• Home

  • Documents

  •  · PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ... Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah ... disingkat...
14

 · PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ... Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah ... disingkat RAB adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1:  · PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ... Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah ... disingkat RAB adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan
Page 2:  · PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ... Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah ... disingkat RAB adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan
Page 3:  · PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ... Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah ... disingkat RAB adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan
Page 4:  · PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ... Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah ... disingkat RAB adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan
Page 5:  · PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ... Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah ... disingkat RAB adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan
Page 6:  · PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ... Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah ... disingkat RAB adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan
Page 7:  · PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ... Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah ... disingkat RAB adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan
Page 8:  · PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ... Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah ... disingkat RAB adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan
Page 9:  · PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ... Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah ... disingkat RAB adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan
Page 10:  · PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ... Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah ... disingkat RAB adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan
Page 11:  · PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ... Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah ... disingkat RAB adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan
Page 12:  · PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ... Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah ... disingkat RAB adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan
Page 13:  · PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ... Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah ... disingkat RAB adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan
Page 14:  · PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ... Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah ... disingkat RAB adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA...Undang-Undang tentang Perkoperasian. 3. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil,

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA...Undang-Undang tentang Perkoperasian. 3. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil,

Documents
MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN PERATURAN … · MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN ... Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2008 ... disingkat BPK, adalah

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN PERATURAN … · MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN ... Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2008 ... disingkat BPK, adalah

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIApn-amuntai.go.id/images/Undang-undang_nomor_9_tahun_2013...Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIApn-amuntai.go.id/images/Undang-undang_nomor_9_tahun_2013...Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIADalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIADalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan

Documents
DRAFT RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG APARATUR SIPIL ...kepegawaian.uny.ac.id/sites/kepegawaian.uny.ac.id/files/berita/ruu... · Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN

DRAFT RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG APARATUR SIPIL ...kepegawaian.uny.ac.id/sites/kepegawaian.uny.ac.id/files/berita/ruu... · Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … no. 24 tahun 2011... · 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang ... disingkat DJSN adalah dewan yang berfungsi untuk ... Dewan Pengawas

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … no. 24 tahun 2011... · 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang ... disingkat DJSN adalah dewan yang berfungsi untuk ... Dewan Pengawas

Documents
C7audad, QAtticota ,W PERATURAN GUBERNUR PROVINSI … · Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA- BLUD adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran

C7audad, QAtticota ,W PERATURAN GUBERNUR PROVINSI … · Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA- BLUD adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … Idn.pdf · Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota ... pembagian jumlah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … Idn.pdf · Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota ... pembagian jumlah

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA …...21. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA …...21. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan

Documents
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT · sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. ... selanjutnya disingkat BKAD adalah pelaksana unsur penunjang

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT · sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. ... selanjutnya disingkat BKAD adalah pelaksana unsur penunjang

Documents
pramudyarum.files.wordpress.com  · Web viewRencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran ... hukum Indonesia sebagaimana

pramudyarum.files.wordpress.com  · Web viewRencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran ... hukum Indonesia sebagaimana

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT …€¦ · 1. Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT …€¦ · 1. Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN …Dewan Perwakilan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN …Dewan Perwakilan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/uu/uu2009_20.pdf · Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah alat negara di bidang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/uu/uu2009_20.pdf · Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah alat negara di bidang

Documents
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 3. Undang-Undang ... No... · penganggaran, penggerakkan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dan/atau pelaporan. (4) Riset operasional sebagaimana

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 3. Undang-Undang ... No... · penganggaran, penggerakkan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dan/atau pelaporan. (4) Riset operasional sebagaimana

Documents
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan · Dewan Perwakilan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPD, adatah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dirnaksud dalam Undang-Undang

BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan · Dewan Perwakilan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPD, adatah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dirnaksud dalam Undang-Undang

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 … 29 Tahun... · 2015-08-19 · Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 … 29 Tahun... · 2015-08-19 · Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat

Documents
Undang Undang No. 8 Tahun 1971 Tentang : Perusahaan ... · PDF file(1) Dengan nama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, disingkat PERTAMINA, selanjutnya dalam Undang-undang

Undang Undang No. 8 Tahun 1971 Tentang : Perusahaan ... · PDF file(1) Dengan nama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, disingkat PERTAMINA, selanjutnya dalam Undang-undang

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … · 3. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang ... 21. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … · 3. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang ... 21. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem

Documents
PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK … · peningkatan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun

PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK … · peningkatan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun

Documents
UNDANG-UNDANG NO. 2 - · PDF fileAnggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD, adalah peraturan dasar ... Pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum dilakukan dengan

UNDANG-UNDANG NO. 2 - · PDF fileAnggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD, adalah peraturan dasar ... Pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum dilakukan dengan

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT … 2 Tahun 2008.pdf · Anggaran Dasar Partai Politikselanjutnya disingkat AD, adalah , peraturan dasar Partai Politik. 3. Anggaran

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT … 2 Tahun 2008.pdf · Anggaran Dasar Partai Politikselanjutnya disingkat AD, adalah , peraturan dasar Partai Politik. 3. Anggaran

Documents
SALINAN TRANSFORMASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO … · Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang selanjutnya disingkat LKMS adalah lembaga keuangan mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

SALINAN TRANSFORMASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO … · Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang selanjutnya disingkat LKMS adalah lembaga keuangan mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - ppid.bawaslu.go.id · 28.Sistem kearsipan nasional yang selanjutnya disingkat SKN adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - ppid.bawaslu.go.id · 28.Sistem kearsipan nasional yang selanjutnya disingkat SKN adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PERUBAHAN ATAS …Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. 35. Surat berharga syariah negara, selanjutnya disingkat SBSN, atau

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PERUBAHAN ATAS …Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. 35. Surat berharga syariah negara, selanjutnya disingkat SBSN, atau

Documents
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … Cara... · berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984 dan perubahannya. 4. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … Cara... · berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984 dan perubahannya. 4. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat

Documents
PERATURAN BANK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG …€¦ · Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

PERATURAN BANK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG …€¦ · Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Documents
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DENGAN · PDF file20. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga yang diberi kewenangan berdasarkan Undang-Undang ini

TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DENGAN · PDF file20. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga yang diberi kewenangan berdasarkan Undang-Undang ini

Documents
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN ANPMK.08... · 2015-11-24 · Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat ... disingkat LPS ad al ah lembaga yang dibentuk Undang-Undang

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN ANPMK.08... · 2015-11-24 · Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat ... disingkat LPS ad al ah lembaga yang dibentuk Undang-Undang

Documents
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2017/bn1829-2017.pdf2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ... disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2017/bn1829-2017.pdf2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ... disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan

Documents