BAB IPENDAHULUAN1.1 Latar BelakangSeiring perkembangan zaman
ilmu hukum pun mengalami perkembangan salah satunya berkaitan
dengan hukum kusus yang membahas masalah tubuh, kesehatan, dan
nyawa manusia dalam bidang ilmu kedokteran forensik dan medikolegal
(Munim, 2009). Hal tersebut terikat dengan semakin banyaknya
masalah kesehatan yang tidak dapat disepelekan bahkan sering kali
merenggut nyawa seseorang, seperti kecelakaan, pembunuhan, bunuh
diri, dan lain sebagainya dimana hal tersebut perlu ditindak
lanjuti untuk mengusut alur dari kejadian demi kepentingan
penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwajib.Dalam pengusutan
dibutuhkan kesabaran, serta ketelitian tinggi karena kondisi mayat
yang ditangani berbeda-beda sesuai dengan kasus serta bukti-bukti
fisik yang terlihat dan masih tersisa. Tidak jarang pula dokter
spesialis forensik pun angkat tangan karena kondisi dan keadaan
mayat yang tidak lagi dapat dilakukannya otopsi, oleh karena itu
peran dokter gigipun dalam hal ini juga ikut mengambil bagian.Oleh
karena itu dalam makalah ini, kami membahas beberapa hal yang perlu
diketahui tentang hal-hal penting terkait kedokteran forensik itu
sendiri, serta hal-hal apa yang ada di dalamnya. 1.2 Rumusan
MasalahApakah rekam medis menunjang keberhasilan otpsi1.3
TujuanUntuk mengetahui rekam medis menunjang keberhasilan otpsi1.4
ManfaatDapat mengetahui rekam medis menunjang keberhasilan otpsi1.5
HipotesaRekam medis menunjang keberhasilan otpsi.
BAB IITINJAUAN PUSTAKA2.1 Forensik2.1.1 Pengertiana. Ditinjau
Dari Bidang HukumIlmu forensik adalah sebuah ilmu pengetahuan yang
ditujukan untuk membantu proses peradilan, terutama dalam bidang
pembuktian (David Owen, 2000).b. Ditinjau Dari Bidang
KedokteranIlmu kedokteran forensik adalah bagian dari ilmu
kedokteran yang berhubungan dengan kesaksian dan informasi yang
dipaparkan di pengadilan atau merupakan keputusan quasi-yudisial.
Contohnya, informasi medis dan kesaksian yang biasanya dipaparkan
sebelum pembelaan dan pengadilan. Begitu juga dengan investigasi
hukum yang formal akan dipertimbangkan dari hasil forensik (Wecht,
1994).c. Secara UmumIlmu forensik (biasa disingkat forensik) adalah
sebuah penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk sebuah sistem hukum yang
mana hal ini mungkin terkait dengan tindak pidana. Namun disamping
keterkaitannya dengan sistem hukum, forensik umumnya lebih meliputi
sesuatu atau metode-metode yang bersifat ilmiah (bersifat ilmu) dan
juga aturan-aturan yang dibentuk dari fakta-fakta berbagai
kejadian, untuk melakukan pengenalan terhadap bukti-bukti fisik
(contohnya mayat, bangkai, dan sebagainya).2.1.2 Fungsi
ForensikFungsi utama dari Ilmu Kedokteran Forensik adalah untuk
membantu proses penegakan hukum dan keadilan, khususnya didalam
perkara pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia
(Muniim, Abdullah, dkk, 2009). Dan Fungsi Penyelidikan adalah
merupakan fungsi teknis reserse Kepolisian yang mempunyai tujuan
membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari menemukan
kebenaran materil yang selengkap-lengkapnya tentang suatu perubahan
atau tindak pidana yang terjadi (Munin dan Legowo, 2008).Penyidikan
adalah suatu proses untuk mempelajari dan mengetahui apa yang telah
terjadi dimasa lampau dan dalam kaitannya dengan tujuan dari
penyelidikan itu sendiri. Penyidik dengan seyogianya harus
melakukan penyidikan dengan sebaik baiknya. Dalam menjalankan tugas
tugas yang dibebankan di penyidik, pada umumnya penyidik, pada
umumnya Penyidik memanfaatkan sumber sumber informasi untuk membuat
terang suatu perkara (Munin dan Legowo, 2008).Sumber- sumber
informasi yang dipakai Penyidik untuk mengetahui apa yang telah
terjadi adalah :1. Barang-barang bukti (physical evidence),seperti
:a) Anak pelurub) Bercak darahc) Jejak (impression), dari alat,
jejak ban, jejak dari sepatu dan lain sebagainya.d) Narkotikae)
Tumbuh-tumbuhan (Munin dan Legowo, 2008).2. Document serta
catatan-catatan, seperti :a) Cek palsub) Surat penculikanc) Tanda-
tanda pengenal dri lainnyad) Catatan tentang ancaman (Munin dan
Legowo, 2008).3. Orang-orang, seperti :a) Korbanb) Saksi matac)
Tersangka pelaku kejahatand) Hal-hal lain yang berhubungan dengan
korban, tersangka dan keadaan di TK (Munin dan Legowo, 2008).2.1.3
Metode ForensikIdentifikasi forensik pada dasarnya terdiri dari 2
(dua) metode utama, yaitu:a. Identifikasi komparatif, yaitu apabila
tersedia data post mortem (pemeriksaan jenazah) dan ante - mortem
(data sebelum meninggal, mengenai ciri-ciri fisik, pakaian,
identitas khusus berupa tahi lalat, bekas luka/operasi, dll), dalam
suatu komunitas yang terbatas (Amir, 2003).b. Identifikasi
rekonstruktif, yaitu apabila tidak tersedia data ante-mortem dan
dalam komunitas yang tidak terbatas/plural (Amir, 2003).Identitas
seseorang dapat dipastikan apabila paling sedikit 2 (dua) metode
yang digunakan memberikan hasil yang positif (tidak meragukan),
dari 9 (sembilan) metode yang akan dijelaskan satu per satu berikut
ini:1. Metode Identifikasi VisualMetode ini dilakukan dengan cara
memperlihatkan jenazah pada orang-orang yang merasa kehilangan
anggota keluarga atau temannya. Cara ini hanya efektif pada jenazah
yang belum membusuk sehingga masih memungkinkan untuk dikenali
wajahnya dan bentuk tubuhnya oleh lebih dari satu orang (Amir,
2003).2. Metode Identifikasi DokumenDokumen seperti kartu
identitas/KITAS, baik berupa SIM, KTP, paspor, dsb. yang kebetulan
dijumpai dalam saku pakaian yang dikenakan jenazah akan sangat
membantu mengenali jenazah tersebut. Dalam kasus-kasus bencana
massal, kita hendaknya mengikuti prosedur DVI (Disaster Victim
Identification) yang berlaku secara internasional, yang mana hal
ini diterapkan pada kasus Bom Bali I dan II (Amir, 2003).3. Metode
Identifikasi PropertiProperti berupa pakaian dan perhiasan yang
dikenakan jenazah mungkin dapat diketahui merk atau nama pembuat,
ukuran, inisial nama pemilik, badge, ataupun hal lainnya, yang
dapat membantu identifikasi walaupun telah terjadi pembusukan pada
jenazah tersebut. Khusus anggota TNI, masalah identifikasi
dipermudah dengan adanya nama serta NRP yang tertera pada kalung
logam yang dipakainya (Amir, 2003).4. Metode Identifikasi
MedikMetode ini menggunakan parameter berupa tinggi badan, berat
badan, warna rambut, warna mata, cacat/kelainan khusus, tato/rajah,
dll. Secara singkat, bisa dikatakan bahwa ciri-ciri fisik korban
yang diperhatikan. Metode ini mempunyai nilai yang tinggi, karena
selain dilakukan oleh tenaga ahli dengan menggunakan berbagai cara
atau modifikasi (termasuk pemeriksaan dengan sinar X, USG, CT-scan,
laparoskopi, dll. bila diperlukan), sehingga ketepatannya cukup
tinggi. Bahkan pada kasus penemuan tengkorak/kerangka pun masih
dapat dilakukan metode identifikasi ini. Melalui metode ini, dapat
diperoleh data tentang jenis kelamin, ras, perkiraan umur, tinggi
badan, kelainan pada tulang, dan data-data lainnya dari korban yang
ditemukan (Amir, 2003).5. Metode Identifikasi SerologikPemeriksaan
serologik bertujuan untuk menentukan golongan darah jenazah.
Penentuan golongan darah pada jenazah yang telah membusuk dapat
dilakukan dengan memeriksa rambut, kuku, dan tulang (Amir, 2003).6.
Metode Identifikasi GigiPemeriksaan ini meliputi pencatatan data
gigi (odontogram) dan rahang yang dapat dilakukan dengan
menggunakan pemeriksaan secara manual, sinar X, dan pencetakan gigi
serta rahang. Odontogram tersebut memuat data tentang jumlah,
bentuk, susunan, tambalan, protesa (gigi palsu), dan lain
sebagainya. Seperti halnya dengan sidik jari, maka setiap individu
memiliki susunan gigi yang khas. Dengan demikian, dapat dilakukan
identifikasi komparatif dengan cara membandingkan data temuan
post-mortem dengan data ante-mortem korban (Amir, 2003).7. Metode
Identifikasi Sidik JariMetode ini membandingkan gambaran sidik jari
jenazah dengan data sidik jari ante-mortem orang tersebut.
Penanganan terhadap jari-jari tangan jenazah harus dilakukan sebaik
dan sehati-hati mungkin, misalnya dengan melakukan pembungkusan
kedua tangan jenazah dengan kantong plastik. Sistim sidik jari yang
sekarang dipakai dikenal dengan sistim Henry. Menurut Henry, pada
tiap jari terdapat suatu gambar sentral yang terbagi menjadi 4
(empat) macam, yaitu busur (arc), tented arc, gelung (loop), ikal
(whorl), serta bisa pula merupakan campuran/majemuk (composite).
Selanjutnya, garis-garis tersebut dapat membentuk berbagai maxam
konfigurasi (ciri), seperti delta, tripod, kait, anastomose, dll.
Identifikasi sidik jari dinyatakan positif bila terdapat minimal 16
(enam belas) ciri yang sama, di mana secara matematis untuk
memperoleh sidik jari yang persis sama (dengan 16 ciri yang sama
tersebut) kemungkinannya adalah 1:64.000.000.000 (satu berbanding
enam puluh empat milyar) (Amir, 2003).8. Metode Identifikasi
DNAMetode ini merupakan salah satu dari 3 metode primer
identifikasi forensik. Metode ini menjadi semakin luas dikenal dan
semakin banyak digunakan akhir-akhir ini, khususnya pada beberapa
kasus bencana alam dan kasus-kasus terorisme di Indonesia, misalnya
kasus Bom Bali I dan II, Bom JW Marriott, Bom Kuningan, kasus
tenggelamnya KMP Levina, dll. Kasus bom bunuh diri di GBIS Solo pun
menggunakan metode ini. Pemeriksaan sidik DNA diperkenalkan pertama
kali oleh Jeffreys pada tahun 1985. Metode ini umumnya membutuhkan
sampel darah dari korban yang hendak diperiksa, namun demikian
dalam keadaan tertentu di mana sampel darah tidak dapat diambil,
maka dapat pula diambil dari tulang, kuku, dan rambut meskipun
jumlah DNA-nya tidak sebanyak jumlah DNA dari sampel darah. DNA
dapat ditemukan pada inti sel tubuh (DNA inti) ataupun pada
mitokondria (organ dalam sel yang berperan untuk pernafasan sel-sel
tubuh) yang biasa disebut DNA mitokondria. Untuk penentuan
identitas seseorang berdasarkan DNA inti, dibutuhkan sampel dari
keluarga terdekatnya. Misalnya, pada kasus Bom GBIS Solo baru-baru
ini, sampel DNA yang didapat dari korban tersangka pelaku bom bunuh
diri akan dicocokkan dengan sampel DNA yang didapat dari istri dan
anaknya. DNA inti anak pasti berasal setengah dari ayah dan
setengah dari ibunya. Namun demikian, pada kasus-kasus tertentu,
bila tidak dijumpai anak-istri korban, maka dicari sampel dari
orang tua korban. Bila tidak ada juga, dicari saudara kandung
seibu, dan diperiksakan DNA mitokondrialnya karena DNA mitokondrial
diturunkan secara maternalistik (garis ibu) (Amir, 2003).9. Metode
EksklusiMetode ini digunakan pada kasus kecelakaan massal yang
melibatkan sejumlah orang yang dapat diketahui identitasnya,
misalnya penumpang pesawat udara, kapal laut, kereta api, dll. Bila
sebagian besar korban telah dapat dipastikan identitasnya dengan
menggunakan metode-metode tersebut di atas, sedangkan identitas
sisa korban tidak dapat ditentukan, maka sisa korban diidentifikasi
menurut daftar penumpang (Amir, 2003).2.1.4 Peranan Ilmu
ForensikMenurut David Owen (2000) cit Utomo M.P (2005), peran ilmu
forensik dalam memecahkan kasus kriminal antara lain:a. Mengetahui
tersangka dari suatu tindak kejahatanb. Menentukan apakah tersangka
bisa dikenai hukumanc. Menentukan keaslian suatu tulisan atau
dokumend. Mengidentifikasi korban kejahatan atau bencanaMenurut
Wirasutra (2009), dalam perkembangannya bidang kedokteran forensik
tidak hanya berhadapan dengan mayat (atau bedah mayat), tetapi juga
berhubungan dengan orang hidup. Dalam hal ini peran kedokteran
forensik meliputi:a. Melakukan otopsi medikolegal dalam pemeriksaan
untuk mengungkap sebab-sebab kematian, apakah mati wajar atau tidak
wajar, penyidikan ini juga bertujuan untuk mencari peristiwa apa
yang sebenarnya telah terjadib. Identifikasi mayatc. Meneliti waktu
kapan kematian itu berlangsung time of deathd. Penyidikan pada
tindak kekerasan seperti kekerasan seksual, kekerasan terhadap anak
dibawah umur, kekerasan dalam rumah tanggae. Pelayanan
genetika/penelusuran keturunanf. Di negara maju kedokteran forensik
juga menspesialisasikan dirinya pada bidang kecelakaan lalu lintas
akibat pengaruh obat-obatan atau yang dikenal dengan driving under
drugs influence.2.2 Otopsi2.2.1 Pengertian OtopsiIstilah lain untuk
bedah mayat adalah autopsi, seksi, nekropsi, obduksi, pemeriksaaan
post-mortem dan istilah belanda lijkschouwing. Kita mengenal 3
macam bedah mayat, yaitu bedah mayat anatomi, bedah mayat klinis,
dan bedah mayat kehakiman (Hamdani dan Njowito, 1992).2.2.2
Macam-macam Otopsi1. Bedah Mayat AnatomiBedah mayat anatomi
dilakukan untuk kepruan pendidikan mahasiswa fakultas
kedokteran.bahan yanag dipakai adalah mayat yang dikirim kerumah
sakit yang setelah disimpan 2x24 jam di laboratorium ilmu
kedokteran kehakiman tidak ada ahli waris yang mengakuinya.setelah
di awetkan di laboratorium anatomi,mayat disimpan sekurang
kurangnya 1 tahun sebelum digunakan untuk praktikum anatomi.
Menurut hokum hal ini dapat dipertanggung jawabkan sebab warisan
yang tak ada yang mengakui menjadi milik Negara setelah 3
tahun(KUHP perdata pasal 1129). Ada kalanya,seseorang mewariskan
mayatnya setelah ia meninggal pada fakultas kedokteran hal ini
haruslah sesuai dengan KUHP pasal 935 (Hamdani dan Njowito,
1992).2. Bedah Mayat KlinisBedah mayat klinis dilakukan dengan
tujuan menentukan sebab kematian,membuat diagnosa post-mortan bedah
mayat klinis dilakukan dengan persetujuan tertulisahli
waris,adakalanya ahli waris sendiri yang memintanya. autopsi klinik
dilengkapi dengan pemeriksaan histopatologi, bakteriologi,
seriologi, dan lain-lain.hasil bedah mayat klinis dengan
persetujuan tertulis ahli waris dapat diminta untuk dijadikan visum
et repertum atas permohonan penyidik (Hamdani dan Njowito, 1992).3.
Bedah Mayat KehakimanBedah mayat kehakiman dilakukan atas
permintaan penyidik sehubungan dengan adanya penyidikan suatu
perkara pidana.kata bedah mayat kehakiman dalam bahasa belanda
gerechtelijke lijkschouwing terdapat dalam KUHP pasal 33,KUHP pasal
222, catatan sipil eropa pasal 72, catatan sipil cina pasal 20 dan
stbl.1871 no.91.autopsi kehakiman mutlak harus dikerjakan atas
dasar pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam mayat (Hamdani dan
Njowito, 1992).2.2.3 Tata Laksana Autopsi KehakimanTata laksana
autopsy kehakiman di RSUD Dr. Soetomo, Surabaya yaitu yang pertama
menghadapi keluarga mayat adalah petugas ruang jenazah. Petugas
tersebut harus member penjelasan mengenai adanya permohonan visum
et repertum mayat dan oleh karena itu mayat harus dibedah.
Biasanya, pihak keluarga mengajukan berbagai keberatan antara lain
alasan agama. Sebenarnya tidak ada satu agama pun yang melarang
autopsy termasuk agama Islam yang dinyatakan dalam Keputusan
Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara Kementerian Kesehatan RI
(Njowito, 1971).Secara Yuridis, persetujuan keluarga mayat tidak
diperlukan seperti telah ditentukan dalam stbl. 1871/91. Karena
dokter hanya merupakan pelaksana permohonan penyidik untuk
melakukan autopsi, maka keluarga mayat yang dipersilakan mengajukan
keberatannya kepada penyidik. Siapa dari penyidik yang berwenang
mencabut surat permohonan visum et repertum mayat, ditentukan dalam
instruksi Kapolri No. Pol:INS/E/20/IX/75 (Njowito, 1971).Jika
permohonan keluarga mayat agar mayat tidak dilakukan autopsi
dikabulkan, berarti terhadap mayat tidak dilakukan pemeriksaan sama
sekali, dokter hanya menentukan korban benar-benar sudah meninggal
dan kepada kelurga korban diberikan surat untuk penguburan.
Penyidik sedapatnya harus mengusahakan supaya autopsi dapat
dikerjakan secepatnya, karena iklim tropik yang panas mempercepat
pembusukan yang sangat menyukarkan pemeriksaan bedah mayat. Sebelum
dokter melakukan autopsi, penyidik harus member cukup keterangan
mengenai peristiwa kepada dokter supaya pemeriksaan dapat ditujukan
pada pemeriksaan tertentu dan ini hanya dapat dicapai bila ada
kerja sama yang baik antara penyidik dan dokter (Njowito,
1971).Autopsi yang perlu mendapat perhatian pimpinan kepolisian
adalah autopsi terhadap seorang yang meninggal dalam tahanan
polisi, sedangkan sewaktu ia ditahan keadaannya adalah sehat
walafiat. Pendapat Prof. M. Soetodjo Mertodjojo ini perlu
dilaksanakan. Dengan adanya visum et repertum mayat, masyarakat
dapat mengetahui apakah orang tahanan itu meninggal secara wajar,
sakit TBC dan hati (liver, lever) atau meninggal karena roda paksa,
penganiayaan. Bila meninggal karena penganiayaan, pimpinan dapat
mengambil tindakan terhadap para oknum polisi dan kejadian seperti
terjadi di Pontianak dapat dihindarkan (Njowito, 1971).2.2.4 Tujuan
AutopsiMenurut Sarjadi (1999), tujuan autopsi adalah:1. Dapat
dilakukan untuk tujuan legal atau medical.2. Informasi dari autopsi
berguna untuk audit klinis, pendidikan, riset medis, dan
pengalokasian sumber.3. Perbedaan diagnosis di jembatani dan
diperbaiki dengan autopsi dengan 30% kasus.4. untuk menentukan
penyebab kematian yang pasti, menganalisis kesesuaiaian antara
diagnosis klinis dan diagnosis postmortem, patogenesis penyakit,
dan sebagainya.5. Membantu penemuan identitas mayat.6. menentukan
sebab kematian, mekanisme kematian, dan saat kematian.7.
mengumpulkan dan memeriksa benda bukti untuk penentuan identitas
benda penyebab dan pelaku kejahatan.8. membuat laporan tertulis
obyektif berdasarkan fakta dalam bentuk visum et repertum.2.3 Rekam
Medis2.3.1 Pengertian Rekam MedisDalam Permenkes No.
749/Menkes/Per/XII/1989 tentang RM, disebut pengertian RM adalah
berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien,
pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain kepada pasien
pada sarana pelayanan kesehatan (KKI, 2009).2.3.2 Manfaat Rekam
Medisa. Pengobatan PasienRekam medis bermanfaat sebagai dasar dan
petunjuk untuk merencanakan dan menganalisis penyakit serta
merencanakan pengobatan, perawatan, dan tindakan medis yang harus
diberikan kepada pasien (KKI, 2009).b. Peningkatan Kualitas
PelayananMembuat Rekam Medis bagi penyelenggaraan praktek
kedokteran dengan jelas dan lengkap akan meningkatkan kualitas
pelayanan untuk melindungi tenaga medis dan untuk pencapaian
kesehatan masyarakat yang optimal (KKI, 2009).c. Pendidikan dan
PenelitianRekam Medis yang merupakan informasi perkembangan
kronologis penyakit, pelayanan medis, pengobatan dan tindakan
medis, bermanfaat untuk bahan informasi bagi perkembangan
pengajaran dan penelitian di bidang profesi kedokteran dan
kedokteran gigi (KKI, 2009).d. PembiayaanBerkas Rekam Medis dapat
dijadikan petunjuk dan bahan untuk menetapkan pembiayaan dalam
pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan. Catatan tersebut dapat
dipakai sebagai bukti pembiayaan kepada pasien (KKI, 2009).e.
Statistik KesehatanRekam Medis dapat digunakan sebagai bahan
statistik kesehatan, khususnya untuk mempelajari perkembangan
kesehatan masyarakat dan untuk menentukan jumlah penderita pada
penyakit-penyakit tertentu (KKI, 2009).f. Pembuktian Masalah Hukum,
Didiplin dan EtikRekam Medis merupakan alat pembuktian tertulis
utama, sehingga bermanfaat dalam penyelesaian masalah hukum,
disiplin dan etik (KKI, 2009).2.3.3 Tujuan Rekam MedisTujuan rekam
medis adalah menunjang tercapainya tertib administrasi dalam upaya
peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tanpa didukung
suatu sistem pengelolaan rekam medis yang baik dan benar, mustahil
tertib administrasi rumah sakit akan berhasil sebagaimana yang
diharapkan (Samil, 2001).Padahal,tertib administrasi merupakan
salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pelayanan kesehatan
di rumah sakit.Tujuan rekam medis secara terperinci akan terlihat
dan terlihat pula analog dengan kegunaan rekam medis itu sendiri
(Samil, 2001).a. Aspek AdministrasiSuatu berkas rekam medis
mempunyai nilai administratif karena isinya menyangkut tindakan
berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga medis dan
paramedis dalam mencapai tujuan pelayanankesehatan (Samil, 2001).b.
Aspek MedisSuatu berkas rekam medis mempunyai nilai medik, karena
catatan tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk merencanakan
pengobatan dan perawatan yang harus diberikan kepada seorang pasien
(Samil, 2001).c. Aspek HukumSuatu berkas rekam medis mempunyai
nilai hukum karena isinya menyangkut masalah adanya jaminan
kepastian hukum atas dasar keadilan dalam rangka usaha menegakkan
hukum serta penyediaan bahan tanda bukti untuk menegakkan keadilan
(Samil, 2001).d. Aspek KeuanganSuatu berkas rekam medis mempunyai
nilai keuangan karena isinya dapat dijadikan nsebagai bahan untuk
menetapkan pembayaran biaya pelayanan di rumah sakit. Tanpa bukti
catatan tindakan pelayanan,pembayaran biaya pelayanan di rumah
sakit tidak dapat dipertanggungjawabkan (Samil, 2001).e. Aspek
PenelitianSuatu berkas rekam medis mempunyai nilai penelitian
karena isinya mengandung data atau informasi yang dapat
dipergunakan sebagai aspek penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan dibidang kesehatan (Samil, 2001).f. Aspek
PendidikanSuatu berkas rekam medis mempunyai nilai penelitian
karena isinya menyangkut data informasi tentang perkembangan
kronologis dan kegiatan pelayanan medik yang diberikan kepada
pasien. Informasi tersebut dapat dipergunakan sebagai
bahan/referensi pengajaran dibidang profesi si pemakai (Samil,
2001).g. Aspek DokumentasiSuatu berkas rekam medis mempunyai nilai
dokumentasi karena isinya menyangkut sumber ingatan yang harus
didokumentasikan dan dipakai sebagai bahan pertanggungjawaban
laporan rumah sakit. Dengan melihat beberapa aspek tersebut diatas,
rekam medis mempunyai kegunaan yang sangat luas karena tidak hanya
menyangkut hunbungan antara pasien dan pemberi pelayanan saja.
Secara umum kegunaan rekam medis adalah sebagai berikut (Samil,
2001).a) Sebagai alat komunikasi anatara dokter dan tenaga ahli
lainnya yang ikut ambil bagian di dalam memberikan pengobatan dan
perawatan kepada pasienb) Sebagai dasar untuk merencanakan
pengobatan dan perawatan yang harus diberikan kepada seorang
pasienc) Sebagai bukti tertulis atas tindakan
pelayanan,perkembangan penyakit,dan pengobatan selama opasien
berkunjung dan dirawat di rumah sakitd) Sebagai bahan yang berguna
untuk analisis,penelitian, dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan
yang diberikan kepada pasiene) Sebagai perlindungn kepentingan
hukum bagi pasien, rumah sakit, maupun dokter dan tenaga kesehatan
lainnyaf) Sebagai persediaan data khusus yang sangat berguna untuk
keperluan penelitian dan pendidikang) Sebagai dasar perhitungan
biaya pelayanan medik pasienh) Sumber ingatan yang harus
didokumentasikan serta sebagai bahan pertanggungjawaban dan laporan
(Samil, 2001).2.3.4 Isi Rekam Medisa) Catatan, merupakan uraian
tentang identitas pasien, pemeriksaan pasien, diagnosis,
pengobatan, tindakan dan pelayanan lain baik dilakukan oleh dokter
dan daokter gigi maupun tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan
kompetensinyab) Dokumen, merupakan kelengkapan dari catatan
tersebut, antara, lain foto rontgen, hasil laboratorium dan
keterangan lainnya sesuai, dengan kompetensi ilmunya (KKI,
2009).2.3.5 Dasar PelaksanaanPelaksanaan rekam medis di Indonesia
didasarkan pada dasar hukum dan standar yang ditetapkan pada
peraturan berikut:1. Pasal 46 Undang-undang nomor 29 tahun 2004
tentang praktik kedokteran.2. Peraturan Kesehatan nomor
749a/Menkes/Per/XII/1989 tentang rekam medis.3. Keputusan Menkes
nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Pelayanan Rumah sakit,
Standar Pelayanan Rekam Medik, dam Manajemen Informasi Kesehatan.4.
Keputusan Direktorat JendralPelayanan Medik nomor 78 tahun 1991
tentang Petunjuk Pelaksanaan penyelenggaraan rekam medik di rumah
sakit.5. SK PB IDI nomor 319/A.4/88 mengenai pernyataan IDI tentang
Informed Consent
2.4 Peran Dokter Gigi Dalam ForensikTugas dokter gigi dalam
lingkup forensik adalah melakukan pemeriksaan terhadap keadaan
mulut dan gigi dan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan mulut
dan gigi, contohnya : memeriksa bekas gigitan. Oleh sebab itu
seorang dokter gigi dapat dilibatkan dalam pembuatan Visum et
Repertum oleh dokter pembuat Visum et Repertum sebagai konsultan
untuk memeriksa keadaan mulut dan geligi korban, karena dokter gigi
tidak memiliki wewenang khusus untuk membuat Visum et Repertum
(Ardan, 2008) Gigi merupakan salah satu sarana identifikasi yang
dapat dipercaya apabila rekaman data dibuat secara baik dan benar.
Selain itu, data berupa foto gigi semasa hidup dapat dipakai
sebagai data pembanding dengan hasil pemeriksaan jenazah. Beberapa
alasan dapat dikemukakan mengapa gigi dapat dipakai sebagai sarana
identifikasi (Unair, 2008).Pertama, gigi adalah bagian terkeras
dari tubuh manusia yang komposisi bahan organik dan airnya sedikit
sekali dan sebagian besar terdiri atas bahan anorganik sehingga
tidak mudah rusak, terletak dalam rongga mulut yang terlindungi dan
dibasahi oleh air liur (Unair, 2008).Kedua, manusia memiliki 2 gigi
dengan bentuk yang jelas dan masing-masing mempunyai lima
permukaan. Dengan demikian, maka di dalam rongga mulut terdapat 160
permukaan gigi dengan berbagai variasi keadaan, yaitu baik, rusak,
ditambal, dicabut, gigi tiruan, implant dll. Dengan asumsi jumlah
penduduk sebanyak 3 milyar, maka kemungkinan terdapatnya dua orang
dengan data gigi dan mulut yang identik adalah satu berbanding dua
milyar penduduk. Selain itu melalui pengamatan gigi geligi, kita
dapat memperoleh informasi tentang umur, ras, jenis kelamin,
golongan darah, ciri-ciri khas, dan bentuk wajah atau raut muka
korban (Unair, 2008).2.4.1 Peran Dalam Pidana Kasus
ForensikKeterlibatan dokter gigi sehubungan dengan Kedokteran Gigi
Forensik dapat dibagi menjadi 3 bidang (Cameron dan Sims, 1973)
yaitu :a. Perdata non-kriminalb. Kriminalc. Penelitian (Ardan,
2008).Pada dasarnya dokter dan dokter gigi dalam membantu aparat
penegak hukum dapat dibedakan atas (Prakoso, 1987) :1. Menurut
Obyek Pemeriksaan :a. Orang hidupb. Jenazahc. Benda-benda atau yang
berasal dari dalam tubuh (Ardan, 2008).2. Menurut Jasa Yang
Diberikan :a. Melakukan pemeriksaan lalu mengemukakan pendapat dari
hasil pemeriksaannya.b. Mengajukan atau mengemukakan pendapat saja
(Ardan, 2008).3. Menurut Tempat Kerja :a. Di rumah sakit atau
laboratoriumb. Pemeriksaan di tempat kejadianc. Di muka sidang
pengadilan (Ardan, 2008).2.4.2 Peran Dalam Pemeriksaan
ForensikTindakan Pertama Kedokteran Gigi Forensik di Tempat
Kejadian Perkara (TKP). Perlu dilakukan tindakan pertama dokter
gigi forensik di TKP oleh karena keadaan asli di TKP merupakan
adegan terakhir yang masih merupakan bagian dari scenario
kejahatan. Selain itu, gambaran yang seteliti mungkin di TKP yang
belum berubah memberikan data penting tentang scenario kejahatan
tersebut (Lukman, 2006).Tindakan pertama juga diperiukan untuk
menyelamatkan bahan bukti penting yang dibutuhkan untuk analisa
Kedokteran Gigi Forensik, (misal gigi-geligi yang berserakan), ada
tindakan yang perlu dilakukan di TKP misalnya sampel liur pada
bite-mark, pemotretan keadaan korban, dan sebagainya, ada
faktor-faktor di TKP yang mungkin dapat mempengaruhi penilaian
terhadap bahan bukti misalnya ada binatang di sekitar TKP, atau ada
benda yang menimpa korban, dsb (Lukman, 2006).2.5 Visum Et
RepertumDapat dikatakan, bahwa tugas utama dokter (ahli) dalam
membantu penyidikan bagi kepentingan peradilan atas adanya tindak
pidana adalah membuat visum et repertum yang kemudian dilampirkan
dalam berkas perkara yang bersangkutan.Pengertian visum et repertum
berasal dari kata visual yaitu melihat dan repertum yaitu
melaporkan. Berarti apa yang dilihat dan diketemukan sehingga visum
et repertum merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli)
yang dibuat berdasarkan sumpah, mengenai apa yang dilihat dan
diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti
lain, kemudian dilakukan pemeriksaan menurut pengetahuan yang
sebaik-baiknya.Oleh karena itu visum et repertum semata-mata hanya
dibuat agar suatu perkara pidana menjadi jelas dan hanya berguna
bagi kepentingan pemeriksaan dan untuk keadilan serta diperuntukkan
bagi kepentingan peradilan.Dokter berperan utama sebagai pelaksana
pembuatan visum et repertum khususnya dalam kasus-kasus kematian
seseorang yang diduga sebagai korban tindak yang memerlukan
dilakukannya tindakan bedah forensik (otopsi ) untuk memastikan
penyebab kematian korban. Jika dilihat menurut sifatnya, ada
berbagai macam visum et repertum antara lain:a. Visum Et Repertum
Korban Hidup1. Visum Et RepertumVisum et repertum diberikan pada
korban setelah diperiksa di dapatkan lukanya tidak menimbulkan
penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan.2. Visum Et
Repertum SementaraMisalnya, visum yang dibuat bagi si korban yang
sementara masih dirawat di rumah sakit akibat luka-lukanya karena
penganiayaan.3. Visum Et Repertum Lanjutanmisalnya, visum bagi si
korban yang tersebut (visum et repertum sementara) kemudian lalu
meninggalkan rumah sakit ataupun akibat luka- lukanya tersebut si
korban kemudian dipindahkan ke rumah sakit / dokter lain ataupun
meninggal dunia.
b. Visum Et Repertum Pada MayatVisum et repertum pada mayat
dibuat berdasarkan otopsi lengkap dengan kata lain berdasarkan
pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam mayat.c. Visum Et Repertum
Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara ( TKP ).d. Visum Et Repertum
Penggalian Mayat.e. Visum Et Repertum Mengenai Umur.f. Visum Et
Repertum Psikiatrik.g. Visum Et Repertum Mengenai Barang Bukti2.6
Informed ConsentInformed Consent atau Persetujuan Tindakan Medik
(PTM) adalah suatu cara bagi pasien untuk menunjukkan preferensi
atau pilihannya. Secara harifiah Informed Consent memiliki dua
unsur yaitu: 1) Informed yang dapat diartikan informasi yang telah
diberikan dokter. 2) Consent yang diartikan sebagai persetujuan
oleh pasien setelah memahami informasi yang telah diberikan oleh
seorang dokter. Pasien mempunyai hak menerima dan menolak
pengobatan, dan hak untuk meneriman dan menolak informasi dari
dokternya sebelum memberikan atau persetujuan medik. Menurut
Peraturan Menteri Kesehatan no. 585 tahun 1989 yang menterjemahkan
Informed Consent sebagai persetujuan yang diberikan pasien atau
keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan
dilakukan terhadap pasien tersebut (Idris, Tjiptomartono,
2008).2.6.1 Dasar Hukum a. Pasal 45 ayat (1) UU no. 29 tahun 2004
tentang praktik kedokteran yang menyatakan setiap tindakan
kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter
atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan (Idris,
Tjiptomartono, 2008).b. Permenkes no. 585 tahun 1989 tentang
persetujuan tindankan medis.Pasal 2:1) Semua tindakan medik yang
akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan.2)
Persetujuan dapat diberikan secara tertulis atau lisan.3)
Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setelah pasien
mendapat informai yang akurat tentang perlunya tindakan medik yang
bersangkutan serta resiko yang dapat ditimbulkannya.4) Cara
penyampaian dan isi informasi harus disesuaikan dengan tindakan
pendidikan serta kondisi dan situasi pasien .Pasal 3: 1) Setiap
tindakan medik yang mengandung resiko tinggi harus dengan
persetujuan tertulis yang ditanda tangani yang berhak memberikan
persetujuan.2) Tindakan medik yang tidak termasuk sebagaimana
dimaskud dalam pasal ini tidak diperlukan persetujuan tertulis,
cukup persetujuan lisan3) Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (2)
dapat diberikan secara nyata atau diam (Idris, Tjiptomartono,
2008).2.6.2 Pemberian InformasiDalam pemberian informasi dokter
diharapkan menjelaskan informasi yang sejelas-jelasnya, rinci, dan
mudah difahami dan dimengeti oleh pasien. Informasi yang diberikan
dokter sesuai pasal 45 ayat 3 UU no. 29 tahun 2004, harus mencakup:
(a) diagnosis dan tata cara tindakan medis. (b) tujuan tindakan
medis yang dilakukan. (c) alternatif tindakan lain dan resikonya.
(d) resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi (e) prognosis
terhadap tindakan yang dilakukan.Pemberian informasi idealnya
diberikan oleh dokter yang akan melakukan tindakan medik, namun
pada keadaan tertentu pemberian informasi kepada pasien dapat
didelegasikan kepada orang lain. Dalam tatanan hukum Indonesia
kewenangan memberikan informasi untuk tindakan bedah atau tindakan
invasif lainnya hanya dapat didelegasikan pada dokter lain,
sedangkan untuk tindakan bukan bedah atau bukan invasif, pemberian
informasi dapat didelegasikan pada dokter lain atau perawat.
Pemberian informasi yang didelegasikan ini harus atas petunjuk
dokter yang melakukan tindakan medis dan tanggung jawabnya tetap
berada pada dokter yang mendelegasikan (Idris, Tjiptomartono,
2008).2.6.3 Penerima Informasi Dan Pengambil Keputusan Menurut
pasal 433 KUH Perdata, pasal 9 dan 10 Permenkes 585 tahun 1989,
penerima informasi dan pengambil keputusan pada suatu Informed
Consent adalah pasien sendiri, bila pasien dianggap cakap hukum.
Cakap hukum yang dimaksud adalah pasien adalah orang dewasa (21
tahun atau lebih, atau telah menikah) yang dalam keadaan sadar dan
sehat mental. Pasien yang belum dewasa atau dianggap tidak cakap
hukum, dapat ikut menerima informasi, namun dalam pengambilan
keputusan dilakukan oleh orang tua, wali atau kuratornya dengan
mendengarkan pendapat pasien (Idris, Tjiptomartono, 2008). 2.6.4
Persetujuan dan Penolakan Tindakan MedisPada dasarnya pasien
memiliki hak untuk menolak dan menyetujui tindakan yang akan
dilakukan terhadapnya. Dalam konsep hukum, persetujuan tindakan
medik adalah bagian dari suatu kontrak terapetik antar dokter dan
pasien. Persetujuan tindakan medik dilakukan sebelum dan sesudah
pasien berikatan kontrak untuk pengobatan. Informasi yang diberikan
dan persetujuan dari pasien merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dalam suatu perikatan / kontrak. Sebagai bagian dari kontrak, maka
agar dapat dianggap sah, Informed Consent juga harus memenuhi
syarat perjanjian sah dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: adanya
kesepakatn mengikat diri, kecakapan untuk membuat perikatan, hak
tertentu dan sebab yang halal. Selain itu Suatu persetujuan
dianggap sah apabila: Pasien telah diberi penjelasan / informasi,
pasien atau yang sah mewakilinya dalam keadaan cakap (kompeten)
untuk memberikan keputusan / persetujuan, persetujuan harus
diberikan secara sukarela (Idris, Tjiptomartono, 2008).Persetujuan
tindakan medik secara praktis dalam praktik kedokteran dapat
dibedakan atas dua bentuk, yaitu :1. Implied consent (persetujuan
tersirat). Pasien menunjukkan tingkah laku yang berarti menyetujui.
Contoh: pasien yang mengulurkan tangan saat akan diperiksa tekanan
darahnya (Idris, Tjiptomartono, 2008).2. Expressed consent
(persetujuan yang tidak dinyatakan). Persetujuan dinyatakan secara
lisan atau tulisan. Menurut Permenkes no. 585 tahun 1989 tentang
persetujuan tindankan medis. Pasal 2, poin 2: Persetujuan dapat
diberikan secara tertulis atau lisan (Idris, Tjiptomartono,
2008).
2.6.5 Penolakan Tindakan MedikPenolakan tindakan medik elektif
umumnya tidak menimbulkan konflik moral. Namun bila tindakan medik
diperlukan untuk menyelamatkan jiwa pasien, dokter dihadapkan pada
konflik etik. Pasien yang kompeten dapat menolak pengobatan, bahkan
bila pengobatan tadi akan berakibat timbulnya kecacatan atau
kematian. Tindakan dokter untuk menuruti penolakan tindakan medik
pasien dibenarkan baik secara etik dan hukum Indonesia. Penolakan
didokumentasikan dalam bentuk tertulis yang memiliki unsur yang
sama dengan persetujuan. Dengan penolakan ini, tanggung jawab atas
memburuknya keadaan pasien yang lain terkait dengan tindakan medis
yang ditolak, tidak dibebankan pada dokter (Idris, Tjiptomartono,
2008).2.6.6 Sanksi Sesuai dengan sifat hukum yang memaksa, jika
Persetujuan Tindakan Medis tidak dilakukan dalam paraktik
kedokteran maka akan dikenai sanksi berupa sanksi administratif
berupa pencabutan SIP, sanksi perdata jika menimbulkan kerugian
diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, dan sanksi pidana jika
menimbulkan kerugian, karena kesengajaan, kelalaian hingga dapat
dikenai delik, yang diatur dalam KUHP. Pelaksanaan sanksi yang satu
tidak menghilangkan sanksi yang lain. Seseorang yang dikenai sanksi
perdata dapat dikenai sanksi pidana dan administratif, apabila ia
terbukti melakukan kesalahan pada bidang hukum yang bersangkutan
(Idris, Tjiptomartono, 2008).Berdasarkan pasal 50 ayat (1)
Undang-undang Kesehatan Nomor 23/1992 (Dep.Kes.RI, 1992), dalam
kedudukannya sebagai tenaga kesehatan dokter gigi bertugas
menjalankan kewajibannya sesuai dengan bidang keahlian dan
kewenangannya. Sehubungan dengan tugas tersebut, sesuai pasal 22
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32/1996 (Peraturan Pemerintah,
1996) tentang Tenaga Kesehatan, dokter gigi berkewajiban di
antaranya untuk menghormati hak pasien dan menjaga kerahasiaan
identitas dan data kesehatan pribadi pasien, karena hubungan dokter
pasien didasarkan kepercayaan (Rachman, 2007). Berdasarkan pasal
322 ayat (1) KUHAP Pidana (Aksara Baru, 1998), apabila seorang
dokter/dokter gigi dengan sengaja membuka rahasia jabatan dapat
diancam pidana penjara atau membayar denda. Karena profesinya untuk
menyimpan rahasia jabatan, maka dokter gigi memiliki hak ingkar.
Terdapat dua aliran pendapat tentang penggunaan hak ingkar dan
kewajiban menyimpan rahasia, yaitu aliran mutlak yang menyebutkan
bahwa rahasia jabatan sama sekali tidak boleh dibuka, serta aliran
relatif yang menyebutkan rahasia jabatan dapat dibuka tergantung
kasus yang dihadapi. Di Indonesia aliran relatif ini lebih banyak
dianut (Rachman, 2007).Walaupun seorang dokter gigi dapat
menggunakan hak ingkar untuk tidak memberikan keterangan karena
adanya kewajiban menyimpan rahasia jabatan, berdasarkan pasal 179
ayat (1) KUHA Pidana, setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai
ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib
memberikan keterangan ahli demi keadilan (Rachman, 2007).Sekalipun
dokter gigi memiliki hak ingkar untuk dapat menolak memberikan
keterangan yang berhubungan dengan pasiennya, karena kewajiban
menjaga rahasia jabatan, tetapi harus disadari tanggung jawabnya
untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dan Negara (Rachman,
2007).Menurut Rachman (2007) dokter gigi dapat membuka kerahasiaan
pasien bila :1. Ada perintah dari hakim, sesuai pasal 180 ayat (1)
KUHP.2. Ada permintaan tertulis dari penyidik, sesuai pasal 133
KUHP.3. Untuk melaksanakan perintah atasan, sesuai pasal 51 KUH
Pidana, contohnya dokter militer.4. Untuk melaksanakan ketentuan
Undang Undang, sesuai pasal 50 KUH Pidana.5. Kasus yang dihadapi
menyangkut kepentingan umum yang membahayakan ketertiban umum,
dimana pendapat dan keterangan yang diberikan dokter dapat memberi
nilai bagi proses keadilan. Apabila dokter gigi menolak memenuhi
kewajiban untuk dipanggil sebagai saksi ahli di bidang Kedokteran
Gigi Forensik, maka berdasarkan pasal 224 KUH Pidana, diancam
pidana penjara.
2.7 Dokter Yang Dapat Dimintai BantuannyaDari segi yuridis,
setiap dokter adalah baik dokter itu ahli ilmu kedokteran kehakiman
ataupun bukan, oleh sebab itu setiap dokter dapat dimintai
bantuannya untuk membantu membuat terang perkara pidana oleh pihak
yang berwenang. Akan tetapi supaya dapat diperoleh suatu bantuan
yang maksimal, permintaan bantuan itu perlu diajukan pada dokter
yang memiliki keahlian yang sesuai dengan objek yang akan
diperiksa.Contohnya antara lain :1. Untuk objek korban mati
sebaiknya diminta kepada ahli ilmu kedokteran kehakiman.2. Untuk
objek korban hidup yang menderita luka-luka sebaiknya dimintakan
kepada dokter ahli bedah.3. Untuk objek korban hidup akibat
tindakan pidana seksual sebaiknya dimintakan kepada dokter ahli
kandungan.4. Untuk yang berakitan dengan gigi (untuk kepentingan
identifikasi) sebaiknya dimintakan bantuan kepada dokter gigi.5.
Untuk objek terdakwa yang menderita / diduga menderita penyakit
jiwa sebaiknya dimintakan kepada dokter ahli jiwa.Perlu diketahui
bahwa jika disatu daerah tidak ada dokter dengan keahlian yang
sesuai tersebut diatas , maka dokter umum dapat dimintakan
bantuannya. Tiap-tiap dokter yang diminta bantuannya sebagai ahli
wajib memberikan bantuannya sebatas kemampuan yang dimilikinya.
Pemeriksaan tambahan yang tidak dapat ia lakukan wajib ia
beritahukan kepada penyidik, agar penyidik dapat mengajukan
permintaan pemeriksaan tambahan itu kepada pihak lain. Perlu
diketahui bahwa dari segi yuridis dokter tidak boleh konsultasi
langsung dengan dokter lain.Cara Dokter Dalam Menyampaikan
Keterangannya Keterangan dokter sebagai ahli dapat disampaikan
kepada yang memintanya melalui 2 (dua) cara antara lain :A) Secara
TertulisKeterangan tertulis dari dokter sebagai ahli dapat
disampaikan pada tingkat :1. Penyidikan.2. Penyidikan Tambahan.3.
Sidang Pengadilan.Jika keterangan tertulis ini dibuat dengan sumpah
atau dengan mengingat sumpah maka keterangan itu nanti disidang
pengadilan dapat berlaku sebagai alat bukti yang sah ( alat bukti
surat ) tanpa perlu menghadirkan dokter kesidang pengadilan.
Keterangan tertulis seperti itu disebut dengan Visum et Repertum.B)
Secara LisanSebenarnya keterangan lisan juga dapat diberikan pada
tingkat :1. Penyidikan2. Penyidikan tambahan3. Sidang
pengadilanKeterangan lisan di hadapan penyidik pada tingkat
penyidikan atau penyidikan tambahan tidak dapat berlaku sebagai
alat bukti yang sah tanpa menghadirkan dokter pada sidang
pengadilan.2.8 Dokter Sebagai Saksi Ahli Memberikan Keterangan
Tentang Teori atau HipotesaDisini dokter hanya diminta
keterangannya tentang teori / hipotesa sehubungan dengan adanya
suatu masalah yang dapat dibuat lebih jelas melalui teori /
hipotesa. Contohnya :1. Seorang bidan dituduh menggugurkan
kandungan seorang wanita hamil dengan cara memberikan sesuatu obat.
Dalam hal ini perlu di datangkan seorang dokter ahli yang akan
memberikan keterangan apakah obat itu memang mempunyai efek
menggugurkan atau tidak.2. Seorang dokter dituduh telah menyebabkan
matinya seorang pasien. Dalam hal ini perlu didatangkan dokter ahli
yang memberikan keterangan apakah prosedur pengobatan berdasarkan
teori yang benar atau tidak atau sudah memenuhi standar pengobatan
atau belum.2.9 Dokter Sebagai Saksi Ahli Memberikan Keterangan
Tentang Suatu ObjekDalam hal ini, kepada dokter di sodorkan suatu
objek untuk diperiksa kemudian melalui berbagai cara yang
dibolehkan menurut KUHAP, hasil pemeriksaan itu (berupa analisa dan
kesimpulan) disampaikan kepada pihak peminta. Objek-objek itu
antara lain adalah :A. Objek TerdakwaObjek terdakwa perlu
dimintakan keterangan kepada dokter sebagai ahli apabila ;Terdakwa
menunjukan tanda atau gejala kelainan jiwa. Dalam hal ini
keterangan yang dibutuhkan dari dokter atas terdakwa untuk
kepentingan peradilan adalah :1. Tentang ada tidaknya kelainan
jiwa;2. Bila ada, apa jenis kelaian jiwa itu;3. Apakah dengan
kelainan jiwa jenis itu terdakwa masih mampu bertanggung jawab atau
tidak terhadap perbuatannya. B. Objek KorbanObjek korban terdiri
atas korban mati dan korban hidup, selanjutnya korban mati terdiri
atas bayi dan bukan bayi.1. Objek mati bayi perlu dimintakan
keterangan kepada dokter tentang :a. Apakah bayi itu viable (
mempunyai kemampuan hidup diluar kandungan ) atau tidak.b. Apakah
bayi lahir hidup atau mati.c. Apakah kematiannya wajar ( karena
penyakit ) atau tidak wajar, jika tidak wajar perlu ditentukan :1)
Jenis lukanya.2) Jenis kekerasannya.3) Sebab kematiannya.2. Objek
mati bukan bayi perlu dimintakan keterangan kepada dokter tentang
:a. apakah kematiannya wajar karena penyakit atau tidak wajarb.
jika tidak wajar perlu diketahui antara lain :1) Jenis lukanya.2)
Jenis kekerasannya.3) Sebab kematiannya.3. Mengenai objek korban
hidup perlu dimintakan keterangan kepada dokter sbb :a. Dalam hal
perkosaan perlu dimintakan keterangan tentang ada tidaknya
tanda-tanda kekerasan. Bila ada perlu ditentukan :1) Jenis
lukanya.2) Jenis kekerasannya.3) Kualifikasi / derajat lukanya.b.
Dalam hal korban hidup itu diduga korban persetubuhan mau sama mau
di bawah umur, sedang korban itu tidak jelas umurnya, perlunya
dimintakan keterangan dokter tentang umur korban.c. Dalam hal
korban hidup itu korban luka-luka akibat penganiayaan, percobaan
pembunuhan, peracunan dan sebagainya maka perlunya dimintakan
keterangan kepada dokter itu ialah untuk mengetahui tentang :1)
Jenis lukanya.2) Jenis kekerasannya.3) Kualifikasi / derajat
lukanya.4) Objek lain- lainTermasuk objek lain-lain antara lain :1)
bercak darah / bercak yang diduga darah.2) bercak mani / bercak
yang diduga mani.3) benda- benda atau jaringan-jaringan yang
berasal atau diduga berasal dari tubuh manusia.Objek lain-lain ini
perlu dimintakan bantuan dokter sebagai ahli untuk ikut membantu
menemukan kebenaran material.4. Kewajiban Dokter Sebagai Saksi
AhliMenyadari akan pentingnya peranan dokter dalam membantu
menyelesaikan perakara-perkara pidana maka pembuat undang-undang
hukum acara pidana menetapkan berbagai kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh dokter apabila ia dimintai bantuannya sebagai
ahli. Dokter dapat dikenakan sanksi apabila ia tidak melaksanakan
kewajiban tersebut tanpa alasan yang sah kewajiban-kewajiban itu
adalah :
a. Wajib Memberikan Keterangan AhliKetentuan yang mewajibkan
dokter memberikan keterangan sebagai ahli apabila diminta, dapat
dilihat pada Pasal 179 angka 1 KUHAP yang menyatakan : Setiap orang
yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau
dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi
keadilan.Ketentuan ini merupakan ketentuan yang berlaku pada
tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan yang apabila dengan
sengaja tidak dipatuhi oleh yang tanpa alasan yang sah dapat
dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 224 KUHP.Alasan yang sah yang
dapat menyebabkan dokter tidak dapat didengar keterangannya dan
dapat mengundurkan diri sebagai ahli yaitu :1. Keluarga sedarah
atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat
ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.2.
Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa,
saudara ibu atau bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena
perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.3.
suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang
bersama- sama sebagai terdakwa.Sebenarnya alasan-alasan itu
diperuntukkan bagi saksi, tetapi karena ada ketentuan dalam KUHAP
yang menyatakan semua ketentuan saksi berlaku bagi mereka yang
memberikan keterangan ahli maka alasan-alasan tersebut berlaku pula
bagi dokter.Demikian juga ketentuan yang bahwa mereka yang
mempunyai alasan mengundurkan diri dapat memberikan keterangan di
bawah sumpah apabila mereka menghendakinya dan penuntut umum serta
terdakwa menyetujuinya.Tanpa persetujuan dari penuntut umum dan
terdakwa, mereka hanya boleh memberikan keterangan tanpa
sumpah.Pada tingkat penyidikan dan penyidikan tambahan dokter juga
mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai ahli
apabila diminta. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 120 KUHAP yang
berbunyi :1. Dalam hal penyidik menganggap perlu ia dapat minta
pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus2. Ahli
tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dimana penyidik
bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang
sebaik-baiknya atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia
dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.Sudah tentu
dokter juga dapat dituntut berdasarkan pada Pasal 224 KUHP apabila
dengan sengaja ia tidak memenuhi kewajiban tersebut. Adapun bunyi
dari Pasal 224 KUHP adalah : Barang siapa yang dipanggil sebagai
saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja
tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan undang-undang yang harus
dipenuhinya diancam :1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara
paling lama sembilan bulan.2. dalam perkara lain dengan pidana
penjara paling lama enam bulan. b. Wajib Mengucapkan Sumpah atau
JanjiPada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan, dokter wajib
mengucapkan sumpah atau janji sebagai ahli sebelum ia memberikan
keterangan dan juga sesudah memberikan keterangannya apabila
dipandang perlu oleh hakim. Dalam hal dokter menolak mengucapkan
sumpah atau didepan penyidik sewaktu memberikan keterangan lisan,
dokter tidak boleh disandera.Penyanderaan hanya dimungkinkan pada
tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan dengan surat penetapan
hakim ketua sidang. Kendala yang Dihadapi Dokter Dalam Membantu
Pembuktian Perkara PidanaDi dalam melakukan tugas-tugasnya pada
proses pemeriksaan untuk mempermudah proses penyidikan, dokter
sering sekali mendapat hambatan- hambatan dalam pemeriksaannya,
hambatan-hambatan tersebut antara lain :
1. Keterbatasan FasilitasIlmu Forensik di Indonesia dapat
dikatakan masih jauh tertinggal dengan negara-negara maju, padahal
yang seperti di ketahui bahwa ilmu forensik ini sangat penting
sekali terlebih banyak kasus-kasus kejahatan yang membutuhkan
keahlian dalam bidang ini.Sarana pendukungnya juga tidak di
fasilitasi dengan baik oleh pemerintah, selain itu kemampuan rumah
sakit atau institusi kesehatan menyimpan data rekam medis juga
sangat terbatas.2. Kurangnya Koordinasi Antara Penyidik dan
DokterDidalam menyelesaikan suatu perkara tidak jarang seorang
penyidik memerlukan bantuan dokter untuk ikut melakukan pemeriksaan
di tempat kejadian perkara ( TKP ) kesempatan ini diberikan kepada
penyidik, karena ada penyidik yang merasa takut bila berhadapan
dengan seorang mayat. Pemeriksaan luar mayat di tempat kejadian
perkara sangat diperlukan untuk dapat menentukan cara kematian.
Biasanya yang datang lebih dahulu adalah penyidik , namun ada
beberapa kejadian yang terjadi pada saat dokter tiba di tempat
kejadian tersebut posisi mayat sudah berpindah. Jelaslah disini
bahwa koordinasi penyidik dengan dokter sangat minim, alangkah
baiknya apabila penyidik tidak memindahkan posisi mayat, sebelum
dokter datang dan seluruh pemeriksaan TKP selesai.Sehingga dokter
dapat melakukan pemeriksaan dengan tenang.Penyidik dapat
memindahkan posisi mayat apabila posisi mayat tersebut mengganggu
kelancaran lalu lintas.3. Keberatan Dari Pihak Keluarga KorbanDi
dalam Pasal 134 KUHAP menjelaskan :a) Dalam hal sangat diperlukan
dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi
dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada
keluarga korbanb) Dalam hal keluarga korban keberatan, penyidik
wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan
perlu dilakukan pembedahan tersebutc) Apabila dalam waktu dua hari
tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu
diberitahu tidak ditemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat 3 undang-undang
iniDidalam Pasal 133 ayat 3 KUHP menjelaskan : Mayat yang dikirim
kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus
dilakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat
tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilakukan
dengan cap jabatan yang diletakkan pada ibu jari kaki atau bagian
lain badan mayat.Apabila keluarga korban keberatan untuk dilakukan
pemeriksaan bedah mayat, maka penyidik harus menjelaskan bahwa
pemeriksaan ini harus segera dilakukan. Disamping mayat adalah
merupakan barang bukti untuk memperlancar proses pemeriksaan juga
tidak menutup kemungkinan bahwa keluarga itu sendiri pembunuhnya
dan dengan sendirinya keberatan untuk dilakukan bedah mayat. Jika
alasan pihak keluarga adalah, bahwa bedah mayat tersebut
bertentangan dengan ajaran Agama Islam adalah tidak tepat. Seperti
apa yang diputuskan oleh Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syra
Departemen Kesehatan yang berupa Fatwa No.4/1995 yang berbunyi :1)
Bedah mayat itu mubah / boleh hukumnya untuk kepentingan ilmu
pengetahuan, pendidikan dokter dan penegakkan keadilan diantara
umat manusia.2) Membatasi kemubahan ini sekedar darurat saja
menurut kadar yang tidak boleh tidak harus dilakukan untuk mencapai
tujuan-tujuan tersebut.4. Identifikasi Pada Korban yang Tidak
DikenalApabila ditemukannya mayat yang telah di mutilasi (terpotong
/ tidak utuh lagi) oleh pelaku tersebut maka sangat susah untuk
mengidentifikasi siapa sebenarnya korban tersebut, terlebih apabila
tidak ditemukannya identitas seperti KTP, SIM, STNK dan lain-lain.
Hal ini merupakan kerja keras bagi penyidik untuk mencari siapa
yang harus bartanggung jawab dalam peristiwa ini dan apa modus
operandi dari pembunuhan mutilasi ini dilakukannya, apalagi mayat
yang ditemukan hanya beberapa bagian dari tubuh seperti tangan,
kaki, kepala dll. Bagian-bagian tubuh yang ditemukan ini segera di
kirim ke rumah sakit untuk segera dilakukan otopsi secara maximal.
Hal pertama yang diteliti oleh dokter adalah mengidentifikasi dan
memperkirakan, jenis kelamin, perkiraan umur, perkiraan berat badan
dan tinggi badan, perkiraan kematian. Ciri-ciri mendasar seperti
ini perlu diketahui sebab apabila ada anggota keluarga ataupun
masyarakat, yang melapor bahwa ia kehilangan keluargannya maka
penyidik dapat mencocokkan ciri-ciri orang hilang tersebut dengan
korban mutilasi yang ditemukan.
2.10
BAB IIICONSEPTUAL MAPPING
Pihak PenyidikMayat Tanpa Identitas
Dokter Gigi Forensik
Forensik
Dokter Ahli Forensik
Identifikasi Mayat
Otopsi
Rekam Medis
Data terkumpulVisum et Repertum
Mati tidak wajarMati wajar
Proses hukumSerahkan kepada keluarga
BAB IVPEMBAHASANDalam perkembangannya Ilmu kedokteran forensik
sangat berperan dalam pengusutan suatu kasus kematian, meskipun ada
sebagian fihak yang kontra karena otopsi dalam forensik dianggap
tidak berperikemanusiaan karena menggunakan mayat sebagai barang
percobaan. Dalam forensik terdapat dua usaha yang dapat dilakukan
untuk mengusut alur suatu kasus dari segi medis yaitu otopsi dan
Rekam medis.Dalam otopsi dilakukan pembedahan pada tubuh mayat
dengan tujuan mengetahui ciri dan karakteristik mayat terlebih pada
mayat yang sudah tidak dapat dikenali. Sedangkan fungsi dari rekam
medis itu sendiri adalah memberikan informasi secara tertulis dan
sistematis riwayat kesehatan si mayat. Apabila otopsi dan rekam
medis telah dilaksanakan, akan di dapat data-data yang di dalamnya
berisi banyak informasi baik dari aksi (otopsi), dan administrasi
(rekam medis) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi mayat.
Dalam forensik tidak hanya doker spesialis forensik dan polisi yang
bergerak namun apabila dalam pemecahan suatu kasus, dokter
spesialis tidak dapat mengidentifikasi identitas mayat maka akan
dipanggillah dokter gigi untuk dimintai bantuan. Dokter gigi dalam
hal ini akan berperan dalam pengidentifikasian lewat gigi dan
rongga mulut yang masih tersisa. Karena dari gigi seorang dokter
gigi akan dapat mengidentifikasi mayat dari usia, jenis kelamin,
ras, bentuk wajah, dllKeterlibatan dokter gigi sehubungan dengan
Kedokteran Gigi Forensik dapat dibagi menjadi 3 bidang, yaitu: (a)
Perdata non-kriminal (b) Kriminal dan (c) Penelitian. Pada dasarnya
dokter dan dokter gigi dalam membantu aparat penegak hukum dapat
dibedakan atas (Rachman, 2007): 1. Menurut obyek pemeriksaan: a.
Orang hidup b. Jenazah c. Benda-benda atau yang berasal dari dalam
tubuh. 2. Menurut jasa yang diberikan: a. Melakukan pemeriksaan
lalu mengemukakan pendapat dari hasil pemeriksaannya b. Mengajukan
atau mengemukakan pendapat saja. 3. Menurut tempat kerja: a. Di
rumah sakit atau laboratorium b. Pemeriksaan di tempat kejadian c.
Di muka sidang pengadilan.Tugas dokter gigi dalam lingkup forensik
adalah melakukan pemeriksaan terhadap keadaan mulut dan gigi dan
hal-hal yang berhubungan dengan keadaan mulut dan gigi, contohnya:
memeriksa bekas gigitan. Oleh sebab itu seorang dokter gigi dapat
dilibatkan dalam pembuatan Visum et Repertum oleh dokter pembuat
Visum et Repertum sebagai konsultan untuk memeriksa keadaan mulut
dan geligi korban, karena dokter gigi tidak memiliki wewenang
khusus untuk membuat Visum et Repertum. Walaupun demikian, dokter
gigi dapat membuat berbagai hasil pemeriksaan yang kedudukannya
setara dengan Visum et Repertum tetapi tidak dengan judul Visum et
Repertum (Rachman, 2007).Informed Consent atau Persetujuan Tindakan
Medik (PTM) adalah suatu cara bagi pasien untuk menunjukkan
preferensi atau pilihannya. Secara harifiah Informed Consent
memiliki dua unsur yaitu: 1) Informed yang dapat diartikan
informasi yang telah diberikan dokter. 2) Consent yang diartikan
sebagai persetujuan oleh pasien setelah memahami informasi yang
telah diberikan oleh seorang dokter. Pasien mempunyai hak menerima
dan menolak pengobatan, dan hak untuk meneriman dan menolak
informasi dari dokternya sebelum memberikan atau persetujuan medik.
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan no. 585 tahun 1989 yang
menterjemahkan Informed Consent sebagai persetujuan yang diberikan
pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan
medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut (Idris,
Tjiptomartono, 2008). Jadi persetujuan tindakan medik ini juga
berpengaruh terhadap keberhasilan otopsi.
BAB VPENUTUP5.1 KesimpulanSeorang dokter gigi harus tahu ranah
forensik dan ruang lingkupnya agar mengerti bahwa tidak hanya
dokter spesialis forensik yang dilibatkan dalam forensik namun
dokter gigi juga dilibatkan terutama dalam otopsi bagian gigi dan
mulut.5.2 SaranDengan adanya makalah ini diharapkan calon dokter
gigi mengetahui ranah forensik, dan dapat digunakan untuk
pengembangan karya ilmiah selanjutnya yang berhubungan dengan
forensik.
DAFTAR PUSTAKAAfandi D. 2009. Visum et Repertum Pada Korban
Hidup. Pustaka Dwikar: JakartaAmir. 2003. Rangkaian Ilmu Kedokteran
Forensik. Pustaka Dwipura: JakartaArdan, Rachman. 2008. Dokter Gigi
Sebagai Saksi Ahli dalam Perkara Pidana. Sumber
pustaka.unpad.ac.id/wp.../06/mklh_dokt_gigi_sbg_saksi_akhli.pdf.
Diambil pada 3 April 2012, Pukul 22.10Dahlan S. 1999. Pembuatan
visum et repertum. Badan Penerbit Universitas Diponegoro:
SemarangHamdani, Njowito. 1992. Ilmu Kedokteran Gigi edisi 2.
Gramedia Pustaka Utama: JakartaKKI. 2009. Manual Komukasi Efektif
Dokter-Pasien. Lembaga Konsultan Peraturan Bisnis Indonesia:
JakartaLukman, Djohansyah. 2006. Ilmu Kedokteran Gigi Forensik
Jilid 1. CV Sagung Seto: JakartaLukman, Djohansyah. 2006. Ilmu
Kedokteran Gigi Forensik Jilid 2. CV Sagung Seto: JakartaMunin,
Abdul dan Legowo. 2008. Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam
Proses Penyidikan. CV Sagung Seto:JakartaMunin, Abdul Idries, dkk.
2009. Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik. CV Sagung Seto:
JakartaSamil, Suprapti Ratna. 2001. Etika Kedokteran Indonesia.
Yayasan Bina Pustaka Sarwono prawirohardjo: JakartaUnair. 2008.
Peran Dokter Gigi dalam Identifikasi Korban Bencana. Sumber
http://www.unair.ac.id/berita.unair.php?id=963. Diambil pada 3
April 2012, Pukul 21.1331
