BAB II

KAJIAN TEORETIS

2.1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

2.1.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah suatu istilah yang menunjukkan adanya suatu bentuk

aktivitas untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas yang bermakna untuk

membangun atau melaksanakan sesuatu secara baik. Wikipedia (2010:1)

mendefinisikan pemberdayaan adalah proses berinisiatif untuk memulai proses

kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.

Dalam konteks

pemerintah pemberdayaan diartikan sebagai proses pembangunan di mana

pemerintah berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki

situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan pemerintah hanya bisa terjadi apabila

anggotanya ikut berpartisipasi

Istilah pemberdayaan dalam pembangunan selalu dihubungkan dengan konsep

mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya pemberdayaan

diletakan pada kekuatan tingkat individu dan sosial.

Berangkat dari pemahaman di atas dalam pemberdayaan mengakui

pentinganya teori rumah tangga sebagai sumber utama pemberdayaan. Rumah tangga

di sini dapat diartikan sebagai sekelompok penduduk yang hidup dibawah satu atap,

makan dari panti yang sama, dan bersama-sama terlibat dalam proses pembuatan

5

keputusan sehari-hari. Pada dasarnya rumah tangga merupakan suatu unit yang

proaktif dan produktif.

Dalam teori rumah tangga terdapat tiga macam kegiatan yaitu sosial, politik

dan psikologis. Kekuatan sosial menyangkut akses terhadap dasar-dasar produksi

tertentu suatu rumah tangga misalnya informasi, pengetahuan, dan keterampilan

partisipasi dalam organisasi sosial dan sumber-sumber keuangan. Peningkatan

kekuatan dapat dimengerti sebagai suatu peningkatan akses rumah tangga terhadap

dasar-dasar kekayaan mereka. Kekuatan politik meliputi akses setiap anggota

keluarga terhadap proses pembuatan keputusan terutama keputusan yang

mempengaruhi masa depan mereka sendiri.

Kekuatan politik bukan hanya kekuatan untuk memberikan suara tetapi juga

merupakan kekuatan untuk menjadi vocal dan bertindak secara kolektif. Pengaruh

politik yang efektif akan tampak tidak hanya pada waktu suara-suara individu

meninggi sebagai pengaruh dari partisipasi individu terhadap basis lokal maupun

personal melainkan juga pada saat suara tersebut didengungkan bersama-sama

dengan suara asosiasi-asosiasi politik yang lebih luas, misalnya gerakan sosial dan

kelompok pekerja atau buruh.

Sedangkan kekuatan psikologis digambarkan sebagai rasa potensi individu

yang menunjukkan perilaku percaya diri. Pemberdayaan psikologis sering kali

nampak sebagai suatu keberhasilan dalam domain sosial politik. Rasa potensi pribadi

yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh dan kursif terhadap perjuangan

rumah tangga yang secara terus menerus berusaha untuk meningkatkan kekuatan

sosial politiknya.

Dengan demikian tiga kekuatan dalam teori rumah tangga, akselerasi

pemberdayaan bersifat individual sekaligus kolektif yang selalu menghormati

kebhinekaan, kehasan local, dekonsentrasi kekuatan dan peningkatan kemandirian

masyarakat. Bookman dan Morgen mengemukakan bahwa dalam pemberdayaan

mengacu pada usaha menumbuhkan keinginan seseorang untuk mengaktualisasikan

diri, melakukan mobilitas ke atas, serta memberikan pengalaman psikologis yang

membuat seseorang merasa berdaya. Keinginan untuk mengubah keadaan yang

datang dari dalam diri tersebut dapat muncul jika seseorang merasa berada dalam

situasi tertekan dan kemudian menyadari atau mengetahui sumber tekanan tersebut.

Pentingnya dorongan yang berasal dari dalam melebihi seseorang bagi perbaikan diri

dan lingkungan dikemukanan oleh McClelland melalui teori N ach atau need for

achievement.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang

merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru

pembangunan, yakni yang bersifat “people–centered, participatory, empowering, and

sustainable “. Konsep ini lebih luas dari hanya memenuhi kebutuhan dasar (basic

need) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah kemiskinan lebih lanjut (safety

net), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya

mencari alternative terhadap konsep konsep pembangunan dimasa lalu. Konsep ini

berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari “alternative

development“ yang menghendaki “inclusive democracy, appropriate economic

growth, gender equality and intergenerational equality. Pemberdayaan tidak

mempertentangkan pertumbuhan dengan pemerataan, keduanya tidak harus

diasumsikan sebagai “incompatible or antithetical”.

Memberdayakan orang berarti mendorong untuk menjadi lebih terlibat

dalamkeputusan dan aktivitas yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Pemberdayaan

merupakan perubahan yang terjadi pada falsafah manajemen yang dapat membantu

menciptakan suatu lingkungan dimana setiap individu dapat menggunakan

kemampuan dan energinya untukmeraih tujuan organisasi.

Anomymous (2010:1) mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya

menempatkan pekerja untuk bertanggungjawab atas apa yang mereka kerjakan.

Sehingga para manager belajar untuk berhentimengontrol, dan pekerja belajar

bagaimana bertanggung jawab atas pekerjaanya dan bisa membuat keputusan yang

tepat. Dengan demikian berarti memberi kesempatan bagi merekauntuk menunjukkan

bahwa mereka dapat memberikan gagasan baik dan mempunyai keterampilan

mewujudkan gagasannya menjadi realitas.

Anomymous (2010:1) mengemukakan bahwa pengertian lain pemberdayaan

adalah setiap proses yangmemberikan otonomi yang lebih besar kepada pekerja

melalui saling menukar informasi yangrelevan dan ketentuan tentang pengawasan

atas faktor-faktor yang mempengaruhi prestasikerja. Pemberdayaan merupakan

kontinum antara keadaan pekerja yang tidak mempunyaikekuatan untuk

mempertimbangkan bagaimana mengerjakan pekerja, sampai dengan keadaan dimana

pekerja memiliki kontrol sepenuhnya atas apa yang mereka kerjakan dan bagaimana

mengerjakannnya.

Wikipedia (2011:1) mengemukakan bahwa suatu usaha hanya berhasil dinilai

sebagai "pemberdayaan pemerintah" apabila kelompok komunitas atau anggotanya

tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subyek

Secara lugas Zunadi (2010:1) mengartikan pemberdayaan dalam konteks

masyarakat sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui

pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan

pengorganisasian masyarakat. Dari definisi tersebut terlihat ada 3 tujuan utama dalam

pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat,

mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat.

Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan tentunya banyak sekali

seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi,

kemampuan untuk mengelola kegiatan, kemampuan dalam pertanian dan masih

banyak lagi sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh

masyarakat.

Perilaku masyarakat yang perlu diubah tentunya perilaku yang merugikan

masyarakat atau yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Contoh

yang kita temui dimasyarakat seperti, anak tidak boleh sekolah, ibu hamil tidak boleh

makan telor, yang membicarakan rencana pembangunan desa hanya kaum laki-laki

saja, dan masih banyak lagi yang dapat kita temui dimasyarakat.

Pengorganisasian masyarakat dapat dijelaskan sebagai suatu upaya

masyarakat untuk saling mengatur dalam mengelola kegiatan atau program yang

mereka kembangkan. Disini masyarakat dapat membentuk panitia kerja, melakukan

pembagian tugas, saling mengawasi, merencanakan kegiatan, dan lain-lain. Lembaga-

lembaga adat yang sudah ada sebaiknya perlu dilibatkan karena lembaga inilah yang

sudah mapan, tinggal meningkatkan kemampuannya saja.

Berdasarkan uraian di atas jelas menunjukkan bahwa pemberdayaan adalah

suatu proses untuk menjadikan orang menjadi lebih berdaya atau lebih

berkemampuan untuk menyelesaikan masalahnyasendiri, dengan cara memberikan

kepercayaan dan kewenangan sehingga menumbuhkan rasatanggung jawab.

Memberdayakan orang dapat dilakukan dengan cara memindahkannya dari posisi

yang biasanya hanya melakukan apa yang disuruh, menjadi posisi lain

yangmemberikan kesempatan untuk lebih bertanggung jawab. Pemberdayaan dapat

diawali dengan hanya sekedar memberikan dorongan kepada orang agar mau

memainkan peran lebih aktif dalam pekerjaannya, sampai pada melibatkan mereka

dalam mengambil keputusan atau tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan

tersebut.

2.1.2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi rakyat sudah sejak lama diusahakan. Namun hasilnya

masih belum memuaskan. Pemberdayaan ekonomi adalah terjemahan dari

empowerment, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari empower. Menurut

Webster (dalam Wagiyono, 2011:1) bahwa kata empower mengandung dua

pengertian, yaitu: (1) to give power atau authority to atau memberi kekuasaan,

mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) to give ability

to atau enable atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan.

Beberapa literatur menyebutkan, bahwa konsep pemberdayaan sudah lahir

sejak revolusi industri atau ada juga yang menyebut sejak lahirnya Eropa modern

pada abad 18 atau zaman renaissance, yaitu ketika orang mulai mempertanyakan

diterminisme keagamaan. Kalau pemberdayaan dipahami sebagai upaya untuk keluar

atau melawan diterminisme gereja serta monarki, maka pendapat bahwa gerakan

pembedayaan mulai muncul pada abad pertengahan barangkali benar.

Wagiyono. (2011:3) bahwa konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis

terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada

rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut:

a. Proses pemusatan kekuasan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor

produksi;

b. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan

masyarakat yang pengusaha pinggiran;

c. Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem

politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan

legitimasi; dan

d. Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara

sistematik akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat

berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu

masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan

situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses

pemberdayaan bagi yang dikuasai (empowerment of the powerless).

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa konsep pemberdayaan

ekonomi masyarakat mengarah pada upaya untuk mengembangkan kemampuan

masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas ekonomi yang terarah pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan adalah proses transformasi dengan upaya penggalian segenap

potensi yang ada menjadi lebih bermanfaat, maka diperlukan sebuah strategi atau

arah baru kebijaksanaan pembangunan yang memadukan pertumbuhan dan

pemerataan pembangunan terutama masyarakat miskin.

Strategi itu pada dasarnya mempunyai tiga arah yaitu :

a. Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat miskin (pro-poor).

b. Pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan

pembangunan di daerah yang mengembangkan peran serta masyarakat.

c. Modernisasi melalui penajaman dan pemantapan arah perubahan struktur sosial

ekonomi dan budaya yang bersumber pada peran masyarakat lokal

Strategi pemberdayaan masyarakat erat kaitannya dengan penciptaan

kesempatan kerja dan peluang berusaha yang memberikan pendapatan yang memadai

bagi masyarakat. Dengan pengertian ini setiap anggota masyarakat diharapkan

terlibat dalam proses pembangunan, mempunyai kemampuan sama, dan bertindak

rasional.

Sehingga proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi semakin

lemah oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Dalam ekonomi

rakyat terhadap usaha yang bersifat mandiri merupakan ciri khas dari usaha ekonomi

rakyat. Kegiatan ekonomi rakyat ini dilakukakan tanpa modal yang besar dan dengan

cara-cara swadaya.Dalam konteks permasalahan paling sederhana, ekonomi rakyat

adalah strategi “bertahan hidup” yang dikembangkan oleh penduduk miskin baik di

desa maupun di kota.

Kemakmuran seringkali dijadikan tolak ukur keberhasilan negara.Secara

konseptual, kemakmuran dapat berarti kemampuan individu, kelomok atau negara

untuk menyediakan pemukiman, nutrisi dan barang-barang material lanilla yang

dapat membuat masyarakat hidup dengan layak.Setiap orang bahkan negara sekalipun

dapat memiliki usuran kemakmuran yang berbeda-beda. Salah satunya hádala

memahami kemamuran sebagai sebuah gambaran dari kesehatan emocional dan

kehidpan spiritual masyarakat yang akhirnya akan membawa padakondisi

meningkatnya produktifitas masyarakat tersebut. Konsep kemakmuranpun tidak

terlepas dari kesejahteraan .

Memahami konsep kesejahteraan tidak hanya dilihat dari sisi absolut

(kesejahteraan ekonomi) semata. Bervariasinya konsep kesejahteraan di masyarakat

dapat berarti bahwa kesejahteraan memiliki pemahaman yang bersifat relatif. Konsep

kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari koalitas hidup masyarakat. Dimana koalitas

hidup masyarakat dapat dipengaruhi oleh kondisi social politik maupun ekonomi

masyarakat tersebut.

Salah satu isu yang perlu diperhatikan hádala konsep kesejahteraan.

Pengukuran konsep kesejahteraan setidaknya memiliki dua bentuk pengukuran, yaitu

objektif dan subjektif. Konsep kesejahteraan objektif atau kesejahteraan absolut

merupakan informasi yang berasalal dari daerah pengukuran koalitas hidup secara

objektif. Sementara itu, kesejahteraan subjektif atau kesejahteraan relatif merupakan

persepsi individu yang merupakan hasil dari respon mental maupun keadaan emosi

seseorang terhadap koalitas hidupmereka. Konsep kesejahteraan perlu dilihat dari dua

sisi karena pada dasarnya, peningkatan kesejahteraan objektif dan subjektif akan

meningkatkan level kemakmuran nasional.

Indikator kesejahteraan terkait erat dengan kemiskinan karena seseorang

digolongkan miskin atau tidak jira seberapa jauh indikaor-indikator kesejahteraan

tersebut telah dipenuhi.Indikator kesejahteraan dapat dilihat melalui dimensi moneter

yaitu pendapatan dan pengeluaran. Disamping itu melalui dimensimoneter,

kesejahteraan dapat dilihat melalui dimensi non moneter misalnya kesehatan,

pendidikan dan partisipasi sosial.

a. Dimensi Moneter

Ketika mengukur kesejahetaan melalui dimensi moneter, pendekatan

yang bisa dilakukan melalui pendapatan dan konsumsi sebagai indikator

kesejahteraan. Diantara pendekatan pendapatan dan konsumsi, konsumsi hádala

indikator yang lebih baik jira dibandingkan dengan pendapatan dengan beberapa

alasan sebagai berikut.

1) Konsumsi saat ini (curren consumption) lebih erat hubungannya dengan

kesejahteraan seseorang yaitu berhubungan dengan kemampuannya untuk

memenuhi kebutuhan minimumnya.

2) Pendapatan lebih sering berfluktuasi untuk beberapa mata pencaharian tertentu.

3) Konsumsi lebih mencerminkan kemampuan seseorang untuk memenuhi

kebutuhan minimumnya. Pengeluaran untuk konsumsi tidak hanya

mencerminkan barang dan jasa yang dapat diperoleh dengan pendapatannya,

tetapi juga kemampuannya untuk memperoleh kredit dan menabung pada saat

pendapatannya rendah dibawah rata- rata.

b. Dimensi Non Moneter

Kesejahteraan biasanya diukur melalu dimensi moneter, Namur

demikian kesejahteraan juga bisa diukur melalui dimensi non moneter.Hal ini

terjadi karena kesejahteraan tidak hanya mencukupi kebutuhan ekonomi, yaitu

sosial, budaya, dan politik misalnya desempatan dalam berpartisipasi dalam

kegiatan social kemasyarakatan, hak suara, tingkat melek huruf dan lain-lain.

1) Indikator nutrisi dan kesehatan

Status kesehatan anggota rumah tangga dapat dijadikan indikator

kesejahteraan.Selain kesehatan anggota rumah tangga, indikator kesehatan ini

dapat diproduksi melalui pusat-pusat kesehatan, akses terhadap kesehatan,

vaksinasi dan lain-lain. Indikator kesehatan ini juha berkaitan dengan kebutuhan

dasar yang telah dipenuhi oleh seseorang yang tidak hany meliputi kebutuhan

dasar lain yaitu kebutuhan terhadap rumah sehat, akses terhadap air bersih, dan

lain- lain.

2) Indikator pendidikan

Indikator pendidikan ini dapat diproduksi melalui tingkat melek huruf,

lamanya pendidikan yang ditempuh, pendidikan akhir anggota rumah tangga,

dan lain-lain.Pendidikan ini berkaitan denganhuman capital yang merupakan

nilai tambah bagi orang tersebut untuk terlibat aktif dalam perekonomian.

3) Indikator partisipasi sosial

Peran serta anggota keluarga dalam kegiatan kemasyarakatan

merupakan cerminan dari kesejahteraan rumah tangga dan merupakan

aktualisasi dalam masyarakat. Ada 9 (sembilan) komponen untuk mengukur

tingkat kesejahteraan yaitu: konsumsi bahan bakar, makanan dan Gizo,

pendidikan, kesempatan kerja dan kondisi pekerjaan, perumahan, sandang,

rekreasi, jaminan sosial dan kebabasan manusia.

2.2. Usaha Kerajinan Tungku

Usaha kerajinan tungku merupakan salah satu usaha kerajinan yang yang

menjadi industry rumahan yang memiliki prospek positif bagi peningkatan

kesejahteraan rakyat. Usaha kerajinan ini termasuk salah satu usaha kerajinan yang

selalu mendapat perhatian pemerintah sebagai upaya untuk memperkuat program

ekonomi kerakyatan. Hasfian (2009:1) mengemukakan bahwa usaha kerajinan tungku

adalah industry kecil yang memiliki prosepek yang cukup baik terutama dikalangan

masyarakat pedesaan sebagai upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan. Dalam

konteks ini melalui usaha kerajinan tungku diharapkan masyarakat akan memiliki

penghasilan sehingga dapat menekan masalah kemiskinan.

Kemiskinan mempunyai pengertian yang luas dan tidak mudah untuk

mengukurnya. Konsep kemiskinan yang didasarkan atas perkiraan kebutuhan dasar

minimum merupakan konsep yang mudah dipahami tetapi garis kemiskinan objektif

sulit dilaksanakan karena banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Tidak ada

garis kemiskinan yang berlaku pasti dan umum, hal itu dikarenakan garis kemiskinan

berbeda-beda disetiap tempat.

a. Kemiskinan Relatif

Seseorang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat

memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti tidak miskin.Hal ini

terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya,

walaupun pendapatannya sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum

tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya,

maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin.

Berdasarkan konsep kemiskinan relatif ini, garis kemiskinan akan

mengalami perubahan bila tingkat pendapatan masyarakat berubah.

Beberapa kriteria kemiskinan menurut BPS (2010) adalah sebagai berikut :

(1) Pangan : Makan sehari kurang dari 3x

(2) Sandang : Tidak memiliki pakaian yang berbeda untuk bepergian dan di

rumah(tidak ada pakaian pengganti).

(3) Papan : Tempat tinggal tidak permanen (sebagian besar bukan tembok dan tidak

ada listrik.

(4) Kesehatan : Tidak mampu berobat ke puskesmas / RSU

(5) Pendidikan : Tidak mampu menyekolahkan anaknya sampai pendidikan dasar

atas biaya sendiri.

(6) Orang terlantar di panti wreda dan yatim piatu.

Kepala Badan Pusat Statistik Rusman Heriawan mengatakan (2010) bahwa

kategori miskin adalah mereka dengan tingkat pengeluaran per kapita per bulan

sebesar Rp211.726 atau sekitar Rp7.000 per hari. BPS mencatat orang miskin dari

pengeluaran karena pada dasarnya perhitungan dilakukan untuk mengetahui

bagaimana pemenuhan terhadap kebutuhan dasar. BPS mengukur kemiskinan dengan

konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, karena kalau tidak memenuhi misal

nasi, maka dia akan mati.

Sedangkan menurut Sutari Imam Bernadib dalam Kurniawati (2002 : 17)

kebutuhan keluarga dibagi menjadi tujuh tingkatan :

(1) Kebutuhan pangan dan gizi

Makanan merupakan faktor penting untuk memelihara kesehatan

pertumbuhan tubuh karena betapapun kita kaya atau berkedudukan tinggi dan

berpangkat serta serba kecukupan tetapi apabila hidupnya sering sakit-sakitan

niscaya tidak akan bahagia.

(2) Kebutuhan Perumahan

Kebutuhan perumahan juga merupakan kebutuhan pokok manusia.

Bidang perumahan merupakan bidang yang ikut menentukan terwujudnya

keluarga karena adanya perumahan para anggota keluarga akan bisa menjalankan

fungsinya masing-masing sesuai dengan misi dan tugas yang harus diselesaikan.

Rumah merupakan kebutuhan pokok manusia, karena orang yang tidak memiliki

rumah biasanya hidupnya tidak tenang.

(3) Kebutuhan Sandang

Kebutuhan sandang merupakan hal yang perlu dipertimbangkan karena

masalah pakaian ialah masalah kemampuan, keserasian, kesesuaian, kewajaran.

(4) Kebutuhan Pelayanan Kesehatan

Setiap orang perlu jasmani dan rohani yang sehat, karena orang yang

jasmani dan rohaninya sehat dapat melakukan pekerjaan yang memberikan hasil

yang lebih daripada orang yang kurang sehat, untuk itu diperlukan pelayanan

kesehatan, misalnya orang tersebut perlu mendapatkan perawatan oleh

dokter.Jadi kebutuhan pelayanan kesehatan diperlukan setiap orang juga setiap

keluarga.

(5) Kebutuhan Memperoleh Pendidikan

Setiap manusia membutuhkan pendidikan baik formal maupun non

formal karena dengan pendidikan manusia akan memiliki wawasan dan pola

pikir yang luas dan maju. Oleh karena itu pendidikan makin terasa penting.

(6) Kebutuhan Pekerjaan

Setiap orang membutuhkan pekerjaan, karena dengan bekerja seseorang

akan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri maupun keluarganya. Dengan

terpenuhinya kebutuhan berarti taraf hidupnya akan lebih baik.

(7) Kebutuhan Olahraga dan Rekreasi

Dengan berolahraga dan rekreasi maka akan tercipta kesehatan jasmani dan

rohani. Sebab dalam badanyang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Dengan

olahraga dan rekreasi dapat dihindarkan dari ketegangan otak.

Mubyarto (dalam Wahyudi, 2010:1) mengemukakan bahwa kehidupan

pengrajin khususnya pengrajin tradisional di Indonesia tetap miskin. Bahkan bisa di

katakan pengrajin adalah kelompok masyarakat yang paling miskin dari pada petani

atau pengrajin. Jumlah pengrajin yang berada dalam garis kemiskinan ini, sangat

besar. Sebagai perbandingan menurut sensus penduduk tahun 2010 terdapat sekitar

1,6 juta orang penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya dengan menjadi

pengrajin (Data Kantor Statisika tahun 2010).

Kondisi di atas menunjukkan perlu upaya pemberdayaaan oleh pemerintah

agar potensi pengrajin dapat diberdayakan secara optimal. Dalam suatu organisasi

yang paling menentukan adalah kinerja sumberdaya manusia. Jika sumberdaya

manusianya memiliki motivasi tinggi, kreatif dan mampu mengembangkan inovasi,

maka kinerjanya akan menjadi semakin baik. Karenanya diperlukan adanya upaya

untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia. Dimasa yang lalu, untuk

meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dilakukan melalui pelatihan dan

pengembangan atau disebut dengan pembinaan sumberdaya manusia. Secara bertahap

cara itu mulai ditinggalkan, karena dinilai kurang mampumengembangkan inovasi

dan kreatifitas sumberdaya manusia.

Cara baru yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan sumberdaya

manusia sekarang lebih dikenal dengan pemberdayaan sumberdaya manusia, dengan

pendekatan partisipasif yang melibatkan semua pihak yang terkait dengan

perubahaan.

2.3. Faktor-Faktor Penghambat Pengrajin Tungku

Dharmawan (2011:5-6) mengemukakan bahwa ada beberapa faktor-faktor

penghambat pemberdayaan pengrajin tungku antara lain (1)

Kemampuan/pengetahuan pengrajin; (2) Motivasi, (3) bantuan dana; dan (4)

pemasaran.

1. Kemampuan/pengetahuan Karyawan

Karyawan dengan kemampuan teknis maupun operasional yang tinggi untuk

sebuah tugas akan meningkatkan motivasi kerjanya. Dalam hal kemampuan

karyawan, banyak yang bisa kita lihat bahwa seorang karyawan merasa termotivasi

dan memiliki kinerja yang baik, jika seorang karyawan memiliki pengetahuan yang

memadai terhadap bidang tugas dan tanggung jawabnya, kondisi fisik, adanya

dukungan faktor keluarga.

Sehingga menjadi kewajiban bagi manajemen untuk meningkatkan

pengetahuan karyawan. Dari berbagai sumber, diketahui bahwa pengetahuan itu

dapat diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, akses informasi maupun

pengalaman. Untuk itu berbagai upaya yang dapat ditempuh adalah, penerapan

program tugas belajar dalam rangka meningkatkan level pendidikan karyawan. Cara

yang digunakan dapat „paruh waktu‟ maupun penuh waktu.

Banyak perusahaan mencarikan program tugas belajar karyawanya dengan

program week-end, agar tidak mengganggu waktu kerjanya di perusahaan. Manfaat

lainnya bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam bangku

kuliahnya dapat langsung diaplikasikan dalam pekerjaannya. Atau sebaliknya, bahwa

persoalan-persoalan yang mereka jumpai dalam pekerjaan, dapat menjadi bahan

diskusi dalam kegiatan kuliah.

Terlepas dari apa jenis programnya, maupun sistem pembayaran pendidikanya,

menyediakan kesempatan bagi karyawan untuk meningkatkan pendidikannya

memberi jalan bagi peningkatan kinerjanya secara individual. Selain melalui

pendidikan formal, peningkatan pengetahuan dapat ditempuh melalui

penyelenggaraan pelatihan teknis bagi karyawan. Meningkatkan akses informasi

seputar topik pekerjaan karyawan dengan berbagai sarana dan teknologinya, serta

memberikan ruang gerak yang lebih luas dan kreatif yang memungkinkan karyawan

memperoleh pengalaman langsung dalam menjawab persoalan-persoalan pekerjaan

sehari-hari. Banyak kegiatan yang dapat memperkaya pengalaman karyawan, seperti

onward out-bond, diskusi mingguan, serta kegiatan-kegiatan rekreatif lainnya.

Kesemuanya itu dapat menjadi sumber dan meningkatkan pengetahuan. Yang pada

akhirnya nanti dapat meningkatkan motivasi kerja dan kinerja individual karyawan.

Tidak hanya itu, kemampuan karyawan dipengaruhi kondisi tubuh. Sehingga

berusaha mengerti aspek-aspek yang mempengaruhi kondisi tubuh karyawan

sangatlah penting. Kondisi tubuh dalam satu waktu dapat berbeda antar karyawan

tergantung pada beberapa hal, diantaranya: jenis kelamin laki-perempuan, umur tua-

muda, kondisi sehat-sakit, hamil-tidak hamil dan seterusnya.

Selain itu, bahwa karyawan dapat memiliki kemampuan yang baik jika ada

faktor dukungan keluarga dan tidak ada hambatan dalam faktor geografis. Dua hal

terakhir ini, hampir sering luput dari perhatian pimpinan. Selain persoalan tersebut

sangatlah ‟dalam‟ tetapi tidak banyak juga karyawan bersedia berbagi. Tetapi dua hal

inilah dari banyak penelitian maupun fakta di lapangan sangat besar pengaruhnya

bagi kemampuan karyawan dalam menyelesaikan tugas yang menjadi bagian

kinerjanya. Bagaimana tidak, jika seorang karyawan dengan tingkat pengetahuan

yang handal, dengan tingkat stamina yang prima dapat bekerja dengan baik, jika

masalah-masalah keluarganya yang ada di rumah, tidak terselesaikan dan terbawa

hingga ke kantor. Atau tiba-tiba dalam perjalanan menuju tempat kerja, terhalang

banjir atau halangan kerusakan mesin mobilnya. Pastilah terganggu pelaksanaan

tugas yang menjadi tanggungjawabnya.

2. Motivasi

Timbulnya motivasi dalam diri setiap orang pada dasarnya berhubungan dengan

tujuan masing-masing dalam melakukan kegiatan atau tindakan tertentu. Adanya

faktor tujuan menggerakkan setiap orang termotivasi untuk berbuat atau bertindak.

3. Bantuan Modal

Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat tuna daya adalah

permodalan. Lambannya akumulasi kapital di kalangan pengusaha mikro, kecil, dan

menengah, merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan

rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Faktor modal

juga menjadi salah satu sebab tidak munculnya usaha-usaha baru di luar sektor

ekstraktif. Oleh sebab itu tidak salah, kalau dalam pemberdayaan masyarakat di

bidang ekonomi, pemecahan dalam aspek modal ini penting dan memang harus

dilakukan.

Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak akan

memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat

dipasarkan, atau kalaupun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah. Oleh

sebab, itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang

ekonomi adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya

prasarana pemasaran dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan

mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan

petani dan pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah. Artinya,

dari sisi pemberdayaan ekonomi, maka proyek pembangunan prasarana pendukung

desa tertinggal, memang strategis.

3. Bantuan Pemasaran

Pengrajin tungku sering tidak memiliki tempat pemasaran yang ideal dalam

memasarkan hasil kerajinannya. Kondisi ini dapat dijadikan sebagai salah satu titik

tolak oleh pemerintah untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain yang dapat

membantu pengrajin untuk menjual kerajinan dengan harga yang wajar. Dengan cara

seperti ini maka pemerintah dipandang memiliki kontribusi yang cukup baik dalam

membantu pengrajin tungku dalam memasarkan ikan hasil peliharannya.

Uraian di atas merupakan manifestasi dari upaya pemberdayaan para

pengrajin tungku sehingga ekonomi mereka mengalami peningkatan sesuai dengan

yang diharapkan.

Banyak sudah program pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, salah

satunya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pada intinya program ini

dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:

(a) Kelembagaan. Bahwa untuk memperkuat posisi tawar masyarakat, mereka

haruslah terhimpun dalam suatu kelembagaan yang kokoh, sehingga segala

aspirasi dan tuntutan mereka dapat disalurkan secara baik. Kelembagaan ini juga

dapat menjadi penghubung (intermediate) antara pemerintah dan swasta. Selain

itu kelembagaan ini juga dapat menjadi suatu forum untuk menjamin terjadinya

perguliran dana produktif diantara kelompok lainnya.

(b) Pendampingan. Keberadaan pendamping memang dirasakan sangat dibutuhkan

dalam setiap program pemberdayaan. Masyarakat belum dapat berjalan sendiri

mungkin karena kekurangtauan, tingkat penguasaan ilmu pengetahuan yang

rendah, atau mungkin masih kuatnya tingkat ketergantungan mereka karena

belum pulihnya rasa percaya diri mereka akibat paradigma-paradigma

pembangunan masa lalu. Terlepas dari itu semua, peran pendamping sangatlah

vital terutama mendapingi masyarakat menjalankan aktivitas usahanya. Namun

yang terpenting dari pendampingan ini adalah menempatkan orang yang tepat

pada kelompok yang tepat pula.

(c) Dana Usaha Produktif Bergulir. Pada program PEM juga disediakan dana untuk

mengembangkan usaha-usaha produktif yang menjadi pilihan dari masyarakat itu

sendiri. Setelah kelompok pemanfaat dana tersebut berhasil, mereka harus

menyisihkan keuntungannya untuk digulirkan kepada kelompok masyarakat lain

yang membutuhkannya. Pengaturan pergulirannya akan disepakati di dalam

forum atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sendiri dengan fasilitasi

pemerintah setempat dan tenaga pendamping.