BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/RENJA BKD 2012.pdf · badan kepegawaian daerah kabupaten malang badan kepegawaian daerah rencana kerja

.

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN MALANG

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

RENCANA KERJA ( RENJA ) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN MALANG

TAHUN 2012

TAHUN 2011

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Jl. KH. Agus Salim No. 7 Telepon (0341) 364776 Fax (0341) 353375

Email :[email protected] webside : http://www.kabmalang.go.id M A L A N G 65119

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN MALANG NOMOR : 050/ /KEP/421.202/2011

TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2012

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi,

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan

tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Malang, perlu disusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian

Daerah ;

b. bahwa Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 telah mendapatkan

pengesahan Bupati Malang;

c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b

konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Rencana

Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun

2012 dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Malang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ,

Nomor 4287);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara;

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-undang...............

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

undang Nomor 12 tahun 2008;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah

diubah kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008

Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2011;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten

Malang Tahun 2005-2025;


tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2010-2015;

15. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2008 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah;

16. Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/656/KEP/421.013/2011

Tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-2015.

17. Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/741/KEP/421.013/2011

Tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja)

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012.

M E M U T U S K A N ..........

M E M U T U S K A N :

Menetapkan,

KESATU : Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2012;

KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Malang Tahun 2012 adalah dokumen perencanaan periode

1 (satu) tahun yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan

program dan kegiatan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada

kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dirubah sebagaimana

mestinya;

Ditetapkan di : Malang Tanggal : Desember 2011

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG

Ir. DIDIK BUDI MULJONO, MT Pembina Utama Muda

NIP. 19600504 198811 1001

Tembusan disampaikan kepada : Yth. 1. Bpk. Bupati Malang di Malang;

2. Bpk. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, di Malang;

3. Sdr. Inspektur Kabupaten Malang di Malang; 4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Kabupaten Malang, di Malang;

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena

berkat rakhmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan bahan Rencana Kerja

(RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2012.

Tulisan sederhana ini berisi gambaran umum pengelolaan Sumberdaya Manusia

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ada di Kabupaten Malang sesuai penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah, Hasil evaluasi pelaksanaan

rencana kerja tahun lalu Tahun 2009-2010,Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan

pada Rencana Kerja Tahun 2012.

Kami menyadari bahwa tulisan sederhana yang akan digunakan untuk bahan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( MUSRENBANG ) dalam menyusun

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai Dokumen

Perencanaan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012, namun masih ada kekurangan,

oleh karena itu saran / pendapat atau kritik yang membangun sangat kami harapkan.

Akhirnya, besar harapan kami semoga informasi singkat pada tulisan ini ada

guna dan manfaatnya.

Sekian terima kasih.

Malang, September 2011

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN MALANG

Ir. DIDIK BUDI MULJONO, MT

Pembina Utama Muda NIP. 190504 198811 1 001

DAFTAR ISI Halaman

-

-

-

Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan

1

1

2

3

3

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu (2009-

2010)

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

dan capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis kinerja pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan

masyarakat

4

4

11

13

15

16

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaah terhadap kebijakan nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

Tabel.3.1

17

17

17

17

BAB IV PENUTUP 24

TABEL-TABEL

Tabel : 2.1.

Tabel : 2.2

Tabel : 2.3

Tabel : 3.1

Renja BKD 2012-revisi v

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan sumberdaya manusia oleh Pemerintah Daerah semenjak

dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 yang dalam perjalanannya dan tuntutan

jaman telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah kedua

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menandai terjadinya perubahan

manajemen pengelolaan sumberdaya manusia dari sentralisasi menjadi

desentralisasi, yang berimplikasi semakin mandirinya peranan Pemerintah Daerah

dalam pengelolaan sumberdaya manusianya.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dilaksanakan melalui

pengawasan aparatur, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan

kualitas pelayanan serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.

Proses penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah sesuai

ketentuan Undang-undang mengemukakan bahwa Rencana Kerja (Renja) SKPD

merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) 2011-2015 SKPD dan

akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung

oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat. Mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 dimana fungsi

Renja SKPD menerjemahkan dan mengoperasionalkan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) ke dalam program dan kegiatan SKPD sedemikian

rupa sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program SKPD secara

keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra

SKPD serta sebagai proses penyusunan RAPBD .

Sebagai amanah dari UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah kedua

dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tersebut untuk menata SDM Pegawai

Negeri Sipil di Daerah dibentuklah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang

berdasar pada Pasal 34 A UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No.

8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan KEPRES No. 159 Tahun

2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.

Di Kabupaten Malang diera reformasi dan otonomi daerah pembentukan Badan

Kepegawaian Daerah Tahun 2008 berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 41

tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah

Kabupaten Malang Nomor 1 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Sedangkan jabaran tugas dan fungsinya tertuang pada Peraturan Bupati Malang

Nomor 24 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian

Daerah.


2

Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi maka dibidang

pemerintahan sekarang ini telah terjadi perubahan yang besar sekali, diantaranya

adalah diwujudkannya tata kepemerintahan yang demokratis (democratic and

good governance). Upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis,

bersih dan berwibawa selalu menjadi obsesi bagi rakyat dan pemerintahan di

zaman modern sekarang ini. Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan yang telah dicapai, diperlukan adanya

perwujudan dan kemampuan serta kesungguhan aparatur negara untuk menjadi

insan yang berkualitas, profesional dan bertanggung jawab dalam menangani

berbagai permasalahan sehingga keberhasilan yang telah dicapai dapat terus

dipelihara dan ditingkatkan serta diarahkan pada peningkatan Sumberdaya

Manusia. Peningkatan SDM dan profesionalisme pada Aparatur Negara terus

ditingkatkan guna mewujudkan Aparatur Negara yang dapat memberikan

pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam

penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja dan pelaksanaan

program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2010 :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;


3

11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015;

14. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) adalah sebagai acuan dalam

melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2012 dan Tujuannya adalah

untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan

Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan

Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD ) Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang.

1.4. Sistematika Penyusunan

BAB I :

1.1

1.2

1.3

1.4

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Landasan Hukum

Maksud dan Tujuan

Sistematika Penulisan.

BAB II :

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu ( 2008-2010)

Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian

Renstra SKPD

Analisis kinerja pelayanan SKPPD

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi

Review terhadap rancangan Awal RKPD

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III :

3.1

3.2

3.3

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Telaah terhadap kebijakan Nasional

Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Program dan Kegiatan

BAB IV :

Penutup


4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU (2009-2010)

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dari evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja ( Renja ) dan capaian Renstra SKPD Badan Kepegawaian Daerah pada tahun 2009 - 2010 melalui strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi urusan wajib terinci sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel.2.1 Rekap Hasil Evaluasi Haasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra 211

Kode Urusan/Bidang

Urusan /Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes) dan Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program

(Renstra Tahun 2009)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d th

2009

Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2010

Target Program/ kegiatan

Tahun 2011

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d 2011

Target Renja Tahun 2010

Realisasi Renja

Tahun 2010

Tk. Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program/kegiatan s/d

2011

Tk. Capaian realisasi

target renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11 1. 20. Urusan Otonomi

Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah ,Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian

1. 20. 1300. Badan Kepegawaian Daerah

1. 20. 1300. 29. Program Pendidikan Kedinasan

Peningkatan kemampuan dan kompetensi dari jumlah PNS yang lulus ujian dinas dan Ujian Penyesuaian ijazah dan mengikuti sosialisasi

1. 20. 1300. 29.02 Pendidikan Penjenjangan Struktural

Jumlah PNS yang lulus mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah

250 194 250 250 100 250 260 104


5

Kode Urusan/Bidang








2009



Tahun 2011



Realisasi Renja

Tahun 2010

Tk. Realisasi

(%)

Realisasi Capaian


2011


target renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11 1. 20. 1300. 29.06 Peningkatan

Ketrampilan dan profesionalisme

Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan bidang kepegawaian

500 380 500 350 70 375 300 93,33

1. 20. 1300. 29 Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

Meningkatnya ketrampian dan profesionalisme jumlah PNS setelah mengikuti diklat Teknis dan Fungsional

1. 20. 1300. 30.03 Pendidikan dan Pelatihan Tugas Pokok dan Fungsi bagi PNS Daerah

Meningkatnya kemampuan teknis dan profesionalisme PNS

60 60 60 60 100 20 20 100

1. 20. 1300. 31. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Meningkatnya Kesejahteraan dan Pengembangan menuju penataan pegawai yang profesional dan proporsional

1. 20. 1300. 31.02 Seleksi Penerimaan Calon PNS

Tersedianya CPNS yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan karena pensiun

600 975 700 554 79,14 400 400 100

1. 20. 1300. 31.03 Penempatan PNS Penataan personil pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan struktural/fungsional

1250 1543 1250 1200 96,00 1118 1000 89,44

1. 20. 1300. 31.04 Penataan sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

Meningkatnya kinerja PNS yang memperoleh hak dan penghargaan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala

3250 3238 3250 3241 99,72 3332 3332 100

1. 20. 1300. 31.05 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Tersedianya data pegawai dan informasi kepegawaian sebagai pengambilan keputusan pembina kepegawaian melalui update data dan entry data

18000 18139 18000 17989 99,93 19000 18000 94,73


6

Kode Urusan/Bidang








2009



Tahun 2011



Realisasi Renja

Tahun 2010

Tk. Realisasi

(%)

Realisasi Capaian


2011


target renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11 1. 20. 1300. 31.08 Pemberian

Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi

Jumlah PNS yang mengurus administrasi Askes ,Karis/ Karsu/Bapertarum,Tali Asih dan Pemberian bantuan pemulangan pegawai pensiun

2137

2127 2137 2133 99,81 1146 1146 100

1. 20. 1300. 31.09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Menurunnya pelanggaran disiplin PNS setelah pemberian sanksi/punishment

50

20 20 15 75,00 50 25 50,00

1. 20. 1300. 31.11 Pemberian Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas

Meningkatnya kompetensi ke jenjang pendidikan lebih tinggi melalui pengiriman bantuan tugas belajar dan pemberian ijin belajar

150

141 150 253 168 135 100 74,07

1. 20. 1300. 31.12 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

Terseleksinya pendaftar calon Praja IPDN untuk direkruit menjadi praja IPDN dan tersedianya aparatur yang berkualitas setelah lulus pendidikan

100

97 100 100 100 100 70 70,00

1. 20. 1300. 31.15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring dan bintek administrasi kepegawaian ke SKPD dan penyusunan buku insfomasi kepegawaian

200

200 200 200 100 100 100 100


7

Realisasi Program / Kegiatan untuk Program Pendidikan Kedinasan

indikator kinerja kegiatan adalah:

1. Kegiatan Penjenjangan Struktural output kegiatannya adalah seleksi ujian

dinas dan Ujian Penyeseuaian Ijazah tidak mencapai target renja pada tahun

lalu. Faktor penyebab tidak tercapainya target karena usulan PNS yang akan

mengikuti ujian dinas tidak memenuhi syarat administrasi dan tidak lulus

dalam mengikuti ujian dari, target yang direncanakan 250 peserta hanya

tercapai 194 peserta lulus ujian (77,06 %) sehingga berimplikasi pada

terhambatnya proses administrasi Kenaikan Pangkat PNS dan

pengembangan karier, kebijakan yang dilaksanakan dengan merencanakan

target peserta ujian sejumlah 387 orang/PNS dan menyusunan anggaran

kegiatan serta mengikutkan kembali PNS yang tidak lulus verifikasi pada

rencana kerja berikutnya;

2. Kegiatan Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme output kegiatannya

adalah sosialisasi peraturan bidang kepegawaian tidak mencapai target

renja pada tahun lalu. Faktor dan penyebab tidak tercapainya kegiatan ini

dikarenakan kegiatan sosialisasi direncanakan 2 kali dalam 1 tahun hanya

dilaksanakan 1 kali, rencana jumlah peserta 500 peserta hanya 380 peserta

( 76.00%). Kebijakan yang dilakukan pada renja berikutnya menyusun jadwal

dan melaksanakan sesuai kalender kegiatan dan direncanakan jumlah

peserta 300 orang/PNS.

Realiasasi Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

indikator kegiatan adalah :

1. Kegiatan Pelatihan Tugas Pokok dan Fungsi Bagi PNS Daerah output

kegiatannya adalah penyusunan standart manajemen mutu (SMM) ISO

9001:2008 kegiatan ini dilakukan melalui kerja sama dengan pihak konsultan

dalam proses penyusunannya. Target kinerja kegiatan tercapai dari seluruh

PNS pada Badan Kepegawaian Daerah yang mengikuti diklat teknis untuk

meningkatkan ketrampilan dan profesionalisme, hal ini berimplikasi pada

pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan sesuai standar dan

prosedur mutu pelayanan ISO 2001 : 2008. Kebijakan yang dilakukan yaitu

merencanakan dan menganggarkan kembali untuk Mereview dokumen

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008, Quality Record

Corrective/Preventive Action dan rencana jumlah PNS yang mengikuti diklat

24 orang/PNS.


8

Realiasasi Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur indikator

kegiatan adalah :

1. Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil output

kegiatannya adalah seleksi penerimaan CPNS baik melalui pelamar umum

maupun pemberkasan GTT/PTT yang masuk database kepegawaian.

Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja adalah pada tahun tersebut ada

kebijakan pengangkatan Sekretaris Desa untuk diangkat menjadi PNS.

Implikasi capaian target kinerja kegiatan adalah tersedianya PNS yang

memberikan pelayanan administrasi ditingkat desa. Kebijakan seleksi

penerimaan CPNS setiap tahun tetap direncanakan hal ini dilakukan karena

setiap tahun jumlah PNS mengalami pengurangan yang disebabkan karena

pensiun. Untuk mencukupi jumlah kebutuhan PNS perencanaan dan

penganggaran kegiatan tetap terus dilakukan dengan melihat

perkembangan kebijakan dari Pemerintah Pusat. Perkiraan jumlah PNS

yang pensiun sejumlah 596 orang/PNS;

2. Kegiatan Penempatan PNS outpun kegiatannya adalah Penataan personil,

pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat struktural maupun

fungsional. Tercapainya target kinerja disebabkan adanya jabatan yang

lowong baik struktural maupun fungsional sehingga berimplikasi pada

terisinya jabatan pada masing SKPD dalam mengoptimalkan pelayanan.

Kebijakan penempatan pegawai direncanakan untuk menata

pemindahan/mutasi dan pemberhentian dalam jabatan, pengambilan

sumpah janji CPNS. Untuk pelantikan jabatan struktural direncanakan 68

pejabat, penyusunan Analisis Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) 300 orang

dan penataan tenaga guru 750 orang/PNS;

3. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS output

kegiatannya adalah proses berkas usulan kenaikan pangkat dan gaji

berkala. Tercapainya target kinerja karena merupakan hak pegawai yang

berimplikasi semakin meningkatnya kesejahteraan melalui pemberian

penghargaan/reward oleh pemerintah daerah. Kebijakan pemberian

kenaikan pangkat dan gaji berkala diproses melalui ketentuan peraturan

perundangan. Rencana usulan kenaikan pangkat pada renja kedepan

sejumlah 2642 orang/PNS dan kenaikan gaji berkala sejumlah 690

orang/PNS;

4. Pembangunan/pengembangan Sistem Infomasi Kepegawaian Daerah output

kegiatannya adalah proses entry dan upadate data pegawai dalam jaringan

database dan pembuatan ID card PNS. Terpenuhinya target kinerja

disebabkan penyesuaian perkembangan jumlah database pegawai dalam

jaringan SAPK. Kebijakan dan perencanaan anggaran dilaksanakan


9

diharapkan memberikan implikasi validasi data dan kemudahan bagi pejabat

pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan pengelolaan manajemen

kepegawaian daerah. Rencana perkembangan database PNS berjumlah

19.000 data PNS.

5. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi output kegiatannya

adalah terlaksananya proses administrasi Askes, Karis/Karsu,Bapertarum,

Tali Asih. Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja adalah adanya

CPNS baru yang mengurus kelengkapan administrasi kepegawaian,

kemudian pada perencanaan anggaran untuk bantuan pemulangan pegawai

pensiun/purna tugas kurang mencapai target dari keseluruhan jumlah PNS

yang pensiun tahun 2010 yang memperoleh bantuan biaya pemulangan ,

sehingga berimplikasi pada penurunan tingkat kesejahteraan pegawai yang

pensiun. Rencana proses administrasi kepegawaian 200 orang/PNS,

Pemberian Satya Lencana 200 orang/PNS, Pemberian SK Pensiun dan Tali

Asih 687 orang/PNS dan Proses SK Pengabdian karena pensiun 150 orang

PNS.

6. Proses Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS output

kegiatannya adalah proses pemberian sanksi/punishment PNS yang

melakukan pelanggaran disiplin, Tidak terpenuhinya target kinerja dari yang

direncanakan adalah menurunnya jumlah pelanggaran disiplin yang

dilakukan oleh PNS sehingga berimplikasi semakin meningkatnya disiplin

dan meningkatnya usaha pembinaan yang secara terus menerus dilakukan

oleh pembina kepegawaian di masing-masing SKPD.

7. Pemberian Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas output kegiatannya adalah

mengirimkan dan memberikan bantuan tugas belajar ikatan dinas dan

memproses ijin belajar bagi PNS yang lulus seleksi. Terpenuhinya target

kinerja disebabkan besarnya minat PNS untuk meningkatkan pendidikan

kejenjang yang lebih tinggi baik melalui mekanisme bantuan tugas belajar

ikatan dinas maupun ijin belajar yang dibiayai sendiri oleh PNS. Dari

Kebijakan yang diharapkan PNS semakin berkompetensi dan memiliki

ketrampilan dan profesional dalam melaksanakan tugas. Rencana

penganggaran digunakan untuk pemberian bantuan PNS yang dikirim

melalui program pendidikan S-3,S-2, S-1 dan IPDN sejumlah 10 orang/PNS

serta PNS yang mengajukan Ijin Belajar direncanakan sejumlah 125

orang/PNS.

8. Pemberian Bantuan Penyelenggaran Penerimaan Praja IPDN output

kegiantannya adalah melakukan seleksi penerimaan calon praja IPDN bagi

siswa yang lulus SLTA yang bersedia direkruit menjadi calon praja. Target

kinerja diukur melalui jumlah pelamar yang masuk tidak melalui jumlah


10

pendaftar yang lulus. Kebijakan pemberian formasi dan hasil seleksi

penerimaan praja IPDN menjadi kewenangan pemerintah pusat bukan

menjadi kewenangan daerah. Implikasi dari jumlah calon praja IPDN yang

lulus dan diterima adalah tersedianya Calon PNS yang berkualitas didaerah

sebagai kaderisasi untuk menggantikan jumlah PNS yang berkualitas karena

pensiun. Rencana jumlah pendaftar calon praja 100 orang pendaftar.

9. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan output kegiatannya adalah terlaksananya

monitoring dan bintek kepegawaian ke SKPD dan penyusunan buku

informasi kepegawaian. Tercapainya rencana kinerja adalah tersedianya

anggaran untuk penyusunan dan penerbitan buku informasi kepegawaian

yang berimplikasi semakin meningkatnya wawasan dan pengetahuan

perkembangan informasi kepegawaian oleh PNS di daerah dalam upaya

meningkatkan pelayanan. Rencana untuk penerbitan buku infomasi

kepegawaian sejumlah 100 buku/eksemplar.


11

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kajian pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah tersusun dalam tabel berikut :

Tabel.2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

No Indikator

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Peningkatan kemampuan dan kompetensi dari jumlah PNS yang lulus ujian dinas dan Ujian Penyesuaian ijazah dan mengikuti sosialisasi

1.1 Jumlah PNS yang lulus mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah

250 250 387 388 194 250 309 272 Realisasi capaian rata-rata < 80 % dari target renstra, rencana capaian pada renja diproyeksikan 80 % dari target renstra.

1.2 Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan bidang kepegawaian

500 500 300 388 380 350 300 349 Realisasi capaian rata-rata < 80 % dari target renstra rencana capaian renja diproyeksikan 90 %

2. Meningkatnya ketrampilan dan profesionalisme jumlah PNS setelah mengikuti Diklat Teknis Dan Fungsional

2.1 Rasio meningkatnya Jumlah PNS setelah mengikuti kursus-kursus/pelatihan diklat teknis dan fungsional dan meningkatnya kemampuan teknis dan profesionalisme PNS

110 110 120 124 110 89 102 105 Realisasi capaian target kinerja diproyeksikan mencapai 85 % dari target renstra untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam mendukung pelayanan.

3. Meningkatnya kesejahteraan dan pengembangan pegawai menuju penataan pegawai yang profesional dan proporsional

3.1 Rasio jumlah jumlah PNS yang mengurus administrasi ASKES, Karis/Karsu, Bapertarum, Tali Asih dan pemberian bantuan Pemulangan Pegawai Pensiun

2137 2137 1146 1230 2127 2133 1031 1107 Realisasi capaian target kinerja diproyeksikan mencapai 85 % dari target renstra untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam mendukung pelayanan.


12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.2 Meningkatnya kinerja PNS yang memperoleh hak dan penghargaan Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala

3250 3250 3332 3332 3238 3241 2833 2998 Rata-rata realisasi mencapai target renstra dan renja

3.3 Rasio menurunnya pelanggaran disiplin dari jumlah PNS setelah pemberian punishment

50 20 50 50 20 15 25 25 Realisasi capaian kurang memenuhi target hal ini terjadi karena semakin menurunnya kasus pelanggaran didiplin dan semakin meningkatnya pembinaan disiplin pegawai

3.4 Tersedianya CPNS yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pegawai karena pensiun dari pelamar umum maupun proses pemberkasan dari Tenaga GTT/PTT

600 700 1584 1675 975 554 792 837 Realisasi capaian melebihi target renstra hal ini disebabkan adanya kebijakan pengangkatan Sekdes diangkat menjadi PNS

3.5 Penataan personil pelantikan dan pengambilan sumpah pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan jabatan, pengambilan sumpah/janji CPNS, proses administrasi mutasi pegawai antar daerah propinsi/kabupaten serta mutasi dalam daerah

1250 1250 1118 1188 1543 1200 1006 1006 Realisasi capaian melebihi target renstra hal ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah tentang perubahan organisasi perangkat daerah sehingga perlu dilakukan penataan pesonil pada SKPD

3.6 Meningkatnya kompetensi PNS ke jenjang lebih tinggi melalui pengiriman bantuan tugas belajar dan pemberian ijin belajar

150 150 135 135 141 253 108 121 Realisasi capaian diharapkan meningkat setiap tahun untuk menyiapkan PNS yang memiliki kompetensi pendidikan yang sesuai dengan bidang dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan SKPD

3.7 Terseleksinya pendaftar calon praja IPDN untuk direkruit menjadi praja IPDN dan tersedianya aparatur yang berkulitas setelah lulus pendidikan

100 100 100 100 97 100 70 70 Realisasi capaian mencapai target renstra karena tingginya minat peserta untuk mengikuti tes calon praja IPDN setiap tahun

3.8 Tersedianya data pegawai dan informasi kepegawaian sebagai pengambilan keputusan pembina kepegawaian melalui update dan entry data

18000 18000 19000 19000 18139 17989 18050 18050 Realisasi capaian mencapai target renstra > 90 % hal ini karena penambahan penerimaan CPNS dan pengurangan pegawai karena pensiun setiap tahun

3.9 Monitoring dan bintek adminitrasi kepegawaian ke SKPD dan penyusunan buku informasi kepegawaian

200 200 100 100 200 200 100 100 Realisasi capaian mencapai target renstra


13

2.3 Isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah adalah

memproses administrasi kepegawaian di daerah. Pelayanan kepegawaian

mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi dan era

globalisasi. Usaha peningkatan pelayanan kepegawaian dilakukan melalui

penyusunan Standar Manajemen Mutu ( SMM ISO 9001 :2008 ) yang dimulai

sejak tahun 2008 dan mendapatkan setifikat ISO 9001 : 2008 pada tahun 2009.

Dalam penyelenggaraan pelayanan tugas pokok dan fungsi masih dijumpai

adanya permasalahan dan hambatan yang harus tetap diperhatikan untuk

mengantisipasi dampak yang terjadi dalam mendukung Visi Misi Madep

Manteb. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan

Kepegawaian Daerah adalah:

1. Adanya jumlah PNS yang pensiun mencapai 668 orang sehingga akan

mengurangi kegiatan pelayanan masyarakat;

2. Hasil verifikasi pendataan GTT/PTT yang diusulkan ke pemerintah pusat

yang masih perlu proses dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah;

3. Pemberian formasi yang yang tidak seimbang dengan jumlah PNS yang

pensiun didaerah;

4. Kebijakan seleksi CPNS yang masih dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Permasalahan dan hambatan yang berdampak pada pencapaian program

nasional adalah standar pelayanan minimal bidang kepegawaian yang harus

diimbangi antara program pusat dan daerah dengan menyediakan sarana

pendukung yang memadai di daerah.

Tantangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian

Daerah bahwa dengan semakin berkurangnya pegawai yang pensiun pada

SKPD diharapkan tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat di daerah.

Sedangkan peluang untuk meningkatkan kinerja dengan mengoptimalkan

sumberdaya aparatur yang ada di daerah untuk terus dilakukan pembinaan

dan pengawasan agar PNS mampu memberikan kontribusi pelayanan yang

baik kepada masyarakat.

Formulasi isu-isu penting yang harus ditindaklanjuti pada rencana kerja 1

(satu) tahun kedepan adalah :

a. Proses pengangkatan GTT/PTT yang masuk dalam database kepegawaian

sesuai regulasi SE MENPAN No. 5 tahun 2010 untuk dilakukan

pemberkasan menjadi Calon Pegawai Negeri dan tindak lanjut pemetaan

Tenaga Honorer Kategori I, II dan Non Kategori;

b. Rekruitmen CPNS dari Pelamar Umum untuk mengganti PNS yang

memasuki BUP yang disiapkan penggantinya menunggu kebijakan dari

pusat ;


14

c. Penataan personil secara proporsional pada jabatan struktural/ fungsional

karena pensiun untuk disiapkan penggantinya melalui promosi/

pengangkatan dan pelantikan ;

d. Penataan Guru SD sesuai kebutuhan Rombongan Belajar (Rombel) untuk

meningkatkan kualitas pendidikan ;

e. Wacana Perubahan Batas Usia Pensiun (BUP) PNS mencapai usia 58

tahun ;

f. Sosialisasi PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang disampaikan

kepada seluruh aparatur / PNS untuk mengurangi pelanggaran disiplin

sehingga dapat meningkatkan pelayanan;

g. Regulasi administrasi kepegawaian melalui Kartu Pegawai Elektronik

( KPE ) yang memiliki multi fungsi bagi PNS;


15

2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD Tabel.2.3

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2012

No

RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.)

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan dana (Rp.)

1 Program Pendidikan Kedinasan BKD

Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan serta profesionalisme PNS

60.024.000 59.207.500

Pendidikan Penjenjangan Struktural

Terseleksinya jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian ijazah

388 org/PNS

24.504.000

Pendidikan Penjenjangan Struktural

Terseleksinya jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian ijazah

388 org/PNS

22.946.000

Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme

Jumlah PNS yang mengikuti kegiatan sosialisasi bidang kepegawaian

343 org/PNS

35.520.000

Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme


343 org/PNS

36.261.500

2 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur BKD

Meningkatnya pelayanan yang profesional cepat,tepat dan akurat bagi aparatur pemerintah daerah

96.240.000 80.460.000

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas Pokok dan Fungsi bagi PNS Daerah

Terlaksananya jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsi penyusunan SMM ISO 9001:2008

24 org/PNS

96.240.000

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas Pokok dan Fungsi bagi PNS Daerah

Terlaksananya jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsi penyusunan SMM ISO 9001:2008

24 org/PNS

80.460.000

3 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

BKD

Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur pemerintah daerah

703.086.200

Seleksi penerimaan calon PNS

Tersedianya PNS sesuai formasi

70 % 400.356.000 Seleksi penerimaan calon PNS

Tersedianya PNS sesuai formasi

70 % 101.596.000

Penempatan PNS

Terselenggaranya penataan personil, pelantikan dan penyumpahan jabatan

1188 pejabat

287.796.400 Penempatan PNS

Terselenggaranya penataan personil,pelantikan dan penyumpahan jabatan

1188 pejabat

147.112.000


16

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

BKD

Penerbitan SK kenaikan pangkat dan gaji berkala 3332

SK 210.453.400

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

BKD Penerbitan SK kenaikan pangkat dan gaji berkala

3332 SK

76.781.200

Pembangunan / pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Terpeliharanya data PNS sesuai perkembangan

19000 data PNS

199.932.000

Pembangunan / pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah


19000 data PNS

104.700.000

Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi

Penerbitan SK Pensiun,Kenaikan Pangkat Pengabdian, Karis / Karsu, Karpeg, Taspen dan Bapertarum, Tali Asih PNS yang purna tugas

1230 PNS 1.225.000.000 Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi


1230 PNS 49.652.000

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin

Penerbitan sanksi administrasi kepegawaian

50 PNS 11.780.000 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin


40 PNS 9.275.000

Pemberian bantuan tugas belajar ikatan dinas

Pemberian bantuan tugas belajar ikatan dinas bagi PNS

25 PNS 238.620.000 Pemberian bantuan tugas belajar ikatan dinas


15 PNS 144.400.000

Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN

Terseleksinya berkas pelamar calon praja IPDN

50 pelamar

41.550.000 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN


75 pelamar 35.350.000

Monitoring,evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya kegiatan monitoring/bintek dan penyusunan buku informasi kepegawaian

100 buku 50.400.000

Monitoring,evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya kegiatan monitoring /bintek dan penyusunan buku informasi kepegawaian

100 buku 34.220.000

Jumlah 2.665.887.800

842.753.700

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan hasil musrenbang tahun 2011 secara spesifik dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Malang pada rencana kerja Tahun 2012 tidak ada yang diusulkan dalam bentuk program/kegiatan


17

BAB III

TUJUAN, SASARAN , PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran makro pembangunan dan

prioritas pembangunan pada pemerintah daerah bertujuan semakin

meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah. Dengan Sasarannya semakin

kuatnya kelembagaan SKPD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

pelayanan kepada masyarakat dengan indikator meningkatnya kepuasan

masyarakat dan menurunnya kasus pengaduan masyarakat terhadap

pelayanan pemerintah sehingga pada prioritas pembangunan target kinerja

adalah terwujudnya rasio jumlah PNS terhadap jumlah penduduk 1 : 30

terealisasi. Ketersediaan aparatur yang berkualitas diharapkan mampu

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Untuk mendukung prioritas pembangunan daerah sesuai tujuan dan sasaran

yang diharapkan dilaksanakan melalui penyusunan rencana kerja program dan

kegiatan pada SKPD Badan Kepegawaian Daerah.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kepegawaian adalah :

1. Peningkatan ketrampilan dan profesionaliseme aparatur setelah mengikuti

diklat dengan sasaran terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan

teknis wawasan dan ketrampilan yang profesional dalam tugas dan fungsi;

2. Peningkatan SDM Aparatur yang berkualitas dengan sasaran terwujudnya

pegawai yang berkompetensi setelah lulus pendidikan tugas belajar dan

melalui ijin belajar serta terwujudnya peningkatan pemahaman peraturan

dibidang kepegawaian;

3. Peningkatan pengembangan dan penataan pegawai yang profesional dan

proporsional melalui sistem manajemen kepegawaian dengan sasaran

terwujudnya kesejahteraan pegawai dengan pemberian penghargaan/reward

dan sanksi administrasi kepegawaian bagi PNS yang melakukan

pelanggaran disiplin dan mengembangkan melalui rekruitmen, penataan

personil, pengiriman tugas belajar dan menata sistem informasi

kepegawaian.

3.3 Program dan Kegiatan Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan

yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh

pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa

SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan

terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa


18

personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan

teknologi,dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya

tersebut,sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam

bentuk barang/jasa.

Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2012 Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Malang tersusun sebagaimana tabel berikut :

Renja BKD 2012-revisi v.doc

19

Tabel. 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2012 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Kode Urusan/Bidang

Urusan/ Program/Kegiatan



Rencana Tahun 2012

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 20. 1300. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya tertib administrasi sarana dan prasarana kerja

273.154.500

209.312.600

1. 20. 1300. 01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terkirimnya jumlah surat-surat dinas

BKD 3000 surat

4.720.000 APBD 3000 surat

5.664.000

1. 20. 1300. 01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Terbayarnya rekening telepone / Faximile ( 2 saluran )

BKD 1 th 13.200.000 APBD 1 th 13.200.000

1. 20. 1300. 01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terbayarnya honorarium jasa administrasi keuangan pengelola

BKD 1 th 40.200.000 APBD 1 th 45.240.000

1. 20. 1300. 01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terbayarnya jasa petugas kebersihan dan pengadaan alat kebersihan

BKD 1 th 9.176.100 APBD 1 th 11.016.000

1. 20. 1300. 01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

BKD 1 th 62.861.700 APBD 1 th 75.419.600

1. 20. 1300. 01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

BKD 1 th 107.239.200 APBD 1 th 53.256.000


20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 20. 1300. 01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Pembelian komponen alat listrik dan kelengkapan elektronik

BKD 1 th 1.822.500 APBD 1 th 2.187.000

1. 20. 1300. 01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Pembelian bacaan /koran/majalah dan buku peraturan perundang-undangan

BKD 70 eks 2.775.000 APBD 70 eks 3.330.000

1. 20. 1300. 01.18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Tersedianya anggaran perjalanan dinas keluar daerah pejabat eselon

BKD 1 th 31.160.000 APBD 1 th 37.392.000

1. 20. 1300. 02. Program Peningkatan sarana dan prasarana kantor

71.997.000 55.665.000

1. 20. 1300. 02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor

Terlaksananya pengadaan belanja modal peralatan kantor

BKD 1unit 49.255.000 APBD 1unit 29.755.000

1. 20. 1300. 02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terbayarnya jasa pekerja dan pembelian bahan material bangunan

BKD 1 unit 7.012.000 APBD 1 unit 8.414.000

1. 20. 1300. 02.24. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas operasional

Terawatnya kendaraan dinas operasional

BKD 7 unit 8.830.000 APBD 2 kali 10.596.000

1. 20. 1300. 02.28. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

Terawatnya komputer dan peralatan kerja

BKD 28 unit 6.900.000 APBD 20 unit 6.900.000

1. 20. 1300. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Meningkatnya ketrampilan dan profesionalisme Jumlah PNS setelah mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional

405.460.000 183.600.000

1. 20. 1300. 05.01. Pendidikan dan palatihan formal Terkirimnya peserta untuk mengikuti diklat dan tes psikologis bagi pejabat struktural dan kepala sekolah dan tes bebas narkoba bagi PNS

BKD 30 org/PNS

1.348 org/PNS

4.000 org/PNS

10.000.000

195.460.000

200.000.000

APBD Rencana Tes Potensi Akademik (TPA) bagi pejabat/calon pejabat

120 org/PNS

71.600.000


21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 20. 1300. 06. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian keuangan

10.452.000 APBD 10.482.000

1. 20. 1300. 06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD

Tercapainya laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi anggaran

BKD 100 % 3.744.000 APBD 100 % 3.744.000

1. 20. 1300. 06.02. Penyusunan laporan keuangan semesteran

Tersusunnya laporan kegiatan semesteran

BKD 100 % 2.208.000 APBD 100 % 2.208.000

1. 20. 1300. 06.04. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Tersusunnya laporan kegiatan akhir tahun

BKD 100 % 4.500.000 APBD 100 % 4.500.000

1. 20. 1300. 29. Program Pendidikan Kedinasan

Peningkatan kemampuan dan kompetensi dari jumlah PNS yang lulus Ujian Dinas / Ujian Penyesuaian Ujazah dan mengikuti sosialisasi

59.207.500 65.128.000

1. 20. 1300. 29.02. Pendidikan Penjenjangan Struktural

Jumlah PNS yang mengikuti Ujian dinas dan ujian penyesuaian isazah

BKD 388 org/PNS

22.946.000 APBD 388 org/PNS

23.688.000

1. 20. 1300. 29.06. Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme


BKD

343 org/PNS

36.261.500 APBD 300 org/PNS

41.440.000

1. 20. 1300. 30. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Meningkatnya ketrampilan dan profesionalisme PNS setelah mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional

80.460.000 112.000.000

1. 20. 1300. 30.03. Pendidikan dan pelatihan tugas pokok dan fungsi bagi PNS daerah

Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsi

BKD 24 org/PNS

80.460.000 APBD 28 org/PNS

112.000.000


22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 20. 1300. 31. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Meningkatnya Kesejahteraan dan pengembangan pegawai menuju penataan pegawai yang profesional dan proporsional

1.588.169.000 1.319.079.200

1. 20. 1300. 31.02. Seleksi penerimaan calon PNS Tersedianya PNS sesuai formasi

BKD 70 % 49.530.000 APBD 70 % 480.427.000

1. 20. 1300. 31.03. Penempatan PNS

Terselenggaranya penataan personil,pelantikan dan penyumpahan jabatan

BKD 1188 pejabat

145.112.000 APBD Penyusunan SKJ dan penataan Tenaga guru

1006 pejabat

225.355.000

1. 20. 1300. 31.04. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

Penerbitan SK kenaikan pangkat dan gaji berkala

BKD 3332 SK

87.870.000 APBD 3332 SK

76.781.200

1. 20. 1300. 31.05. Pembangunan / pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah


BKD 19000 data PNS

113.460.000 APBD 19000 data PNS

104.700.000

1. 20. 1300. 31.08. Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi


BKD 1230 PNS

968.952.000 APBD 1237 PNS

70.751.000

1. 20. 1300. 31.09. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin


BKD 50 PNS 9.275.000 APBD 50 PNS 13.720.000

1. 20. 1300. 31.11. Pemberian bantuan tugas belajar ikatan dinas


BKD 25 PNS 144.400.000 APBD 15 PNS 208.390.000

1. 20. 1300. 31.12. Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN


BKD 75 pelamar 35.350.000 APBD 100 pelamar

48.475.000


23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 20. 1300. 31.15. Monitoring,evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya kegiatan monitoring/bintek dan penyusunan buku informasi kepegawaian

BKD 100 buku 34.220.000 APBD 200 buku 60.480.000

Jumlah 2.488.900.000 1.843.266.800


24

BAB VI

P E N U T U P

Rencana kerja tahunan merupakan terjemahan dan operasional yang

tercantum dalam program dan kegiatan SKPD yang berkontribusi untuk

pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana

Strategis SKPD. Rencana kerja dibuat terkait dengan visi dan misi organisasi

untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan SKPD.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2012 ini juga merupakan

salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Malang selama Tahun Anggaran 2012, dan sebagai

pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik

secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan.

Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam

pelaksanaan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban Visi dan Misi

Organisasi untuk menuju Aparatur Pemerintah yang professional, bersih dan

berwibawa sebagai pelayan masyarakat yang terbaik.

Malang, September 2011



NIP. 190504 198811 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Jl. KH. Agus Salim No. 7 Telepon (0341) 364776 Fax (0341) 353375

Email :[email protected] webside : http://www.kabmalang.go.id

M A L A N G 65119

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR : 800 / / 421.202 /2011 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG

TAHUN 2012

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2010 - 2015 dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2012;

b. bahwa dalam rangka persiapan dan tahapan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah...........

12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015;

14. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang.

Memperhatikan :

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran ;

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Renja Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana Diktum PERTAMA adalah :

1. Mengevaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu 2009-2010 dan capaian Renstra SKPD ;

2. Menganalisis kinerja pelayanan SKPD Badan Kepegawaian Daerah ;

3. Mengidentifikasi isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi dan dampak terhadap pencapaian visi misi Madep Manteb serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD Badan Kepegawaian Daerah;

4. Mereview terhadap Rancangan Awal RKPD ;

5. Melakukan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang diperoleh hasil musrenbang tahun 2011;

6. Menyusun Renja dan Rumusan Usulan Prioritas Program dan Kegiatan pada Belanja Langsung Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012.

KETIGA : Tim Penyusun Renja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2012 bertanggungjawab

dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Badan. KEEMPAT : Kepala Badan Kepegawaian Daerah menetapkan Rencana Kerja Tahun 2012. KELIMA : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang Pada tanggal : September 2011


Ir. DIDIK BUDI MULJONO, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19600504 198811 1 001

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG

TAHUN ANGGARAN 2012

NO

N A M A

JABATAN

KEDUDUKAN DALAM TIM

1 2 3 4

1. Ir. DIDIK BUDI MULJONO, MT Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Ketua

2. Drs. AINURROFIQ MANSUR Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Sekretaris

3. 1. YUDHI HINDHARTO, ST.M.Si Kepala Bidang Mutasi Jabatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Anggota

2. CHOIRUL HUDDA, SE Kepala Bidang Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Anggota

3. Drs. SUMARDI, MM Kepala Bidang Kepangkatan dan Penggajian, pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Anggota

4. HERU NUGROHO, SH.MM Kepala Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Anggota

5. Dra. SRI PURWATININGSIH Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Anggota

6. ISMANU, BSc Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Anggota

7. Drs. SURI WAHYUDI Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Anggota

8. Drs. ZAINAL ABIDIN Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan Struktural pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Anggota

9. AHMAD BUDIANTO, S.Sos. MM

Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Anggota

Lampiran : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Nomor : 800/ /421.202/2011 Tanggal : September 2011

O

N A M A

JABATAN

KEDUDUKAN DALAM TIM

1 2 3 4

10. AGOES SOEHANDHA, SH Kepala Sub Bidang Penyajian Informasi dan Dokumentasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Anggota

11. AGUSTIEN PURWANINGRUM, SP. M.Si

Kepala Sub Bidang Pengolahan Data pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Anggota

12. HARI SOEPRAYOGI, SE Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Anggota

13. Dra. ANIK SURYANI Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian struKtural pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Anggota

14. HARI WURYANTO, SH.M.Si Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Anggota

15. MOCH. FIRMANSYAH AMIRULLAH, SP

Kepala Sub Bidang Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Anggota

16. VERRA HASTUTY TP. SE Staf Sekretariat pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Anggota

17. KHUSNUL ARIFIN Staf Sekretariat pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Anggota

Ditetapkan di : M a l a n g Pada tanggal : September 201101 Maret 2007


KABUPATEN MALANG


NIP. 19600504 198811 1001

BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI RENJA TAHUN 2012

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan September tahun dua ribu

sebelas telah dilaksanakan verifikasi RENJA Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Malang Tahun 2012 yang dihadiri Tim Penyusun RENJA sebagaimana Surat Keputusan

Kepala Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang yang bersangkutan,

terlampir.

Setelah membaca, menelaah dan mempertimbangkan maka disepakati bahwa :

Kesatu, Sistematika RENJA Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2012 telah sesuai

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;

Kedua, RENJA Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang tahun 2012 telah

sesuai dan selaras dengan dokumen RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012;

Ketiga, RENJA Tahun 2012 sudah merupakan penjabaran dari Renstra Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang tahun 2011-2015 (tahun kedua)

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Mengetahui :

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Ir. DIDIK BUDI MULJONO,MT Pembina Utama Muda

NIP. 19600504 1988111001

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

Dr. NEHRUDDIN, SE.MM Pembina Utama Muda

NIP. 19531110 197903 1021

CHECK LIST UNTUK KONSULTASI DAN VERIFIKASI KESESUAIAN DOKUMEN RENJA SKPD TAHUN 2012 DENGAN RKPD KABUPATEN MALANG TAHUN 2012

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO URAIAN YA TIDAK KETERANGAN 1. Apakah ada Tim Penyusun Renja

SKPD Tahun 2012 √ Sudah ada

2. Apakah sistematika Renja SKPD

Tahun 2012 sudah sesuai dengan

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010,

yaitu :

- Bab I : Pendahuluan berisikan

latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan, serta

sistematika penyusunan.

- Bab II : Evaluasi Pelaksanaan

Renja Tahun lalu 2009-2010,

berisikan Evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD tahun lalu dan

Capaian Renstra, Analisis Kinerja

pelayanan SKPD, Isu penting

penyelenggaraan tugas dan

fungsi SKPD, Review terhadap

rancangan awal RKPD,

Penelaahan usulan program dan

kegiatan masyarakat.

- Bab II : Tujuan, Sasaran, Program

dan Kegiatan yang berisikan

telaah kebijakan daerah, tujuan

dan sasaran renja, Program dan

Kegiatan.

- Bab IV, penutup

√ Sudah sesuai

- Sub bab disesuaikan

dengan kebutuhan;

- Program / kegiatan

prioritas diselaraskan

dengan usulan

kegiatan prioritas

Musrenbang RKPD

- Indikator serta kinerja

program dan kegiatan

disesuaikan dengan

tugas dan fungsi

SKPD

3. Apakah Renja tahun 2012 telah

sesuai dan selaras dengan dokumen

RKPD Tahun 2012

√ Sudah sesuai dan

selaras - Uraian output

disesuaikan dengan kegiatan;

- Memuat program dan kegiatan prioritas tahun 2012.

4. Apakah Renja tahun 2012

merupakan penjabaran dari Renstra

SKPD tahun 2011-2015 (tahun

kedua)

√ Sudah sesuai

Uraian outcome disesuaikan dengan program

Tim Verifikasi :

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang


NIP. 19600504 198811 1001

1.

.............................................................

Drh. Heridji Sutardjo, M.Si

2.

.............................................................

Ir. Susmono

3.

.............................................................

I Made Persahi, SE, M.Si

4.

.............................................................

Dra. Wisnu Mustikawati

Documents

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/RENJA BKD 2012.pdf · badan kepegawaian daerah kabupaten malang badan kepegawaian daerah rencana kerja