Upload
lynhi
View
219
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Gambaran Umum SKPD
Peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan
bertanggung jawab, telah diterbitkan Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Penyusunan penetapan kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri
Penertiban Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan KInerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai
Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung selaku
unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja.
Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas
Tenaga Kerja Kota Bandung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang
berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.
Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran
pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah,
melainkan kondisitasnya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup
pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan
yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan
harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan
pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,
bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang
penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,
maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan
2
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas
tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas
proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah
setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus
dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi
yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal
terpenting yang diperluakan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran
kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis
terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja dipergunakan sebagai :
1. Sarana/instrumen penting untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan
tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat;
2. Cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintah
dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dan fungsi-fungsi manajemen
kinerja secara taat asas (konsisten);
3. Cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi
pemerintah/unit kerja berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis
dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan;
4. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari
setiap pimpinan instansi/unit kerja dalam menjalankan misi, tugas/jabatan,
sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja,
struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap
instansi/unit kerja; dan
5. Cara dan sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi,
kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan
prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi
dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.
Penyusunan LKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014 dimaksudkan
sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari
pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan
3
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
sasaran dengan target yang telah ditetapkan, berdasarkan pengukuran kinerja tingkat
keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007, dirubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009, terakhir dirubah kembali dengan Peraturan
Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas
Daerah Kota Bandung, struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sebagai
berikut :
4
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDUNG
KEPALA DINAS
Drs. H. HERRY MOCH. DJAUHARI, MM NIP. 19600411 198603 1 004
SEKRETARIS
H.AZIS RACHMAN, SH NIP. 19580118 198603 1
008
BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
Drs. AMINUDIN., M.Si.
NIP. 19610625 198603 1 005
SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Hj. RINA INDRISARI NUGRAHA, SIP 19720819 199803 2 007
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
PROGRAM
TINI KADARUSTINI.S.Sos, M.A.P NIP. 19630212 198303 2 019
SEKSI PENGAWASAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
Drs. Hermawan -
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL I. MEDIATOR:
1. Drs. L.Muji Sancoyo. 2. Dra. Siti Hadidjadjah. II. PENGANTAR
KERJA 1. Marsudi Sampoerno.SE 2. Asikin 3. Sugeng Supriyadi
III. PENGAWASAN 4. M.Suryahadi.SH 5. Mochamasd Subki. 6. Harun AlRasyid
7. Aan Setiana 8. Sri Astrid 9. Dandhi Sundhani 10. Rico Prastawa Adi
11. Prihastuti 12. Hasani. 13. Elia Niati 14. Agung Mulyadi 15. Hadi hanibal
16. Heru Sarwono 17. Muslim
SEKSI PENGAWASAN NORMA KERJA
AGUS SUPARMAN, S.Sos., M.Si. NIP. 19670929 199303 2 004
BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMSOSTEK
MARSANA.SH.M.Hum NIP. 19660916 199303 1 003
SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN H.I. dan
JAMSOSTEK DEDE SUKADIS, SH
NIP. 19580708 199203 1 003
SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL
R.INDARTRIANNI, SH NIP. 19630824 198903 2 006
BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS KERJA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
a) MEDIATOR: a) Drs. L.Muji Sancoyo. b) Dra. Siti Hadidjadjah.
b) PENGANTAR KERJA 1. Marsudi Sampoerno.SE 2. Asikin
3. Sugeng Supriyadi c) PENGAWASAN M.BIDANG PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN
Drs. AMINUDIN., M.Si. NIP. 19610625 198603 1 005
o PrastaSEKSI PENGAWASAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN
KERJA
Drs. Hermawan
- 4. u Sarwono 5. Muslim
HELLIN SSEKSI PENGAWASAN
NORMA KERJA
AGUS SUPARMAN, S.Sos., M.Si. NIP. 19670929 199303 2 004
BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
R.PONNY SURYANI, SH
19580622 198503 2 004
SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KERJA
HENDRY HENDARMAN, SE
NIP. 19610907 199403 1 002
SEKSI PEMBINAAN LLK & PELATIHAN KERJA
Ir. ASEP SARIFUDIN
NIP. 19640909 199103 1 010
SEKSI STANDARISASI KOMPETENSI KERJA
MAMAN BASTAMAN, BA NIP. 19591102 198703 1 004
SEKSI PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI
DRS AGUS MUSLIH.BA NIP. 19580205 198603 1 011
.DEDI KUSNADI NIP. 195803311986031004
KEPALA UPTD HYPERKES
DRA. SALAMATUL AFIYAH.M.Si NIP. 19610501 198903 2 002
KABAG TU UPTD HYPERKES Sudariyati.SH.M.Si
DDra. Iyut
KEPALA UPTD BLK
Ir. RUSTAMAN
NIP. 19591215 198503 1 016
KABAG TU UPTD BLK DIAH MUTIARAWATI.S.ST
NIP. 19670811 199102 2 001
10
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Sesuai struktur organisasi tersebut di atas, berdasarkan Peraturan Walikota
Bandung Nomor 475 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan
Organisasi pada Dinas Daerah Kota Bandung, Tugas pokok dan fungsi Dinas
Tenaga Kerja Kota Bandung sebagai berikut :
1.2.1. Tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
1.2.2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Tenaga
Kerja mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis lingkup pelatihan dan produktivitas kerja,
penempatan kerja dan transmigrasi, pembinaan hubungan industrial
dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta pengawasan
ketenagakerjaan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja dan transmigrasi,
pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan,
serta pengawasan ketenagakerjaan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelatihan dan produktivitas
kerja, penempatan kerja dan transmigrasi, pembinaan hubungan
industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta pengawasan
ketenagakerjaan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas
dan fungsinya;
e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan
Dinas.
1.3. Isu Strategis
Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas
penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, Peraturan Daerah
Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018 menetapkan 9
(sembilan) isu strategis Kota Bandung, sebagai berikut :
1. Lingkungan Hidup;
2. Infrastruktur;
11
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
3. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
4. Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Keluarga;
5. Penanggulangan Kemiskinan, Permasalahan Sosial dan Pengangguran;
6. Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Kesehatan;
8. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; dan
9. Iklim Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Isu strategis yang terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja adalah isu
strategis ke-5 (kelima) yaitu Penanggulangan Kemiskinan, Permasalahan Sosial
dan Pengangguran. Walaupun capaian kinerja sasaran meningkatnya kesempatan
kerja pada tahun ini melebihi target, namun tidak dapat disangkal bahwa jumlah
penganggur jumlahnya masih banyak. Tahun 2014 tingkat pengangguran di Kota
Bandung mencapai 8,05%. Nilai ini jauh lebih besar bila dibandingkan dengan
tingkat pengangguran terbuka (TPT) Nasional Agustus 2014, menurut Kepala BPS
Suryamin adalah sebesar 5,94%. Jika dibandingkan dengan Agustus 2013, tingkat
pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 6,17% menjadi 5,94%. (BPS
Pusat), sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bandung Tahun 2013
sebesar 10,98%.
Permasalahan utama (strategic issued) di bidang ketenagakerjaan adalah masih
tingginya angka pengangguran di Kota Bandung, penyebabnya meningkatnya warga
luar yang datang ke Bandung tanpa memiliki keterampilan khusus, selain itu
tingkat persaingan kerja tinggi, dan terbatasnya ketersediaan lapangan kerja baru
juga memberikan kontribusi pada lambatnya penyerapan tenaga kerja.
Penanganan permasalahan tersebut pada prinsipnya merupakan tanggungjawab
bersama, melibatkan hampir seluruh SKPD, baik dari bidang ekonomi, sosial,
budaya, pendidikan dan kesehatan.
Dari permasalahan tersebut di atas hasil evaluasi dan pemantaun secara mendalam
Isu Strategis Urusan Ketenagakerjaan adalah :
1. Ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan lowongan kerja dengan bakat,
minat, dan kemampuan pencari kerja;
2. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia;
12
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
3. Tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan, dan meningkatnya kasus
perselisihan hubungan industrial;
4. Kurangnya minat masyarakat untuk bertransmigrasi;
5. Masih kurang maksimalnya pelayanan publik Dinas Tenaga Kerja Kota
Bandung.
Strategi Urusan Ketenagakerjaan yang disusun untuk mencapai misi 4 RPJMD Kota
Bandung 2013-2018 difokuskan pada 4 (empat) aspek utama adalah :
1. Pemberian kesempatan memperoleh pelatihan, peningkatan kompetensi kerja
dan produktivitas tenaga kerja;
2. Mengupayakan hubungan industrial harmonis, dinamis dan berkeadilan,
kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja dalam
mewujudkan kesadaran dan kepatuhan pengusaha dan pekerja dalam
melaksanakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaanmengupayakan
penciptaan lapangan pekerjaan baru;
3. Peningkatan minat masyarakat untuk bertransmigrasi;
4. Meningkatkan efektifitas dan kualitas kinerja SKPD.
1.4. Landasan Hukum
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung ini disusun
berdasarkan :
a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2002, tentang
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
g. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
h. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 Pembentukan tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
13
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
i. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005 –
2025;
j. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung
Tahun 2013-2018;
k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
1.5. Ruang Lingkup, dan Sistematika
1.5.1. Ruang lingkup
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Tahun 2014 adalah :
1. Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun
2014;
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan yang tercantum dalam
Renstra SKPD Tahun 2013-2018;
3. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra SKPD Tahun 2013-2018;
4. Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kota
Bandung;
5. Perbandingan capaian indikator kinerja empat tahun ke belakang
dengan target kinerja yang direncanakan.
1.5.2. Sistematika
Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Tahun 2014 sebagai berikut :
Ringkasan Eksekutif Berisi ringkasan pencapaian kinerja/tujuan dan
sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun
2014
BAB I Pendahuluan Menguraikan tentang Gambaran Umum Dinas
Tenaga Kerja Kota Bandung, stuktur organisasi &
tugas dan fungsi, isu strategis, landasan hukum
penyusunan, dan sistematika penyusunan LKIP.
14
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
BAB II Perencanaan
Kinerja
Menguraikan tentang Perencanaan strategis sebelum
reviu dan setelah reviu
BAB III Akuntabilitas
Kinerja
Menguraikan tentang pengukuran kinerja, capaian
kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja,
informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian
kinerja.
BAB IV Penutup Penutup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Tahun 2014
Lampiran Berisi lampiran hasil pengukuran kinerja Pemerintah
Kota Bandung Tahun 2014, dan lampiran lainnya.
15
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2014 ini, mengacu
pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
2.1. Indikator Kinerja Utama
Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata
pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama
merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi
pemerintah. Mengacu pada Keputusan Walikota Bandung tentang Indikator Kinerja
Utama Kota Bandung Tahun 2013-2018, setelah melakukan reviu atas Rencana
Strategis Tahun 2013-2018 diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota
Bandung Nomor 800/2147-DISNAKER tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
(IKU) Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014. Reviu
memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat
mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator
Kinerja Utama Urusan Ketenagakerjaan Kota Bandung Tahun 2014 yang ditetapkan
dengan Keputusan Walikota adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1
Target Indikator Kinerja Utama Kota Bandung Urusan Ketenagakerjaan
No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target
1. Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 10,78%
2. Penciptaan Lapangan Pekerjaan Baru Loker 3.000
3. Penciptaan Wirausaha Baru WUB 1.120
Sumber Data : RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018
16
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
2.1.1. Indikator Kinerja Utama RENSTRA Tahun 2013-2014 Sebelum Reviu
Indikator Kinerja Utama urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
Sebelum Reviu mengacu pada IKU Kota Bandung Tahun 2013-2018
ditetapkan sebagai berikut :
Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama RENSTRA Tahun 2013-2014 Sebelum Reviu
INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI AWAL
RENSTRA (2013)
TARGET KINERJA PADA
TAHUN
2014
(1) (2) (3) (4)
1. Rasio Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan
Kerja % 43,00 50,00
2. Tingkat Pengangguran Terbuka
% 8,95 10,78
3. Menciptakan lapangan pekerjaan baru
Loker 2.452 3.000
4. Jumlah penempatan tenaga kerja
% 14,05 14,22
5. Pen
ciptaan Wirausaha Baru Orang 780 1.120
6. Rasio penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial, selesai melalui Perjanjian Bersama (PB)
% 61,32 55,00
7. Jumlah calon Transmigran KK 3 KK 8 KK
8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Hasil kajian IKM
Baik Baik
9. Nilai Evaluasi AKIP Penilaian
AKIP Inspektorat/
Menpan
65
(Baik) 65
(Baik)
10. Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran
BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti % 100 100
11. Prosentase Tertib Administrasi barang/asset daerah ditindaklanjuti
% 100 100
2.1.2. Reviu Indikator Kinerja Utama Setelah Reviu
Pada tanggal 20 Pebruari sampai dengan 19 Maret Bagian ORPAD&RB
(Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi)
Sekretariat Kota Bandung melaksanakan Reviu IKU RENSTRA SKPD,
asistensi dilakukan Tim Reviu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Hasilnya atau rekomendasi Tim
Menpan sebagai berikut :
17
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Tabel 2.3 Rincian Target Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Hasil Reviu Tahun 2014
INDIKATOR KINERJA SATUAN
KONDISI
AWAL
RENSTRA
TARGET KINERJA PADA TAHUN
HASIL REVIU TAHUN 2015 KONDISI
AKHIR
RENSTRA 2014 2015 2016 2017 2018
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1. Tingkat Pengangguran Terbuka
% 10,98 10,78 10,55 10,36 10,17 10,00 10,00
2. Prosentase Tenaga Kerja Yang Kompeten
% -- 81,23 68,02 68,06 68,08 68,10 68,10
3. Jumlah Calon Wirausaha Baru
0rang 780 1.120 1.340 1.520 1.680 1.840 7.500
4. Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru
Loker 2.452 3.000 10.000 11.000 12.000 14.000 50.000
5. P
rosentase Pencari Kerja terdaftar yang
ditempatkan % 14,05 14,22 42,44 43,16 44,43 44,88 44,88
6. Prosentase Perusahaan yang berkasus tentang ketenagakerjaan
% -- 5,51 4,76 4,53 4,31 4,09 4,09
7. P
rosentase Kasus yangdiselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)
% 61,32 55,00
56,00
57,00 58,00 58,00 58,00
8. Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek
% 27,67 72,33 73,70 76,90 79,19 82,97 82,97
9. Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib Lapor
Ketenagakerjaan
Perusahaan
-- 1.977 2.101 2.164 2.229 2.300 2.300
10. Jumlah Calon
Transmigran Terseleksi
Jiwa -- 60 88 130 140 150 568
Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Indikator kinerja hasil REVIU tersebut di atas tetap konsisten mengacu dan
masih selaras dengan Target RPJMD Kota Bandung 2013-2018.
2.2. Rencana Strategis
Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dari tahun 20013 – 2018
ditetapkan dengan Surat Keputusan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor
800/482/SK/DISNAKER/2014 tentang Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota
Bandung Tahun 2013 - 2018.
18
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung ditujukan untuk mewujudkan visi dan
misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018. Rencana Strategis
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung disusun selaras dengan Renstra Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Barat sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional,
secara simultan sesuai proses tahapan penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun
2013-2018 yang diawali pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) RPJMD, dan Forum SKPD. Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota
Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Tenaga Kerja Kota
Bandung dan stakeholder yang berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian. Berikut Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Sebelum dan
Setelah dilakukan Reviu :
2.2.1. Visi
Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh
pimpinan dan seluruh staf Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Visi tersebut
mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan
kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Bandung
sebagai Kota Jasa yang Bermartabat. Visi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun
2013-2018 adalah:
2.2.2. Misi
Dalam upaya mewujudkan Visi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun
2013-2018 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :
“Terwujudnya Penyelenggara Ketenagakerjaan terbaik “
19
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
2.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja
Kota Bandung Tahun 2013-2018 Sebelum dan Setelah REVIU Tahun
2015
Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada
analisa isu-isu strategis. Tujuan Strategis sebelumnya tidak mempunyai indicator
kinerja, namun setelah dilakukan Pra Evaluasi Tim Kemmenpan Tujuan Strategis
diharuskan mempunyai indikator sebagaimana tertuang pada halaman berikut.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek
dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu
/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.
berikut di bawah ini tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan target lima tahunan
sebelum dan setelah REVIU:
Sebelum Reviu :
1. Meningkatkan kompetensi dan
produktifitas tenaga kerja;
2. Meningkatkan kesempatan kerja;
3. Meningkatkan perlindungan dan
pengembangan lembaga
ketenagakerjaan;
4. Meningkatkan penempatan
transmigrasi;
5. Meningkatkan kualitas kinerja
dengan prinsip tata kelola
kepemerintahan yang baik (good
governance).
Setelah Reviu :
1. Meningkatkan kompetensi dan
produktifitas tenaga kerja dalam
upaya peningkatan kesempatan
kerja;
2. Meningkatkan Perlindungan
Ketenagakerjaan;
3. Meningkatkan minat
bertransmigrasi;
4. Meningkatkan Kualitas Kinerja
dengan Prinsip Tata Kelola
Kepemerintahan yang Baik (good
governance).
20
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Tabel 2.4. Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Tahun 2013-2018
(SEBELUM DAN SETELAH REVIU TAHUN 2015)
NO TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN
SASARAN
SEBELUM REVIU SETELAH REVIU
SEBELUM REVIU SETELAH REVIU SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN INDIKATOR KINERJA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai dengan perkembangan pasar kerja;
1. Menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai dengan perkembangan pasar kerja dalam Upaya Peningkatan penempatan tenaga kerja, dan perluasan
kesempatan kerja
1. Tingkat
Pengangguran
Terbuka
-- --
1. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
1. Tingkat Pengangguran Terbuka
1. Peningkatan Kualitas
Sumber Daya Manusia Tenaga Kerja
1. Rasio Tenaga Kerja Terampil dan Produktif
2. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja
2. Prosentase Tenaga Kerja Yang Kompeten
Menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai dengan perkembangan pasar kerja;
3. Jumlah Calon Wirausaha Baru
2. Peningkatan Penempatan Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja
2. Tingkat Pengangguran Terbuka
3. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja
4. Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru
3. Rasio Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Terdaftar
5. Prosentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan
4. Lapangan Pekerjaan Baru
5. Wira Usaha Baru
2. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan pelayanan penyelesaian kasus PHI/PHK dalam upaya melaksanakan
perlindungan tenaga kerja;
2. Meningkatkan Perlindungan Ketenagakerjaan
2. Perusahaan Zero
Acident (Nol
Kecelakaan
Kerja)
3. Peningkatan Pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja
6. Rasio Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial, selesai Perjanjian Bersama (PB)
4. Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan
6. Prosentasi Perusahaan Yang Berkasus tentang Ketenagakerjaan
7. Prosentase Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)
8. Prosentase pekerja/buruh
yang menjadi peserta program Jamsostek
9. Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Peraturan Ketenagakerjaan
10. Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan
21
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
3. Meningkatkan penempatan transmigrasi;
3. Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk
Bertransmigrasi;
3. Jumlah Calon
Transmigran Siap
diberangkatkan
4. Peningkatan Lokasi dan Penempatan Transmigrasi
7. Jumlah calon transmigran yang siap diberangkatkan
5. Meningkatnya Minat Bertransmigrasi
11. Jumlah Calon Transmigran Terseleksi
4. Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan prinsip good governance di
lingkungan Dinas Tenaga Kerja.
4. Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan Prinsip
Good Governance di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja.
4. Nilai Evaluasi
AKIP
5. Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.
8. Nilai Evaluasi AKIP 6. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja
Birokrasi
12. Nilai Evaluasi AKIP
9. Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
13. Prosentase Temuan BPK /Inspektorat yang ditindaklanjuti
10. Prosentase Tertib Administrasi barang/asset daerah ditindaklanjuti
6. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
11. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
7. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
14. IKM
22
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Tabel 2.5 Tujuan, Indikator Tujuan Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013-2018
(SEBELUM DAN SETELAH REVIU TAHUN 2015)
NO.
TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN
SATUAN
KONDISI AWAL
RENSTRA
TARGET KINERJA PADA TAHUN KONDISI AKHIR
RENSTRA SEBELUM REVIU SETELAH REVIU 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1. Menyiapkan tenaga
kerja yang kompeten,
produktif sesuai
dengan perkembangan pasar kerja;
Menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai dengan
perkembangan pasar kerja dalam Upaya Peningkatan penempatan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja;
Tingkat Pengangguran Terbuka
% 10,98 10,78 10,55 10,36 10,17 10,00 10,00
2. Meningkatkan penempatan tenaga
kerja, dan perluasan
kesempatan kerja; 3. Meningkatkan
kesejahteraan tenaga
kerja dan pelayanan
penyelesaian kasus
PHI/PHK dalam upaya
melaksanakan perlindungan tenaga
kerja;
Meningkatkan Perlindungan
Ketenagakerjaan;
Perusahaan Zero Acident (Nol
Kecelakaan Kerja)
Perusahaan
13 15 16 17 18 19 20
4. Meningkatkan penempatan
transmigrasi;
Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Bertransmigrasi;
Jumlah Calon Transmigran Siap Diberangkatkan
KK 3 KK 8 KK 10 KK 10 KK 11 KK 12 KK 51 KK
Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip
good governance di
lingkungan Dinas
Tenaga Kerja.
Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan Prinsip Good Governance di
Lingkungan Dinas Tenaga Kerja.
Nilai Evaluasi AKIP
Nilai 64,16 64,29 65,00 67,00 68,00 69,00 69,00
23
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Tabel 2.6 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013-2018
(SEBELUM REVIU)
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
KONDISI
AWAL RENSTRA
TARGET KINERJA PADA TAHUN KONDISI
AKHIR RENSTRA 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1. Menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai perkembangan pasar kerja;
Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kerja
Rasio Tenaga Kerja terampil dan produktif
% 39,00% 50,00% 50,99% 52,00% 53,00% 54,01% 39,00%
2. Meningkatkan penempatan tenaga kerja, dan perluasan
kesempatan kerja;
Peningkatan Penempatan Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja
Tingkat Pengangguran Terbuka 8,95% 10,78% 10,55% 10,36% 10,17% 10,00% 10,00% 8,95%
Rasio Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Terdaftar
% 14,05 14,22 42,44 43,16 44,43 44,88 44,88
Wira Usaha Baru 0rang 780 1.120 1.340 1.520 1.680 1.840 7.500
Lapangan Pekerjaan Baru Loker 2.452 3.000 10.000 11.000 12.000 14.000 50.000
3. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan pelayanan
penyelesaian kasus PHI/PHK dalamupaya melaksanakan perlindungan tenaga kerja;
Peningkatan pembinaan hubungan
industrial dan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan
kesehatan kerja
Prosentase Kasus yangdiselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)
% 61,32 55,00 56,00 57,00 58,00 58,00 58,00
4. Meningkatkan penempatan transmigrasi;
Peningkatan lokasi dan penempatan transmigrasi
Jumlah Pemberangkatan Transmigran Jiwa 3 KK 8 KK 10 KK 10 KK 11 KK 12 KK 51 KK
5. Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip good governance di lingkungan Disnaker
Meningktanya kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi
Penilaian AKIP Menpan/Inspektorat Nilai Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prosentasi Tertib Administrasi barang/aset daerah ditindaklanjuti
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Terwujudnya peningkatan kualitas
pelayanan publik
Hasil Survey IndeksMasyarakat (IKM) Nilai Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
24
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Tabel 2.7. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Tahun 2013-2018 (SETELAH REVIU TAHUN 2015)
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUA
N
KONDISI AWAL
RENSTRA
TARGET KINERJA PADA TAHUN KONDISI AKHIR
RENSTRA 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1. Menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai dengan perkembangan pasar kerja dalam
Upaya Peningkatan penempatan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja;
1. Menurunnya Tingkat
Pengangguran Terbuka
1. Tingkat Pengangguran Terbuka
% 10,98 10,78 10,55 10,36 10,17 10,00 10,00
2. Meningkatnya
Kompetensi Tenaga
Kerja
2. Prosentase Tenaga Kerja Yang Kompeten % -- 81,23 68,02 68,06 68,08 68,10 68,10
3. Jumlah Calon Wirausaha Baru 0rang 780 1.120 1.340 1.520 1.680 1.840 7.500
3. Meningkatnya
Penempatan Tenaga
Kerja
4. Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru Loker 2.452 3.000 10.000 11.000 12.000 14.000 50.000
5. Prosentase Pencari Kerja terdaftar yang
ditempatkan
% 14,05 14,22 42,44 43,16 44,43 44,88 44,88
2. Meningkatkan Perlindungan Ketenagakerjaan;
4. Meningkatnya
Perlindungan
Ketenagakerjaan
6. Prosentasi Perusahaan Yang Berkasus
tentang Ketenagakerjaan
% -- 5,51 4,76 4,53 4,31 4,09 4,09
7. Prosentase Kasus yang diselesaikan
melalui Perjanjian Bersama (PB)
% 61,32 55,00 56,00 57,00 58,00 58,00 58,00
8. Prosentase pekerja/buruh yang menjadi
peserta program Jamsostek
%
27,67 72,33 73,70 76,90 79,19 82,97 82,97
9. Jumlah Perusahaan yang melaksanakan
Peraturan Ketenagakerjaan
Perusahaan -- -- 28 42 70 84 224
10. Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan
Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan
-- 1.977 2.101 2.164 2.229 2.300 2.300
25
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
3. Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Bertransmigrasi;
5. Meningkatnya Minat
Bertransmigrasi
11. Jumlah Calon Transmigran Terseleksi
Jiwa -- 60 88 130 140 150 568
4. Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan Prinsip Good Governance di Lingkungan Dinas
Tenaga Kerja.
6. Meningkatnya
Kapasitas dan
Akuntabilitas Kinerja
Birokrasi
12. Nilai Evaluasi AKIP Nilai 64,16 64,29 65,00 67,00 68,00 69,00 69,00
13. Prosentase Temuan BPK /Inspektorat
yang ditindaklanjuti
% 100 100 100 100 100 100 100
7. Terwujudan
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
14. IKM
Nilai
-- 62,00 62,51 65,00 67,50 70,00 70,00
27
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
2.3.1. Hasil REVIU IKU-RENSTRA
Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja RENSTRA :
1. Penggabungan tujuan 1 (satu) “menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, produktif
sesuai perkembangan pasar kerja” dengan tujuan 2 (dua) “meningkatkan
penempatan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja” menjadi 1 (satu)
tujuan, yaitu “Menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai dengan
perkembangan pasar kerja dalam upaya peningkatan penempatan tenaga kerja,
dan perluasan kesempatan kerja” setelah dikaji lebih mendalam merupakan satu
kesatuan arah, maksudnya adalah ketika meningkat kompetensi tenaga kerja,
penempatan atau peluang kerja pun akan meningkat;
Tujuan di atas, semula masing-masing hanya 1 (satu) sasaran, yaitu untuk nomor
1 : “Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kerja” dan nomor 2: “Peningkatan
Penempatan Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja”, setelah REVIU menjadi 3
(tiga), yaitu: 1. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka; 2. Meningkatnya
Kompetensi Tenaga Kerja; 3. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja.
Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka, semula hanya indikator dari Tujuan
2, setelah dilakukan REVIU indikator tersebut harus naik menjadi sasaran karena
merupakan target RPJMD 2013-2018 yang pencapaiannya melibatkan SKPD
terkait yang membidangi investasi, ekonomi, dan sumber daya manusia. Sasaran
“Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja” lebih tepat digunakan, untuk mengukur
berapa rasio tenaga kerja yang kompeten terdaftar, ditambah dengan pengujian
sertifikasi peserta latihan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja, karena sasaran
awal “Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kerja” hanya mengukur rasio pelatihan
dibanding dengan peserta latihan. selanjutnya sasaran ketiga tetap sama dengan
IKU RENSTRA sebelum REVIU, dianggap sangat tepat untuk mengukur Tujuan
nomor 1.
Selanjutnya masing-masing sasaran di atas diukur dengan indikator : “Tingkat
Pengangguran Terbuka” untuk sasaran 1; “Prosentase Tenaga Kerja Yang
Kompeten” dan “Jumlah Calon Wirausaha Baru” indikator sasaran 2; “Jumlah
Lowongan Pekerjaan Baru” dan “Prosentase Pencari Kerja terdaftar yang
ditempatkan” merupakan indikator sasaran 3.
Tingkat pengangguran terbuka otomatis menurun sebagai jika tersedia lowongan
pekerjaan baru, dan tentunya harus terjadi penempatan tenaga kerja; penempatan
tenaga kerja akan terjadi jika tenaga kerja mempunyai kompetensi sesuai
kebutuhan pasar kerja, kemudian apabila tidak mendapatkan pekerjaan secara
28
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
formal, pencari kerja didorong agar menjadi wira usaha baru, dengan
diikutsertakan dalam pelatihan calon wira usaha baru.
2. Tujuan sebelum REVIU “Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan pelayanan
penyelesaian kasus PHI/PHK dalam upaya melaksanakan perlindungan tenaga
kerja” kalimatnya disederhanakan cukup mencantumkan: “Meningkatkan
Perlindungan Ketenagakerjaan”.
Sasaran setelah REVIU menjadi 4 (empat) adalah : Prosentase Perusahaan yang
berkasus tentang ketenagakerjaan; Prosentase pekerja/buruh yang menjadi
peserta program Jamsostek; dan Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib
Lapor Ketenagakerjaan; menambah sasaran baru, dimana sebelum REVIU hanya :
Prosentase Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB).
“Prosentase Perusahaan yang berkasus tentang ketenagakerjaan” tujuannya untuk
mengukur kemampuan kinerja Disnaker melalui penurunan rasio kasus yang
masuk dari tahun ke tahun, dari sasaran tersebut ditindaklanjuti dengan
penyelesaian kasus yang masuk melalui Perjanjian Bersama, indikator ini sangat
sulit dicapai karena memerlukan waktu dan kemampuan maksimal para pejabat
mediator.
Sasaran “Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek”
untuk mengukur tingkat kesejahteraan pekerja melalui kepesertaan program
jamsostek, yaitu penjaminan kecelakaan kerja, penjaminan hari tua, dan
penjaminan pensiun. Sasaran Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib
Lapor Ketenagakerjaan, adalah tahapan awal untuk mengukur kepatuhan
perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, khusus
kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor
Ketenagakerjaan, yang didalamnya mewajibkan perusahaan melaporkan atas
ketaatannya terhadap 33 (tigapuluh tiga) norma ketenagakerjaan.
3. “Meningkatkan penempatan transmigrasi” adalah tujuan sebelum REVIU.
Penempatan Transmigrasi merupakan kewenangan pemerintah pusat, tidak dapat
dijadikan sasaran pemerintah daerah, tercapai tidaknya sasaran tersebut
tergantung pada kebijakan pusat, maka tujuan yang tepat setelah REVIU menjadi
: “Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Bertransmigrasi”; dan Sasaran
“meningkatnya minat bertransmigrasi” indikatornya “jumlah calon transmigran
terseleksi”
29
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
4. Tujuan Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip good governance di
lingkungan Disnaker dengan sasaran : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas
Kinerja Birokrasi; dan Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Setelah di Reviu masih tetap, hanya indikatornya dari 4 (empat) menjadi 3 (tiga)
yaitu Nilai Evaluasi AKIP, Prosentase Temuan BPK/Inspektorat Yang
Ditindaklanjuti, dan Nilai IKM.
5. Kemudian pada tanggal 24 Juni 2015 dilakukan Pra Evaluasi SAKIP dimana dari
pihak Tim Evaluator Kemmenpan menyarankan adanya Indikator Tujuan
sebagaimana dan sudah tercantum dalam tabel di atas.
2.4. Strategi dan Arah Kebijakan
Mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar
sasaran dapat tercapai.Strategi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung mencakup
penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan
ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait yang ditetapkan untuk
dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan demi
tercapai kelancaran dan keterpaduan sebagai upaya mencapai sasaran yang telah
ditetapkan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan
terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Kegiatan merupakan penjabaran
lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang
memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi
waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan
nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai
sasaran.
Dalam rangka efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas pokok
urusan pemerintahan daerah bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, Dinas
Tenaga Kerja Kota Bandung mempedomani dokumen perencanaan :
1. RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018;
2. Rencana Strategis Reviu Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013-2018;
3. Perjanjan Kinerja Reviu Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014.
Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2013-2018 urusan Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian sebelum dan setelah di-REVIU adalah :
30
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Tabel. 2.8.
Strategis dan Arah Kebijakan Sebelum dan Setelah REVIU
Strategi Arah Kebijakan
Sebelum Reviu Setelah Reviu Sebelum Reviu Setelah Reviu
1. Pelatihan calon wira
usaha baru dan uji
kompetensi tenaga
kerja, dan penyiapan
lowongan pekerjaan
baru, serta
perlindungan
ketenagakerjaan
Pemberian kesempatan
memperoleh pelatihan,
peningkatan
kompetensi kerja dan
produktivitas tenaga
kerja dalam upaya
perluasan kesempatan
memperoleh pekerjaan,
dan perlindungan
ketenagakerjaan
Meningkatkan
kompetensi tenaga
kerja, penempatan
dan perluasan
kesempatan kerja,
serta perlindungan
tenaga kerja dalam
upaya menurunkan
tingkat pengangguran
terbuka
Meningkatkan
kualitas, kompetensi
dan produktivitas
tenaga kerja,
profesionalisme
kepelatihan,
Peningkatan
Penempatan dan
perluasan Kerja, serta
perlindungan
ketenagakerjaan
2. Pemberian kesempatan
memperoleh pelatihan,
peningkatan
kompetensi kerja dan
produktivitas tenaga
kerja;
Pemberian kesempatan
memperoleh pelatihan,
peningkatan
kompetensi kerja dan
produktivitas tenaga
kerja;
Meningkatkan
kualitas, kompetensi
dan produktivitas
tenaga kerja, serta
profesionalisme
kepelatihan;
Meningkatkan
kompetensi tenaga
kerja, dan
profesionalisme
kepelatihan;
3. Mengupayakan
perluasan kesempatan
memperoleh pekerjaan,
dan fasilitasi
terciptanya perluasan
kerja;
Mengupayakan
perluasan kesempatan
memperoleh pekerjaan,
dan fasilitasi
terciptanya perluasan
kerja;
Meningkatkan
penempatan tenaga
kerja, dan perluasan
kesempatan kerja;
Meningkatkan
penempatan tenaga
kerja, dan perluasan
kesempatan kerja;
4. Mengupayakan hubungan industrial harmonis, dinamis, berkeadilan, dan meningkatnya kesejahteraan pekerja; dan mewujudkan kesdaran dan kepatuhan pengusaha danpekerja
dalammelaksanakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
Mengupayakan
hubungan industrial
harmonis, dinamis dan
berkeadilan,
kelangsungan usaha
serta peningkatan
kesejahteraan
pekerjadalam
mewujudkan kesadaran
dan kepatuhan
pengusaha danpekerja
dalam melaksanakan
peraturan perundang-
undangan
ketenagakerjaan
Meningkatkan
pembinaan,
pengembangan
lembaga
ketenagakerjaan, dan
penyelesaian
perselisihan
hubungan industrial,
serta perlindungan
tenaga kerja;
Meningkatkan
pembinaan, dan
penyelesaian
perselisihan
hubungan industrial,
serta pengawasan
ketenagakerjaan;
5. Peningkatan jumlah lokasi penempatan
transmigrasi, dan jumlah
pemberangkatan transmigran.
Peningkatan minat masyarakat untuk
bertransmigrasi
Meningkatkan kerjasama antar
daerah/penempatan transmigrasi, dan
penyuluhan transmigrasi;
Meningkatkan kerjasama antar
daerah penempatan transmigrasi, dan
penyuluhan transmigrasi
6. Meningkatkan efektifitas dan kualitas kinerja SKPD.
Meningkatkan efektifitas dan kualitas kinerja SKPD.
Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD
Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD.
7. Meningkatkan efektifitas dn kualitas pelayanan publik
Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Meningkatkan kualitas pelayanan publik
31
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Strategi dan Arah Kebijakan Kesatu didukung oleh semua program dan kegiatan
Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian; Kedua dan ketiga dilaksanakan
melalui program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dan program
Peningkatan Kesempatan Kerja yang merupakan tugas pokok dan fungsi Bidang
Pelatihan dan Produktivitas Kerja dan UPT Balai Latihan Kerja, dan Bidang
Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi; selanjutnya Strategi dan Arah Kebijakan
Keempat dilaksanakan melalui program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan, tugas pokok dan fungsi Bidang Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jamsostek,dan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, serta UPT Hiperkes; Strategi
dan Arah Kebijakan Kelima dilaksanakan melalui program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi; dan Program Transmigrasi Regional, pelaksananya adalah Seksi
Transmigrasi di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Strategi dan Arah
Kebijakan Keenam dan Ketujuh leadernya adalah 5 Program Non Urusan yang
merupakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat.
2.5. Perjanjian Kinerja 2014
Penetapan Kinerja yang dituangkan dan ditandtangani dalam Perjanjian Kinerja antara
Kepala SKPD dengan Walikota Bandung merupakan wahana proses yang akan
memberikan perspektif mengenai apa yang ingin dihasilkan. Perencanaan kinerja yang
dilakukan berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana
terbatas. Fokus perencanaan kinerja diharapkan mengarah pada pengelolaan program
kegiatan lebih baik, dan terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja
Kota Bandung Tahun 2014 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota
Bandung Tahun 2013-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014
dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) Tahun 2014. Perjanjian Kinerja sebelum dan setelah REVIU sebagai berikut :
Tabel 2.9.
Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014 (Sebelum Reviu)
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN TARGET
1. Peningkatan kualitas
sumberdaya manusia tenaga
kerja;
1 Rasio Tenaga Kerja terampil
dan produktif
Persen 50,00%
2. Peningkatan penempatan
kerja dan perluasan
kesempatan kerja
2 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 10,78%
3 Lapangan PekerjaanBaru Loker 3000
4 Wira Usaha Baru Orang 1.120
5 Tingkat penempatan pencari
kerja
Persen 14,22%
32
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
3. Peningkatan pembinaan
hubungan industrial dan
perlindungan tenaga kerja,
keselamatan dan kesehatan
kerja
6 Rasio Penyelesaian kasus
Perselsishan Hubungan
Industrial, selesai melalui
Perjanjian Bersama (PB)
Persen 55,00%
4. Peningkatan lokasi dan
penempatan transmigrasi
7 Jumlah pemberangkatan
Transmigran
8 KK 50,00%
5. Meningkatnya kapasitas
akuntabilitas kinerja
birokrasi
8 Nilai Evaluasi AKIP Kategori Baik
6. Meningkatnya kapasitas
akuntabilitas kinerja
birokrasi
9 Prosentase Temuan
Pengelolaan Anggaran
BPK/Inspektorat yang
ditindaklanjuti
Persen 100%
10 Prosentase Tertib Administrasi
Barang/Aset Daerah
Persen 100%
7. Terwujudnya peningkatan
kualitas pelayanan publik
11 Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM)
Kategori Baik
Setelah di REVIU dari jumlah enam sasaran (sasaran satu dan sasaran dua digabung)
menjadi lima sasaran, dan dari sebelas indikator jumlahnya menjadi sepuluh
indikator, sebagaimana di bawah ini :
Tabel 2.10.
Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014 (Setelah Reviu Tahun 2015)
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
1. Tingkat Pengangguran Terbuka % 10,78
2. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja
2. Prosentase Tenaga Kerja Yang
Kompeten % 81,23
3. Jumlah Calon Wirausaha Baru 0rang 1.120
3. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja
4. Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru Loker 3.000
5. Prosentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan
% 14,22
4. Meningkatnya
Perlindungan Ketenagakerjaan
6. Prosentase Perusahaan yang berkasus
tentang ketenagakerjaan % 5,51
7. Prosentase Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)
% 55,00
8. Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek
% 72,33
9. Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan
Perusahaan 1.977
5. Meningkatnya Minat Bertransmigrasi
10. Jumlah Calon Transmigran Terseleksi
Jiwa 60
33
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
6. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja
Birokrasi
11. Nilai Evaluasi AKIP
Nilai 64,29
12. Prosentase Temuan BPK /Inspektorat
yang ditindaklanjuti
% 100
7. Terwujudan Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
13. I
KM Nilai 62,00
34
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja
sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk
setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian
kinerja.
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaporkan
Akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota
Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing
indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018
maupun Renja Tahun 2014.
3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam
rangka mewujudkan Misi dan Visi Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan KInerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator
kinerja strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-
masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas
indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja
pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas
capaian indikator kinerja sasaran.
35
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Penilaian capaian kinerja didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013
tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Predikat nilai capaian
kinerjanya sesuai dengan Silakip Online Kota Bandung, sebagai berikut :
No. Prosentase Interpretasi
1.
2.
3.
4.
n/a
< 100 %
= 100 %
> 100 %
Tidak Ada Target
Tidak Tercapai
Tercapai
Melebihi Target
Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja
sasaran ditentukan oleh Silakip Kota Bandung yang dibangun oleh Bagian Organisasi
Penertiban Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kota Bandung,
dengan kriteria n/a jika tidak ada target, dibawah 100% diinterpretasikan tidak
tercapai, sama dengan 100 % interpretasi tercapai, dan di atas 100 % interpretasi
melebihi target.
Dalam laporan ini, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dapat memberikan gambaran
penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator
kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing
indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013-2018, dan Indikator Kinerja Utama
Kota Bandung telah ditetapkan sesuai sasaran RPJMD 2013-2018 dengan 2 (dua)
indikator kinerja (outcomes) yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bandung
Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2014 terdapat dalam Sasaran Misi 4 RPJMD 2013-
2018, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka; dan Lapangan Pekerjaan Baru yang
didasarkan pada Tujuan: “Membangun Perekonomian Kota Yang Berkeadilan”
Sasaran: “Meningkatkan Kesempatan Kerja”.
Hasil Pra Evaluasi yang dilaksanakan Tim Kemmenpan & RB pada tanggal 24 Juni
2015 disarankan adanya indikator kinerja tujuan yang merupakan sari atau resume
dari indikator sasaran, dapat juga diambil dari indikator sasaran yang paling pokok,
sebagai berikut :
36
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Tabel 3.1.
Tujuan, Indikator Tujuan Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Tahun 2013-2018
(SETELAH REVIU TAHUN 2015)
Untuk menunjang realisasi pencapaian target tersebut di atas, Renstra sebelum Reviu
yang dituangkan pada Bab 2, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung mempunyai 6 sasaran
dan 11 indikator kinerja, setelah dilakukan reviu maka tersusun 7 sasaran dengan 13
indikator kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) dengan rincian sebagai berikut :
- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 4 indikator
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 6 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 7 terdiri dari 1 indikator
NO.
TUJUAN
INDIKATOR
TUJUAN
SATUAN
KONDISI
AWAL
RENSTRA
TARGET KINERJA PADA TAHUN KONDISI
AKHIR
RENSTRA 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1. Menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai dengan perkembangan pasar kerja dalam Upaya
Peningkatan
penempatan tenaga kerja, dan perluasan
kesempatan kerja
Tingkat Pengangguran Terbuka
% 10,98 10,78 10,55 10,36 10,17 10,00 10,00
2. Meningkatkan Perlindungan Ketenagakerjaan
Perusahaan Zero Acident (Nol Kecelakaan Kerja)
Perusahaan
13 15 16 17 18 19 20
3. Meningkatkan
Minat Masyarakat Untuk Bertransmigrasi
Calon
Transmigran Siap diberangkatkan
KK 3 0 5 7 8 10 30
4. Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan Prinsip Good Governance di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja
Nilai Evaluasi AKIP
Nilai 64,16 64,29 65,00 67,00 68,00 69,00 69,00
37
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Sasaran dan indikator kinerja Renstra Dinas Tenaga Kerja setelah di-reviu oleh Tim
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana
di bawah ini :
Tabel 3.2. Sasaran dan Indikator Kinerja RENSTRA Setelah Reviu
Tahun 2014
SASARAN INDIKATOR KINERJA
(1) (2)
1. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
1. Tingkat Pengangguran Terbuka
2. Meningkatnya Kompetensi Tenaga
Kerja
2. Prosentase Tenaga Kerja Yang Kompeten
3. Jumlah Calon Wirausaha Baru
3. Meningkatnya Penempatan Tenaga
Kerja
4. Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru
5. Prosentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan
4. Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan
6. Prosentase Perusahaan yang berkasus tentang ketenagakerjaan
7. Prosentase Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)
8. Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek
9. Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan
5. Meningkatnya Minat Bertransmigrasi
10. Jumlah Calon Transmigran Terseleksi
6. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
11. Nilai Evaluasi AKIP
12. Prosentase
Temuan BPK/Inspektorat Yang Ditindaklanjuti
7. Terwujudan Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
13. IKM
dalam sasaran dan indikator RENSTRA tersebut ditentukan 5 Sasaran dan 10
Indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu sasaran 1 sampai dengan
sasaran 5.
3.1.2. Capaian Indikator Kinerja
a. Capaian Indikator Kinerja Tujuan
Tabel 3.3.
Capaian Indikator Kinerja Tujuan RENSTRA Setelah Pra Evaluasi
Tahun 2014
NO
TUJUAN
INDIKATOR TUJUAN
SATUAN
KONDISI TAHUN 2013
TARGET REALISASI CAPAIAN
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Menyiapkan tenaga kerja yang
Tingkat Pengangguran
% 10,98 10,78% 8,05% 2,73%
38
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Tiga target kinerja tujuan tercapai dengan baik, hanya satu indikator Jumlah Calon
Transmigran Siap diberangkatkan belum mempunyai target, seperti yang disarankan
Tim Evaluator Kemmenpan untuk indikator tujuan “Meningkatkan Perlindungan
Ketenagakerjaan” harus indikator outcome bukan indikator proses, oleh karena itu
tidak mengambil dari indikator sasaran, dan direalisasikan dengan indikator
Perusahaan Nol Kecelakaan Kerja (Zero Acident), capaian 15 perusahaan adalah
capaian yang sangat valid dan teruji karena banyak kriteria yang harus dipenuhi oleh
perusahaan yang bersangkutan. Penghargaan Zero Acident setelah dilakukan verifikasi
awal oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Tenaga Kerja kemudian diusulkan
ke Pemerintah Pusat melalui Kemmennakertrans, hasilnya dari yang diusulkan 15
perusahaan semuanya mendapat penghargaan Zero Acident Skala Nasional, Nol atau
nihil Kecelakaan Kerja berarti perusahaan tersebut sudah mampu memberikan
perlindungan keselamatan kerja terhadap Tenaga Kerja nya.
b. Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Bandung
Setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kinerja
utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan
kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah.
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bandung yang berkaitan dengan urusan
ketenagakerjaan capaiannya sebagaimana tabel di bawah ini :
kompeten, produktif sesuai dengan perkembangan
pasar kerja dalam Upaya Peningkatan
penempatan tenaga kerja, dan perluasan
kesempatan kerja;
Terbuka Melebihi target
2. Meningkatkan Perlindungan Ketenagakerjaan;
Perusahaan Zero Acident (Nol Kecelakaan Kerja)
Perusahaan
13 15 15 100% Tercapai
3. Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Bertransmigrasi;
Jumlah Calon Transmigran Siap Diberangkatkan
KK 3 -- -- n/a
4. Meningkatkan
Kualitas Kinerja dengan Prinsip Good Governance di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja.
Nilai Evaluasi
AKIP
Nilai 64,16 64,29 64,29 100%
Tercapai
39
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Tabel 3.4.
Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Bandung Urusan Ketenagakerjaan
Berdasarkan RPJMD 2013-2018
Tahun 2014
No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian
1. Tingkat Pengangguran Terbuka
Persen 10,78% 8,05% 2,73%
Melebihi target
2. Lapangan Pekerjaan Baru Jumlah Loker
3.000 9.695 223,17% Melebihi target
3. Wira Usaha Baru Calon WUB
1.120 1.160 103,57%
Melebihi target
Dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 Indikator Tingkat Pengangguran
Terbuka dan Lapangan Pekerjaan Baru masuk di Misi Keempat Membangun
perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan, sasaran : Meningkatkan
kesempatan kerja. Capaian kinerja(1) Tingkat Pengangguran Terbuka menurun
sebesar 2,73%, yaitu perhitungan dari target 10,78% realisasi nyata 8,05%, artinya
bahwa semakin menurun prosentase tingkat pengangguran terbuka, kinerja
Pemerintah Kota Bandung semakin baik; Kemudian indikator (2) Lapangan Pekerjaan
Baru, didukung oleh target kinerja Dinas Tenaga Kerja dengan indikator “Jumlah
Lowongan Pekerjaan Baru” tercapai 223,17% yaitu membandingkan target 3.000
Lowongan Kerja Baru, realisasi 9.695 Lowongan Kerja Baru. Pencapaian Indikator
Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tabel di atas melampaui target yang ditetapkan.
Prosentase pencapaian indikator lowongan kerja baru sangat tinggi. Hal ini adalah
merupakan peningkatan upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja untuk mencari
Lowongan Kerja Baru selain melalui Pameran Bursa Kerja, Bursa Kerja On-Line
(BKOL), Bursa Kerja Khusus, juga diupayakan melalui Website BNP2TKI (Badan
Nasional Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia), media sosial/koran,
juga secara efektif menurunkan para Pejabat Pengantar Kerja langsung ke
perusahaan-perusahaan di Kota Bandung untuk mencari informasi lowongan
pekerjaan yang tersedia di perusahaan yang bersangkutan.
Peningkatan penempatan tenaga kerja akan terjadi apabila kompetensi tenaga kerja
meningkat. Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Pusat harus menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dalam upaya
perluasan kesempatan kerja atau penciptaan lapangan pekerjaan baru. Pemerintah
Daerah mempunyai target penciptaan wira usaha baru melalui program pelatihan-
pelatihan orientasi penempatan tenaga kerja atau penciptaan wira usaha baru
mandiri. Semua unsur dan potensi diberdayakan dalam membangun kepekaan dan
40
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
kepedulian aparatur daerah dan masyarakat untuk mengatasi masalah pengangguran.
Penyusunan kebijakan dan strategi program kegiatan harus terarah. Salah satu tolok
ukur keberhasilan kebijakan nasional dan regional adalah mampu meningkatkan
perluasan kesempatan kerja dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran.
(penjelasan selanjutnya dibahas di analisa capaian kinerja Sasaran 1 RENSTRA
Disnaker pada Indikator yang sama).
b. Capaian Indikator Kinerja Utama RENSTRA Dinas Tenaga Kerja
Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung setelah
dilakukan reviu oleh Tim Asistensi Menpan yang difasilitasi Bagian ORPAD&RB
Sekretariat Kota Bandung. tetap mengacu pada Dokumen RPJMD 2013-2018 Kota
Bandung, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi menjadi
perhatian pula dalam penyusunan reviu target kinerja.
IKU adalah target utama yang merupakan indikator kelompok program Urusan
Pemerintahan yaitu indikator inti atau core bussinesnya tugas pokok dan fungsi
pemerintah di bidang Ketenagakerjaan, dan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja
nomor 800/2147-DISNAKER tentang Penetapan IKU Perubahan Dinas Tenaga Kerja
Kota Bandung Tahun 2014. Realisasi pencapaian target sebagaimana di bawah ini :
Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014 dibanding Tahun sebelumnya, dan Tahun 2018
No. Indikator Kinerja Sasaran
Renstra Satuan
Kondisi
Tahun
2013
Tahun 2014 Capaian Kinerja
Target
Akhir
2018 Target Realisasi
1. Tingkat Pengangguran Terbuka
Persen 10,98 10,78 8,05 Menurun 2,73% = (125%)
Melebihi target
10,00
2. Prosentase Tenaga Kerja Yang Kompeten
Persen -- 81,23 81,23 100% Tercapai
68,10
3. Jumlah Calon Wira Usaha
Baru
Orang 780 1.120 1.160 103,57
Melebihi target
7.500
4. Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru
Jumlah Loker
2.452 3.000 9.695 323,17 Melebihi target
50.000
5. Prosentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan
Orang 14,05 14,22
(2.532/ 17.800)
41,92
(3.849/ 9.181)
294,80 Melebihi target
44,88
6. Prosentase Perusahaan yang berkasus tentang ketenagakerjaan
Persen -- 5,51 5,51 100% Tercapai
4,09
41
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
7. Prosentase Kasus Yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama (PB)
Persen 61,32 55
(55/ 100)
55
(60/109)
100% Tercapai
58,00
8. Prosentase Pekerja/Buruh
Yang Menjadi Peserta Program JAMSOSTEK
Persen 27,67 72,33 72,33 100%
Tercapai
82,97
9. Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib lapor Ketenagakerjaan
Perusahaan -- 1977 1977 100% Tercapai
2.300
10. Jumlah Calon Transmigrasi Yang Terseleksi
Jiwa -- 60 60 100% Tercapai
568
c. Capaian Indikator Kinerja RENSTRA Dinas Tenaga Kerja
Target Kinerja pokok dalam RENSTRA menjadi Indikator Kinerja Utama yaitu nomor 1
sampai nomor 10 seperti tersebut di atas dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK)
yang ditandatangani Kepala Dinas Tenaga Kerja dengan Walikota Bandung, kemudian
target kinerja nomor 11 sampai 13 adalah target kinerja RENSTRA yang mendukung
atas ketercapaian 10 target IKU. Realisasi 3 target pendukung sebagaimana di bawah
ini :
Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja Tahun 2014
dibanding Tahun sebelumnya, dan Tahun 2018
No. Indikator Kinerja Sasaran
Renstra Satuan
Kondisi Tahun 2013
Target Realisasi Capaian Kinerja
Target Akhir Tahun 2018
11. Nilai Evaluasi AKIP Kategori 64,16 64,29 64,29 100% Tercapai
69,00
12. Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang
ditindaklanjuti
Persen 100 100 100 100% Tercapai
100
13. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kategori 70,05 62,00 78,85 127,18 Melebihi
Target
70,00
Pengukuran Kinerja 7 (tujuh) Sasaran RENSTRA dengan 13 (tiga belas) indikator
kinerja dikelompokkan berdasarkan kategori dengan interpretasi, sebagai berikut :
Tabel 3.7
Pencapaian Kinerja Sasaran RENSTRA Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Tahun 2014
NO. SASARAN STRATEGIS CAPAIAN
1 Tidak Ada Target 0
2 Tidak Tercapai 0
3 Tercapai 8
4 Melebihi Target 5
Jumlah 13
42
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci sesuai Misi dan Sasaran, rata-rata capaian
dari pengukuran kinerja dapat dilihat dalam tabel, sebagai berikut:
Tabel 3.8 Capaian Kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
No. Sasaran Jumlah
Indikator
Rata-rata
capaian
Sasaran
n/a < 100% = 100% >100%
I Misi 1: Meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja dalam upaya peningkatan kesempatan
kerja
1. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
Tingkat Pengangguran Terbuka
125 % - - - Menurun 2,73% = 125%
2. Meningkatnya Kompetensi
Tenaga Kerja
Prosentase Tenaga Kerja Yang Kompeten
101,79% - - 100% -
Jumlah Calon Wirausaha Baru
- - - 103,57
3. Meningkatnya Penempatan
Tenaga Kerja
Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru
308,99% - - - 323,17
Prosentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan
- - - 294,80
II Misi 2 : Meningkatkan Perlindungan Ketenagakerjaan
4. Meningkatnya
Perlindungan Ketenagakerjaan
Prosentase Perusahaan
yang berkasus tentang ketenagakerjaan
100% - - 100% -
Prosentase Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)
- - 100% -
Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek
- - 100% -
Jumlah Perusahaan
Yang Melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan
- - 100% -
III Misi 3: Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Bertransmigrasi;
5. Meningkatnya
Minat Bertransmigrasi
Jumlah Calon
Transmigran Terseleksi
100% - - 100% -
IV Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan Prinsip Tata Kelola Kepemerintahan
yang Baik (good governance)
6. Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.
Nilai Evaluasi AKIP 100% - - 100% -
Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
- - 100% -
7. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
127,18
- - - 127,18
Jumlah 13 - - 8 5
43
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran Misi terhadap target yang sudah
ditetapkan dilihat dari tingkat pencapaian target, sebagai berikut:
Tabel 3.9
Pencapaian target Misi RENSTRA Setelah Reviu Tahun 2014
Misi
Jumlah
Indikator Sasaran
Rata-rata capaian Misi
(%)
Tingkat Pencapaian Target
Melebihi
(>100%)
Tercapai
(=100%)
Tidak
Tercapai (<100%)
Tidak
Ada
Misi 1 5 189,31 4 1 - -
Misi 2 4 100 - 4 - -
Misi 3 1 100 - 1 - -
Misi 4 3 109,06 1 2 - -
Jumlah 13 136,44 5 8 - -
Kemudian selanjutnya kinerja pencapaian dirinci menurut kategori pencapaian
indikator sasaran sebagai berikut:
Tabel 3.10 Kategori Pencapaian Indikator Sasaran RENSTRA
Dinas Tenaga Kerja Tahun 2014
Sasaran Jumlah
Indikator Sasaran
Rata-rata capaian Sasaran
(%)
Tingkat Pencapaian Target
Melebihi
(>100%)
Tercapai
(=100%)
Tidak Tercapai
(<100%)
Tidak Ada
Sasaran 1 1 125 1 - - -
Sasaran 2 2 101,79 1 1 - -
Sasaran 3 2 308,99 2 - - -
Sasaran 4 4 100 - 4 - -
Sasaran 5 1 100 - 1 -
Sasaran 6 2 100 - 2 -
Sasaran 7 1 127,18 1 - -
Jumlah 13 136,44 5 8 - -
Untuk mengukur keseluruhan kinerja Dinas Tenaga Kerja baik terhadap kinerja
teknis, pelayanan publik dan pengukuran kinerja internal tercermin atau sudah
terwakili dalam empat misi, tujuh sasaran dan tigabelas indicator sebagaimana
dijelaskan di atas. Misi yang disusun dalam RENSTRA Dinas Tenaga Kerja merupakan
jawaban “Mengapa Dinas Tenaga Kerja menjadi salah satu Organisasi Perangkat
44
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Daerah di Kota Bandung”. Disnaker menangani permasalahan ketenagakerjaan dari
awal (pre employment), yaitu penganggur dan pencari kerja, kemudian setelah tidak
mendapatkan pekerjaan (post employment) yaitu pekerja yang terkena Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) dan tenaga kerja kurang produktif, penanganannya diakomodir
dalam Misi I “Meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja dalam upaya
peningkatan kesempatan kerja”. Kemudian penanganan ketika sedang bekerja atau
disebut during employment yaitu melindungi perusahaan dan pekerja ketika sedang
bekerja, dicerminkan dalam Misi 2 (dua) Meningkatkan Perlindungan Ketenagakerjaan.
Misi kedua ini pun targetnya semua dapat direalisasikan dengan kategori memuaskan.
Misi 3 (tiga) Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Bertransmigrasi dengan satu
sasaran Meningkatnya Minat Bertransmigrasi, indikator Jumlah Calon Transmigran
Terseleksi. Misi ini merupakan salah satu upaya penyelesaian permasalahan
ketenagakerjaan ketika tenaga kerja yang hidup di Kota Bandung sudah tidak
mempunyai kompetensi kerja/kalah bersaing dengan Pencari Kerja di Kota Bandung,
maka masyarakat tersebut diberikan penyuluhan, diseleksi termasuk keluarganya
untuk disiapkan menjadi calon transmigrasi, sehingga apabila mendapat kuota
pemberangkatan dari Pusat para calon tersebut sudah siap untuk diberangkatkan.
Untuk target ini direalisasikan seratus persen dengan kategori memuaskan.
Misi 4 (empat) Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan Prinsip Tata Kelola
Kepemerintahan yang Baik (good governance), dua sasaran yaitu Meningkatnya
Kapasitas Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dengan dua indikator yaitu Nilai Evaluasi
AKIP, Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti, dan sasaran kedua
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik indikatornya Indeks Kepuasan
Masyarakat. Misi ini sebagai misi pendukung yang tetap penting untuk menilai dan
mengukur kinerja pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang serta untuk
mengukur kepuasan dan harapan masyarakat terhadap kinerja Dinas Tenaga Kerja.
Keempat indikator target direalisasikan dengan kategori memuaskan.
3.2. Analisis Pencapaian Kinerja
Evaluasi kinerja melalui analisa pencapaian indikator kinerja bertujuan mengetahui
perbandingan antara target dan realisasi, serta kemajuan dan kendala yang dijumpai
dalam pencapaian misi; dinilai dan dipelajari untuk perbaikan atau penyempurnaan
pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi
kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output
45
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan
tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per
unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.
Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang
menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau
dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja
(performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun
strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.
Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-
pembandingan antara :
- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- kinerja nyata dengan kinerja Propinsi, jika terdapat target kinerja yang sama.
Analisis Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dengan indikator yang telah di-Reviu
menjelaskan faktor pendukung keberhasilan pencapaian target dan faktor
penghambatan atau permasalahan target yang tidak tercapai. 13 target kinerja di atas,
3 (tiga) target kinerja adalah merupakan turunan target kinerja Misi 4 (empat)
Pemerintah Kota Bandung yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka; Penciptaan Lapangan
Pekerjaan Baru; dan Penciptaan Wira Usaha Baru. Selain target tersebut
pencapaiannya dikontribusi oleh SKPD terkait. Seluruh program kegiatan Dinas
Tenaga Kerja, yaitu 2 (dua) target program pelatihan keterampilan dan produktivitas
yang juga mendapat dukungan data program penempatan tenaga kerja, 2 (dua) target
program penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja (pre & post employment), dan 4
(empat) target program perlindungan tenaga kerja (during employment), serta 1 (satu)
target urusan pilihan ketransmigrasian. Kesepuluh target pokok yang menjadi
Indikator Kinerja Utama, ditambah 3 (tiga) target indikator penunjang, pada dasarnya
semuanya merupakan indikator pendukung untuk mencapai target Misi 4 RPJMD Kota
Bandung 2013-2018.
Pengukuran kinerja yang telah di-Reviu, analisis pencapaian kinerja dalam
pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :
46
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
3.2.1. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1
a. Realisasi Kinerja Tahun 2014
Pengangguran terjadi bila pekerja berkeinginan bekerja pada upah yang berlaku tetapi
tidak mendapatkan lowongan pekerjaan. Oleh karena itu yang paling pokok adalah
perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan adanya pertumbuhan ekonomi
akan memberikan peluang kesempatan kerja baru atau dengan kata lain memberikan
kesempatan industri untuk meningkatkan output, peningkatan output tentunya akan
meningkatkan penggunaan faktor produksi. Dan Tenaga Kerja adalah salah satu faktor
produksi, peningkatan kebutuhan faktor produksi tenaga kerja berdampak pada
berkurangnya jumlah pengangguran.
Tabel 3.11
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Antara Target dan Realisasi Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2014
No Indikator Kinerja Existing Tahun
2013
Tahun 2014 Persentase
Capaian Kinerja
Target Akhir RENSTRA
2018 Target Realisasi
1. Tingkat Pengangguran Terbuka
10,98%
10,78%
8,05% Menurun 2,73%
10,00
Indikator menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka, menetapkan target 10,78
persen pada tahun 2014, target ini didasarkan pada hasil evaluasi Tahun 2013 Tingkat
Pengangguran Terbuka sebesar 10,98 persen, namun diluar dugaan realisasi tahun
2014 mencapai 8,05 persen, berarti terjadi penurunan sebesar 2,73 persen,
keberhasilan pencapaian target ini sangat signifikan.
Jika dilihat dari data di atas maka target kinerja 10 persen pada akhir RENSTRA
yaitu Tahun 2018 di Tahun 2014 sudah terlampaui namun naik turunnya Tingkat
Pengangguran Terbuka tidak bisa diprediksi secara dini karena sangat tinggi
ketergantungannya pada aspek-aspek lainnya, seperti fluktuasi perkembangan
perekonomian, politik, dan keamanan.
1. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
47
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
b. Realisasi dan Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2010 – 2014
Pengukuran kinerja organisasi perlu dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun-
tahun sebelumnya sebagai progess report kinerja organisasi yang bersangkutan,
sebagai perbandingan disajikan capaian kinerja Tahun 2009-2014, target Tingkat
Pengangguran Terbuka adalah target prioritas yang ditetapkan RPJMD Kota Bandung
Tahun 2008-2013 dan juga RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018. Realisasi 2010-
2014 sebagai berikut :
Tabel 3.12 Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bandung
Tahun 2009 – 2014
Uraian TPT (%/Tahun)
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Realisasi 13,83 13,75 10,34 9,17 10,98 8,05
Meningkat - - - - 1,81 -
Menurun - 0,08 3,41 1,17 - 2,93
Setiap tahun Tingkat Pengangguran Terbuka Kota
Bandung terus mengalami penurunan berarti
Pemerintah Kota Bandung sedikitnya telah berhasil
memberikan peluang kesempatan kerja pada
masyarakat Kota Bandung, hanya pada Tahun 2012 ke
Tahun 2013 terjadi peningkatan Pengangguran
Terbuka (Jawa Barat 0,16 persen, Kota Bandung 1,81
persen) berdasarkan sumber data (BPS) hal ini terjadi
sehubungan pada saat dilakukan Sakernas bulan Agustus bertepatan dengan
selesainya bulan puasa, dimana yang biasanya bekerja, pada saat dilakukan sensus
sedang berhenti/tidak sedang bekerja karena sedang libur Hari Raya Iedul Fitri,
sehingga menambah data jumlah penganggur, maka ketika sensus dilakukan Agustus
2014. Untuk lebih jelas dapat dilihat grafik di bawah ini :
48
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Grafik 3.1.Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bandung
Tahun 2009-2014
Sebagai bahan dapat dilihat tren jumlah penganggur, jumlah bekerja, dan jumlah
angkatan kerja dari Tahun 2009 ke Tahun 2014 sebagaimana tabel di bawah ini :
Tabel 3.13
Data Jumlah Penganggur dan Angkatan Kerja Kota Bandung
Tahun 2011 – 2014
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013 2014
1. Jumlah Penganggur 152.953 131.353 116.798 107.384 129.142 95.971
2. Jumlah Bekerja
998,227 1,000,140 1,012,946 1,064,167 1,047,235 1,096,799
3. Jumlah Angkatan Kerja
1.069.077 1.079.477 1.129.744 1.171.551 1.176.377 1.192.770
Sumber data : BPS Kota Bandung
Lebih jelas dapat ditampilkan grafik perbandingan di bawah ini :
Grafik 3.2. Perbandingan Jumlah Penganggur, Bekerja, dan Angkatan Kerja
di Kota Bandung Tahun 2009-2014
49
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Jumlah penganggur dari Tahun 2009 sampai Tahun 2014 terus mengalami
penurunan, sebaliknya jumlah bekerja makin meningkat, walaupun jumlah Angkatan
Kerja setiap Tahun meningkat pula.
c. Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Kota Bandung dengan
Kabupaten/Kota se - Jawa Barat Tahun 2014
Kota Bandung dengan Propinsi Jawa Barat Tahun 2011 – 2014
Bandung sebagai ibukota Propinsi Jawa Barat memiliki peranan yang sangat penting
dalam perkembangan pembangunan di Propinsi Jawa Barat. Tahun 2012 PDRB Kota
Bandung menyumbang sebesar 12,75 persen terhadap perekonomian Propinsi Jawa
Barat, dan Tahun 2013 kontribusi meningkat menjadi 13,16 persen. Meningkatnya
pertumbuhan ekonomi walaupun hanya didukung oleh beberapa faktor, pada akhirnya
akan berbanding lurus dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka.
Tabel 3.14
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Propinsi Jawa Barat dan Kota Bandung Tahun 2011 – 2014
No. Uraian Tingkat Pengangguran Terbuka (Tahun/%)
2011 2012 N/T 2013 N/T 2014 N/T
1. Propinsi Jawa
Barat
9,81 9,00 T 0,81 9,16 N 0,16 8,45 T 0,71
2. Kota Bandung 10,34 9,17 T 1,17 10,98 N 1,81 8,05 T 2,93
Sumber Data : Sakernas 2011 s.d. 2014 BPS Jabar.
Jika membandingkan Propinsi Jawa Barat dengan Kota Bandung dari Tahun 2012 ke
Tahun 2014. Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Barat dari Tahun 2011 sebesar
9,81 menjadi 9,00 persen Tahun 2012 menurun 0,81 persen, dan menurun pula
sebesar 0.16 persen menjadi 9,16 persen di Tahun 2013, kemudian menurun 0,71
persen dari Tahun 2013 menjadi 8,45 persen pada Tahun 2014. Sedangkan Tingkat
Pengangguran Terbuka Kota Bandung dari Tahun 2011 sebesar 10,34 persen menurun
1,17 persen Tahun 2012 menjadi 9,17 persen, dan pada Tahun 2013 meningkat 1,81
persen menjadi sebesar 10,98 persen, pada Tahun 2014 secara signifikan turun
sebesar 2,93 persen dari Tahun 2013 sebesar 10,98 persen menjadi sebesar 8,05
persen.
50
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Kota Bandung pada Tahun 2012 ke Tahun 2013 terjadi peningkatan Pengangguran
Terbuka sama dengan Propinsi Jawa Barat (Jawa Barat 0,16 persen, Kota Bandung
1,81 persen) berdasarkan sumber data (BPS) hal ini terjadi sebagaimana telah
dijelaskan di atas dalam Realisasi dan Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2010 –
2014. Untuk lebih jelasnya dilihat dalam grafik di bawah ini :
Grafik 3.3. Perbandingan TPT Propinsi Jawa Barat dan Kota Bandung
Tahun 2011 -2014
Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Barat pada ekspos pencapaian
target penyerapan dua juta kesempatan kerja di Propinsi Jawa Barat jumlah
Pengangguran di Jawa Barat menurun dari 1.888.667 menjadi 1.775.196, artinya
orang yang menganggur di Jawa Barat turun sekitar 113.000 orang. Salah satu
serapan tenaga kerjanya adalah semakin banyak masyarakat Jawa Barat yang mampu
berwirausaha. Sektor paling banyak menyerap tenaga kerja adalah jasa, perdagangan,
hotel, restoran, dan industri keuangan. Propinsi Jawa Barat terus berusaha
mendorong pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada sektor non formal, dengan
tren investasi di Jabar terus naik, kendati serapan tenaga kerja lebih didominasi sektor
jasa, harapan Jawa Barat adalah industri manufaktur dapat berorientasi pada industri
padat karya.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat diciptakan dengan adanya
lapangan kerja yang memadai. Peningkatan pertumbuhan ekonomi korelasinya adalah
meningkatnya penyerapan tenaga kerja, aktivitas ekonomi meningkat maka kebutuhan
faktor produksi terutama pekerja juga akan mengalami kenaikan, secara simultan
akan mengurangi tingkat pengangguran.
51
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Tahun 2010 jumlah Penganggur di Kota Bandung mencapai 131.353 orang, terjadi
penurunan sebanyak 35.382 orang adalah pengurangan dari data Tahun 2014 (data
sementara publish BPS Kota Bandung) berjumlah 95.971 orang, diprosentasekan
penurunannya 4,12 persen dari Tahun 2010 Tingkat Pengangguran Terbuka 12,17
persen, pada Tahun 2014 menjadi 8,05 persen. Indikasi ini sangat baik walaupun
jumlah Angkatan Kerja terus meningkat Tahun 2010 sebanyak 1.079.477 orang, dan
pada Tahun 2014 bertambah menjadi 1.192.770 orang, tetapi jumlah orang yang
bekerja terus meningkat pula dari Tahun 2010 sebanyak 1.000.140 orang, dan Tahun
2014 mencapai di angka 1.096.799 orang.
Perbandingan Kota Bandung dengan Kabupaten/Kota Se – bandung Raya Tahun
2011 - 2014
Keberhasilan kinerja suatu organisasi belum dikatakan berhasil apabila tidak melihat
atau membandingkan dengan kinerja daerah lainnya. Oleh karena itu Disnaker
mencoba membandingkan realisasi capaian target “Menurunnya Tingkat Pengangguran
Terbuka dengan Kabupaten/Kota se-Bandung Raya dapat dilihat dari tabel di bawah
ini :
Tabel 3.15
Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Se- Bandung Raya
Tahun 2011 – 2014
No. Kabupaten/Kota Tingkat Pengangguran Terbuka (Tahun)
2011 2012 % (N/T) 2013 % (N/T) 2014 % (N/T)
1. Kota Bandung 10,34 9,17 T 1,17 10,98 N 1,81 8,05 T 2,93
2. Kota Cimahi 10,32 8,57 T 1,75 11,43 N 2,86 9,62 T 1,81
3. Kabupaten
Bandung 10,69 10,38 T 0,31 10,15 T 0,23 8,48 T 1,67
4. Kabupaten
Bandung Barat 13,01 12,37 T 0,64 9,61 T 2,76 8,15 T 1,46
Sumber Data : Pusat Data dan Analisa Pembangunan Jabar (N : Naik - T : Turun)
Perbandingan tingkat pengangguran terbuka dari Tahun 2011 ke Tahun 2014 : Kota
Bandung tingkat pengangguran terbuka menurun 2,29 persen dari Tahun 2011
sebesar 10,34 persen menjadi 8,05 persen Tahun 2014; Kota Cimahi Tahun 2011
sebesar 10,32 persen menjadi 11,43 persen pada Tahun 2014 berarti di Kota Cimahi
ada peningkatan jumlah penganggur sebesar 1,11 persen; Kabupaten Bandung dari
Tahun 2011 sebesar 10,69 persen turun 2,21 persen ke Tahun 2014 sebesar 8,48
persen; dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 sebesar 13,01 persen menjadi
9,61 persen Tahun 2013, penurunannya adalah sebesar 3,4 persen.
Apabila di ranking maka penyerapan tenaga kerja tertinggi di Bandung Raya pertama
adalah Kabupaten Bandung Barat penurunan dari Tahun 2011 ke Tahun 2014 sebesar
52
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
3,4 persen, Kota Bandung peringkat kedua penurunan sebesar 2,29 persen,
kemudian Kabupaten Bandung penurunan sebesar 2,21 persen, sedangkan di Kota
Cimahi terjadi peningkatan jumlah penganggur sebesar 1,11 persen kemungkinan
banyak migrasi ke Kota tersebut karena selalu mendapatkan beberapa predikat terbaik
se – Jawa Barat maupun tingkat Nasional, sehingga peluang kerja meningkat.
Kota Bandung dengan Kabupaten/Kota se – Jawa Barat Tahun 2014
Selanjutnya kita bandingkan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2014 se-Jawa
Barat, posisi Kota Bandung ada di ranking ke-14, Kabupaten Majalengka menduduki
posisi tertinggi dengan TPT 4,47 persen, dan terendah adalah Kabupaten Cianjur 14,87
persen. Hal ini untuk membuktikan bahwa menurut Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi (Kemmenpan, RB) keberhasilan kinerja
suatu organisasi belum dikatakan berhasil apabila tidak melihat atau membandingkan
dengan kinerja daerah lainnya. Oleh karena itu Disnaker mencoba membandingkan
realisasi capaian target “Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka” dengan
Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
Tabel 3.16 Jumlah Pengangguran, Angkatan Kerja, dan TPT se-Jawa Barat Tahun 2014
No.
Kabupaten/Kota Jumlah
Pengangguran
Jumlah Angkatan
Kerja
TPT
1. 2.
3.
4.
5.
6.
7. 8.
9.
10.
11.
12. 13.
14.
15.
16.
17.
18. 19.
20.
21.
22.
23.
24. 25.
26.
Kabupaten Bogor Kabupaten Sukabumi
Kabupaten Cianjur
Kabupaten Bandung
Kabupaten Garut
Kabupaten Tasikmalaya
Kabupaten Ciamis Kabupaten Kuningan
Kabupaten Cirebon
Kabupaten Majalengka
Kabupaten Sumedang
Kabupaten Indramayu Kabupaten Subang
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Karawang
Kabupaten Bekasi
KabupatenBandung Barat
Kota Bogor Kota Sukabumi
Kota Bandung
Kota Cirebon
Kota Bekasi
Kota Depok
Kota Cimahi Kota Tasikmalaya
Kota Banjar
177.222 88.421
153.407
138.045
78.818
58.588
37.755 32.118
121.695
28.116
41.883
61.403 49.193
31.905
114.004
94.436
51.971
43.503 16.083
95.971
16.221
115.643
80.903
26.006 15.571
6.315
2.315.176 1.093.219
1.031.622
1.628.076
1.022.545
845.869
767.041 467.066
913.940
628.959
557.618
766.583 729.932
407.360
1.026.868
1.389.958
637.436
458.665 138.129
1.192.770
147.148
1.236.114
958.587
270.284 289.572
85.602
7,65 8,09
14,87
8,48
7,71
6,93
4,92 6,88
13,32
4,47
7,51
8,01 6,74
7,83
11,10
6,79
8,15
9,48 11,64
8,05
11,02
9,36
8,44
9,62 5,38
7,38
Propinsi Jawa Barat 1.775.196 21.006.139 8,45
53
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Berdasarkan data di atas, posisi Kota Bandung berada di peringkat ke-14, jumlah
Angkatan Kerja Tahun 2014 di Kota Bandung mencapai 1.192.770, hampir sama
dengan jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Cianjur yang menduduki posisi terakhir,
yaitu 1.031.622 orang (86,49 persen dibanding Kota Bandung) dengan Tingkat
Pengangguran Terbuka tertinggi di Jawa Barat di angka 14,87 persen, sedangkan
Kabupaten Majalengka menduduki posisi pertama, hanya jumlah Angkatan Kerjanya
52,73 persen lebih sedikit dari Kota Bandung, yaitu hanya 628.959 orang. Kota
Bandung adalah merupakan Ibukota Propinsi Jawa Barat, daya tarik migrasinya
sangat tinggi, dan juga merupakan Kota Pendidikan dimana berdasarkan survey BPS
kebanyakan yang telah mengikuti pendidikan di Kota Bandung mencari kerjanya
tetap di Kota Bandung, enggan meninggalkan Kota Bandung, dengan kata lain
berkehendak menjadi penduduk tetap Kota Bandung. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat grafik di bawah ini :
54
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Grafik 3.4. Perbandingan TPT se- Propinsi Jawa Barat Tahun 2014
Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi se-Jawa Barat adalah di Kab. Cianjur dengan angka TPT sebesar 14,87%, dan TPT terendah Kab. Majalengka dengan angka TPT Sebesar 4,47%. sementara TPT Kota Bandung berada pada posisi ke 14 sebesar 8,05%.
55
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Analisis Peningkatan/Penurunan Pencapaian Kinerja serta solusi yang
dilakukan
Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya-
upaya yang dilakukan Pemerintah Kota
Bandung, terutama adanya kebijakan dan
tingginya perhatian Walikota Bandung
terhadap perkembangan ekonomi kreatif
berupa konsep penataan pembangunan
kampung juara dengan pola kolaborasi antara
pihak swasta/masyarakat dengan Pemerintah
Daerah. Kebijakan lainnya adalah dengan memperluas dan meningkatkan informasi
kebijakan pemerintah melalui Informasi Teknologi, sehingga dengan pengetahuan
meningkatkan minat masyarakat untuk menjadi pelaku usaha ekonomi kreatif, dan
indikasi lainnya adalah meningkatnya pelaku usaha bisnis online, dalam hal ini berarti
penyerapan tenaga kerja di sector informal meningkat, atau meningkatnya wira usaha
baru secara alami sebagai dampak dari adanya inovasi-inovasi kebijakan ekonomi dan
teknologi.
Kebijakan di atas menjadikan sektor ekonomi di Kota Bandung pemberi kontribusi
tertinggi terhadap pengurangan tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandung
terutama sektor ekonomi kreatif, dan penciptaan wira usaha baru di sektor jasa,
(menurut Buku Indikator Makro – Bappeda Kota Bandung Tahun 2014) : “pada tahun
2013 sektor industri pengolahan dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
mampu tumbuh menopang pertumbuhan ekonomi Kota Bandung”. Di sektor inilah
pelaku ekonomi kreatif dan pelaku wira usaha bergerak tumbuh mendongkrak
perekonomian Kota Bandung.
Solusi yang dilakukan untuk pengentasan pengangguran adalah dengan melaksanakan
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Peningkatan
Kesempatan Kerja, Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan, Program pengembangan wilayah Transmigrasi, dan Program
Transmigrasi Regional secara maksimal serta melakukan kolaborasi antara Pemerintah
Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dengan masyarakat, juga melakukan pengendalian
dan pemantauan kinerja aparat secara terus menerus.
56
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
3.2.2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2
Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja dalam upaya Peningkatan
Kesempatan Kerja mempunyai 2 (dua) indikator kinerja sebagaimana tabel di bawah ini :
Tabel 3.17
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja dalam upaya Peningkatan Kesempatan Kerja
No. Indikator Kinerja
Satuan
Existing Tahun 2013
Tahun 2014
Prosentase
Capaian
Kinerja
Target
Akhir Renstra (Tahun 2018) Target Realisasi
1. Prosentase Tenaga Kerja yang Kompeten
%
--
81,23
(7655/9424)
81,23
(7655/9424) 100 68,10
2. Jumlah Calon
Wirausaha Baru Orang 860 1.120 1.160 103,57 7.500
1. Indikator Prosentase Tenaga Kerja yang Kompeten
Indikator Prosentase Tenaga Kerja yang Kompeten
adalah cerminan kinerja bidang Pelatihan
Keterampilan dan Produktivitas Kerja, dan bidang
Penempatan Tenaga Kerja, rumusan yang terkandung
dalam target tersebut adalah Jumlah Pencari Kerja
Terdaftar lulusan SMK sampai dengan Sarjana
(produk kinerja bidang Penempatan Tenaga Kerja),
ditambah dengan hasil pelaksanaan Uji Kompetensi Tenaga Kerja yang lulus dan
mendapatkan sertifikat (produk kinerja bidang Pelatihan dan Produktivitas).
Rumusan ini didapat dari pengertian Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap
individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian dan sikap kerja
yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan. Tingkat capaian kinerja
100,00% realisasi sesuai target yang ditetapkan. Capaian indikator ini seratus persen
tercapai merupakan data real capaian pada tahun 2014 untuk mengukur seberapa
persen pencari kerja yang terdaftar, dan peserta pelatihan yang mempunyai kompetensi
kerja; target ini adalah target kinerja baru hasil Reviu Tim Menpan, merevisi target Rasio
Tenaga Kerja Terampil dan Produktif, alasan revisi adalah target Rasio tersebut hanya
Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja dalam upaya Peningkatan
Kesempatan Kerja
57
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
mengukur seberapa banyak/persen usulan musrenbang yang diakomodir untuk dilatih
oleh Disnaker, target ini tidak mencerminkan outcome, hanya mengukur output saja.
Pencari Kerja terdaftar lulusan SMK keatas
dianggap sudah mempunyai kompetensi
dibidangnya, tidak perlu sentuhan Disnaker untuk
dilakukan pelatihan atau di Uji Kompetensi,
permasalahannya yang mereka butuhkan adalah
peluang kerja sesuai dengan kompetensi kerja yang
dimilkinya. Dari capaian target 81,23 persen,
sisanya adalah Pencari Kerja lulusan SMA kebawah sebesar 18,77 persen Pencari Kerja
yang dianggap belum kompeten adalah menjadi pekerjaan Bidang Pelatihan dan
Produktivitas Kerja untuk dipanggil dan ditawarkan diberi pelatihan pada tahun
selanjutnya sesuai bakat dan minat Pencari Kerja tersebut.
Menggunakan kata dianggap, maksudnya adalah bahwa tidak semua lulusan SMA ke
bawah tidak kompeten, namun karena Disnaker tidak mempunyai data pencari kerja
terdaftar dari SMA ke bawah yang kompeten, karena mungkin saja pencari kerja lulusan
SMA yang mendaftar sudah/sedang mempunyai pekerjaan, tentunya yang
sudah/sedang mempunyai pekerjaan sudah kompeten dibidangnya.
Analisa Prosentase Tenaga Kerja yang Kompeten, hanya membandingkan kinerja nyata
dengan kinerja yang direncanakan, karena indikator ini baru ditetapkan setelah Reviu-
Renstra. Untuk membandingkan kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya
dan dengan kinerja instansi Kabupaten/Kota sekitar data tidak tersedia. Sebagai upaya
menyajikan laporan kinerja yang lebih berkualitas sudah dilakukan koordinasi dengan
Disnakertrans Propinsi Jawa Barat, mencari data pembanding untuk indicator ini juga
tidak tersedia, bahwa Propinsi Jawa Barat pun baru akan memunculkan target kinerja
Tingkat Kompetensi Tenaga Kerja pada tahun 2016 sehubungan dengan ditetapkannya
Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2016, Tenaga Kerja bebas boleh bekerja se-ASEAN
sesuai peluang kerja yang ada di Negara yang bersangkutan.
Upaya selanjutnya yang telah dilakukan dalam
meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar Pencari
Kerja diterima Dunia Kerja, adalah :
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Lembaga
Pelatihan Kerja melalui pembinaan sertifikasi
LPK
58
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
2. Mendorong majunya pendidikan formal, karena merupakan salah satu persyaratan
untuk bekerja dalam suatu perusahaan, serta melalui pendidikan non formal,
berupa keterampilan khusus, kemampuan berkomunikasi serta diarahkan untuk
menjadi lulusan sekolah yang mampu menciptakan suatu lapangan pekerjaan.
3. Meningkatkan kegiatan pelatihan kerja
Pengangguran kebanyakan disebabkan oleh masalah tenaga kerja yang tidak
terampil dan ahli. Perusahaan lebih menyukai calon pegawai yang sudah memiliki
keterampilan atau keahlian tertentu. Relevansinya adalah kenyataannya sejumlah
besar penganggur adalah orang yang belum memiliki keterampilan atau keahlian
tertentu.
2. Indikator Jumlah Calon Wirausaha Baru
Selanjutnya indikator kedua adalah turunan dari
target RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 :
Penciptaan 100.000 Wira Usaha Baru yang terdapat di
Misi 4 Membangun perekonomian yang kokoh, maju,
dan berkeadilan; sasaran 13 meningkatkan
Kesempatan Kerja; Strategi 2 Menciptakan 100.000
Wira Usaha Baru, SKPD leading sektornya adalah
Dinas KUKM, Perindustrian dan Perdagangan. Sebagai gambaran target SKPD terkait
sebagai berikut :
Tabel 3.18
Target Penciptaan Wira Usaha Baru
sesuai RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018
No SKPD Target
Akhir Renstra (Tahun 2018)
1.
Dinas KUKM, Perindustrian dan Perdagangan 35.000
2. Dinas Pendidikan 40.000
3. Dinas Tenaga Kerja 7.500
4. Dinas Pemuda dan Olahraga 7.500
5. Dinas Pertanian 1.000
Tenaga Kerja hasil pelatihan yang sudah mengikuti Uji Kompetensi untuk mendapatkan
sertifikasi dibidangnya agar diterima di dunia kerja (dapat bekerja di sektor formal), jika
tidak berhasil diarahkan untuk menjadi Calon Wira Usaha Baru. Target Dinas Tenaga
Kerja di Kota Bandung pada akhir Tahun 2018 dapat melatih sebanyak 7.500 orang
Calon Wira Usaha Baru.
59
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Untuk mencapai target tersebut pada umumnya
yang dilakukan SKPD adalah melakukan
pelatihan sesuai tupoksi bidangnya. Realisasi
dari indikator untuk sasaran tersebut di atas,
target 1.120 orang tercapai sebanyak 1.160
orang. Pencapaian target tersebut di Dinas
Tenaga Kerja dilakukan oleh 3 (tiga) unit kerja,
yaitu oleh Bidang Lattas, Bidang Penta dan Transmigrasi, dan UPT BLK. Realisasinya
melebihi target karena di kegiatan bidang penempatan tenaga kerja Pemberian fasilitasi
dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat dari target bidang 120
orang realisasi 160 orang.
Bahwa masalah pengangguran menjadi
sedikit terpecahkan apabila muncul keinginan
untuk menciptakan lapangan usaha sendiri
atau berwirausaha. Cara ini berpeluang besar
dalam mengurangi pengangguran dalam
masyarakat. Menjadi wira usaha tidak
menuntut pendidikan yang tinggi, yang
dibutuhkan sedikit modal dan keuletan dalam
menjalankan usahanya.
Bertambahnya volume program kegiatan pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh Dinas
Tenaga Kerja bertujuan untuk memenuhi target di atas, tahap ini merupakan tahap
awal dari penciptaan wira usaha baru, karena pengangguran kebanyakan disebabkan
oleh masalah tenaga kerja yang tidak terampil dan ahli. Selain berpendidikan,
perusahaan lebih menyukai calon pegawai yang sudah memiliki keterampilan atau
keahlian tertentu.
Dinas Tenaga Kerja melalui Bidang Pelatihan dan Produktivitas melaksanakan
pemagangan di perusahaan bagi Calon Wira Usaha Baru yang sudah dilatih harapannya
tenaga kerja siap pakai dan diterima di dunia kerja atau menjadi wira usaha baru,
sedangkan yang dilaksanakan oleh Bidang Penempatan dan Transmigrasi melakukan
pelatihan teknis bagi penciptaan Wira Usaha Baru arahnya murni menyiapkan tenaga
kerja calon wira usaha baru, karena materi 100% semua praktek mengolah suatu
produksi/industri sejenis, pelatihan dilaksanakan ditempat Wirausahawan yang sudah
berhasil.
60
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Kemudian tahap ketiga melakukan intermediasi Perbankan yaitu mempertemukan para
calon wira usaha baru yang sudah dilatih dengan perbankan/lembaga keuangan
lainnya, materi yang diberikan berupa bimbingan teknis manajerial, pengelolaan
administrasi kelembagaan/ keuangan, serta akses permodalan. namun dengan cara
demikian tetap kurang berhasil, permasalahannya adalah untuk akses ke
perbankan/lembaga permodalan tetap harus memenuhi persyaratan
keperbankanan/bankable.
Terkendala tupoksi, Disnaker tidak melaksanakannya beberapa tahapan penciptaan
WUB, yaitu tahap pendampingan untuk proses perijinan, peningkatan kualitas produk,
pemasaran, dan pemberian dana segar/permodalan, tujuannya adalah agar Calon WUB
ini mendapatkan kemudahan proses perijinan serta kemudahan fasilitasi pemasaran
produk melalui pameran-pameran baik skala lokal, regional, nasional, maupun
intenasional, serta memperoleh modal awal untuk melakukan kegiatan usaha;
Permasalahan selanjutnya jika Calon WUB hanya diberikan pelatihan kewirausahaan,
pemagangan serta fasilitasi akses permodalan melalui intermediasi, dikhawatirkan akan
mengakibatkan kekurang berhasilan dalam menciptakan WUB, karena untuk
menciptakan satu orang Wira Usaha Baru berdasarkan hasil penelitian Chevron yang
disampaikan Kepala BAPPEDA Propinsi (Profesor Denny) pada saat Rapat Koordinasi
penyusunan RKPD Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2014 di Hotel Khatulistiwa
menyatakan, bahwa untuk menciptakan Wira Usaha Baru dari 100 orang yang dilatih
hasil seleksi rekruitment Calon WUB paling yang berhasil menjadi WUB sukses hanya 2
orang saja. Sudah tentu untuk penciptaan WUB perlu penanganan yang sinergi antara
para pihak. Penyelesaian permasalahan Penciptaan WUB pelaksanaannya harus
terkoordinasikan dengan baik dengan SKPD dan Instansi serta Lembaga terkait lain
sesuai tupoksinya, seperti Perguruan Tinggi, Perbankan, KADIN, dan instansi/lembaga
yang berkaitan dengan pengembangan kewirausahaan, sehingga harapan akhir Tahun
2018 dapat menciptakan 100.000 Wira Usaha Baru akan berhasil, karena program ini
merupakan program unggulan Bapak Walikota dan Wakil Walikota Bandung terpilih
periode 2013-2018 harapan terjadi multiplayer effect satu orang wira usaha baru
berhasil akan mampu menciptakan lapangan kerja yang baru.
Upaya selanjutnya yang telah dilakukan dalam meningkatkan penciptaan wira usaha
baru yaitu mendorong sikap kewirausahaan para pencari kerja. Masalah pengangguran
menjadi sedikit terpecahkan apabila muncul keinginan untuk menciptakan lapangan
usaha sendiri dan menjadi wira usaha yang berhasil. Cara ini sebenarnya berpeluang
61
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
besar dalam mengurangi pengangguran dalam masyarakat, karena dalam berwirausaha
tidak menuntut pendidikan yang tinggi, yang dibutuhkan hanya sedikit modal dan
keuletan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu hal ini dijadikan target prioritas
RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 sesuai janji politik Walikota Tahun 2018 harus
tercipta 100.000 Wira Usaha Baru, karena diindikasikan sektor informal di perkotaan
diduga mampu menyerap angkatan kerja yang mendapat tekanan dari rasionalisasi
pekerja akibat kontraksi perekonomian.
Jika dilihat dari target RPJMD 2013-2018 terciptanya 100.000 WUB, sedangkan
berdasarkan LPPD yang sudah dipublish melalui Koran Tribun Tanggal 17 Juni 2015
halaman 5, pada Tahun 2014 dari 5 SKPD yang sudah merealisasikan pelatihan WUB
baru Disnaker sebanyak 1.160 melebihi target yang ditentukan yaitu 1.120, berarti dari
target 7.500 Calon WUB terlatih di akhir Tahun 2018, tanggungjawab Disnaker akhir
Tahun 2018 sisa sebanyak 6.340 Calon WUB, kemudian Tahun 2015 rencana 1.340
Calon WUB, maka di Tahun 2016 sisa 5.000 Calon WUB lagi yang harus disentuh
melalui pelatihan ketenagakerjaan.
3.2.3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 3
Pada dasarnya untuk mengatasi pengangguran musiman, perlu adanya pemberian
informasi yang cepat. Salah satu penyebab munculnya masalah pengangguran karena
pencari kerja tidak tahu perusahaan apa saja yang membuka lowongan kerja, atau
perusahaan seperti apa yang cocok dengan keterampilan yang dimiliki. Berkat kinerja
Bidang Penempatan Tenaga Kerja yang didukung para Pejabat fungsional Pengantar
Kerja, target kinerja terlampaui. Proses Penyediaan Informasi Lowongan Pekerjaan
yang dilakukan adalah melalui Job Fair/Pameran Kerja yang dilaksanakan 3 kali
Pameran/Bursa Kerja, melalui Bursa Kerja On-line. (BKOL) memberi kemudahan
kepada Pengusaha melakukan entry secara on-line lowongan yang tersedia di
perusahaan.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor
Ketenagakerjaan, perusahaan mempunyai kewajiban melaporkan perkembangan
perusahaannya kepada Pemerintah melalui SKPD yang membidangi ketenagakerjaan.
Tahun 2014 Disnaker termasuk sebagai Smart SKPD, inovasi yang dilakukan dalam
upaya meningkatkan pelayanan publik adalah menyusun aplikasi Sistem Informasi
Ketenagakerjaan yang diberi nama BIMMA’S (Bandung Integrated Manpower
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja
62
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Management Aplications System), sub sistem yang sudah berjalan di bidang Pengawasan
yaitu Wajib Lapor On-line. dengan sistem ini, memberi kemudahan terhadap
perusahaan untuk menyampaikan laporan perusahaannya melalui website Wajib Lapor
On-line (paperless), diantara contentnya perusahaan wajib mengisi format lowongan
kerja yang tersedia di perusahaannya, harapan kedepan adalah jumlah lowongan kerja
yang tersedia di Kota Bandung meningkat dengan diketahuinya dan dilaksanakannya
Wajib Lapor Ketenagakerjaan oleh Perusahaan melalui Website tersebut. Jika dibanding
dengan target 50.000 Lowongan Kerja di akhir RENSTA, direalisasikan Tahun 2014
sebanyak 9.695 loker, melebihi target yang ditentukan, tanggungjawab sebanyak 40.305
loker lagi harus didapat sampai akhir Tahun 2018, agar para pencari kerja dengan
mudah mencari loker sesuai bakat dan minat yang bersangkutan, seperti tabel berikut:
Tabel 3.19
Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja
No Indikator
Kinerja Satuan
Existing Tahun
2013
Tahun 2014 Prosentase Capaian
Kinerja
Target
Akhir Renstra
(Tahun 2018) Target Realisasi
1.
Jumlah
Lowongan Pekerjaan Baru
Loker 6.989 3.000 9.695 323,17%
50.000
2.
Prosentase
Pencari Kerja terdaftar yang
ditempatkan
% 14,05
14,22
41,92 294,80% 44,88
1. Indikator Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru
Indikator Menciptakan 250.000 Lapangan Pekerjaan Baru adalah janji politik
Walikota dan Wakil Walikota Bandung Terpilih yang dituangkan dalam Dokumen
RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018, untuk mencapai target tersebut Dinas Tenaga
Kerja menetapkan target pada akhir Tahun 2018 Lowongan Pekerjaan Baru sebanyak
50.000 lowongan kerja, dan Tahun 2014 dari target 3.000 Lowongan Kerja Baru,
terealisasi 9.695 Lowongan Kerja Baru; Dipersentase mencapai 323,17%, kategori
memuaskan. Pencapaian melebihi target sangat signifikan bukan berarti adanya
kesalahan dalam menetapkan target ataupun pencapaian kinerja Dinas sangat
maksimal. Penentuan target biasanya diambil dari rata-rata lowongan kerja yang
tersedia setiap tahun, lima tahun ke belakang rata-rata antara 3.000 - 6.000 lowongan
kerja. Oleh karena pencapaian target Tahun 2014 sangat signifikan serta diperkirakan
perkembangan perekonomian tahun selanjutnya lebih meningkat, maka Tahun 2015
ditetapkan target sebanyak 10.000 lowongan pekerjaan baru, harapan akhirnya adalah
63
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
makin meningkat pula penempatan tenaga kerja untuk mengurangi jumlah
pengangguran di Kota Bandung.
2. Indikator Prosentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan
Target Kedua Prosentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan akhir Tahun 2018
ditentukan target sebesar 44,88 persen, Tahun 2014 telah ditetapkan target sebesar
14,22 persen (2.532 penempatan/17.800 pendaftaran pencari kerja), dan direalisasikan
sebesar 41,92 persen (penempatan 3.849/pendaftaran pencari kerja 9.181). Jika dilihat
dalam tabel di atas realisasi sangat tinggi, padahal penempatan tenaga kerja seperti
pada tahun tahun sebelumnya peningkatannya tidak terlalu signifikan mencapai 3.849,
hal ini disebabkan dengan data pembanding di bawahnya yaitu jumlah pendaftar
pencari kerja terdaftar menurun drastis jauh dari perkiraan hanya berjumlah 9.181.
Penurunan pendaftar pencari kerja karena pendaftaran CPNS tahun 2014 tidak
mensyaratkan lagi melampirkan Kartu AK.I (Kartu Pencari Kerja), persyaratan tersebut
berlaku ketika pencari kerja diterima menjadi Calon PNS. Capaian kinerjanya sebesar
294,80 persen melebihi target yang ditetapkan mencerminkan keberhasilan Dinas
Tenaga Kerja melalui Bidang Penempatan Tenaga Kerja baik penempatan di sektor
pekerja formal ataupun yang menjadi wira usaha baru.
Berdasarkan tabel di atas bahwa realisasi Tahun 2014 kedua indikator sasaran 3
menunjukkan capaian kinerja lebih dari 100 persen yang berarti capaian kinerja
Renstra Tahun 2014 melampaui target yang ditetapkan. Realisasi data pendukung
pencapaian sasaran 3 apabila dibuat tabel Tahun 2009 - 2014 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.20
Pencapaian Indikator Sasaran 3 Tahun 2009 – 2014
No.
Indikator
Kinerja
Utama
Satuan
Tahun
2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Lowongan Kerja Baru
Loker 1.840 4.779 10.313 11.882 6.989 9.695
2. Pendaftaran
Pencari Kerja Orang 33.476
24.159 7.757 8.815 17.455 9.181
3. Penempatan
Tenaga Kerja Orang 2.894
2.281 3.044 4.035 2.452 3.849
64
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Apabila tabel tersebut di atas dibuat grafik, maka hasilnya seperti di bawah ini:
Grafik 3.5 Perkembangan Lowongan Kerja, Penempatan Kerja dan Pendaftar Pencari Kerja Tahun 2010-2014
Prosentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan adalah indikator Standar
Pelayanan Minimal ketiga dari tujuh indikator yang ditetapkan oleh Peraturan
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 2 Tahun 2014. Oleh karena itu
target ini dapat diperbandingkan dengan Propinsi Jawa Barat. Diperoleh data capaian
SPM Propinsi Jawa Barat melalui e-mail Kepala Sub Bagian Keuangan Disnakertrans
Propinsi Jawa Barat sebagai berikut :
Tabel 3.21 Prosentase Penempatan Tenaga Kerja Propinsi Jawa Barat – Kota Bandung
Berdasarkan Realisasi SPM Tahun 2014
Uraian Penempatan Kerja Pencari Kerja
Terdaftar
Persentase
Propinsi Jawa Barat 477.046
1.775.196 26,87
Kota Bandung 3.849 9.181 41,92
Sumber Data : Disnakertrans Prop.Jabar Tahun 2014
Penempatan atau penyerapan Tenaga Kerja Kota Bandung prosentasenya melebihi
Jawa Barat, yaitu 41,92 persen dan Jawa Barat 26,87 persen. Kondisi ini dapat
didefinisikan Kota Bandung tingkat penyerapan tenaga kerja lebih tinggi dari rata-rata
65
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
penempatan Propinsi Jawa Barat yaitu 3.849 orang penempatan dibanding dengan
jumlah 477.046 penempatan se-Jawa Barat hanya 0,81 persen, pencari kerja terdaftar
9.181 di Kota Bandung hanya 0,052 dari 1.775.196 orang pencari kerja di Jawa Barat
yang merupakan penjumlahan dari 26 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Hal ini sangat
menggembirakan, sedikitnya memberi kontribusi terhadap penurunan Tingkat
Pengangguran Terbuka dari Tahun 2013 sebesar 10,98 persen ke Tahun 2014 menjadi
8,05 persen, walaupun Kota Bandung ibukota Propinsi Jawa Barat, dimana migrasinya
cukup tinggi.
Namun jika diperbandingkan dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia pada
Tahun 2014 sebagaimana tabel/grafik di atas terjadi kesenjangan antara
penempatan tenaga kerja 3.849 orang, sedangkan lowongan kerja tersedia 9.695
formasi, berarti hanya 39,70 persen terjadi penyerapan tenaga kerja. Permasalahannya
adalah Pencari Kerja yang ingin memperoleh pekerjaan dari pemberi kerja untuk
pengisian lowongan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan bakat, minat dan
kemampuannya, serta tidak sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang tersedia atau
dalam istilah ketenagakerjaan disebut antara Lowongan Kerja Tersedia dengan Pencari
Kerja tidak Link and Match.
Penyelesaian masalah di atas adalah dengan pelatihan kerja untuk memberi,
memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas,
disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai
dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan, kemudian dilakukan uji
kompetensi kerja adalah pengukuran kemampuan kerja setiap individu yang mencakup
aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian dan sikap kerja yang sesuai dengan standar
kompetensi yang ditetapkan. Selain itu beberapa upaya lain yang bisa dilakukan adalah
melalui :
1. Penyediaan Informasi tentang Kebutuhan Tenaga Kerja/Lowongan kerja melalui Job
Fair/Pameran Kerja dan Bursa Kerja On-line.
Untuk mengatasi pengangguran musiman, perlu adanya pemberian informasi yang
cepat mengenai tempat-tempat mana yang sedang memerlukan tenaga kerja.
Masalah pengangguran dapat muncul karena orang tidak tahu perusahaan apa saja
yang membuka lowongan kerja, atau perusahaan seperti apa yang cocok dengan
keterampilan yang dimiliki. Masalah tersebut adalah persoalan informasi.
2. Adanya dorongan-dorongan (penyuluhan) untuk giat bekerja melalui bimbingan
teknis memperbaiki kejiwaan, mental dan moralitas para pengangguran untuk
melakukan hal yang berguna dan berdampak positif.Seperti; pembinaan mental,
66
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
taat beragama, memperbaiki karakter, memiliki kepribadian yang baik,
memperbaiki kapasitas dan kualitas yang menjadikan diri diterima di lapangan
pekerjaan, karena diindikasikan penduduk Kota Bandung bila upah kerja rendah
maka orang lebih suka menganggur
3. Bisnis online apabila dijalankan dengan serius, sebenarnya cara ini cukup berhasil
dalam mengurangi pengangguran bahkan mengatasi kemiskinan di suatu negara.
Dalam menjalankan bisnis online sangatlah mudah dapat dijalankan semua orang,
karena tidak diperlukan modal yang besar
Jika penyelesaian permasalahan berhasil, dan jika kondisi perekonomian dan keamanan
Kota Bandung kondusif dipastikan target 44,88 persen penempatan tenaga kerja
dibanding dengan pencari kerja terdaftar pada akhir RENSTRA Tahun 2018 akan
berhasil atau mungkin bisa melebihi target yang ditetapkan.
3.2.4. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 4
Pencapaian sasaran 4 Misi disusun 4 indikator
yaitu: Prosentase Perusahaan yang berkasus tentang
ketenagakerjaan, Prosentase Kasus yang
diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB),
Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta
program Jamsostek, Jumlah Perusahaan Yang
Melaksanakan Peraturan Ketenagakerjaan dan
Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan. Misi ini menjadi
target kinerja Bidang Perselisihan Hubungan Industrial dan Jamsostek, dan Bidang
Pengawasan Ketenagakerjaan. Realisasinya sebagaimana tabel di bawah ini :
Tabel 3.22
Analisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan
No Indikator Kinerja Utama Satuan
Existing
Tahun 2013
Tahun 2014 Target
Akhir 2018 Target Realisasi
1. Prosentase Perusahaan yang berkasus tentang
ketenagakerjaan
Persen
--
5,51 5,51 4,09
Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan
67
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
2. Prosentase Kasus yang
diselesaikan melalui
Perjanjian Bersama (PB) Persen 61,32
55,00
55,00 58,00
3. Prosentase pekerja/buruh
yang menjadi peserta
program Jamsostek
Persen 27,68 72,33 72,33 82,97
4. Jumlah Perusahaan Yang
Melaksanakan Wajib Lapor
Ketenagakerjaan
Perusah
aan
6.258
1.977 1.977 2.300
1. Indikator Prosentase Perusahaan yang berkasus tentang ketenagakerjaan
Indikator kinerja pertama direalisasikan 100 persen
sesuai target yang direncanakan, rumusannya adalah
realisasi 109 kasus yang masuk dibanding dengan
1.977 perusahaan yang melaksanakan wajib lapor
ketenagakerjaan pada Tahun 2014, target ini adalah
indikator kinerja baru hasil Reviu Tim Menpan&RB.
Meningkat dan menurunnya kasus yang masuk
tergantung pada pembinaan dan pengawasan yang
dilakukan oleh kedua bidang yang menangani perlindungan ketenagakerjaan, selain
faktor internal juga faktor eksternal sangat mempengaruhi tingginya kasus yang
masuk, diantaranya faktor ekonomi dan politik, seperti adanya peningkatan harga BBM
dan tarif Listrik akan berpengaruh pada pelaku ekonomi, yaitu menurunkan
kemampuan perusahaan untuk memenuhi biaya produksi, dan Tenaga Kerja adalah
salah satu faktor produksi yang ikut terpengaruh akibat kebijakan Pemerintah tersebut.
Target akhir RENSTRA menurunnya prosentase kasus yang masuk dari Tahun 2014
sebesar 5,51 persen menjadi 4,09 persen dari jumlah Perusahaan Wajib Lapor
Ketenagakerjaan pada Tahun 2018 dapat direalisasikan dengan mengoptimalkan
kinerja kedua Bidang yang menangani Perlindungan Ketenagakerjaan, melalui
pembinaan SP/SB/SBSI, sosialisasi peraturan ketenagakerjaan&jamsostek,
pemeriksaan dan pengawasan perusahaan karena walaupun prosentase kecil tetapi
yang namanya penyelesaian perselisihan hubungan industrial bobotnya sangat berat
dan memerlukan waktu untuk penyelesaiannya.
2. Indikator Prosentase Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)
Target kedua yang didasarkan pada indikator kinerja SPM Permennakertrans Nomor 2
Tahun 2014, adalah tindak lanjut penanganan target pertama yaitu 109 kasus yang
masuk, realisasi 100 persen yaitu perbandingan 60 kasus yang diselesaikan melalui
Perjanjian Bersama. Relisasi Tahun 2013 sebesar 61,32 persen adalah perhitungan 65
68
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
kasus selesai melalui Perjanjian Bersama dari 106 kasus yang masuk. Target Tahun
2014 diperkirakan 55 kasus selesai melalui Perjanjian Bersama dari perkiraan 100
kasus yang masuk/terdaftar. Realisasi dari 109 kasus yang masuk kasus selesai melalui
PB 60 kasus, 40 kasus selesai dengan Anjuran, 9 kasus karena bobotnya berat
penyelesaian masih harus dilanjutkan pada tahun berikutnya. Target kinerja ini sama
dengan target kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM). Perlu diketahui bahwa
permohonan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebanyak 109 kasus
didominasi kasus perselisihan PHK sebanyak 81 kasus, selesai melalui Perjanjian
Bersama (PB) 51 kasus; perselisihan Hak 11 kasus, selesai melalui PB 5 kasus, dan
ketiga Perselisihan Kepentingan 17 kasus selesai melalui PB dari 4 kasus yang masuk,
sedangkan perselisihan Antar SP/SB Nihil. Kasus yang masuk dengan kasus yang dapat
diselesaikan melalui Perjanjian Bersama, dalam bentuk grafik sebagai berikut :
Grafik 3.6 Perbandingan Kasus Masuk dengan Kasus Selesai Melalui Perjanjian Bersama
Tahun 2010-2014
Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku
dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha,
pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD
1945. Perselisihan Hubungan Industrial merupakan perbedaan pendapat yang
mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan
pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh karena adanya perselisihan mengenai hak,
kepentingan, PHK atau perselisihan antar serikat pekerja/buruh dalam satu
69
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
perusahaan. Suatu hal yang sangat mendukung pada kondusifitas tripartit yaitu adanya
aksi Walikota Bandung yang proaktif menanggapi usulan para pengusaha dan Serikat
Pekerja pada tahun 2014 Walikota Bandung langsung menghadap Kementerian Tenaga
Kerja Dan Transmgirasi RI pada saat diminta Serikat Pekerja menyampaikan usulan
peningkatan jumlah item yang dijadikan alat survey dalam penentuan Kebutuhan Hidup
Layak/KHL, maka hubungan industrial di Kota Bandung cukup kondusif sehingga
target kinerja dapat direalisasikan dengan baik.
Sebagai perbandingan Persentase Kasus Selesai Melalui Perjanjian Bersama
berdasarkan data capaian SPM Kota Bandung dan Propinsi Jawa Barat sebagai berikut :
Tabel 3.23 Persentase Kasus Selesai Melalui Perjanjian Bersama
Propinsi Jawa Barat – Kota Bandung
Berdasarkan Realisasi SPM Tahun 2014
Uraian Kasus Selesai Melalui PB Kasus Masuk Persentase
Propinsi Jawa Barat 300 400 75
Kota Bandung 60 109 55
Sumber Data : Disnakertrans Prop.Jabar Tahun 2014
Persentase kasus PHI selesai melalui Perjanjian
Bersama di Kota Bandung 55 persen berada
dibawah Propinsi Jawa Barat yaitu 75 persen.
Walaupun dibawah Propinsi, namun kondisi ini
tetap merupakan permasalahan, bahwa di Kota
Bandung kasus yang masuk bobotnya cukup
berat, terutama terjadinya perselisihan
kepentingan yang lebih sulit untuk diselesaikan.
Dari 400 kasus Jawa Barat 27,25 persen adalah kasus yang terjadi di Kota Bandung,
mengandung arti kasus Perselisihan Hubungan Industrial di Jawa Barat hampir
didominasi oleh Kota Bandung, dan kemudian yang diselesaikan melalui Perjanjian
Bersama dibandingkan dengan Jawa Barat, 20 persennya adalah penyelesaian kasus
PHI yang dilakukan Kota Bandung. Oleh karena itu perlu ada penyelesaian masalah
yaitu pada tahun berikutnya fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan
dan serikat pekerja harus lebih ditingkatkan, jika para pihak memahami peraturan
ketenagakerjaan yang berlaku, dimungkinkan akan menurunkan terjadinya perselisihan
hubungan industrial.
Target akhir RENSTRA di Tahun 2018, kasus yang dapat diselesaikan melalui Perjanjian
Bersama meningkat menjadi 58 persen, karena trend yang terjadi berdasarkan
70
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
pengalaman setiap akhir masa jabatan seorang Kepala Daerah, suhu politik
meningkatkan, berkaitan dengan kondisi politik diluar kewenangan Disnaker biasanya
paling mudah mempropokasi para pekerja untuk dijadikan alat politik, sehingga sering
terjadi demo, akibatnya kegiatan perekonomian terganggu, bisa berdampak pada
terjadinya PHK. Maka untuk target ini tidak dapat diperjanjikan pada akhir RENSTRA
yang otomatis berakhirnya masa Jabatan Walikota Bandung untuk menetapkan target
dibawah Tahun sebelumnya.
3. Indikator Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek
Indikator ketiga dari target sasaran 4 Perlindungan Ketenagakerjaan yaitu Prosentase
pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek adalah, sama seperti indikator
kedua adalah target kinerja SPM urusan ketenagakerjaan. Tahun 2014 persentase 72,33
adalah 105.867 jumlah pekerja/buruh yang masuk program Jamsostek dari 146.374
pekerja/buruh berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan. Tahun 2013 realisasi
prosentase hanya 27,68 persen, dari 283,173 pekerja/buruh yang masuk program
Jamsostek, pembandingnya adalah jumlah Bekerja 1,047,235 orang berdasarkan data
BPS sehingga prosentase yang didapat lebih kecil.
Perbandingan Kota Bandung dengan Propinsi Jawa Barat sesuai Standar Pelayanan
Minimal yang ditetapkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Perbandingannya
seperti tabel di bawah ini :
Tabel 3.24
Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Propinsi Jawa Barat – Kota Bandung
Berdasarkan Realisasi SPM Tahun 2014
Uraian
pekerja/buruh yang
menjadi peserta
program Jamsostek
Jumlah pekerja/buruh
berdasarkan W.L. Persentase
Propinsi Jawa Barat 8.921.180 19.443.783 45,88
Kota Bandung 283.173 391.501 72,33
Sumber Data : Disnakertrans Prop.Jabar Tahun 2014
Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat JAMSOSTEK adalah suatu
perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santuan berupa uang penggganti sebagian
dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa
atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil,
bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Penjaminan ini sangat penting bagi para
71
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
pekerja/buruh sebagai upaya preventif bagi perlindungan diri sendiri maupun
keluarganya. Dari data di atas, Kota Bandung tingkat kesadaran perusahaan dan
pekerjanya sangat tinggi dalam hal keikutsertaan dalam penjaminan sosial
ketenagakerjaan, realisasi kepesertaan dari data pekerja/buruh yang menjadi peserta
program Jamsostek berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan sebesar 72,33 persen
sedangkan untuk Jawa Barat tingkat kepesertaannya masih dibawah 50 persen, yaitu
45,88 persen.
Jumlah pekerja 283.173 orang yang masuk menjadi peserta program Jamsostek di Kota
Bandung adalah 3,17 persen dari jumlah 8.921.180 peserta program Jamsostek
Propinsi Jawa Barat. Serta 19.443.783 orang pekerja/buruh di Jawa Barat,
pekerja/buruh terdaftar di Wajib Lapor hanya 2,01 persen di Kota Bandung yaitu
391.501.
Kekurang sadaran pengusaha akan tanggungjawabnya dimana Undang-Undang tentang
Jaminan Kesejahteraan Nasional (JKN) menyatakan semua masyarakat Indonesia wajib
mengikuti program penjaminan sosial, maka target Tahun 2014 kepesertaan Program
Jamsostek sebesar 72,33 persen sulit dilakukan, harapan jika para pejabat fungsional
mediator, dan fungsional pengawas ketenagakerjaan meningkatkan kinerjanya,
yaitu melakukan pembinaan, sosialisasi, dan pemeriksaan dan pengawasan
terhadap perusahaan yang melanggar peraturan ketenagakerjaan, khususnya untuk
indikator ini maka pada akhir Tahun 2018 target 82,97 persen akan terealisasikan.
4. Indikator Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan
Indikator kelima adalah realisasi sebanyak 1.977
Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib Lapor
Ketenagakerjaan, sama dengan indikator nomor 1
adalah target baru hasil Reviu Tim Menpan,
sebetulnya indikator ini kurang tepat karena yang
diharapkan adalah ukuran seberapa banyak
perusahaan yang melaksanakan Wajib Lapor
Ketenagakerjaan yang mentaati peraturan norma
ketenagakerjaan, hanya pada Tahun 2014 Dinas Tenaga Kerja belum siap data, maka
khusus untuk Tahun 2014 indikator ini yang digunakan, Tahun 2015 diharapkan dapat
menyusun data sesuai dengan yang disarankan, yaitu dari rencana 2.101 perusahaan
yang melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan, dapat dipilah berapa perusahaan
yang melaksanakan ketentuan norma ketenagakerjaan (dari 33 norma, minimal 5 atau
72
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
10 norma dilaksanakan) karena makin meningkatnya jumlah perusahaan yang
melaksanakan norma ketenagakerjaan adalah bukti keberhasilan kinerja Dinas Tenaga
Kerja melalui Bidang Pengawasan dengan dibantu 14 orang fungsional Pengawas
Ketenagakerjaan (Umum dan spesialis) dalam melaksanakan pengawasan
ketenagakerjaan terhadap perusahaan.
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan di atas,
diantaranya adalah :
1. Meningkatkan kerjasama dan harmonisasi LKS Tripartit melalui peningkatan
volume rapat-rapat koordinasi dengan semua anggota Tim berdasarkan Surat
Keputusan Walikota Bandung.
2. Semakin bertambahnya kasus perselisihan kepentingan yang sulit diselesaikan
secara damai (PB), sudah menjadi keharusan adanya penambahan tenaga
fungsional mediator PHI secara proporsional membandingkan dengan jumlah
7.124 perusahaan pada tahun 2014, sehingga mediator PHI dapat melaksanakan
fungsinya yang utama yaitu melakukan pembinaan hubungan industrial terhadap
perusahaan untuk pencegahan terjadinya perselisihan hubungan industrial secara
prefentif. Sehubungan tenaga fungsional mediator hanya tinggal 2 (dua) orang lagi,
maka selama ini hanya fungsi penyelesaian kasus yang masuk saja yang dapat
dilaksanakan. Yang terjadi seorang pejabat fungsional mediator tersita waktunya
hanya untuk menyelesaikan kasus saja.
3. Fungsi pemeriksaan perusahaan yang dilaksanakan oleh fungsional Pengawas
Ketenagakerjaan perlu dimaksimalkan, misalkan menyelesaikan kasus
pelanggaran norma ketenagakerjaan secara tuntas, sehingga pada tahun
berikutnya kasus yang sama di perusahaan yang sama tidak muncul kembali.
3.2.5. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 5
Pengangguran terutama di Pulau Jawa dapat sedikit teratasi melalui upaya mendorong
minat masyarakat untuk bertransmgirasi dengan penyuluhan dan pemberian stimulan
bagi yang siap diberangkatkan dengan motivasi dan penyampaian informasi positif.
Masih luasnya lahan di luar Pulau Jawa lebih banyak menyediakan lapangan pekerjaan.
Baik peluang berwirausaha maupun pekerjaan di perusahaan lebih terbuka lebar.
Meningkatnya Minat Bertransmigrasi
73
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Tabel 3.25
Analisis Pencapaian Sasaran 5 : Meningkatnya Minat Bertransmigrasi
No. Indikator Sasaran Satuan
Kondisi Tahun2013 Realisasi
Tahun 2014
Target
Tahun 2014
Target
Akhir (2018)
1 2 3 4 5 6 7
1.
Jumlah Calon Transmigran Terseleksi
Jiwa
-- 60 60 568
Target 60 Jiwa Jumlah Calon Transmigran Terseleksi
dan berhasil dilaksanakan 100 persen adalah target
hasil Reviu Tim Menpan sesuai tupoksi dan
kewenangan Pemerintah Daerah sebagai pengganti
target penempatan transmigrasi yang tidak dapat
direalisasikan sehubungan adanya surat dari
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor
B.684/P2KTRANS/VI/2014 perihal pemenuhan
pembangunan kawasan transmigrasi tahun 2014, pagu APBN Perubahan
Kemmenakertrans ada Pengurangan Belanja pembangunan pemukiman transmigrasi
yang lokasinya adalah rencana lokasi penempatan transmigran Kota Bandung yaitu di
Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara. Padahal Memory of Understanding sudah
ditandatangani Walikota Bandung dan Bupati Muna, karena penetapan quota
penempatan transmigrasi ditentukan oleh Pemerintah Pusat, maka pemerintah daerah
tidak dapat melakukan upaya apapun untuk merealisasikan rencana yang sudah
ditetapkan dalam RENSTRA, realisasi penempatan transmigasi tahun 2014 sama seperti
tahun 2013 adalah Nol Persen berarti target tidak tercapai, maka setelah dilakukan
Reviu penentuan target kinerja menurut Tim Menpan disesuaikan dengan kewenangan
yang dimiliki atau diberikan kepada Pemerintah Daerah. Target 568 Calon Transmigran
terseleksi sudah direalisasikan di Tahun 2014 sebanyak 60 orang, 508 lagi sisa target di
akhir Tahun 2018 dalam kurun waktu empat tahun lagi diupayakan dilaksanakan
melalui sosialisasi program dan penyuluhan yang dilakukan di kewilayahan. Harapan
jika tidak ada permasalahan ketransmigasian di Pemerintah Pusat yang menjadi
Indikator Tujuan Renstra sesuai saran Tim Pra Evaluasi SAKIP dari Menpan dan RB
yaitu 10 Kepala Keluarga (KK) Calon Transmigran Siap Diberangkatkan di Tahun
2015 akan terealisasi.
74
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
3.2.6. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 6
Selanjutnya pencapaian sasaran 6 Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas Kinerja
Birokrasi, sebagaimana tabel di bawah ini :
Tabel 3.26
Analisis Pencapaian Sasaran 6 Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
No. Indikator Sasaran Satuan
Kondisi
Tahun 2013
Realisasi
Tahun 2014
Target
Renstra Tahun 2014
Target Akhir
Renstra
1 2 3 4 5 6
1. Nilai Evaluasi AKIP Kategori 64,16 64,29 64,29 69
2. Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
Persen
100
100 100 100
1. Indikator Nilai Evaluasi AKIP
Hasil evaluasi AKIP yang disajikan adalah hasil evaluasi tahun 2013 karena untuk
evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2014 biasanya Dinas Tenaga Kerja
mendapatkan hasil penilaian dari Inspektorat pada Triwulan 3 Tahun 2015. Indikator
kinerja Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2013 sesuai dengan yang diharapkan, walaupun
belum mencapai kategori Baik, tahun 2013 baru termasuk dalam kategori Cukup Baik
meningkat 0,13 dari Tahun 2012 sebesar 64,16, dan Tahun 2013 menjadi 64,29 yang
diperoleh dari 4 komponen besar manajemen kinerja meliputi Perencanaan Kinerja nilai
24,41; Pengukuran Kinerja nilai 16,37; Pelaporan Kinerja nilai 13,82; dan 9,69 untuk
nilai Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.
Komponen Perencanaan Kinerja AKIP skor tertinggi 35%. Hasil evaluasi Tim Penilaian
AKIP Inspektorat Dinas Tenaga Kerja mendapat nilai 24,41 menurut Tim Penilai AKIP
ada beberapa indikator yang dianggap belum memenuhi ketentuan, diantaranya adalah
penyajian target tahunan dalam RENSTRA Revisi belum memuat keseluruhan substansi
komponen target tahunan secara lengkap.
Komponen Pengukuran Kinerja nilai yang diperoleh sebesar 16,37 nilai yang paling ideal
22,5%. Permasalahannya adalah indikator kinerja dan target kinerja jangka pendek,
serta Perjanjian Kinerja belum menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), padahal IKU
Disnaker sudah dibuat dan ditandangani Walikota Bandung, hanya karena tidak
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
75
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
dilampirkan dalam Buku LAKIP Tahun 2013 dianggap belum menyusunnya. Mekanisme
penyusunan pengumpulan data kinerja harus dibuat SOP nya, dan reviu IKU belum
pernah dilakukan, serta dilakukan pemantauan secara berkala.
Komponen Pelaporan Kinerja nilainya sebesar 13,82; jika ingin mendapatkan nilai yang
tinggi maka indikator ini harus berada di posisi 20%. Nilai tahun 2014 sebesar 9,69.
Temuan Tim Penilai AKIP permasalahannya adalah bahwa LAKIP Tahun 2013
Disnaker, antara target capaian kinerja dengan Sasaran/Kinerja Organisasi belum
sesuai/ada beberapa sasaran/kinerja organisasi yang tidak mempunyai target
kinerja. Solusinya di Tahun 2015 penyusunan LAKIP yang diganti menjadi L.KIP
dibimbing secara konsisten oleh Bagian Orpad&RB Sekretariat Pemkot Bandung dengan
menghadirkan Tim Reviu dan Tim Pra Evaluasi SAKIP sampai dengan Juni 2015,
sehingga harapan Tahun 2018 mendapatkan Nilai 69 dapat direalisasikan.
2. Indikator Sasaran Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat
yang ditindaklanjuti
Target 100%, realisasi sesuai Renstra yaitu semua temuan yang berkaitan dengan tugas
pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sudah ditindaklanjuti 100%.
Tabel 3.27
Potret Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam Ruang Lingkup Pengawasan Tahun
2013 - 2014
No. Unsur Kebijakan Tahun 2013 Tahun 2014 BPK RI
Temuan Tindaklanjut Temuan Tindaklanjut
1. Kebijakan Daerah 1 Selesai 0 0
2. Kelembagaan 0 0 0 0
3. Pegawai Daerah 0 0 0 0
4. Keuangan Daerah 2 Selesai 1 Selesai
5. Barang Daerah 0 0 1 Selesai
Jumlah 3 Selesai 2 Selesai
Untuk hasil temuan BPK RI Tahun 2013-2014 masih ada 1 (satu) Rekomendasi yang
belum ditindaklanjut oleh Walikota Bandung, yaitu sehubungan dengan terjadinya
kelebihan pembayaran atas perjalanan dinas luar daerah pada Dinas Tenaga Kerja yang
mengakibatkan kerugian Daerah sebesar Rp.15.360.000,00 pada Tahun 2010 dan Dinas
Tenaga Kerja Kota Bandung pada tahun yang bersangkutan sudah mengembalikan
kelebihan pembayaran tersebut, hanya yang menjadi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK
RI sampai dengan 30 Juni 2013, disampaikan pada Tahun 2014 Walikota Bandung
belum Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja
terkait yang lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian, tentunya
76
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
hal ini bukan merupakan tugas dan tanggungjawab Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung,
maka untuk indikator ini kami nyatakan selesai 100%, serta untuk status BT
(rekomendasi b) nomor 2 sudah ditindaklanjuti.
Kemudian hasil temuan pemeriksaan Berkala (reguler) oleh Inspektorat Kota Bandung
Nomor 700/009/I-Inspektorat tanggal 28 Pebruari 2014, sebagaimana tabel di bawah
ini:
Tabel 3.28 Tindaklanjut Hasil Temuan Pemeriksaan Berkala (Reguler oleh Inspektorat) Tahun 2014
No. Unsur Kebijakan Temuan Tindaklanjut
1. Kebijakan Daerah Nihil -
2. Kebijakan
Kelembagaan
Nihil -
3. Pengelolaan Pegawai
Daerah
- Kelebihan pembayaran
tunjangan anak Rp.1.422.442
- Kekurangan kelengkapan
dokumen pendukung SKUM
PTK
Sudah ditindaklanjuti
dengan menyetorkan
kembali ke Kas Daerah,
dan dokumen sudah
dilengkapi
4. Pengelolaan Keuangan
Daerah
Kelebihan Uang Harian
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Dalam Propinsi Rp.1.710.000,00
Sudah ditindaklanjuti
dengan menyetorkan
kembali ke Kas Daerah
Atas permasalahan nomor 3 (tiga) di atas Kepala Dinas Tenaga Kerja telah menegur
secara tertulis kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta pegawai yang
bersangkutan mengembalikan dan memenuhi dokumen sesuai ketentuan yang berlaku.
Kemudian untuk permasalahan nomor 4 Kepala Dinas telah menegur Bendahara
Pengeluaran secara tertulis atas kelalaiannya karena melakukan pembayaran uang
tidak memperhatikan Peraturan Wailkota Bandung tentang Standar Harga Satuan
Tetinggi Tahun 2013, dan pegawai yang bersangkutan mengembalikan kelebihan sesuai
ketentuan yang berlaku.
Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung tidak ditemukan adanya permasalahan mengani
pengelolaan administrasi barang/aset daerah.
Perlu diketahui bersama bahwa hasil pemeriksaan reguler BPK-RI atas Laporan
Keuangan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2014 Nol Temuan, juga Indikator Kinerja
Tujuan dan Indikator Kinerja Sasaran direalisasikan seratus persen/lebih. Ini
merupakan prestasi bagi seluruh aparat Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang perlu
mendapat apresiasi.
77
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
3.2.7. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 7
Selanjutnya pencapaian sasaran 7 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
satu indikator, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:
Tabel 3.29
Analisis Pencapaian Sasaran 7
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Perbandingan Tahun 2013 dan 2014
No. Indikator Sasaran
Satuan Realisasi Tahun
2013
Target
Renstra Tahun
2014
Realisasi Tahun 2014
Prosentase Capaian Kinerja
(perbandingan
realisasi 2013 dengan 2014)
Target Akhir
Renstra
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setelah Dikonversi
Nilai 70,5 62,00
78,85
8,35 70
Nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Nilai 2,82 - 3,15 0,33 -
1. Prosedur Pelayanan
Nilai 2,91 - 3,22 0,31 -
2. Persyaratan Pelayanan
Nilai 2,92 - 3,18 0,26 -
3. Kejelasan Petugas Pelayanan
Nilai 2,88 - 3,22 0,34 -
4. Kedisiplinan Petugas Pelayanan
Nilai 2,83 - 3,22 0,39 -
5. Tanggungjawab
Petugas
Pelayanan
Nilai 2,85 - 3,01 0,16 -
6. Kemampuan Petugas Pelayanan
Nilai 2,87 - 3,17 0,30 -
7. Kecepatan
Pelayanan Nilai 2,65 - 3,19 0,54 -
8. Keadilan Mendapatkan
Pelayanan
Nilai 2,89 - 3,16 0,27 -
9. Kesopanan dan
Keramahan Petugas
Nilai 2,79 - 2,99 0,20 -
10. Kewajaran Biaya Pelayanan
Nilai 2,91 - 3,37 0,46 -
11. Kepastian Biaya Pelayanan
Nilai 2,79 - 3,31 0,52 -
12. Kepastian Jadwal Pelayanan
Nilai 2,67 - 3,22 0,55 -
13. Kenyamanan Lingkungan
Nilai 2,84 - 3,03 0,19 -
14. Keamanan Pelayanan
Nilai 2,96 - 3,13 0,17 -
Sumber : Subbag Keu&Program Disnaker, diolah Tahun 2015
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
78
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Nilai Interval Konversi IKM dari 25 ke 43,75 mutu pelayanan D; dari 43,76 ke 62,50
mutu pelayanan C; interval 62,51 ke 81,25 mutu pelayanan B; kemudian interval 81,20
ke 100 mutu pelayanan A. Berdasarkan tabel di atas target penilaian IKM yang
direncanakan dengan skor 62, dari 150 responden yang disebar dengan 14 (empat belas)
variabel unsur pelayanan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/25/M.PAN.2.2004, yaitu Unsur :
1).prosedur pelayanan; 2).persyaratan pelayanan; 3).kejelasan petugas pelayanan;
4).kedisiplinan petugas pelayanan; 5) tanggungjawab petugas pelayanan; 6).kemampuan
petugas pelayanan; 7).kecepatan pelayanan; 8).keadilan mendapatkan pelayanan;
9).kesopanan dan keramahan petugas; 10).kewajaran biaya pelayanan; 11).kepastian
biaya pelayanan; 12).kepastian jadwal pelayanan; 13).kenyamanan lingkungan; 14).dan
keamanan pelayanan. Sasaran survey adalah 27 Standar Operasional Pelayanan urusan
ketenagakerjaan (terlampir) hasilnya mendapatkan skor IKM Tahun 2014 nilai indeks
unit pelayanan setelah dikonversi = nilai indeks x nilai dasar (3,15 x 25) sama dengan
78,85 dan dikategorikan “Baik”, meningkat 8,35 persen dari Tahun 2013 sebesar
70,50, secara menyeluruh mutu kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja mendapatkan
kategori BAIK, capaian kinerja melebihi yang ditargetkan menunjukkan 111,84 persen
berarti tercapai melebihi rencana yang ditetapkan. Kalau dilihat dari data di atas,
terdapat beberapa point/unsur yang progres peningkatannya lebih tinggi yaitu
Kepastian Jadwal Pelayanan meningkat 0,55%, Kecepatan Pelayanan meningkat
0,54%, dan Kepastian Biaya Pelayanan meningkat 0,52%. Selain itu ada juga progres
peningkatannya yang kurang yaitu Tanggungjawab Petugas Pelayanan hanya 0,16%,
Keamanan Pelayanan sebesar 0,17%, Kenyamanan Lingkungan pun hanya meningkat
0,19%. Jika dibandingkan dengan hasil survey IKM Kota Bandung dengan nilai 75,23,
kepuasan pelanggan terhadap layanan aparat Dinas Tenaga Kerja lebih tinggi. Berikut
tanggapan responden terhadap pelayanan Bidang-Bidang, adalah sebagai berikut :
Tabel 3.30
Tanggapan responden terhadap pelayanan Bidang-Bidang Tahun 2014
No. Bidang Jumlah SOP Nilai Nilai Tertinggi/Terendah
1. Pelatihan dan Produktivitas Tenaga
Kerja
7 80,50/B Tertinggi U6 (3,14)
Terendah U9 (2,57)
2. Penempatan Tenaga Kerja 9 78,22/B
Tertinggi U10 (3,33)
Terendah U9 (3,04)
3. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek
4 72,78/B Tertinggi U6 (3,14)
Terendah U9 (2,57)
4. Pengawasan Ketenagakerjaan 7 81,79/A Tertinggi U10 (3,49)
Terendah U13 (3,00)
79
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek di posisi terendah dengan nilai
72,78 karena bidang ini tugas pokok dan fungsinya adalah memediasi perselisihan antar
pekerja/buruh dan perusahaan di Kota Bandung. Survey dilakukan terhadap
perusahaan/pekerja yang sedang berselisih, dan atau yang sudah selesai dimediasi,
tentunya kepuasan pekerja dan pengusaha bisa sama atau bisa berbeda, ketika
kepentingan yang berselisih tidak terpenuhi maka hasilnya tentu akan menyatakan
tidak puas walaupun benar/sesuai secara norma/aturan hukum ketenagakerjaan.
Kemudian di bidang yang bersangkutan sangat kekurangan SDM fungsional mediator
(hanya 3 orang), sedangkan kasus perselisihan hubungan industrial yang terdaftar
setiap tahun lebih dari 100 kasus, dan memerlukan waktu yang lama untuk
penyelesaiannya.
Bidang Pengawasan mendapatkan nilai tertinggi 81,79 kategori A, hal ini selain SDM
fungsional pengawas ketenagakerjaannya terlatih dari 13 orang fungsional 5 orang
fungsional pengawasan spesialis. Pekerjaan (SOP) yang di survey adalah penerbitan
perijinan dan rekomendasi, pada umumnya perusahaan yang membutuhkannya karena
berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja.
3.3. Akuntabilitas Keuangan
Selama Tahun 2014 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan
tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Dinas Tenaga
Kerja Kota Bandung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung
DPA Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung total nilai sebesar Rp.23.863.632.100,00
realisasi anggaran mencapai Rp.20.594.333.203,00 atau serapan dana APBD mencapai
86,30%, dengan demikian SiLPA (Sisa Lebih Pendapatan dan Anggaran) Dinas Tenaga
Kerja Tahun 2014 sebesar Rp. 3.269.298.897,00. Hal ini merupakan upaya
penghematan penggunaan anggaran, karena ada beberapa kegiatan penunjang yang
tidak dilaksanakan, tetapi realisasi capaian fisik tetap tercapai.
Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target
kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Setelah Reviu pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:
80
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Tabel 3.31
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Berdasarkan Misi RENSTRA
Tahun 2014
No. Misi Pagu Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran
(Rp.) Persen
1 Meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga
kerja dalam upaya
Meningkatkan kesempatan
kerja
7.618,977.830,00
6.423.449.700,00
84,31%
2 Meningkatkan
Perlindungan
Ketenagakerjaan 3.937.796.000,00
3.381.442.664,00
85,87%
3 Meningkatkan Minat
Bertransmigrasi
610.050.000,00
480.480.699,00
78,76%
4. Meningkatkan kualitas
kinerja dengan prinsip tata
kelola kepemerintahan
yang baik (good governance)
3.833.176.170,00 3.241.512.848,00 84,56%
Jumlah
16.000.000.000,00
13.526.885.911,00
84,54
Dari tabel di atas diketahui realisasi anggaran Tahun 2014 sebesar 84,54 persen, sisa
anggaran sebesar 15,46 persen, pemanfaatan anggaran sangat efisien karena
pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dengan 14 target kinerja tercapai
melebihi 100 persen yaitu mencapai 137.61 persen, jika dibanding dengan persentase
realisasi anggaran (137.61 dikurangi 84,54) selisih efisiensinya sebesar 53,07 persen.
Selanjutnya untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Dinas
Tenaga Kerja Kota Bandung, dilihat dari capaian kinerja Sasaran RENSTRA setelah reviu
dan anggaran yang digunakan sebagaimana tabel dibawah ini :
Tabel 3.32
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran RENSTRA Dinas Tenaga Kerja
Kota Bandung Tahun 2014
No Sasaran Indikator Kinerja Capaian Kinerja (≥100%)
Penyerapan Anggaran
Tingkat Efisiensi
1 Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
Tingkat Pengangguran Terbuka
125,32 84,54 40,75
2 Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja
1. Prosentase Tenaga Kerja Yang Kompeten
2. Jumlah Calon Wirausaha
Baru
101,79 82,36 19,43
81
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
3 Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja
1. Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru
2. Prosentase Pencari Kerja Terdaftar yang
Ditempatkan
308,99
89,49 219.5
4 Meningkatnya
Perlindungan
Ketenagakerjaan
1. Prosentase Perusahaan
Yang Berkasus Tentang
Ketenagakerjaan 2. Prosentase Kasus Yang
Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama (PB)
3. Prosentase Pekerja/Buruh
Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek
100 85,87 14,13
5 Meningkatnya Minat Bertransmigrasi
Jumlah Calon Transmigran Terseleksi
100 78,76 21,24
6 Meningkatnya Kapasitas Dan
Akuntabilitas KInerja Birokrasi
1.Nilai AKIP
2.Prosentase Temuan BPK/Inspektorat Yang
Ditindaklanjuti
100
84,98 15,02
7 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
127,18 78,85 48.33
Pagu dan realisasi Anggaran berdasarkan sasaran dan tabel analisis efisiensi dan
efektifitas kinerja kegiatan menjadi lampiran LKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Tahun 2014.
3.3.1. Program Kegiatan Penunjang Pencapaian Pernyataan Kinerja
Keberhasilan pencapaian Pernyataan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun
2014 didukung dengan program/kegiatan sebagai berikut :
Tabel 3.33 Program Kegiatan Penunjang Pencapaian Pernyataan Kinerja
Tahun 2014 Sasaran Indikator Sasaran Target Program/Kegiatan
1. Menurunnya Tingkat Pengangguran
Terbuka
1. Tingkat Pengangguran Terbuka
10,78 % Seluruh Program/Kegiatan Disnaker
2. Meningkatnya
Kompetensi Tenaga Kerja
2. Prosentase Tenaga
Kerja Yang Kompeten
81,23 % 1. Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
a. Kegiatan Peningkatan Kompetensi
dan Produktivitas Tenaga Kerja
serta Kompetensi Lembaga
Latihan Kerja
b. Kegiatan Pemagangan Dalam
Negeri
2. Program Peningkatan Kesempatan
82
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Tenaga Kerja
a. Kegiatan Penyusunan Informasi
Bursa Tenaga Kerja
3. Jumlah Calon Wirausaha Baru
1.120 ang 1. Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
a. Kegiatan Pendidikan dan
pelatihan keterampilan bagi
pencari kerja
b. Kegiatan Penyusunan Data Base
Tenaga Kerja Daerah
2. Program Peningkatan Kesempatan
Tenaga Kerja
a. Kegiatan Pengembangan
kelembagaan produktivitas dan
pelatihan kewirausahaan
b. Kegiatan Pemberian fasilitasi dan
mendorong sistem pendanaan
pelatihan berbasis masyarakat
3. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja
4. Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru
3.000 Loker Program Peningkatan Kesempatan Kerja Kegiatan : Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja
5. Prosentase Pencari Kerja terdaftar yang
ditempatkan
14,22 % Program Peningkatan Kesempatan Kerja a. Kegiatan: Penyebarluasan Informasi
Bursa Tenaga Kerja
b. Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja
4. Meningkatnya Perlindungan
Ketenagakerjaan
6. Prosentase
Perusahaan yang
berkasus tentang
ketenagakerjaan
5,51 % Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
a. Kegiatan Fasilitasi penyelesaian
prosedur, penyelesaian perselisihan
hubungan industrial
b. Kegiatan Penyusunan dan perumusan
UMK Kota Bandung
6. Prosentase Kasus yangdiselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)
55,00 % Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan a. Kegiatan Fasilitasi penyelesaian
prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial
b. Kegiatan Penyusunan dan perumusan UMK Kota Bandung
7. Prosentase pekerja/buruh yang
menjadi peserta
72,33 % Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Kegiatan : Sosialisasi berbagai peraturan
pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
83
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
program Jamsostek
8. J
umlah Perusahaan Yang Melaksanakan
Wajib Lapor Ketenagakerjaan
1.977
Perusahaan
Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan a. Kegiatan : Kegiatan Sosialisasi
berbagai peraturan pelaksanaan
tentang ketenagakerjaan
b. Kegiatan Peningkatan pengawasan
perlindungan dan penegakan hukum
terhadap keselamatan dan kesehatan
kerja
c. Kegiatan Peningkatan higiene dan
kesehatan lingkungan kerja
7. Meningkatnya Minat Bertransmigrasi
9. Jumlah Calon
Transmigran Terseleksi
60 Jiwa 1. Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
a. Kegiatan Peningkatan
kerjasama Antar Wilayah, Antar
Pelaku dan Antar Sektor dalam
rangka pengembangan kawasan
transmigrasi
b. Kegiatan Pengerahan dan
fasilitas perpindahan serta
penempatan transmigrasi untuk
memenuhi kebutuhan SDM
2. Program Transmigrasi Regional
a. Kegiatan Penyuluhan
Transmigrasi Regional
8. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
10. Nilai Evaluasi AKIP
64,29 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
11. Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
100 % 1. Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Kegiatan : Penyusunan Pelaporan
prognosis realisasi anggaran
2. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3. Program Peningaktan Sarana dan
Prasaran Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
9. Terwujudnya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
12. I
KM
62,00 Seluruh Program / Kegiatan Pelayanan Publik Disnaker
3.3.2. Realisasi Anggaran sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja
84
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Pencapaian Sasaran RENSTRA Dinas Tenaga Kerja Tahun 2014 yang dituangkan dalam
Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan pencapaian kinerja tahun pertama dari periode
2013-2018, uraian capaian sasaran berdasarkan realisasi anggaran dalam kurun waktu
1 (satu) tahun sebagai berikut :
85
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Tabel 3.34 Penyerapan Anggaran pada setiap Sasaran RENSTRA Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2014
No Sasaran Indikator Sasaran
Indikator Kinerja Anggaran (Rp.)
Target Realisasi % Pagu Indikatif
Renstra Realisasi tahun
ke-1 (2014) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
1. Tingkat Pengangguran Terbuka 10,78 % 8,05%
Turun
2,73%
16.000.000.000
13.526.885.911
84,54
2. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja
2. Prosentase Tenaga Kerja Yang Kompeten
81,23 %
81,23 %
100 %
5.564.227.830
4.584.694.750
82,36
3. Jumlah Calon Wirausaha Baru
1.120 Orang 1.160 Orang 103,57%
3. Penempatan Tenaga
Kerja
4. Jumlah Lowongan Pekerjaan
Baru 3.000 Loker 9.695 Loker 323,17%
2.054.750.000
1.838.754.950
89,49
5. Prosentase Pencari Ke\rja
terdaftar yang ditempatkan 14,22 % 41,92 % 294,80%
4. Meningkatnya Perlindungan
Ketenagakerjaan
6. Prosentase Perusahaan yang
berkasus tentang
ketenagakerjaan
5,51 % 5,51 % 100% 3.937.796.000 3.381.442.664
85,87
7. Prosentase Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)
55,00 % 55,00% 100%
8. P
rosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek
72,33 % 72,33% 100%
86
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
9. Jumlah Perusahaan Yang
Melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan
1.977
Perusahaan 1.977
Perusahaan 100%
5. 10. Meningkatnya Minat Bertransmigrasi
11. Jumlah Calon Transmigran Terseleksi
60 Jiwa 60 Jiwa 100%
610.050.000
480.480.699
78,76
6. 12. Meningkatnya
Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
13. Nilai Evaluasi AKIP
Nilai 64,29 64,29 100%
334.808.000
284.513.804
84,98
14. Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
100 % 100 % 100%
7.
13. Terwujudnya
Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Publik
14. I
KM Nilai 62,00 79,73 128,60% 3.498.368.170 2.956.999.044 84,53
16.000.000.000
13.526.885.911
84,54%
87
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi dan Sasaran Dinas Tenaga
Kerja Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif
terhadap capaian kinerja misi organisasi.
3.4. Prestasi dan Penghargaan
Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga KerjaKota Bandung
dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki,
sehingga Dinas Tenaga KerjaKota Bandung telah memperoleh penghargaan yang
diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan
penghargaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, sebagai berikut :
1. Prestasi Tingkat Internasional
No. Prestasi Penerima Tahun
- --- --- --
2. Prestasi Tingkat Nasional
No. Prestasi Penerima Tahun
1. Tingkat kecelakaan
nihil (Zero Accident) Awards dari
Menakertrans RI
1. PT. Bio Farma (Persero)
2. PT. Kimia Farma (Persero) 3. PT. Masterindo Jaya Abadi
4. PT. Pikiran Rakyat
5. PT. GE Nusantara Turbine Services
6. RS. Immanuel Bandung
2011
2. Penghargaan SMK3
Terbaik (bendera emas)
dari Menakertrans RI
1. PT. LEN Indonesia
2. PT. Tanabe Abadi Indonesia
2011
3. Tingkat kecelakaan
nihil (Zero Accident) Awards dari
Menakertrans RI
1. PT. Pikiran Rakyat
2. RS. Immanuel Bandung 3. PT. GE Nusantara Turbin
4. PT. Meprofarm
5. RS. Al Islam
6. PT. Tanabe Indonesia
7. PT. Masterindo Jaya Abadi
2012
4. Tingkat Kecelakaan
Nihil (Zero Acident)
Awards dari Menakertrans RI
Untuk 13 Perusahaan di Kota Bandung 2013
5. Penghargaan SMK3
Terbaik (Bendera
Emas) dari
Mennakertrans RI
1. PT LEN;
2. PT Arkindo Bandung;
3. PT Gunakrya Nusantara
2014
6. Tingkat Kecelakaan
Nihil (Zero Acident)
1. PT Bio Farma; 2014
88
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Awards dari
Menakertrans RI
2. PT Kimia Farma;
3. PT INTI;
4. GE Nusantara;
5. PT PINDAD
6. PT TELKOM Japati;
7. PT TELKOM Supratman;
8. PT TELKOM Lembang;
9. PT Tanabe Abadi;
10. PT Masturindo;
11. RS Al Islam;
12. Bank Permata Astana Anyar;
13. PT Harian PR;
14. PT Daya Adira;
15. RS Immanuel.
3. Prestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat
No. Prestasi Penerima Tahun
1. Lembaga Kerjasama
Tripartit Award
Pemerintah Kota Bandung
2011
2. Jamsostek Award
1. Walikota Bandung (Pembina
Koordinasi Fungsional dengan Jamsostek Terbaik)
2. PT. LEN (Peserta Terbaik
perusahaan < 500 TK)
2012
3. Penghargaan BPJS
Award Tk. Propinsi
Juara I
PT PINDAD 2014
4. Prestasi lainnya (Tingkat KotaBandung)
No. Prestasi Penerima Tahun
1. Pekerja Teladan
1. PT. LEN (Persero) (Dra. Almi
Simbolon) 2. PT. Nobel Industries (Asep
Sukmana. R, Mari)
3. PT. Famatex (Dede Nasripin)
4. Savoy Homann Bidakarta Hotel
(Gagan Andaria)
5. PT. Dirgantara Indonesia (Sidik Asianto)
2011
2. Pekerja Teladan 1. Prestu Hartini (Sheraton 2012
89
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Bandung Hotel & Towers)
2. Heni Wijaya (RS. Muhammadiyah
Bandung) 3. Aneka Ningsih (Grand Hotel
Preanger)
4. Wagiyanto (PT. Multi Garmen
Jaya)
5. Iwa Kartiwa (Grand Hotel
Preanger) 6. Wahyu Purnama (RS.
Muhammadiyah Bandung
90
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
BAB IV
P E N U T U P
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota
Bandung Tahun 2014 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas
penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Tenaga Kerja Kota
Bandung Tahun 2014. Penyusunan LKIP ini merupakan amanat yang tertuang
dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP), sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik
sesuai harapan semua pihak.
LKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014 ini menggambarkan
kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah
dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, kinerja anggaran,
juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.
Tahun 2014 Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menetapkan 7 sasaran
dengan 14 indikator kinerja sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana
Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2014 dengan rincian
pencapaian sasaran sebagai berikut :
Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian menurun 2,73% atau
interpretasi melebihi target
Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai capaian 100% dan 103,57% atau
interpretasi melebihi target
Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai capaian 323,17% dan 294,80%
atau interpretasi melebihi target
Sasaran 4 terdiri dari 4 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi tercapai
Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi tercapai
Sasaran 6 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi tercapai
Sasaran 7 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 127,55% atau interpretasi
melebihi target
Selama Tahun 2014 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka
menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pencapaian target kinerja
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kota Bandung DPA Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung total nilai sebesar
Rp.23.863.632.100,00 realisasi anggaran mencapai Rp.20.594.333.203,00 atau
serapan dana APBD mencapai 86,30%, dengan demikian SiLPA (Sisa Lebih
Pendapatan dan Anggaran) Dinas Tenaga Kerja Tahun 2014 sebesar
91
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Rp. 3.269.298.897,00. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan
anggaran, karena ada beberapa kegiatan penunjang yang tidak dilaksanakan, tetapi
realisasi capaian fisik tetap tercapai.
Secara efektif anggaran tersebut telah mewujudkan capaian kinerja untuk
menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. hal tersebut
menunjukan bahwa perencanaan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung masuk dalam
kategori memuaskan, namun masih belum maksimal, efektif dan efisien dalam
upaya meningkatkan kinerja serta pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga
Kerja Kota Bandung ini, adalah merupakan gambaran Kinerja Dinas Tenaga Kerja
Kota Bandung selama satu tahun.
Bandung, 2015
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Bandung
Drs. H. HERRY MOCH. DJAUHARI, MM.
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19600411 198603 1004