BAB II DASAR TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Anastya Hana Faridah dan Rian Ardiansyah - Laporan Tugas Akhir

D4 Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan Politeknik Negeri Bandung II-1

BAB II

DASAR TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Teori Manajemen Proyek

Manajemen proyek (Wulfram,2005:21) adalah semua perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian dan koordinasi suatu proyek dari awal (gagasan)

hingga berakhirnya proyek untuk menjamin pelaksanaan proyek secara

tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu.

Proyek Konstruksi

II.2.1 Pengertian Proyek

Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling

berkaitan dalam upaya untuk pembangunan suatu bangunan/konstruksi

yang umumnya hanya satu kali dilaksanakan dengan ketentuan waktu,

biaya, dan mutu tertentu. Kegiatan proyek merupakan suatu rangkaia

kegiatan yang mempunyai ciri-ciri (Soekirno,2001):

a. Dimulai dari awal proyek (awal rangkaian kegiatan) dan diakhiri

dengan akhir proyek (akhir rangkaian kegiatan), serta mempunyai

jangka waktu umum yang terbatas.

b. Rangkaian kegiatan proyek hanya satu kali sehingga menghasilkan

produk yang bersifat unik.

c. Untuk proyek konstruksi, rangkaian kegiatan proyek bertujuan untuk

membangun bangunan atau konstruksi pada lokasi yang spesifik.

Proyek konstruksi mempunyai tiga karekteristik yang dapat

dipandang secara tiga dimensi (Ervianto, 2005:12), tiga karakteristik

tersebut adalah:

A. Bersifat unik

Keunikan dari proyek konstruksi adalah tidak pernah terjadi rangkaian

kegiatan yang sama persis (tidak ada proyek identik, yang ada proyek

sejenis), proyek bersifat sementara dan selalu terlibat grup pekerja yang

berbeda-beda.



B. Dibutuhkan sumber daya (resources)

Setiap proyek konstruksi membutuhkan sumber daya, yaitu pekerja,

uang, mesin, metode, dan material. Pengorganisasian semua sumber

daya dilakukan oleh manajer proyek.

C. Organisasi

Setiap organisasi mempunyai keragaman tujuan dimana di dalamnya

terlibat sejumlah individu dengan keahlian yang bervariasi, perbedaan

ketertarikan, kepribadian yang bervariasi dan ketidak pastian. Langkah

awal yang harus dilakukan oleh manajer proyek adalah menyatukan visi

menjadi satu tujuan yang ditetapkan oleh organisasi.

Kemudian, penyelesaian suatu proyek harus berpegangan dengan

keseuaian dengan spesifikasi yang ditetapkan, sesuai waktu pelaksanaan,

dan sesuai biaya yang direncanakan.

II.2.2 Tahapan Kegiatan Proyek

Tahapan kegiatan proyek secara umum terdiri dari beberapa tahapan

(Ervianto, 2005:16-19), yaitu:

a. Tahap studi kelayakan

Merupakan tahap untuk mengkaji apakah suatu proyek pembangunan

layak untuk dilaksanakan baik ditinjau dari aspek perencanaan dan

perancangan, aspek ekonomi (biaya dan sumber pendanaan), maupun

aspek lingkungannya sehingga pemilik proyek yakin akan pekerjaan

konstruksi yang diusulkan.

b. Tahap penjelasan (briefing)

Merupakan tahap penyususunan kerangka acuan kerja yang berisi

penjelasan dan keinginan pemilik, fungsi bangunan, pendanaan dan

ketentuan lain yang akan dijadikan pedoman dalam perancangan.

c. Tahap perancangan (design)

Merupakan tahap yang bertujuan untuk melengkapi penjelasan proyek

dan menentukan tata letak, rancangan, metode konstruksi, dan taksiran

biaya agar mendapatkan persetujuan dari pemilik proyek atau pihak lain

yang terlibat. Pada tahap perancangan informasi pelaksanaan yang



diperlukan dipersiapkan untuk keperluan tender, seperti gambar

rencana dan spesifikasi.

d. Tahap pengadaan (procurement)

Tahap ini bertujuan untuk menunjuk kontraktor sebagai pelaksana atau

sejumlah kontraktor sebagai sub-kontraktor yang akan melaksanakan

konstruksi di lapangan.

e. Tahap pelaksanaan (construction)

Adalah tahap untuk mewujudkan bangunan yang dibutuhkan oleh

pemilik proyek yang sudah dirancang oleh konsultan perencana dalam

batasan biaya dan waktu yang telah disepakati, dan mutu yang telah

disyaratkan.

f. Tahap pemeliharaan dan persiapan penggunaan (maintenance & start-

up)

Adalah tahap untuk persiapan pengoperasian bangunan yang telah

selesai sesuai dengan dokumen kontrak dan menguji berfungsinya

semua fasilitas sesuai rencana. Selain itu pada tahap ini juga dibuat

suatu catatan mengenai konstruksi berikut petunjuk operasinya dan

melatih staf dalam menggunakan fasilitas yang tersedia.

II.2.3 Jenis-Jenis Proyek Konstruksi

Jenis proyek konstruksi terbagi menjadi dua kelompok (Ervianto,

2005: 14), yaitu:

A. Bangunan gedung, seperti rumah, kantor, pabrik, dan lain-lain. Ciri-ciri

dari kelompok bangunan ini adalah:

1. Proyek konstruksi menghasilkan tempat orang bekerja atau tinggal.

2. Pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang relatif sempit dan kondisi

pondasi umumnya yang sudah diketahui.

3. Manajemen dibutuhkan, terutama untuk progressing pekerjaan.

B. Bangunan sipil, seperti jalan, jembatan, bendungan, dan infrastruktur

lainnya. Ciri-ciri dari kelompok bangunan ini adalah:

1. Proyek konstruksi dilaksanakan untuk mengendalikan alam agar

berguna bagi kepentingan manusia.



2. Pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang luas atau panjang dan

kondisi pondasi sangat berbeda satu sama lain dalam suatu proyek.

3. Manamen dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan.

II.2.4 Proyek Perlintasan Kereta Api

Perlintasan merupakan perpotongan antara jalur kereta api dengan

jalan. Jenis perlintasan kereta api dibagi menjadi dua berdasarkan Peraturan

Menteri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atau

Persinggungan Antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain pasal 2 ayat

1, yaitu perlintasan sebidang dan perlintasan tidak sebidang. Untuk

perlintasan tidak sebidang terdapat dua kemungkinan perlintasan yaitu

perlintasan tidak sebidang dimana jalan berada di atas jalur kereta api

(overpass) atau perlintasan tidak sebidang dimana jalan berada di bawah

jalur kereta api (underpass).

A. Perlintasan tidak sebidang dimana jalan di atas jalur kereta api

Berdasarkan Pedoman Perencanaan Perlintasan Jalan dengan Jalur

Kereta Api, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam

membangun perlintasan tidak sebidang (overpass) yaitu:

a. Ruang bebas pada overpass 6,50 meter dari kepala rel. Sedangkan

ruang bebas minimum merupakan ruangan yang dibutuhkan kereta

untuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melintas;

b. Konstruksi jalan harus mengikuti ketentuan teknis jalan;

c. Saluran air harus dibuat tertutup dan tidak boleh mengalir pada

jalur kereta api;

d. Jarak pondasi pilar dari as rel jalur tunggal (single track) minimal

10 meter dan untuk jalur ganda (double track) 10 meter dihitung

dari as rel paling luar;

e. Penggunaan utilitas minimal dengan ketinggian sebesar 2 meter

dari permukaan rel yang ada;

f. Pemasangan pilar jalan layang (overpass) mengantisipasi rencana

jalur ganda (double track) jalur kereta api dan rencana elektrifikasi;



g. Jalan layang (overpass) harus dipasang pagar pengaman minimal

didaerah manfaat jalan (Damaja);

h. Alinyemen vertikal di dalam pembangunan jalan layang

mempunyai kelandaian maksimum 5%;

i. Panjang jari-jari minimum yang disyaratkan untuk alinyemen

horizontal pada pembangunan jalan layang adalah sebesar 110.

B. Perlintasan tidak sebidang dimana jalan di bawah jalur kereta api

Berdasarkan Pedoman Perencanaan Perlintasan Jalan dengan Jalur

Kereta Api, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam

membangun perlintasan tidak sebidang (underpass) yaitu:

a. Konstruksi jalan harus memenuhi ketentuan teknis jalan;

b. Jarak permukaan jalan dibawah jalur kereta api, minimal 5,10

meter dihitung dari permukaan jalan sampai gelagar kereta api

paling bawah;

c. Letak sisi teratas konstruksi underpass minimal 1 meter dibawah

kepala rel;

d. Drainase harus dibuat sedemikian sehingga jalan tidak tergenang

dan terendam air;

e. Memperhatikan beban rangkaian kereta api terbesar yang melewati

jalur rel yang terletak di atas jalan underpass;

f. Penempatan portal sebagai rambu pengaman dengan ruang bebas

setinggi 5,10 meter atau disesuaikan dengan tinggi ruang bebas

kereta api yang ada, jarak 10 meter dari Damija terluar kereta api.

Pelelangan/Tender

Menurut Ervianto (2005:49) pelelangan merupakan serangkaian

kegiatan untuk menyediakan barang/jasa dengan cara menciptakan

persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan

memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah

ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat azas

sehingga terpilih penyedia terbaik.



Dalam bidang jasa konstruksi, pelelangan dilakukan oleh pemberi

tugas/ pemilik proyek, dengan mengundang beberapa penyedia jasa

konstruksi untuk mendapatkan satu pemenang yang mampu melaksanakan

pekerjaan sesuai persyaratan yang ditentukan (spesifikasi) dengan harga

yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mutu maupun

waktu pelaksanaannya.

Pelelangan merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh penyedia

jasa konstruksi untuk mengajukan penawaran yang akan dilaksanakan di

lapangan sesuai dengan dokumen lelang. Tujuan pelelangan adalah untuk

menyeleksi dan menetapkan calon kontraktor yang akan mengerjakan

pekerjaan. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk sebuah lelang

biasanya mengikuti persyaratan yang diminta oleh owner dalam proses

penawaran proyek.

Proses pengadaan jasa konstruksi sudah diatur oleh Peraturan

Presiden No.54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No.35 Tahun 2011,

Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012, Peraturan Presiden No.172 Tahun

2014 dan Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 yang kemudian

disempurnakan oleh Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang

pengadaan Barang/Jasa terutama untuk proyek di lingkungan pemerintah.

Prinsip dasar pelelangan adalah:

A. Efisien

Pengadaan barang/jasa diusahakan dapat mencapai sasaran yang

ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan

menggunakan dana dan daya yang terbatas serta dapat

dipertanggungjawabkan.

B. Efektif

Pengadaan barang/jasa dapat memberikan manfaat yang besar sesuai

dengan kebutuhan dan sasaran yang ditetapkan.

C. Transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel



Pengadaan barang/jasa dilakukan melalui persaingan yang sehat dan

memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur

yang berlaku yaitu jelas dan transparan.

II.3.1 Jenis-Jenis Pelelangan

Jenis-jenis pelelangan untuk penentuan penyedia jasa konstruksi

dikategorikan dan dijelaskan dengan matriks sebagai berikut:



Tabel II.1 Matriks Jenis Pelelangan

Jenis Pelelangan Pengertian Media

Pengumuman

Peserta Lelang Pemilihan

Pemenang

Nilai pekerjaan

Pelelangan Umum atau Terbuka

Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.

Media massa serta pengumuman resmi oleh pihak pemilik proyek di instansinya.

peserta secara luas namun memenuhi kualifikasi dan sesuai dengan persyaratan.

Berdasarkan tingkat kompetitif dalam penawaran harga.

Tidak dicantumkan dalam Perpres.

Pelelangan Terbatas

Metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.

Diumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi dengan mencantumkan penyedia jasa konstruksi yang telah diyakini mampu.

Penyedia jasa konstruksi yang diundang penyedia jasa konstruksi dan diyakini dapat melaksanakan pekerjaan kompleks dan mempunyai reputasi yang baik

Berdasarkan tingkat kompetitif dalam penawaran harga.

Lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah)

Pemilihan Langsung

Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia

Diumumkan minimal melalui papan pengumuman

Peserta secara luas namun memenuhi kualifikasi dan sesuai dengan persyaratan.

dilakukan dengan membandingkan sebanyaknya-banyaknya penawaran,

Tidak melebihi Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah)



Tabel II.1 Matriks Jenis Pelelangan (Lanjutan)

Jenis Pelelangan Pengertian Media

Pengumuman Peserta Lelang Pemilihan

Pemenang Nilai pekerjaan

Pemilihan Langsung

untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00

resmi untuk penerangan umum atau melalui internet

sekurang-kurangnya dari tiga penawar yang dipandang mampu dan dapat bekerja sama yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi maupun harga ataupun teknis

Pengadaan Langsung

Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung.

Menunjuk langsung satu penyedia barang/jasa

pengusaha golongan ekonomi lemah

Tidak dilakukan penawaran

Tidak melebihi Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)

Penunjukkan Langsung

metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.

Menunjuk langsung satu penyedia barang/jasa

Penyedia jasa yang ditunjuk langsung

Dilakukan melalui negosiasi, baik harga atau teknis, sehingga didapatkan harga yang sesuai dan dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.

Tidak melebihi Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah

Sumber: Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010



II.3.2 Tahapan Pelaksanaan Lelang

Tahapan pelaksanaan lelang disusun agar kegiatan pelelangan

dilakukan dengan urutan yang tertib dan sistematis. Menurut Ervianto

(2005:53) Tahap ini terdiri atas:

A. Pengumuman dan pendaftaran peserta

Pengumuman lelang dilakukan melalui website LKPP. Agar

pengumuman secara luas dapat diakses secara luas dan dapat mencapai

sasaran secara tepat dan efisien pada masyarakat yang dituju. Biaya

pengumuman dialokasikan dalam dokumen anggaran untuk pembiayaan

anggaran untuk pembiayaan proyek bersangkutan. Pengumuman lelang

minimal berisi:

1. Nama dan alamat pengguna barang/jasa yang mengadakan lelang

2. Uraian singkat mengenai paket pekerjaan

3. Syarat peserta lelang

4. Tempat, tanggal, dan waktu untuk pendaftaran peserta.

Peserta yang berminat ikut dalam proses lelang harus mendaftarkan diri

pada panitia.

B. Penyusunan daftar calon peserta lelang, penyampaian undangan, dan

pengunduhan dokumen lelang

Pada tahap ini daftar calon peserta lelang yang sudah disahkan oleh

pengguna barang/jasa akan diundang dan dapat mengunduh dokumen

lelang, peserta yang diundang tidak kurang dari tiga peserta, jika kurang dari

tiga maka pelelangan tidak dapat dilanjutkan dan penyusunan daftar calon

peserta lelang harus diulang. Namun, jika ketika sudah diulang namun tidak

ada tambahan calon peserta lelang, maka panitia harus membuat berita acara

dan menyampaikannya pada pengguna barang/jasa.

C. Penjelasan lelang (aanwijzing)

Penjelasan lelang merupakan penjelasan administratif dokumen

penawaran pada calon peserta dilakukan di tempat dan pada waktu yang

telah ditentukan, dihadiri oleh penyedia barang/jasa yang terdaftar dalam



calon peserta lelang. Bila diperlukan, panitia dapat memberikan tijauan ke

lokasi proyek sebagai penjelasan lanjutan dan dibuat acaranya. Pada acara

penjelasan harus dijelaskan mengenai sistem penyampaian dokumen

penawaran.

D. Penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran

Sistem penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran mengikuti

ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang yang telah

disampaikan pada penjelasan lelang.

E. Penilaian/evaluasi penawaran

Penilaian/evaluasi penawaran dilakukan oleh panitia terhadap semua

penawaran yang lulus saat pembukaan penawaran. Evaluasi termasuk

evaluasi administrasi, teknis, dan harga berdasarkan kriteria, metoda dan

tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang. Penawaran

yang memenuuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan,

syarat-syarat dan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen lelang, tanpa

ada penyimpangan yang bersifat material atau penawaran bersyarat.

F. Usulan calon pemenang penawaran lelang

Usulan calon pemenang dilakukan dengan membuat rangking penilaian

terhadap tiga besar penawar terendah.

G. Pembuatan berita acara hasil lelang

Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) merupakan kesimpulan dari hasil

evaluasi harga. BAHP memuat hasil pelaksanaan lelang, seperti cara

penilaian, penetapan urutan pemenang berupa daftar peserta lelang dengan

harga penawaran terendah.

H. Penetapan pemenang lelang

Panitia menetapkan calon pemenang lelang yang memasukkan

penawaran yang menguntungkan, maksudnya penawaran yang diajukan

dapat dipertanggungjawabkan dan semaksimal mungkin menggunakan



hasil produk dalam negeri dan merupakan penawaran terendah di antara

penawaran yang memenuhi syarat. Pemenang lelang ditetapkan oleh pejaba

yang berwenang dan dilakukan berdasarkan usulan panitia.

I. Pengumuman pemenang lelang

J. Sanggahan peserta lelang

Sanggahan dilakukan oleh peserta lelang yang berkeberatan atas

penetapan pemenang lelang, dilakukan secara tertulis, selambat-lambatnya

dalam waktu lima hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang.

Sanggahan disertai dengan bukti adanya penyimpan dengan tembusan

disampaikan pada unit pengawaan internal, dan disampaikan kepada pejabat

yang berwenang

K. Penerbitan Surat Keputusan penetapan penyedia barang/jasa

II.3.3 Proses Tahapan Lelang

Proses tahapan lelang merupakan metode penilaian kualifikasi

dilakukan untuk memproses suatu penilaian kompetensi dan kemampuan

usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu dari penyedia jasa konstruksi.

Cara penilaian kompetensi, kemampuan usaha dan pemenuhan persyaratan

dari penyedia jasa konstruksi dilakukan dengan dua prinsip yaitu:

A. Prakualifikasi

Merupakan suatu proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha

serta pemenuhan persyaratan tertentu yang dilakukan sebelum pemasukan

dokumen penawaran. Hal-hal yang berhubungan dengan prakualifikasi

antara lain:

1. Proses prakualifikasi secara umum meliputi pengumuman

prakualifikasi, pengambilan dokumen prakualifikasi, pemasukan

dokumen prakualifikasi, evaluasi dokumen prakualifikasi, penetapan

calon peserta pengadaan yanglulus prakualifikasi, dan pengumuman

hasil prakualifikasi.

2. Prakualifikasi wajib dilaksanakan untuk pengadaan jasa konsultansi

dan pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya yang



menggunakan metoda penunjukan langsung untuk pekerjaan kompleks

(termasuk pelelangan diatas 100 M), pelelangan terbatas dan pemilihan

langsung.

3. Pengguna barang/jasa wajib menyederhanakan proses prakualifikasi

dengan tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan melainkan

cukup dengan formulir isian kualifikasi penyedia barang/jasa.

4. Dalam hal pelelangan dilakukan dengan prakualifikasi, dokumen

kualifikasi yang berisi data kualifikasi diambil sebelum pengambilan

dokumen lelang dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1

(satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi

dan disampaikan sebelum tahap penyampaian dokumen penawaran.

5. Prakualifikasi belum merupakan ajang kompetisi, maka data kualifikasi

yang kurang dapat dilengkapi. Berbeda dengan pasca kualifikasi yang

merupakan bagian dari penawaran, maka penambahan data kualifikasi

pada prinsipnya dilarang. Klarifikasi terhadap data kualifikasi dapat

dilakukan sepanjang tidak mengubah substansi.

6. Untuk pelelangan umum dengan prakualifikasi, penyedia jasa yang lulus

kualifikasi dimasukkan dalam daftar peserta lelang dan disahkan oleh

pengguna jasa. Semua penyedia jasa yang tercatat dalam daftar peserta

lelang harus diundang untuk mengambil dokumen lelang.

7. Panitia pengadaan akan memberitahukan secara tertulis hasil

prakualifikasi dan nama-nama peserta prakualifikasi yang lulus dan

dicantumkan dalam daftar peserta lelang yang diundang untuk mengikuti

pelelangan umum.

8. Untuk pelelangan umum dengan prakualifikasi, hasil penilaian kualifikasi

setelah ditetapkan oleh pengguna jasa disampaikan kepada seluruh peserta

prakualifikasi dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi untuk

penerangan umum dan/atau internet.

9. Dilarang melakukan prakualifikasi masal yang berlaku untuk

pengadaan dalam kurun waktu tertentu.

Secara umum proses lelang dengan prakualifikasi dapat dilihat melalui

bagan di bawah ini.



Gambar II.1Pelelangan dengan Prakualifikasi Sumber: Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010

B. Pascakualifikasi

Merupakan suatu proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha

serta pemenuhan persyaratan tertentu yang dilakukan setelah pemasukan

dokumen penawaran. Hal-hal yang berhubungan dengan pascakualifikasi

antara lain:

1. Panitia/pejabat pengadaan wajib melakukan pascakualifikasi untuk

pelelangan umum pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya

secara adil, transparan, dan mendorong terjadinya persaingan yang

sehat dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya penyedia

barang/jasa.

Pengumuman

prakualifikasi

Prakualifikasi Undangan bagi yang

Lulus prakualifikasi

Unduh dokumen

lelang

Penjelasan & BAPP Aanwijzing)

(Aanwijzing)

Upload Penawaran

Pembukaan Penawaran

Evaluasi Penawaran

Penetapan Pemenang

Pengumuman Pemenang

Masa Sanggah Surat Penunjukan Penyedia Barang/

Jasa

Penandatangan Kontrak



2. Proses pascakualifikasi secara umum meliputi pemasukan dokumen

kualifikasi bersamaan dengan dokumen penawaran dan terhadap

peserta yang diusulkan untuk menjadi pemenang serta cadangan

pemenang dievaluasi dokumen kualifikasinya.

3. Dalam hal pelelangan dilakukan dengan pascakualifikasi, dokumen

kualifikasi yang berisi data kualifikasi diambil bersamaan dengan

dokumen lelang dimulai 1 (satu) hari kerja setelah penjelasan dan

disampaikan bersamaan dengan dokumen penawaran. Batas akhir

pemasukan dokumen penawaran sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja

setelah penerbitan adendum terakhir.

4. Dalam hal pelelangan umum dengan pascakualifikasi, terhadap 3 (tiga)

penawaran terendah yang memenuhi persyaratan, yang akan diusulkan

sebagai calon pemenang adalah yang telah lulus/memenuhi syarat

penilaian kualifikasi.

5. Untuk pelelangan umum dengan pasca kualifikasi pengambilan

dokumen kualifikasi dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman

sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan

dokumen penawaran.

Secara umum proses lelang dengan pascakualifikasi dapat dilihat

melalui bagan pada Gambar II.2



Gambar II.2 Pelelangan dengan Pascakualifikasi

Sumber: Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010

II.3.4 Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Proses Pelelangan

Organisasi pengadaan merupakan pihak-pihak yang terlibat dapam

proses pengadaan seperti yang disebutkan Peraturan Presiden No. 4 Tahun

2015. Dalam organisasi pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui

Penyedia Barang/Jasa digambarkan dalam hubungan kerja sesuai dengan

Perpres 54/2010 dan Perpres 70/2012 sebagai berikut:

Pengumuman Lelang umum

Pendaftaran ikut lelang

Unduh dokumen lelang

Penjelasan & BAPP (Aanwijzing)

Upload Penawaran

Pembukaan Penawaran

Evaluasi Penawaran &

Evaluasi kualifikasi

Penetapan Pemenang

Pengumuman Pemenang

Masa Sanggah

Surat Penunjukan

Penyedia Barang/ Jasa

Penandatanganan

kontrak



Gambar II.3 Hubungan Kerja Para Pihak dalam Proses Pengadaan

Sumber: http://ivan.lanin.org/para-pihak-dalam-pengadaan-barangjasa-pemerintah/ (diakses pada Tanggal 31

Mei 2018)

Berikut adalah penjelasan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam

pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai yang tercantum dalam

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya hingga

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015:

A. Pengguna Anggaran (PA)

Menurut Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Pengguna

Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran

kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat

yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD. Biasanya PA

adalah kepala instansi masing-masing pemerintahan baik yang

menyuluruh maupun satuan kerjanya.

B. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Dalam peraturan presiden nomor 4 tahun 2015 disebutkan bahwa

KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan

APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

C. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Menurut Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Pejabat Pembuat

Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang

bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Dalam

praktiknya, sebagian besar proses pelaksanaan pengadaan barang dan

http://ivan.lanin.org/para-pihak-dalam-pengadaan-barangjasa-pemerintah/



jasa pemerintah akan dilakukan oleh PPK. Karena PPK lah yang akan

mencarikan barang sesuai yang diinginkan PA. termasuk hubungan

dengan penjual seperti negoisasi perjanjian, pengawasan, dan

sebagainya.

D. Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit

organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang

berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat

permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

Unit inilah yang bertugas mencari dan memilih penjual yang akan

bertransaksi dengan PPK. Oleh karena itu, ULP bertanggungjawab

untuk menyusun dokumen pengadaan yang terkait dengan pemilihan

penyedia (penjual) dengan prinsip adil dan transparan.

ULP yang dimaksud dalam peraturan ini adalah instansi sendiri yang

pegawainya bersifat tetap dan dikhususkan untuk hanya melakukan

pencarian dan pemilihan penyedia untuk seluruh kegiatan pengadaan

barang dan jasa pemerintah di lingkukan wilayahnya.

E. Pejabat Pengadaan

Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk

melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan E-

Purchasing. Jika proses pengadaan barang dan jasa pemerintah

dilakukan dengan sangat mudah, yaitu hanya tinggal membeli, maka

hanya perlu penunjukan 1 orang untuk melakukan pembelian tersebut.

Orang inilah yang disebut dengan Pejabat Pengadaan. Pejabat

pengadaan dapat berasal dari 1 orang tim ULP atau 1 orang dari

instansinya langsung dan dapat melakukan pengadaan langsung,

penunjukan langsung, atau e-purchasing.

F. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat

yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima

hasil pekerjaan.



Setelah pekerjaan pengadaan barang dan jasa pemerintah selesai

dikerjakan, dalam hal ini telah diserahkan oleh penyedia (penjual),

maka PPHP berkewajiban untuk memeriksa seluruh detail barang atau

jasa yang telah dikerjakan oleh penyedia. Termasuk semua dokumen -

dokumen pengadaan yang terkait seperti: dokumen pemilihan,

dokumen kontrak, dan sebagainya.

Maka jika suatu saat terjadi temuan seperti barang yang diterima

tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak pengadaan, PPHP juga

ikut bertanggung jawab.

G. Penyedia Barang/Jasa (PBJ)

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan

yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa

Lainnya. Mudahnya, penyedia adalah penjual yang menjual produknya

kepada instansi pemerintah. Penyedia dapat berupa perusahaan maupun

perorangan.

H. Aparat Pengawas Intern Pemerintah

Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada

institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang

melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan

kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi

organisasi.

II.3.5 Macam-Macam Sistem Lelang

Sistem lelang dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan teknologi

yang digunakan. Sistem lelang dilakukan dengan sebagai berikut:

A. Sistem Konvensional

Sistem konvensional merupakan sistem pengadaan manual yang

dilakukan dengan mengundang calon-calon penyedia barang/jasa pada

waktu dan tempat tertentu dimana penawaran dilakukan secara tertulis

dan atau lisan untuk menetapkan pemenang. Pengadaan diumumkan

secara luas kepada masyarakat, baik melalui media cetak, elektronik

maupun visual.



B. Sistem Elektronik (E-Procurement)

E-Procurement merupakan pengadaan barang/jasa yang dilakukan

menggunakan suatu aplikasi yang berfungsi untuk mengelola data

pengadaan barang/jasa yang meliputi data pengadaan berbasis internet

yang didesain dengan tujuan untuk mencapai suatu proses pengadaan

yang sesuai dengan prinsip yaitu efektif, efisien dan terintegrasi.

Pelaksanaan e-procurement menggunakan teknologi informasi dan

transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kebijakan penerapan e-procurement diatur oleh Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik Pasal 1 butir 2 yang berbunyi “Transaksi

Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan

menggunakan komputer, jaringan komputer dan/ atau media elektronik

lainnya”. Setelah itu djelaskan lagi pada Bab III mengenai Informasi,

Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik, Pasal 5 Ayat 1 pada Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 bahwa Infrormasi

elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.

Pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 butir 12 pada Undang- undang

yang sama dijelaskan bahwa Tanda tangan elektronik adalah tanda

tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan,

terasosiasi, atau terkait dengan informasi elekronik. Kebijakan

penerapan e-procurement lainnya dijelaskan dalam:

1. PP No.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan

Transaksi Elektronik;

2. Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Pasal 106;

3. Perka LKPP No. 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering; dan

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan

Secara Elektronik.



Pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi secara elektronik

berpedoman pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

No.211/KPTS/M/ 2006 tentang penetapan paket pengadaan barang/jasa

secara elektronik tahun 2006, menetapkan paket dan proses pengadaan

barang/jasa dilaksanakan secara elektronik dengan ketentuan

Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (E-Procurement) tetap

mengacu pada Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003, dan

ketentuan lain yang berlaku.

Untuk membantu proses pengadaan barang/jasa secara elektronik

(E-Procurement) pemerintah dibantu Layanan Pengadaan Secara

Elektronik (LPSE), sebuah unit yang dikembangkan oleh Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP). LPSE dikembangkan untuk

memfasilitasi Panitia/ Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada proses

pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik

dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. E-Tendering, merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa

yang dilakukan secara terbuka, dapat diikuti oleh semua penyedia

barang/jasa yang telah mendaftar pada SPSE dan waktu

penyampaian penawaran telah ditentukan. Menurut Peraturan

Kepala LKPP No.1 Tahun 2015 Pasal 5 Ayat 2, pedoman

pelaksanaan e-tendering terdiri dari:

a. Syarat dan Ketentuan penggunaan aplikasi SPSE.

b. Panduan penggunaan SPSE.

c. Tata Cara E-Tendering

d. Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik

Menurut Peraturan Kepala LKPP No.1 Tahun 2015, metode E-

Tendering terdiri dari:

a. E-Lelang untuk pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/

jasa lainnya.



b. E-Lelang cepat untuk pemilihan penyedia barang/pekerjaan

konstruksi/jasa lainnya.

c. E-Seleksi untuk pemilihan penyedia jasa konsultasi.

d. E-Seleksi Cepat untuk pemilihan penyedia jasa konsultasi.

2. E-Purchasing, merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui

sistem elektronik.

Perbedaan sistem pengadaan barang/jasa secara konvensional dan

elektronik sesuai dengan tahapan proses lelang dijabarkan pada Tabel II.

Tabel II.2 Perbedaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa secara Konvensional dan Elektronik

No Tahapan Konvensional Elektronik 1. Pembuatan user ID

dan password untuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa (POKJA)

Tidak ada Panitia POKJA mengajukan pembuatan user ID dan password kepada admin agency

2. Penyusunan jadwal dan dokumen pengadaan

Jadwal yang telah disusun oleh POKJA disampaikan kepada PPK Dokumen Pengadaan juga disampaikan kepada PPK untuk ditandatangani PPK

Jadwal dan dokumen pengadaan yang telah disusun oleh POKJA, disampaikan kepada PPK agar disetujui PPK, melalui komunikasi online

3. Penetapan HPS Dilakukan oleh PPK Dilakukan oleh PPK 4. Pengumuman

Pelelangan Melalui website instansi dan media cetak

Melalui website instansi, aplikasi SPSE , dan Portal Pengadaan Nasional

5. Pendaftaran Lelang dan Pengambilan Dokumen Pengadaan oleh peserta lelang

Datang langsung (tatap muka)

Pendaftaran melalui aplikasi SPSE Dokumen Pengadaan dapat diunduh melalui aplikasi SPSE

6. Penjelasan pekerjaan (aanwijzing dan pengambilan Berita Acara aanwijzing


Melalui komunikasi/tanya jawab online pada aplikasi SPSE. Berita cara Aanwijzing dapat diunduh melalui website instansi dan aplikasi SPSE



Tabel II.2 Perbedaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa secara Konvensional dan Elektronik (Lanjutan)

No Tahapan Konvensional Elektronik 7. Pengambilan

perubahan Dokumen Pengadaan/ Adendum (jika ada) oleh peserta lelang


Dapat diunduh melalui aplikasi SPSE

8. Penyampaian dan pembukaan Dokumen Penawaran


Berbentuk dokumen elektronik yang disandikan (encrypt) dan diunggah melalui aplikasi SPSE dan dibuka (decrypt) secara elektronik

9. Pengambilan Berita Acara Evaluasi Penawaran oleh peserta lelang


Dapat diunduh melalui website instansi dan aplikasi SPSE

10. Pengambilan Berita Acara Hasil Pelelangan oleh peserta lelang


Dapat diunduh melalui website instansi dan aplikasi SPSE

11. Pengumuman pemenang lelang

Media pengumuman kantor serta dikirimkan juga melalui faks kepada seluruh peserta lelang

Melalui website instansi dan aplikasi SPSE serta dikirimkan juga melalui surel kepada seluruh peserta lelang

12. Sanggah Hasil Lelang

Datang langsung (tatap muka) atau surat menyurat

Melalui komunikasi online atau mengirim dokumen sanggahan melalui aplikasi SPSE

Sumber: Tugas Akhir Ana Hanifah “Perencanaan Dokumen Lelang Secara Elektronik Paket Pekerjaan Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Pengembangan Pendidikan dan Teknologi (P2T) Politeknik Negeri Bandung”, Tahun 2012

Dokumen Pengadaan

Dokumen pengadaan adalah seperangkat dokumen yang digunakan

peserta lelang yang berisi informasi dan petunjuk tentang ketentuan/

peraturan dalam penyelenggaraan pelelangan sebagai acuan untuk

mengajukan penawaran harga. Dokumen pengadaan disiapkan oleh owner

atau dapat diwakili oleh konsultan yang terkait. Dokumen pengadaan ini

terdiri dari dokumen pemilihan dan dokumen kualifikasi.



A. Dokumen Pemilihan

Dokumen pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok

Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat ketentuan pelaksanaan

Penyedia Barang/Jasa. Dokumen Pemilihan minimal berisi:

1. Undangan/ pengumuman kepada calon Penyedia Barang/Jasa;

2. Instruksi kepada peserta Pengadaan Barang/Jasa;

3. Syarat-syarat umum kontrak;

4. Syarat-syarat khusus kontrak;

5. Daftar kuantitas dan harga;

6. Spesifikasi teknis, KAK, dan/atau gambar;

7. Bentuk surat penawaran;

8. Rancangan kontrak;

9. Bentuk jaminan;

10. Contoh-contoh formulir yang perlu diisi

B. Dokumen kualifikasi

Dokumen kualifikasi merupakan dokumen yang ditetapkan oleh

Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan sebagai dasar penilaian

kompetensi, kemampuan usaha dan pemenuhan persyaratan tertentu lainnya

dari Penyedia Barang/Jasa. Dokumen kualifikasi minimal terdiri dari:

1. Petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi;

2. Formulir isian data kualifikasi;

3. Instruksi kepada peserta kualifikasi;

4. Lembardata kualifikasi

5. Pakta integritas;

6. Tata cara evaluasi kualifikasi.

Dokumen Pengadaan Barang/Jasa disusun oleh pihak kelompok kerja ULP/

Pejabat Pengadaan, yang sebelumnya telah ditetapkan oleh PPK sebagai rancangan

Dokumen Pengadaan. Dokumen pengadaan yang ditetapkan oleh PPK diantaranya:



1. Gambar Perencanaan Proyek

Gambar perencanaan proyek adalah gambar hasil design konsultan

perencana yang dipakai sebagai acuan dalam proses pelelangan untuk

pengajuan penawaran harga. Gambar peencanaan biasanya terdiri dari

gambar denah, gambar tampak, gambar potongan, dan gambar detail.

2. Daftar Pekerjaan dan Volume Tiap Pekerjaan (Bill of Quantity)

Bill of Quantity merupakan uraian singkat pekerjaan yang akan

dilaksanakan yang biasanya disajikan berupa tabel yang berisi item

pekerjaan, satuan pekerjaan, volume/kuantitas, harga satuan dan total

harga termasuk perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak

lain yang berlaku

3. Spesifikasi/Rencana Kerja dan Syarat-syarat

Dokumen yang memuat segala dan informasi yang diperlukan terutama

untuk hal-hal yang tida dapat dijelaskan melalui gambar, memuat

ketentuan umum dan teknis dari proyek. Memuat ketentuan-ketentuan

yang berlaku dalam pelaksanaan proyek.

Dokumen Penawaran

Dokumen penawaran merupakan dokumen yang disampaikan oleh

penyedia barang/ jasa dalam hal ini merupakan kontraktor kepada pemilik

proyek. Dokumen yang disampaikan kepada pemilik proyek apabila

dikelompokkan, terdiri dari Dokumen Administrasi, Dokumen Teknis, dan

Dokumen Harga diserahkan dalam jangka waktu dan sesusai persyaratan

yang telah ditetapkan. Dokumen penawaran dikelompokkan bertujuan

untuk memudahkan pelaksanaan evaluasi. Kriteria lulus tidaknya

dikelompokkan sesuai kelompok dokumen-dokumen tersebut yaitu lulus

administrasi, lulus teknik, dan lulus harga. Penyedia jasa konstruksi yang

memenangkan tender adalah lulus ketiga evaluasi tersebut.

II.5.1 Dokumen Administrasi

Dokumen administrasi berisi kelengkapan dan keabsahan dari

kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan yang kemudian dievaluasi



sehingga didapat kesimpulan lulus/tidak lulus administrasi. Kelengkapan

administrasi yang dipersyaratkan minimal adalah sebagai berikut:

A. Surat Penawaran

Surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran,

tanggal dan tanda tangan serta mencantumkan total harga penawaran.

B. Jaminan Penawaran

Jaminan penawaran merupakan jaminan yang diberikan oleh Penyedia

Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya pada saat memasukkan

penawaran yang besarnya antara 1-3% dari total HPS.

II.5.2 Dokumen Teknis

Dokumen teknis merupakan dokumen yang berfungsi untuk

menginformasikan kemampuan sebuah penyedia jasa dalam menyelesaikan

pekerjaan di lapangan sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dan

waktu yang ditawarkan. Dokumen teknis berisi:

a. Metode pelaksanaan

b. Daftar peralatan

c. Daftar personil inti proyek

d. Daftar bahan dan material

e. Jadwal/ Waktu Pelaksanaan

II.5.3 Dokumen Harga

Dokumen harga digunakan setelah evaluasi administrasi dan teknis

untuk mendapatkan pemenang tender. Berisi Rencana Anggaran Biaya,

Analisa Harga Satuan, dan Harga Penawaran. Pemenang tender merupakan

penawar proyek terendah yang sudah lulus evaluasi administrasi dan teknis,

yang harga penawarannya sudah dikoreksi. Apabila Apabila terjadi

penawaran terlalu rendah, diadakan klarifikasi. Bila setelah klarifikasi tetap

penyedia jasa menyatakan sanggup, maka penyedia jasa harus menaikkan

nilai jaminan pelaksanaannya menjadi sekurang-kurangnya prosentase yang

ditetapkan pada dokumen pengadaan dikalikan 80% HPS, bilamana

ditunjuk sebagai pemenang.



Unsur yang perlu diteliti pada dokumen harga:

a. Total harga penawaran terhadap pagu anggaran, dan apabila penawaran

melebihi diatas pagu anggaran dinyatakan gugur, dan kalau semua

penawar melebihi pagu anggaran diadakan pelelangan ulang.

b. Harga satuan (harga satuan Timpang) untuk kontrak harga satuan, bila

melebihi 110% dari HPS dilakukan klarifikasi dan bila setelah diadakan

klarifikasi tetap timpang, maka hanya berlaku untuk harga satuan

volume pekerjaan tersebut.

II.5.4 Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Perka LKPP Nomor 18/2012 yang mengatur tentang E-Tendering,

disebutkan bahwa dalam hal penyampaian dokumen penawaran ditetapkan

secara:

a. Satu file maka dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga

disampaikan dalam satu file penawaran terenkripsi.

b. Dua file maka dokumen penawaran administrasi dan teknis

disampaikan dalam satu file penawaran terenkripsi, serta penawaran

harga disampaikan dalam satu file penawaran terenkripsi lainnya yang

disampaikan bersamaan.

c. Dua tahap, maka dokumen penawaran administrasi dan teknis

disampaikan dalam satu file penawaran terenkripsi, serta penawaran

harga disamapaikan dalam satu file penawaran terenkripsi lainnya

sesuai waktu yang ditentukan.

Dalam Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering,

disebutkan bahwa file yang dianggap sebagai penawaran adalah dokumen

penawaran yang berhasil dibuka dan dapat dievaluasi yang sekurang-

kurangnya memuat:

a. Satu file: harga penawaran, daftar kuantitas dan harga untuk kontrak

harga satuan/gabungan, jangka waktu penawaran, dan

deskripsi/spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan;



b. Dua file atau dua tahap: daftar kuantitas dan harga untuk kontrak harga

satuan/gabungan, jangka waktu penawaran, dan deskripsi/spesifikasi

barang/jasa yang ditawarkan.

Jenis Kontrak

Kontrak merupakan suatu proses kerjasama antara berbagai pihak

untuk mewujudkan suatu tujuan yang sudah disepakati bersama. Dalam

proyek konstruksi, kontrak merupakan dokumen yang harus dipatuhi dan

dilaksanakan bersama antara pihak-pihak terlibat yang menyepakatinya

untuk saling terikat. Menurut Perpres No 54 Tahun 2010 jenis kontrak

disajikan pada bagan.

Gambar II.4 Bagan Jenis Kontrak Sumber: Perpres No 54 Tahun 2010 Pasal 50

II.6.1 Kontrak Berdasarkan Cara Pembayaran

Kontrak berdasarkan cara pembayaran dibagi menjadi:

A. Kontrak Lumpsum

Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas

penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana

ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;

2. Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;



3. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan

sesuai dengan isi Kontrak;

4. Sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);

5. Total harga penawaran bersifat mengikat; dan

6. Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.

B. Kontrak Harga Satuan

Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa atas

penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan

dengan spesifikasi teknis tertentu;

2. Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat

Kontrak ditandatangani;

3. Pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume

pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;

dan

4. Dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil

pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.

C. Kontrak gabungan Lumps Sum dan Harga Satuan

Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan adalah Kontrak yang

merupakan gabungan Lump Sum dan Harga Satuan dalam 1 (satu)

pekerjaan yang diperjanjikan.

D. Kontrak Persentase

Kontrak Persentase merupakan Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa

Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyedia Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya menerima imbalan berdasarkan

persentase dari nilai pekerjaan tertentu; dan

2. Pembayarannya didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan

sesuai dengan isi Kontrak.



E. Kontrak Terima Jadi

Kontrak Terima Jadi (Turnkey) merupakan Kontrak Pengadaan

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atas penyelesaian seluruh

pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan;

dan

2. Pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama yang

menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria

kinerja yang telah ditetapkan.

II.6.2 Kontrak Berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran


A. Kontrak Tahun Tunggal

Kontrak Tahun Tunggal merupakan Kontrak yang pelaksanaan

pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) Tahun

Anggaran.

B. Kontrak Tahun Jamak

Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya

untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran, yang

dilakukan setelah mendapatkan persetujuan:

1. Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

2. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang

nilai kontraknya sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar

rupiah) bagi kegiatan: penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan

perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan

pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service.

II.6.3 Kontrak Berdasarkan Sumber Pendanaan




A. Kontrak Pengadaan Tunggal

Kontrak Pengadaan Tunggal merupakan Kontrak yang dibuat oleh 1 (satu)

PPK dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa tertentu untuk menyelesaikan

pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu.

B. Kontrak Pengadaan Bersama

Kontrak Pengadaan Bersama merupakan Kontrak antara beberapa PPK

dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan

dalam waktu tertentu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing PPK yang

menandatangani Kontrak. Pembebanan anggaran untuk Kontrak Pengadaan

Bersama diatur dalam kesepakatan pendanaan bersama.

C. Kontrak Payung (Framework Contract)

Kontrak Payung (Framework Contract) merupakan Kontrak Harga Satuan

antara Pemerintah dengan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dimanfaatkan,

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Diadakan untuk menjamin harga Barang/Jasa yang lebih efisien,

ketersediaan Barang/Jasa terjamin dan sifatnya dibutuhkan secara

berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat

ditentukan pada saat Kontrak ditandatangani; dan

2. Pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/Satuan Kerja yang

didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap

volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia

Barang/Jasa secara nyata.

II.6.4 Kontrak Berdasarkan Jenis Pekerjaan

A. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal merupakan Kontrak Pengadaan

Barang/Jasa yang hanya terdiri dari 1 (satu) pekerjaan perencanaan,

pelaksanaan atau pengawasan.

B. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi merupakan Kontrak Pengadaan

Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dengan menggabungkan

kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan.



Strategi dalam Memenangkan Tender

Terdapat beberapa strategi dalam memenangkan tender yaitu

diantaranya adalah:

a. Memastikan paket yang diikuti benar-benar ada peluang untuk menang,

sehingga perusahaan tidak rugi dalam waktu, uang untuk membuat

dokumen bank dan jaminan penawaran.

b. Mencari tahu dan monitor sebanyak mungkin berita tender yang dapat dicari

melalui website LPSE terkait sehingga mengetahui jadwal pelaksanaan

lelang secara cermat.

c. Menyiapkan kelengkapan yang dimiliki perusahaan untuk mengikuti tender,

dengan detail sebagai berikut:

1. Kelengkapan administrasi dan kualifikasi perusahaan seperti Ijin Usaha,

NPWP, Audit Keuangan, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS, SMK3;

2. Daftar pengalaman proyek yang pernah dikerjakan 10 tahun terakhir

(sebagai dasar menentukan KD Kemampuan Dasar perusahaan);

3. Daftar personil ahli dan terampil yang bersertifikat SKA/SKT.

4. Daftar peralatan yang dimiliki

5. Menyiapkan mitra pendukung, material industri konstruksi, sub

kontraktor, dan kontraktor spesialis.

6. Memeriksa kembali dokumen penawaran ataupun jaminan penawaran

untuk menghindari kesalahan penulisan yang dapat menggugurkan

penawaran.

d. Membaca dengan seksama dan memeriksa dengan teliti apa saja persyaratan

yang harus disediakan seperti berkas-berkas atau surat-surat yang harus ada

dalam pengajuan tender yang tercantum pada dokumen lelang. Menguasai

dan memahami substansi peraturan dan perundang-undangan yang menjadi

acuan persyaratan minimal dalam dokumen tender.

e. Melengkapi persyaratan teknis, seperti spesifikasi teknis yang sudah sesuai

dengan metode pelaksanaan, time schedule, network planning, kebutuhan

peralatan dan kebutuhan material serinci mungkin sehingga tidak ada celah

panitia/pokja untuk menggugurkan penawaran. Selain itu, mempersiapkan



data pendukung teknis dan personil teknis yang menguasai proyek untuk

persiapan pembuktian kualifikasi dan klarifikasi.

f. Harga penawaran yang ditawarkan tidak melampaui HPS dan tetap masuk

pada RAP yang direncanakan. Harga penawaran yang diajukan diusahakan

dibawah dan mendekati harga tender, mengajukan harga lebih tinggi dari

HPS akan membuat kalah dengan peserta yang menawarkan dibawah HPS,

namun menawarkan harga terlalu rendah juga tidak baik karena akan

dianggap mengurangi spesifikasi dan kualitas.

g. Melakukan substitusi material dan mempunyai supplier atau subkon yang

tetap sehingga harga lebih murah.

h. Jika terpilih menjadi pemenang tender maka mengerjakan sesuai dengan

spesifikasi yang telah disepakati, tidak meninggalkan proses pekerjaan pada

masa pemeliharaan. Dengan begitu tentu kita sudah mendapat nama baik

dan punya potensi besar untuk menang tender proyek berikutnya.

Terdapat beberapa faktor penyebab kekalahan dalam suatu tender, diantaranya

adalah:

a. Harga penawaran jauh dari kisaran owner estimate.

b. Harga penawaran kalah bersaing dengan peserta tender lainnya.

c. Proposal teknis kalah bersaing dengan peserta lain (memiliki bobot nilai

yang lebih rendah).

d. Minimnya kemampuan estimator.

BAB II DASAR TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Text of BAB II DASAR TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

2. TINJAUAN KEPUSTAKAAN 2.1. Kerangka dasar teori

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 2.1 Tinjauan … · 2019. 8. 28. · BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 2.1 Tinjauan Pustaka Dalam tinjauan pustaka ini diawali dengan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 2.1 Tinjauan …eprints.unram.ac.id/2354/2/BAB II.pdf · 4 BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 2.1 Tinjauan Pustaka Arizal Dwiantara (2016)

BAB II TINJAUAN TEORI A. Konsep Dasar

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 2.1. …eprints.undip.ac.id/56100/3/30000414410019_-_Setiawan_Widiyanto... · 4 BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 2.1. Tinjauan Pustaka

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Dasar Teori 2.1.1 Konsep Dasar

BAB II TINJAUAN TEORI 2.1 Sifat Dasar Fluida

1 BAB II DASAR TEORI 2.1 TINJAUAN PUSTAKA

4 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 2.1. Tinjauan

BAB II TINJAUAN TEORI A. Tinjauan Kebutuhan Dasar

DASAR TEORI TINJAUAN PUSTAKA - Akakom Repository

BAB II TINJAUAN TEORI A. Konsep Dasar 1

BAB II TINJAUAN TEORI A. Tinjauan Konsep Kebutuhan Dasar …

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 2.1. Tinjauan … II.pdf · 2018. 2. 21. · TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 2.1. Tinjauan Pustaka Penelitian sejenis ini pernah dilakukan

BAB II DASAR TEORI 2.1 Tinjauan Pustaka - digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 2.1 Tinjauan Pustaka · 2019. 2. 27. · BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 2.1 Tinjauan Pustaka Beberapa penelitian dengan topik Sistem

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Dasar Teori 2.1

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI - POLBAN

BAB II DASAR TEORI 2.1. Tinjauan Pustaka

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 2.1 Tinjauan Pustakaeprints.akakom.ac.id/4814/7/3_135610026_BAB_II.pdf · TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 2.1 Tinjauan Pustaka Dalam pembuatan

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Landasan Teori 1. Teori Dasar

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 2.1. Tinjauan …

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Dasar Teori 2.1.1. Teori ... II.pdf7 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Dasar Teori . 2.1.1. Teori Komunikasi . A. Pengertian Komunikasi Komunikasi (communication)

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 21 Dasar Teori

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 2.1. Tinjauan Pustakaeprints.akakom.ac.id/7166/3/3_135610069_BAB II.pdfTINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 2.1. Tinjauan Pustaka ... Manajemen

4 BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 2.1. Tinjauan

BAB 2 DASAR TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 2.1. TINJAUAN …

BAB II TINJAUAN TEORI DAN KONSEP A. Konsep dasar Teori

Documents

BAB II DASAR TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Text of BAB II DASAR TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA