Click here to load reader

BAB II DASAR TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BAB II DASAR TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

D4 Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan Politeknik Negeri Bandung II-1
BAB II
Teori Manajemen Proyek
pelaksanaan, pengendalian dan koordinasi suatu proyek dari awal (gagasan)
hingga berakhirnya proyek untuk menjamin pelaksanaan proyek secara
tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu.
Proyek Konstruksi
berkaitan dalam upaya untuk pembangunan suatu bangunan/konstruksi
yang umumnya hanya satu kali dilaksanakan dengan ketentuan waktu,
biaya, dan mutu tertentu. Kegiatan proyek merupakan suatu rangkaia
kegiatan yang mempunyai ciri-ciri (Soekirno,2001):
a. Dimulai dari awal proyek (awal rangkaian kegiatan) dan diakhiri
dengan akhir proyek (akhir rangkaian kegiatan), serta mempunyai
jangka waktu umum yang terbatas.
b. Rangkaian kegiatan proyek hanya satu kali sehingga menghasilkan
produk yang bersifat unik.
membangun bangunan atau konstruksi pada lokasi yang spesifik.
Proyek konstruksi mempunyai tiga karekteristik yang dapat
dipandang secara tiga dimensi (Ervianto, 2005:12), tiga karakteristik
tersebut adalah:
Keunikan dari proyek konstruksi adalah tidak pernah terjadi rangkaian
kegiatan yang sama persis (tidak ada proyek identik, yang ada proyek
sejenis), proyek bersifat sementara dan selalu terlibat grup pekerja yang
berbeda-beda.
D4 Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan Politeknik Negeri Bandung II-2
B. Dibutuhkan sumber daya (resources)
Setiap proyek konstruksi membutuhkan sumber daya, yaitu pekerja,
uang, mesin, metode, dan material. Pengorganisasian semua sumber
daya dilakukan oleh manajer proyek.
C. Organisasi
awal yang harus dilakukan oleh manajer proyek adalah menyatukan visi
menjadi satu tujuan yang ditetapkan oleh organisasi.
Kemudian, penyelesaian suatu proyek harus berpegangan dengan
keseuaian dengan spesifikasi yang ditetapkan, sesuai waktu pelaksanaan,
dan sesuai biaya yang direncanakan.
II.2.2 Tahapan Kegiatan Proyek
(Ervianto, 2005:16-19), yaitu:
layak untuk dilaksanakan baik ditinjau dari aspek perencanaan dan
perancangan, aspek ekonomi (biaya dan sumber pendanaan), maupun
aspek lingkungannya sehingga pemilik proyek yakin akan pekerjaan
konstruksi yang diusulkan.
c. Tahap perancangan (design)
dan menentukan tata letak, rancangan, metode konstruksi, dan taksiran
biaya agar mendapatkan persetujuan dari pemilik proyek atau pihak lain
yang terlibat. Pada tahap perancangan informasi pelaksanaan yang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D4 Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan Politeknik Negeri Bandung II-3
diperlukan dipersiapkan untuk keperluan tender, seperti gambar
rencana dan spesifikasi.
sejumlah kontraktor sebagai sub-kontraktor yang akan melaksanakan
konstruksi di lapangan.
pemilik proyek yang sudah dirancang oleh konsultan perencana dalam
batasan biaya dan waktu yang telah disepakati, dan mutu yang telah
disyaratkan.
up)
Adalah tahap untuk persiapan pengoperasian bangunan yang telah
selesai sesuai dengan dokumen kontrak dan menguji berfungsinya
semua fasilitas sesuai rencana. Selain itu pada tahap ini juga dibuat
suatu catatan mengenai konstruksi berikut petunjuk operasinya dan
melatih staf dalam menggunakan fasilitas yang tersedia.
II.2.3 Jenis-Jenis Proyek Konstruksi
2005: 14), yaitu:
A. Bangunan gedung, seperti rumah, kantor, pabrik, dan lain-lain. Ciri-ciri
dari kelompok bangunan ini adalah:
1. Proyek konstruksi menghasilkan tempat orang bekerja atau tinggal.
2. Pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang relatif sempit dan kondisi
pondasi umumnya yang sudah diketahui.
3. Manajemen dibutuhkan, terutama untuk progressing pekerjaan.
B. Bangunan sipil, seperti jalan, jembatan, bendungan, dan infrastruktur
lainnya. Ciri-ciri dari kelompok bangunan ini adalah:
1. Proyek konstruksi dilaksanakan untuk mengendalikan alam agar
berguna bagi kepentingan manusia.
D4 Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan Politeknik Negeri Bandung II-4
2. Pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang luas atau panjang dan
kondisi pondasi sangat berbeda satu sama lain dalam suatu proyek.
3. Manamen dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan.
II.2.4 Proyek Perlintasan Kereta Api
Perlintasan merupakan perpotongan antara jalur kereta api dengan
jalan. Jenis perlintasan kereta api dibagi menjadi dua berdasarkan Peraturan
Menteri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atau
Persinggungan Antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain pasal 2 ayat
1, yaitu perlintasan sebidang dan perlintasan tidak sebidang. Untuk
perlintasan tidak sebidang terdapat dua kemungkinan perlintasan yaitu
perlintasan tidak sebidang dimana jalan berada di atas jalur kereta api
(overpass) atau perlintasan tidak sebidang dimana jalan berada di bawah
jalur kereta api (underpass).
A. Perlintasan tidak sebidang dimana jalan di atas jalur kereta api
Berdasarkan Pedoman Perencanaan Perlintasan Jalan dengan Jalur
Kereta Api, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam
membangun perlintasan tidak sebidang (overpass) yaitu:
a. Ruang bebas pada overpass 6,50 meter dari kepala rel. Sedangkan
ruang bebas minimum merupakan ruangan yang dibutuhkan kereta
untuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melintas;
b. Konstruksi jalan harus mengikuti ketentuan teknis jalan;
c. Saluran air harus dibuat tertutup dan tidak boleh mengalir pada
jalur kereta api;
d. Jarak pondasi pilar dari as rel jalur tunggal (single track) minimal
10 meter dan untuk jalur ganda (double track) 10 meter dihitung
dari as rel paling luar;
e. Penggunaan utilitas minimal dengan ketinggian sebesar 2 meter
dari permukaan rel yang ada;
f. Pemasangan pilar jalan layang (overpass) mengantisipasi rencana
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D4 Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan Politeknik Negeri Bandung II-5
g. Jalan layang (overpass) harus dipasang pagar pengaman minimal
didaerah manfaat jalan (Damaja);
mempunyai kelandaian maksimum 5%;
i. Panjang jari-jari minimum yang disyaratkan untuk alinyemen
horizontal pada pembangunan jalan layang adalah sebesar 110.
B. Perlintasan tidak sebidang dimana jalan di bawah jalur kereta api
Berdasarkan Pedoman Perencanaan Perlintasan Jalan dengan Jalur
Kereta Api, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam
membangun perlintasan tidak sebidang (underpass) yaitu:
a. Konstruksi jalan harus memenuhi ketentuan teknis jalan;
b. Jarak permukaan jalan dibawah jalur kereta api, minimal 5,10
meter dihitung dari permukaan jalan sampai gelagar kereta api
paling bawah;
c. Letak sisi teratas konstruksi underpass minimal 1 meter dibawah
kepala rel;
dan terendam air;
jalur rel yang terletak di atas jalan underpass;
f. Penempatan portal sebagai rambu pengaman dengan ruang bebas
setinggi 5,10 meter atau disesuaikan dengan tinggi ruang bebas
kereta api yang ada, jarak 10 meter dari Damija terluar kereta api.
Pelelangan/Tender
kegiatan untuk menyediakan barang/jasa dengan cara menciptakan
persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan
memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah
ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat azas
sehingga terpilih penyedia terbaik.
D4 Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan Politeknik Negeri Bandung II-6
Dalam bidang jasa konstruksi, pelelangan dilakukan oleh pemberi
tugas/ pemilik proyek, dengan mengundang beberapa penyedia jasa
konstruksi untuk mendapatkan satu pemenang yang mampu melaksanakan
pekerjaan sesuai persyaratan yang ditentukan (spesifikasi) dengan harga
yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mutu maupun
waktu pelaksanaannya.
jasa konstruksi untuk mengajukan penawaran yang akan dilaksanakan di
lapangan sesuai dengan dokumen lelang. Tujuan pelelangan adalah untuk
menyeleksi dan menetapkan calon kontraktor yang akan mengerjakan
pekerjaan. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk sebuah lelang
biasanya mengikuti persyaratan yang diminta oleh owner dalam proses
penawaran proyek.
Presiden No.54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No.35 Tahun 2011,
Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012, Peraturan Presiden No.172 Tahun
2014 dan Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 yang kemudian
disempurnakan oleh Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang
pengadaan Barang/Jasa terutama untuk proyek di lingkungan pemerintah.
Prinsip dasar pelelangan adalah:
ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan
menggunakan dana dan daya yang terbatas serta dapat
dipertanggungjawabkan.
dengan kebutuhan dan sasaran yang ditetapkan.
C. Transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D4 Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan Politeknik Negeri Bandung II-7
Pengadaan barang/jasa dilakukan melalui persaingan yang sehat dan
memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur
yang berlaku yaitu jelas dan transparan.
II.3.1 Jenis-Jenis Pelelangan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D4 Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan Politeknik Negeri Bandung II-9
Tabel II.1 Matriks Jenis Pelelangan
Jenis Pelelangan Pengertian Media
Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
Media massa serta pengumuman resmi oleh pihak pemilik proyek di instansinya.
peserta secara luas namun memenuhi kualifikasi dan sesuai dengan persyaratan.
Berdasarkan tingkat kompetitif dalam penawaran harga.
Tidak dicantumkan dalam Perpres.
Metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.
Diumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi dengan mencantumkan penyedia jasa konstruksi yang telah diyakini mampu.
Penyedia jasa konstruksi yang diundang penyedia jasa konstruksi dan diyakini dapat melaksanakan pekerjaan kompleks dan mempunyai reputasi yang baik
Berdasarkan tingkat kompetitif dalam penawaran harga.
Lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah)
Pemilihan Langsung
Diumumkan minimal melalui papan pengumuman
Peserta secara luas namun memenuhi kualifikasi dan sesuai dengan persyaratan.
dilakukan dengan membandingkan sebanyaknya- banyaknya penawaran,
Tidak melebihi Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D4 Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan Politeknik Negeri Bandung II-10
Tabel II.1 Matriks Jenis Pelelangan (Lanjutan)
Jenis Pelelangan Pengertian Media
Pengumuman Peserta Lelang Pemilihan
untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00
resmi untuk penerangan umum atau melalui internet
sekurang-kurangnya dari tiga penawar yang dipandang mampu dan dapat bekerja sama yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi maupun harga ataupun teknis
Pengadaan Langsung
Menunjuk langsung satu penyedia barang/jasa
pengusaha golongan ekonomi lemah
Penunjukkan Langsung
metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
Menunjuk langsung satu penyedia barang/jasa
Penyedia jasa yang ditunjuk langsung
Dilakukan melalui negosiasi, baik harga atau teknis, sehingga didapatkan harga yang sesuai dan dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.
Tidak melebihi Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah
Sumber: Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D4 Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan Politeknik Negeri Bandung II-11
II.3.2 Tahapan Pelaksanaan Lelang
dilakukan dengan urutan yang tertib dan sistematis. Menurut Ervianto
(2005:53) Tahap ini terdiri atas:
A. Pengumuman dan pendaftaran peserta
Pengumuman lelang dilakukan melalui website LKPP. Agar
pengumuman secara luas dapat diakses secara luas dan dapat mencapai
sasaran secara tepat dan efisien pada masyarakat yang dituju. Biaya
pengumuman dialokasikan dalam dokumen anggaran untuk pembiayaan
anggaran untuk pembiayaan proyek bersangkutan. Pengumuman lelang
minimal berisi:
2. Uraian singkat mengenai paket pekerjaan
3. Syarat peserta lelang
Peserta yang berminat ikut dalam proses lelang harus mendaftarkan diri
pada panitia.
pengunduhan dokumen lelang
Pada tahap ini daftar calon peserta lelang yang sudah disahkan oleh
pengguna barang/jasa akan diundang dan dapat mengunduh dokumen
lelang, peserta yang diundang tidak kurang dari tiga peserta, jika kurang dari
tiga maka pelelangan tidak dapat dilanjutkan dan penyusunan daftar calon
peserta lelang harus diulang. Namun, jika ketika sudah diulang namun tidak
ada tambahan calon peserta lelang, maka panitia harus membuat berita acara
dan menyampaikannya pada pengguna barang/jasa.
C. Penjelasan lelang (aanwijzing)
Penjelasan lelang merupakan penjelasan administratif dokumen
penawaran pada calon peserta dilakukan di tempat dan pada waktu yang
telah ditentukan, dihadiri oleh penyedia barang/jasa yang terdaftar dalam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D4 Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan Politeknik Negeri Bandung II-12
calon peserta lelang. Bila diperlukan, panitia dapat memberikan tijauan ke
lokasi proyek sebagai penjelasan lanjutan dan dibuat acaranya. Pada acara
penjelasan harus dijelaskan mengenai sistem penyampaian dokumen
penawaran.
Sistem penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran mengikuti
ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang yang telah
disampaikan pada penjelasan lelang.
penawaran yang lulus saat pembukaan penawaran. Evaluasi termasuk
evaluasi administrasi, teknis, dan harga berdasarkan kriteria, metoda dan
tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang. Penawaran
yang memenuuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan,
syarat-syarat dan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen lelang, tanpa
ada penyimpangan yang bersifat material atau penawaran bersyarat.
F. Usulan calon pemenang penawaran lelang
Usulan calon pemenang dilakukan dengan membuat rangking penilaian
terhadap tiga besar penawar terendah.
G. Pembuatan berita acara hasil lelang
Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) merupakan kesimpulan dari hasil
evaluasi harga. BAHP memuat hasil pelaksanaan lelang, seperti cara
penilaian, penetapan urutan pemenang berupa daftar peserta lelang dengan
harga penawaran terendah.
dapat dipertanggungjawabkan dan semaksimal mungkin menggunakan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D4 Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan Politeknik Negeri Bandung II-13
hasil produk dalam negeri dan merupakan penawaran terendah di antara
penawaran yang memenuhi syarat. Pemenang lelang ditetapkan oleh pejaba
yang berwenang dan dilakukan berdasarkan usulan panitia.
I. Pengumuman pemenang lelang
J. Sanggahan peserta lelang
penetapan pemenang lelang, dilakukan secara tertulis, selambat-lambatnya
dalam waktu lima hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang.
Sanggahan disertai dengan bukti adanya penyimpan dengan tembusan
disampaikan pada unit pengawaan internal, dan disampaikan kepada pejabat
yang berwenang
II.3.3 Proses Tahapan Lelang
dilakukan untuk memproses suatu penilaian kompetensi dan kemampuan
usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu dari penyedia jasa konstruksi.
Cara penilaian kompetensi, kemampuan usaha dan pemenuhan persyaratan
dari penyedia jasa konstruksi dilakukan dengan dua prinsip yaitu:
A. Prakualifikasi
dokumen penawaran. Hal-hal yang berhubungan dengan prakualifikasi
antara lain:
prakualifikasi, pengambilan dokumen prakualifikasi, pemasukan
dokumen prakualifikasi, evaluasi dokumen prakualifikasi, penetapan
calon peserta pengadaan yanglulus prakualifikasi, dan pengumuman
hasil prakualifikasi.
dan pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya yang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D4 Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan Politeknik Negeri Bandung II-14
menggunakan metoda penunjukan langsung untuk pekerjaan kompleks
(termasuk pelelangan diatas 100 M), pelelangan terbatas dan pemilihan
langsung.
dengan tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan melainkan
cukup dengan formulir isian kualifikasi penyedia barang/jasa.
4. Dalam hal pelelangan dilakukan dengan prakualifikasi, dokumen
kualifikasi yang berisi data kualifikasi diambil sebelum pengambilan
dokumen lelang dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1
(satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi
dan disampaikan sebelum tahap penyampaian dokumen penawaran.
5. Prakualifikasi belum merupakan ajang kompetisi, maka data kualifikasi
yang kurang dapat dilengkapi. Berbeda dengan pasca kualifikasi yang
merupakan bagian dari penawaran, maka penambahan data kualifikasi
pada prinsipnya dilarang. Klarifikasi terhadap data kualifikasi dapat
dilakukan sepanjang tidak mengubah substansi.
6. Untuk pelelangan umum dengan prakualifikasi, penyedia jasa yang lulus
kualifikasi dimasukkan dalam daftar peserta lelang dan disahkan oleh
pengguna jasa. Semua penyedia jasa yang tercatat dalam daftar peserta
lelang harus diundang untuk mengambil dokumen lelang.
7. Panitia pengadaan akan memberitahukan secara tertulis hasil
prakualifikasi dan nama-nama peserta prakualifikasi yang lulus dan
dicantumkan dalam daftar peserta lelang yang diundang untuk mengikuti
pelelangan umum.
prakualifikasi dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi untuk
penerangan umum dan/atau internet.
pengadaan dalam kurun waktu tertentu.
Secara umum proses lelang dengan prakualifikasi dapat dilihat melalui
bagan di bawah ini.

B. Pascakualifikasi
dokumen penawaran. Hal-hal yang berhubungan dengan pascakualifikasi
antara lain:
pelelangan umum pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya
secara adil, transparan, dan mendorong terjadinya persaingan yang
sehat dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya penyedia
barang/jasa.
Pengumuman
prakualifikasi
Jasa
D4 Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan Politeknik Negeri Bandung II-16
2. Proses pascakualifikasi secara umum meliputi pemasukan dokumen
kualifikasi bersamaan dengan dokumen penawaran dan terhadap
peserta yang diusulkan untuk menjadi pemenang serta cadangan
pemenang dievaluasi dokumen kualifikasinya.
dokumen lelang dimulai 1 (satu) hari kerja setelah penjelasan dan
disampaikan bersamaan dengan dokumen penawaran. Batas akhir
pemasukan dokumen penawaran sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja
setelah penerbitan adendum terakhir.
4. Dalam hal pelelangan umum dengan pascakualifikasi, terhadap 3 (tiga)
penawaran terendah yang memenuhi persyaratan, yang akan diusulkan
sebagai calon pemenang adalah yang telah lulus/memenuhi syarat
penilaian kualifikasi.
dokumen kualifikasi dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman
sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan
dokumen penawaran.
melalui bagan pada Gambar II.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D4 Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan Politeknik Negeri Bandung II-17
Gambar II.2 Pelelangan dengan Pascakualifikasi
Sumber: Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010
II.3.4 Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Proses Pelelangan
Organisasi pengadaan merupakan pihak-pihak yang terlibat dapam
proses pengadaan seperti yang disebutkan Peraturan Presiden No. 4 Tahun
2015. Dalam organisasi pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui
Penyedia Barang/Jasa digambarkan dalam hubungan kerja sesuai dengan
Perpres 54/2010 dan Perpres 70/2012 sebagai berikut:
Pengumuman Lelang umum
Pendaftaran ikut lelang
Unduh dokumen lelang
Penjelasan & BAPP (Aanwijzing)
D4 Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan Politeknik Negeri Bandung II-18
Gambar II.3 Hubungan Kerja Para Pihak dalam Proses Pengadaan
Sumber: http://ivan.lanin.org/para-pihak-dalam-pengadaan-barangjasa-pemerintah/ (diakses pada Tanggal 31
Mei 2018)
pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai yang tercantum dalam
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya hingga
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015:
A. Pengguna Anggaran (PA)
Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat
yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD. Biasanya PA
adalah kepala instansi masing-masing pemerintahan baik yang
menyuluruh maupun satuan kerjanya.
Dalam peraturan presiden nomor 4 tahun 2015 disebutkan bahwa
KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan
APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
C. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Menurut Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Pejabat Pembuat
Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Dalam
praktiknya, sebagian besar proses pelaksanaan pengadaan barang dan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D4 Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan Politeknik Negeri Bandung II-19
jasa pemerintah akan dilakukan oleh PPK. Karena PPK lah yang akan
mencarikan barang sesuai yang diinginkan PA. termasuk hubungan
dengan penjual seperti negoisasi perjanjian, pengawasan, dan
sebagainya.
Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit
organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang
berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat
permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
Unit inilah yang bertugas mencari dan memilih penjual yang akan
bertransaksi dengan PPK. Oleh karena itu, ULP bertanggungjawab
untuk menyusun dokumen pengadaan yang terkait dengan pemilihan
penyedia (penjual) dengan prinsip adil dan transparan.
ULP yang dimaksud dalam peraturan ini adalah instansi sendiri yang
pegawainya bersifat tetap dan dikhususkan untuk hanya melakukan
pencarian dan pemilihan penyedia untuk seluruh kegiatan pengadaan
barang dan jasa pemerintah di lingkukan wilayahnya.
E. Pejabat Pengadaan
Purchasing. Jika proses pengadaan barang dan jasa pemerintah
dilakukan dengan sangat mudah, yaitu hanya tinggal membeli, maka
hanya perlu penunjukan 1 orang untuk melakukan pembelian tersebut.
Orang inilah yang disebut dengan Pejabat Pengadaan. Pejabat
pengadaan dapat berasal dari 1 orang tim ULP atau 1 orang dari
instansinya langsung dan dapat melakukan pengadaan langsung,
penunjukan langsung, atau e-purchasing.
yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima
hasil pekerjaan.
D4 Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan Politeknik Negeri Bandung II-20
Setelah pekerjaan pengadaan barang dan jasa pemerintah selesai
dikerjakan, dalam hal ini telah diserahkan oleh penyedia (penjual),
maka PPHP berkewajiban untuk memeriksa seluruh detail barang atau
jasa yang telah dikerjakan oleh penyedia. Termasuk semua dokumen -
dokumen pengadaan yang terkait seperti: dokumen pemilihan,
dokumen kontrak, dan sebagainya.
Maka jika suatu saat terjadi temuan seperti barang yang diterima
tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak pengadaan, PPHP juga
ikut bertanggung jawab.
yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa
Lainnya. Mudahnya, penyedia adalah penjual yang menjual produknya
kepada instansi pemerintah. Penyedia dapat berupa perusahaan maupun
perorangan.
Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada
institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang
melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi
organisasi.
yang digunakan. Sistem lelang dilakukan dengan sebagai berikut:
A. Sistem Konvensional
waktu dan tempat tertentu dimana penawaran dilakukan secara tertulis
dan atau lisan untuk menetapkan pemenang. Pengadaan diumumkan
secara luas kepada masyarakat, baik melalui media cetak, elektronik
maupun visual.
D4 Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan Politeknik Negeri Bandung II-21
B. Sistem Elektronik (E-Procurement)
menggunakan suatu aplikasi yang berfungsi untuk mengelola data
pengadaan barang/jasa yang meliputi data pengadaan berbasis internet
yang didesain dengan tujuan untuk mencapai suatu proses pengadaan
yang sesuai dengan prinsip yaitu efektif, efisien dan terintegrasi.
Pelaksanaan e-procurement menggunakan teknologi informasi dan
transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Kebijakan penerapan e-procurement diatur oleh Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik Pasal 1 butir 2 yang berbunyi “Transaksi
Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan
menggunakan komputer, jaringan komputer dan/ atau media elektronik
lainnya”. Setelah itu djelaskan lagi pada Bab III mengenai Informasi,
Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik, Pasal 5 Ayat 1 pada Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 bahwa Infrormasi
elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.
Pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 butir 12 pada Undang- undang
yang sama dijelaskan bahwa Tanda tangan elektronik adalah tanda
tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan,
terasosiasi, atau terkait dengan informasi elekronik. Kebijakan
penerapan e-procurement lainnya dijelaskan dalam:
1. PP No.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik;
2. Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor…