BAB I

PENGANTAR

Di dalam kehidupannya manusia membutuhkan pendidikan yang merupakan

usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses

pembelajaran atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Untuk

memenuhi kebutuhan tersebut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun

1945 Pasal 31 Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat

pendidikan, Ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan

menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan

dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,

yang diatur dengan Undang-Undang.

Pada bagian pertama ini akan dibicarakan dasar pemikiran pendidikan

kewarganegaraan, pengelompokan mata kuliah dalam kurikulum perguruan tinggi,

terutama kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK), yang di dalam

kelompok tersebut terdapat mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kemudian

akan ditinjau pula perkembangan / perubahan yang terjadi pada mata kuliah

pendidikan kewarganegaraan di perguruaan tinggi.

Setelah mempelajari bagian pertama ini, diharapkan mahasiswa mampu :

1. Menjelaskan landasan yuridis MPK Pendidikan Kewarganegaraan

2. Menjelaskan gejala fenomena patologi sosial dalam masyarakat Indonesia dewasa

ini.

3. Menjelaskan pengelompokkan mata kuliah serta fungsi masing-masing kelompok

dalam kurikulum perguruan tinggi, terutama fungsi mata kuliah pengembangan

kepribadian.

4. Menjelaskan visi, misi, dan kompetensi pendidikan kewarganegaraan.

5. Menjelaskan perkembangan/perubahan yang terjadi pada mata kuliah pendidikan

kewarganegaraan serta latar belakang dari perubahan itu.

Untuk membantu mahasiswa agar menguasai kemampuan di atas, dalam

bagian pertama ini akan disajikan pembahasan tentang :

a. Latar belakang dan pengertian pendidikan kewarganegaraan.

b. Pendidikan kewarganegaraan dalam kelompok mata kuliah pengembangan

kepribadian (MPK).

c. Sejarah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi.

Pengantar 1

A. Latar Belakang dan Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan.

Perjalanan bangsa Indonesia yang dimulai sejak era sebelum dan selama

penjajahan, kemudian berlanjut ke-era merebut dan mempertahankan kemerekaan,

hingga era pengisian kemerdekaan, berhadapan dengan kondisi dan tuntutan yang

berbeda sesuai dengan zamannya. Kondisi dan tuntutan yang berbeda itu ditanggapi

oleh bangsa Indonesia dengan kesamaan nilai-nilai perjuangan bangsa yang dilandasi

oleh jiwa, tekad, dan semangat kebangsaan, yang kemudian menjadi kekuatan

pendorong proses terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam wadah

nusantara.

Nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia sejak perjuangan fisik merebut dan

mempertahankan kemerekaan hingga mengisi kemerdekaan telah mengalami pasang

surut sesuai dengan dinamika kehidupan bermasyaakat, berbangsa dan bernegara.

Salah satu penyebab menurunnya semangat perjuangan ini adalah pengaruh

globalisasi. Globalisasi ditandai oleh kuatnya pengaruh lembaga-lembaga

kemasyarakatan internasional, negara-negara maju yang ikut mengatur perpolitikan,

perekonomian sosial budaya dan pertahanan keamanan global. Disamping itu isu

global yang meliputi demokratisasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup turut

mempengaruhi keadaan nasional. Kondisi ini menumbuhkan berbagai konflik

kepentingan baik antara negara maju dengan negara berkembang, antara negara

berkembang dengan lembaga internasional, maupun ssama negara berkembang. Isu

globalisasi yang meliputi demokratisasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup

turut pula mempengaruhi keadaan nasional.

Pesatnya perkembangan ilmu pemgetahuann dan teknologi, khususnya di

bidang informasi, komunikasi dan transformasi, menjadikan dunia semakin transparan

tanpa batas antar negara. Kondisi ini menciptakan struktur global yang berpengaruh

terhadap struktur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang

akhirnya akan mempengaruhi pola pikir, sikap, tindakan, serta kondisi mental spiritual

bangsa Indonesia.

Dalam menghadapi globalisasi menuju masa depan untuk mengisi

kemerdekaan, kita memerlukan perjuangan non fisik sesuai dengan bidang profesi

masing-masing dan perjuangan ini tetap harus dilandasi oleh nilai-nilai perjuangan

bangsa Indonesia. Kita harus memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan

Pengantar 2

prilaku yang cinta tanah air dan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa demi

tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkaitan dengan pemupukan nilai, sikap, dan kepribadian tersebut peran

pendidikan sangat diperlukan. Pendidikan tinggi tidak dapat mengabaikan realita

kehidupan global sebagai perubahan kehidupan yang penuh dengan paradoks dan

ketakterdugaan. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, warga negara Kesatuan

Republik Indonesia diharapkan mampu memahami, menganaisis, dan menjawab

masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Mahasiswa

sebagai calon cendikiawan dan generasi penerus, diharapkan akan mampu

mengantisipasi hari depan mereka yang senantiasa berubah.

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip

demokrasi, disentralisasi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem

pendidikan, diantaranya pembaharuran kurikulum termasuk di dalamnya penyusunan

standar kompetensi lulusan yang berlaku secara nasional dan daerah.

Munculnya gelombang reformasi pada akhir dekade 1990-an pada dasarnya

membawa harapan baru bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, namun dibalik

tuntutan reformasi yang begitu deras, ternyata memunculkan efek negatif berupa

persoalan-persoalan patologi sosial masa transisi akibat euphoria politik. Bagi

Indonesia yang sedang tumbuh menuju demokratis, peran dunia pendidikan semakin

penting. Untuk menumbuhkan dan mengembangkan civic culture, dibutuhkan upaya

yang sistematis dan integralistis agar generasi muda yang tumbuh dan berkembang

dapat benar-benar memahami dan sadar akan nilai-nilai yang diperlukan untuk

menyangga, memelihara dan melestarikan demokrasi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, dalam Pasal 3 dijelaskan Pendidikan Nasional berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Selanjutnya Pasal 37 ayat 2 menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib

memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa. Cara paling

strategis untuk membangun masyarakat demokratis adalah melalui Pendidikan

Pengantar 3

Kewarganegaraan yang di dalamnya terkandung makna sosialisasi, diseminasi dan

aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya, serta praktek demokrasi yang berkeadaban.

Asykuri ibn Chamin dkk. (2000), mengemukakan 8 (delapan) gejala fenomena

patologi sosial yang diharapkan dapat dieliminasi melalui upaya pendidikan

kewarganegaraan, yaitu :

1. Hancurnya Nilai-nilai Demokrasi dalam Masyarakat

Melemahnya kontrol negara sebagai penegak hukum dan keadilan masyarakat

akhirnya semakin mengikis kepercayaan masyarakat pada penegakkan hukum di

negeri ini. Hilangnya keberpihakan negara pada nilai-nilai keadilan dan pudarnya

ketaatan pada hukum menjadi salah satu persoalan serius bagi keberlangsungan

demokrasi di negeri ini. Rendahnya kesadaran representativeness di kalangan

masyarakat dan anggota parlemen , mengakibatkan kesadaran sistemik demokratis

akhirnya kurang bisa berjalan secara optimal. Kuatnya hegemoni partai politik atas

anggota parlemen semakin mendistorsi makna anggota parlemen sebagai wakil

rakyat. Kesadaran masyarakat untuk memilih wakil rakyat secara rasional masih

rendah. Masyarakat seakan berjuang sendiri untuk memperjuangkan aspirasinya.

2. Memudarnya Kehidupan Kewargaan dan Nilai-Nilai Komunitas

Pelanggaran atas hak-hak individual, penjarahan atas hak milik orang lain dan

penjarahan tanah adat secara sistematis merupakan kasus yang semakin banyak

dijumpai di negeri ini. Problem mental yang sangat serius mengancam kepentingan

bersama masyarakat, yaitu tanggung jawab atas pemeliharaan fasilitas-fasilitas umum.

Berbagai kasus kekecewaan sosial di negeri ini sering berujung pada perusakan

fasilitas-fasilitas umum, seperti anarkhisme demonstrasi dan aksi masa, pembakaran

milik orang lain dan sebagainya.

3. Kemerosotan Nilai-nilai Toleransi dalam Masyarakat

Penyeragaman yang selama ini dilakukan rezim otoriter membuat akibat buruk

pada harmonitas masyarakat yang plural, sehingga nilai-nilai lokal – tradisional

termarginalisasi secara sistematis. Pada saat kontrol negara mulai melemah maka

keberagaman sosial yamg dahulu yang dimarginalisasikan akhirnya menguat secara

chauvinistic, sehingga mengancam harmoni dalam pluralistik di negeri ini. Intoleransi

semakin menggejala dalam konteks interaksi antar agama, antar daerah, antar etnis,

antar partai politik dan lain-lain sehingga sering terjadi pertikaian. Kencenderungan

untuk memaksakan kehendak suatu kelompok sosial juga semakin sering terjadi

dalam transisi masyarakat menuju demokratisasi.

Pengantar 4

4. Memudarnya Nilai-nilai Kejujuran, Kesopanan, dan Rasa Tolong-menolong

Nilai-nilai kejujuran, kesopanan, sikap tenggang rasa, saling tolong-menolong, dan

ketundukan pada hukum semakin menipis. Maraknya tindakan asusila, perjudian,

peredaran narkotika, perkelahian pelajar, pesta sex di tempat terbuka dan sebagainya

seakan menjadi fenomena keseharian yang muncul di media massa.

5. Melemahnya Nilai-nilai dalam Keluarga

Melemahnya nilai-nilai dalam keluarga merupakan akibat saling pengaruh antar

faktor eksternal dan faktor internal keluarga. Kekerasan terhadap anak dan eksploitasi

anak untuk bekerja mencukupi kebutuhan hidup terutama di kalangan keluarga miskin

merupakan fenomena yang menggejala di perkampungan-perkampungan kumuh

perkotaan akibat krisis ekonomi. Upaya pendidikan melalui keluarga juga semakin

memprihatinkan, orang tua harus bekerja lebih keras dan menghabiskan waktu untuk

pekerjaan guna mencukupi kebutuhan keluarga.

6. Praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat korupsi yang paling buruk di

muka bumi. Akses masyarakat terhadap informasi dan transparansi penyelenggaraan

pemerintahan banyak terhambat yang akhirnya memberikan peluang praktek Korupsi

Kolusi dan Nepotisme (KKN). Penegakkan hukum terhadap penjarah uang negara dan

rakyat juga sering terabaikan. Pelayanan publik seperti KTP, SIM, STNK, dan

sebagainya juga sering kali masih bersifat kolusif dan tidak transparan. Kesadaran

kontrol masayarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari KKN

juga belum terlalu tinggi.

7. Kerusakan Sistem dan Kehidupan Ekonomi

Kerusakan sistem ekonomi ditandai dengan merebaknya monopoli yang

bersembunyi dengan istilah tata niaga, hilangnya kompetisi yang sehat dalam dunia

usaha dan ketertutupan dari tuntutan pasar bebas. Rendahnya indeks kewirausahaan di

kalangan masyarkat merupakan kendala pembangunan ekonomi, terutama bagi

kalangan pribumi. Pola hidup konsumtif juga cukup menggejala di kalangan

masyarakat.

8. Pelanggaran Terhadap Nilai-nilai Kebangsaan

Fenomena gerakan separatisme di Indonesia akhir-akhir ini cukup menggejala

seperti Aceh, Papua, Maluku. Banyak faktor penyebab disintegrasi bangsa ini, baik

faktor ekonomi, politik, keamanan maupun budaya. Keragaman dalam satu bangsa

(Bhineka Tunggal Ika) seakan mulai terkikis, solidaritas kebangsaan seakan tersumbat

Pengantar 5

oleh berbagai keterbatasan dan kentalnya kepentigan untuk memisahkan diri. Oleh

karenanya perlu ada upaya untuk reorientasi National Building untuk kembali

merekatkan ikatan-ikatan kebangsaan yang beragam menjadi satu bangsa.

Reformasi menuju warga negara yang baik (good citizen) bagi Indonesia

bukanlah hal yang mudah karena luasnya wilayah, beragamnya suku, tingkat

pendidikan, kesenjangan ekonomi, serta jumlah penduduk yang sangat besar. Secara

teoritis dan dan praktis, lembaga pendidikan memegang peranan penting dalam usaha

mengubah masyarakat menuju good citizen. Hal ini disebabkan karena prosesnya

yang sistematis, kurikulum yang terencana, tahapan proses yang jelas, serta pendidik

yang terlatih. Istilah pembentukan good citizen melalui pendidikan inilah yang

kemudian dikenal sebagai Pendidikan Kewarganegaraan.

Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui

visi, misi, dan strategi pembangunan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi

terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk

memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang

berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang terus

berubah.

Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Bab II Pasal 2 dan 3 menyebutkan : Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Tahun 45. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sehubungan dengan dasar,

fungsi, dan tujuan pendidikan nasional diatas maka setiap jenjang pendidikan

diwajibkan memuat Pendidikan Kewarganegaraan (Pasal 37). Pendidikan

Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia

yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (Penjelasan pasal 37).

Dalam istilah civic education, Pro. Dr. Achmad Sanusi, SH. MPA. Yang

dikutip C.S.T. Kansil mengatakan bahwa civic telah memilih orientasinya pada fungsi

pendidikan dalam arti “Usaha-usah dan proses pembinaan warga negara”. Studi

civic yang smula berorientsi pada ilmu politik, kemudian bergeser dan berkembang

menjadi program pendidikan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan dalah untuk

Pengantar 6

membentuk watak dan karakteistik warga negara yang baik yaitu warga negara

yang tahu, mau dan mampu berbuat baik. Warga negara yang baik adalah warga

negara yang mengetahui dan menyadari serta melaksanakan hak dan kewajibannya

sebagai warga negara (Winata Putra, 1978).

B. Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kelompok Mata Kuliah Pengembanga

Kepribadian (MPK).

Dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232 / U / 2000

ditegaskan bahwa jenis kurikulum terdiri dari : (1) Kurikulum inti; (2) Kurikulum

Institusional. Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang

harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang

berlaku secara nasional.

Kurikulum inti program sarjana dan program diploma terdiri atas :

No.Kelompok Mata

KuliahDeskripsi

1.

2.

3.

4.

Pengembangan

Kepribadian (MPK).

Keilmuan dan

Keterampilan

(MKK).

Keahlian Berkarya

(MKB).

Perilaku Berkarya

(MPB).

Kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk

mengembangakan masyarakat Indonesia yang beriman

dan bertakwa terhadap Tuhan YME. Dan berbudi

pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri

serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan

dan kebangsaan.

Kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan

terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu

dan keterampilan tertentu.

Kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan

menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan

berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang

dikuasai.

Kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan

untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan

seseorang dalam berkarya menurut tingkah keahlian

berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang

dikuasai.

Pengantar 7

5. Berkehidupan

Bermasyarakat

(MBB).

Kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan

seseorang untuk dapat memahami kaidah kehidupan

bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam

berkarya.

Berdasarkan pengelompokan mata kuliah dalam kurikulum inti diatas, terlihat

bahwa kompetensi lulusan yang diharapkan sangat lengkap. Ia merupakan

kepribadian yang utuh serta unggul yang menguasai landasan keilmuan serta kekhlian

tertentu, memiliki sikap dan perilaku yang mendukung keakhlian tersebut, dan

akhirnya mampu menggunakan dan memanfaatkan keahlian yang dimilikinya untuk

kepentingan dirinya, masyarakat, dan bangsanya.

Pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu mata kuliah yang termasuk

dalam kelompok mata kulian Pengembangan Kepribadian (MPK). Kelompok ini

memiliki fungsi strategis dalam kurikulum secara keseluruhan, dengan sasaran

pengembangan munusia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi

pekerti luhur, berkepribadian mantap, mandiri, serta bertanggung jawab terhadap

masyarakat dan bangsa. Sasaran yang lengkap tersebut merupakan kepribadian unggul

yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa. Dengan memiliki kepribadian unggul

tersebut akan memberi kontribusi pada pencapaian kelompok mata kuliah yang lain.

Dengan kepribadian mantap dan mandiri, maka ia akan selalu berupaya untuk

mengembangkan penguasaan terhadap keakhlian tertentu. Dengan iman, takwa dan

ahlak mulia maka ia akan menjadi seorang profesional yaitu ahli dibidangnya,

bertanggung jawab pada keakhlian yang dimilikinya, digunakan untuk kepentingan

dirinya, masyarakatnya dan bangsanya serta menghindari perbuatan-perbuatan tercela,

seperti menyalahgunakan keahliannya.

Sejak memasuki priode reformasi ada beberapa Surat Keputusan Direktur

Jendral pendidikan Tinggi yang mengatur tentang pedoman atau rambu-rambu

pelaksanaan Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), yaitu SK. Nomor

267/DIKTI/Kep/2000 , SK. Nomor 38/DIKTI/Kep/2002, dan SK. Nomor : 43 /

DIKTI / Kep / 2006 yang berlaku sekarang. Dalam setiap surat keputusan tersebut

terdapat perkembangan/perubahan terutama pada substansi kajian. Perubahan dan

perkembangan itu dimaksudkan sebagai tanggapan terhadap perubahaan situasi dan

kondisi bangsa yang begitu pesat di era repormasi ini.

Berikut ini dikutipkan SK. Dirjen Dikti Nomor 43/DIKTI/Kep/2006

Pengantar 8

1. Visi kelompok MPK di Perguruan Tinggi merupakan sumber nilai dan pedoman

dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna menghantarkan

mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya.

2. Misi kelompok MPK di Perguruan Tinggi membantu mahasiswa memantapkan

kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai dasar keagamaan

dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam

menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan

seni yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab.

3. Standar kompetensi kelompok MPK yang wajib dikuasai mahasiswa meliputi

pengetahuan tentang nilai-nilai agama, budaya dan kewarganegaraan, serta mampu

menerapkan nilai-nilai tersebut Dalam Kehidupan sehari-hari; memiliki

kepribadian yang mantap; berpikir kritis, bersikap rasional, etis, estetis, dan

dinamis; berpandangan luas; dan bersikap demokratis yang berkeadaban

4. Kompetensi dasar Pendidikan Kewargnegaraan adalah menjadi ilmuan dan

profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis yang

berkeadaban, menjadi arga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, dan

berpartisifasi aktip dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem

nilai Pancasila.

5. Substansi Kajian :

a) Filsafat Pancasila

b) Identitas Nasional

c) Hak dan Kewajiban Warga Negara

d) Negara dan Konstitusi

e) Demokrasi Indonesia

f) Hak Asasi Manusia dan Rule of Law

g) Geopolitik Indonesia

h) Geostrategi Indonesia

Mengenai substansi kajian ini, sekarang sudah ada perubahan dan penyesuaian

lagi. Materi Pancasila yang semula ada yang hanya dimasukkan atau bagian dari

materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, sekarang edaran Dirjen Dikti

mewajibkan Pancasila diberikan dalam mata kuliah tersendiri. Kondisi masyarakat

kita dewasa ini dinilai sudah melupakan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai moral

Pancasila yang merupakan nilai luhur bangsa kita ada kecendrungan memudar

tergusur oleh pengaruh globalisasi.

Pengantar 9

6. Metode Pembelajaran MPK

a. Proses pembelajaran diselengarakan secara interktif, inspiratif, menyenangkan,

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberi

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas dan kemandirian dengan

menempatkan mahasiswa sebagai subyek pendidikan, mitra dalam proses

pembelajaran, dan sebagai umat, anggota keluarga, masyarakat, dan warga

negara.

b. Pembelajaran yang diselenggarakan merupakan proses yang memndidik yang

didalamnya terjadi pembahasan kritis, analitis, induktif, deduktif dan reflektif

melalui dialog kreatif, partisipatori untuk mencapai pemahaman tentang

kebenaran substansi dasar kajian, berkarya nyata dan untuk menumbuhkan

motivasi belajar sepanjang hayat

c. Bentuk aktivitas proses pembelajaran : kuliah tatap muka, ceramah, diskusi

interaktif, studi kasus, penugasan mandiri, tugas seminar kecil dan kegiatan

kokurikuler.

d. Menumbuhkan kesadaran bahwa pembelajaran pengembangan kepribadian

merupakan kebutuhan hidup untuk dapat eksis alam masyarakat global.

Landasan Yuridis MPK Pendidikan Kewarganegaran

a. Pembukaan UUD 1945 alenia II dan IV, sebagai cita-cita dan tujuan nasional

bangsa Indonesia.

b. Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 30 ayat (1 dan 5), Pasal 31 ayat (1 sampai 5)

c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 30 Ayat 2 tentang Kurikulum

Pendidikan Tinggi wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan

Kewarganegaraan, dan Bahasa

d. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor

232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan

Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti

Pendidikan Tinggi.

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan

g. SK Dirjen Dikti Nomor 43/Dikti/Kep/2006 tentang Kelompok Mata Kuliah

Pengembangan Kepribadian (MPK)

Pengantar 10

C. Sejarah Pendidikan Kearganegaran di Perguruan Tinggi

Menyadari pentingnya segi kualitas sumber daya manusia, upaya pembinaan

harus dilakukan terus menerus dan berkesinambungan. Pembinaan sumber daya

manusia ditujukan untuk membentuk kepribadian utuh yang disatu pihak harus dapat

menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat dibutuhkan bagi pembangunan

nasional, dilain pihak harus juga mewadahi identitas / jati diri bangsa.

Pembinaan kesadaran berbangsa, bernegara, kesadaran bela negara,

pembinaan semangat juang bangsa harus terpatri di dalam sistem pembinaan sumber

daya manusia. Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan jauh

sebelumnya pembangunan kualitas bangsa telah menjadi pemikiran pemimpin bangsa.

Disadari bahwa sarana utama membentuk dan membangun kualitas bangsa adalah

melalui jalur pendidikan, oleh karena itu diusahakan agar pendidikan mampu

menjangkau sasaran pokok berdimensi ganda yang mewadahi dimensi intelektual,

sekaligus dimensi-dimensi yang lain secara terpadu dalam pembentukan manusia

seutuhnya. Untuk dapat menghasilkan manusia unggul dengan kepribadian utuh,

dunia pendidikan harus mampu mengobarkan terus semngat kebangsaan, untuk itu

peran pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum pendidikan tinggi sangat

dibutuhkan dalam rangka pengembangan kepribadian Bangsa Indonesia.

Nama mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi baru

muncul pada tahun 2000 setelah ditetapkannya keputusan Menteri Pendidikan

Nasional Republik Indonesia No.232/U/2000. Namun sebelum itu tidak berarti di

perguruan tinggi tidak ada Pendidikan Kewarganegaraan, tetapi Pendidikan

Kewarganegaraan diberi label Pendidikan Kewiraan dan nama-nama lainnya sesuai

dengan perubahan dan perkembangan yang dibutuhkan oleh situasi dan kondisi

bangsa.

Proses perubahan dan perkembangan itu bisa dilihat pada tahapan-tahapan

berikut:

Masa Perang Kemerdekaan :

Belajar sambil berjuang dan wajib latih tidak hanya bagian dari kurikulum tetapi

merupakan bagian dari kehidupan pelajar dan mahasiswa.

Tahun 1952 :

Masalah pertahanan dimasukkan didalam kurikulum oleh Universitas Gadjah Mada

(Dosen Mayjen TB Simatupang).

Tahun 1954 :

Pengantar 11

Diperkenalkan pendidikan pendahuluan pertahanan rakyat (PPPR) dan wajib latih,

menyusul diundangkannya Undang-undang No. 29 Tahun 1954 tentang pertahanan

Negara Republik Indonesia.

Tahun 1961 :

Dikeluarkan surat keputusan No. NI / 0307 / 1961, tentang latihan kemiliteran di

perguruan tinggi menyusul dikumandangkannya Trikora oleh Menteri Keamanan

Nasional.

Tahun 1963 :

Dikeluarkan surat keputusan bersama (SKB) tentang bentuk pendidikan pertahanan

keamanan negara di lingkungan pendidikan tinggi yaitu :

1. SKB No.M/A/19/1963 tentang penyatuan mata kuliah Pertahanan Negara

kedalam kurikulum perguruan tinggi.

2. SKB No.M/A/20/1963 tentang Wajib Latih Mahasiswa (WALAWA) dan

pembentukan Resimen Mahasiswa (MENWA)

3. SKB No.M/A/21/1963 tentang Pendidikan Perwira Cadangan sebagai Dinas

Pertama Wajib Militer.

Tahun 1973 :

Dikeluarkan keputusan bersama No. 0228/U/1973 dan Kep/B/43/XII /1973 tentang

Pendidikan Kewiraan sebagai pengganti WALAWA dan Pendidikan Perwira

Cadangan. Pendidikan Kewiraan bersifat wajib intra kurikuler dan tanggung jawab

kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Tahun 1974 :

Pendidikan Kewiraan mulai dilaksanakan di tiga perguruan tinggi sebagai proyek

perintis yang selanjutnya diperluas secara bertahap di lima perguruan tinggi,

kemudian di delapan perguruan tinggi dan seterusnya.

Tahun 1977 :

Seluruh Perguruan Tinggi Negeri (40 PTN) telah melaksanakan Pendidikan

Kewiraan, kemudian berangsur-angsur diikuti oleh PTS dan Perguruan Tinggi

Kedinasan.

Tahun 1978 :

Pendidikan Kewiwaraan dilaksanakan tergabung dalam Mata Kuliah Dasar

Umum (MKDU).

Tahun 1980 :

Pengantar 12

Pelaksanaan Sistem Kredit Semester (SKS), Pendidikan Kewarganegaraan diberi

bobot 2 sks.

Tahun 2000 :

Menyusul gerakan reformasi tahun 1988, dikeluarkan surat keputusan Menteri

Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000 tentang pedoman

penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa.

Dalam pasal 10 ayat 1 keputusan Menteri Pendidikan Nasional tersebut

menyatakan: Kelompok MPK pada kurikulum inti yang wajib diberikan dalam

kurikulum setiap program studi / kelompok program studi terdiri atas Pendidikan

Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan

demikian berarti nama mata kuliah Pendidikan Kewiraan yang digunakan

sebelumnya diganti dengan nama Pendidikan Kewarganegaraan dengan substansi

kajian yang tidak jauh berbeda. Dasar subtabsi kajian Pendidikan

Kewarganegaraan dari tahun 2000 sampai sekarang terus mengalami perubahan /

penyesuaian sebagai tanggapan kurikulum terhadap perkembangan yang terjadi di

masyarakat, bangsa, dan negara.

TUGAS :

Untuk mengetahuai pemahaman Saudara terhadap materi BAB I ini, kerjakan

latihan berikut ini. Bagilah kelas Saudara dalam kelompok kecil, masing-masing

kelompok anggotanya 4 sampai 5 orang dan kerjakan tugas berikut ini :

1. Diskusikan secara intensif bagaimana upaya mengatasi 8 gejala fenomena

Patologi Sosial yang dikemukakan Askuri dkk.

2. Jelaskan fungsi kelompok MPK dalam kurikulum Perguruan Tinggi

3. Tuliskan landasan yuridis pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan

4. Prilaku apa yang seharusnya ditunjukkan sebagai tanda tercapainya

kompetensi dasar Pendidikan Kewarganegaraan.

5. Simpulkan perubahan atau perkembangan materi Pendidikan

Kewarganegaraan sejak masa perang kemerdekaan sampai sekarang

Sajikan hasil diskusi kelompok kecil kedalam diskusi kelas untuk mendapat

tanggapan, masukan, dan koreksi dari kelompok lain

Pengantar 13