Embed Size (px)
Citation preview
BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Desentralisasi dan Teori Federalisme Fiskal
Secara umum, desentralisasi dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenang
dari pemerintah pusat ke level pemerintahan yang ada di bawahnya. Secara teoritis ada
beberapa tipe desentralisasi, yaitu desentralisasi politik, desentralisasi administratif,
dan desentralisasi fiskal (Osoro, 2003 dalam Khusaini, 2006).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004, tujuan dari desentralisasi fiskal di Indonesia adalah:
1) Kesinambungan fiskal (fiskal sustainability) dalam konteks ekonomi makro.
2) Mengoreksi vertical imbalance, yaitu mereduksi ketimpangan antara keuangan
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan dengan
memperbesar taxing power daerah.
3) Mengoreksi horizontal imbalance, yaitu memperkecil disparitas antar daerah
dengan mekanisme block grant/transfer dan memperbesar kewenangan daerah
untuk menerapkan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan,
potensi, dan sumber daya yang dimiliki.
4) Mengurangi tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat.
5) Meningkatkan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam rangka
peningkatan kinerja daerah.
6) Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
7) Memperbesar partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sektor
publik.
Teori federalisme fiskal merupakan teori yang menjelaskan tentang
bagaimana hubungan desentralisasi dengan perekonomian, pelayanan publik, dan
kesejahteraan masyarakat. Dalam berbagai kajian tentang federalisme fiskal (fiscal
federalism), terdapat dua perspektif teori yang menjelaskan dampak ekonomi dari
desentralisasi, yaitu teori tradisonal (first generation theories) dan new perspective
theories (second generation theories). Traditional theories menyatakan terdapat dua
keuntungan dari desentralisasi, yaitu:
1) Dikemukakan oleh Hayek (1945) dalam Khusaini (2006), tentang penggunaan
“knowledge in society”, di mana menurut Hayek pengambilan keputusan yang
terdesentralisasi akan dipermudah dengan penggunaan informasi yang efisien
karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakatnya.
Diungkapkan oleh Tiebout (1956) dalam Khusaini (2006), terdapat dimensi
persaingan dalam pemerintah daerah dan ia berpandangan bahwa kompetisi antar
pemerintah daerah tentang alokasi pengeluaran publik memungkinkan masyarakat
memilih berbagai barang dan jasa publik yang sesuai dengan selera dan keinginan
mereka. Hal ini tidak akan terjadi dalam pemerintahan sentralistik jika pemerintah
pusat menyediakan barang dan jasa publik secara seragam.
2.1.2 Teori Keagenan
Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa teori keagenan adalah teori
yang menjelaskan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih
(prinsipal) menyewa orang lain (agen) untuk melakukan beberapa jasa untuk
kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan
keputusan kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal.
Hal serupa dikemukakan oleh Halim dan Abdullah (2006) yang menjelaskan
Teori prinsipal-agen menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih
individu, kelompok, atau organisasi dimana salah satu pihak (principal) membuat suatu
kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (agent) dengan
harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang dinginkan oleh
prinsipal (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang). Teori keagenan adalah teori
yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen yang berakar pada teori ekonomi, teori
keputusan, sosiologi, dan teori organisasi.
Lane dalam Halim dan Abdullah (2006) mengemukakan bahwa teori
keagenan dapat diterapkan dalam organisasi sektor publik. Lane menyatakan bahwa
negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen.
Antara prinsipal dan agen sering terjadi masalah keagenan karena adanya konflik
kepentingan yang dimiliki oleh principal dan agen.
Oleh karena itu, persoalan yang sering timbul di antara eksekutif dan legislatif
juga merupakan persoalan keagenan. Adiwiyana (2011) menyatakan pemerintah
daerah baik provinsi, kabupaten/kota sering mempraktikkan agency theory dalam
penyusunan rancangan APBD. Pada sektor publik, masyarakat yang diproksikan oleh
DPRD adalah principal dan pemerintah daerah adalah agennya. Pada pemerintahan
daerah (agen) seharusnya bertindak sesuai dengan kehendak prinsipalnya
(masyarakat).
Namun terkadang pada kenyataannya pemerintah daerah berperilaku
opportunis dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan publik (Gunantara,
2013). Hal ini sesuai dengan teori keagenan yaitu antara prinsipal dan agennya tidak
selalu memiliki kepetingan yang sama (konflik kepentingan) dan agen cenderung
melakukan suatu tindakan yang memaksimalkan utilitasnya.
Sependapat dengan Lane, Yudhaningsih (2010) juga mengatakan bahwa teori
keagenan dapat diterapkan pada sektor publik. Yudhaningsih (2010) menyatakan
adanya desentralisasi fiskal, berarti ada delegasi dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah. Delegasi dalam hal ini merupakan situasi dimana pemerintah
daerah bertindak sebagai agen pemerintah pusat dalam mengeksekusi fungsi-fungsi
pemerintah pusat yang telah didelegasikan kepada pemerintah daerah.
Ini berarti pemerintah daerah lebih leluasa dalam mengatur proporsi
pelayanan publik, tapi juga harus mengukuti aturan dan permintaan pemerintah pusat.
Namun pada kenyataannya pemerintah daerah terkadang berperilaku tidak sesuai
dengan yang diinginkan pemerintah pusat sehingga menimbulkan konflik kepentingan.
2.1.3 Pendekatan Kontinjensi
Teori kontinjensi merupakan teori yang membahas berbagai aspek
kepemimpinan diterapkan pada situasi tertentu saja tidak untuk situasi lain. Teori
kontinjensi ada deskriptif atau preskriptif. Teori kontinjensi yang deskriptif membahas
tentang mengapa suatu pemimpin, antara satu situasi dengan situasi lain berperilaku
berbeda. Sementara teori kontinjensi yang preskriptif membahas prilaku yang paling
efektif pada setiap jenis situasi (Yukl, 2010:277).
Penelitian-penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang saling
bertentangan mengenai hubungan PAD, DAU, dan DAK pada IPM. Penelitian
Setyowati dan Suparwati (2012) menunjukkan hasil bahwa PAD, DAU, dan DAK
terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui
pengalokasian Anggaran Belanja Modal, sedangkan hasil studi Lugastoro (2013)
menunjukkan bahwa PAD dan DAK berpengaruh positif signifikan terhadap IPM
sedangkan DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM. Di sisi lain Harahap
(2010) dengan penelitiannya yang serupa menunjukkan secara parsial DAU dan DAK
tidak berpengaruh terhadap IPM.
Hasil penelitian yang tidak konsisten antara satu peneliti dengan peneliti
lainnya dapat terjadi karena beberapa faktor lain yang diduga juga memiliki pengaruh
antara PAD, DAU, dan DAK pada IPM. Terjadinya kontradiksi atau perbedaan pada
hasil penelitian sebelumnya memungkinkan adanya pengaruh variabel moderating
dalam mengidentifikasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen
(Sugiarthi, 2013). Pengaruh dari variabel moderating tersebut dapat bersifat positif
maupun negatif. Veriabel moderating ini digunakan untuk menyelesaikan perbedaan
dari penelitian tersebut, yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kontinjensi.
Pendekatan ini secara sistematis mengevaluasi berbagai kondisi atau variabel yang
dapat mempengaruhi hubungan antara PAD, DAU, DAK dan SiLPA dengan IPM.
Teori kontinjensi dalam hal ini dapat digunakan untuk menganalisis variabel
moderating yang dapat memperkuat ataupun memperlemah hubungan antara PAD,
DAU, DAK dan SiLPA dengan IPM.
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang
diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan (UU Nomor 33 Tahun 2004). PAD memiliki tujuan
untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai
pelaksanaan otonomi daearah sesuai dengan potensi daerah.
Hal ini berarti pemerintah daerah berhak untuk menggali potensi yang terdapat
pada daerahnya yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan dan memenuhi
kebutuhan publik, agar perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat dapat
berjalan dengan baik.
Penggunaan PAD untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan
potensi daerah merupakan perwujudan desentralisasi. Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah mengatakan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), bersumber dari:
1) Pajak Daerah
Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada
daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperlukan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat (UU Nomor 28 Tahun 2009)
2) Retribusi Daerah
Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
badan (UU Nomor 28 Tahun 2009). Jasa tersebut yaitu kegiatan pemerintah daerah
berupa usaha dan pelayanan yang menghasilkan barang, fasilitas dan manfaat
lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan
Selain dari pajak dan retribusi daerah, pemerintah daerah juga mendapatkan
pendapatan lain dari laba Badan Usaha Milik Daerah BUMD yang dimilki. Bagian
laba Badan Usaha Milik Daerah adalah bagian keuntungan atau laba bersih dari
perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah.
Sedangkan perusahaan daerah merupakan perusahaan yang modalnya sebagian
atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan (Wertianti, 2013).
Tujuan dari didirikannya BUMD adalah dalam rangka mendorong pembangunan
ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja (Yovita, 2011). Disamping itu,
BUMD dapat memberikan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat,
dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.
4) Lain-lain PAD yang sah
Pendapatan ini merupakan pendapatan yang bersumber dari pendapatan daerah
selain Pajak Daerah, Restribusi Daerah, dan BUMD. Bati (2009) mengatakan
sumber – sumber dari Lain – lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah yaitu :
(1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
(2) Jasa giro
(3) Pendapatan bunga
(4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
(5) Penerimaan konsumsi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari
penjualan pengadaan barang, dan jasa oleh daerah
(6) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang
asing
(7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
(8) Pendapatan denda pajak
(9) Pendapatan denda retribusi
(10) Pendapatan eksekusi atas jaminan
(11) Pendapatan dari pengembalian
(12) Fasilitas sosial dan umum
(13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
(14) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
2.1.5 Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disebut DAU adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan
kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka
pelaksanaan Desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004). Setyowati dan Suparwati
(2012) mengatakan bahwa DAU bersifat “Block Grant” yang berarti penggunaannya
diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk
peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
DAU berperan menggantikan subsidi daerah otonom dan dana inpres
(Lugastoro, 2013). Wertianti (2013) mengatakan bahwa jumlah keseluruhan DAU
ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam
Negeri Neto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN). Pengalokasian DAU untuk suatu daerah didasarkan atas celah fiskal dan
alokasi dasar, dimana celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas
fiskal daerah.
Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.
DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah provinsi dihitung berdasarkan perkalian
bobot daerah provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah provinsi.
Bobot daerah provinsi merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah provinsi
yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah provinsi.
Diberlakukannya desentralisasi berarti pemerintah daerah harus mampu
mengoptimalkan kemampuan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehinga
tidak hanya mengandalkan DAU (Ardhani, 2011). Diterimanya DAU dari pemerintah
pusat maka daerah bisa fokus menggunakan PAD untuk membiayai belanja modal
yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik yang berimbas pada
kesejahteraan masyarakat.
2.1.6 Dana Bagi Hasil
DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam
rangka pelaksanaan Desentralisasi (pasal 1, PP No. 55 thn 2005). DBH merupakan
Dana Perimbangan (pasal 2, PP No. 55 thn 2005) yang bersumber dari pajak dan
sumber daya alam (pasal 3, PP No. 55 thn 2005). DBH yang bersumber dari pajak
terdiri atas: PBB, BPHTB, dan PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21(pasal 4, PP No. 55
thn 2005), sedangkan DBH yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari:
Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi,
Pertambangan Gas Bumi, dan Pertambangan Panas Bumi (pasal 15, PP No. 55 thn
2005). Apabila setiap daerah mampu mengelola elemen-elemen dari DBH tersebut
maka akan mampu meningkatkan daya saing daerahnya sendiri.
2.1.7 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi
penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) mencakup pelampauan
penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan
penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan
pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan
akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan (Permendagri Nomor
13 Tahun 2006).
Kusnandar dan Siswantoro (2012) menyatakan bahwa SiLPA tahun
sebelumnya adalah penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit
anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai
pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa,
belanja modal, dan belanja pegawai) dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai
dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Hal tersebut sejalan dengan
Mahmudi (2010:122) menjelaskan apabila terjadi sisa anggaran pada akhir periode
maka sisa anggaran dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan maupun belanja
untuk tahun anggaran berikutnya.
SiLPA merupakan suatu indikator yang dapat menggambarkan efisiensi
pengeluaran pemerintah karena SiLPA akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD
dan sekaligus terjadi pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan
lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan. Namun di sisi lain SiLPA bisa
menjadi suatu indikator inefisiensi jika SiLPA tersebut berasal atau terbentuk dari
komponen sisa kas (misalnya ada program atau kegiatan dari penggunaan anggaran
yang tidak terealisasi) dan Sisa UUDP tahun-tahun sebelumnya (Balitbangda NTT,
2008). SiLPA yang berasal atau terbentuk dari pelampauan target penerimaan daerah
(indikator efisiensi) sangat diharapkan sedangkan SiLPA yang berasal atau terbentuk
dari ditiadakan program atau kegiatan pembangunan apalagi dalam jumlah tidak wajar
sangat merugikan masyarakat.
2.1.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan sebuah indeks komposit
(gabungan) dari indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli yang diharapkan dapat
mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia yang tercermin dengan
penduduk yang berpendidikan, sehat dan berumur panjang, berketerampilan serta
mempunyai pendapatan untuk hidup layak. IPM merupakan indeks komposit yang
dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks pendidikan (melek huruf dan rata-rata
lama sekolah), indeks harapan hidup, dan indeks standar hidup layak.
IPM digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan di suatu tempat
pada suatu waktu dan dapat digunakan sebagai salah satu petunjuk untuk melihat
apakah pembangunan yang telah dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan. Selain itu,
IPM juga sebagai alat pemantau yang bisa memberikan perbandingan antar wilayah
serta perkembangan antar waktu sehingga dapat memperlihatkan dampak
pembangunan yang dilakukan pada periode sebelumnya (BPS, 2012a:19).
Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari
pembangunan dan bukan alat dari pembangunan. Ini sependapat dengan Anand dan
Sen (2000) yang mengatakan bahwa manusia merupakan makhluk primer dan sarana
utama dalam pembangunan.
Ranis et al. (2005) mengatakan ada 12 kategori dalam pembangunan manusia
meliputi: IPM itu sendiri, kesejahteraan mental, pemberdayaan, kebebasan berpolitik,
hubungan sosial, kesejahteraan masyarakat, ketimpangan, kondisi kerja, kondisi
rekreasi, politik dan keamanan, keamanan ekonomi, kondisi lingkungan. Keberhasilan
suatu pembangunan manusia dapat dilihat dari seberapa besar permasalahan yang
mendasar di masyarakat dapat teratasi (Setyowati dan Suparwati, 2012).
Agar dapat melihat perkembangan tingkatan dan status IPM (Indeks
Pembangunan Manusia) dibedakan menjadi 4 kriteria dimana status menengah dipecah
menjadi dua seperti dibawah ini (Sumiyati, 2011):
1. Rendah dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kurang dari 50.
2. Menengah bawah dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada
diantara 50 samapi kurang dari 66.
3. Menengah atas dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada antara
66 sampai kurang dari 80.
4. Tinggi dengan nilai IPM lebih atau sama dengan 80.
Sumiyati (2011) menyatakan jika status pembangunan manusia masih berada
pada kriteria rendah hal ini berarti kinerja pembangunan manusia harus ditingkatkan
atau masih memerlukan perhatian khusus untuk mengejar ketinggalannya. Begitu pula
jika status pembangunan manusia berada pada kriteria menengah berarti masih perlu
ditingkatkan atau dioptimalkan. Jika daerah memiliki status pembangunan manusia
berada pada kriteria tinggi berarti kinerja pembangunan manusia sudah baik atau
optimal dan perlu dipertahankan supaya kualitas sumber daya manusia tersebut
produktif sehingga memiliki produktivitas yang tinggi sehingga kesejahteraan
masyarakat dapat tercapai.
Sebelum menghitung IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksnya
(BPS, 2012b:71). Formula yang digunakan dalam perhitungan indeks komponen IPM
adalah sebagai berikut:
Indeks X (i) = X(i)−X(min)
X(maks)−X(min)
Keterangan: X (i) = Komponen IPM ke-i
X (min) = Nilai minimum dari komponen IPM ke-i
X (maks) = Nilai maksimum dari komponen IPM ke-i
Unuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum
dan minimum seperti terlihat dalam Tabel 2.1.
Tabel 2.1
Nilai Maksimum dan Minimum dari setiap komponen IPM
Komponen IPM (1) Maksimum
(2)
Minimum (3) Keterangan (4)
1. Angka Harapan Hidup (Tahun) 85 25 Standar UNDP
2. Angka Melek Huruf (Persen) 100 0 Standar UNDP
3. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 15 0
4. Daya Beli (Rupiah PPP) 732.720a 300.000 (1996)
360.000b (1999,dst)
Pengeluaran
per Kapita Rill
Disesuaikan
Keterangan: a) Perkiraan maksimum pada PJP II tahun 2018 b) Penyesuaian garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan baru
Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung sebagai berikut:
IPM j =
Keterangan: Indeks X (i, j) = Indeks komponen IPM ke I untuk wilayah ke-
j
i = 1, 2, 3 (urutan komponen IPM)
j = 1, 2 ……….k (wilayah)
Sumber: BPS, 2012b
2.1.9 Daya Saing Daerah
Para ahli ekonomi pada umumnya mengartikan daya saing sebagai hasil
gabungan dari keunggulan komparatif (market distortion), baik yang terjadi karena
kebijakan (intervensi) pemerintah maupun karena ketidaksempurnaan pasar (Sharples,
1990).
Oleh karena itu, dapat terjadi suatu produk memiliki keunggulan kompetitif di
pasar internasional akibat adanya dukungan kebijakan proteksi (distortif) pemerintah,
walaupun sebenarnya produk tersebut tidak memiliki keunggulan
kompetitif.Sebaliknya dapat pula terjadi, suatu produk memiliki keunggulan
komparatif, namun karena tingginya distorsi pasar (tingginya biaya transaksi)
menyebabkan produk tersebut menjadi tidak memiliki daya saing (Gonarsyah, 2001).
Selanjutnya, Word Economi Forum (WEF) yakni suatu lembaga secara rutin
(setiap tahun) menerbitkan the global competitiveness Report, mengartikan daya saing
nasional sebagai kemampuan perekonomian nasional yang mencapai pertumbuhan
yang tinggi dan berkelanjutan (WEF, 2013).
Sesuai amanah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008,
bahwa dalam rangka memaksimalkan aspek daya saing daerah maka, fokus
kemampuan ekonomi daerah yang telah ditetapkan adalah:
1) Angka konsumsi RT per kapita adalah rata-rata pengeluaran konsumsi rumah
tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk
makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh
jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan
makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan
sebagainya.
2) Perbandingan faktor produksi dengan produk yang menggambarkan nilai tukar
petani adalah perban dingan antara indeks yang diterima (It) petani dan dibayar
(Ib) petani. Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang
berguna untuk mengukur dngkat kesejahteraan petani, karena mengukur
kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan
dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha)
maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka
periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar,
sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani.
3) Persentase konsumsi RT untuk non pangan adalah proporsi total pengeluaran
rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran.
Produktivitas daerah per sektor (9 sektor) merupakan jumlah PDRB dari setiap
sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan.
2.2 Rumusan Hipotesis
2.2.1 Pengaruh PAD pada Daya Saing Daerah
Keberhasilan desentralisasi fiskal salah satunya dapat dilihat dari tingginya
penerimaan dan pengeluaran pembangunan pemerintah daerah demi mewujudkan
kesejahteraan masyarakat yang tercermin dalam pertumbuhan ekonomi daerah yang
tinggi. Dari sisi penerimaan daerah, desentralisasi fiskal dapat diukur melalui rasio
PAD terhadap total penerimaan daerah atau sering disebut juga dengan rasio
kemandirian.
Jika rasio tersebut semakin tinggi artinya pemerintah daerah semakin mandiri
untuk membiayai program-program kerja yang ada di daerah. Peningkatan rasio
tersebut tentu dicapai melalui peningkatan PAD yang diterima daerah. Tingginya PAD
suatu daerah tentu juga akan berperan serta dalam meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah serta ototmatis akan berpengaruh pada daya saing daerah tiap-tiap
daerah tersebut. Berkaitan dengan paparan di atas, maka hipotesis yang dapat diajukan
adalah
Ha.1 : PAD berpengaruh positif pada daya saing daerah
2.2.2 Pengaruh DAU pada Daya Saing Daerah
DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun
2004). Setyowati dan Suparwati (2012) mengatakan bahwa DAU bersifat “Block
Grant” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas
dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
pelaksanaan otonomi daerah. DAU berperan menggantikan subsidi daerah otonom dan
dana inpres (Lugastoro, 2013).
Wertianti (2013) mengatakan bahwa jumlah keseluruhan DAU ditetapkan
sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri
Neto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pengalokasian DAU untuk suatu daerah didasarkan atas celah fiskal dan alokasi dasar,
dimana celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah.
Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah.
DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah provinsi dihitung berdasarkan perkalian
bobot daerah provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah provinsi.
Bobot daerah provinsi merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah provinsi
yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah provinsi.
Diberlakukannya desentralisasi berarti pemerintah daerah harus mampu
mengoptimalkan kemampuan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehinga
tidak hanya mengandalkan DAU (Ardhani, 2011). Diterimanya DAU dari pemerintah
pusat maka daerah bisa fokus menggunakan PAD untuk membiayai belanja modal
yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik yang berimbas pada
kesejahteraan masyarakat.
Ha.2 : DAU berpengaruh positif pada daya saing daerah
2.2.3 Pengaruh DBH Pada Daya Saing Daerah
DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam
rangka pelaksanaan Desentralisasi (pasal 1, PP No. 55 thn 2005). DBH merupakan
Dana Perimbangan (pasal 2, PP No. 55 thn 2005) yang bersumber dari pajak dan
sumber daya alam (pasal 3, PP No. 55 thn 2005).
DBH yang bersumber dari pajak terdiri atas: PBB, BPHTB, dan PPh WPOPDN
dan PPh Pasal 21(pasal 4, PP No. 55 thn 2005), sedangkan DBH yang bersumber dari
sumber daya alam berasal dari: Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan,
Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi, dan Pertambangan Panas Bumi
(pasal 15, PP No. 55 thn 2005). Apabila setiap daerah mampu mengelola elemen-
elemen dari DBH tersebut maka akan mampu meningkatkan daya saing daerahnya
sendiri.
Ha.3 : DBH berpengaruh positif pada daya saing daerah
2.2.4 Pengaruh SiLPA Pada Daya Saing Daerah
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi
penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA
mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan,
pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan
penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai
dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan (Permendagri
Nomor 13 Tahun 2006).
Kusnandar dan Siswantoro (2012) menyatakan bahwa SiLPA tahun
sebelumnya adalah penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit
anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai
pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa,
belanja modal, dan belanja pegawai) dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai
dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Hal tersebut sejalan dengan
Mahmudi (2010:122) menjelaskan apabila terjadi sisa anggaran pada akhir periode
maka sisa anggaran dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan maupun belanja
untuk tahun anggaran berikutnya.
SiLPA merupakan suatu indikator yang dapat menggambarkan efisiensi
pengeluaran pemerintah karena SiLPA akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD
dan sekaligus terjadi pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan
lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan.
Namun di sisi lain SiLPA bisa menjadi suatu indikator inefisiensi jika SiLPA
tersebut berasal atau terbentuk dari komponen sisa kas (misalnya ada program atau
kegiatan dari penggunaan anggaran yang tidak terealisasi) dan Sisa UUDP tahun-tahun
sebelumnya (Balitbangda NTT, 2008). SiLPA yang berasal atau terbentuk dari
pelampauan target penerimaan daerah (indikator efisiensi) sangat diharapkan
sedangkan SiLPA yang berasal atau terbentuk dari ditiadakan program atau kegiatan
pembangunan apalagi dalam jumlah tidak wajar sangat merugikan masyarakat.
Ha.4 : SiLPA berpengaruh positif pada daya saing daerah
2.2.5 Pengaruh IPM Pada Daya Saing Daerah
IPM merupakan sebuah indeks komposit (gabungan) dari indeks pendidikan,
kesehatan dan daya beli yang diharapkan dapat mengukur tingkat keberhasilan
pembangunan manusia yang tercermin dengan penduduk yang berpendidikan, sehat
dan berumur panjang, berketerampilan serta mempunyai pendapatan untuk hidup
layak.
IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari
indeks pendidikan (melek huruf dan rata-rata lama sekolah), indeks harapan hidup, dan
indeks standar hidup layak. IPM digunakan sebagai alat ukur keberhasilan
pembangunan di suatu tempat pada suatu waktu dan dapat digunakan sebagai salah satu
petunjuk untuk melihat apakah pembangunan yang telah dilakukan sesuai dengan yang
ditetapkan. Selain itu, IPM juga sebagai alat pemantau yang bisa memberikan
perbandingan antar wilayah serta perkembangan antar waktu sehingga dapat
memperlihatkan dampak pembangunan yang dilakukan pada periode sebelumnya
(BPS, 2012a:19).
Agar dapat melihat perkembangan tingkatan dan status IPM dibedakan
menjadi 4 kriteria dimana status menengah dipecah menjadi dua seperti dibawah ini
(Sumiyati, 2011):
1) Rendah dengan nilai IPM kurang dari 50.
2) Menengah bawah dengan nilai IPM berada diantara 50 samapi kurang dari 66.
3) Menengah atas dengan nilai IPM berada antara 66 sampai kurang dari 80.
4) Tinggi dengan nilai IPM lebih atau sama dengan 80.
Sebelum menghitung IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksnya
(BPS, 2012b:71). Formula yang digunakan dalam perhitungan indeks komponen IPM
adalah sebagai berikut:
Indeks X (i) = X(i)−X(min)
X(maks)−X(min)
Keterangan: X (i) = Komponen IPM ke-i
X (min) = Nilai minimum dari komponen IPM ke-i
X (maks) = Nilai maksimum dari komponen IPM ke-i
Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum
dan minimum seperti terlihat dalam Tabel 2.1.
Tabel 2.1
Nilai Maksimum dan Minimum dari setiap komponen IPM
Komponen IPM (1) Maksimum (2) Minimum (3) Keterangan (4)
1) Angka Harapan
Hidup (Tahun)
85 25 Standar UNDP
2) Angka Melek
Huruf (Persen)
100 0 Standar UNDP
3) Rata-rata Lama
Sekolah (Tahun)
15 0
4) Daya Beli (Rupiah
PPP)
732.720a 300.000 (1996)
360.000b
(1999,dst)
Pengeluaran per Kapita
Rill
Disesuaikan
Keterangan: c) Perkiraan maksimum pada PJP II tahun 2018 d) Penyesuaian garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan baru
Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung sebagai berikut:
IPMj =
Sumber: BPS, 2012b
Keterangan: Indeks X (i, j) = Indeks komponen IPM ke I untuk wilayah ke-
j
i = 1, 2, 3 (urutan komponen IPM)
j = 1, 2 ……….k (wilayah)
Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari
pembangunan dan bukan alat dari pembangunan. Ini sependapat dengan Anand dan
Sen (2000) yang mengatakan bahwa manusia merupakan makhluk primer dan sarana
utama dalam pembangunan.
Ranis et al. (2005) mengatakan ada 12 kategori dalam pembangunan manusia
meliputi: IPM itu sendiri, kesejahteraan mental, pemberdayaan, kebebasan berpolitik,
hubungan sosial, kesejahteraan masyarakat, ketimpangan, kondisi kerja, kondisi
rekreasi, politik dan keamanan, keamanan ekonomi, kondisi lingkungan. Keberhasilan
suatu pembangunan manusia dapat dilihat dari seberapa besar permasalahan yang
mendasar di masyarakat dapat teratasi (Setyowati dan Suparwati, 2012).
Sumiyati (2011) menyatakan jika status pembangunan manusia masih berada
pada kriteria rendah hal ini berarti kinerja pembangunan manusia harus ditingkatkan
atau masih memerlukan perhatian khusus untuk mengejar ketinggalannya. Begitu pula
jika status pembangunan manusia berada pada kriteria menengah berarti masih perlu
ditingkatkan atau dioptimalkan.
Jika daerah memiliki status pembangunan manusia berada pada kriteria tinggi
berarti kinerja pembangunan manusia sudah baik atau optimal dan perlu dipertahankan
supaya kualitas sumber daya manusia tersebut produktif sehingga memiliki
produktivitas yang tinggi sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.
Michael Porter (1990) menyatakan bahwa ada 4 (empat) faktor yang
mempengaruhi daya saing suatu negara, yaitu: 1) Strategi, struktur, dan tingkat
persaingan perusahaan, yaitu bagaimana unit-unit usaha di dalam suatu negara
terbentuk, diorganisasikan, dan dikelola, serta bagaimana tingkat persaingan dalam
negerinya, 2) Sumber daya di suatu negara, yaitu bagaimana ketersediaan sumber daya
di suatu negara, yakni sumber daya manusia, bahan baku, pengetahuan, modal, dan
infrastruktur.
Ketersediaan tersebut menjadi penentu perkembangan industri di suatu negara.
Ketika terjadi kelangkaan pada salah satu jenis faktor tersebut maka investasi industri
di suatu negara menjadi investasi yang mahal, 3) Permintaan domestik, yaitu
bagaimana permintaan di dalam negeri terhadap produk atau layanan industri di negara
tersebut.
Permintaan hasil industri, terutama permintaan dalam negeri, merupakan aspek
yang mempengaruhi arah pengembangan faktor awalan keunggulan kompetitif sektor
industri. Inovasi dan kemajuan teknologi dapat terinspirasi oleh kebutuhan dan
keinginan konsumen, 4) Keberadaan industri terkait dan pendukung, yaitu keberadaan
industri pemasok atau industri pendukung yang mampu bersaing secara internasional.
Ini berarti bahwa sumber daya manusia dan atau IPM merupakan salah satu dari empat
faktor yang mempengaruhi daya saing. Berdasarkan uraian di atas maka dapat
dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut:
Ha.5: IPM berpengaruh positif pada daya saing daerah
2.2.6 Kemampuan IPM memoderasi pengaruh PAD Pada Daya saing daerah
Impelementasi desentralisasi fiskal dimana pemerintah pusat melimpahkan
wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur keuangannya sendiri terlihat dari
meningkatnya PAD di setiap daerah tersebut. Namun apabila tidak dibarengi dengan
kualitas sumber daya manusianya maka akan menghambat jalannya kinerja keuangan
daerah dimana tujuannya adalah untuk terus meningkatkan PAD daerahnya sendiri
serta untuk mengukur daya saing dengan daerah lainnya.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikembangkan hipotesis penelitian
sebagai berikut:
Ha.6: IPM meningkatkan pengaruh positif PAD pada daya saing daerah
2.2.7 Kemampuan IPM Memoderasi Pengaruh DAU Pada Daya Saing Daerah
Penerapan desentralisasi fiskal memberikan konsekuensi-konsekuensi, yaitu di
setiap daerah dituntut untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah, namun tidak
semua daerah mampu membiayai pengeluaran pemerintah daerah menggunakan
Pendapatan asli daerah (PAD), dikarenakan kemampuan daerah untuk menyediakan
pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan
merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi
yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang
berkelanjutan (Darwanto dan Yustikasari, 2006). Hal tersebut mengakibatkan tidak
meratanya pembangunan di setiap daerah.
Untuk mengatasi adanya ketimpangan infrastruktur yang terdapat di setiap
daerah, Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Perimbangan yang bersumber dari
APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu
dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana alokasi umum (DAU). Sumber
daya manusia disetiap daerah harus mampu mengalokasikan dana tersebut dengan baik
agar tersebar secara merata ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan dan
pertumbuhan ekonomi di daerah lain meningkat secara merata
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikembangkan hipotesis penelitian
sebagai berikut:
Ha.7: IPM meningkatkan pengaruh positif DAU pada daya saing daerah
2.2.8 Kemampuan IPM Memoderasi Pengaruh DBH Pada Daya Saing Daerah
Dana Bagi Hasil, selanjutnya disebut DBH, adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (pasal 1,
PP No. 55 thn 2005).
DBH merupakan Dana Perimbangan (pasal 2, PP No. 55 thn 2005) yang
bersumber dari pajak dan sumber daya alam (pasal 3, PP No. 55 thn 2005). DBH yang
bersumber dari pajak terdiri atas: PBB, BPHTB, dan PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21
(pasal 4, PP No. 55 thn 2005), sedangkan DBH yang bersumber dari sumber daya alam
berasal dari: Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak
Bumi, Pertambangan Gas Bumi, dan Pertambangan Panas Bumi (pasal 15, PP No. 55
thn 2005). Daerah dituntut memiliki sumber daya manusia yang handal dan mampu
memanage sumber-sumber dari DBH tersebut dengan baik guna meningkatkan
pendapatan daerah, dan nantinya terlihat daerah mana yang lebih baik dalam
pengelolaan DBH tersebut.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikembangkan hipotesis penelitian
sebagai berikut:
Ha.8: IPM meningkatkan pengaruh positif DBH pada daya saing daerah
2.2.9 Kemampuan IPM Memoderasi Pengaruh SiLPA Pada Daya Saing Daerah
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi
penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA
merupakan suatu indikator yang dapat menggambarkan efisiensi pengeluaran
pemerintah karena SiLPA akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus
terjadi pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari
komponen pengeluaran pembiayaan.
Oleh karena itu sumber daya manusia yang ada di setiap daerah harus mampu
meminimalisir pengeluaran-pengeluaran daerah yang tidak terlalu penting serta lebih
efisien dalam menggunakan anggaran daerah. Hal tersebut bertujuan untuk
mendapatkan SiLPA dan meningkatkan pendapatan daerah. Karena secara normatif,
semakin meningkatnya kinerja kapasitas fiskal daerahdan SiLPA maka pemda
memiliki dana yang cukup untuk merealisasikan program-program kerjanya dan sudah
tentu termasuk program kerja dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikembangkan hipotesis penelitian
sebagai berikut:
Ha.9: IPM meningkatkan pengaruh positif SiLPA pada daya saing daerah
