Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Dasar - dasar Teori
Berikut adalah beberapa teori yang menjelaskan tentang kepatuhan
wajib pajak :
1. Teori Pembelajaran Sosial
Teori belajar sosial dikenalkan oleh Bandura pada tahun 1986.
Konsep dari teori ini menekankan pada komponen kognitif dari
pikiran, pemahaman dan evaluasi. Bandura (1986) mengatakan
bahwa faktor sosial dan kognitif serta faktor pelaku memainkan
peran penting dalam pembelajaran. Faktor kognitif berupa
ekspektasi/penerimaan untuk meraih keberhasilan, sedangkan faktor
sosial mencakup pengamatan. Teori ini merupakan perluasan teori
pengkondisian operan dari Skinner yaitu teori yang mengandaikan
perilaku sebagai suatu fungsi dari konsekuensi - konsekuensinya.
Bandura (1986) mengatakan bahwa proses dalam pembelajaran
sosial meliputi:
1. Proses perhatian (attentional)
Proses perhatian yaitu orang hanya akan belajar dari
seseorang atau model, jika mereka telah mengenal dan menaruh
perhatian pada orang atau model tersebut.
Pengaruh Persepsi Sanksi…,Yuyun Ismarita, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2016
9
2. Proses penyimpanan (retention)
Proses penyimpanan adalah proses mengingat tindakan
suatu model setelah model tidak lagi mudah tersedia.
3. Proses reproduksi motorik
Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah
pengamatan menjadi perbuatan.
4. Proses penguatan (reinforcement)
Proses penguatan adalah proses yang mana individu -
individu disediakan rangsangan positif atau penghargaan supaya
berperilaku sesuai dengan model.
Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa teori pembelajaran
sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam
memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat
membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan
dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah
memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya.
Seseorang juga akan taat membayar pajak apabila telah menaruh
perhatian terhadap pelayanan pajak, baik fiskus maupun sistem
pelayanan pajaknya. Terkait dengan proses penguatan, proses
tersebut cukup relevan apabila dihubungkan dengan pengaruh
sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pengaruh Persepsi Sanksi…,Yuyun Ismarita, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2016
10
2. Teori Atribusi
Atribusi adalah bagaimana membuat keputusan tentang
seseorang. Kita membuat sebuah atribusi ketika kita merasa dan
mendeskripsikan perilaku seseorang dan mencoba menggali
pengetahuan mengapa mereka berperilaku seperti itu. Menurut
Robbins dan Judge (2008) dalam Masruroh (2013), penentuan
apakah perilaku disebabkan secara internal atau eksternal
dipengaruhi oleh tiga faktor yakni kekhususan, konsensus dan
konsistensi. Teori atribusi relevan untuk menjelaskan faktor-faktor
yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam model penelitian
ini. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dikaitkan dengan sikap Wajib
Pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi
seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat
dipengaruhi oleh faktor internal maupun ekternal orang lain tersebut
(Jatmiko, 2006 dalam Masruroh, 2013).
Negara mempunyai dasar atas hak untuk memungut pajak.
Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan
justifikasi hak kepada negara untuk memungut pajak seperti telah
dijelaskan diatas. Namun ada bebeparapa teori menurut Mardiasmo
(2011) antara lain :
1. Teori Asuransi
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan
hak-hak rakyatnya.Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak
Pengaruh Persepsi Sanksi…,Yuyun Ismarita, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2016
11
diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh
jaminan perlindungan tersebut.
2. Teori Kepentingan
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan kepada
kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang.
Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin
tinggi pajak yang harus dibayarkan..
3. Teori Daya Pikul
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya,
artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul
masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul ada 2
pendekatan yaitu :
a. Unsur obyektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau
kekayaan yang dimiliki seseorang.
b. Unsur subyektif, dengan memperhatikan besarnya
kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.
4. Teori Bakti
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan
rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti,
rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah
sebagai suatu kewajiban.
4. Teori Asas Daya Beli
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak.
Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari
Pengaruh Persepsi Sanksi…,Yuyun Ismarita, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2016
12
rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara.
Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali kemasyarakat
dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan
demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.
2.1.2 Pengertian Pajak
Berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2007 pasal 1
menyebutkan bahwa, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011), pajak adalah iuran
rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi)
yang dapat langsung ditunjukkan, serta digunakan untuk membayar
pengeluaran umum. Menurut Mardiasmo (2011), pajak dibagi menjadi 2
jenis yaitu:
a. Pajak Langsung
Pajak yang pembebannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang
lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang
bersangkutan. Contoh: pajak penghasilan.
Pengaruh Persepsi Sanksi…,Yuyun Ismarita, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2016
13
b. Pajak Tak Langsung
Pajak yang pembebannya dapat dilimpahkan ke pihak lain.
Biasanya ini berlaku pada pajak pertambahan nilai (PPN) yang
dibebankan kepada konsumen.
Waluyo (2011:4) menyatakan pajak adalah kewajiban yang
melekat kepada setiap warga yang memenuhi syarat yang telah
ditetapkan oleh undang-undang agar membayar sejumlah uang ke
kas negara yang bersifat memaksa, dan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung. Soemirto dikutip oleh Yolina (2009:11), Pajak
adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang - undang
(dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukkan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umum.
Djajadiningrat dikutip oleh Resmi (2009: 1), Pajak sebagai suatu
kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang
disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang
memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman,
menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat
dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara
langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Dari
definisi - definisi pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak
memiliki peranan yang sangat penting dalam penerimaan negara.
Dengan semakin meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan
Pengaruh Persepsi Sanksi…,Yuyun Ismarita, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2016
14
kesadaran wajib pajak tentang pajak sangat mendukung kemandirian
dalam memenuhi kebutuhan dana untuk kepentingan
penyelenggaraan negara, sehingga pajak memegang peran penting
bagi penerimaan negara. Pajak mempunyai peranan yang sangat
penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam
pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber
pendapatan negara untuk membiayai pembangunan.
Dari berbagai defenisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli
perpajakan dapat disimpulkan bahwa pajak adalah sumber dana yang
didapat dari masyarakat sebagai kewajiban perpajakan yang
didasarkan pada undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang
sifatnya dapat dipaksakan melalui SPT yang telah berlaku.
2.1.3 Fungsi Pajak
Mardiasmo (2011: 1) mengungkapkan bahwa pajak memiliki fungsi
sebagai berikut :
1. Fungsi Anggaran
Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan
pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh
dari penerimaaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin
seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain
sebagainya.
Pengaruh Persepsi Sanksi…,Yuyun Ismarita, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2016
15
2. Fungsi Mengatur
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui
kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan
sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintah untuk kemaj uan
negara.
3. Fungsi stabilitas
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk
menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga
sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara
lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat,
pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan
2.1.4 Asas-Asas Pemungutan Pajak
Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana diungkapkan oleh Smith
dalam Supramono dan Damayanti (2009:3), menyatakan bahwa
pemungutan pajak seharusnya didasarkan atas asas-asas berikut :
1. Equality
Harus terdapat keadilan, serta persamaan hak dan kewajiban di
antara wajib pajak dalam suatu negara. Keadilan dalam pemungutan
pajak ini dibedakan menjadi dua, antara lain :
a. Keadilan Horizontal
Keadilan horizontal berarti beban pajak yang sama kepada
semua wajib pajak yang memperoleh penghasilan sama dengan
Pengaruh Persepsi Sanksi…,Yuyun Ismarita, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2016
16
jumlah tanggungan yang sama pula tanpa membedakan jenis
penghasilan atau sumber penghasilan.
b. Keadilan Vertikal
Keadilan vertical berarti pemungutan pajak adil. Jika wajib
pajak dalam kondisi ekonomi yang sama maka akan dikenakan
pajak yang sama.
2. Certainty
Penerapan pajak harus jelas,tidak dilakukan secara
sewenang-wenang. Wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan
pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, dan batas waktu
pembayaran.
3. Convenience
Pemungutan pajak harus memperhatikan kenyamanan
(convenience) dari wajib pajak, dalam arti pajak harus dibayar oleh
wajib pajak pada saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak, yaitu
pada saat memperoleh penghasilan (pay as you earn).
4. Economics
Biaya untuk pemungutan pajak harus seminim mungkin. Dengan
biaya pemungutan yang minimal, diharapkan dapat menghasilkan
penerimaan pajak yang sebesar-besarnya.
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak menurut kewenangan pungut dan
menetapkan besarnya penetapan pajak (Mardiasmo, 2011:7) :
Pengaruh Persepsi Sanksi…,Yuyun Ismarita, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2016
17
1. Official Assessment System
Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya
pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada
fiskus.
b. Wajib pajak bersifat pasif.
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh
fiskus.
2. Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang
kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang
terutang. Cirinya-cirinya:
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada
wajib pajak sendiri.
b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan
melaporkan sendiri pajak yang terutang.
c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. With Holding System
Adalah suatu system pemungutan pajak yang member
wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak
yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang
oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya
pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan
wajib pajak.
Pengaruh Persepsi Sanksi…,Yuyun Ismarita, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2016
18
2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak
Mardiasmo (2010:2) mengatakan bahwa agar pemungutan pajak
tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak
harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan,
undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam
perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum
dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak
bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam
pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan
pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang - undang (syarat
yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal
ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik
bagi negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan
produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan
kelesuan perekonomian masyarakat.
Pengaruh Persepsi Sanksi…,Yuyun Ismarita, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2016
19
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansil)
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat
ditekan sehingga lebih rendah dari pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan
dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.
2.1.7 Tata Cara Pemungutan Pajak
Mardiasmo (2011:6) mengatakan bahwa ada beberapa tata cara
pemungutan pajak, yaitu:
1. Stelsel pajak
Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:
a. Stelsel nyata (riel stelsel)
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang
nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada
akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya
diketahui. Stelsel mempunyai kelebihan atau kebaikan dan
kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan
lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat
dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan nyata
diketahui).
Pengaruh Persepsi Sanksi…,Yuyun Ismarita, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2016
20
b. Stelsel anggapan (fictieve stelsel)
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang
diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan satu tahun
dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal
tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang
untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak
dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu
pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang
dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
c. Stelsel campuran
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan
stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung
berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun
besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.
2.1.8 Asas Pemungutan Pajak
a. Asas domisili (asas tempat tinggal)
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan
wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan
yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku
untuk wajib pajak dalam negeri.
Pengaruh Persepsi Sanksi…,Yuyun Ismarita, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2016
21
b. Asas sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang
bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib
pajak.
c. Asas kebangsaan
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.
2.1.9 Tinjauan Pajak Berbagai Aspek
Masalah perpajakan tidaklah sederhana hanya sekedar menyerahkan
sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada negara tetapi
coraknya terlihat bermacam-macam tergantung kepada pendekatannya.
Maka dari itu berikut ini ada beberapa aspek pajak antara lain :
1. Aspek ekonomi
Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan
negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat
menuju kesejahteraan. pelayanan yang diberikan pemerintah
merupakan suatu kepentingan umum (public utilities) untuk
kepuasan bersama sehingga pajak mengalir dari masyarakat akhirnya
kembali lagi untuk masyarakat. hal ini erat kaitannya dengan
kebijakan ekonomi yang mengarah pada dukungan pemenuhan
kenaikan pendapatan masyarakat melalui distribusi pendapatan.
2. Aspek hukum
Pajak merupakan masalah keuangan negara. dasar yang
digunakan pemerintah untuk mengatur masalah keuangan negara
yaitu pasal 23A Amandemen UUD 1945 (pajak dan pungutan lain
Pengaruh Persepsi Sanksi…,Yuyun Ismarita, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2016
22
yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang
-undang) dalam rangka reformasi perpajakan nasional, pemerintah
bersama-sama dengan DPR berhasil menghasilkan undang-undang
perpajakan yang baru yaitu undang-undang no 6 tahun 1983 tentang
ketentuan umum dan tata cara perpajakan, undang-undang no 7
tahun 1983 tentang pajak penghasilan, undang-undang no 8 tahun
1983 tentang pajak petambahan nilai dan pajak penjualan atas barang
mewah, undang-undang no 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan
bangunan, undang-undang no 13 tentang bea materai.
Didalam undang-undang diatas terdapat pula aspek hukum
dengan mencatumkan sanksi-sanksi hukum apabila wajib pajak lalai
atau sengaja tidak menunaikan kewajibannya membayar pajak.
3. Aspek keuangan
Pedekatan dari aspek keuangan ini tercangkup dalam aspek
ekonomi hanya lebih menitik beratkan pada aspek keuangan.pajak
dipandang bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara.
jika dilihat dari penerimaan negara,kondisi keungan negara tidak lagi
semata - mata dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi,
tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebgai primadona
penerimaan negara.
4. Aspek sosiologi
Pada aspek ini bahwa pajak ditinjau dari segi masyrakat yaitu
yang menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas
pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada
Pengaruh Persepsi Sanksi…,Yuyun Ismarita, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2016
23
masyarakat.dengan demikian sasaran pajak yang disetujui adalah
memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara
merata dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor.
2.2 Kepatuhan Membayar Pajak
Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana
WP memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak
perpajakannya. Kepatuhan WP dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu
pelayanan pada WP, kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara,
pelayanan pada WP, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan
tarif pajak (Rahayu, 2013:140). Muliari dan Setiawan (2011:5)
mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai suatu keadaan dimana wajib
pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak
perpajakannya.
Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan
yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi
bagi pembangunan negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan
secara sukarela.kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat
sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self Assessment di mana dalam
prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk
menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. Menurut Nurmantu
(dalam Widodo, 2010:68) terdapat dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan formal
dan kepatuhan material.
Pengaruh Persepsi Sanksi…,Yuyun Ismarita, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2016
24
1. Kepatuhan formal
Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak
memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam
undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material
Kepatuhan material didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana
wajib pajak secara substantive (hakekat) memenuhi semua ketentuan
material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.
Kategori Wajib Pajak patuh sesuai dengan peraturan menteri
keuangan No. 192/PMK.03/2007 Jo No.74/ PMK.03/2012 adalah sebagai
berikut:
1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak,kecuali
tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau
menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga
pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa
pengecualian selama 3 tahun berturut - turut dan tidak pernah
dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
Pengaruh Persepsi Sanksi…,Yuyun Ismarita, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2016
25
2.3 Sanksi Perpajakan
Dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh
pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah.Sanksi adalah suatu tindakan
berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan.
peraturan atau undang - undang merupakan rambu - rambu bagi seseorang
untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang
seharusnya tidak dilakukan.sanksi diperlukan agar peraturan atau undang -
undang tidak dilanggar. sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan
dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat
pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,
2006 dalam Muliari dan Setiawan, 2010).
Menurut Mardiasmo (2011:59-60) dalam undang - undang perpajakan
dikenal ada dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.
Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma ada yang diancam dengan sanksi
administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula
yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan sanksi
administrasi dan sanksi pidana adalah:
a. Sanksi administrasi
Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang
berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam undang - undang
perpajakan ada 3 (tiga) macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda,
bunga, dan kenaikan.
Pengaruh Persepsi Sanksi…,Yuyun Ismarita, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2016
26
b. Sanksi pidana
Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan
fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan dalam undang
- undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu: denda pidana,
kurungan, dan penjara.
Selama ini ada anggapan umum dalam masyarakat bahwa akan
dikenakan sanksi perpajakan hanya bila tidak membayar pajak. Padahal,
dalam kenyataannya banyak hal yang membuat masyarakat atau wajib
pajak terkena sanksi perpajakan, baik itu berupa sanksi administrasi
(bunga, denda, dan kenaikan) maupun sanksi pidana.Sanksi pajak
berdasarkan pasal 7 UU KUP No.28 Tahun 2007 dikenakan apabila wajib
pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai
dengan jangka waktu pemyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan
surat pemberitahuan dimana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan
pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4 Undang - Undang Ketentuan Umum
Perpajakan No.28 tahun 2007 masing -masing yang berbunyi :
1. Untuk surat pemberitahuan masa, paling lama 20 (dua puluh) hari
setelah akhir masa pajak.
2. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak
orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
3. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak
badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.
Pengaruh Persepsi Sanksi…,Yuyun Ismarita, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2016
27
2.4 Kesadaran Perpajakan
Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu
menyangkut faktor - faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui,
dihargai, dan ditaati. kesadaran WP adalah suatu kondisi dimana WP
mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang
berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi
kewajiban pajaknya. Menurut Suardika (dikutip dari Muliari dan Setiawan,
2010), masyarakat harus sadar akan tahun jumlah WP, jumlah SPT tahunan
kepatuhan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung
tinggi undang - undang dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaran
negara. Dalam penelitian itu kesadaran pajak diukur melalui, WP paham atau
berusaha untuk memahami semuaketentuan peraturan perundang - undangan
perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, ketepatan dalam
pembayaran pajak yang terutang, pembayaran pajak sebagai pendapatan
negara, ketepatan membayar pajak, kewajiban membayar pajak, membayar
pajak tanpa paksaan.
Menurut Ritongga (2011) kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap
suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan
untuk bertindak sesuai objek tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku
wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan,
keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai
peraturan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.
Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Direktorat jenderal pajak
dalam membangun kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak antara
lain:
Pengaruh Persepsi Sanksi…,Yuyun Ismarita, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2016
28
1. Melakukan sosialisasi
Sebagaimana dinyatakan Dirjen pajak bahwa kesadaran membayar
pajak datangnya dari diri sendiri, maka menanamkan pengertian dan
pemahaman tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri
yang terdekat, melebar kepada tetangga, lalu dalam forum - forum
tertentu dan ormas - ormas tertentu melalui sosialisasi. Dengan tingginya
intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka dapat secara
perlahan merubah mindset masyarakat tentang pajak ke arah yang positif.
2. Memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban
perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak.
Jika pelayanan tidak beres atau kurang memuaskan maka akan
menimbulkan keengganan wajib pajak melangkah ke kantor pelayanan
pajak. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat
memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas
memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertangungjawabkan serta
harus dilakukan secara konsisten dan kontinyu sehingga berdampak pada
terhadap masyarakat dalam membayar pajak.
3. Meningkatkan citra good governance
Meningkatkan citra good governance yang dapat menimbulkan
adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak,
sehingga kegiatan pembayaran pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan
kerelaan, bukan suatu kewajiban.
Pengaruh Persepsi Sanksi…,Yuyun Ismarita, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2016
29
4. Memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan khususnya
pendidikan perpajakan.
Melalui pendidikan diharapkan dapat mendorong individu kearah
yang positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang positif yang
selanjutnya akan dapat memberikan pengaruh positif sebagai pendorong
untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak.
5. Law enforcement
Dengan penegakan hukum yang benar tanpa pandang bulu akan
memberikan deterent efect yang efektif sehingga meningkatkan
kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak.
6. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak
Akibat kasus Gayus kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen pajak
menurun sehingga upaya penghimpunan pajak tidak optimal. Masyarakat
berpendapat hanya sedikit sekali yang akan kembali kepada wajib pajak
atau disumbangkan dalam pembangunan bangsa. Jadi lebih baik tidak
perlu membayar pajak saja.
7. Merealisasikan program sensus perpajakan nasional
Merealisasikan program sensus perpajakan nasional yang dapat
menjaring potensi pajak yang belum tergali. Dengan program sensus ini
diharapkan seluruh masyarakat mengetahui dan memahami masalah
perpajakan serta sekaligus dapat membangkitkan kesadaran dan
kepedulian, sukarela menjadi wajib pajak dan membayar pajak.
Pengaruh Persepsi Sanksi…,Yuyun Ismarita, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2016
30
Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpukan bahwa
kesadaran wajib pajak sangatlah penting karena dengan kesadaran dari
berbagai pihak baik itu pihak masyarakat ataupun pemerintah akan
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah guna
menambah pendapatan daerah untuk peningkatkan pembangunan daerah.
2.5 Pelayanan Fiskus
Pelayanan sendiri pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai
pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh Direktorat jenderal pajak
untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan
pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi
pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam
rangka pelaksanaan undang - undang dan tidak berorientasi pada profit atau
laba.
Fiskus adalah aparat dari kantor pajak yang menangani administrasi dan
perpajakan di Indonesia. Para wajib pajak akan patuh dalam memenuhi
kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak
tersebut memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak.
Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak
tergantung pada bagaimana sikap petugas pajak memberikan suatu pelayanan
yang terbaik kepada wajib pajak. Selama ini peranan fiskus memiliki lebih
banyak peran sebagai seorang pemeriksa. Padahal untuk menjaga agar wajib
pajak tetap patuh terhadap kewajiban perpajakannya dibutuhkan peran lebih
dari sekedar pemeriksa. Selain mengatur hak dan kewajiban bagi wajib pajak,
Pengaruh Persepsi Sanksi…,Yuyun Ismarita, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2016
31
ketentuan umum dan tata cara perpajakan juga mengatur ketentuan bagi
petugas pajak (Supramono dan Damayanti, 2009:18), antara lain :
1. Pegawai pajak yang karena kelalaiannya, dengan sengaja menghitung, atau
menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang - undang
Perpajakan akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
2. Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja bertidak
diluar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang -
undangan perpajakan dapat diajukan ke unit internal departemen keuangan
yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi. Apabila terbukti
melakukannya maka pegawai pajak tersebut akan dikenai sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
3. Pegawai pajak yang dalam tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan
pengancaman kepada wajib pajak agar menguntungkan diri sendiri secara
melawan hukum akan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud
dalam pasal 368 KUH pidana.
4. Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara
melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa
seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, dan menerima
pembayaran, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri akan diancam
dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 UU No. 31 tahun
1999 tentang tindak pidana korupsi dan perubahannya.
Pengaruh Persepsi Sanksi…,Yuyun Ismarita, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2016
32
5. Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana
apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan itikad baik dan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan.
Dalam hal untuk mengetahui bagaimana pelayanan terbaik yang
seharusnya dilakukan oleh fiskus kepada wajib pajak, diperlukan juga
pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai fiskus. Kewajiban fiskus
yang diatur dalam UU perpajakan adalah:
1. Kewajiban untuk membina wajib pajak .
2. Kewajiban menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar .
3. Kewajiban merahasiakan data wajib pajak .
4. Kewajiban melaksanakan putusan.
Sementara itu, terdapat pula hak - hak fiskus yang diatur dalam UU
perpajakan, antara lain:
1. Hak menerbitkan NPWP atau NPPKP secara jabatan .
2. Hak menerbitkan surat ketetapan pajak .
3. Hak menerbitkan surat paksa dan surat perintah melaksanakan
penyitaan .
4. Hak melakukan pemeriksaan dan penyegelan .
5. Hak menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi .
6. Hak melakukan penyidikan .
7. Hak melakukan pencegahan .
8. Hak melakukan penyanderaan
Pelayanan kepada pelanggan dikatakan bermutu apabila memenuhi atau
melebihi harapan pelanggan atau semakin kecil kesenjangan antara
pemenuhan janji dengan harapan pelanggan adalah semakin mendekati
Pengaruh Persepsi Sanksi…,Yuyun Ismarita, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2016
33
ukuran bermutu (Christina dan Kepramareni, 2012). Mutu pelayanan yang
baik akan menciptakan kepuasan wajib pajak. Jika masyarakat sebagai wajib
pajak merasa puas akan pelayanan pajak yang diterima, diharapkan para
wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik, yang
pada akhirnya akan dapat meningkatkan kepatuhan (Nilawati, 2013).
2.6 Tingkat Pemahaman Pajak
Masalah tingkat pemahaman perpajakan dari wajib pajak dirasa perlu
untuk dibahas karena pengetahuan perpajakan adalah salah satu faktor
potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya, semakin tinggi tingkat pengetahuan dan
pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil
pula kemungkinan wajib pajak tersebut untuk melanggar peraturan tersebut,
karena jika pengetahuan mengenai perpajakan rendah, maka kepatuhan wajib
pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah. (spicer dan lundsent,
1976, dalam Rahman Hadi, 2010), maka kepatuhan wajib pajak mengenai
peraturan yang berlaku juga rendah, karena walaupun wajib pajak tidak
berniat untuk melalaikan kewajiban pajaknya, wajib pajak tetap tidak mampu
memenuhi kewajiban perpajakannya karena dia sendiri tidak memahami UU
dan tata cara perpajakan.
Sedangkan menurut Muslim (2007:11), semakin tinggi tingkat
pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan,
maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan
tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.
Pengaruh Persepsi Sanksi…,Yuyun Ismarita, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2016
34
Tingkat pemahaman wajib pajak atas perpajakan dapat diukur berdasarkan
pemahaman wajib pajak pada kewajiban menghitung, membayar dan
melaporkan pajak terutangnya (Lestari, 2010).
2.7 Kerangka Pemikiran
Pajak berfungsi sebagai budgetair - regulere. Pajak berfungsi budgetair
artinya pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai
pengeluaran - pengeluarannya. Pajak berfungsi sebagai regulered artinya pajak
sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam
bidang sosial dan ekonomi. Saat ini sistem pemungutan pajak yang berlaku di
Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan
menggunakan Self Assessment System dimana pemenuhan kewajiban
perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri, dimana kondisi tersebut
menuntun peran aktif dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan
kewajiban perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010:137).
Salah satu obyek pajak adalah pajak penghasilan orang pribadi yang perlu
diperhatikan dalam proses pemungutannya dikarenakan pajak penghasilan
orang pribadi memberikan kontribusi yang besar terhadap total penerimaan
pajak. Undang-undang perpajakan kita yang menganut sistem self assessment
dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung,
memperhitungkan, dan menetapkan besarnya jumlah pajak penghasilan yang
terutang dan melaporkannya ke kantor pelayanan pajak, atau kantor
penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan/kantor penyuluhan dan
konsultasi perpajakan setelah tahun pajak berakhir (Mardiasmo, 2008).
Pengaruh Persepsi Sanksi…,Yuyun Ismarita, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2016
35
Penerimaan dan pendapatan pajak negara akan meningkat jika tingkat
kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak tinggi.
Artinya jika semua wajib pajak yang ada memiliki kepatuhan dalam
membayar pajak maka pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan
dari sektor pajak dapat tercapai. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya ada beberapa faktor yang
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
Sanksi menjadi faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak
dalam melaksanakan perpajaknnya. Suandy (2002:129) menyebutkan bahwa
sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang -
undangan perpajakan dan norma perpajakan akan dituruti dan ditaati atau
dipatuhi. Namun sebaiknya sanksi pajak perlu ditegaskan secara maksimal
bukan hanya sebagai wacana saja agar Wajib Pajak patuh membayarkan
pajaknya. Jika sanksi pajak ditegakkan secara benar maka para Wajib Pajak
akan membayarkan pajaknya secara patuh agar tidak terkena sanksinya. Hasil
penelitian menurut Najib (2013) yang menyatakan pelaksanaan sanksi
perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Dalam sistem pemungutan pajak self assessment system tentu kesadaran
wajib pajak menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan
tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Sapti, Agus, dan Umi (2011) apabila
kesadaran wajib pajak tinggi yang datang dari motivasi untuk membayar pajak,
maka kemauan untuk membayar pajakpun akan tinggi dan pendapatan negara
dari pajak akan meningkat. Salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran
Pengaruh Persepsi Sanksi…,Yuyun Ismarita, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2016
36
dari wajib pajak tersebut adalah pemahaman wajib pajak terkait perpajakan
yang ada di indonesia. Apabila wajib pajak tidak paham atau tidak memiliki
pengetahuan yang cukup terkait perpajakan tentu hal itu akan menjadi
penghambat bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Pelayanan fiskus yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan
wajib pajak. Dalam penelitian Arum (2012) disebutkan bahwa untuk
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak.
Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak.
Keramah - tamahan petugas pajak dan kemudahan dalam sistem informasi
perpajakan termasuk dalam pelayanan perpaja kan tersebut. Penelitian Agus
(2006) menemukan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif yang
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Faktor selanjutnya yaitu Tingkat pemahaman, tingkat pemahaman adalah
suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan seorang
individu dan sejauh mana ia mengerti dengan benar akan suatu permasalahan
yang ingin diketahui. Pemahaman WP terhadap undang-undang dan peraturan
perpajakan dan sikap WP mempengaruhi perilaku perpajakan WP dan
akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan
(sholicah, 2005). Tingkat pemahaman WP terhadap peraturan perpajakan
berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak, semakin tinggi
tingkat pengetahuan dan pemahaman WP terhadap peraturan perpajakan,
maka semakin tinggi kemungkinan WP untuk mematuhi peraturan tersebut.
Pengaruh Persepsi Sanksi…,Yuyun Ismarita, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2016
37
Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat dibuat kerangka
pemikiran penelitian sebagai berikut :
Gambar 2.7
Kerangka Pemikiran
H1
H2
H3
H4
2.8 Perumusan Hipotesis
2.81 Pengaruh persepsi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
Teori belajar sosial dikenalkan oleh Bandura, konsep dari teori ini
menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman dan
evaluasi. Pada teori pembelajaran sosial juga dijelaskan bahwa salah satu
prosesnya, yaitu proses penguatan merupakan proses yang mana
individu - individu disediakan rangsangan positif atau penghargaan supaya
berperilaku sesuai dengan model. Seseorang akan taat membayar pajak
tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya,
hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi pada pembangunan
Persepsi Sanksi
Perpajakan (X1)
Persepsi Kesadaran
Perpajakan (X2)
Persepsi Pelayanan
Fiskus (X3)
Persepsi Tingkat
Pemahaman Pajak (X4)
Kepatuhan Wajib Pajak
(Y)
Pengaruh Persepsi Sanksi…,Yuyun Ismarita, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2016
38
wilayahnya. Sehingga cukup relevan apabila dihubungkan dengan
pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (jatmiko, 2006
dalam Arum, 2012).
Penelitian yang dilakukan oleh Najib (2013) yang menyatakan
pelaksanaan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan
wajib pajak orang pribadi. Dari pernyataan tersebut, maka hipotesis
pertama penelitian ini yaitu :
H1 : Persepsi sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan
wajib pajak.
2.8.2 Pengaruh persepsi kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib
pajak
Teori belajar sosial dikenalkan oleh Bandura pada tahun 1986. Konsep
dari teori ini menekankan pada komponen kognitif dari pikiran,
pemahaman dan evaluasi. Bandura (1986) mengatakan bahwa faktor sosial
dan kognitif serta faktor pelaku memainkan peran penting dalam
pembelajaran. Faktor kognitif berupa ekspektasi/penerimaan untuk meraih
keberhasilan, sedangkan faktor sosial mencakup pengamatan. Jatmiko
(2006) menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak
maka pamahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik
sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Kesadaran wajib pajak atas
fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk
meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Pengaruh Persepsi Sanksi…,Yuyun Ismarita, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2016
39
Penelitian yang dilakukan Muliari dan Setiawan 2010 menunjukkan
pengaruh kesadaran WP, pemahaman dan pelaksanaan kewajiban
perpajakan berpengaruh positif terhadap WP. Dari pernyataan tersebut,
maka hipotesis kedua penelitian ini yaitu :
H2 : Persepsi kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak.
2.8.3 Pengaruh persepsi pelayanan fiskus perpajakan terhadap kepatuhan
wajib pajak
Teori belajar sosial dikenalkan oleh Bandura pada tahun 1986. Konsep
dari teori ini menekankan pada komponen kognitif dari pikiran,
pemahaman dan evaluasi. Bandura (1986) mengatakan bahwa faktor sosial
dan kognitif serta faktor pelaku memainkan peran penting dalam
pembelajaran. Faktor kognitif berupa ekspektasi/penerimaan untuk meraih
keberhasilan, sedangkan faktor sosial mencakup pengamatan. Pada teori
pembelajaran sosial menjelaskan bahwa seseorang juga akan taat
membayar pajak apabila telah menaruh perhatian terhadap pelayanan
pajak, baik fiskus maupun sistem pelayanan pajaknya.
Penelitian yang dilakukan oleh Arum (2012) menemukan bahwa
pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak. Dari pernyataan tersebut, maka hipotesis ketiga penelitian ini
yaitu :
H3 : Persepsi pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan
wajib pajak.
Pengaruh Persepsi Sanksi…,Yuyun Ismarita, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2016
40
2.8.4 Pengaruh persepsi tingkat pemahaman perpajakan terhadap
kepatuhan wajib pajak
Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu - individu mengamati
perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menetukan apakah itu
ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996). Alasan
pemilihan teori ini adalah kemauan wajib pajak dalam membayar pajak
terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak
itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian sesuatu sangat
dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal. Jadi teori atribusi ini
sangat relevan untuk digunakan.
Dalam penelitian Syahril (2013) yang menyatakan tingkat pemahaman
wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Dari pernyataan tersebut, maka hipotesis keempat penelitian ini yaitu :
H4 : Persepsi tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pengaruh Persepsi Sanksi…,Yuyun Ismarita, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2016