25
BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Paradigma pembangunan pada saat ini telah berubah menjadi pembangunan partisipatif dimana masyarakat diberikan peran yang lebih besar untuk ikut terlibat serta menjadi pelaku utama dalam pembangunan itu sendiri, baik dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, tidak hanya diam saja menuggu perintah dari pihak luar maupun pihak pemerintah. Dalam Participatory Rapid Apraisal ini masyarakat diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam penyusunan perencanaan pembangunan dalam upayanya menanggulangi kemiskinan ini berdasarkan potensi serta masalah riil yang ada dimasyarakat Kelurahan Sudajaya Hilir. Bermula dari kegiatan Participatory Rapid Apraisal ini masyarakat diajak untuk menahami kebutuhan riil dari masalah dan potensi yang sebenarnya, dimana melalui berbagai kegiatan seperti rembug kesiapan masyarakat, kemudian pelaksanan refleksi kemiskinan, pemetaan swadaya, dan penyusunan PJM Pronangkis yang akhirnya dengan dasar hasil dari pemetaan swadaya tersebut disusun sebuah perencanaan pembangunan dengan istilah ”PJM Pronangkis ”. Perencanan pembangunan ini merupakan susunan program untuk menganggulangi kemiskinan dalam jangka menengah yaitu antara 1-3 tahun. Sebagaimana kita ketahui siklus perencanaan partisipatif merupakan bagian dari daur program pembangunan yang diharapkan bisa mengakar dimasyarakat sehingga diharapkan kegiatan tersebut menjadi suatu kegiatan yang terus menerus berjalan. Dalam kegiatan Participatory Rapid Apraisal ini perlu dilakukan review PJM Pronangkis Kelurahan yang merupakan proses pembelajaran lanjutan dengan maksud adanya peningkatan kemampuan masyarakat untuk melakukan perbaikan- perbaikan terhadap PJM Pronangkis yang telah disusun. Didalam PJM tersebut akan dievaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya, apakah kegiatan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan hasil pemetaan swadaya, sehingga dengan evaluasi ini dapat diketahui seberapa besar manfaatnya bagi warga miskin khususnya dan 1

BAB I PENDAHULUAN - lpmsudhil.files.wordpress.com · perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, ... kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Sudajaya ... Jarak kesekolah lanjutan

  • Upload
    ngothu

  • View
    239

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

BAB I

PENDAHULUAN Latar Belakang

Paradigma pembangunan pada saat ini telah berubah menjadi pembangunan

partisipatif dimana masyarakat diberikan peran yang lebih besar untuk ikut terlibat

serta menjadi pelaku utama dalam pembangunan itu sendiri, baik dari mulai

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, tidak hanya diam saja menuggu

perintah dari pihak luar maupun pihak pemerintah. Dalam Participatory Rapid

Apraisal ini masyarakat diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam penyusunan

perencanaan pembangunan dalam upayanya menanggulangi kemiskinan ini

berdasarkan potensi serta masalah riil yang ada dimasyarakat Kelurahan Sudajaya

Hilir.

Bermula dari kegiatan Participatory Rapid Apraisal ini masyarakat diajak

untuk menahami kebutuhan riil dari masalah dan potensi yang sebenarnya, dimana

melalui berbagai kegiatan seperti rembug kesiapan masyarakat, kemudian

pelaksanan refleksi kemiskinan, pemetaan swadaya, dan penyusunan PJM

Pronangkis yang akhirnya dengan dasar hasil dari pemetaan swadaya tersebut

disusun sebuah perencanaan pembangunan dengan istilah ”PJM Pronangkis ”.

Perencanan pembangunan ini merupakan susunan program untuk menganggulangi

kemiskinan dalam jangka menengah yaitu antara 1-3 tahun.

Sebagaimana kita ketahui siklus perencanaan partisipatif merupakan bagian

dari daur program pembangunan yang diharapkan bisa mengakar dimasyarakat

sehingga diharapkan kegiatan tersebut menjadi suatu kegiatan yang terus menerus

berjalan. Dalam kegiatan Participatory Rapid Apraisal ini perlu dilakukan review

PJM Pronangkis Kelurahan yang merupakan proses pembelajaran lanjutan dengan

maksud adanya peningkatan kemampuan masyarakat untuk melakukan perbaikan-

perbaikan terhadap PJM Pronangkis yang telah disusun.

Didalam PJM tersebut akan dievaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun

sebelumnya, apakah kegiatan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat

dan sesuai dengan hasil pemetaan swadaya, sehingga dengan evaluasi ini dapat

diketahui seberapa besar manfaatnya bagi warga miskin khususnya dan

1

penanggulangan kemiskinan pada umumnya. Dengan review PJM ini juga

diharapkan bisa membantu masyarakat dalam menyusun perbaikan-perbaikan PJM

nya gar lebih terarah dan terfokus dengan target dan indikator yang lebih terukur

dan sejalan dengan target Tujuan pembangunan Milenium (MDG’s) serta Indeks

Pembangunan Manusia (HDI).

Diharapkan dengan review PJM tersebut, akses serta kesempatan masyarakat

untuk mewujudkan kemitraan dengan pihak pemerintah/instansi, lembaga swasta di

tingkat daerah maupun pusat dalam rangka penanggulangan kemiskinan menjadi

lebih terbuka.

Adapun tujuan kegiatan PJM Pronangkis Kelurahan Sudajaya Hilir adalah :

1. Pembelajaran serta peningkatan pemahaman bagi masyarakat dalam

merencanakan dan menyusun PJM Pronangkis.

2. Masyarakat mampu melakukan perbaikan-perbaikan dalam menyusun PJM

Pronangkis ini sehingga bisa memberikan manfaat yang maksimal.

3. Masyarakat mampu menyusun PJM Pronangkis ini dengan capaian indikator

yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Milenium (MDG’s) dan Indeks

Pembangunan Manusia (HDI)

4. Adanya kesadaran masyarakat Kelurahan Sudajaya Hilir untuk pembangunan

selanjutnya dengan mengutamakan kemandirian dan keswadayaan, sehingga

kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam PJM Pronangkis ini bisa menjadi

salah satu acuan bagi masyarakat maupun pihak-pihak lainnya dalam

kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Sudajaya Hilir.

Proses PJM Pronangkis Kelurahan Sudajaya Hilir ini dilakukan dengan

melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dengan langkah – langkahnya sebagai

berikut :

1. Bimbingan dari fasilitator kepada BKM, relawan, dan aparat Kelurahan untuk

pelaksanaan lokakarya PJM Pronangkis.

2. Kesepakatan BKM dengan aparat Kelurahan dan masyarakat mengenai

waktu dan tempat pertemuan warga untuk melaksanakan lokakarya review

PJM Pronangkis tingkat Kelurahan.

3. Pelaksanaan lokakarya PJM Pronangkis tingkat Kelurahan.

2

4. Pelaksanaan proses penggalian data dan informasi melalui kajian ulang

kegiatan Pemetaan Swadaya (PS), terutama pendataan masyarakat

berdasarkan jiwa

5. Rembug warga tingkat Kelurahan untuk perumusan draft PJM, .

6. Lokakarya tingkat Kelurahan yang membahas draf dokumen PJM serta

pengesahan dokumen PJM Pronangkis sebagai keputusan bersama.

7. Melaksanakan sosialisasi PJM Pronangkis kepada seluruh lapisan

masyarakat.

Prinsip-prinsip dasar dalam kegiatan PJM Pronangkis adalah sebagai berikut :

1. PJM Pronangkis merupakan proses kegiatan oleh masyarakat berbasis

pembelajaran nilai-nilai dan prinsip-prinsip P2KP, terutama berkaitan dengan

prinsip demokrasi, tranparansi dan akuntabilitas, partisipasi, desentralisasi,

serta nilai-nilai keiklashan, kejujuran, keadilan, kesetaraan dan kebersamaan

dalam keberagaman.

2. PJM Pronangkis disusun dari, oleh dan untuk masyarakat yang berawal dari

data atau informasi yang berhasil dihimpun dari PJM Pronangkis

sebelumnya.

3. Proses penyusunan PJM Pronangkis dilakukan secara partisipatif berdasarkan

pada nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, berorientasi kepada MDG’s dan HDI

tetapi tetap koridor pendekatan tridaya serta menggunakan pendekatan untuk

pencapaian tujuan, memahami dan menerima perbedaan pendapat, memiliki

kepedulian, menerima dan memahami kekurangan pihak lain, menghormati

keputusan orang lain.

1.1 Kondisi Umum Kelurahan

1.1.1 Sejarah Kelurahan

Kelurahan Sudajaya Hilir ini didirikan pada tahun 1844 yang dipimpin oleh

seorang Kepala Kelurahan. Adapun nama-nama Kepala Kelurahan yang

pernah menjabat diantaranya : Yasin (1844 – 1877); Arsa Manggala (1877 –

1909); D Tirta Manggala (1909 – 1930); M. Sumanireja (1930 – 1947);

Subdianata (1947 – 1950); Tumijan (1950 – 1961); T. Sukma (1961 – 1965);

3

U. Sumanireja (1965 – 1978); Sudarma (1978 – 1980); Sulman (1989 –

1995), Ukat (1995 – 1999); Atjep Suhandi (1999 – 2004); Adman Sugiono

(2004 sampai dengan sekarang).

1.1.2 Luas Kelurahan dan Geografis

Berdasarkan Letak Geografisnnya Kelurahan Sudajaya Hilir berada di

wilayah Kecamatan Baros Kota Sukabumi Propinsi Jawa Barat, dengan luas

wilayah 1.077,30 ha, dengan ketinggian dari permukaan laut sekitar 450 m

dengan suhu udara berkisar antara 29-32 c, dengan curah hujan rata-rata

perbulan 2000-3000 mm/tahun.

Keadaan umum wilayah Kelurahan Sudajaya Hilir berbatasan langsung

dengan beberapa Kelurahan lainnya baik dalam lingkup Kecamatan Baros

maupun Kecamatan lainnya, dengan batas-batas sebagai berikut :

• Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Cicantayan.

• Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kertaraharja

• Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kertaraharja

• Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sudajaya Hilir

Adapun jarak dan waktu tempuh dari Kelurahan

• ke Ibukota Kecamatan 5 km, dengan waktu tempuh 0,25 jam

• ke Ibukota Kota 45 km, dengan jarak tempuh 1 jam

• ke Ibukota Kotamadya 15 km, dengan jarak tempuh 0,5 jam

• ke Ibukota Propinsi 120 km, dengan jarak tempuh 3 jam.

Lahan yang ada di Kelurahan Sudajaya Hilir di diperuntukan :

1. Permukiman : 53 ha

2. Sawah seluas : 214,70 ha

3. Ladang : 797 ha

4. Perkebunan : - ha

5. Hutan : - ha

6. Bangunan :

Perkantoran : 0,5 ha

4

Sekolah : 3 ha

Pertokoan/perdagangan/pasar : 2 ha

7. Pabrik / Industri : 9,5 ha

Selanjutnya wilayah Kelurahan Sudajaya Hilir terdiri dari 8 RW dan 66 RT

serta 6 dusun.

1.1.3 Demografi

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

Jumlah penduduk Kelurahan Sudajaya Hilir menurut umur dapat dilihat

pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

No Umur Jumlah 1 0 – 1 tahun 123 orang 2 1 – 4 tahun 104 orang 3 5 – 10 tahun 346 orang 4 11 – 16 tahun 367 orang 5 17 – 20 tahun 786 orang 6 21 – 25 tahun 1588 orang 7 26 – 30 tahun 681 orang 8 31 – 35 tahun 845 orang 9 36 – 40 tahun 246 orang 10 41 – 45 tahun 138 orang 11 46 – 50 tahun 112 orang 12 51 – 60 tahun 132 orang 13 61 – 70 tahun 87 orang 11 Lebih dari 70 tahun 65 orang

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Sudajaya Hilir adalah

sampai dengan tingkat perguruan tinggi (Sarjana S1 – S3). Untuk dapat

mengetahui gambaran umum jumlah penduduk Kelurahan Sudajaya Hilir

berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

5

No Pendidikan Jumlah

1 TK 88 orang

2 Sekolah Dasar 5421 orang

3 SLTP 2131 orang

4 SLTA 1643 orang

5 Akademi/D1-D3 17 orang

6 Sarjana (S1 – S3 ) 12 orang

Jumlah 9312 orang

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Mayoritas penduduk Kelurahan Sudajaya Hilir memiliki mata

pencaharian sebagai pedagang dan petani atau buruh tani, sedangkan

sebagian lainnya adalah PNS dan karyawan swasta. Jumlah penduduk

Kelurahan Sudajaya Hilir berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada

tabel berikut di bawah ini:

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No Jenis Pekerjaan Jumlah

1 Petani 450 orang

2 Buruh tani 548 orang

3 Buruh/Swasta 216 orang

4 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 120 orang

5 Abdi Negara (Polri, TNI) 12 orang

6 Pedagang 268 orang

7 Pengrajin/Pengusaha/Wiraswasta 374 orang

8 Dokter 2 orang

9 Bidan 4 orang

10 Lain-lain................................ 583 orang

Jumlah 2577

6

d. Wilayah Administrasi

Kelurahan Sudajaya Hilir terbagi menjadi 8 (delapan) Ke-RW-an dan 6

(enam) kampung yaitu: Lio, Begeg Propelat, Balandongan, Pangkalan, Pasir

Pogor dan Cobodas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel data dan

gambar di bawah ini.

Tabel 1.4 Wilayah Administrasi

e. Sarana dan Prasarana

Dibawah ini adalah sarana dan prasarana yang digunakan oleh Warga :

Tabel 1.5 Sarana dan Prasarana

No. Sarana dan Prasarana Jumlah

1 Mesjid Jamie 7

2 Surau 50

3 SD/MI/MTS 2

4 Madrasah 12

5 Perguruan Tinggi 1

6 TPA 3

7 Pesantren 4

8 PAUD 2

9 Posyandu 9

10 Puskesmas Pembantu 1

f. Sarana Komunikasi

Sarana komunikasi yang dipergunakan oleh warga sekarang ini antara

lain : 10 Wartel yang tersebar di seluruh Kelurahan Sudajaya Hilir, telepon

rumah terpasang dan telepon seluler sebagai sarana komunikasi alternative

untuk kelancaran komunikasi, kentongan untuk memberitahukan informasi

kepada masyarakat.

g. Penggunaan Air

Dilihat dari sarana penggunaan air, warga lebih banyak menggunakan

air sumur untuk berbagai keperluan mereka dibandingkan air PAM. Hal

7

tersebut dilihat dari 591 sumur gali dirumah-rumah warga dan PAM yang

baru terpasang.

h. Perangkat/ Potensi Kelembagaan Kelurahan

Kelurahan Sudajaya Hilir mempunyai 2 lembaga formal yang

berfungsi sebagai mitra dengan kepala Kelurahan dan pengayom serta

penggerak masyarakat di segala bidang terutama dibidang pembangunan

fisik, ekonomi, dan sosial. Lembaga tersebut adalah sebagai berikut :

1. LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)

Proses pembentukan LPM

Calon anggota LPM di tentukan oleh perwakilan tokoh masyarakat dari tiap RW.

Sistem pembentukan

Hasil dari formatur ada 3 calon anggota LPM Kelurahan Sudajayahilir maka

diadakan voting untuk menentukan ketua, wakil ketua dan anggota. Dari hasil

voting tersebut adalah sebagai berikut :

Ketua : Ir Bagus Pekik

ketua Harian : Adi Munajat

Sekretaris Umum : Wawan Sofwan

Sekretaris 2 : Hendrik

Bendahara : Gigin Dewiyana, SPd

Seksi Agama : Ardayat, SAg

Seksi Ekonomi dan Pembangunan : Enih

Seksi Pendidikan : Ujang Dedi H SPdI

Seksi Humas : Wawan Ridwan

Seksi Infokom : Warsa Suwarsa

LPM adalah lembaga yang fungsinya sebagai pelaksana pembangunan disegala

bidang yang ada di Kelurahan Sudajaya Hilir sesuai program Kelurahan dengan

konsep pemberdayaan masyarakat kea rah pembangunan baik fisik, sosial dan

ekonomi.

8

2. PEMBERDAYAAN dan KESEJAHTERAAN KELUARGA

PKK beranggotakan para wanita yang ada di Kelurahan Sudajaya Hilir, lembaga

ini mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

VISI : Mewujudkan kaum perempuan di Kelurahan Sudajaya Hilir yang

benar-benar mampu mengatasi persoalan keluarganya secara mandiri menuju

kesejahteraan keluarga

MISI :

a. Memberdayakan kaum wanita dalam peningkatan kemampuan dan

keterampilan

b. membudayakan kebersamaan antar wanita dan ibu rumah tangga menuju

kesejahteraan keluarga.

1.2 Permasalahan

Secara umum tinjauan masalah dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan,

lingkungan dan permasalahan lainnya yang berkaitan dengan IPM-MDG’s.

Kriteria pemilihan dan penentuan masalah yang dapat diproses lebih lanjut

antara lain:

1. Merupakan kebutuhan mendasar/simpul masalah

2. Masalah/kebutuhan yang dipandang menKelurahank

3. Dirasakan oleh sebagian warga masyarakat, terutama masyarakat miskin

4. Masalah sering muncul

5. Tersedianya potensi dan sumber daya

Ada beberapa permasalahan yang teridentifikasi berdasarkan hasil pemetaan

swadaya yang dilakukan oleh Relawan dan masyarakat bersama-sama, yang

dikelompokan atas 4 (empat) aspek tinjauan masalah adalah sebagai berikut:

1. Kesehatan

Tingkat pendapatan yang kecil

Kekurangan pasokan air bersih terutama pada saat musim kemarau tiba

Terdapat sebagian warga yang tidak mempunyai jamban

Kurangnya kesadaran warga masyarakat akan pentingnya kesehatan

2. Pendidikan

Pendapatan perkapita kecil

Jarak kesekolah lanjutan jauh dan biaya sekolah tinggi

9

Masih banyak anak usia sekolah yang tidak bisa melanjutkan ke tingkat

pendidikan yang lebih tinggi atau hanya sampai dengan tingkat SLTP

Masih banyak anak usia sekolah yang mengalami putus sekolah

dikarenakan faktor ekonomi

3. Sarana dan prasarana lingkungan

Sarana jalan lingkungan yang menghubungkan ke tiap kedusunan

mengalami rusak berat dan sebagian masih jalan tanah

Masyarakat kurang peduli lingkungan, Kurang memadainya tempat

pembuangan sampah dan saluran pembuangan limbah keluarga

Jamban umum (MCK) yang telah ada belum dapat dimanfaatkan secara

optimal dikarenakan pasokan sumber air yang terbatas/ sering mengalami

kekeringan

4. Sosial

Masih banyak ditemui warga masyarakat yang memiliki rumah tidak

layak huni yang biasanya dihuni oleh warga jompo

Masih banyak warga masyarakat usia produktif yang menganggur.

5. Ekonomi

Adanya warga miskin yang masih menganggur dikarenakan kurangnya

keahlian dan keterampilan

Lapangan kerja yang sempit

Terdapat kelompok usaha kecil masyarakat yang mengalami keterbatasan

modal dan keterbatasan akses pemasaran produk yang dihasilkan

Rendahnya tingkat pendapatan terutama bagi warga masyarakat yang

bekerja sebagai petani atau buruh serabutan

6. Perempuan

Keterbatasan waktu bagi kaum perempuan untuk turut serta dalam

kegiatan di masyaraka dikarenakan kesibukan tugas rumah tangga.

1.1 Visi dan Misi Pronangkis dan Tujuan Perencanaan

Visi dan Misi PJM Pronangkis masayarakat Kelurahan Sudajaya Hilir adalah:

Visi

10

Meningkatkan pendidikan dan kesehatan warga Sudajaya Hilir 60 %.

Misi

1. Mengurangi anak putus sekolah

2. Meningkatkan pelayanan sarana pendidikan

3. Revitalisasi posyandu

4. Meningkatkan pelayanan kesehatan

TUJUAN

1. Menumbuhkan kembali nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakat sebagai

pondasi yang melandasi kegiatan penanggulangan kemiskinan.

2. Memperbaiki prasarana dan sarana dasar masyarakat, terutama untuk

kebutuhan masyarakat miskin termasuk perbaikan perumahannya.

3. Mengenalkan dan membangun upaya-upaya peningkatan pendapatan secara

mandiri dan berkelanjutan untuk masyarakat miskin.

4. Terciptanya organisasi masyarakat warga yang memiliki kepemimpinan

kolektif/ bersama yang mampu membantu masyarakat miskin dalam proses

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingannya.

5. Memperkuat kebersamaan diantara semua lapisan masyarakat, pemerintah

dan kelompok lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.

1.2 Perkembangan Kegiatan PRA

Salah Kegiatan PRA dan P2kp adalah pembentukan lembaga masyarakat yang

benar-benar mampu berperan sebagai wadah perjuangan warga, khususnya warga

miskin untuk ikut terlibat dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhannya serta ikut

berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan yang dilakukan

dalam Participatory Rapid Apraisal di dalam proses tersebut adalah dengan

memulihkan dan memperkuat kembali lembaga masyarakat, dimana keberadaan

lembaga yang kokoh ini dapat tercapai apabila lembaga tersebut benar-benar

mengakar, dipercaya oleh masyarakat sehingga mampu mengorgansir dan menjadi

wadah masyarakat untuk menggalang potensi yang ada untuk mengatasi persoalan

kemiskinan dan pembangunan di wilayah tersebut, dan dalam Participatory Rapid

Apraisal lembaga tersebut adalah Koperasi Pemberdayaan Masyarakat

Pembentukan Koperasi Pemberdayaan Masyarakat dalam PRA LPM ini tidak

serta merta membentuk lembaga baru, tetapi bisa dengan memampukan lembaga

11

yang ada dengan dasar pertimbangan yang matang, tidak dilakukan dengan

pendekatan instans (serba cepat dan sementara) dan formalitas semata, namun harus

benar-benar dilakukan dengan pendekatan dinamika proses dimasyarakat, untuk

membangun kesadaran kritis dan kebutuhan masyarakat setempat sehingga Koperasi

Pemberdayaan Masyarakat terbentuk dapat dipercaya dan mengakar dimasyarakat.

Langkah-langkah dalam pembentukan Koperasi Pemberdayaan Masyarakat ini

adalah :

1. Rembug masyarakat untuk memampukan lembaga yang ada atau membentuk

lembaga baru sebagai Koperasi Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan ini dilakukan dengan proses :

Diskusi kelompok Terpadu di tingkat masyarakat tentang substansi

BKM sebagai wadah masyarakat,

Rembug warga tingkat kelurahan/Kelurahan untuk memutuskan

memampukan lembaga yang ada atau membentuk lembaga baru sebagai

BKM.

Untuk membahas hasil-hasil diskusi kelompok terpadu di tingkat masyarakat

kemudian diputuskan bersama. Pada proses ini diputuskan untuk menyusun

panitia pembentukan Koperasi Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari

relawan-relawan masyarakat juga disusun rencana jadwal dan teknis

pelaksanaan pembentukan Koperasi Pemberdayaan Masyarakat.

2. Proses Pembentukan Koperasi Pemberdayaan Masyarakat.

Merupakan serangkaian kegiatan melalui tahapan :

Menyusun Draft Anggaran Dasar dan tata tertib Pemilihan.

Penyusunan draft AD Koperasi Pemberdayaan Masyarakat dan tata tertib

dikoordinir oleh Panitia pembentukan Koperasi Pemberdayaan

Masyarakat dengan melibatkan relawan-relawan masyarakat bersama

perangkat Kelurahan.

Serangkaian Diskusi Kelompok terpadu kepemimpinan moral dan

pemilihan utusan warga.

3. Rembug warga di tingkat Kelurahan untuk pembentukan Koperasi

Pemberdayaan Masyarakat dan pemilihan anggota Koperasi Pemberdayaan

Masyarakat.

12

Sebagai proses membangun kesepakatan warga mengenai pembentukan

lembaga pimpinan kolektif (Koperasi Pemberdayaan Masyarakat) berbasis

nilai universal sebagai lembaga kepercayaan milik masyarakat.

4. Akuntabilitas dan Legitimasi Pembentukan Koperasi Pemberdayaan

Masyarakat serta Pemilihan Anggota.

Hasil rembug warga Kelurahan tentang pembentukan Koperasi

Pemberdayaan Masyarakat berupa AD Koperasi Pemberdayaan Masyarakat

dan daftar anggota Koperasi Pemberdayaan Masyarakat terpilih harus

disebarluaskan ke masyarakat, dimulai 3 hari setelah proses pemilihan

disosialisasikan selama 2 minggu sebagai masa sanggah.

5. Legalisasi Koperasi Pemberdayaan Masyarakat. Hal terpenting dari

terbentuknya Koperasi Pemberdayaan Masyarakat adalah legitimasi

masyarakat yang tercermin dalam wujud pengakaran dan kepemilikan

masyarakat terhadap BKM di wilayahnya, dengan cara pencatatab melalui

notaris sehngga diperoleh Akta Pendirian Koperasi Pemberdayaan

Masyarakat oleh Notaris.

Koperasi Pemberdayaan Masyarakat merupakan lembaga masyarakat yang

dibentuk berdasarkan nilai–nilai universal dan berfungsi sebagai board of trustee.

Dalam mengemban amanah masyarakat dan melaksanakan peran fungsinya,

Koperasi Pemberdayaan Masyarakat mengacu pada mekanisme yang berlaku di PRA

LPM dan aturan main yang telah disepakati oleh masyarakat yang tertuang dalam

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Untuk menjalankan peran

serta fungsinya, secara operasional BKM telah dibantu secara langsung oleh

sekretariat dan UP- UPnya yaitu:

1. Unit Pengelola Keuangan, mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam

mengelola keuangan BKM dan mengelola kegiatan ekonomi bergulir

2. Unit Pengelola Sosial, mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam

mengelola kegiatan di bidang sosial

3. Unit Pengelola Lingkungan, mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam

mengelola kegiatan lingkungan/ fisik yaitu pembangunan sarana dan

prasarana lingkungan di masyarakat.

13

Pelaksanaan pembangunan dalam program PRA LPM di Kelurahan Sudajaya

Hilir Kecamatan Baros pertama kali dilaksanakan pada tahun 2006 yang terangkum

dalam PJM Pronangkis dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

Realisasi pembangunan pada tahun 2006 dilaksanakan dalam tiga tahap di

ketiga aspek pembangunan tridaya (ekonomi, sosial, lingkungan) adalah sebagai

berikut:

1. Kegiatan Ekonomi Bergulir

2. Kegiatan Sosial

1.3 Transparansi dan Akuntabilitas

Proses Transparansi yang dilakukan oleh Koperasi Pemberdayaan

Masyarakat Menuju Sejahtera selama ini adalah memberikan pelaporan

bulanan kepada berbagai pihak seperti kepada pihak kecamatan, masyarakat

dan Kepala Kelurahan. Bentuk transparansi yang dilakukan kepada

masyarakat dengan melaporkan laporan bulanan yang ditempel di lima papan

informasi yang diletakkan di tempat straegis. Adapun tempat papan informasi

PRA LPM di lima tempat strategis tersebut diletakan di :

Tabel 1.6 Papan informasi

No Dusun RT/RW

1

2

3

4

5

BAB II ANALISIS PERMASALAHAN DAN RUMUSAN STRATEGI

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN SASARAN KEGIATAN

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai

faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, akses

terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Mengacu

14

pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan definisi kemiskinan adalah

kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak

terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan

yang layak/bermartabat. Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang

mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan

anggota masyarakat lainnya. Berangkat dari akar penyebab persoalan kemiskinan

yang muncul di masyarakat, maka perlu dirumuskan mengenai upaya

penanggulangan kemiskinan secara cermat dan tepat sasaran berdasarkan tinjauan

beberapa aspek demografi, seperti: kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi,

sarana/prasarana lingkungan, dll. 2.1 Demografi

1. Kesehatan

Permasalahan kesehatan yang ada melihat kondisi lingkungan dan kebiasaan

warga setempat dalam melangsungkan kehidupannya sehari-hari, seperti : kondisi

rumah tinggal warga, pembuangan sampah/limbah warga, penggunaan air untuk

mandi-cuci-kakus, penyakit menular, asupan gizi makanan terutama bagi balita dan

ibu hamil sampai dengan tempat persalinan ibu hamil yang dinilai beresiko dan perlu

perhatian yang serius. Berikut di bawah ini disajikan dalam tabel mengenai

gambaran umum permasalahan kesehatan di lingkungan warga Kelurahan Sudajaya

Hilir adalah:

Tabel 2.1 Indikator Masalah Kesehatan

No Indikator Masalah Jumlah warga miskin yang bermasalah

Prosentase dari jumlah penduduk

1 Rumah tidak layak huni 34 1,19 % 2 Kepala keluarga yang tidak

mempunyai jamban 351 12,37 %

2. Pendidikan

Masalah yang terjadi dalam bidang pendidikan di Kelurahan Sudajaya Hilir

adalah seputar masalah tingkat pendidikan dan kemampuan baca latin. Rendahnnya

tingkat pendidikan di Kelurahan Sudajaya Hilir disebabkan karena : Pendapatan

perkapita kecil, Jarak kesekolah lanjutan jauh dan biaya sekolah tinggi. Masih

banyak anak usia sekolah yang tidak bisa melanjutkan ke tingkat pendidikan yang

15

lebih tinggi atau hanya sampai dengan tingkat SLTP, Masih banyak anak usia

sekolah yang mengalami putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi. Tingkat

pendidikan warga miskin adalah sebagian besar lulusan Sekolah dasar, sebagian

lulusan SLTP dan sebagian kecil lulusan SLTA dari seluruh jumlah warga miskin

adalah 2838 orang. Dari hasil pendataan maka dapat disajikan tingkat pendidikan

warga miskin Kelurahan Sudajaya Hilir adalah sbb:

Tabel 2.2 Indikator Masalah Pendidikan

No Indikator Masalah Jumlah warga miskin yang bermasalah

Prosentase dari penduduk miskin

1 Tidak sekolah 62 2,18 % 2 Sekolah Dasar 111 3,91 % 3 SLTP 2131 75,08 % 4 SLTA 1643 57,89 % 5 Akademi/D1-D3 17 0,59 % 6 Sarjana (S1 – S3 ) 12 0,42 %

3. Ekonomi

Masalah ekonomi yang terjadi di Sudajaya Hilir ditinjau dari masalah seputar

pendapatan yang meliputi pekerjaan, pendapatan dan pengelueran, kepemilikan

pakaian, tabungan, pinjaman dan bantuan yang telah diterima. Permasalahan

ekonomi terjadi karena rendahnya tingkat pendapatan, pengangguran tinggi karena

kurang keterampilan dan pendidikan. Masalah ekonomi yang ada di Sudajaya Hilir

dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3 Indikator Masalah Pendapatan

No Indikator Masalah Jumlah warga miskin yang bermasalah

Prosentase dari penduduk miskin

1 Bekerja 688 24,24 % 2 Jenis pekerjaan (Serabutan) 481 16,94 % 3 Pendapatan 601 21,17 % 4 Kepemilikan tabungan 45 1,58 % 5 Kepemilikan pakaian 695 24,48 %

4. Sarana Prasarana Lingkungan

16

Permasalahan lingkungan dapat ditin dari kondisi rumah, kepemilikan

rumah, penggunaan air minum, buang air besar, pembuangan sampah. Selain dari

indikator diatas masalah yang terjadi di lingkungan adalah

• Sarana jalan lingkungan yang menghubungkan ke tiap kedusunan mengalami

rusak berat dan sebagian masih jalan tanah

• Masyarakat kurang peduli lingkungan,

• Kurang memadainya tempat pembuangan sampah dan saluran pembuangan

limbah keluarga

• Jamban umum (MCK) yang telah ada belum dapat dimanfaatkan secara

optimal dikarenakan pasokan sumber air yang terbatas/ sering mengalami

kekeringan

untuk melihat kondisi lingkungan warga miskin dapat disajikan dalam tabel

dibawah ini :

Tabel 2.4 Indikator Masalah Lingkungan

No Indikator Masalah Jumlah warga miskin yang bermasalah

Prosentase dari penduduk miskin

1 Kondisi Rumah 34 1,19 % 2 Kepemilikan rumah 550 19,37 % 3 Penggunaan air minum 600 21,14 % 4 Buang air besar 340 11,98 % 5 Pembuangan sampah 10 0,35 %

5. Partisipasi perempuan

Partisipasi perempuan dalam pembangunan sangat dibutuhkan terutama

dalam upaya penanggulangan kemiskinan, karena perempuan merupakan kelompok

yang strategis dalam penanggulangan kemiskinan. Hal ini disebabkan perempuan

merupakan pendidik utama anak sebagai generasi penerus, perempuan juga sebagai

pengelola ekonomi rumah tangga. Tingkat pendidikan dan keaktifan perempuan

manjadi faktor penunjang kesejahteraan keluarga. Kemampuan dan pemikiran

perempuan sangat diperlukan selain untuk keluarga juga untuk lingkungannya.

Keterlibatan perempuan dalam kegiatan dilingkungan merapakan partisifasi aktif

perempuan dalam pembangunan, hasil dari pembangunan tersebut untuk pemenuhan

17

kebutuhan perempuan dalam peningkatan kesejahteraan keluarganya. Peran serta

perempuan dalam kegiatan di lingkungan dapat dilihat dari aktifitas di kegiatan PKK,

Posyandu, kerohanian dan kegiatan di tingkat Desa, Aktifitas perempuan dapat

dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5 Indikator Masalah Partisipasi Perempuan

No Indikator Masalah Jumlah perempuan yang aktif

Prosentase dari jml perempuan miskin

1 PKK 26 0,91 % 2 Posyandu 340 11,98 % 3 Kerohanian 830 29,24 % 4 Kegiatan tingkat Desa 5 0,17 %

Rendahnya partisipasi perempuan pada kegiatan ditingkat desa dan PKK

disebabkan oleh kesibukan perempuan didalam rumah tangga, jauhnya tempat

kegiatan dari tempat tinggal dan sebagian kecil dilaranag suami.

2.2 Analisis Permasalahan kebutuhan dan potensi sumberdaya

Permasalahan kemiskinan yang ada di Kelurahan Sudajaya Hilir telah

diuraikan pada Bab sebelumnya dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan, fisik

lingkugan dan ekonomi, semua permasalahan yang ada bila dilakukan pengkajian

maka dapat dilihat juga potensi yang menjadi sumberdaya dalam penyelesaian

permasalahan tersebut. Sumberdaya tersebut bisa dari luar masyarakat yang bisa di

akses ataupun dari masyarakat sendiri yang merupakan potensi dan belum tergali

selama ini.

2.3 Perumusan prioritas masalah

Dari semua permasalahan ada beberapa permasalahan yang menurut

masyarakat sangat dibutuhkan dan membutuhkan penyelesaian dengan segera maka

bersama masyarakat dibuat penyepakatan skala prioritas pada semua masalah

berdasarkan beberapa kriteria.

Kriteria pemilihan dan penentuan masalah yang ada berdasarkan :

6. Merupakan kebutuhan mendasar/simpul masalah

18

7. Masalah/kebutuhan yang dipandang mendesak

8. Dirasakan oleh sebagian warga masyarakat, terutama masyarakat miskin

9. Masalah sering muncul

10. Tersedianya potensi dan sumber daya

2.4 Rumusan strategi dan sasaran kegiatan

Dari berbagai permasalahan yang ada di Kelurahan Sudajaya Hilir dapat

ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa permasalahan yang dominan terjadi di

masyarakat dan membutuhkan penyelesaian dengan strategi yang tepat. Dalam PJM

ini mencoba menampilkan permasalahan yang ada diharapkan target yang ingin

dicapai bisa terwujud dengan strategi dan kegiatan yang di programkan bisa

menjawab persoalan yang ada.

Strategi Jangka Menengah

1. Tahun-I : “Membangun Kepercayaan dan kemampuan diri”

2. Tahun-II : “Membangun Kerjasama ”

3. Tahun-III : “Bersama Membangun Kemandirian”

1. TAHUN – I ( “ Membangun Kepercayaan dan Kemampuan Diri ”)

TARGET :

Masyarakat sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelaku utama

upaya penanggulangan kemiskinan di desanya

Masyarakat memiliki kemampuan/kapasitas diri untuk mengelola

program-program sederhana yang berkaitan langsung dengan upaya

peningkatan kesejahteraan warga miskin, dengan berlandaskan pada

nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan.

Perbaikan beberapa prasarana/ sarana dasar dan permukiman warga

miskin yang dianggap mendesak namun sifatnya masih sederhana,

dapat ditangani sendiri, disesuaikan dengan tingkat pembelajaran awal

dari masyarakat.

Perguliran dana sendiri (swadaya dan BLM) untuk meningkatkan

kapasitas pengelolaan usaha ekonomi produktif dari KSM-KSM

setempat.

19

KRITERIA KEGIATAN :

Perbaikan prasarana/sarana sederhana (swadaya, waktu singkat).

Merupakan proses belajar (pengelolaan dan partisipasi).

Bukan perguliran dana.

Mendesak dengan nilai kemanfaatan tinggi.

2. TAHUN – II ( “ Membangun Kebersamaan ”)

TARGET :

Masyarakat memiliki kemampuan untuk secara terus-menerus

mengembangkan kemampuan/kapasitas diri yang telah dimilikinya,

untuk mengelola program-program yang berkaitan dengan upaya

peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, dengan tetap

berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan.

Masyarakat mampu bekerjasama dengan pelaku pembangunan

lainnya dan mulai mengakses sumber daya dan dana lainnya.

Perbaikan beberapa prasarana/sarana dasar dan permukiman warga

miskin yang dianggap mendesak dan mulai dari yang bersifat

sederhana hingga membutuhkan sumber daya pihak luar dan jangka

panjang, disesuaikan dengan tingkat pembelajaran dan kemampuan

dari masyarakat.

Perguliran dana sendiri maupun yang bersumber dari kerjasama dgn

pihak lain untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha ekonomi

produktif dari KSM-KSM setempat.

KRITERIA KEGIATAN :

Perbaikan prasarana/sarana

Bermuatan belajar tinggi (pengelolaan dan partisipasi)

Perguliran dana bagi KSM-KSM yang sudah memiliki usaha

Mendesak dengan nilai kemanfaatan tinggi

3. TAHUN – III ( “Bersama Membangun Kemandirian” )

TARGET :

20

Masyarakat mampu mengembangkan secara terus-menerus kapasitas

diri dan sinergi dengan pihak lain berkaitan dengan upaya

penanggulangan kemiskinan.

Masyarakat mulai mengembangkan kemampuannya untuk membela

kepentingan warga desa dalam tata kehidupan sehari-hari.

KRITERIA KEGIATAN :

Perbaikan sarana secara swadaya.

Muatan belajar bagi masyarakat (pengelolaan dan partisipasi).

Perguliran dana bagi para pengusaha baru yang bergabung pada

KSM-KSM lama

Perguliran dana secara sangat selektif bagi KSM-KSM baru.

Mendesak dengan nilai kemanfaatan tinggi.

BAB III

RUMUSAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DAN SASARAN KEGIATAN

3.1. Program Jangka Menengah (3 tahun)

1. Tahun – I : “Membangun Kepercayaan dan Kemampuan Diri”

2. Tahun – II : “Membangun Kerjasama”

3. Tahun – III : “Bersama Membangun Kemandirian”

1. TAHUN – I ( “Membangun Kepercayaan dan Kemampuan Diri” )

TARGET :

1) Masyarakat sadar akan tanggungjawabnya sebagai pelaku utama upaya

penanggulangan kemiskinan di desanya.

2) Masyarakat memiliki kemampuan/kapasitas diri untuk mengelola

program-program sederhana yang berkaitan langsung dengan upaya

peningkatan kesejahteraan warga miskin, dengan berlandaskan pada

nilai-nilai kemanusian kemasyarakatan.

21

3) Perbaikan beberapa prasarana/sarana dasar dan pemukiman warga

miskin yang dianggap mendesak namun sifatnya masih sederhana,

dapat ditangani sendiri, disesuaikan dengan tingkat pembelajaran awal

dari masyarakat.

4) Perguliran dana sendiri (swadaya dan KOPENMAS) untuk

meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha ekonomi produktif dari

anggota..

KRITERIA KEGIATAN :

- Perbaikan prasarana/sarana sederhana (swadaya, waktu singkat).

- Merupakan proses belajar (pengelolaan dan partisipasi).

- Bukan perguliran dana.

- Mendesak dengan nilai kemanfaatan tinggi.

2. TAHUN – II ( “Membangun Kebersamaan” )

TARGET :

1) Masyarakat memiliki kemampuan untuk secara terus-menerus

mengembangkan kemampuan/kapasitas diri yang telah dimilikinya,

untuk mengelola program-program yang berkaitan dengan upaya

peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, dengan tetap

berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan.

2) Masyarakat mampu bekerjasama dengan pelaku pembangunan lainnya

dan mulai mengakses sumber daya dan dana lainnya.

3) Perbaikan beberapa prasarana/sarana dasar dan pemukiman warga

miskin yang dianggap mendesak dan mulai dari yang bersifat sederhana

hingga membutuhkan sumber daya pihak luar dan jangka panjang,

disesuaikan dengan tingkat pembelajaran dan kemampuan dari

masyarakat.

4) Perguliran dana sendiri maupun yang bersumber dari kerjasama dengan

pihak lain untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha ekonomi

produktif dari anggota..

KRITERIA KEGIATAN :

- Perbaikan prasarana/sarana

22

- Bermuatan belajar tinggi (pengelolaan dan partisipasi)

- Perguliran dana bagi anggota yang sudah memiliki usaha

- Mendesak dengan nilai kemanfaatan tinggi.

3. TAHUN – III ( “Bersama Membangun Kemandirian” )

TARGET :

1) Masyarakat mampu mengembangkan secara terus-menerus kapasitas

diri dan sinergi dengan pihak lain berkaitan dengan upaya

penanggulangan kemiskinan.

2) Masyarakat mulai mengembangkan kemampuannya untuk membela

kepentingan warga desa dalam tata kehidupan sehari-hari.

KRITERIA KEGIATAN :

- Perbaikan sarana secara swadaya.

- Muatan belajar bagi masyarakat (pengelolaan dan partisipasi).

- Perguliran dana bagi para pengusaha baru yang bergabung pada KSM-

KSM lama.

- Perguliran dana secara sangat selektif bagi KSM-KSM baru.

- Mendesak dengan nilai kemanfaatan tinggi.

23

BAB IV

PENUTUP

Dari uraian dalam proses penyusunan PJM Pronangkis di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM

Pronangkis) adalah merupakan susunan program jangka menengah program

penanggulangan kemiskinan dan merupakan rencana induk Desa Sudajaya Hilir

yang menjadi acuan bagi masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan dan

mengevaluasi kegiatan mereka dalam kegiatan tahunan.

2. Tujuan Penyusunan PJM Pronangkis adalah :

a. Menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan kemasyarakatan

dikalangan masyarakat.

b. Menjalin kerjasama dengan semua pihak mengenai segala upaya

penanggulangan kemiskinan yang merupakan tanggung jawab bersama.

c. Meningkatkan kepedulian antar sesama.

d. Perbaikan dan pembangunan jalan lingkungan .

e. Perbaikan saluran/gorong-gorong.

f. Peningkatan Sumber Daya Manusia.

g. Peningkatan pelayanan sosial bagi warga miskin Pra KS, anak yatim usia

putus sekolah.

h. Penyediaan beasiswa anak berprestasi bagi keluarga miskin.

3. Dalam rangka menyusun kebutuhan riil masyarakat, kemudian menjadi usulan

dalam PJM ini dilakukan melalui proses pemetaan swadaya oleh masyarakat,

analisa masalah dan potensi serta perumusan kegiatan dan langkah-langkah

pengawasan yang dilakukan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat

dengan wujud kegiatan seluruh proses penyusunan PJM dilakukan dengan

melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

24

25