BAB I PENDAHULUAN - koperasi.kulonprogokab.go.id. Tahunan skpd 2014.pdf · Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 yang telah ... Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan

Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014

1

A. DASAR HUKUM

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 yang telah

disempurnakan dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.

25 Tahun 1999 yang lama , berkaitan dengan kewenangan daerah, aparatur

pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Sebagaimana diamanatkan pada pasal 27 ayat 1-5 Undang-undang No. 32

tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa salah satu kewajiban Kepala Daerah

memberikan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada

Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD serta

menginformasikan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada

Masyarakat. Selain itu di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2007 ,

Kepala Daerah wajib menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

kepada DPRD dan Informasi LPPD kepada masyarakat.

Laporan pertanggungjawaban tersebut selain dimaksudkan sebagai dasar

melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan sebagai pembinaan

lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan, juga sebagai upaya pemerintah

Daerah melaksanakan prinsip “good governence” yang meliputi transparansi,

Akuntabilitas, Partisipatif, melakukan efisiensi dan efektifitas serta meningkatkan

fungsi pengawasan lembaga legislatif terhadap jalannya pemerintah.

Berdasarkan Perda No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan

Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Dinas Koperasi dan UMKM

Kabupaten Kulon Progo merupakan unsur pelaksana Penyelenggara Pemerintah

Daerah sehingga diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban

pelaksanaan program/kegiatan.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih nyata, jelas dan transparan,

penyusunan laporan pertanggungjawaban Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten

Kulon progo ini secara teknis berpedoman pada sistem penyusunan Laporan

Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana tertuang dalam

BAB I

PENDAHULUAN


2

Permenpan 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan

pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM

Kabupaten Kulon Progo tahun 2014, selain itu juga disajikan Laporan Tahunan

SKPD dan sesuai Surat Edaran Mendagri Nomor : 120/313/OTDA tertanggal 24

Januari 2011, dalam rangka penyediaan data dan informasi yang handal, akurat dan

akuntabel akan dilaksanakan evaluasi pengukuran kinerja mandiri (self assessment)

terhadap Laporan Tahunan SKPD.

B. GAMBARAN SKPD

1. Susunan Organisasi Tata Kerja

Berdasarkan Perda No. 3 tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka struktur organisasi

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat

I. Subbag Umum dan kepegawaian

II. Subbag Perencanaan dan Keuangan

c. Bidang Kelembagaan

I. Seksi Lembaga

II. Seksi Data dan Informasi

d. Bidang Permodalan

I. Seksi Pengembangan Permodalan

II. Seksi Fasilitas Pengembangan Simpan Pinjam

e. Bidang Pemberdayaan

I. Seksi Pemberdayaan SDM

II. Seksi Pemberdayaan Usaha


3

Bagan 1

Organisasi Tata Kerja Dinas Koperasi dan UMKM

2. Keadaan Pegawai

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten

Kulon Progo didukung dengan sumber daya manusia yaitu sebanyak 30 orang,

terdiri dari Jabatan Struktural : 13 Orang dan Staf/fungsional umum: 17 Orang.

a. Jumlah Pegawai berdasar pendidikan


4

Tabel 1.1

No Uraian SD SMP SMA Diploma

I/II/III

D IV/S1

S2/S3

jml

1

Sekretariat -

-

5

-

3

2

10

2

Bid. Pemberdayaan

-

-

1

1

3 1

6

3

Bid. Permodalan -

- 3 2 2 - 7

4 Bid. Kelembagaan

- - 1

- 5 1 7

Jumlah - - 10 3 13 4 30

b. Jumlah pegawai menurut Golongan :

Tabel 1.2

No

Uraian Golongan Jumlah

I II III IV

1

Sekretariat

- 1 7 2 10

2

Bid. Pemberdayaan

- 1 5 - 6

3

Bid. Permodalan

- - 6 1 7

4 Bid. Kelembagaan - - 6 1 7

Jumlah 2 24 4 30

c. Jumlah pegawai menurut Jabatan struktural dan fungsional :

Tabel 1.3

No

Uraian JFU JFT Eselon Jumlah

I II III IV

1

Sekretariat

- 1 1 2 4

2

Bid. Pemberdayaan

- 1 2 3

3

Bid. Permodalan

- - 1 2 3

4 Bid. Kelembagaan - - 1 2 3

Jumlah - 1 4 8 13


5

d. Jumlah pejabat yang telah memenuhi syarat kepangkatan;

Tabel 1.4

No

Uraian Pejabat memenuhi syarat kepangkatan

Jumlah jabatan yang ada

1

Sekretariat

4 4

2

Bid. Pemberdayaan

3 3

3

Bid. Permodalan

3 3

4 Bid. Kelembagaan 3 3

Jumlah 13 13

e. Jumlah pejabat struktural yang telah melaksanakan Diklatpim:

Tabel 1.5

No

Uraian Pejabat memenuhi syarat Diklatpim

Jabatan yang ada

1

Sekretariat

4 4

2

Bid. Pemberdayaan 3 3

3

Bid. Permodalan 3 3


Jumlah 13 13

f. Jumlah pejabat yang ada dan harus ada :

Tabel 1.6

No

Uraian Nama Jabatan Nama Pejabat

1

Sekretariat

4 4

2

Bid. Pemberdayaan 3 3

3

Bid. Permodalan 3 3


Jumlah 13 13

3. Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap

operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi


6

dan transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas Koperasi dan UMKM

Kabupaten Kulon Progo sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk

menunjang kinerja walaupun ada beberapa sarana prasarana yang mengalami

kerusakan. Selain itu seluruh komputer sudah berjaringan internet melalui wifi

dan sudah memiliki alamat website serta email resmi.

Gambar 1.1

Website resmi Dinkop UMKM

3.1 Sarana dan Prasarana (Aset)

Tabel 1.7 Sarana Prasarana (Aset) Dinkop UMKM Tahun 2014

No Nama Barang/Alat

2014 Jml Kondisi %

I Tanah dan Bangunan

1 Tanah 1.000 m 1000 m 100

2 Ruangan 4 unit 4 Unit 100

II Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

1 Komputer (PC) 3 unit 3 Unit 100

2 Laptop 5 unit 5 Unit 100

3 Meja kerja 46 bh 39 Unit 84,78

4 Meja rapat 2 bh 0 0

5 Meja panjang 1 bh 0 0

6 Meja ketik 2 bh 0 0

7 Meja computer 3 bh 3 Unit 100

8 Meja kursi tamu 2 set 2 set 100

9 Kursi kayu 45 bh 41 bh 91,11


7

No Nama Barang/Alat

2014 Jml Kondisi %

10 Kursi besi 2 bh 2 bh 100

11 Kursi putar 0 0 0

12 Almari kayu 9 bh 1 bh 11,11

13 Almari besi 1 bh 0 0

14 Filling cabinet kayu 3 bh 3 bh 100

15 Filling cabinet besi 5 bh 1 bh 20

16 Wereles 1 unit 0 0

17 Kipas Angin 1 unit 0 0

18 AC 1 unit 1 unit 100

19 LCD Projector 1 unit 1 unit 100

20 Layar LCD

21 Mesin tik 3 unit 0 0

22 Faximile 1 unit 1 unit 100

23 Fingerscan 1 unit 1 unit 100

24 Layar LCD 1 unit 1 unit 100

25 Kursi lipat 20 bh 20 bh 100

26 Meja LCD 1 buah 1 buah 100

27 Brankas 1 buah 1 buah 100

28 Elatase 1 buah 1 buah 100

29 Printer 0 0 0

III Alat-alat angkutan

1 Kendaraan Roda 4 3 unit 2 unit 66,67

2 Kendaraan Roda 2 9 unit 6 unit 66,67

Jumlah

Gambar 1.2 Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Kulon Progo


8

C. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014

Tabel 1.8

Rencana Program dan Kegiatan 2014

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Anggaran Kegiatan Anggaran

1 Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM

Nilai rata-rata volume usaha koperasi yang difasilitasi

Pertumbuhan jumlah omzet yang difasilitasi

Juta Rp.

%

454.16

40.65

556,266,230 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

660,000

16,200,000

2,606,300

14,100,000

984,775

2,500,000

6,052,050

6,272,000

601,000


9


Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

610,000

1,000,000

5,064,000

42,600,000

1,920,000

21,506,407

15,748,550

1,850,000

55,374,348

1,000,000

1,985,850


10


Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan pelaporan keuangan

Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Penyusunan Renstra SKPD

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Program Pengawasan dan Pengendalian Program

Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaksanaan program dan kegiatan

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM

Peningkatan Kerjasama Di Bidang HAKI

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi KUMKM

Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi KUMKM

Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha bagi KUMKM

3,309,600

3,000,000

2,338,450

0

2,151,600

34,285,550

9,635,350

15,026,950

155,000,000


11


Penguatan Ekonomi KUMKM di Lingkungan Industri Hasil Tembakau

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan KUMKM

Revitalisasi/pendataan KUMKM

Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian

Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Diklat Organisasi, Manajemen, Usaha dan Keuangan Koperasi

Penyuluhan, Pelayanan Perijinan Akta Pendirian, Perubahan AD dan Pembubaran Koperasi

12,954,400

44,145,250

30,178,700

30,285,700

15,319,400


12

D. SASARAN

Tabel 1.9 Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan

Visi : Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang Tangguh dan Berdaya saing menuju Kemandirian, Keadilan dan Kesejahteraan masyarakat.

Misi : Meningkatkan kualitas, peran dan fungsi Koperasi dan UMKM dalam memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Terwujudnya peningkatan peran dan fungsi Koperasi dan UMKM

Meningkatnya kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM

Peningkatan kualitas pelayanan perijinan dan pembinaan secara efektif dan efisien

Menumbuhkan Koperasi yang dapat melayani kebutuhan anggota, konsisten pada prinsip Koperasi dan memenuhi standar aspek pemeringkatan

Peningkatan capacity building UMKM.

Pengembangan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, desain dan teknologi

Sedangkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan perubahan

RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016 dan juga dituangkan dalam Perubahan

Renstra Dinas Koperasi dan UMKM maka indikator pencapaian pelaksanaan program dan

kegiatan adalah sebagai berikut ;

Tabel I.10

Indikator Program dan target yang akan dicapai tahun 2014

No

Indikator Satuan

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2011

Tahun- 2014

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD Tahun 2016

1 2 3 4 5 6

1 Capaian Jumlah Koperasi Aktif Persen 91,96 92,56 96.50

2 Capaian Peningkatan Kualitas UMKM

Persen 79,68 93,82 100


13

A. Urusan Desentralisasi

1. Urusan Koperasi dan UKM

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Penyediaan jasa surat menyurat

Masukan (inputs)

:

dana alokasi Rp. 660.000,- realisasi Rp. 660.000,- SDM: 4 orang

Keluaran (outputs)

:

terpenuhinya jasa persuratan berupa meterai 6000 sebanyak 65 buah, meterai 3000 sebanyak 65 buah dan perangko sebanyak 30 buah

Hasil (outcomes)

:

terkelolanya administrasi keuangan dan persuratan secara tertib selama 12 bulan

Manfaat (benefits)

:

meningkatnya kelancaran pekerjaan administrasi

Dampak (impacts)

:

meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Masukan (inputs)

:

dana alokasi Rp. 16.200.000,- realisasi Rp. 11.845.417,- SDM: 4 orang

Keluaran (outputs)

:

tersedianya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan

Hasil (outcomes)

:

tersedianya kebutuhan komunikasi, air dan listrik

Manfaat (benefits)

:

meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas

Dampak (impacts)

:

meningkatnya kinerja dan pelayanan kepada masyarakat

3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Masukan (inputs)

:


Keluaran (outputs)

:

tersedianya biaya jasa perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 9 unit

Hasil (outcomes)

:

tertibnya administrasi kendaraan operasional yang digunakan dalam pelaksanaan tugas

Manfaat (benefits)

:

meningkatnya kelancaran operasional pelaksanaan tugas

BAB II

PELAKSANAAN

KEGIATAN


14

4) Penyediaan jasa administrasi keuangan

Masukan (inputs)

:


Keluaran (outputs)

:

terbayarnya hononarium Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Pengurus barang dan Penyimpan Barang selama 12 bulan

Hasil (outcomes)

:

tertibnya administrasi pertanggungjawaban keuangan dan barang selama 1 tahun

Manfaat (benefits)

:

meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas

Dampak (impacts)

:

terwujudnya akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dan barang perkantoran

5) Penyediaan jasa kebersihan kantor

Masukan (inputs)

:

dana alokasi Rp. 984.775,- realisasi Rp. 984.500,- SDM: 4 orang

Keluaran (outputs)

:

tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor sebanyak 8 jenis berupa : sulak bulu 4 buah, sapu cemoro 8 buah, keranjang sampah 6 buah, pengharum mobil 5 botol, prostek 12 botol, glass cleaner 3 botol, glade spray 14 botol, keset 5 buah

Hasil (outcomes)

:

terpenuhinya peralatan kebersihan kantor selama 12 bulan

Manfaat (benefits)

:

terciptanya kenyamanan kerja

Dampak (impacts)

:

terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran

6) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Masukan (inputs)

:


Keluaran (outputs)

:

tersedianya pembayaran jasa perbaikan peralatan kerja berupa 6 komputer dan printer serta 2 mesin ketik.

Hasil (outcomes)

:

berfungsinya alat kerja yang optimal selama 12 bulan

Manfaat (benefits)

:

meningkatnya kelancaran kerja

Dampak (impacts)

:

terwujudnya peningkatan kinerja perkantoran

7) Penyediaan alat tulis kantor

Masukan (inputs)

:

dana alokasi Rp.6.052.050,- realisasi Rp. 5.920.850,- SDM:

4 orang

Dampak (impacts)

:

meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran


15

Keluaran (outputs)

:

tersedianya alat tulis kantor sebanyak 24 jenis yaitu:

Hasil (outcomes)

:

terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan

Manfaat (benefits)

:

meningkatnya kelancaran kerja SKPD

Dampak (impacts)

:

terwujudnya peningkatan kinerja SKPD

8) Penyediaan barang cetakan dan pengadaan

Masukan (inputs)

:

dana alokasi Rp. 7.895.850,- realisasi Rp. 7.422.550,-

SDM: 4 orang

Keluaran (outputs)

:

tersedianya barang cetakan dan penggandaan

keperluan kantor berupa 5 jenis yaitu ;

Hasil (outcomes)

:

terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan

penggandaan selama 12 bulan

Manfaat (benefits)

:

meningkatnya kelancaran kerja

Dampak (impacts)

:


9) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Masukan (inputs)

:

dana alokasi Rp. 601.000,- realisasi Rp. 601.000,-

SDM: 4 orang

Keluaran (outputs)

:

tersedianya komponen instalasi listrik dan

penerangan ruangan 25 buah berupa :

Hasil (outcomes)

:

terpenuhinya kebutuhan komponen kelistrikan

perkantoran selama 12 bulan

Manfaat (benefits)

:

meningkatnya kelancaran dan kenyamanan kerja

Dampak (impacts)

:



16

10) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Masukan (inputs)

:

dana alokasi Rp. 610.000,- realisasi Rp. 610.000,-

SDM: 4 orang

Keluaran (outputs)

:

tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

sebanyak 2 jenis berupa 10 buah bendera dan umbul-

umbul 2 buah

Hasil (outcomes)

:

terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

selama 12 bulan

Manfaat (benefits)

:

meningkatnya kenyamanan dan kelancaran kerja

Dampak (impacts)

:


11) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Masukan (inputs)

:

dana alokasi Rp. 1.000.000,- realisasi Rp.1.000.000,-

SDM: 4 orang

Keluaran (outputs)

:

tersedianya bahan bacaan berupa langganan surat

kabar selama 12 bulan dan buku perundang-

undangan sebanyak 4 buku

Hasil (outcomes)

:

terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan selama 12 bulan

Manfaat (benefits)

:

terwujudnya tambahan wawasan dan ilmu

pengetahuan bagi pegawai

Dampak (impacts)

:

meningkatnya kinerja pegawai

12) Penyediaan makanan dan minuman

Masukan (inputs)

:

dana alokasi Rp. 5.064.000,- realisasi Rp.

5.062.000,- SDM: 30 orang

Keluaran (outputs)

:

tersedianya makan dan minum jamuan tamu serta

rapat koordinasi sebanyak 27 orang

Hasil (outcomes)

:

terpenuhinya kebutuhan akomodasi rapat selama 12

bulan

Manfaat (benefits)

:


Dampak (impacts)

:

terwujudnya peningkatan kualitas koordinasi dan

kinerja SKPD


17

13) Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Masukan (inputs)

:


28.405.000,-SDM: 30 orang

Keluaran (outputs)

:

terlaksananya penyediaan koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah ditingkat Pusat/Luar

Provinsi 8 kali dan tingkat Provinsi 19 kali

Hasil (outcomes)

:

terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah selama 12 bulan

Manfaat (benefits)

:


Dampak (impacts)

:

terwujudnya peningkatan kualitas pengambilan

kebijakan dalam pembinaan KUMKM di daerah

dan peningkatan kinerja SKPD

14) Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Masukan (inputs)

:


1.920.000,-SDM: 12 orang

Keluaran (outputs)

:

tersedianya makanan dan minuman rapat dan

tersedianya biaya koordinasi sera konsultasi ke

dalam daerah sebanyak 48 kali

Hasil (outcomes)

:

terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi

ke dalam daerah selama 12 bulan

Manfaat (benefits)

:


Dampak (impacts)

:

terwujudnya peningkatan kinerja SKPD dalam

pembinaan KUMKM

15) Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap

Masukan (inputs)

:


17.689.051,- SDM: 3 orang

Keluaran (outputs)

:

tersedianya pembayaran jasa pegawai tidak

tetap, penjaga malam, staf sekretariat dan staf

bidang pemberdayaan sebanyak 3 orang selama

13 bulan.

Hasil (outcomes)

:

terpenuhinya kebutuhan pegawai tidak tetap

Manfaat (benefits)

:

meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan

meningkatnya keamanan lingkungan dinas


18

Dampak (impacts)

:


b). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Masukan (inputs)

:


14.897.050,- SDM: 16 orang

Keluaran (outputs)

:

terlaksananya pengadaan kendaraan bermotor roda

2 sebanyak 1 unit

Hasil (outcomes)

:

terpenuhinya 1 kendaraan untuk menunjang

operasional pelaksanaan tugas kantor selama 12

bulan

Manfaat (benefits)

:

meningkatnya kelancaran operasional pelaksanaan

tugas

Dampak (impacts)

:

terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana

kerja

2) Pengadaan peralatan gedung kantor

Masukan (inputs)

:


1.850.000,- SDM: 4 orang

Keluaran (outputs)

:

terlaksananya pengadaan printer sebanyak 2 unit

Hasil (outcomes)

:

Tersedianya printer untuk menunjang pelaksanaan

tugas kantor selama 12 bulan

Manfaat (benefits)

:

meningkatnya kenyamanan tugas kantor

Dampak (impacts)

:

meningkatnya sarana dan prasarana kerja

3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Masukan (inputs)

:


54.215.456,- SDM: 12 orang

Keluaran (outputs)

:

terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3

unit dan roda 2 sebanyak 9 unit meliputi service,

ganti oli, ganti ban, penggantian suku cadang dan

BBM.

Hasil (outcomes)

:

terpenuhinya jasa servis, ganti oli, ganti ban,

penggantian suku cadang dan BBM untuk

kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit dan roda 2

sebanyak 9 unit


19

Manfaat (benefits)

:

meningkatnya kelancaran operasional pelaksanaan

tugas

Dampak (impacts)

:


4) Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Masukan (inputs)

:


1.000.000,- SDM: 4 orang

Keluaran (outputs)

:

terlaksananya perbaikan mebeleur meja kursi

sebanyak 5 unit

Hasil (outcomes)

:

terpeliharanya barang mebeleur meja kursi selama

12 bulan

Manfaat (benefits)

:

meningkatnya kenyamanan kerja aparatur

Dampak (impacts)

:

terwujudnya kelancaran tugas kantor

c). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Masukan (inputs)

:

dana alokasi Rp 1.985.850,- realisasi Rp.

1.895.150,- SDM: 8 orang

Keluaran (outputs)

:

tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD sebanyak 1 dokumen

Hasil (outcomes)

:

tersedianya laporan kinerja sebanyak 1 dokumen

Manfaat (benefits)

:

terwujudnya pengendalian dan evaluasi kegiatan

Dampak (impacts)

:

meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran

2) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Masukan (inputs)

:


3.166.025,- SDM: 8 orang

Keluaran (outputs)

:

tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

sebanyak 1 dokumen

Hasil (outcomes)

:

tersedianya laporan keuangan akhir tahun sebanyak

1 dokumen

Manfaat (benefits)

:

terwujudnya bahan pengendalian dan evaluasi

kegiatan


20

Dampak (impacts)

:

meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran

d). Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

1) Penyusunan Renstra SKPD

Masukan (inputs)

:


2.999.750,- SDM: 12 orang

Keluaran (outputs)

:

tersusunnya Renstra Perubahan SKPD sebanyak 1

dokumen

Hasil (outcomes)

:

tersedianya pedoman penyusunan program kerja

SKPD sebanyak 1 dokumen

Manfaat (benefits)

:


fungsi SKPD

Dampak (impacts)

:


2) Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Masukan (inputs)

:


2.338.450,- SDM: 7 orang

Keluaran (outputs)

:

tersusunnya rencana kerja tahun tahun 2015

sebanyak 1 dokumen

Hasil (outcomes)

:

tersedianya pedoman perencanaan pelaksanaan

program dan kegiatan tahun 2015 sebanyak 1

dokumen

Manfaat (benefits)

:


fungsi SKPD

Dampak (impacts)

:


e). Program Pengawasan dan Pengendalian Program

1) Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaksanaan program dan kegiatan

Masukan (inputs)

:


2.071.500,- SDM: 15 orang

Keluaran (outputs)

:

tersusunnya laporan evaluasi kinerja bulanan,

triwulanan, semesteran, tahunan selama 12 bulan

dan terkoordinasinya penerapan SPIP sebanyak 1

dokumen


21

Hasil (outcomes)

:

terlaporkannya hasil identifikasi kemajuan serta

permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan

Manfaat (benefits)

:


Dampak (impacts)

:


f). Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

2) Pengembangan Usaha KUMKM

Masukan (inputs)

:


49.348.500,- SDM: 5 orang

Keluaran (outputs)

:

magang perajin tenun ATBM sebanyak 10 orang

dan bantuan peralatan produksi ATBM untuk

Koperasi Tenun Mumbul Kalibawang 1 unit

Hasil (outcomes)

:

terpahaminya materi magang bagi perajin tenun

dan terpenuhinya kebutuhan peralatan produksi

ATBM

Manfaat (benefits)

:

pendapatan meningkat

Dampak (impacts)

:

perekonomian masyarakat sekitar meningkat

1) Peningkatan Kerjasama Di Bidang HAKI

Masukan (inputs)

:


33.489.788,- SDM: 8 orang

Keluaran (outputs)

:

tersosialisasikannya HaKI bagi 25 UMKM dan

terfasilitasinya pendaftaran HKI sebanyak 9 produk

UMKM, biaya pemeliharaan dan pendaftaran paten

2 produk

Hasil (outcomes)

:

terpahaminya materi HKI dan terbitnya HKI serta

hak paten

Manfaat (benefits)

:

meningkatnya kreativitas dan inovasi dalam

berusaha serta adanya legalitas dan jaminan

hukum bagi produk UMKM

Dampak (impacts)

:

meningkatnya pendapatan UMKM, penciptaan

lapangan kerja baru dan pertumbuhan

perekonomian masyarakat


22

g). Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

1) Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Masukan (inputs)

:


Keluaran (outputs)

:

terpantaunya dan terbinanya pengelolaan penggunaan dana pemerintah yang telah diterima 30 KUMKM

Hasil (outcomes)

:

tertibnya pengelolaan penggunaan dana pemerintah yang telah diterima KUMKM

Manfaat (benefits)

:

meningkatnya efektivitas penggunaan dana dari pemerintah dan tertagihnya angsuran-angsuran pinjaman perkuatan modal dari KUMKM.

Dampak (impacts)

:

meningkatnya usaha, pelayanan KUMKM dan naiknya PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari bunga pinjaman.

2) Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha bagi KUMKM

Masukan (inputs)

:


Keluaran (outputs)

:

terinformasikannya peluang kerjasama/kemitraan KUMKM dengan lembaga lain sebanyak 90 KUMKM

Hasil (outcomes)

:

terjalinnya kerjasama /kemtraan 90 KUMKM dengan lembaga lain

Manfaat (benefits)

:

Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk UMKM serta pangsa pasar yang semakin luas

Dampak (impacts)

:

Meningkatnya pendapatan UMKM serta tumbuhnya ekonomi masyarakat

3) Penguatan Ekonomi KUMKM di Lingkungan Industri Hasil Tembakau

Masukan (inputs)

:


Keluaran (outputs)

:

Terlatihnya pengembangan bisnis KUMKM dan tersalurkannya bantuan sarana prasarana produksidan pemasaran 50 KUMKM

Hasil (outcomes)

:

Terpahaminya materi pengembangan bisnis KUMKM dan terpenuhinya kebutuhan peralatan sarana prasarana produksi dan pemasaran 50 KUMKM

Manfaat (benefits)

:

meningkatnya pendapatan KUMKM

Dampak (impacts)

:

meningkatnya perekonomian masyarakat


23

h). Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1) Revitalisasi / Pendataan Koperasi

Masukan (inputs)

:


12.706.850,- SDM: 7 orang

Keluaran (outputs)

:

tersusunnya data sebanyak 75 Koperasi

Hasil (outcomes)

:

terupdatenya data sebanyak 75 Koperasi

Manfaat (benefits)

:

tersedianya bahan dasar pembinaan KUMKM

Dampak (impacts)

:

meningkatnya kelancaran dalam pelaksanaan

kegiatan pemberdayaan KUMKM

2) Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

Masukan (inputs)

:


SDM: 14 orang

Keluaran (outputs)

:

tersosialisasinya pronsip-prinsip perkoperasian melalui

tangkas terampil , sarasehan dan sosialisasi UU No. 17

tahun 2012 untuk 130 Koperasi

Hasil (outcomes)

:

Terpahaminya prinsip-prinsip perkoperasian melalui

tangkas terampil, sarasehan dan sosialisasi undang-

undang untuk 130 Koperasi

Manfaat (benefits)

:

meningkatnya pemahaman perkoperasian sejak dini

Dampak (impacts)

:

Koperasi lebih maju, berkembang dan berprestasi dalam

rangka perwujudan ekonomi masyarakt yang lebih baik

dan merata

3) Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi

Masukan (inputs)

:


SDM: 15 orang

Keluaran (outputs)

:

ternilainya kesehatan KSP/USP dan terbinanya KSP/USP

sebanya 250 unit

Hasil (outcomes)

:

terevaluasinya kesehatan KSP/USP dan terpahaminya

prinsip-prinsip KSP/USP sebanyak 250 unit

Manfaat (benefits)

:

Terwujudnya KSP/USP yang mampu menjaga kewajaran

aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen,

efisiensi, likuaditas, kemandirian dan pertumbuhan serta

jatidiri Koperasi.


24

Dampak (impacts)

:

meningkatnya kualitas kesehatan koperasi dan

terwujudnya Koperasi yang genuine.

4) Diklat Organisasi, Manajemen, Usaha Keuangan Koperasi

Masukan (inputs)

:


30.285.525,- ,- SDM: 8 orang

Keluaran (outputs)

:

Terlatihnya auditing dan akuntansi serta manajemen

pengelolaan 50 Koperasi

Hasil (outcomes)

:

Terpahaminya materi auditing dan akuntansi serta

manajemen pengelolaan Koperasi

Manfaat (benefits)

:

meningkatnya kinerja pengawas dan

pengurus/bendahara koperasi dalam mengelola

keuangan Koperasi.

Dampak (impacts)

:

terwujudnya keteraturan dalam pelaporan keuangan

Koperasi yang komprehensif dan akuntabel

5) Pelayanan perijinan akta pendirian, perubahan AD dan pembubaran koperasi

Masukan (inputs)

:


14.665.800,- SDM: 8 orang

Keluaran (outputs)

:

terlaksananya penyuluhan terhadap 26 kelompok pra

Koperasi, proses pelayanan perijinan akta pendirian

sejumlah 13 koperasi, pembubaran 1 Koperasi dan

perubahan anggaran dasar untuk 1 Koperasi

Hasil (outcomes)

:

meningkatnya jumlah koperasi yang berbadan hukum

sebanyak 14 Koperasi

Manfaat (benefits)

:

terwujudnya pengakuan dan legalitas keberadaan

usaha koperasi dan tersedianya data yang

kekinian

Dampak (impacts)

:

terwujudnya koperasi yang dapat menjalankan usahanya

secara legal

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Urusan Koperasi dan UKM dilaksanakan dalam rangka

mencapai sasaran RPJMD 2011-2016 yaitu; meningkatnya produktivitas, efisiensi,

jumlah dan daya saing usaha kecil, rumah tangga, kecil/menengah dan koperasi.

Beberapa indikator kinerja meliputi : Peningkatan jumlah UMKM, KUMKM yang


25

melaksanakan kemitraan, Jumlah Koperasi, Jumlah koperasi sehat dan cukup sehat,

jumlah Koperasi aktif dan peningkatan kuantitas modal KUMKM.

a). Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

Program ini dilaksanakan dengan 2 (dua) kegiatan yaitu peningkatan

kerjasama di bidang HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan Pengembangan Usaha

KUMKM.

Peningkatan Kerjasama di Bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) telah

terlaksana dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu pertama, Sosialisasi HaKI diikuti 25

peserta, dilaksanakan untuk memberikan wawasan, pengetahuan tentang

pentingnya HKI dan tata cara pengajuan HaKI.

Hak atas kekayaan intelektual adalah hak hukum yang diberikan atas hasil

kreasi intelektual (kekayaan intelektual) yang telah diwujudkan secara nyata. Hak

hukum ini menimbulkan hak monopoli berupa; hak untuk menggunakan sendiri, hak

untuk memberikan izin dan mengalihkan hak tersebut kepada orang lain, dan hak

untuk melarang orang lain menggunakan hak tersebut. Hak kekayaan intelektual

sendiri sebagai hak hukum terbagi menjadi dua bagian, yakni; hak cipta (copyrights)

dan hak milik perindustrian (industrial property rights). Khusus untuk hak milik

perindustrian terbagi menjadi beberapa bagian, yakni; paten, merek, desain industri,

desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis.

Beberapa regulasi yang mengatur HaKI untuk bidang bisnis dan industri,

yaitu: kekayaan intelektual berupa seni, sastra dan ilmu pengetahuan diberikan hak

hukum berupa hak cipta (UU No. 19 Tahun 2002); untuk kekayaan intelektual berupa

temuan di bidang teknologi baik berupa produk atau proses atau pengembangan

atau penyempurnaan produk atau proses diberikan hak hukum berupa paten (UU

No. 14 Tahun 2001); untuk logo/symbol dagang sebagai kekayaan intelektual

diberikan hak hukum berupa merek (UU No. 15 Tahun 2001); untuk kekayaan

intelektual berupa kreasi bentuk, konfigurasi dan komposisi dua dimensi atau tiga

dimensi yang mempunyai nilai estetika diberikan hak hukum berupa desain industri

(UU No. 31 Tahun 2000), sedangkan kekayaan intelektual berupa informasi

bisnis/teknologi yang mempunyai nilai ekonomi diberikan hak hukum berupa rahasia

dagang (UU No. 30 Tahun 2000).


26

Dengan terealisasinya kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi pemberian HKI ini

memiliki manfaat bagi penguatan UKM yaitu: Pertama, mendorong UKM

menghasilkan produk dan proses yang sifatnya kreatif dan inovatif; Kedua, untuk

meningkatkan income generate UKM dalam melakukan kegiatan usahanya; Ketiga,

untuk keberlanjutan UKM sendiri dalam mengembangkan kegiatan usahanya.

Sedangkan Pengembangan Usaha KUMKM dilaksanakan dengan kegiatan

magang perajin tenun Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) sebanyak 10 orang di

kabupaten Jepara dan pemberian bantuan peralatan produksi ATBM untuk Koperasi

Tenun Mumbul Kalibawang sebanyak 1 unit. Setelah mendapatkan pelatihan

magang diharapkan dalam pengembangan motif tenun kabupaten Kulon Progo

semakin baik dan tidak monoton.

b). Program pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi UMKM

Program ini dilaksanakan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu Pemantauan

pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi KUMKM, Peningkatan dan

Pengembangan jaringan Kerjasama usaha bagi KUMKM dan Penguatan Ekonomi

KUMKM di Lingkungan Industri Hasil Tembakau.

Pemantauan Pengelolaan Dana Pemerintah bagi UMKM yang berhasil

memperoleh penerimaan bunga penguatan modal/PAD sebesar Rp.195.200.000,-

dari target sebesar Rp. 195.275.000,- atau 100,03 %. Kegiatan ini dilaksanakan

dengan monitoring dana perkuatan modal dari berbagai sumber baik APBN, APBD

Propinsi, APBD Kabupaten, BUMN maupun lembaga yang lain. Pemantauan

Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi UKM dilaksanakan dengan

monitoring dan evaluasi perkembangan dana pemerintah pada KUMKM. Tujuan

dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk mengetahui

sejauh mana manfaat dari dana pemerintah yang telah dilaksanakan dan juga

sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya serta

meningkatkan akuntabilitas dana pemerintah.

Pemantuan pengelolaan dana juga untuk memberikan jaminan terlaksananya

kegiatan yang menggunakan dana pemerintah sesuai rencana dengan melakukan

pengecekan terhadap kegiatan-kegiatan yang dijalankan, mencatat kemajuan-

kemajuan sesuai dengan rencana serta menemukenali kekuatan-kekuatan dan

masalah yang timbul, sehingga keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan yang

menggunakan dana pemerintah ini dapat terlihat dan bagaimana perlu dilakukan

perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik.


27

Selain kegiatan pemantauan pengelolaan dana Pemerintah juga dilaksanakan

kegiatn peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha bagi KUMKM

yang dilaksanakan dalam 3 tahap yaitu : pertama Sosialisasi kemitraan Bank Mandiri

program Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dengan tujuan untuk

memberikan informasi tentang permodalan yang dapat diakses melalui Bank Mandiri

khususnya PKBL, kedua Konsultasi Bisnis Usaha KUMKM melalui PLUT (Pusat

Layanan Usaha Terpadu) dengan tujuan untuk meningkatkan pengembangan usaha

UMKM baik dari sisi struktural maupun akses permodalan, ketiga Sosialisasi

kemitraan BUMD dengan implementasi penyaluran dana LPDB melalui PD Bank

Pasar untuk 30 Koperasi dan 100 UMKM.

Sedangkan dalam rangka optimalisasi usaha UMKM di wilayah penghasil

tembakau maka dilaksanakan kegiatan Penguatan Ekonomi KUMKM di Lingkungan

Industri Hasil Tembakau dengan implementasi kegiatan melalui Bintek

pengembangan bisnis bagi 50 UMKM di wilayah industri penghasil tembakau dan

pemberian peralatan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran bagi Koperasi

dan UMKM.

1. KSU Mandiri Kalibiru, Hargowilis Kokap untuk anggota Koperasi (PKL)

2. KSU AL Amin, Jetis, Gerbosari Samigaluh untuk anggota Koperasi (PKL)

3. Kelompok Usaha Maju, Duwet, Banjarharjo, Kalibawang (Usaha Slondok)

4. Kelompok Kobarsari, Jangkang Lor, Sentolo (Tukang Kayu)

5. Kelompok Ngudi Lestari, Balong, Kaligintung, Temon (Makanan Olahan)

6. Kelompok Permata, Kopat, Karangsari, Pengasih (Kelompok

perbengkelan)

7. Kelompok Mekarsari, Banyunganti, Jatimulyo, Girimulyo (Kelompok

Usaha Gula Semut)

Pada tahun 2014 telah berhasil diperoleh bantuan perkuatan permodalan,

bantuan sarana prasana dan peralatan, untuk pengembangan dan peningkatan

kualitas Koperasi dan UMKM sebesar total Rp. 11.986.000.000,-. Potensi

perkembangan Koperasi dan UMKM sangat baik apabila dilihat dari realisasi

perkuatan permodalan yang diperoleh, sedangkan pemetaan (mapping) persebaran

dana dan sarana yang diperoleh dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


28

Tabel 2.1 Perkuatan Modal dan Bantuan Sarana bagi Koperasi dan UMKM

Kabupaten Kulonprogo Tahun 2014

NO Nama

Program

Penerima Alamat Nominal Sumber

dana

1 Revitalisasi

Pasar

Tradisional

KUD

Gangsar

Sentolo,

Kulon

Progo

900,000,000

APBN

Kemenkop

UKM

2 Bantuan

Peralatan

Kakao

KSU Hapsari Kalibawang,

Kulon

Progo

300,000,000

APBN

Kemenkop

UKM

3 Bansos

Permodalan

KSU

Permata

Temon,

Kulon

Progo

50,000,000

APBN

Kemenkop

UKM

KSU Mekar

Jaya

Temon,

Kulon

Progo

50,000,000

APBN

Kemenkop

UKM

KJKS BMT

Bangun

Wates,

Kulon

Progo

50,000,000

APBN

Kemenkop

UKM

KSU BMT

Giri Makmur

Gendu

Jatimulyo

Girimulyo

50,000,000

APBN

Kemenkop

UKM

4 Pendampingan

KUR

KSU Hapsari Kalibawang,

Kulon

Progo

22,000,000

APBN

Kemenkop

UKM

KSU BMT

Amanah

Galur Kulon

Progo

22,000,000

APBN

Kemenkop

UKM

1,444,000,000

5 Dana Bergulir 30 Koperasi Wates

Kulon

Progo

5,000,000,000

LPDB

100 UKM Kulon

Progo

5,000,000,000

10.000.000.000

6 PKBL 8 UMKM Kulon

Progo

230,000,000

ASEI

7 UMKM Kulon

Progo

180,000,000

Bank

Mandiri

410.000.000

7

Bantuan

Peralatan

2 KOP Kulon

Progo

132,000,000

APBD KAB


29

7 UMKM

Jumlah 11,986,000,000

8 KUR 45 UMKM Kulon

Progo

4.241.000.000 BPD

Wates

10.960

UMKM

Kulon

Progo

77.174.225.000 BRI

Jumlah 81.415.225.000

Sumber data: Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Kulonprogo, 2014

Implementasi penyelenggaraan program ini dapat mewujudkan capaian

kinerja di RPJMD yaitu UMKM yang melaksanakan kemitraan dengan target 375

KUMKM terealisasi sebesar 515 KUMKM dan Peningkatan kuantitas modal KUMKM

dengan target 8,5 M terealisasi sebesar 11, 9 M meliputi kemitraan dan penguatan

modal yang dilakukan KUMKM dengan BUMN melalui Program kemitraan Bina

Lingkungan (PKBL) BUMN, penguatan modal dari Badan Layanan Umum-Lembaga

Pengelolaan Dana Bergulr (BLU-LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Implementasi penyelenggaraan Program ini mewujudkan capaian Indikator

kinerja RPJMD yaitu; Jumlah UMKM sebesar 33.496 unit apabila dibandingkan

dengan target pada RPJMD tahun 2014 sebesar 33.491 unit yang meliputi sektor

pertanian dan non pertanian yang meliputi Pertambangan dan Penggalian, Industri

Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Perdagangan, Hotel dan Restoran,

Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan dan Jasa-

jasa tersebar di 12 Kecamatan dengan kriteria UMKM sesuai UU No. 20 tahun 2008.

c). Program peningkatan kelembagaan Koperasi

Program ini dilaksanakan dengan kegiatan revitalisasi pendataan KUMKM,

sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman Koperasi, Pelayanan Perijinan akta pendirian,

perubahan AD dan pembubaran Koperasi, penilaian kesehatan KSP/USP dan Diklat

organisasi, Manajemen Usaha dan Keuangan Koperasi. Melalui program ini

diharapkan dapat menumbuhkan semangat bagi masyarakat untuk meningkatkan

dan mengembangkan Koperasi secara modern serta kuat secara kelembagaan.

Selain itu dengan program ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat luas

terhadap Koperasi secara utuh sehingga dapat membuka wacana yang positif

terhadap Koperasi khususnya bagi generasi muda.

Kegiatan Revitalisasi/pendataan dilaksanakan dengan sasaran 75 Koperasi

dengan tujuan untuk mendapatkan data yang up to date sehingga dapat memberikan

informasi yang akurat bagi pengambil keputusan, masyarakat luas atau pihak yang


30

berkepentingan terhadap data koperasi di kabupaten Kulonprogo. Selain itu dengan

pelaksanaan kegiatan ini dapat meningkatkan kepercayaan anggota koperasi dan

masyarakat terhadap koperasi yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo sehingga

Koperasi dapat berkembang dengan lebih maju dan berkualitas.

Kegiatan Sosialisasi prinsip-prinsip Perkoperasian dimulai dengan kegiatan-

kegiatan menyambut Hari Koperasi ke 67 tahun 2014. Beberapa kegiatan yang

dilaksanakan yaitu Tangkas Terampil Perkoperasian, diikuti oleh siswa dari 27 SMP

dan 15 SMA/SMK se-Kulon Progo dengan hasil kejuaraan sebagai berikut : Untuk

Tingkat SMP dengan hasil sebagai berikut : Juara 1 SMP N 2 Sentolo, Juara 2 SMP

N 1 Nanggulan, Juara 3 SMP N 1 Panjatan. Untuk Tingkat SMA/SMK dengan hasil

sebagai berikut : peringkat pertama SMK Maarif I Temon, peringkat kedua SMA N I

Lendah dan peringkat ketiga SMK N I Girimulyo. Dari hasil kejuaraan tingkat

Kabupaten ini para juara 1 akan diajukan ke tingkat DIY.

Kemudian dilaksanakan kegiatan Sarasehan dalam rangka memperingati hari

Koperasi tingkat kabupaten Kulon Progo yang terpusat di KSU PRI Pepadang

Kalibawang dengan peserta kurang lebih 110 orang pengurus Koperasi di wilayah

Kulon Progo. Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan penandatanganan kerjasama

kemitraan antara Gerakan Koperasi dengan Alfamart serta kemitraan KUMKM

dengan PT SGM Yogyakarta.

Selain Rangkaian kegiatan ini, bertepatan dengan Hari Koperasi setiap Tahun

disampaikan penghargaan tingkat Nasional kepada Koperasi dan Tokoh Koperasi

yang berprestasi oleh Presiden RI dan Menteri Koperasi dan UKM RI. Untuk tahun

2014 Bapak Bupati Kulon Progo dr. H. Hasto Wardoyo Sp. OG (K) dan Ketua

Puskopsyah Kabupaten Kulon Progo Bapak Haniffudin masing-masing

mendapatkan Penghargaan Satya Lancana Pembangunan bidang Koperasi dari

Presiden RI dan Bhakti Koperasi dari Menteri Koperasi dan UKM RI sebagai wujud

kepeduliannya terhadap pemberdayan dan pembinaan koperasi dan UMKM di

Kabupaten Kulon Progo. Koperasi Primkop Kartika B.09 Pengasih juga mendapatkan

penghargaan Koperasi Berprestasi tingkat nasional untuk kategori Koperasi

konsumen. Semua Penghargaan ini diserahkan pada Puncak acara Hari Koperasi

tingkat Nasional pada di Medan Sumatra Utara.

Selanjutnya dilaksanakan kegiatan pelayanan perizinan Akta Pendirian,

Perubahan AD dan pembubaran Koperasi. Dengan dilaksanakannya Pelayanan

perijinan akta pendirian, perubahan AD dan pembubaran koperasi maka akan

terwujud kepastian hukum bagi koperasi dalam menjalankan usahanya. Dalam


31

memperoleh Badan Hukum ada beberapa proses yang harus dilalui berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yaitu :

sebelum mendirikan koperasi, didahului dengan penyuluhan tentang perkoperasian

kemudian dimulai dengan pelaksanaan rapat pembentukan Koperasi yang

membahas mengenai AD/ART Koperasi, setelah itu dilakukan pembuatan dan

penyusunan akta pendirian Koperasi oleh Notaris pembuat Akta Koperasi.

Selanjutnya Notaris atau kuasa pendiri mengajukan permohonan pengesahan secara

tertulis kepada pejabat yang berwenang yang akan ditindak lanjuti dengan penelitian

dan pengecekan terhadap keberadaan Koperasi, dan terakhir apabila permohonan

diterima maka pengesahan selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berkas diterima

lengkap, jika permohonan ditolak maka keputusan penolakan dan alasannya

disampaikan kembali kepada kuasa pendiri paling lama 3 (tiga) bulan sejak

permohonan diajukan. Hasil dari pelaksanaan program ini adalah :

a. Penyuluhan dilakukan pada kelompok :

1. Paguyuban Pedagang Pasar Sentolo, Komplek Pasar Sentolo

2. Paguyuban Lestari Budaya Jawa “Perbowo”, Gunung gempal Rt25/11

Giripeni, Wates

3. Pra Koperasi Mekar, Jogahan, Temon Wetan, Temon

4. Paguyuban Pengusaha Kecil, Karangsari, Pengasih

5. Kelompok Tani Melon “Karya Tani” (Legowo), Pedukuhan X, Patuk,

Tirtorahayu, Galur

6. Kelompok Usaha Mandiri Rejo Lestari, Mendiro, Gulurejo, Lendah

7. Pra Koperasi Mitra Usaha Sejahtera, Karang, Jatisarono, Nanggulan

8. LKM Kube Sejahtera 16, Giripurwo, Girimulyo

9. Koppaneka, Jl. Khudori, Wates

10. Masjid Muhammad Wonobroto, Tuksono, Sentolo

11. Pra Koperasi “Agung Mandiri Podomoro”, Dumpoh, Kebonrejo, Temon

12. KAKB (Kelompok Asuh Keluarga Binangun), Wates

13. Forum Rembug Warga Transparansi, Glagah, Temon

14. Pra Koperasi Gilang, Gemilang, Wates

15. LKM Agribisnis Rojokoyo Sembodo, Wates

16. KAKB “ Ngudi Raharjo”, Wates

17. LKM Kube Sejahtera 21, Mendiro, Gulurejo, Lendah

18. LKM “Rojokoyo Sembodo”, Toyan , Triharjo, Wates

19. Subur Manunggal, Tanjungharjo, Nanggulan


32

20. Pra Koperasi Aneka Usaha, Bendungan, Wates

21. Kelompok Tani “Manunggal Karyo”, Banjaran, Giripurwo, Girimulyo

22. Kelompok Tani Prasojo II, Ngentakrejo, Lendah

23. Pra Koperasi Wijaya, Jatingarang Kidul, Nanggulan

24. Paguyuban Air Minnum Masyarakat Yogyakarta (Pam Maskarta), Kaligintung,

Temon

25. KSU MPM, JL. Raya Wates Purworejo Km 12 Temon

26. Pim Ranting Muhammadiyah Kokap, Tlogolelo, Hargomulyo, Kokap

b. Koperasi yang berbadan hukum :

1. KSP “Legowo” No BH: 82/BH/XV.3/IV/2014 tanggal 7 April 2014, beralamat di

Pedukuhan X, Patuk, Tirtorahayu, Galur, Kulon Progo

2. Koperasi “Perbowo” No BH: 83/BH/XV.3/V/2014 tanggal 5 Mei 2014

beralamat di Jl. Sutijab (Driyan), Wates, Kulon Progo

3. KSP “ Mitra Usaha Sejahtera” No BH: 84/BH/XV.3/V/2014 tanggal 26 Mei

2014 beralamat di Karang, Jatisarono, Nanggulan, Kulon Progo

4. KSP “Kube Sejahtera 16” Girimulyo No BH: 85/BH/XV.3/VII/2014 tanggal 18

Agustus 2014 beralamat di Giripurwo, Girimulyo, Kulon Progo.

5. KSU “Agung Makmur Podomoro”, No BH: 86/BH/XV.3/VIII/2014 tanggal 18

Agustus 2014 beralamat di Dumpoh, Kebonrejo, Temon, Kulon Progo.

6. KJKS “Kube Sejahtera 21”, No BH: 87/BH/XV.3/X/2014 tanggal 1

Oktober 2014 beralamat di Mendiro, Gulurejo, Lendah, Kulon Progo.

7. KOPPANEKA, No. BH: 88/BH/XV.3/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014

beralamat di Jl. Khudori No.51 Wates , Kulon Progo.

8. Koperasi “Binangun Sejati”, No BH: 89/BH/XV.3/X/2014 tanggal 8 Oktober

2014 beralamat di Jl. Jogja-Wates Km. 2 Durungan, Wates, Kulon Progo.

9. KSP “Mekar Indah”, No BH : 90/BH/XV.3/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014,

beralamat di Temon Wetan, Temon, Kulon Progo.

10. KSU “Mitra Prima Daya”, No BH : 91/BH/XV.3/XI/2014 tanggal 20 November

2014, beralamat di Driyan, Wates, Kulon Progo.

11. KSU “Rojokoyo Sembodo”, No. BH: 92/BH/XV.3/XII/2014 tanggal 3

Desember 2014 beralamat di Sogan, Wates, Kulon Progo.

12. KSU “Tirto Menoreh”, No.BH:93/BH/XV.3/XII/2014 tanggal 10 Desember

2014 beralamat di Siwates,Kaligintung,Temon,Kulon Progo.

13. KSP “Wijaya”, No BH: 94/BH/XV.3/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014

beralamat di Jatingarang Kidul, Nanggulan, Kulon Progo.


33

c. Koperasi yang melakukan Perubahan Anggaran Dasar :

Nama Koperasi : PRIMKOPTI

Alamat : Jl. Purworejo Km 1 Wates,, Kulon Progo

No BH, tanggal : 1257/BH/XI, tanggal 12 Oktober 1982

No PAD : 11/PAD/XV.3/XII//2014 tanggal 11 Desember 2014

d. Koperasi dalam proses pembubaran :

Nama Koperasi : KSU “BMT Dana Mandiri”

Alamat : Jl. Sutijab No.5, Wates, Kulon Progo

No BH, tanggal : 518/37/BH/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005

No Pembubaran, tgl : 04/Pemb.BH/XV.3/II/2014 tanggal 3 Februari 2014

Realisasi dari Pelayanan pengesahan badan hukum Koperasi tahun 2014 ini

adalah berdirinya Koperasi baru sebanyak 13 Koperasi atau meningkat sebesar 3,3

% apabila dibandingkan dengan tahun 2013.

Untuk menilai kinerja Koperasi khususnya KSP/USP maka dilaksanakan

penilaian Kesehatan Koperasi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menekan

jumlah koperasi tidak sehat yang ada di Kabupaten Kulonprogo. Program ini

diselenggarakan dengan beberapa kegiatan antara lain : Pelaksanaan penilaian

kesehatan didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan

Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, dan berbagai Peraturan Menteri

Koperasi dan UKM yang menyertainya.

Penilaian ini bertujuan untuk memacu dan memicu pengelolaan koperasi

simpan pinjam baik yang berpola konvensional maupun syariah agar dapat dikelola

secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu kewajaran aspek

permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian

dan pertumbuhan serta jatidiri koperasi. Adapun data kesehatan sebagian KSP/USP

yang dinilai seperti terlihat dalam tabel berikut

Tabel 2.2

Status Kesehatan KSP/USP Kabupaten Kulonprogo Tahun 2014

No Tahun

Jumla

h

yang

dinilai

Predikat Kesehatan

Sehat Cukup Sehat Kurang

sehat Tidak sehat

Jml % Jml % Jml % Jml %


34

1 2011 273 123 45,05 130 47,61 20 7,32 0 0

2. 2012 275 125 45,45 132 48 18 6,54 0 0

3. 2013 275 136 49,45 127 46,18 12 4,36 0 0

4. 2014 250 133 53,20 107 42,80 10 4,00 0 0


Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan organisasi Koperasi

maka dilaksanakan kegiatan Diklat Organisasi, Manajemen, Usaha dan keuangan

Koperasi. Terselenggaranya Diklat sebanyak 2 kali meliputi Diklat Akuntansi Simpan

Pinjam untuk Bendahara/Juru Buku/Pengelola KSP/USP sebanyak 2 angkatan dengan

peserta 30 orang dan Diklat audit bagi Pengawas Koperasi sebanyak 1 angkatan

dengan peserta 30 orang Pengawas. Diharapkan dengan pelaksanaan diklat ini dapat

mengatasi beberapa permasalahan yang sering dihadapi Koperasi yaitu terkait

administrasi keuangan / pembukuan yang kurang baik dan pengawasan yang kurang

akuntabel.

Dampak dari keikutsertaan dalam diklat ini diharapkan dapat meningkatkan

akuntabilitas para pengurus koperasi dalam penyusunan laporan keuangan sehingga

tercipta laporan keuangan yang baik dan akhirnya berdampak pada kualitas Koperasi

yang terpercaya dan dapat bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Selain itu juga

bagi pengawas sangat bermanfaat untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap

pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi melalui langkah-langkah

pemeriksaan yang meliputi: analisis, pengecekan, komparasi, konfirmasi, footing,

inspeksi, verifikasi, rekonsiliasi, testing, penelusuran dan vouching (memeriksa

dokumen dasar).

Implementasi program diatas dapat mewujudkan beberapa capaian kinerja di

RPJMD yaitu: Jumlah Koperasi target 363 unit, realisasi capaian 365 unit, Ini

menunjukkan pengembangan dan pembinaan kelembagaan serta organisasi Koperasi

tahun 2014 berjalan baik dengan penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan berbagai

pihak baik Pemerintah pusat, Perbankan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan

usaha Milik Daerah (BUMD), Dewan Koperasi Indonesia (Dekopinda), Himpunan

Pengusaha Mikro Kecil Indonesia (Hipmikindo) dan lembaga lainnya. Selain itu

Implementasi program peningkatan kelembagaan Koperasi dapat mewujudkan capaian

kinerja di RPJMD yaitu ; Koperasi aktif target 92,56% dengan realisasi capaian 93,15%

atau 340 Unit.


35

3. INOVASI

Inovasi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas

Koperasi dan UMKM khususnya menghadapi dinamika perekonomian global serta

mengoptimalkan produk unggulan Kulon Progo dengan melakukan Take Over Toko

Modern Alfamart oleh 3 Koperasi yaitu Koppaneka Wates, Bima Wates dan KSU BMT

Giri Makmur Girimulyo.

4. Prestasi Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UMKM

Prestasi untuk tingkat nasional selama tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1). Bapak Bupati dr. H. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) memperoleh Penghargaan Satya

Lancana Pembangunan Bidang Koperasi dari Presiden RI

2). Bapak Haniffudin, Ketua Puskopsyah Kabupaten Kulon Progo memperoleh

Penghargaan Bhakti Koperasi dari Menteri Koperasi dan UKM RI

3). Koperasi Primkopkartika B-09 memperoleh penghargaan Koperasi Berprestasi

untuk kategori Koperasi konsumen

5. Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

Permasalahan Umum yang dihadapi urusan Koperasi dan UMKM saat ini adalah:

1) Pembatalan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

2) Ada beberapa Koperasi yang belum melaksanakan RAT

3) Adanya keterbatasan SDM, terutama dari segi kualitas berpengaruh besar pada

tingkat profesionalisme manajemen Koperasi.

4) Distribusi produk atau komoditi unggulan daerah seperti bidang perkebunan,

kehutanan dan pertanian (bidang agribisnis) yang dikelola oleh Koperasi masih

sangat terbatas dan belum optimal.

5) Wawasan kewirausahaan yang dimiliki masyarakat khususnya terkait dengan

entrepreneur mentality yang masih kurang

6) Beberapa LKM atau Kelompok Pra Koperasi belum mengajukan Badan Hukum

7) Kurangnya kemampuan UMKM untuk meningkatkan akses, pangsa pasar,

menjalin kemitraan, mengembangkan jaringan usaha, penguasaan dan

pemanfaatan teknologi serta pengembangan manajemen


36

Solusi

1) Pembinaan yang berkesinambungan dan bersinergi telah dilakukan oleh Dinas

Koperasi dan UMKM dalam rangka mengurangi permasalahan yang dihadapi

oleh Koperasi, antara lain dengan pelaksanaan program yang terarah dan tepat

sasaran dengan implementasi kegiatan–kegiatan yang terfokus. Di bidang

organisasi, manajemen, usaha dan keuangan Koperasi, serta pelayanan badan

hukum Koperasi.

2) Pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM dilakukan melalui

pengembangan di bidang : produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, desain

dan tehnologi dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dalam

aspek : pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, perijinan usaha,

kemitraan, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan.

3) Perlu Diklat Kewirausahaan yang komprehensif berkelanjutan.

4) Sosialisasi dan penyuluhan terhadap LKM maupun Kelompok Pra Koperasi yang

belum berbadan hukum untuk segera beralih menjadi Koperasi sesuai dengan

dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM dan Keputusan

Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi

dan UKM serta Gubernur Bank Indonesia Nomor: 351.1/KMK.010/2009, Nomor

900-639A tahun 2009, Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan Nomor

11/43A/KEP.GB/2009 tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan

Mikro.

B. Realisasi Pelaksanaan Urusan

Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UKM mendasarkan pada Undang-undang

Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008

tentang Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri

Peraturan Menteri yang menyertainya.

1. Capaian sasaran urusan yang ditargetkan Tahun 2014 pada Perubahan

RPJMD Tahun 2011-2016

1) Indikator Kinerja Daerah


37

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Daerah

2). Indikator Kinerja SKPD

Tabel 2.4

Indikator Kinerja SKPD

2. Koperasi

Secara umum jumlah perkembangan koperasi di Kabupaten Kulon Progo dari tahun

2013 sampai dengan 2014 mengalami peningkatan sebagai berikut :

Tabel 2.5

Data Perkembangan Koperasi

Kabupaten Kulonprogo Tahun 2013-2014

No. Uraian Satuan 2013 2014

1 Jumlah koperasi Unit 353 365

No Indikator Sasaran Sa

Tuan Tahun 2013

Capaian KInerja

2014

Target Realisasi

1 2 3 4 5 6

Nilai rata-rata volume usaha koperasi yang difasilitasi

Rp (jt) 476.33 454.16 458.38

Pertumbuhan jumlah omzet yang difasilitasi

% 40 40.65 41.21

No Indikator Program Sa

Tuan

Capaian KInerja

Tahun 2013

2014

Target Realisasi

1 2 3 4 5 6

Capaian Jumlah Koperasi Aktif % 92,35 92,56 93,15

Capaian Peningkatan Kualitas UMKM

% 109,79 93,82 110,67


38

No. Uraian Satuan 2013 2014

2 Jumlah anggota Orang 80.109 82.343

3 Jumlah simpanan Rp. 76.795.982.000 84.685.727.126

4 Jumlah modal

sendiri Rp. 67.548.123.000 75.241.108.049

5 Jumlah modal

luar Rp. 124.627.195.000 142.791.702.938

6 Volume usaha Rp. 154.030.027.000 164.159.722.253

7 Jumlah SHU Rp. 4.363.854.000 4.586.280.254

8 Jumlah asset Rp. 196.539.173.000 218.424.600.335


3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dalam` proses pembinaan selama ini ada beberapa hal yang menjadi fokus

perhatian yaitu terkait dengan beberapa permasalahan yang dihadapi UMKM, antara lain :

1. Kurangnya kemampuan dan akses UMKM pada sumber-sumber informasi

2. Kurangnya kemampuan UMKM untuk meningkatkan akses dan pangsa pasar

3. Kurangnya kemampuan dan akses UMKM dalam penguasaan dan pemanfaatan

teknologi

4. Kurangnya kemampuan UMKM dalam mengembangkan manajemen

5. Kurangnya kemampuan UMKM dalam menjalin kemitraan dan mengembangkan

jaringan usaha.

Oleh karena itu pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM dilakukan

melalui pengembangan di bidang : produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, desain

dan tehnologi dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dalam aspek :

pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, perijinan usaha, kemitraan, kesempatan

berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan.

Berikut data UMKM kabupaten Kulonprogo yang diperoleh dari Kompilasi dari

berbagai sumber :

Tabel 2.6

Data Perkembangan UMKM Tahun 2013-2014

No Sektor Ekonomi Th 2013 Th 2014


39

1 Pertanian, Peternakan

Kehutanan dan Perikanan 1,654 1,691

2 Pertambangan dan Penggalian 33 53

3 Industri Pengolahan 20,498 20.105

4 Bangunan 207 211

5 Perdagangan, Hotel dan

Restoran

a. Hotel dan Restoran 59 59

b. Pedagang Pasar 1,321 2,000 c. Pedagang di luar pasar 9,336 9.336

d. Pedaki 113 113

6 Pengangkutan dan Komunikasi 95 98

7 Jasa-jasa 75 77

33.391 33.743

Sumber data: Kompilasi Data SKPD Kab. Kulonprogo, 2014


40

A. KESIMPULAN

Urusan Koperasi dan UMKM Kab. Kulon Progo adalah Dinas Pelaksana Teknis

yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sesuai Perda No. 3 Tahun 2008

tanggal 24 Maret 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah.

Pada Tahun 2014 fungsi tersebut telah dilaksanakan melalui berbagai

program/kegiatan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Tahun 2014.

Realisasi anggaran dapat dirinci sebagai berikut:

1. Total Anggaran SKPD : Rp. 2.359.388.605,-

2. Realisasi Belanja SKPD : Rp. 2.319.588.195,-

3. Realisasi Belanja Modal SKPD : Rp. 73.972.898,-

4. Realisasi Belanja Barang dan Jasa SKPD : Rp. 481.872.311,-

5. Realisasi Belanja Pemeliharaan SKPD : Rp. 57.715.456,-

B. HAMBATAN/PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan urusan wajib Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon

Progo menghadapi hambatan dan permasalahan, sebagai berikut :

1. Kurangnya kemampuan aparatur dibidang teknis fungsional karena terbatasnya

kegiatan diklat teknis baik di tingkat daerah maupun dari tingkat Pusat.

2. Terbatasnya sarana dan prasarana kerja dan prasarana penunjang kegiatan

khususnya dalam pengembangan informasi pasar, informasi investasi dsb;

3. Keterbatasan ketersediaan anggaran,

4. Kondisi Koperasi dan UMKM yang pada umumnya masih terbatas baik dalam aspek

motivasi, produktivitas, SDM, manajemen, tekhnologi, permodalan, dll;

5. Kurangnya jaminan pasar yang akan menyerap hasil produksi, termasuk jaringan

distribusi bagi jalur pemasaran yang efisien;

6. Kemitraan usaha antar koperasi dan non Koperasi belum terjalin sebagaimana

mestinya

7. Kurangnya koordinasi dengan institusi pengampu di tingkat pusat dalam aspek

perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi program.

BAB III

PENUTUP


41

C. SARAN

Berbagai permasalahan yang menjadi kendala pelaksanaan program/kegiatan

pada Tahun 2013 hendaknya menjadi bahan evaluasi bagi pelaksanaan

program/kegiatan pada masa yang akan datang. Untuk mengantisipasi timbulnya

permasalahan di masa yang akan datang, perlu ditingkatkan koordinasi dengan

stakeholder maupun instansi yang lain, khususnya dalam hal :

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas personil (SDM), baik melalui diklat formal/non

formal maupun diklat teknis yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

2. Peningkatan sarana prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

sehingga Dinas Koperasi dan UMKM dapat berperan secara optimal dalam

menjalankan tugas sebagai pembina sektor perindustrian, perdagangan dan energi

sumber daya mineral di Kabupaten Kulon Progo.

3. Perhatian Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terhadap usaha kecil menengah perlu

ditingkatkan terutama dalam hal realisasi anggaran karena sektor tersebut

merupakan penggerak perekonomian Kabupaten Kulon Progo dan terbukti

memberikan sumbangan pendapatan daerah dan PDRB yang cukup besar.

Wates, 12 Januari 2014

Kadinas Koperasi dan UMKM

Dra. Sri Harmintarti,

Pembina Tk I/IVb

NIP. 19620729 199403 2 005

Documents

BAB I PENDAHULUAN - koperasi.kulonprogokab.go.id. Tahunan skpd 2014.pdf · Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 yang telah ... Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan