BAB I.doc

SISTEM INFORMASI PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PANDA KANTOR DIN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN ACEH UPTD WILAYAH 2 BIREUNLAPORAN KERJA PRAKTEK

(LKP)

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menyelesaikan Studi

Program Diploma III Pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer (STMIK) Bina Bangsa LhoksumaweOleh:HASRINANIM : 07120111

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA BANGSA LHOKSEUMAWE

2010KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat ALLAH SWT, sebagaimana telah menganugerahkan kesehatan badan dan fikiran untuk penulis dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Diploma III pada STMIK Bina Bangsa Lhokseumawe, dan tak lupa pula selawat beriring salam penulis sampaikan kepada baginda Rasullullah SAW juga kepada keluarga dan alsahabat beliu, hanya karna berkat perjuangan beliulah kita dapat terbebas dari alam kebodohan sampai kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Pada kesempatan ini penulis akan memaparkan sebuah karya ilmiah berupa Laporan Kerja Praktek (LKP), yang telah penulis selesaikan dengan penuh tanggung jawab. Laporan Kerja Praktek (LKP) ini adalah Laporan yang penulis buat dan penulis pertanggung jawabkan kepada dosen pembimbing dan penguji pada STMIK Bina Bangsa Lhokseumawe demi mendapat gelar sesuai dengan dengan jenjang pendidikan yang di tempuh.

Adapun karya ilmiah yang akan penulis paparkan disini yang merupakan Laporan Kerja selama penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh UPTD wilayah 2 Bireun selama tiga (3) Bulan yaitu dengan mengusung judul SISTEM INFORMASI PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PADA KANTOR DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN ACEH UPTD WILAYAH 2 BIREUN.

Penulis menyampaikan rasa terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:1. Ayahanda dan Ibunda tercinta beserta seluruh keluargaku tercinta atas segala Doa dan dan pengorbanannya.

2. Bapak Muhammad Arhami, M. Kom selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Bina Lhokseumawe.

3. Bapak Drs Bukhari Yusuf, selaku Pembimbing I dalam penyelesaian tugas akhir ini.

4. Bapak Muhammad Arhami, M. Kom selaku Pembimbing II dalam penyelasaian Tugas akhir ini.

5. Seluruh dosen dan staf Akademik pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Bina Bangsa Lahokseumawe6. Bapak Kepala Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh UPTD Wilayah 2 Bireun.

7. Seluruh staf dan rekan Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh UPTD Wilayah 2 Bireun

8. Seluruh rekan-rekan yang telah banyak membantu memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.Penulis menyadari mungkin Laporan Kerja Praktek (LKP) ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak terdapat kekurangan-kekurangan dan kejanggalan yang mungkin disebabkan oleh pengetahuan penulis yang masih terbatas. Sehingga penulis mengharapkan saran-saran dan kritikan demi kesempurnaan Laporan ini.

Akhirnya penulis harapkan semoga apa yang telah penulis paparkan dalam laporan ini, semoga bermamfaat terutama bagi penulis sendiri, juga kepada seluruh pembaca hendaknya.

Lhokseumawe, 2010

Penulis

HASRINADAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR

i DAFTAR ISI

iii

DAFTAR GAMBAR

v

DAFTAR TABEL

vi

BAB I PENDAHULUAN

1

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Tujuan Penulisan LKP

2

1.3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data 3

1.4. Sistematika Penulisan

4

BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR DINAS PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN KEKAYAAN ACEH UPTD WILAYAH 2

BIREUN 2.1. Sejarah Singkat kantor

5

2.2. Struktur Organisasi

6

2.3. Aktifitas Kantor

7

BAB III TINJAUAN TEORITIS

10

3.1. Sistem

10 3.2. Informasi

13

3.3. Pelayanan

143.4. Pembayaran Pajak kendaraan Bermotor (PKB).

3.5. Pajak

14

3.6. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

14BAB IV SISTEM INFORMASI PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PANDA KANTOR DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN ACEH UPTD WILAYAH 2 BIREUN 224.1. Analisa Sistem Lama

22

4.2. Analisa Kebutuhan Sistem

23

4.2.1. Analisa Kebutuhan Fungsional

234.2.2. Analisa Kebutuhan Nonfungsional

254.3 Perancangan Sistem

274.3.1. Contex Diagram

274.3.2. Data Flow Diagram

283.4.2.1 DFD Level 1

28

3.4.2.2 DFD Level 2 Proses 1

29


29


30


30


31


324.3.3. Entity Relationship Tabel

334.3.4. Rancangan Database

344.3.4.1 Tabel Jenis Kendaraan

34

4.3.4.2 Tabel Lokasi Kendaraan

34

4.3.4.3 Tabel Proses

35

4.3.4.4 Tabel Kendaraan Bermotor

35

3.4.4.5 Tabel Pajak Kendaraan Bermotor

364.3.5. Rancangan Form

373.4.5.1. Form Data Jenis Kendaraan

37

3.4.5.2. Form Data Lokasi

38

3.4.5.3. Form Data Proses

39

3.4.5.4. Form Data Kendaraan Bermotor

40

3.4.5.5. Form Data Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

414.3.6. Rancangan Report

424.3.6.1. Laporan Data Jenis Kendaraan Bermotor

42

4.3.6.2. Laporan Data Lokasi

43

4.3.6.3. Laporan Data Proses

43

4.3.6.4. Laporan Data Kendaraan Bermotor

44

4.3.6.5. Cetak Lembaran Pajak

45BAB IV PENUTUP

46

5.1. Kesimpulan

46

52. Saran-saran

46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

LIST PROGRAM

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor ekonomi. Naiknya harga minyak dunia, tingginya inflasi, naiknya harga-harga barang dana melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika serta turunnya daya beli masyarakat menjadi masalah yang sangat rumit yang harus diselesaikan oleh pemerintah.

Untuk dapat tetap bertahan dan memperbaiki kondisi ekonomi yang ada, pemerintah harus mengupayakan semua potensi penerimaan yang ada. Pada saat ini telah digali berbagai macam potensi yang dapat meningkatkan penerimaan negara, namun seiring dengan berkembangnya kemampuan analisis para praktisi ekonomi yang menyatakan bahwa mengandalkan pinjaman dari luar negeri hanya akan menjadi bumerang dikemudian hari, sehingga potensi penerimaan dari luar negeri akan semakin dikurangi.

Berdasarkan hal tersebut maka Indonesia akan berusaha untuk lebih meningkatkan potensi penerimaan Negara dari dalam negeri dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pajak telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan Negara. Penerimaan disektor pajak jika dilihat dari segi penerimaannya terbagi menjadi dua golongan yaitu, dari pajak langsung contohnya, penghasilan dan dari pajak tidak langsung contohnya, pajak pertambahan nilai, bea cukai, materai, bea balik nama.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh UPTD Wilayah 2 Bireun mempunyai 30 orang pegawai yang kesemuanya diikat oleh peraturan-peraturan yang harus ditaati bersama. Hal ini bertujuan agar kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh UPTD Wilayah 2 Bireun dapat memberikan pelayanan yang memuaskan baik itu pelayanan dalam maupun pelayanan luar kepada pelanggannya yang merupakan salah satu misi yang harus diwujudkan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam bentuk laporan kerja praktek dengan judul Sistem Informasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh UPTD Wilayah 2 Bireun.1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan Laporan Kerja Paraktek (PKL) ini adalah sebaga berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelayanan sistem pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh UPTD Wilayah 2 Bireun2. Untuk mengembangkan dan menerapkan pengetahuan yang telah penulis peroleh selama ini.

3. Merancang dan membuat sebuat Sistem Informasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh UPTD Wilayah 2 Bireun guna memudahkan dan dan memberikan pelayanan yang optimal pada masyarakat.1.3 Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan Laporan Kerja Praktek (LKP) inin penulis mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan sistem pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada pada saat melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yaitu dengan metode;

1. Penelitian lapangan (field risearch)

Yaitu melakukan pengumpulan data-data pada saat melakukan praktek kerja lapangan pada objek yang penulis teliti dengan melakukan pengamatan langsung dari cara kerja pada instansi yang bersangkutan, dengan memamfaatkan teknik :

a. Pengamatan (observasi)

Yaitu mengamati langsung pada objek penelitian yang berhubungan dengan judul laporan kerja praktek.b. Wawancara (interview)

Melakukan wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan dengan pelayanan pajak kendaraan bermotor (PKB)2. Study Kepustakaan (library risearch)

Yaitu melakukan pengumpulan data dari referensi, buku-buku, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam Laporan Kerja Praktek (LKP) ini adalah sebagai berikut:

BAB I. Merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, Tujuan Penulisan Laporan Kerja Praktek (LKP), Metode dan Teknik pengumpulan Data, dan Sistematika penulisan.

BAB II. Menjelaskan tentang gambaran umum Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh UPTD Wilayah 2 Bireun, yang mencakup tentang Sejarah Singkat Kantor, Struktur Organisasi, dan Aktifitas Kantor.BAB III.Menjelaskan Tinjauan Teoritis yang mencakup tentang Sistem, Sistem Informasi, Pelayanan, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).BAB IV.Merupakan bab inti yang menjelaskan tentang Sistem Informasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh UPTD Wilayah 2 Bireun yang terdiri dari, Analisa Sistem Lama, Analisa Kebutuhan Sistem Baru, Analisa Fungsional, Analisa Nonfungsional, Contex Diagram, Data Flow Diagram, Entity Relationship Diagram, Rancangan Database, Rancangan Form, dan Rancangan Report.

BAB V.Merupakan bab Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB IIGAMBARAN UMUM KANTOR DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN ACEH UPTD WILAYAH 2 BIREUN

2.1 Sejarah Singkat Kantor

Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh UPTD Wilayah2 Bireun adalah salah satu kantor yang memiliki tugas dan fungsi sebagai kantor yang mengurus, menangani dan mengelola masalah perpajakan dan penghasilan lain daerah sebagai PendapatanAsli Daerah (PAD) yang akan digunakan untuk pembangunan daerah.

Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh UPTD wilayah 2 Bireun merupakan kantor bersama yang dikenal dengan nama kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), dibentuk tahun 2003, yang didasarkan pada keputusan bersama Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepala Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam serta Kepala PT.Jasa Raharja (PERSERO) Cabang Nanggroe Aceh Darussalam, dengan Nomor : 18/PKS/2003, dan Nomor 15/IV/2003, serta Nomor P/R11/2003, yaitu tentang Pembentukan Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Sabang, SAMSAT pembantu Kabupaten Bireun, Aceh Singkil dan Aceh Besar dalam pengurusan STNK,PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ.

Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) telah mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban di bidang pendaftaran kendaraan bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Dalam pelaksanaan di Kantor SAMSAT masing-masing Instansi dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Provinsi dan PT.Jasa Raharja (Persero) tetap berwenang dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Struktur OrganisasiKantor Dinas Keuangan dan Kekayaan Aceh UPTD wilayah 2 Bireun merupakan Salah Satu Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) pembantu yang berada dalam Kabupaten Bireun, yang memiliki struktur organisasi sebagai berikut;

1. Tim Pembina SAMSAT Pusat

a. Tim Pembina SAMSAT Pusat berkedudukan di Jakarta.

b. Susunan keanggotaan Tim Pembina SAMSAT Pusat Terdiri dari1. Pembina: a. Menteri Dalam Negeri

b. Menteri Pertahanan Keamanan

c. Menteri Keuangan2. Pengarah: a. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.

b. Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

c. Direktur PT. Jasa Raharja (Persero).

3. Ketua Umum: Derektur Jenderal PUOD.4. Ketua Pelaksana Hariana. Direktur Bina Pendapatan Daerah Ditjen PUOD Depdagri

b. Direktur Lalulintas POLRI

c. Direktur Operasi PT. Jasa Raharja (Persero)5. Sekretarisa. Kasubdit Bina Pajak Daerah

b. Kasubdit Regident ditlantas Polri

c. Kepala Divisi Asuaransi PT. Jasa Raharja (Persero).6. Bendaharawan : Staf pada Dit. Bina Patda Ditjen PUOD7. Anggota:a. Sekretaris Direktorat Jenderal PUOD

b. Wakil Direktur Lalu Lintas Polri

c. Direktur Bina Keuangan Daerah Ditjen PUOD Depdagri

d. Kepala Biro Analisa Keuangan Daerah Departemen Keuangan

e. Kepala Biro Hukum Setjen Depdagri

f. Kasubdit Bina Anggaran Daerah Ditjen PUOD Depdagrig. Kabag Regident Ditlantas Polri

h. Kabag Analisa PAD Dep. Keuangan

i. Kaur Underwriting PT.Jasa Raharja (persero)

j. Kepala Divisi Sistem Informasi PT. Jasa Raharja (Persero)

k. Ksi Pajak Dati I Dit. Bina Patda Ditjen PUOD Depdagri

l. Kasi Pajak Dati II Dit. Bina Patda Ditjen PUOD Depdagri

m. Kasi Perundang-undangan Perpajakan Dit. Bina Patda Ditjen. PUOD Depdagri

n. Kasi Teknis Perpajakan Dit. Bina Patda Ditjen PUOD Depdagric. Tim Pembina SAMSAT Pusat Mempunyai Tugas :

1. Merumuskan dan menyiapkan petunjuk pelaksanaan SAMSAT2. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan SAMSAT

3. Memecahkan dan memberikan petunjuk penyelesaian masalah yang dihadapai dalam pelaksanaanSAMSAT

4. Mengadakan peninjauan ke daerah dalam rangka pembinaan dan pemantapan pelaksanaan SAMSAT

5. Melaksakan analisa dan evaluasi kegiatan pelaksanaan SAMSAT

d. Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pembina SAMSAT Pusat dibentuk Sekretaris tim dan Pembantu Sekretaris yang keanggotaannya terdiri dari unsur Departemen Dalam Negeri, Derektorat Lalu Lintas Republik Indonesia, Departemen Keuangan dan PT. Jasa Raharja (Persero).

e. Pembentukan Sekretaris dan Pembantu Sekretaris Tim ditetapkan dengan Keputusan Ketua Harian Tim Pembina SAMSAT Pusat.

2. Tim Pembina SAMSAT Propinsi.

a. Tim Pembina SAMSAT Propinsi berkedudukan di Ibukota Propinsi

b. Susunan keanggotaan Tim Pembina SAMSAT Propinsi terdiri dari:

1. Pengaraha. Gubernur Kepala Daerah

b. Kepala Kepolisian Daerah

2. Ketua Umum: Sekwild Propinsi

3. Ketua Pelaksana Harian

a. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi

b. Kepala Dit. Lantas Polda

c. Kepala Cabang PT. Jasa Raharja (Persero)

4. Sekretaris

a. Kasubdis Pajak Dinas Pendapatan Propinsi

b. Kabag regident Ditlantas Polda

5. Bendaharawan: Staf pada Dinas Pendapatan Propinsi

6. Anggota:a. Kepala Biro Hukum Pendapatan Propinsi

b. Ses. Ditlantas Polda

c. Kepala Biro Keuangan Pemda Propinsi

d. Kasubdis Renbag Dinas Pendapatan Propinsi

e. Kasubdis Wasbin Dinas Pendapatan Propinsi

f. Kabag Tata Usaha dinas Pendapatan Propinsi

g. Kabag. Operasional PT. Jasa Raharja (Persero)

h. Kasi Pajak Dinas Pendapatan Propinsi

i. Kasubag STNK Ditlantas Polda

j. Kasi Hukum dan Perundang-undangan Dinas Pendapatan Propinsi.

c. Tim SAMSAT Propinsi mempunyai tugas:

1. Mengkoordinasi pelaksanaan SAMSAT

2. Melaksanakan pembinaan SAMSAT

3. Memecahakan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaa SAMSAT di Propinsi

4. Melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan SAMSAT

5. Menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan Gubernur Propinsi secara berkala dengan tembusan kepada Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Cabang PT. Jasa Raharja (Persero)

6. Menyampaikan laporan pelaksanaan SAMSAT dan permasalahan secara berkala kepada Tim Pembina SAMSAT Pusat

d. Untuk membantu pelaksaaan tugas Tim Pembina SAMSAT propinsi Dibentuk Sekretaris Tim dan Pembantu Sekretaris yang keanggotaanya terdiri dari unsure Pemerintahan Propinsi, Derektorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah dan Cabang PT. Jasa Raharja (Persero).2.3 Aktifitas KantorKantor dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh UPTD Wilayah 2 Bireun, merupakan kantor bersama SAMSAT pembantu kabupaten, dalam operasionalnya kantor tersebut melayani dan menangani masalah pengurusan perpajakan dan dan pemasukan lainnya dalam wilayah kerjanya, aktifitas yang dilakukan adalah:a. Pendataan dan Pendaftaran Kendaraan Bermotor (SPPKB)

1. Melakukan Pendaftaran kendaraan motor baru2. Melakukan Pendaftaran kendaraan bermotor eks Dump TNI/Polri

3. Melakukan pendaftaran kendaraan eks Lelang Negara

4. Melakukan pendaftaran kendaraan bermotor CD/CC berdasarkan PP No.8 Tahun 1957

5. Melakukan pendaftaran Kendaraan Bermotor Badan Internasional linnya berdasarkan PP No. 19 Tahun 1955

6. Melakukan pendaftaran kendaraan bermotor Impor dalam keadaan utuh (CBU)

7. Melakukan pendaftaran kendaraan bermotor berdasarkan putusan pengadilan

b. Mengesahakan STNK setiap tahun

c. Menangani proses perpanjangan STNK setelah 5 tahun

d. Menangani proses mutasi kendaraan1. Proses tukar nama atas dasar jual beli

2. Proses kendaraan bermotor pindah keluar daerah

3. Proses kendaraan bermotor pindah dari luar daerah

4. Proses kendaraan bermotor rubah bentuk

5. Proses kendaraan bermotor ganti mesin

6. Proses kendaraan bermotor ganti warna

7. Proses kendaraan bermotor STNK rusak/hilang

8. Proses ganti nomor kendaraanBAB III

TINJAUAN PUSTAKA3.1 Sistem

Pengertian sistem berkembang sesuai dengan kondisi dimana istilah sistem tersebut digunakan, kita sering mendengarkan berbagi istilah sistem yang dipakai dalam berbagai kegiatan, misalkan sistem pemerintahan, sistem perbankan, sistem pertanian, sistem pencernaan, sistem komputer dan berbagai istilah sistem lainya, yang namun memiliki inti dan pengertian yang sama.Berbicara sistem komputer, sistem komputer sering kali digunakan dalam berbagai aspek kehidupan kita terutama sekali dalam dunia kerja, diperusahaan-perusahaan juga dalam berbagai kehidupan masyarakat mulai dari tingkat atas hingga ketingkat bawah sekalipun. Sistem Komputer diartikan sebagai suatu elemen yang saling terkait dengan suatu tujuan induk yang sama, yang terdiri dari alat input (keyboard), proses (CPU), dan output (Printer) yang melakukan suatu kegiatan secara bersama-sama.Secara umum sistem merupakan rangkaian komponen-komponen yang saling terkait untuk melakukan suatu tujuan yang sama, berikut pengertian sistem yang dikemukakan oleh para ahli:Pengertian sistem menurut pendapat Robert G. Murdik (1986:6) sistem adalah seperangkat elemen-elemen yang digabungkan satu dengan lainya untuk suatu tujuan yang sama.Menurut Baridwan (1990:06) menyebutkan Sistem adalah suatu kerangka atau prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang di susun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan utama dari suatu perusahaan.

Menurut Henry C. Lucas JR, (1987:3) sistem merupakan suatu himpunan komponen atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling bergantungan satu sam lain dan terpadu, sedangkan sistem menurut Richardus Eko Indrajit, (2000:3) sistem merupakan kumpulan dari komponen-komponen yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dan lainnya.

3.2 Informasi

Informasi merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh siapa saja, sesui dengan kebutuhannya. Informasi secara umum adalah hasil pemrosesan data (fakta) menjadi sesuatu yang bermakna dan bernilai untuk pengambilan keputusan Berikut berapa pengertian informasi para ahli, diantaranya menurut Jogiyanto (2005;8) Informasi diartikan sebagai data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya .

Sedangkan pengertian informasi menurut Anin Toffler dan Ronald Nangoi (1988:22) adalah : suatu data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Informasi ibarat darah yang mengalir dalam tubuh suatu organisasi.Jadi suatu informasi itu merupakan hal yang sangat penting didalam suatu perusahaan, instansi/lembaga lainnya untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan.3.3 Pelayanan

Ada beberapa pengertian tentang Pelayanan, antara lain : Pelayanan merupakan serangkaian kegiatan, karena itu pelayananuga merupakan suatu proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat (Munir, 2000; 17). Yang dimaksud pelayan umum adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain yang ditujukan guna memenuhi kepentingan orang banyak Menurut ( Ahmad Batinggi,1999; 12) Pelayanan Umum dapat diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurus hal-hal yang diperlukan masyarakat/ khalayak umum. Dengan demikian, pelayanan yang baik dan berkualitas adalah pelayanan yang cepat, menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, mengikuti prosedur yang telah ditetapkan Masih banyak pengertian pelayanan yang dikemukakan oleh beberapa pakar, diantaranya Fandi Ciptono dan lain-lainnya.

Pada prinsipnya dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang baik yang dilakukan oleh suatu organisasi baik pemerintah maupun swasta termasuk bidang ketata usahaan harus memuat beberapa aspek, antara lain :

1. Keterbukaan, yaitu adanya informasi pelayanan yang berupa loket informasi yang dimilikinya dan terpampang dengan jelas ;

2. Kesederhanaan yaitu mencakup prosedur palayanan dan persyaratan pelayanan

3. Kepastian yaitu menyangkut informasi waktu, biaya dan petugas pelayanan yang jelas ;

4. Keadilan yaitu memberi perhatian yang sama terhadap pelanggan tanpa adanya diskriminasi yang dapat dilihat dari materi atau kedekatan seseorang ;

5. Keamanan dan kenyamanan hasil produk pelayanan memenuhi kualitas teknis dan dilengkapi dengan jaminan purna pelayanan secara administrasi ;6. Perilaku petugas pelayanan menyenangkan pelanggan, yaitu harus Tanggap dan peduli dalam memberikan pelayanan dengan baik;

Pelayanan juga berarti suatu kegiatan atau urutan kegitan yang terjadi antar interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPan) nomor 81/1993 menyatakan bahwa pelayanan umum adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pusat / daerah, BUMN/ BUMD, dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan auatau perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Moenir (2005:5) Pelayanan merupkaan kunci keberhasilan dalam berbgai usaha atau kegiatan yang bersifat jasa, peranannya sangat besar dan dapat bersifat menentukan, mana kala dalam masyarakat terdapat kompetisi dalam merebut langganan atau pasar. Untuk itu diperlukan suatu system pelayanan dan komunikasi yang baik antara produsen dan konsumen agar dapat mempertahankan pasar pada suatu tingkat yangn menguntungkan.

Suatu pelayanan dapat berjalan dengan baik apabila dipenuhi dengan beberapa unsur sebagai alat perkengkapan pelayanan itu sendiri. Alat-alat pelayanan dalam prosesnya sangat menentukan, karna tanpa adanya alat-alat yang diperlukan, maka pelayanan itu tidak akan berjalan dengan baik. Demikian juga halnya dalam proses kerjasama manusia untuk mencapai suatu tujuan tertentu, maka dengan sendirinya berlaku sistem pelayanan yang menentut alat-alat perlengkapan pelayanan.

3.4 Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Dasar penyusunan pedoman dan tata laksana pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor adalah intruksi bersama Mentri Pertahanan, Mentri Dalam Negeri dan Mentri Keuangan No. INS/03/M/X/1999, No. 29 Tahun 1999, No.6/IMK, 014/1999, tentang pelaksana dalam penertiban STNK, TNKB, TCKB dan Pemungutan PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ.

Mekanisme pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah:

Loket pelayanan terdiri dari:

1. Loket pendaftaran dan penetapan.

2. Loket pembayaran dan penyerahan

Pendaftaran dan penetapan:

1. Penelitian dan redistrasi identifikasi

a. Menerima dan meneliti kelengkapan serta keabsahan berkas permohonan permohonan wajib pajak.

b. Menyerahkan formulir surat pendaftaran dan pendatan kendaraan bermotor kepada wajib pajak.

c. Memberitahukan dan membimbing para wajib pajak dalam pengisian surat pendaftaran kendaraan bermotor.

d. Menetapkan nomor kohir serta nomor pendaftaran

2. Penetapan Pajak

a. Menetapkan besarnya PKB dan BBN-KB serta denda dalam surat ketetapan pajak

b. Memberikan nomor skum pada surat ketetapan pajak daerah

c. Membukukan dalam buku produksi pajak

d. Menyelesaikan secara khusus apabila terjadi kesalahan penetapan sesuai ketetapan yang berlaku

3. Penerimaan Pembayaran

a. Menerima pembayaran sesuai dengan yang tertera pada SKPD wajib pajak.

b. Meneruskan berkas SKPD untuk proses percetakan dan membubuhkan validasi pada SKPD

c. Menyerahkan lembar asli SKPD yang telah divalidasi kepada wajib pajak

d. Menditribusikan tindakan SKPD kepada Pajak dan Jasa Raharja

e. Menyetorkan uang penerimaan kepada instansi atau pihak yang berhak menerima paling lambat 1x24 jam

f. Membukukan dalam buku kas umum dan penerimaan sejenis

4. Denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor

dengan diberlakukananya Peraturan daerah (Perda) No.4 Tahun 1998 tentang pajak kendaraan bermotor dan Perda No.6 Tahun 1998 tentang pajak bea balik nama kendaraaan bermotor.

Setiap wajib pajak diwajibkan mengisi SKPD dan SKPKB yang sudah dipersiapkan, keterlambatan pengisian tersebut dapat dikenakan administrasi berupa kenaikan 25% dari pokok pajak (25%x beban pajak terutang) ditambah sanksi administrasi bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat untuk jangka waktu paling lama 24 Bulan.3.5 PajakPeranan pemerintah yang sangat menonjol dalam usahanya merangsang dan mendukung pembangunan ekonomi yaitu membutuhkan dana yang relative cukup besar, sehingga menyebabkan pemerintah cenderung untuk melakukan pemungutan pajak sampai mncapai tingkat penerimaan pajak yang paling optimal. Menurut Zain (2003:7) menegaskan kebutuhan dana yang semakin meningkat hendaknya digali dari sumber yang tidak inflator, yang berasal dari masyarakat sendiri melalui perpajakan.

Sedangkan Rochman (2001:11) mendefinisikan :pajak adalah iuran rakyat didasarkan menurut undang-undang dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa secara langsung.

Menurut Swasono (2003:113) mengemukakan bahwa:1. Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada Negara berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran kolektif dan meningkatkan kesejahtraaan umum, yang bals jasanya tidak diberikan secara langsung.

2. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat balas jasa (kontra Prestasi) secara langsung dan ditujukan untuk membiayai pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut dapat dijelasakn bahwa pajak merupakan paralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya (kelebihan).

Pajak adalah suatu iuran yang dikenakan dan wajib dibayarkan oleh wajib pajak, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Iuaran wajib pajak

b. Berdasarkan undang-undang dan norma-norma hukum (dapat dipaksakan).

c. Untuk membiayaai pengeluaran-pengeluaran kolektif.

d. Untuk meningkatkaan kesejahteraan umum.

e. Balas jasanya tidak diberikan secara langsung.

Pajak juga salah satu sumber pandapatan daerah agar dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat berupa subsidi, bantuan dan bagi hasil pajak. Sumber pandapatan daerah tersebut diaharapkan menjadi sumber penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, serta meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Agar suatu daerah dapt mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya perlu diberikan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan hasil usaha daerah yang sah (Suradjiman,2002:112).Suparmoko (2001:23) pajak adalah pembayaran oleh rakyat kepada pemerintah yangd dapat dipaksakan denga tanpa balas jasa secara langsung dapat ditunjuk, cirri-ciri yang melekat pada pajak yakni:

a. Pajak dipungut berdasarkan atau kekuatan undang-undang serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

b. Dalam pembayaran pajak tidak dapt ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.

c. Pajak dipugut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.

d. Pajak dioeruntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah.e. Pajak dapat mempunyai tujuan yaitu pengaturan iuran wajib dari semua penduduk kepada Negara denga tidak memandang apakah mereka merupakan warga Negara asli atau warga asing, pbibumi atau non pribumi.

3.6 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu objek pajak dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan, karna Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat menjadi sumber penghasilan asli daerah untuk pembangunan daerah yaitu berdasarkan pasal 20 Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Nomor 7 tahun 2003 tentang pajak kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan roda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu dengan tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkuatan, termasuk alat-alat berat besar yang bergerak (Qanun Prov. NAD,2003).Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu fungsi pajak guna mengatur pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mengendalikan dan mengatur pertumbuhan ekonomi rakyat dengan cara mengatur dan mengendalikan kebijaksanaan pajak, menaikkan atau menurunkan pajak dan melakukan verifikasi pajak.

BAB IV SISTEM INFORMASI PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PADA KANTOR DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN ACEH UPTD WILAYAH 2 BIREUN4.1 Analisa Sistem Lama

Pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah trnsaksi yang selalu dilakukan dalam waktu sethaun sekali oleh pemilik kendaraan bermotor atau wajib pajak, transaksi ini dilakukan ditempat khusus atau kantor pusat pelayanan pajak yaitu SAMSAT yang ada disetiap wilayah Kabupaten. Untuk melakukan transaksi tersebut, para wajib pajak diharuskan untuk membawa data sah kepemilikan kendarannya, yaitu berupa foto kopi STNK, KTP dan BiayaADM secukupnya. Data tersebut akan disimpan dalam jangka waktu lama pada kantor tersebut, guna untuk mengetahui dan pembuatan laporan akhir tahun, data-data tersebut dirasakan kurang aman jika hanya mengandalkan komputer dengan aplikasi excel biasa, karna data yang disimpan sangat banyak, dikahwatirkan kefalitan data diakhir tahun nanti tidak bisa dijamin, dikarnakan bias dimungkinkan dengan ada data yang sama. Proses pembuatan laporan diakhir tahun nanti juga akan memakan waktu yang lama, karna admin harus mangambil data ulang dan mengetikkannya kembali dalam format berbeda sesuai dengan petunjuk pebuatan laporan akhir tahun.

Proses pelayanan pembayaran pajak juga dirasakan kurang optimal jika masih memamfaatkan sistem yang telah ada saat ini, karna waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan pajak sangat lama, bila dibandingkan dengan jika memamfaatkan teknologi terbaru saat ini, yang sudah digunakan oleh sekian banyak perusahaan jasa dan kantor lainya. Dengan melihat permasalahan yang demikian maka penulis ingin memecahkan masalah yang dihadapi tersebut yaitu dengan merancang suatu aplikasi baru yang bisa dipakai secara bersamaan dengan sistem yang telah ada dan sedang berjalan saat ini guna mempermudah pengelolaan data pajak kendaraan bermotor pada kantor dimaksud. Penulis akan merancang sebuah aplikasi yang memiliki user interface yang baik, mudah digunakan, dan menjamin keamanan data yang disimpan, juga kemudahan akan pembuatan laporan akhir tahun, yaitu Sistem Informasi Pembayaran pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh UPTD Wilayah 2 Bireun.

4.2 Analisa Kebutuhan Sistem

Analisa sistem bertujuan untuk mengenal secara pasti masalah-masalah yang ada pada sistem yang akan dibangun yang meliputi perangkat keras dan perangkat lunak juga pengguna. Analisa kebutuhan sistem ini meliputi indentifikasi permasalahan, spesifikasi aplikasi, pengguna dan operasional.

4.2.1 Analisa Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang harus dimiliki oleh sistem

Dalam pembangunan sistem dan pengoperasian sistem, yaitu:

a. Kesatuan Luar ( Eksternal Entity)

merupakan kesatuan luar sistem yang dapat berupa orang, organisasi atau sistem lainya yang berada dilingkungan luarnya yang akan menerima input atau output dari sistem yang disimbulkan dengan notasi kotak atau suatu kotak dengan sisi kiri dan atasnya berbentuk garis tebal, entitas eksternal untuk pendataan inventaris barang yaitu:

1. admin

admin berfungsi sebagai pelaksana sistem yang bertugas untuk mengimput data lokasi, data jenis, data barang, dan data inventaris barang.

2. kepala kantor

kepala kantor berfungsi sebagai penerima laporan mengenai inventaris barang dari sistem yang dibangun.

3. Wajib Pajak/pemilik kendaraan

Wajib pajak adalah sebagai penerima laporan dari transaksi pembayaran pajak dari system yang dibangun.

Kebutuhan fungsional dari sistem dalam kesatuan luar adalah;

a. Pendataan Jenis Kendaraan

a. Pengguna dapat mengimput, edit, dan penghapusan data jenis kendaraan

b. Sistem memberikan informasi tentang data jenis kendaraan yang terimput dan disimpan dalam sistem.

b. Pendataan Lokasi

a. Pengguna dapat mengimput, edit, dan penghapusan data lokasi kendaraan bermotor b. Sistem memberikan informasi tentang data lokasi kendaraan bermotor yang sudah terimput dalam sistem.

c. Pendataan Jenis Proses Kendaraan

a. Pengguna dapat mengimput, edit, dan menghapus data jenis proses kendaraan dengan lengkap.

b. Sistem dapat memberikan informasi mengenai data jenis proses kendaraan yang sudah terimput dalam sistem.d. Pendataan Kendaraan

a. Pengguna dapat mengimput, edit, dan menghapus data kendaraan dengan lengkap.

b. Sistem dapat menampilkan informasi mengenai data kendaraan yang sudah terimput dalam sistem.e. Pendataan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Penguna dapat mengimput, edit dan menghapus data pembayaran pajak kendaraan bermotor secara lengkap.

b. Sistem memberikan informasi mengenai data pembayaran pajak yang sudah terimput dan tersimpan dalam sistem.

4.2.2 Analisa Kebutuhan Non Fungsional

Kebutuhan nonfungsional adalah kebutuhan yang tidak berhubungan secara langsung dengan sebuah sistem. Kebutuhan nonfungsional mencakup perangkat keras, perangkat lunak dan operator.

1. Perangkat Lunak (Software)

Perangkat lunak yang diperlukan dalam pembuatan sistem dan pemrosesan data dari sistem adalah:

a. Microsoft Windows XP sebagai sistem operasi.

b. Microsoft Acces sebagai Database

c. Microsoft Visual Basic 6.0 untuk bahasa pemograman.

d. Crystal Report 8.5 untuk menampilkan laporan dari sistem.

e. Microsoft Office untuk perancangan sistem.

f. Microsoft Visio 2003 untuk pembuatan DFD, ERD dan Rancangan Form.

g. Program-program lain yang mendukung sistem.

2. Perangkat Keras (Hadware)

Perangkat keras yang dibutuhkan sebagai sarana penunjang berupa seperangkat Personal Computer dengan spesifikasi minimal sebagai berikut:

Prosesor Intel Pentium III keatas atau yang sekelas

RAM minimal 256 MB

HDD 40Gb

CD RW

Monitor, Keyboard dan mouse

Printer

3. Pelaksana sistem (Brainware)

Sebagai pelaksana personal dari sistem adalah:

a. Operator

Bertugas mengoperasikan sistem yang telah dibuat, meliputi proses input data, pengeditan data, pemeliharaan data, dan pembuatan laporan.

b. Teknisi

Teknisi diperlukan untuk memelihara perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung aplikasi, merawat dan memelihara dari kerusakan.

4.3 Perancangan Sistem

4.3.1 Context Diagram

Gambar 4.1 Context Diagram4.3.2 Data Flow Diagram

4.3.2.1 DFD Level l (Proses Keseluruhan)

Gambar 4.2 DFD Level l


Gambar 4.3 DFD Level 2 Proses 14.3.2.3 DFD Level 2 proses 2

Gambar 4.4 DFD Level 2 Proses 24.3.2.4 DFD Level 2 Proses 3

Gambar 4.5 DFD Level 2 Proses 3






Gambar 4.7 DFD Level 2 Proses 54.3.3 Relationship Table

Gambar 4.8 Relationship Tabel4.3.4 Rancangan Database

Database file pada Pemograman Visual Basic merupakan langkah awal dari pembuatan program, dimana perancang mendesain/membuat sebuah database untuk menyimpan data yang nantinya akan disimpan (input). Adapun rancangan database yang akan digunakan adalah database berbasis Acces dengan file Pajak.Mdb. Database tersebut memiliki 5 buah tabel. Berikut ini adalah table-tabel yang digunakan dalam perancangan database :

4.3.4.1 Tabel Jenis kendaraanTabel ini digunakan untuk menyimpan dan mengelola data-data mengenai Jenis Kendaraan Bermotor. Seperti yang disebutkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1 Tabel Jenis KendaraanNoNama FieldTypeSizeKeyRequiredKeterangan

1.

2.Kode_jenisNama_jenisText

Text4

20PrimaryYes

YesKode jenisNama jenis

4.3.4.2 Tabel Lokasi KendaraanTabel ini digunakan untuk menyimpan dan mengelola data lokasi kendaraan bermotor. Seperti yang disebutkan pada tabel berikut ini.Tabel 4.2 Tabel Data Lokasi KendaraanNoNama FieldTypeSizeKeyRequiredKeterangan

1.

2.Kode_lokasiNama-lokasiText

Text4

20PrimaryYes

YesKode lokasiNama lokasi

4.3.4.3 Tabel Jenis ProsesTabel ini digunakan untuk menyimpan dan mengelola data mengenai jenis proses kendaraan bermotor. Seperti yang disebutkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3 Tabel Jenis prosesNoNama FieldTypeSizeKeyRequiredKeterangan

1.

2.Kode prosesNama-prosesText

Text4

20PrimaryForiegnYes

YesKode prosesNama proses

4.3.4.4 Tabel Kendaraan BermotorTabel ini digunakan untuk menyimpan dan menyelola data kendaraan bermotor. Seperti yang di sebutkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.4 Tabel kendaraan bermotorNoNama FieldTypeSizeKeyRequiredKeterangan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.NomorNo_polisiNama_pemilikalamatmerekKode_jenisthn_buatthn_raketsilinderwarnano_rangka

no_mesin

no_bpkb

warna_tnbk

bahan_bakar

kode_lokasi

berat_bebanText

Text

Text

Text

Text

Text

texttextCurrencyText

Text

Text

Text

Text

Text

Text

text71030503030

441030

20

20

20

10

10

4

4PrimaryForiegn

Yes

Yes

NoNo

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

NoNomorNo. PolisiNama pemilikAlamatMerek kendaraan

Jenis kendaraan

Tahun buatan

Tahun rakit

Isi silinderwarna

nomor rangkanomor mesinnomor bpkb

warna tnbk

bahan bakar

kode lokasi

berat beban angkut

4.3.4.5 Tabel Data Pajak Kendaraan Bermotor

Tabel ini digunakan untuk menyimpan dan menyelola data pajak kendaraan bermotor. Seperti yang di sebutkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.4 Tabel data pajak kendaraan bermotor

NoNama FieldTypeSizeKeyRequiredKeterangan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.Nomor_pajakNo_polisi

Nopol_lama

Berat_kb

Jumlah_sumbu

Jbb_penumpang

Kode_proses

No_urut

No_skum

No_kohir

P_bbnkb

P_pkb

P_swraharja

P_admstnk

P_admtnbk

P_Jumlah

s_bbnkb

s_pkb

s_swraharja

s_admstnk

s_admtnbk

s_Jumlah

j_bbnkb

j_pkb

j_swraharja

j_admstnk

j_admtnbk

j_Jumlah

tgl_tetapan

nama_petugas

korektor

masa_berlakuText

Text

Text

Text

Text

Text

Text

text

text

textCurrency

Currency

Currency

Currency

Currency

Currency

CurrencyCurrency

Currency

Currency

Currency

Currency

Currency

Currency

Currency

Currency

Currency

Currency

Date

Text

Text

date7

10

10

10

10

10

10

101010

999

9

9

9

999999

9

9

9

9

9

910

30

30

10PrimaryForiegn

Yes

Yes

No

No

No

No

no

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

NoNomor

No. Polisi

No polisi lamaBerat kbJumlah sumbuJbb penumpangJenis proses kendaraan

Nomor urut

Nomor skumNo kohir

Poko bbnkb

Pokok pkb

Pokok sw jasa raharja

Pokok administrasi stnkPokok administrasi tnbkPokok jumlahSanksi bbnkb

Sanksi pkb

Sanksi jasa rahrja

Sanksistnk

Sanksi tnbk

Sanksi jumlah

Jumlah bbnkb

Jumlah pkb

Jumlah sw jasa rahrjaJumlah admnistrasi stnkJumlah administrasi tnbJumlah totalTanggal penetapan

Nama petugas

Korektor

Berlaku sampai dengan

4.3.5 Rancangan Form

4.3.5.1 Form Data Jenis KendaraanForm ini digunakan untuk mengimput, mengoreksi dan menghapus data ljenis kendaraan. Desainnya seperti gambar berikut ini:

.Gambar 4.8 Desain Form Jenis Kendaraan 4.3.5.2 Form Data Lokasi

Form ini digunakan untuk mengimput, mengoreksi dan menghapus data Lokasi kendaraan. Seperti gambar berikut ini;

Gambar 4.9 Desain Form Data Jenis 4.3.5.3 Form Data Jenis Proses

Form ini digunakan untuk mengimput , mengoreksi dan menghapus data jenis proses kendaraan bermotor. Seperti yang didesain pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.10 Desain Form Jenis proses4.3.5.4 Form Data Kendaraan Bermotor Digunakan untuk mengimput, menghapus dan mengoreksi data kendaraan bermotor. Seperti yang di desain pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.11 Desain form data kendaraan bermotor4.3.5.5 Form Data Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Digunakan untuk mengimput, menghapus dan mengoreksi data pembayaran pajak kendaraan bermotor. Seperti yang di desain pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.11 Desain form data kendaraan bermotor

4.3.6 Rancangan Laporan

4.3.6.1 Laporan Data Jenis Kendaraan Bermotor

Laporan Data Jenis kendaraan bermotor adalah laporan yang menyajikan data-data mengenai jenis kendaraan bermotor. Laporan data jenis kendaraan bermotor di rancang sebagai berikut:

Tabel yang digunakan tabel jenis Kertas yang dipakai legal(posisi kertas potrait) Printer yang digunakan semua jenis printer

DATA JENIS KENDARAANKode JenisNama Jenis

xxxxX 30 - x

xxxxX - 30 - x

xxxxX - 30 - x

xxxxX - 30 - x

xxxxX - 30 x

Gambar 4.12 Desain Laporan Data Jenis Kendaraan Bermotor

4.3.6.2 Laporan Data Lokasi

Laporan data lokasi barang adalah laporan yang menyajikan data mengenai lokasi kendaraan bermotor. Data lokasi dirancang sebagai berikut:

Tabel yang digunakan tabel lokasi Kertas yang dipakai legal(posisi kertas potrait) Printer yang digunakan semua jenis priter

DATA LOKASIKode LokasiNama Lokasi

xxxxx 30 - x

xxxxx - 30 - x

xxxxx 30 - x

xxxxX -30 - x

xxxxX -30 - x

Gambar 4.13 Desain Laporan Data Lokasi

4.3.6.3 Laporan Data Jenis ProsesLaporan data mengenai jenis proses pembayaran pajak kendaran bermotor adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai data proses kendaraan bemotor, dengan rancangan sebagai berikut:

Table yang digunakan tabel proses Kertas yang dipakai legal (dengan posisi potrait) Printer yang digunakan segala jenis printer

DATA LOKASI

Kode ProsesNama Proses

xxxxx 30 - x

xxxxx - 30 - x

xxxxx 30 - x

xxxxX -30 - x

xxxxX -30 - x

Gambar 4.14 Desain Laporan Data Jenis Proses

4.3.6.4 Laporan Data Kendaraan BermotorLaporan data mengenai data kendaraan bermotor adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai data kendaraan bemotor wajib pajak yang ada dan terdata dalam Kabupaten Bireun, dengan rancangan sebagai berikut:

Tabel yang digunakan tabel kendaraan

Kertas yang dipakai legal (dengan posisi landskip) Printer yang digunakan segala jenis printerDATA KENDARAAN BERMOTOR DALAM KABUPATEN BIREUN

NomorNo. PolisiNama PemilikAlamatMerekTahun BuatTahun RaketSilinderWarnaNo.RangkaNo.MesinNo. BPKBWarna TNBKBahan BakarBerat Beban

x-7-xx-10-xx-30-xx-50-xx-20-xxxxxxxxxxxxxx-10-xx-20-xx-20-xx-20-xx-10-xx-10-xxxxx








Gambar 4.15 Desain Laporan Kendaraan Bermotor 4.3.6.5 Cetak Lembaran PajakAdalah mencetak lembaran pajak saat pembayaran pajak lunas dibayar oleh wajib pajak, dengan rancangan sebagai berikut:

Tabel yang digunakan tabel pembayaran

Kertas yang dipakai legal/lembaran pajak (dengan posisi landskip) Printer yang digunakan segala jenis printer

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ

HARAP SEDIKAAN UANG SEJUMLAH TERSEBUT DISEBELAH INI UNTUK PERLUNASAN

PKB, BBN-KB, SWDKLLJ, BIAYA ADM PKB,BIAYA ADM TNBK BERIKUT

NOMOR POLISI : X-10-X

NO.URUT: X-7-XNAMA PEMILIK: X-30-X

NO.SKUM: X-20-XALAMAT : X-50-X

NO.KOHIR: X-20-X

Jumlah yang harus dibayarMERK/TYPE

: X-20-X

BAHAN BAKAR: X-10-X

JENIS/MODEL: X-20-X

WARNA TNBK: X-10-XBBN.KABTH.PEMBUATAN: XXXX/XXXXNO.POLISI LAMA: X-10-XPKBWARNA KB

: X-10-X

BERAT KB

: XXXXSW JASA RAHARJAISI SILINDER: X-10-X

JUMLAH SUMBU: XXXXBIAYA. ADM STNKNO.RANGKA/NIK: X-20-X

JBB PENUMPANG: XXXXBIAYA ADM.TNBKNO.MESIN

: X-20-XJUMLAHNO.BPKB

: X-20-X

BERLAKU SAMPAI: DD/MM/YYYY

Drs. Suparyono Drs. TM. LIZAM,MM ABDUL HARIS,SE,MM

Gambar 4.16 Desain Lembaran PajakBAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Uraian-uraian yang telah penulis utarakan tentang Sistem Informasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh UPTD Wilayah 2 Bireun, maka disini penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan:

1. Pendataan dengan sistem komputerisasi dan memakai software khusus sangatlah mempermudah dalam hal transaksi pembayaran dan pendataan pajak kendaraan bermotor karna dapat melindungi data dari kerusakan karna disimpan dalam waktu yang lama, juga mempermudah dalam hal pencarian data jika dibutuhkan, serta mampu memberikat laporan yang cepat dan tepat.

2. Software yang telah dirancang diharapkan dapat dipergunakan sebaik mungkin, demi untuk mempermudah dalam hal pendataan barang inventaris.

3. Kecepat dan ketelitian suatu data tidak bisa dilakukan kecuali dengan memamfaatkan sistem komputerisasi.

5.2 Saran-saran

Penulis memberikan suatu dorongan untuk kearah yang lebih baik pada masa yang akan datang yaitu dalam hal pengelolaan dan pembayaran pajak. Penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sitsem baru yang telah dirancang diharapkan bisa digunakan dan diandalkan sebagai program baru untuk pengelolaan data.

2. Komputer yang digunakan untuk penyimpanan data haruslah memiliki antivirus yang ampuh dan handal demi menjaga data dari kerusakan akibat virus.

3. Operator yang akan menangani sistem yang dirancang haruslah mengerti dengan sistem tersebut.

DAFTAR PUSTAKABaridwan (1990), Panduan Belajar Akutansi, BPFE, Jakarta

Batinggi Ahmad (1999), Manajemen Pelayanan Publik, Andi Offset, Yokyakarta

Cybertron & Smitdev (2010) Aplikasi Database Dengan Visual Basic, Elex Media Komputendo, Jakarta

Fatta, Al Hanif (2007), Analisis & Perancangan Sistem Informasi, Yokyakarta: Penerbit Andi.

Jogianto (2005), Analis dan Desian Sistem Informasi, Andi Offset, Jakarta.

Murdik R.G. (1986), Sistem Pendataan Manajemen, Cetakan Pertama, Erlangga,Jakarta

Munir (2000), Manajemen Pelayanan Publik, Andi Offset, Yokyakarta

Madcom(2008), Visual Basic 6.0, Penerbit Andi, Yokyakarta

Qanun Prov. NAD, Tahun 2003

Suparmako (2001), Sistem Akutansi Keuangan Daerah, Elex Media Komputendo, Jakarta.

Zein (2003), Manajemen Perpajakan, PT. Gramedia, Jakarta

Lampiran

a. Form Data Jenis Kendaraan

b. Form Data Lokasi

c. Form Data Jenis proses

d. Form Data Kendaraan

e. Form Data Transaksi Pajak

Pokok

Sanksi Adm

Jumlah

DITETAPKAN TGL

PETUGAS PENETAPAN

KOREKTOR

_1349459418.vsdAdmin

1.1Simpan Data jenis kendaraan

1.2Refres Proses Data jenis

1.3Hapus Data jenis

1.4Koreksi Data jenis kendaraan

Data jeniskendaraan

Data jenis kendaraanDisimpan

Data jenis kendaraan direfres

Data jenisKendaraan disimpan

Data jenis kendaraandisimpan

Data jeniskendaraan

Kode jenis

Kode jenis

Kode jenis

Data jenis

Data jenis


4.2Simpan Data kendaraan

4.3Refres Proses Data kendaraan

4.4Hapus Data data kendaraan

4.5Koreksi Data kedaraan

Data kendaraan

Data kendaraandisimpan

Data kendaraadirifres

Data kendaraan dihapus

Data kendaraanDisimpan kembali

Data kendaraan

No pol

No pol

No pol

Data kendaraan

Data kendaraan


5.1Simpan Data pembayaran pajak

5.2Rrfres Proses Data pajak

5.3Hapus Data bayar pajak

5.4Koreksi Data pembayaran pajak

Data pembayaranpajak


Data pajak rfres

Data lokasi dihapus

Data lokasiDisimpan kembali

Data bayarpajak

No pol

No pol

No pol

Data pemabayaranpajak


_1349461577.vsdData jeniskendaraan

Data kendaraan

Data jenisproses

Data lokasikendaraan

6.1Proses Lap. Data jenis kendaraan

6.2Proses Lap. Data lokasi

6.3Proses Lap. Data jenis proses kendaraan

6.4Proses Lap. Data kendaraan

Data jeniskendaraan


Data jenisproses

Data kendaraan

Kepala kantor

Lap. Data jeniskendaraan

Lap. Data lokasi kendaraan

Lap. Data jenisProses kendaraan

Lap. Datakendaraan

6.5Proses Lap. Pembayaran pajak

Data pembayaran pajak


Lap. Data pembayran pajak

Wajib pajak/ pemilk kendaraan

Lap. Data pembayaran pajak


3.1Simpan Data proses kendaraan

3.2Rrfres Proses Data proses kendaraan

3.3Hapus Data jenis proses kendaraan

3.4Koreksi Data jenis proses

Data jenisproses

Data jenis proses

Refres data proseskendaraan

Data jenis proses dihapus

Simpan Data jenis proses kembali

Data jenisProses kendaraan

Kode jenisproses

Kode jenisproses

Kode jenisproses

Data jenis proses

Data jenis proses

_1349457894.vsd0Sistem Informasi pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) pada kantor dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah UPTD wilayah 2 Bireun

admin

Kepala Kantor

Data jenis kendaraanData lokasiData jenis prosesData kendaraan bermotorData pembayaran pajak (PKB)

laporan

Info data jenis kendaraanInfo data lokasiInfo data jenis prosesInfo data kendaraan bermotorInfo data pembayaran pajak

Wajib pajak/ pemilik kendaraan

Lnfo data pembayaran pajak


2.1Simpan Data lokasi

2.2Rrfres Proses Data jenis

2.3Hapus Data lokasi

2.4Koreksi Data lokasi

Data lokasi kendaraan

Data lokasi

Data lokasi rfres

Data lokasi dihapus

Data lokasiDisimpan kembali

Data jenislokasi

Kode lokasi

Kode lokasi

Kode lokasi

Data lokasi

Data lokasi

_1349440208.vsdForm Title

Menu Name

Enter Text

Text

Enter Text

Form Data Jenis Kendaraan


1.0Kelola data Jenis kendaraan

2.0Mengelola data lokasi

3.0 mengelola Data jenis proses kendaraan

4.0Mengelola data kendaraan

5.0Mengelola data pembayaran pajak

Data jenis kendaraan

Input Data lokasi

Data jenis proseskendaraan

Data kendaraan

Data jenis kendaraan

Simpan Data Jenis kendaraan

Data kendaraan

Data jenis proses kendaraan


Simpan Data lokasi

Simpan dataJenis proses kendaraan

Simpan data kendaraan

Data Inventaris

Data Barang

Data Jenis

Data Lokasi

Kepala Kantor

5.0Mengelola data pembayaran pajak

Info data kendaraan

Info data lokasi

Info data jenis Proses kendaraan

Info data kendaraan

Data pembayaran pajak

SimpanData bayar pajak

Data bayarpajak

Data bayar pajak

Info dataBayar pajak

Lap. Data jenis kendaraanLap. Data lokasi kendaraanLap.. Data jenis proses kendaraanLap. Data kendaraanLap. Data bayar pajak

Wajib pajak/ pemilik kendaraan

Lap. Data pembayaranpajak


Menu Name

Enter Text

Text

Enter Text

Form Data Jenis Proses


Menu Name

Enter Text

Text

Enter Text

Form Data Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)


Menu Name

Enter Text

Text

Enter Text

Form Data Lokasi


Menu Name

Enter Text

Text

Form Data Kendaraan Bermotor

Documents

BAB I.doc