10

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI,

DAN MODEL PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian terhadap penelitian mutakhir

sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Dalam sub

adalah uraian dari lima tesis dan satu artikel jurnal, yang dianggap relevan,

terutama yang berhubungan dengan kajian pengelolaan ekowisata berbasis

pemberdayaan masyarakat. Hasil-hasil penelitian tersebut selanjutnya dijadikan

rujukan serta dipakai sebagai sumber kajian untuk menemukan konsep-konsep

yang terkait dengan penelitian ini.

Beberapa peneliti, seperti Suwanda (2012), Saskara (2012), Sudamaryasa

(2012), Sucipta (2010), Budiarti (2005), dan Sulistiyawati (2011) dalam jurnal

analisis pariwisata. Berikut adalah uraian kajian penelitian-penelitian sebelumnya

yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini:

Suwandana (2012) dalam penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Petani

Rumput Laut dalam Pengembangan Ekowisata di Desa Lembongan, Nusa Penida,

Kabupaten Klungkung”. Menganalisis bentuk dan peran pelaku pariwisata yang

terlibat dalam pengembangan ekowisata di Nusa Lembongan dengan mengkaji

permasalahan yang terjadi adalah peran petani yang termarginalkan sebagai petani

rumput laut akibat ketidakberdayaan dalam partisipasi aktif kegiatan ekowisata di

Nusa Lembongan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan petani

rumput laut memerlukan peran yang dibentuk melalui kemitraan agar memberikan

manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi lingkungan sekitar serta masyarakat.

11

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti lingkungan

dengan konsep ekowisata sebagai pariwisata berbasis masyarakat. Perbedaannya

terletak pada fokus permasalahan, lokasi dan objek penelitian. Dalam penelitian

ini permasalahan yang diformulasikan berupa penyebab terjadinya konflik dalam

pengelolaan ekowisata yang melatarbelakangi pemberdayaan masyarakat, bentuk-

bentuk konflik, dan implikasi konflik dalam pengelolaan.

Saskara (2012) dalam penelitian yang berjudul “Strategi Pengembangan

Daya Tarik Ekowisata Berbasis Kerakyatan di Desa Cau Belayu Kecamatan

Marga Kabupaten Tabanan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa daerah

tujuan wisata Desa Cau Belayu memiliki potensi wisata yang di dalamnnya

memenuhi empat komponen penting dalam industri pariwisata yaitu, atraksi,

aksesibilitas, fasilitas, dan kelembagaan yang cocok dikembangkan dengan teori

perencanaan, dan pembangunan pariwisata yang mengisyaratkan pentingnya

hubungan harmonis antara masyarakat setempat, sumber daya dan wisatawan

sebagai kunci keberhasilan pembangunan sesuai dengan tahapan ekowisata.

Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pendekatan

yang digunakan dengan pendekatan berbasis masyarakat dan persamaan penelitian

terletak pada persamaan objek penelitian tentang wisata alam yang berbasis

masyarakat dan objek penelitiannya sangat erat dengan lingkungan alam,

pengelolaan ekowisata yang memanfaatkan sumberdaya lokal seperti agrowisata.

Perbedaannya adalah pada lokasi penelitian, permasalahan yang dikaji, dan teori

yang digunakan yaitu pengembangan ekowisata serta teori pariwisata yang

berkelanjutan menjadi pembeda dalam penelitian ini.

12

Sudarmayasa (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Partisipasi

Masyarakat Krayan Induk dalam Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional

Klayan Mentarang Kalimantan Timur”. Penelitian ini menggunakan kajian tulisan

terdahulu serta konsep-konsep yang ada hubungannya dengan ekowisata yang

berbasis masyarakat, daya tarik wisata, partisipasi masyarakat, teori konflik, dan

teori partisipasi serta metode deskriptif kualitatif. Sumber daya manusia di taman

nasional cukup banyak yang bekerja di berbagai sektor seperti pertanian,

perkebunan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah terjadinya tarik ulur antara

komponen masyarakat dengan pihak pengelola atas manfaat Taman Nasional

Kayan Mentarang.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat

besar dalam mendukung keberadaan taman nasional dan berusaha mengenalkan

wilayahnya yang berada di kawasan taman nasional. Penelitian ini dapat dijadikan

acuan terkait dengan penggunaan teori yang sama yaitu teori konflik,

pemberdayaan masyarakat, dan kemiripan lokasi penelitian yang terkait dengan

ekowisata. Perbedaannya terletak pada fokus permasalahan, dan lokasi penelitian.

Sucipta (2010) telah melakukan penelitian dengan judul “Strategi

Pengelolaan Ekowisata Desa Belimbing Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan”

dari hasil penelitian Sucipta diperoleh strategi pengembangan Desa Belimbing

sebagai daya tarik ekowisata, yang dimulai dari penerapan prinsip dan kriteria

pengembangan ekowisata hasil lokakarya pelatihan ekowisata, dan strategi

pengembangan dengan menerapkan pendekatan teori 4A yang meliputi

pengembangan, produk, peningkatan keamanan, pengembangan sarana dan

13

prasarana pariwisata, melakukan promosi, strategi pembentukan badan pengelola,

strategi pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung pengembangan

objek ekowisata yang berkelanjutan.

Persamaan dalam penelitian tersebut adalah mengkaji pengelolaan

ekowisata dan sama-sama melakukan program pelatihan terhadap masyarakat di

sekitar kawasan. Perbedaannya terletak pada fokus permasalahan, lokasi, objek

penelitian dan teori yang digunakan untuk menganalisis masalah yang terjadi

akibat konflik sosial antara stakeholders.

Budiarti (2005) dalam tesisnya yang berjudul “Pengelolaan

Pengembangan Ekowisata di Kawasan Hutan Mangrove Benoa Bali”. Penelitian

ini mengkaji tentang keterlibatan serta manfaat yang diperoleh oleh masyarakat

lokal dengan adanya pengelolaan dan pengembangan di kawasan hutan mangrove,

Benoa yang merupakan bentuk pemanfaatan yang sesuai dengan konsep Taman

Hutan Raya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah peran stakeholders dalam

pengelolaan dan pengembangan ekowisata di kawasan hutan mangrove Benoa

masih belum optimal, dan belum terkoordinasi dengan baik.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran stakeholders dan

masyarakat lokal harus dilibatkan dalam pengelolaan dan pengembangan di

kawasan Hutan Mangrove supaya bermanfaat terutama manfaat ekonomi dan

manfaat sosial. Penelitian ini dapat dijadikan acuan dengan penggunaan teori yang

sama yaitu teori konflik, metode penelitian yang digunakan adalah metode

penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada permasalahan yang dikaji dan

lokasi penelitian. Penelitian ini dijadikan sebagai perbandingan dengan penelitian

14

sekarang yang berjudul “Konflik Pengelolaan Ekowisata Berbasis Pemberdayaan

Masyarakat di Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda, Bandung, Jawa Barat”.

Penelitian ini membandingkan dengan kebijakan yang berkaitan dengan

pengelolaan ekowisata, kondisi keamanan yang berpengaruh terhadap kunjungan

wisatawan, dan kurangnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan

ekowisata berbasis pemberdayaan masyarakat di Taman Hutan Raya.

Sulistiyawati (2011) dalam jurnal analisis pariwisata yang berjudul

“Pengembangan Ekowisata di Banjar Nyuh Kuning Desa Mas Ubud Gianyar Bali

dilihat dari Prinsip dan Kriteria Ekowisata di Bali”. Penelitian ini mengkaji

prinsip dan ekowisata mempunyai kepedulian, komitmen, dan tanggungjawab

terhadap konservasi serta warisan budaya seperti keseimbangan manfaat lahan,

penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, pelestarian keaneragaman hayati,

dan cagar budaya. Lebih lanjut dikatakan bahwa secara prinsip perlu menyediakan

pemahaman yang dapat memberikan peluang serta meningkatkan kecintaan

terhadap alam. Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti sama-sama

mengkaji tentang ekowisata. Perbedaannya terdapat pada objek dan lokasi

penelitian serta permasalahan yang akan dikaji lebih mendalam.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian tersebut

memiliki kesamaan dalam formulasi permasalahan dan objek penelitian namun

berbeda pada lokasi. Penelitian sebelumnya yang berjudul “Partisipasi Masyarakat

Krayan Induk dalam Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Klayan

Mentarang Kalimantan Timur” yang mendekati dengan penelitian ini dijadikan

acuan. Dalam penelitian ini terdapat konsep-konsep yang ada hubungannya

15

dengan ekowisata yang berbasis masyarakat, daya tarik wisata, pemberdayaan

masyarakat, teori konflik, dan penggunaan metode deskriptif kualitatif.

2.2 Konsep

Konsep dalam penelitian ini adalah definisi singkat dari kelompok atau

fenomena. Konsep dalam penelitian ini adalah pengertian dasar yang terkait

dengan topik penelitian secara langsung.

2.2.1 Potensi Wisata

Potensi wisata adalah modal yang dimiliki oleh suatu daerah atau aspek

wisata yang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dengan tidak

mengesampingkan aspek-aspek sosial budaya. Daya tarik itu sengaja ditonjolkan

dan mempunyai sifat atraksi wisata. Potensi wisata secara umum dapat dibagi

menjadi dua, yaitu: (Yoeti, 1990:158).

1. Site Attraction

Suatu tempat yang dijadikan objek wisata seperti tempat-tempat tertentu yang

menarik dan keadaan alam

2. Event Attraction

Suatu kejadian yang menarik untuk dijadikan kegiatan kepariwisataan, seperti

pameran, pesta kesenian, upacara keagamaan, konvensi, dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan dapat dipastikan bahwa

potensi wisata Taman Djuanda Bandung yang dibahas dalam penelitian ini adalah

potensi fisik seperti potensi alam, keadaan geografis, keadaan alam, dan sarana

prasarana yang dimiliki Taman Djuanda Bandung, Jawa Barat.

16

2.2.2 Konsep Ekowisata

Ekowisata adalah jenis pariwisata yang berwawasan lingkungan, melalui

aktivitas yang berkaitan dengan alam, wisatawan diajak melihat alam dari dekat,

menikmati keaslian alam dan lingkungannya sehingga membuat mereka tergugah

untuk mencintai alam, dan semuanya sering disebut back to nature. Damanik dan

Weber (2006:370), mengatakan bahwa ekowisata adalah salah satu bentuk

kegiatan wisata khusus. Bentuk kegiatan wisata yang khusus ini menjadikan

ekowisata sering diposisikan sebagai lawan dari wisata massal. Sebenarnya yang

lebih membedakannya dari wisata massal adalah karateristik produk dan pasar.

Perbedaan ini berimplikasi pada kebutuhan, perencanaan, dan pengelolaan yang

tipikal. Masyarakat ekowisata internasional mengartikan ekowisata sebagai

perjalanan wisata alam yang bertanggung jawab dengan cara mengkonservasi

lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (Damanik dan

Weber, 2006:37).

Boo (1992) membuat batasan ekowisata sebagai wisata alam yang

mendorong usaha pelestarian dan pembangunan berkelanjutan, memadukan

pelestarian dengan pembangunan ekonomi, dan membuka lapangan kerja baru

bagi penduduk setempat serta memberikan pendidikan lingkungan kepada

pengunjung. Dalam pelaksanaan kegiatan ekowisata, Low Choy dan Heillbronn

(1997:61) merumuskan lima faktor batasan yang mendasar dalam penentuan

prinsip utama ekowisata, yaitu:

17

1. Lingkungan

Ekowisata harus bertumpu pada lingkungan alam dan budaya yang relatif belum

tercemar atau terganggu.

2. Masyarakat

Ekowisata harus dapat memberikan manfaat ekologi, sosial dan ekonomi secara

langsung kepada masyarakat setempat.

3. Pendidikan dan Pengalaman

Ekowisata harus dapat meningkatkan pemahaman akan lingkungan alam dan

budaya yang terkait, sambil memperoleh pengalaman yang mengesankan.

4. Berkelanjutan

Ekowisata harus dapat memberikan sumbangan positif bagi keberlanjutan ekologi

dari lingkungan tempat kegiatan dan tidak merusak serta menurunkan mutu, baik

untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

5. Manajemen

Ekowisata harus dapat dikelola dengan cara yang dapat menjamin

keberlangsungan (daya hidup) lingkungan alam dan budaya yang terkait di daerah

tempat kegiatan ekowisata, sambil menerapkan cara mengelola yang baik untuk

menjamin kelangsungan hidup ekonominya.

Dengan demikian yang dimaksud dengan pengelolaan ekowisata dalam

penelitian ini adalah perjalanan yang bertanggung jawab dan berwawasan

lingkungan dengan aktivitas berjalan, melihat, menyaksikan keindahan alam serta

kehidupan sosial budaya masyarakat setempat, dan dalam pelaksanaan tersebut

melibatkan masyarakat lokal khususnya sebagai pemandu wisata dan pedagang di

18

sekitar kawasan sehingga masyarakat secara langsung merasakan manfaatnya

secara ekologi, ekonomi, dan sosial.

2.2.3 Konsep Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses pelaksanaan pencapaian tujuan tertentu yang

diselenggarakan dengan pengendalian. Mengelola, pengertiannya lebih dekat ke

arah mengendalikan atau menyelenggarakan. Pengelolaan pariwisata berbasis

masyarakat adalah industri kepariwisataan yang pelaku utamanya adalah

masyarakat itu sendiri dengan bermodalkan pada kesederhanaan dan keunikan

kehidupan keseharian dan adat budaya, di mana masyarakat akan mendapat nilai

tambah (additional value) dalam kehidupan ekonominya maupun sosial

(Soewamo dalam Tular 2005).

Tolok ukur pariwisata berbasis kerakyatan adalah terciptanya hubungan

yang harmonis antara masyarakat lokal, sumber daya alam, budaya, dan

wisatawan (Natori, 2001:11-22), dan kondisi ini dapat dilihat dari:

1. Adanya peningkatan antusiasme pembangunan masyarakat melalui pembentukan

suatu wadah organisasi untuk menunjang segala aspirasi masyarakat melalui

sistem kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat lokal.

2. Keberlanjutan lingkungan fisik yang ada di masyarakat, dengan melalui

konservasi, promosi, menciptakan tujuan hidup yang harmonis antara sumber

daya alam, dan sumber daya budaya.

3. Adanya keberlanjutan ekonomi melalui pemerataan dan keadilan dalam

menikmati hasil-hasil pembangunan.

19

4. Membangun sistem yang menguntungkan masyarakat seperti sistem informasi

yang dapat digunakan bersama-sama.

5. Menjaga kepuasan wisatawan melalui pelayanan yang baik, pengadaan informasi

yang efektif, efisien, tepat guna, serta mengutamakan kenyamanan bagi

wisatawan.

Pitana (2004) memberikan ciri-ciri pengelolaan pariwisata berbasis

kerakyatan, yaitu :

1. Small Scale (menggunakan prinsip keruangan yang kecil)

2. Locally Owned and Managed (mengupayakan kepemilikan masyarakat lokal

termasuk manajemennya).

3. Spatial Distribution (pembangunan pariwisata diharapkan dapat menjalankan

prinsip partisipasi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, baik pemerataan

antar golongan (vertical distribution) maupun daerah (spatial distribution).

4. Local Culture and Culture Heritage (kebudayaan masyarakat lokal dapat di

berdayakan atau dikembangkan juga terjadi revitalisasi budaya) adanya unsur

konservasi warisan budaya.

5. Specificity/Locality (lebih bersifat spesifik dan kelokalan, memunculkan istilah

local genious, kemampuan masyarakat lokal dalam menyediakan jasa atau

kebutuhan untuk wisatawan, misalnya berupa munculnya kreativitas dalam seni

ukir, life style, dan sebagainya). Wisatawan memperoleh sesuatu yang berbeda

dan sangat dinikmati.

20

6. Quality Experience (adanya pengalaman yang berkualitas yang dimiliki oleh

wisatawan karena produk yang ditawarkan bersifat khusus misalnya menikmati

kehidupan masyarakat desa).

7. Authenticity (mencerminkan keaslian yang sangat dicari wisatawan, misalnya seni

dan budaya masyarakat termasuk gaya hidupnya).

8. Special Niche-Market (menjadi pasar yang potensial bagi mass tourism)

kecenderungan wisatawan mancanegara yang beralih dari mass tourism ke

alternative tourism.

9. Participatory Approach (keterlibatan masyarakat lokal menjadi tujuan

pembangunan dalam community based tourism development, baik dalam

perencanaan, maupun implementasinya.

Dengan demikian segala potensi daerah dan SDM masyarakat lokal turut tergali

dan berkembang.

Dapat disimpulkan bahwa, pengelolaan ekowisata berbasis pemberdayaan

masyarakat pada penelitian ini adalah dengan upaya pengelolaan potensi di

Taman Djuanda yaitu oleh masyarakat lokal terhadap seluruh aspek potensi alam

yang tujuannya supaya tidak terjadi konflik antara pengelola dengan masyarakat

sekitar kawasan, serta dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di Taman

Djuanda Bandung, Jawa Barat.

2.2.4 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat (komunitas setempat) yang berada di destinasi

melalui kegiatan usaha kepariwisataan yang merupakan salah satu model

pembangunan yang sedang mendapatkan banyak perhatian dari berbagai kalangan

21

dan akan menjadi agenda penting dalam proses pembangunan kepariwisataan ke

depan. Pemberdayaan masyarakat menurut beberapa ahli seperti Adimihardja

(1999) telah dimengerti sebagai suatu proses yang tidak saja mengembangkan

potensi ekonomi masyarakat yang sedang tidak berdaya, namun juga harus

berupaya meningkatkan harkat dan martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya,

serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Bambang (2013:216)

menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu

proses untuk memotivasi masyarakat yang sedang tidak berdaya agar memiliki

kemampuan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.

Berdasarkan pengertian di atas, pemberdayaan merupakan upaya yang

dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat supaya memiliki

kemampuan untuk mangaktualisasi diri sehingga mampu menolong diri sendiri

dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh sebab itu pengelolaan

pariwisata yang berbasis masyarakat mampu memberdayakan masyarakatnya

berbaur dengan kegiatan pariwisata sehingga sumber daya alam, budaya, industri,

kearifan lokal, dan sumber daya lokal yang dimiliki oleh masyarakat lokal yang

dapat dijadikan sebagai objek dan daya tarik wisata pariwisata tetap terjaga

kelestariannya dan masyarakat lokal mendapatkan keuntungan ekonomi yang

digunakan untuk kesejahteraan hidup masyarakat sekitar kawasan wisata dan tetap

menjaga kelestarian sumber daya alam dan sumber daya manusianya.

Tjokrowinoto (2001:29) menyatakan bahwa pemberdayaan identik dengan

melakukan pengembangan sumberdaya manusia yang tidak hanya membentuk

manusia profesional dan terampil sesuai dengan kebutuhan sistem untuk dapat

22

memberikan kontribusinya di dalam proses pembangunan, tetapi menekankan

pentingnya kemampuan manusia untuk mengaktualisasi potensinya sebagai

manusia. Dalam beberapa kajian mengenai pembangunan komunitas,

pemberdayaan masyarakat sering dimaknai sebagai upaya untuk memberikan

kekuasaan agar suara masyarakat didengar guna memberikan kontribusi kepada

perencanaan dan keputusan yang mempengaruhi komunitasnya. Memberikan

orang lain pada hakikatnya merupakan perubahan seluruh budaya, sehingga

pemberdayaan tidak akan berjalan jika dilakukan perubahan seluruh budaya

organisasi secara mendasar.

Perubahan budaya sangat diperlukan untuk mampu mendukung upaya

sikap dan praktik bagi pemberdayaan yang lebih efektif (Sumaryadi, 2005:105).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat dipahami bahwa pemberdayaan

masyarakat adalah upaya untuk membangun, meningkatkan dan memulihkan

kemampuan suatu komunitas untuk menjadi lebih baik dan bertindak sesuai

dengan hak, harkat, dan martabatnya.

Sumaryadi (2005:94-96) mengemukakan lima prinsip dasar dari konsep

pemberdayaan masyarakat, pertama pemberdayaan masyarakat memerlukan

break-even dalam setiap kegiatan yang dikelolanya, meskipun orientasinya

berbeda dari organisasi bisnis, dimana dalam pemberdayaan masyarakat

keuntungan yang diperoleh didistribusikan kembali dalam bentuk program atau

kegiatan pembangunan lainnya, kedua, pemberdayaan masyarakat selalu

melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan

yang dilakukan, ketiga, kegiatan pelatihan merupakan unsur yang tidak bisa

23

dipisahkan dari usaha pembangunan fisik dalam melaksanakan program

pemberdayaan masyarakat, keempat, implementasi usaha pemberdayaan harus

dapat memaksimalkan sumber daya, khususnya dalam hal pembiayaan baik yang

berasal dari pemerintah, swasta maupun sumber-sumber lainnya, dan kelima,

kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dapat berfungsi sebagai pendukung

antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro dengan kepentingan

masyarakat yang bersifat mikro.

Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat menurut Natori (2001:3)

didefinisikan sebagai aktivitas masyarakat lokal untuk mendorong pertukaran dan

menciptakan sebuah masyarakat yang menghormati dan menghargai alam,

budaya, sejarah, industri, bakat-bakat masyarakat, dan sumber daya lokal. Dari

definisi tersebut secara jelas penekanan aktivitas pengelolaan sumber daya

dimulai dari masyarakat setempat, baik dalam hal identifikasi kebutuhan, analisis

kemampuan, termasuk pengawasan terhadap sumber daya lokal (local genius)

yang ada.

Konsep pembangunan komunitas berwawasan masyarakat diartikan

sebagai konsep yang menekankan pada ekonomi masyarakat dan pemberdayaan

masyarakat. Konsep alternatif ini digunakan sebagai reaksi atas kegagalan model

modernisasi yang diterapkan selama ini di negara-negara berkembang. Konsep

pengambilan kebijakan top down dianggap telah melupakan konsep dasar

pembangunan itu sendiri sehingga masyarakat bukannya semakin memperoleh

peningkatan kualitas hidup tetapi semakin dirugikan dan cenderung

termarginalkan di lingkungan miliknya sendiri.

24

Keterlibatan masyarakat setempat dalam setiap tahap pengembangan dan

pengelolaan kepariwisataan di suatu kawasan objek wisata merupakan syarat

utama dalam konsep pembangunan berbasis masyarakat. Kunci utama dalam

pembangunan yaitu adanya keseimbangan dan keharmonisan antara lingkungan

hidup dan sumber daya, serta kepuasan wisatawan yang diciptakan oleh kemauan

masyarakat, sehingga ketiga faktor tersebut menjadi prioritas untuk keberlanjutan

sistem sosial, budaya, lingkungan, dan ekonomi.

2.3 Landasan Teori

Dalam penelitian “Konflik Pengelolaan Ekowisata Berbasis Pemberdayaan

Masyarakat di Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda, Bandung, Jawa Barat“, ada

beberapa teori yang digunakan untuk menganalisis yang diuraikan sebagai

berikut:

2.3.1 Teori Konflik

Pitana dan Gayatri (2005:20) dalam buku Sosiologi Pariwisata

menyatakan bahwa teori konflik adalah dominasi dan sub ordinasi yang menjadi

pokok bahasan penting, karena mengandung arti bahwa aturan, norma, dan nilai

yang harus dianut oleh masyarakat sesungguhnya merupakan nilai, norma atau

aturan dari kelompok dominan yang memaksakannya kepada kelompok sub

ordinat. Dengan pemaksaan nilai dan aturan tersebut, kelompok dominan

mempertahankan struktur sosial yang menguntungkan kelompoknya. Teori

konflik ini menolak anggapan bahwa masyarakat ada dalam situasi stabil dan

tidak berubah. Sebaliknya masyarakat selalu dilihat dalam situasi kondisi yang

tidak seimbang atau tidak stabil dan keadilan atau keseimbangan dapat dicapai

25

dengan penggunaan kekuatan revolusi terhadap kelompok-kelompok yang

memegang kuasa.

Ada 3 asumsi dasar yang menjadi acuan teori-teori konflik, yaitu:

1. Setiap orang mempunyai kepentingan (interest) yang sering berbeda bahkan

bertentangan dengan orang atau kelompok lain di dalam suatu masyarakat.

2. Sekelompok orang mempunyai kekuatan yang lebih dibandingkan kelompok-

kelompok lainnya.

3. Interest dan penggunaan kekuatan untuk mencapai interest tersebut dilegitimasi

dengan sistem ide dan nilai-nilai yang disebut ideologi.

Nasdian (2004) menyatakan bahwa konflik adalah benturan yang terjadi

antara dua pihak atau lebih, yang disebabkan oleh adanya perbedaan nilai, status,

kekuasaan dan kelangkaan sumber daya. Konflik dan kehidupan warga komunitas

sangatlah sulit untuk dipisahkan dan keduanya berada bersama-sama karena

perbedaan nilai, status, kekuasaan, dan keterbatasan sumberdaya itu memang

selalu terjadi. Konflik akan selalu dijumpai dalam kehidupan manusia, warga

komunitas, dan masyarakat sebab untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia

atau warga komunitas melakukan berbagai usaha yang dalam pelaksanaannya

selalu dihadapkan pada sejumlah hak dan kewajiban.

Konflik dapat timbul di antara individu satu dengan yang lain (antar-

individu) dan antar-kelompok individu. Konflik antar-individu meliputi: (1) antara

individu dengan individu lain dari kelompok yang berbeda, misalnya seorang

warga suku dengan seorang warga suku yang lain; dan (2) antara individu-

individu dalam satu kelompok misalnya perebutan tanah antar anggota suku, yang

26

disebut pula konflik interhouse atau inter-generational. Sedangkan yang termasuk

ke dalam konflik antar-kelompok (intra group atau intrahouse) dapat berupa

konflik antar sub-sub kelompok yang otonom dalam satu kelompok, dan konflik

antar-kelompok besar yang otonom dalam komunitas atau masyarakat (Nasdian,

2004).

Fisher (2001: 6) membagi konflik ke dalam beberapa tipe, yaitu:

1. Tanpa konflik: Setiap kelompok atau masyarakat yang hidup damai. Jika

mereka ingin agar keadaan ini terus berlangsung, mereka harus hidup

bersemangat dan dinamis, memanfaatkan konflik perilaku dan tujuan, serta

mengelola konflik secara kreatif.

2. Konflik laten: Sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan sehingga

dapat ditangani secara efektif.

3. Konflik terbuka: Konflik yang berakar dalam dan sangat nyata, dan

memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai

efeknya.

4. Konflik di permukaan: Memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan

muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran yang dapat diatasi

dengan meningkatkan komunikasi.

Konflik adalah suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat

kreatif, konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Berbagai perbedaan

pendapat dan konflik biasanya diselesaikan tanpa kekerasan, dan sering

menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang

terlibat. Konflik dibagi menjadi beberapa aspek diantaranya adalah sosial,

27

ekonomi, dan kekuasaan, konflik timbul karena ketidakseimbangan antara

hubungan-hubungan itu kemudian menimbulkan masalah-masalah seperti

diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan, dan kejahatan. (Fisher,

2001:4).

Pada dasarnya manajemen konflik mengandung arti, bahwa konflik dapat

memainkan peranan dalam rangka upaya pencapaian sasaran-sasaran secara

efesien serta efektif (Winardi, 2014:270).

Adapun 3 hal pokok yang perlu ditekankan sehubungan dengan persoalan konflik,

yaitu:

1. Konflik berkaitan dengan perilaku terbuka (Over behavior)

Merupakan hasil sebuah proses, selisih paham atau ketidaksetujuan antara

individu-individu dan kelompok-kelompok dibiarkan memuncak, adalah penting

bahwa para manajer perlu melaksanakan intervensi mereka dalam proses tersebut

sebelum terjadinya konflik.

2. Konflik muncul karena dua macam persepsi, yakni :

Ketidaksesuaian tujuan yang dipersepsi dan peluang yang dipersepsi untuk

mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan pihak lain. Ketidaksesuaian tujuan

merupakan sebuah kondisi yang perlu, tetapi tidak cukup untuk konflik.

3. Perilaku yang dilakukan secara sadar (Deliberate behavior)

Konflik memerlukan perilaku yang dilakukan secara sadar atau tindakan-tindakan

secara aktif (active striving) oleh salah seorang parsipan untuk menghalangi

pencapaian tujuan atau partisipan lain (Rensis Likert, Jane Gibson Likert, 1976:7).

28

Albanese, (1978:425-426) menyatakan bahwa aneka macam aspek konflik ada

sejumlah proposisi umum tentang konflik, yaitu :

a. Konflik senantiasa muncul dalam sebuah konteks interdepedensi, yang merupakan

salah satu sumber konflik di dalam organisasi-organisasi. Interdepensi-

interdepensi merupakan suatu sumber konflik, mereka juga merupakan sumber

kerjasama di dalam organisasi-organisasi.

b. Kesamaan-kesamaan, merupakan proposisi kedua tentang konflik adalah sebagian

besar konflik timbul karena adanya kesamaan-kesamaan dalam tuntutan-tuntutan

para anggota organisasi. Semua organisasi dalam arti tertentu merupakan sebuah

perekonomian di mana sumber-sumber daya langkah perlu dialokasi. Kelangkaan

posisi kekuasaan secara relatif menyebabkan munculnya perilaku politikal. Jadi,

sebagian dari konflik di dalam organisasi-organisasi timbul karena kelangkaan

relatif sumber-sumber daya dan imbalan-imbalan yang tersedia untuk

didistribusikan kepada para anggota organisasi yang bersangkutan yang memiliki

kebutuhan yang sama.

c. Perbedaan-perbedaan, proposisi ketiga tentang konflik ini terjadi karena adanya

perbedaan dalam keinginan para anggota organisasi. Perbedaan pandangan para

manajer tentang nilai-nilai yang perlu dikembangan oleh organisasi yang

bersangkutan dan tujuan-tujuan organisasi tersebut, dapat menjadi sumber konflik

yang kemudian menjalar pada seluruh organisasi yang ada. Terutama pada

perbedaan-perbedaan dasar pada kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai para

anggotanya dalam kasus-kasus ekstrem dapat menimbulkan suasana perang, di

mana para pihak yang terlibat di dalamnya saling bertarung untuk memastikan

29

dominasi sistem nilai mereka. Perbedaan-perbedaan yang dimaksud ada dalam

nilai-nilai, kebutuhan-kebutuhan, tujuan-tujuan, gaya-gaya perilaku, cara-cara

bertindak, dan motivasi-motivasi merupakan penyebab-penyebab timbulnya

konflik.

Stoner dan Freeman (dalam Winardi 2014:262) menyatakan bahwa metode-

metode untuk mengurangi konflik adalah masing-masing kelompok yang

berkonflik diberi informasi yang menguntungkan tentang kelompok yang

berhadapan dengan mereka, kontak sosial yang menyenangkan antara kelompok-

kelompok diintensifkan dengan jalan makan bersama atau nonton bersama, dan

pemimpin-pemimpin kelompok diminta untuk bernegosiasi dan memberikan

informasi positif tentang kelompok yang berhadapan dengan keompok mereka.

Dapat disimpulkan bahwa konflik dianggap dapat meningkatkan kinerja

kelompok, dan disisi lain kebanyakan kelompok berusaha untuk

meminimalisasikan dan menyelesaikan konflik supaya tidak berlanjut. Oleh

karena itu, konflik sebaiknya dapat dijadikan sebagai suatu hal yang bermanfaat

guna mendorong peningkatan kinerja kerja organisasi-organisasi dalam hal ini

Balai pengelolaan Taman Djuanda dan masyarakat. Dengan kata lain,

permasalahan yang terjadi di Taman Djuanda harus segera ditangani supaya tidak

terjadi konflik secara berlanjut dan tidak merugikan kedua belah pihak, justru

konflik yang terjadi harus dijadikan motivasi dalam melakukan inovasi atau

perubahan di dalam kelompok dan organisasi dalam pengelolaan ekowisata di

Taman Djuanda demi menjaga kelestarian lingkungan dan keberlangsungan hidup

masyarakat setempat.

30

2.3.2 Teori Manajemen

Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian,

penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan

yang sudah ditetapkan, (Manulang, 2012:5). Manajemen yang baik dan efektif

menghasilkan keberhasilan dalam suatu organisasi. Keberhasilan suatu organisasi

tergantung dari manajemennya dan untuk memudahkan pencapaian tujuan, baik

tujuan organisasi maupun tujuan pribadi diperlukan fungsi dan proses manajemen

yang dibagi menjadi beberapa fungsi manajemen.

Menurut Flippo (2002:5) fungsi manajemen terdiri dari Perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan evaluasi. Tahap Perencanaan

berkaitan dengan penentuan mengenai program tenaga kerja, program kegiatan

akan dilaksanakan dan yang akan mendukung pencapaian tujuan dan penunjang

manajemen yang telah ditetapkan oleh Taman Djuanda. Tahap Pengorganisasian

yaitu organisasi yang dibentuk dengan merancang struktur hubungan yang

mengaitkan antara pekerjaan, karyawan, dan faktor-faktor fisik sehingga dapat

terjalin kerjasama satu dengan yang lainnya. Tahap Pengawasan adalah

pengarahan yang terdiri dari fungsi staffing dan leading. Fungsi staffing yaitu

menempatkan orang-orang dalam struktur organisasi, sedangkan fungsi leading

dilakukan pengarahan SDM supaya karyawan bekerja sesuai dengan tujuan yang

ditetapkan oleh perusahaan atau Taman Djuanda.

Pitana (2009:80) menekankan bahwa koordinasi merupakan fungsi utama

dan terpenting yang harus dipisahkan dan memerlukan pembahasan tersendiri.

Fungsi koordinasi merujuk kepada fungsi seorang menejer untuk menerjemahkan

31

sebuah informasi, seperti perencanaan dan pengawasan, dan mengaplikasikan

informasi tersebut secara sistematis ke dalam semua fungsi manajerial yang

diterjemahkan secara nyata dalam kegiatan pengarahan (directing), perencanaan

(planning), dan pengawasan (controlling).

Hasibuan (2006:18-19) mengemukakan bahwa tujuan manajemen dilihat

dari berbagai sudut pandang yaitu menurut tipenya:

a. Profit objectives bertujuan untuk mendapatkan laba bagi pemiliknya

b. Service objectives bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi

konseumen dengan mempertinggi nilai barang dan jasa yang ditawarkan

kepada konsumen.

c. Social objectives bertujuan meningkatkan nilai guna yang diciptakan oleh

perusahaan untuk kesejahteraan masyarakat.

d. Personal objectives bertujuan agar para karyawan secara individual,

economic, dan social psychologcal mendapat kepuasan di bidang

pekerjaannya dalam perusahaan.

Dapat disimpulkan bahwa manajemen dapat dilakukan dengan baik apabila

dalam hal ini adalah Taman Djuanda dapat menggerakkan, mengkordinir,

mengarahkan dan mengatur sesuai proses pemanfaatan sumber daya organisasi

serta sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan

yang direncanakan sesuai dengan perencanaan bersama kelompok masyarakat

sehingga terjalin kerjasama antara pengelola dengan masyarakat setempat dengan

tujuan menjaga lingkungan sekitar Taman Djuanda dari kerusakan dan

meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.

32

Teori manajemen dalam penelitian ini, dipergunakan untuk menganalisis

implikasi konflik dalam pengelolaan ekowisata berbasis pemberdayaan

masyarakat di Taman Djuanda Bandung sebagai rumusan masalah nomor tiga.

2.3.3 Teori Community Based Tourism

Bambang (2013:138) menyatakan bahwa Community Based Tourism

Development (CBT), adalah pembangunan kepariwisataan sebagai strategi

perencanaan pengembangan kepariwisataan yang berorientasi pada pemberdayaan

masyarakat yang mengedepankan peran dan partisipasi masyarakat setempat

sebagai subjek pembangunan.

Bambang (2013:139) menyatakan bahwa CBT pada hakekatnya

merupakan salah satu pendekatan dalam pembangunan pariwisata yang

menekankan pada masyarakat lokal, baik yang terlibat langsung dalam industri

pariwisata maupun tidak, dalam bentuk pemberian akses pada manajemen dan

sistem pembangunan kepariwisataan yang berujung pada pemberdayaan politis

melalui kehidupan yang lebih demokratis, termasuk dalam pembagian keuntungan

dari kegiatan kepariwisataan secara lebih adil bagi masyarakat lokal. Sedangkan

menurut Hudson dan Timothy (1999), CBT sebagai pemahaman yang berkaitan

dengan kepastian manfaat yang diperoleh oleh masyarakat dan adanya upaya

perencanaan pendampingan yang membela masyarakat lokal serta kelompok lain

yang memiliki ketertarikan ataupun minat kepada kepariwisataan setempat, dan

tata kelola kepariwisataan yang memberi ruang kontrol yang lebih besar untuk

mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat.

33

Secara prinsipial, CBT berkaitan erat dengan adanya kepastian partisipasi

aktif dari masyarakat setempat dalam pembangunan kepariwisataan yang ada.

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi yang

berkaitan dengan kontribusi keuntungan yang diterima oleh masyarakat dari

pembangunan pariwisata. Oleh karena itu pada dasarnya terdapat 3 (tiga) prinsip

pokok dalam strategi perencanaan pembangunan kepariwisataan yang berbasis

masyarakat, yaitu:

1. Mengikutsertakan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan.

2. Adanya kepastian masyarakat lokal menerima manfaat dari kegiatan

kepariwisataan.

3. Pendidikan kepariwisataan bagi masyarakat lokal

Masyarakat lokal yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan suatu destinasi

wisata, tidak dapat dipungkiri sebenarnya telah menjadi bagian dari sistem

ekologi kepariwisataan yang saling terkait. Oleh sebab itu dibutuhkan pengelolaan

yang baik sehingga pelestarian aspek sosial, ekonomi, dan budaya serta

lingkungan akan selalu menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan

pembangunan industri kepariwisataan tersebut.

Suatu program pembangunan dapat dikatakan sebagai proses

pemberdayaan bila mengandung elemen-elemen (1) pengembangan kapasitas

masyarakat untuk memenuhi felt-need (kebutuhan yang dirasakan) dan real-need

(kebutuhan nyata) masyarakat sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan; (2)

pengembangan kapasitas masyarakat untuk mempunyai akses yang lebih baik

terhadap berbagai sumberdaya; (3) pengembangan kapasitas masyarakat untuk

34

mengelola organisasi lokal (self-management);(4) pengembangan critical thinking

masyarakat, agar bisa berfikir lebih kritis terhadap diri dan lingkungannya; dan (5)

pengembangan kapasitas masyarakat untuk melakukan kontrol sosial terhadap

berbagai aspek kehidupannya (Kusumahadi, 2007).

Pemberdayaan bisa dilakukan dengan memfokuskan pada berbagai aspek

pembangunan. Ada empat dimensi yang sering dilakukan dalam pemberdayaan,

yaitu:

1. Economic empowerment (pemberdayaan ekonomi), dengan fokus perhatian

kepada akses terhadap modal dan sumber daya.

2. Social empowerment (pemberdayaan sosial) dengan fokus perhatian peningkatan

kontrol terhadap berbagai aspek kehidupam sosial masyarakat.

3. Cultural empowerment (pemberdayaan kebudayaan), proses pemberdayaan yang

menekankan pada pelestarian atau revitalisai nilai-nilai budaya lokal, khususnya

pada kelompok minoritas.

4. Political empowerment (pemberdayaan politik), yaitu pemberdayaan yang

menaruh perhatian utama pada hak-hak masyarakat lokal serta tindakan kolektif

(collective action)

Masyarakat berdaya adalah masyarakat yang mampu merencanakan dan

mengelola sumber daya lokal yang dimiliki, melalui collective action (tindakan

kolektif) dan networking sehingga pada akhirnya mereka mempunyai kemandirian

secara ekonomi, ekologi, dan sosial (Subejo dan Supriyanto, 2004). Dengan

memberdayakan, diharapkan masyarakat akan bisa menjadi pelaku utama dalam

35

pemanfaatan lingkungan strategis yang ada untuk mendapatkan manfaat secara

berkelanjutan.

2.4 Model Penelitian

Model penelitian merupakan abstraksi dan sintesis antara teori dan

permasalahan penelitian yang digambarkan dalam bentuk gambar (bagan, grafik,

dan lain-lain). Berikut model penelitian yang dijelaskan:

Taman Djuanda Bandung merupakan kawasan wisata alam yang terletak

di Bandung Utara yang memiliki banyak potensi wisata alam yang dimanfaatkan

untuk kepentingan ekonomi, dengan tidak mengesampingkan aspek sosial dan

budaya. Potensi yang dapat dikembangkan di kawasan tersebut merupakan

sumber daya alam yang diinvestasikan untuk pengelolaan ekowisata terhadap

pemberdayaan masyarakat yang meliputi: Monumen Ir. H. Djuanda, gua jepang

dan gua belanda, air terjun curug omas, air terjun curug lalay, air terjun curug

lalay, prasasti raja thailand, dan keragaman flora dan fauna. Semua potensi wisata

tersebut dalam pengelolaan ekowisata secara langsung dikelola oleh pengelola

yaitu Balai Pengelolaan Taman Djuanda Bandung yang melibatkan masyarakat di

sekitar kawasan. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam proses

pengelolaan ekowisata karena dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat

setempat.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat terdiri dari program-program seperti

sosialisai melalui pelatihan, pengelolaan ekowisata yang diselenggarakan dengan

cara mengumpulkan masyarakat sekitar kawasan. Harapan dari program tersebut

adalah masyarakat dapat berpartisipasi dalam menuntaskan program

36

pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan alam dan

memperbaiki kualitas sumber daya manusia serta peningkatan taraf hidup. Namun

pada kenyatanya masyarakat belum sepenuhnya mendapatkan apresiasi yang

positif dalam menjaga lingkungan, dengan segala potensi wisata yang ada.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kurang selarasnya hubungan antara

pengelola dengan masyarakat yang mengakibatkan konflik, karena masyarakat

merasa memiliki kawasan wisata Taman Djuanda yang menjadi sumber

pendapatan mereka, namun masyarakat belum memiliki kesadaran akan

pentingnya menjaga lingkungan khusunya lingkungan alam yang mempunyai

konsep ekowisata.

Berdasarkan fenomena tersebut, pemberdayaan masyarakat yang

diselenggarakan di Taman Djuanda perlu dikaji lebih lanjut. Oleh sebab itu,

penelitian ini memformulasikan tiga permasalahan pokok yaitu penyebab

terjadinya konflik, bentuk konflik yang terjadi dalam pengelolaan ekowisata

berbasis pemberdayaan masyarakat, implikasi konflik dalam pengelolaan

ekowisata berbasis masyarakat, dan solusi dalam mengatasi konflik yang terjadi.

Permasalahan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan beberapa teori yaitu

teori konflik untuk menjawab permasalahan pertama, teori manajemen dan teori

community based tourism (CBT) untuk menjawab permasalahan kedua dan ketiga.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi

seluruh komponen pariwisata (Stakeholders). Demi keberlangsungan pengelolaan

ekowisata yang berbasiskan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat dikelola

dengan baik dan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Taman Djuanda

37

Bandung. Untuk itu perlu adanya kerjasama yang berkelanjutan antara

stakeholders dengan industri pariwisata dalam upaya pengelolaan ekowisata dan

untuk mewujudkan pengelolaan ekowisata berbasis pemberdayaan masyarakat

yang nantinya hasil penelitian ini dapat direkomendasikan kepada Dinas

Kehutanan Provinsi Jawa Barat dan pengelola Taman Djuanda Bandung. Adapun

model penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.1.

38

Gambar 2.1

Model Penelitian

Keterangan :

: Hubungan satu arah

: Hubungan dua arah

Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda Bandung

Konflik Pengelolaan Ekowisata

Berbasis Masyarakat di Taman

Djuanda Bandung

Penyebab Terjadinya

Konflik dalam pengelolaan

ekowisata berbasis

pemberdayaan masyarakat

Implikasi konflik dalam

pengelolaan ekowisata

berbasis pemberdayaan

masyarakat

Pengelolaan Potensi Ekowisata Kurangnya kesadaran masyarakat

dalam menjaga lingkungan

Teori Konflik

Teori Community Based Tourism

Teori Manajemen

Pengelola Masyarakat

Solusi Konflik dalam

pengelolaan ekowisata

berbasis pemberdayaan

masyarakat