa (2008) Available : http://massofa.wordpress.com

/2008/01/28/konsep-dan-analisis-biaya-pendidikan/“Perencanaan pendidikan

di Indonesia merupakan suatu proses penyusunan alternatif kebijakan

mengatasi masalah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan

pembangunan pendidikan nasional yang mempertimbangkan kenyataan-

kenyataaan yang ada di bidang sosial ekonomi sosial budaya dan kebutuhan

pembangunan secara menyeluruh terhadap pendidikan nasional”.

7  

Menurut Sofa (2008) Available : http://massofa.wordpress.com/2008/01/28/

konsep-dan-analisis-biaya-pendidikan/ “Perencanaan pendidikan sebagai

suatu alat yang dapat membantu para pengelola pendidikan untuk menjadi

lebih berdaya guna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Perencanaan

pendidikan akan dapat menolong pencapaian suatu target atau sasaran secara

lebih ekonomis, tepat waktu dan memberi peluang untuk lebih mudah

dikontrol dan dimonitor dalam pelaksanaannya. Perencanaan dapat membantu

pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan diperlukan pengetahuan dan

kemampuan dari para pelaksananya, perlu pemahaman fungsi-fungsi

manajemen yang lain di antaranya kemampuan mengorganisasikan,

mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan

pendidikan yang telah dilaksanakan”.

Tanpa perencanaan yang baik maka pencapaian tujuan pendidikan tidak akan

dapat dicapai sesuai harapan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sendiri

sejak memasuki awal tahun 80 an telah menerapan sistem perencanaan yang

digunakan untuk membangun perguruan tinggi di Indonesia, yang dikenal

dengan Sistem Penyusunan Perencanaan Program dan Penganggaran (SP4),

yang hingga saat ini masih tetap digunakan dengan penambahan karakteristik

pada program atau kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu penekanan pada

basis peningakatan kompetensi proram studi atau institusi perguruan tinggi.

8  

2.5 PASAR PENDIDIKAN DI INDONESIA

Pendidikan diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan, di mana

lembaga pendidikan dapat mendirikan sebuah atau beberapa satuan

pendidikan, maka ini berarti bahwa lembaga pendidikan mempunyai

kedudukan sebagai badan usaha, dalam hal ini maka program studi di

perguruan tinggi berkedudukan sebagai perusahaan (firm).

Percepatan dan pemerataan penyediaan pendidikan formal secara kuantitatif

kerap diartikan sebagai kunci kesuksesan pembangunan ekonomi, mitos

seperti inilah yang berkembang selama ini. Kecenderungan lain yang muncul

di NSB, termasuk di Indonesia, antara lain pendidikan lebih dinilai sebagai

status sosial ketimbang produktivitas. Masyarakat, termasuk pasar tenaga

kerja, cenderung mengharapkan ijazah pendidikan lebih tinggi.

Kecenderungan ini yang mendorong meningkatnya permintaan akan jenjang

pendidikan tinggi (Todaro, 1997). Dalam Fakhri (2008) Besarkah-manfaat-

pendidikan Available : http://fakhri-yasir.blogspot.com/2007/11/ tinggi.html

Pasar pendidikan adalah keseluruhan permintaan dan penawaran terhadap

sejenis jasa pendidikan tertentu. Seperti halnya pada bidang ekonomi, maka

pasar di dalam pendidikan dapat dibedakan atas pasar konkret dan pasar

abstrak. Dilihat dari bentuknya, pasar pendidikan mempunyai kesamaan

dengan pasar persaingan monopoli. Berbicara tentang pasar pendidikan, maka

9  

paling tidak ada dua unsur penting, yaitu permintaan pendidikan dan

penawaran pendidikan.

Hector Corea mendefinisikan pasar pendidikan sebagai berikut: “permintaan

pendidikan menggambarkan kebutuhan, dan dimanifestasikan oleh keinginan

untuk diberi pelajaran tertentu”. Sedangkan faktor yang dapat mempengaruhi

permintaan pendidikan antara lain adalah budaya, politik, dan ekonomi.

Secara makro Penawaran pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari potensi

daerah dengan pendekatan ketenagakerjaan. Sedangkan secara mikro yaitu

pengadaan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu maka

proses pengadaan pendidikan harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Sedangkan mengenai harga pendidikan di Indonesia masih bervariasi,

tergantung dari kegiatan operasional secara sehat dalam rangka mewujudkan

visi dan misinya. Khusus dibidang pendidikan tinggi konstribusi pemerintah

untuk mesubsidi biaya operasional pendidikan tinggi baru mencapai 30% dari

total biaya ideal minimal pertahun (HELTS 2004), selebihnya menjadi beban

masyarakat. Apabila dalam rangka penggalangan dana tersebut, perguruan

tinggi menyelenggarakan atau ikut serta dalam sektor produktif, maka

anggaran dasar perguruan tinggi tersebut mengatur secara jelas keterlibatan

dalam dalam sektor produktif bukan merupakan tujuan utama, melainkan

hanya merupakan sarana (tools) untuk penyelenggaraan perguruan tinggi yang

lebih sehat (HELTS). Dengan demikian maka elastisitas harga atau elastisitas

10  

permintaan pendidikan ialah perbandingan antara perubahan relatif dari

permintaan jasa pendidikan dengan perubahan relatif dari harganya. Sesuai

dengan bentuk pasarnya, yaitu persaingan monopoli, maka sifat elastisitas

permintaannya inelastis.

Studi Psacharopoulus (1972) dalam Wicaksono(2004), Besarkah manfaat

pendidikan tinggi terhadap pembangunan ekonomi? Available :

http://www.csis.or.id/ scholars_opinion_view.asp?op_id=244&id=62&tab=0

mengenai pembiayaan pendidikan memaparkan hal yang amat mengagetkan,

di mana di NSB rata-rata biaya seorang mahasiswa setara dengan 88 kali

biaya seorang siswa SD. Kenyataan ini berbeda dengan di negara maju seperti

Amerika Serikat, Inggris, dan Selandia Baru yang perbandingannya mencapai

17,6. Sayang, tingginya biaya pendidikan tinggi di NSB tidak diikuti secara

proporsional pendapatan yang diperoleh dari seseorang lulusan perguruan

tinggi (PT). Dengan studi yang sama ditemukan, seorang pekerja lulusan

sarjana menerima pendapatan sekitar 6,4 kali pekerja lulusan SD. Meski biaya

pendidikan tinggi di NSB terlihat amat mahal, hal ini tidak serta-merta dapat

diartikan pemerintah perlu memberi subsidi kepada pendidikan tinggi.

Sebaliknya kesenjangan yang lebar antara biaya yang dikeluarkan dan

pendapatan yang diperoleh menunjukkan adanya misalokasi sumber daya

(investasi).

Kondisi Indonesia tahun 2003 tidak sekontras itu. Dari data Survei Sosial

11  

Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) 2003 ditemukan,

seorang pekerja lulusan Perguruan Tinggi memiliki pendapatan tiga kali lipat

dibanding lulusan SD. Sementara itu biaya bagi seorang mahasiswa mencapai

11 kali dibanding biaya yang dikeluarkan seorang siswa SD.

Ikutnya dana publik (social cost) ke dalam pembiayaan pendidikan terutama

pendidikan tinggi sudah barang tentu akan menjadi keuntungan sosial (social

benefit), dan layak untuk dipertimbangkan sebagai tolok ukur efektivitas

investasi modal manusia. Dengan kata lain, subsidi pendidikan kepada

seorang mahasiswa semestinya bernilai secara efektif untuk masyarakat.

Selain manfaat sosial, pendidikan juga memberi manfaat individu (private

benefit) melalui pendapatan atau akses kepada pekerjaan yang layak.

Secara teoritis ada dua hal yang dapat diinterpretasikan dari peningkatan nilai

manfaat ini. Pertama, peningkatan nilai manfaat disebabkan penawaran

pendidikan tinggi (supply of higher education) masih belum mencapai titik

jenuh, sehingga setiap unit peningkatan penawaran masih memberi return

yang positif (belum mencapai excess supply). Kedua, terjadinya perubahan

struktur ekonomi dan tenaga kerja di mana permintaan akan tenaga kerja

lulusan Perguruan Tinggi kian besar yang mendorong lulusan kelompok ini

menerima tingkat upah di atas tingkat upah yang kompetitif. Tingkat upah

yang tinggi tentu akan memperbesar sumbangan pada negara melalui pajak

dan ini mendorong meningkatnya manfaat sosial.

12  

Namun demikian temuan empiris Duflo (2001), Wicaksono(2004), Besarkah

manfaat pendidikan tinggi terhadap pembangunan ekonomi? Available :

http://www.csis.or.id/scholars_opinion_view.asp?op_id=244&id=62&tab=0

menunjukkan, “kebijakan pendidikan yang efektif untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat ada pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Meski begitu, temuan ini tidak lantas menyimpulkan, peningkatan mutu

perguruan tinggi tidak menjadi penting sama sekali. Untuk itu pemerintah

harus mencari alternatif kebijakan lain selain pembiayaan langsung, seperti

subsidi maupun bantuan keuangan lain, yang lebih efektif dalam

meningkatkan kualitas. Pada akhirnya, tuntutan kualitas tentu akan lebih

banyak dialamatkan kepada institusi Perguruan Tinggi itu sendiri”.

Dilihat dari indikator manfaat yang cukup tinggi, baik sosial maupun

individual, terlihat institusi pendidikan tinggi dalam waktu ke depan masih

merupakan "ïndustri" pendidikan dengan tingkat permintaan cukup tinggi,

baik oleh masyarakat maupun pasar tenaga kerja.

2.6 PENDIDIKAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Pendidikan memiliki daya dukung yang representatif atas pertumbuhan

ekonomi. Tyler (1977) mengungkapkan bahwa pendidikan dapat meningkatkan

produktivitas kerja seseorang, yang kemudian akan meningkatakan

13  

pendapatannya. Peningkatan pendapatan ini berpengaruh pula kepada

pendapatan nasional negara yang bersangkutan, untuk kemudian akan

meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat berpendapatan rendah.

Sementara itu Jones (1984) melihat pendidikan sebagai alat untuk menyiapkan

tenaga kerja terdidik dan terlatih yang sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan

ekonomi suatu negara. Jones melihat, bahwa pendidikan memiliki suatu

kemampuan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi tenaga kerja potensial, dan

menjadi lebih siap latih dalam pekerjaannya yang akan memacu tingkat

produktivitas tenaga kerja, yang secara langsung akan meningkatkan

pendapatan nasional. Menurutnya, korelasi antara pendidikan dengan

pendapatan tampak lebih signifikan di negara yang sedang membangun.

Sementra itu Vaizey (1962) melihat pendidikan menjadi sumber utama bakat-

bakat terampil dan terlatih. Pendidikan memegang peran penting dalam

penyediakan tenaga kerja. Ini harus menjadi dasar untuk perencanaan

pendidikan, karena pranata ekonomi membutuhkan tenaga-tenaga terdidik dan

terlatih. Permasalahan yang dihadapai adalah jarang ada ekuivalensi yang kuat

antara pekerjaan dan pendidikan yang dibutuhkan yang mengakibatkan

munculnya pengangguran terdidik dan terlatih. Oleh karena itu, pendidikan

perlu mengantisipasi kebutuhan. Ia harus mampu memprediksi dan

mengantisipasi kualifikasi pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja. Prediksi

ketenaga kerjaan sebagai dasar dalam perencanaan pendidikan harus mengikuti

pertumbuhan ekonomi yang ada kaitannya dengan kebijaksanaan sosial

14  

ekonomi dari pemerintah. Intervensi pendidikan terhadap ekonomi merupakan

upaya penyiapan pelaku-pelaku ekonomi dalam melaksanakan fungsi-fungsi

produksi, distribusi, dan konsumsi. Intervensi terhadap fungsi produksi berupa

penyediaan tenaga kerja untuk berbagai tingkatan yaitu top, midle, dan low

management; atau secara ekstrim tenaga kerja krah biru dan krah putih. Di

samping tenaga kerja, juga pendidikan mengintervensi produksi untuk

penyediaan entrepreneur tangguh yang mampu mengambil resiko dalam inovasi

teknologi produksi. Bentuk intervensi lain yaitu menciptakan teknologi baru

dan menyiapkan orang-orang yang menggunakannya. Program-program

perluasan produksi melalui intensifikasi dan rasionalisasi merupakan salah satu

wujud nyata dari peran pragnata pendidikan atas fungsi produksi ini. Intervensi

terhadap fungsi distribusi adalah melalui pengembangan research and

development produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat

atau konsumen. Intervensi terhadap fungsi konsumsi dilakukan melalui

peningkatan produktivitas kerja yang akan mendorong peningkatan pendapatan.

Peningkatan pendapatan ini akan mendorong pada peningkatan fungsi

konsusmsi, yang ditunjukan dengan meningkatnya jumlah tabungan yang

berasal dari pendapatan yang disisihkan. Tabungan ini akan menjadi investasi

kapital yang tentunya akan lebih mempercepat laju pertumbuhan ekonomi suatu

negara. Lisnawati (All Rights Reserved2009) Aspek Ekonomi dalam Pendidikan 

Available : http://educare.e‐fkipunla.net  

 

15  

Menurut teori human capital, pertumbuhan dan pembangunan memiliki dua

syarat, yaitu : adanya pemanfaatan teknologi tinggi secara efisien.

2.6.1 Adanyan pemanfaatn teknologi tinggi secara efisien.

2.6.2 Adanya sumberdaya manusia yang dapat memanfaatkan teknologi……..

Sumber daya manusia seperti itu dihasilkan melalui proses pendidikan. Hal

inilah yang menyebabkan teori human capital percaya bahwa investasi dalam

pendidikan sebagai investasi dalam meningkatkan produktivitas masyarakat.

Dengan demikian, sudah saatnya, pendidikan harus dipandang sebagai

investasi, karena pendidikan yang berhasil akan dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, kemajuan ekonomi mendorong perkembangan

pendidikan, dan pendidikan yang maju merupakan salah satu persyaratan untuk

perkembangan ekonomi selanjutnya.

2.7 PENDIDIKAN DAN PEKERJAAN

Ukuran yang paling populer dalam melihat kontribusi pendidikan terhadap

pertumbuhan ekonomi adalah mengkaitkan antara pendidikan dengan

pekerjaan. Pemikiran ini didasarkan pada anggapan bahwa pendidikan

merupakan human capital. Pemikiran ini muncul pada era industrialisasi dalam

masayarkaat modern. Argumen ini memiliki dua sepek, yaitu : Pendidikan

merupakan suatu bentuk investasi nasional untuk meningkatkan kualitas

sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi modern,

16  

dan Investasi pendidikan diharapkan menghasilkan suatu peningkatan

kesejahteraan dan kesempatan yang lebih luas dalam kehidupan nyata.

Asumsi dasar yang melandasi keharusan adanya hubungan pendidikan dengan

penyiapan tenaga kerja adalah bahwa pendidikan diselenggarakan untuk

meningkatkan keterampilan dan pengatahuan untuk bekerja. Dengan kata lain,

pendidikan menyiapkan tenaga-tenaga yang siap bekerja. Namun demikian

pada kenyataannya tingat pengangguran di hampir seluruh negara bertambah

sekitar 2 % setiap tahunnya (World Bank:1980)

Terjadinya pengangguran bukan disebabkan tidak berhasilnya proses

pendidikan, namun pendidikan tidak selalu harus menghasilkan lulusan dengan

jenis pekerjaan tertentu. Perguruan tinggi memang dapat menghasilkan tenaga

kerja dengan keterampilan tertentu, tetapi perguruan tinggi bukan satu-satunya

tempat dimana keterampilan itu dapat dicapai.

2.8 INVESTASI DALAM PENDIDIKAN Investasi berarti penanaman modal atau uang. Modal atau uang yang

ditanamkan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, baik berupa uang atau

modal maupun dalam bentuk barang atau jasa. Lisnawati (All Rights Reserved

2009) Available : http://educare.e-fkipunla.net Kenneth J. Arrow(1962)

mengemukakan bahwa istilah investasi atau investment merupakan alokasi

17  

current resources yang mempunyai alternatif produktif yang berguna untuk

pelaksanaan kegiatan yang dapat menambah keuntungan yang diperoleh di

masa yang akan datang. Biaya atau cost suatu investasi merupakan keuntungan

yang diperoleh dibagi dengan penggunaan sumber daya dalam berbagai

kegiatan lain.

Dengan demikian jelas bahwa investasi merupakan penanaman modal atau

uang yang sengaja dilakukan untuk mendatangkan keuntungan melalui produk

yang dihasilkan. Sementara itu pendidikan merupakan usaha manusia untuk

membangun manusia itu sendiri dengan segala masalah dan spektrumnya yang

terlepas dari dimensi waktu dan ruang. Hal ini berarti bahwa inti pendidikan itu

adalah pembelajaran seumur hidup (life long learning), sementara bentuk

pendidikan formal, pendidikan non formal (luar sekolah) dan sebagainya hanya

merupakan modus operandi dari proses pendidikan. Pendidikan di sini

dimaksud untuk meningkatkan martabat manusia agar mempunyai keterampilan

dan kemampuan sehinggan produktivitasnya meningkat. Oleh sebab itu maka

hasil pendidikan akan menjadi sumber daya manusia yang sangat berguna

dalam pembangunan suatu negara.

Investasi dalam pendidikan merupakan penanaman modal dengan cara

mengalokasikan biaya untuk penyelenggaraan pendidikan serta mengambil

keuntungan dari sumber daya manusia yang dihasilkan melalui pendidikan itu.

Dalam konteks ini pendidikan ini diapandang sebagai industri pembalajaran

18  

manusia, artinya melalaui pendidikan dihasilkan manusia-manusia yang

mempunyai kemampuan dan keterampilan yang sangat diperlukan bagi

perekonomian suatu negara untuk meningkatkan pendapatan individu dan

pendapatan nasional. Dengan demikian maka investasi dalam pendidikan

mempunyai jangka waktu yang panjang untuk dapat mengetahui hasilnya dan

hasilnya itupun tidak dalam bentuk keuntungan lansung, melainkan keuntungan

bagi pribadi yang menerima pendidikan dan bagi negara.

Sebagai fungsi investasi, pendidikan memberikan sumbangan yang berarti

dalam kenaikan tingkat kehidupan, kualitas manusia dan pendapatan nasional,

terutama dalam hal-hal berikut:

2.8.1 Proses belajar mengajar menjamin masyarakat yang terbuka (yaitu

masyarakat yang senantiasa beresedia untuk mempertimbangkan

gagasan-gagasan dan harapan-harapan baru serta menerima sikap dan

proses baru tanpa harus mengorbankan dirinya). 

2.8.2 Sistem pendidikan menyiapkan landasan yang tepat bagai pembangunan

dan hasil-hasil rises (jaminan melekat untuk pertumbuhan masyarakat

modern yang berkesinambungan). Investasi pendidikan dapat

mempertahankan keutuhan dan secara konstan menambah persediaan

pengetahuan dan memungkinkan riset dan penemuan metode serta

teknik baru yang berkelanjutan. 

2.8.3 Apabila dalam setiap sektor ekonomi kita dapatkan segala faktor yang

dibutuhkan masyarakat kecuali tenaga kerja yang terampil, maka

19  

investasi dalam sektor pendidikan akan menaikan pendapatan perkapita

dalam sektor tersebut, kecuali bila struktur sosial yang hidup dalam

masyarakat tersebut tidak menguntungkan. 

2.8.4 Sistem pendidikan menciptakan dan mempertahankan penawaran

ketermapilan manusia di pasar pemburuhan yang luwes dan mampu

mengakomodasi dan beradaptasi dalam hubungannya dengan perubahan

kebutuhan akan tenaga kerja dan masyarakat teknologi modern yang

sedang berubah (Komaruddin, 1991: 14). 

Investasi dalam pendidikan memusatkan perhatian pada manusia sebagai

sumber daya yang akan menjadi modal (human capital) bagai capital Gary S.

Backer (1962) berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi real

income masa yang akan datang melalui penempatan sumber daya dalam bentuk

manusia. Human capital di sini merujuk pada tenaga kerja sebagai suatu faktor

produksi yang menghubungkan aspek non-ekonomi pendidikan terhadap aspek

ekonomi lainnya yang mempunya dua ciri esensial, yaitu : Kualitas tenaga

kerja sebagai suatu input produktif tidak dapat dibagi dan digunakan secara

terpisah, dan Kemampuan tenaga kerja tersebut tidak dapat dipindahkan kepada

orang lain. Sehubungan dengan hal tersebut maka kebijakan untuk melakukan

investasi dibidang pendidikan tinggi di Indonesia senantiasa akan

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Potensi dan keunggulan daerah atau perguruan tinggi

b. Relevansi dan mutu

20  

c. Civil Society

d. Global dan knowledge base ekonomi

e. Entrepreneurial sprit.

 

Berkenaan dengan pernyataan tersebut diatas maka investasi Teaching hospital

(Rumah Sakit Pendidikan) pada suatu universitas dapat dikatakan investasi

dibidang pendidikan tinggi. Dimana fungsi dan manfaat teaching hospital ini

sangat vital dalam penyelenggaraan pendidikan dokter, karena disini tempat

memproses keahlian dan keterampilan seorang mahasiswa fakultas kedokteran

baik pada jenjang pendidikan S1, Sp1, Sp2, maupun pada jenjang pendidikan S2

dan S3 selama mendalami bidang ilmu kedokteran. Dengan adanya teaching

hospital yang dilengkapi peralatan berteknologi tinggi maka akan menghasilkan

tenaga kerja khususnya tenaga medis yang memiliki keahlian dan keterampilan

yang dapat bersaing dipasar global sehingga pada gilirannya akan memberikan

konstribusi bagi pendapatan nasional secara signifikan.

 

2.9 SUMBER DANA PENDIDIKAN

Undang-Undang No. 2, tahun 1989, dan Undang-undang No. 20, tahun 2003,

tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan “Pendanaan pendidikan pada

dasarnya bersumber dari pemerintah, orang tua dan masyarakat. Dalam

mengelola dana pendidikan perguruan tinggi dituntut untuk memanfaatkannya

21  

secara efisien dan efektif. Disamping itu transparansi manajemen keuangan

perguruan tinggi diatur secara terpadu sehingga memudahkan proses auditing

independen.

Sumber-sumber dana pendidikan antara lain meliputi: Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN), Anggara Pendapatan Belanja Daerah (APBD),

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan dana dari hasil kewirausahaan,

kemitraan atau sektor produktif lainnya, yang dianggap sah oleh semua pihak

yang terkait. Sehubungan dengan itu, setiap perolehan dana, pengeluarannya

harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan

rencana implementasi program (RIP) pada setiap program studi.

Menurut (HELTS, 2003) sebagian besar dana untuk kegiatan operasional PTN

masih didominasi oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) sebesar 75% , masyarakat 20 dan 5% lagi bersumber dari

sektor produktif.

Semantara itu untuk mendukung kebijakan investasi pada perguruan tinggi

negeri (PTN) dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, diperlukan

ketersediaan dana investasi pada pendidikan dari beragai sumber antara lain

Pemerintahan, baik APBN maupun bantuan pinjaman luar negeri (Soft loan)

dari berbagai negara donor.

Perguruan tinggi sebagai produsen jasa pendidikan, seperti halnya pada bidang

usaha lainnya menghadapi masalah yang sama, yaitu dana untuk biaya

22  

produksi, tetapi ada beberapa kesulitan khusus mengenai penerapan

perhitungan biaya ini. J. Hallack “mengemukakan tiga macam kesulitan, yaitu:

2.9.1 Idefinisi produksi pendidikan

2.9.2 Identifikasi transaksi ekonomi yang berhubungan dengan pendidikan

2.9.3 suatu kenyataan bahwa pendidikan mempunyai sifat sebagai “pelayanan

umum”.

Biaya pendidikan dapat dikategorikan dalam beberapa cara, antara lain:

2.9.4 Biaya langsung dan biaya tidak langsung

2.9.5 Biaya sosial dan biaya privat

2.9.6 Biaya moneter dan biaya non-moneter.

Pengertian biaya dalam ekonomi adalah pengorbanan-pengorbanan yang

dinyatakan dalam bentuk uang, diberikan secara rasional, melekat pada proses

produksi, dan tidak dapat dihindarkan. Bila tidak demikian, maka pengeluaran

tersebut dikategorikan sebagai pemborosan. Sofa (2008), Konsep dan Analisis

Biaya Pendidikan Available : http://massofa.wordpress.com/2008/01/28/

Dilihat dari luasnya, analisis pengeluaran pendidikan dapat dilakukan secara

keseluruhan atau makro dan secara mikro. Studi biaya pendidikan secara

keseluruhan atau nasional menyangkut:

2.9.7 Biaya pendidikan dan produk domestic broto

2.9.8 unsur-unsur biaya pendidikan  

23  

Analisis biaya secara mikro, adalah analisis biaya pada tingkat lembaga, yaitu

pada tingkat distrik/yayasan dan pada tingkat satuan pendidikan atau program

studi di perguruan tinggi.  

Dalam memperkirakan biaya pendidikan Ada dua cara, yaitu

2.9.9 Memperkirakan biaya atas dasar sumber-sumber pembiayaan

2.9.10 memperkirakan biaya atas dasar laporan dari lembaga-lembaga

pendidikan.

2.9.10.1 Dilakukan dengan cara meneliti laporan dari sumber-sumber

pembiayaan pendidikan. Menurut sifatnya sumber-sumber ini

dibedakan atas:

2.9.10.1.1 Pengeluaran yang menyeluruh, pengeluaran

menyeluruh terdiri dari pemerintah pusat, daerah,

dan luar negeri.

2.9.10.1.2 Pengeluran menurut status, tingkat, dan sifatnya.

2.9.10.2 Menggunakan secara langsung laporan dari lembaga-lembaga

pendidikan. Untuk keperluan membuat perkiraan tersebut harus

dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

2.9.10.2.1 Harus ada laporan dari lembaga pendidikan

2.9.10.2.2 Laporan tersebut harus dibuat menurut pola standar

fungsional yang seragam

24  

2.9.10.2.3 Laporan tersebut harus memperlihatkan

keseluruhan biaya operasional dari lembaga

tersebut.

Proyeksi biaya unit meliputi pembiayaan modal dan biaya berulang. Untuk itu

perlu memperkirakan luasnya akibat tujuan kuantitatif dan kualitatif dalam

memperhitungkan rata-rata biaya unit berulang untuk tahun yang

bersangkutan. (Sofa 2008, Konsep dan Analisis Biaya Pendidikan Available :

http://massofa. wordpress.com/2008/01/28/)

2.10 ANALISA KELAYAKAN INVESTASI

Seputro (2008), Analisis Cost Ratio, Available : http://www.scribd.com/

doc/2903436 /Modul-9-Benefit Cost Ratio Analysis, (2009, Januari 9).

Mengemukakan bahwa keterbatasan anggaran pemerintah merupakan hal

yang umum ditemui. Di sisi lain, pemerintah dihadapkan pada berbagai

alternative program yang akan dilaksanakan. Hal tersebut menyebabkan

pemerintah harus jeli dalam menentukan program yang diprioritaskan.

Pemilihan prioritas suatu proyek tidak mudah. Dalam hal ini, prioritas yang

dipilih harus mempertimbangkan kepentingan publik atau masyarakat umum.

Terkait dengan proses pengambilan keputusan mengenai kelayakan studi

proyek atau program, pemerintah memerlukan suatu alat analisis yang mampu

25  

digunakan dalam meminimalkan kesalahan pemilihan keputusan. Ada banyak 

cara untuk menilai kelayakan suatu investasi, antara lain adalah :

2.10.1 Porter Michael dalam teori competitive advantage-nya yang

terkemuka mengatakan bahwa hanya ada dua strategi yang dapat

membuat perusahaan unggul dibandingkan dengan kompetitornya,

yaitu melalui: cost reduction dan differentiation. Jika penambahan

investasi pada perushaan terbukti dapat mengurangi sejumlah atau

sekelompok biaya produksi maka investasi tersebut dianggap tepat

untuk diterapkan. Demikian juga jika investasi tersebut dapat membuat

perusahaan memiliki sesuatu yang membedakannya dengan perushaan

lain atau mempunyai sesuatu yang “lain dari pada yang lain”, maka

keberadaannya dianggap tepat dalam kerangka strategi perusahaan.

Jika seluruh investasi perguruan tinggi diarahkan bagi

dikembangkannya perangkat teknologi terkait dengan dua strategi

generik ini, maka dinilai bahwa investasi tersebut tepat (manfaatnya

telah embedded di dalam kedua strategi tersebut). Semakin terkait

langsung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi terhadap

pencapaian strategi cost reduction maupun differentiation, semakin

tinggi score atau nilainya bagi pemerintah.

2.10.2 Relative Competitive Performance atau yang sedikit banyak dapat

dianalogikan sebagai proses benchmarking merupakan cara menilai

kelayakan investasi pada perusahan dengan mengkomparasikan atau

membandingkannya dengan perusahaan lain yang serupa (kompetitor)

26  

dalam produk yang sejenis. Butir-butir kinerja yang dikomparasikan

menyangkut sejumlah aspek – baik kualitatif maupun kuantitatif –

terkait dengan biaya yang dikeluarkan untuk investasi maupun manfaat

strategis atau operasional yang didapat. Melalui cara pembandingan ini

diyakini bahwa perusahaan tidak akan melakukan under investment

atau over investment terhadap pengembangan perusahan yang

dimilikinya.

Sebuah investasi pendidikan tinggi dinilai layak dan tepat apabila

dapat benar-benar memperbaiki kinerja proses atau akvitas yang

dilakukan sejumlah individu sehingga terlihat pengaruhnya dalam

bentuk peningkatan kinerja atau performansi suatu organisasi atau

golongan tertentu di masyarakat dimana perguruan tinggi tersebut

bangun.

2.10.3 Financial Accounting Based Analysis adalah metode analisa yang

mempergunakan sejumlah formula dan ukuran yang baku

dipergunakan dalam manajemen financial accounting. Contohnya

adalah dengan mempergunakan formula ROI, IRR, NPV, dan lain-

lain sebagai alat bantu untuk menilai apakah sebuah investasi dianggap

layak, wajar, dan worth bagi sebuah kebijakan investasi yang

dilakukan pemerintah - ditinjau dari aspek sumber daya financial.

2.10.4 User Attitudes adalah cara pengukuran manfaat dengan cara

melibatkan mayoritas user, didalam perusahaan. Melalui survei, jajak

pendapat, observasi, dan diskusi, masing-masing pengguna diminta

27  

untuk menyatakan penilaiannya terhadap setiap aplikasi yang mereka

pergunakan, terutama berkaitan dengan seberapa besar manfaat

diterapkannya aplikasi tersebut untuk membantu aktivitas mereka

sehari-hari. Semakin positif tanggapan mereka, semakin dinilai

layaklah investasi yang telah dilakukan.

2.10.5 Value Added Analysis adalah pendekatan dimana analisa dimulai

dengan cara mengkaji nilai atau value yang diberikan oleh sistem

penyelenggaraan sebelum menyentuh unsur pembiayaannya.

2.10.6 Return on Management diperkenalkan pertama kalinya oleh

Strassman Paul dalam bukunya “Information Payoff” (Strassman,

1985) dan ditekankan kembali pada karyanya “The Business Value of

Computers” (Strassman, 1990), dimana yang bersangkutan berusaha

memisahkan apa yang dinamakan sebagai management added value

dengan management cost dan kemudian membandingkan keduanya

untuk diperoleh Return On Management atau ROM.

2.10.7 Benefit Cost Ratio (BCR)

Analisis manfaat-biaya merupakan analisis yang digunakan untuk

mengetahui besaran keuntungan/ kerugian serta kelayakan suatu

proyek. Dalam perhitungannya, analisis ini memperhitungkan biaya

serta manfaat yang akan diperoleh dari pelaksanaan suatu program.

Dalam analisis benefit dan cost perhitungan manfaat serta biaya ini

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

28  

Analisis ini mempunyai banyak bidang penerapan yang umum

menggunakan rasio ini adalah dalam bidang investasi. Sesuai dengan

makna tekstualnya yaitu benefit cost (manfaat-biaya) maka analisis ini

mempunyai penekanan dalam perhitungan tingkat keuntungan/

kerugian suatu program atau suatu rencana dengan mempertimbangkan

biaya yang akan dikeluarkan serta manfaat yang akan dicapai.

Penerapan analisis ini banyak digunakan oleh para investor dalam

upaya mengembangkan bisnisnya. Terkait dengan hal ini maka analisis

manfaat dan biaya dalam pengembangan investasi hanya didasarkan

pada rasio tingkat keuntungan dan biaya yang akan dikeluarkan atau

dalam kata lain penekanan yang digunakan adalah pada rasio financial

atau keuangan.

Efisiensi ekonomi merupakan kontribusi murni suatu program dalam

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga yang menjadi

perhatian utama dalam penerapan BCR dalam suatu proyek pemerintah

yang berkaitan dengan sektor publik adalah redistribusi sumber daya.

Berdasarkan hasil analisis ini, pemerintah dapat menentukan pilihan

yang tepat dan anggaran dapat dialokasikan secara efektif. Pemilihan

alternative dan penentuan prioritas ini berkontribusi pada pencapaian

anggaran berbasis kinerja yang merupakan salah satu pilar reformasi

anggaran.

29  

Salah satu pengembangan dari model BCR di Indonesia adalah :

Pertama metode Analisis Kelayakan Suatu Proyek. Metode ini umum

digunakan dalam penilaian kelayakan suatu proyek. Analisis ini

merupakan suatu analisis yang dilakukan secara komprehensif dan

menyeluruh terhadap suatu kelayakan proyek yang mencakup analisis

dari berbagai aspek yang harus dilakukan secara terpadu. Pada

prinsipnya analisis ini mencakup analisis aspek pemasaran, analisis

aspek keuangan, analisis aspek teknis dan operasi, analisis aspek

sumber daya manusia, analisis aspek hukum, aspek ekonomi dan

sosial, serta analisis dampak lingkungan. Keseluruhan aspek yang

menajdi bahan pertimbangan dalam metode Analisis Kelayakan

Proyek dapat dilihat pada Gambar 1, Hirarki untuk Penilaian

Kelayakan Proyek Investasi.

Dalam Gambar 1 tersebut, analisis aspek pemasaran merupakan kunci

utama dalam menentukan kelayakan suatu proyek. Pemahaman

terhadap pasar menurut Kottler diawali dengan identifikasi produk

yang akan dipasarkan dan seberapa besar produk ini dibutuhkan oleh

konsumen. Salah satu persyaratan suatu proyek yang layak adalah

keharusan dalam memiliki prospek penguasaan pangsa pasar yang

baik. Namun tidak cukup hanya itu, penting juga untuk menganalisis

kesinambungan performansi penguasaan pasar di masa depan. Hal

30  

inilah harus dipersiapkan dalam penyusunan business plan dan road

map proyek.

Kedua adalah analisa financial. Dalam analisis ini dilakukan

pengukuran kelayakan suatu proyek secara financial dimulai dari

estimasi biaya dan pendapatan yang dihasilkan dari proyek tersebut.

Estimasi biaya menurut Petty J.W. mencakup :

2.10.7.1 Estimasi biaya investasi awal

Estimasi ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang

pasti mengenai keseluruhan biaya yang dibutuhkan.

Keseluruhan biaya ini meliputi biaya perolehan ijin usaha,

biaya peralatan, biaya instalasi, biaya engineering, biaya

pelatihan biaya pembelian tanah dan biaya lain yang

dikeluarkan pada awal investasi dilakukan.

2.10.7.2 Estimasi biaya operasi

Terdapat tiga macam biaya operasi. Pertama, biaya langsung,

yaitu segala biaya yang mempunyai keterkaitan langsung

dengan proses produksi mencakup biaya bahan langsung dan

biaya tenaga kerja langsung. Kedua, biaya tidak langsung,

yaitu biaya yang tidak terkait langsung dengan proses produks

Biaya ini mencakup biaya bahan tidak langsung, biaya tenaga

kerja tak langsung dan berbagai biaya tak langsung lainnya.

31  

Gambar : 1 Hirarki untuk Penilaian Kelayakan Proyek Investasi.

Ketiga, biaya komersil, biaya komersil adalah biaya yang

mencakup biaya pemasaran dan biaya administrasi.

2.10.7.3 Estimasi pendapatan 

Biaya pendapatan dapat diestimasi dengan menggunakan

proyeksi pendapatan yang akan diperoleh per tahun. Estimasi

Investasi yang bermanfaat bagi daerah

Aspek Pemasara

n

Aspek Finansial

Aspek Teknis & Operasi

Aspek SDM

Aspek Hukum

Aspek Ekonomi &

Sosial

Aspek Dampak Lingk.

• SWOT • Analysis • Segmenti

ng • Targeting • Positionin

g

• Estimasi biaya : investasi, awal, operasi, pendapatan

• Evaluasi terhadap arus kas dengan indicator : − NPV − IRR − Paybac

k − Period − Growin

g value

• Manajemen kualitas

• Desain produk

• Desain proses

• Pemilihan lokasi

• Desain tata letak

• Supply chain

• Persediaan • Penjadwala

n • Pemelihara

an

• Struktur organisasi

• Perencanaan tenaga kerja

• Kesehatan & keselamatan kerja

• Pelatihan & pengembangan

• Badan Hukum Perusahaan

• Jaminan Kepastian Hukum

• Manfaat ekonomi : − Consu

mer surplus

− Producer surplus

• Manfaat social : − SCBA

(Social Cost and Benefit Analysis)

• Dampak terhadap biofisik dan social ekonomi budaya masyarakat, berdasarkan jumlah, luas, lama dan intensitas

• Evaluasi resiko (berdasarkan biaya)

1 2 3 4 5 6 7

Proyek Investasi Sektor

Pertanian/

Perkebun

Proyek Investasi Sektor

Perdagangan dan Industri

Proyek Investasi Sektor

Pertambangan

Proyek Investasi Sektor

Pendidikan

Proyek Investasi Sektor

Kebudayaan &

Pariwisat

Proyek Investasi Sektor

Transportasi

Level I : Goal

Level II : Kriteria

Level III : Sub

Kriteria

Level IV : Alternatif

32  

per tahun dilakukan untuk mempermudah perhitungan

sehingga estimasi yang dilakukan cenderung lebih tepat. Perlu

dicatat bahwa estimasi pendapatan ini dilakukan berdasarkan

cash floe yaitu aliran kas yang akan dihasilkan oleh suatu

proyek.

Dasar evaluasi adalah menggunakan cash flow dan

bukanmenggunakan pendapatan. Hal ini dilakukan karena

perhitungan dividen maupun reinvestasi yang akan dilakukan

adalah menggunakan kas dan bukan menggunakan

pendapatan.

Terdapat dua indicator financial umum digunakan untuk menilai sehat

atau tidaknya suatu proyek secara financial. Indikator-indikator ini

juga biasa digunakan dalam perhitungan analisis benefit cost (atau

analisis benefit cost ratio). Indikator-indikator tersebut antara lain :

2.10.7.4 Internal Rate of Return (IRR) 

IRR (Tingkat Pengembalian Internal) didefinisikan sebagai

tingkat pengembalian investasi yang dihasilkan suatu proyek

yang diukur dengan membandingkan cash flow yang

dihasilkan proyek dengan investasi yang dikeluarkan untuk

proyek tersebut. Untuk dapat digunakan sebagai analisis

pembanding dalam keputusan investasi maka nilai IRR harus

dibandingkan dengan nilai perhitungan Minimal Attractive

33  

Rate of Return (MARR), menurut Kadariah, 1999 IRR dapat

dirumuskan sebagai berikut : 

 

′′

′ ′′′′ ′  

Dimana : 

NPV′ = NPV yang masih positif 

NPV″ = NPV yang negative 

i′ = discount rate yang masih memberikan NPV positif 

i″ = discount rate yang memberikan NPV negatif 

Kriterianya adalah : 

Jika IRR � tingkat suku bunga berlaku, maka proyek

dinyatakan layak 

Jika IRR � Tingkat suku bunga berlaku, maka proyek

dinyatakan tidak layak 

2.10.7.5 Net Present Value (NPV)  NPV didefinisikan sebagai nilai dari proyek yang

bersangkutan yang diperoleh berdasarkan selisih antara cash

flow yang dihasilkan terhadap investasi yang dikeluarkan.

NPV yang dianggap layak adalah NPV yangbernilai positif.

34  

NPV bernilai positif mengindikasikan cash flow yang

dihasilkan melebihi jumlah yang diinvestasikan. Perhitungan

NPV dapat diketahui sebagai berikut.

²

. atau

Di mana :

B1 = cash flow tahun 1 dikurangi investasi pada tahun 1

(b1 – C1)

B2 = cash flow tahun 2 dikurangi investasi pada tahun 2

(b2 – C2)

Bt = (bt – Ct)

r = discount rate (tingkat diskonto)

Dalam melakukan analisis baik dengan menggunakan IRR maupun

NPV, terdapat dua faktor yang perlu diperhatikan, yaitu periode

evaluasi dan konsep nilai uang terhadap waktu (time value of money).

Dalam periode evaluasi, periode yang dipergunakan untuk melakukan

evaluasi secara financial diestimasikan berdasarkan faktor tertentu,

misalnya usia kepemilikan (ownership life). Sementara itu, dalam

konsep time value of money, uang didefinisikan mempunyai nilai

35  

terhadap waktu dan besaran nilai tersebut sangat tergantung pada saat

kapan uang tersebut diterima. Konsep ini mengandung implikasi

bahwa nilai uang sekarang tidak sama dengan niali uang yang sama

pada masa lalu maupun masa yang akan datang.

Suatu proyek yang dapat dikatakan layak secara teknis dan operasi

harus memperhitungkan kelayakan dari beberapa aspek operasional.

Menurut Heizer.J dan Render, terdapat enam aspek yang merupakan

aspek operasional suatu proyek. Keenam aspek operasional tersebut

antara lain adalah perencanaan produk, perencanaan kapasitas,

perencanaan proses dan fasilitas produksi, perencanaan lokasi,

perencanaan persediaan, dan perencanaan kualitas. Dalam perencanaan

lokasi, pemilihan lokasi ditentukan tiga faktor antara lain adalah aspek

sumber faktor produksi (akses terhadap sumber faktor produksi berupa

bahan baku, sumber daya manusia, tanah, modal dan infrastruktur),

aspek produk dan aspek lingkungan.

Terkait dengan analisis kelayakan suatu proyek dalam sektor publik,

selain menekankan pada analisis aspek keuangan atau financial,

analisis BCR juga menekankan pada analisis ekonomi dan social serta

lingkungan. Hal ini disebabkan penerapan BCR dalam pengembangan

ekonomi wilayah (sektor publik) tidak dapat lepas dari berbagai

pertimbangan dengan memasukkan berbagai variabel kualitatif selain

variabel kuantitatif.

36  

Salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan sektor publik

adalah proporsi kontribusi sector tersebut dalam masyarakat. Aspek

social yang berkaitan dengan penerapan BCR dalam sector publik ini

harus mempertimbangkan criteria Social Cost and Benefit Analysis

(SCBA). Analisis ini memperhatikan eksternalitas, yaitu dampak

eksternal yang ditimbulkan baik yang menguntungkan atau merugikan

bagi perekonomian daerah sekitar proyek , distribusi penghasilan

masyarakat, peningkatan saving yang diharapkan untuk meningkatkan

investasi, maupun pertimbangan manfaat pada masyarakat.

Aspek social ekonomi penting dilakukan agar pada masa depan suatu

proyek investasi tidak membebani daerah tersebut. Analisis ekonomi

ini, menurut Suad Hasan dan Suwarsono, harus dilakukan mengingat

adanya ketidaksempurnaan pasar, adanya pajak dan subsidi, dan

berlakunya konsep consumers surplus (berkaitan erat dengan konsep

consumers willingness to pay yang berguan untuk menghitung harga

yang relevan dengan kemampuan konsumen) dan producers surplus

(berkaitan erat dengan konsep producers willingness to invest yang

berguna untuk menghitung biaya yang akan diinvestasikan).

Pada hakikatnya kegiatan pembangunan adalah upaya peningkatan

taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang

dimilikinya. Namun, dampak negative sering kali timbul dan

37  

memberikan akibat hal-hal yang tidak diinginkan dimana kegiatan itu

dilaksanakan, baik terhadap lingkungan social, ekonomi dan budaya.

Pada aspek lingkungan, analisis dampak lingkungan mencakup jumlah

manusia yang terkena dampak, luas wilayah penyebaran dampak,

lamanya dampak berlangsung dan intensitas dampak. Kelayakan

proyek sangat ditentukan oleh seberapa besar dampak yang

ditimbulkan dapat diminimalkan sampai dengan batas toleransinya.

Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan upaya ini harus

diperhitungkan dalam evaluasi risiko proyek investasi.