BAB. I PENDAHULUAN - lumajangkab.go.id · 2020. 3. 20. · BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Berisi tentang : Review terhadap hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD

Rencana Kerja Bappeda Kab. Lumajang `

RRReeennncccaaannnaaa KKKeeerrrjjjaaa 222000222000 1

TAHUN 2020

BAB. I PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah yang dianut oleh Pemerintah Daerah dengan

menggunakan prinsip otonomi seluas–luasnya dalam arti daerah memiliki

kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang

menjadi tanggung jawabnya, maka Kabupaten Lumajangpun juga

menjalankan prinsip ini dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata,

dan bahkan memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk

memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan

memberdayakan masyarakat yang kesemuaannya itu bertujuan untuk

menggapai sukses demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD )

Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai cermin dari seluruh

pelaksanaan program dan kegiatan yang ada, maka Kabupaten Lumajang

selalu berpedoman pada Perda dimaksud dan masih percaya diri untuk lebih

meningkatkan apa yang selama ini sudah pernah diraih, walaupun Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lumajang

Tahun 2018 – 2023.

Dengan adanya nuansa demokrasi yang berkembang dalam proses

penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lumajang, pihak Pemerintah

Kabupaten merasa telah mampu memberikan sinergi dalam rangka

memenuhi mandat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kabupaten Lumajang.

Dari proses kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka

pemahaman terhadap otonomi daerah akan semakin jelas, baik dalam

memahami kekurangan-kekurangan maupun keberhasilan-keberhasilannya



TAHUN 2020

serta pemetaan langkah–langkah ke depan untuk perbaikan dan sekaligus

meletakkan pondasi yang kokoh untuk membangun dan mengembangkan

Kabupaten Lumajang di masa yang akan datang.

Oleh sebab itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lumajang sebagai salah satu Instansi pemerintah yang berdasarkan Perda

no. 15 Tahun 2016 mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam

melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 –

2023 dan dijabarkan dalam program dan kegiatan – kegiatan oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang, tentunya

melalui Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) yakni tahun ketiga di tahun 2019

ini, mempunyai konsekwensi terhadap pembiayaan yang menggunakan dana

APBD Kabupaten Lumajang dan juga merupakan pedoman dalam

pelaksanaan manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lumajang selama 1 tahun anggaran.

Selain itu Rencana Kinerja ini juga menguraikan kegiatan kegiatan

rutin dan pembangunan yang dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan

kegiatan sekaligus sebagai tolok ukur atau acuan ketika dihadapkan pada

evaluasi pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun anggaran.

2. Pengertian Renja

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembanguanan Daerah

Kabupaten Lumajang merupakan Rencana Kerja selama satu tahun sebagai

pedoman dalam menentukan langkah-langkah yang akan datang tentang

kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan sebagai wujud pernyataan kehendak masyarakat dalam

kurun waktu satu tahun ke depan.

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembanguanan Daerah

Kabupaten Lumajang merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran



TAHUN 2020

dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra).

Rencana Kerja Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lumajang menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan beserta

target yang ingin dicapai berdasarkan program,kebijakan dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan

keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun

pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai

salah

3. Proses Penyusuan Renja

Setelah Penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah mendapatkan

pengesahan Kepala Daerah, dimana proses penyusunan dibarengi dengan

Proses Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada

kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh

karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan

secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, evaluasi

pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi

kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan

rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan

pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah

menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan

Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas

Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

4. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen

Perencanaan lainnya

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan

pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja dimana merupakan satu

kesatuan sistem perencanaan pembangunan yang sistioimatis antara RPJMD

RENSTRA, RKPD dan RENJA. Rencana Kerja Perangkat Daerah



TAHUN 2020

merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah yang merupakan

rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen

tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan

merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem

perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan

terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus

menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

Gambar 4.1 Bagan Hubungan antar dokumen Perencanaan

5. Landasan Hukum.

Adapun Landasan Hukum yang digunakan dalam rangka penyusunan

Rencana Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lumajang tahun 2020 ini adalah :

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara RI

tahun 1956 No. 25) sebagamana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun

Bangko, dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung ( Lembaran Negara RI

tahun 1965 No. 50, Tambahan Lembaran Negara RI No. 2755);



TAHUN 2020

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (

Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara

RI No. 4286);

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,

Pengelolaan dan Tanggung Jawab dengan Negara;

e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana

Kinerja Pemerintah;

f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor

58, tambahan lembaran Negera RI nomor 5679);

h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 114);

i. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara pperencanaan,

pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi

rancangan Peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta

rancangan Perubahan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerinntah daerah;

j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 114);

k. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;



TAHUN 2020

l. Peraturan Daerah No. 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lumajang.

m. Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang;

n. Peraturan Bupati Lumajang nomor 11 Tahun 2005, tentang Pedoman

Umum Penyelenggaraan Pelayanan publik di Kabupaten Lumajang;

o. Instruksi Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Peningkatan

dan pemanfaatan sumberdaya aparatur dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Lumajang;

p. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/12/427.12/2009 tentang

Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kinerja dan pemanfaatan

Sumberdaya paratur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016;

q. Surat Keputusan Kepala Bandan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lumajang Nomo 188.45/1122/427.62/2014 tentang Rencana

Strategis Bandan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lumajang tahun 2018-2023.

6. Maksud Dan Tujuan :

Maksud dan tujuan Recana Kinerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 ini adalah

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) yang memuat Prioritas Pembangunan Daerah dan Rencana

Strategis. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja PD )

memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan bagian dari

perwujudan implementasi manajemen perencanaan pembangunan daerah,

dengan tujuan untuk memastikan bahwa melalui program dan kegiatan yang

berjalan selaras dan terlaksana dengan baik serta dapat



TAHUN 2020

dipertanggungjawabkan sehingga mampu mengukur bobot Rencana Kinerja

ini yang dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana tingkat

capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah yang sesungguhnya,

sekaligus sebagai sarana untuk mengevalusi atas pencapaian kinerja tersebut

dan pada akhirnya ada upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan

datang atau dalam upaya peningkatan kinerja ( performance improvement )

organisasi baik regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki.

7. Sistimatika Penulisan

Proses Penyusunan Renja SKPD mengacu pada Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Surat

Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor :

0008/M.PPN/01/2007 dan 050/264 A/SJ tanggal 12 Januari 2007 perihal

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007. Dari hasil

penyusunan Renja SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan dari

Bidang-Bidang lingkup Badan Perencanaan Pembangunan daerah, dihasilkan

Rencana Awal Renja Bappeda Kabupaten Lumajang yang telah disampaikan

kepada Bupati Lumajang.

Adapun Sistematika Renja 2019 sebagai berikut :

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Latar Belakang

2 . Pengertian Rennja

3. Proses Penyusunan Renja

4. Keterkaitan Renjan Perangkat Daerah

5. Landasan Hukum



TAHUN 2020

6. Maksud dan Tujuan ;

7. Sistematika Penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Berisi tentang : Review terhadap hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja

SKPD Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Renstra SKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

1. Rencana Program dan Kegiatan

2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD dan Pendanaannya

3. Rencana Startegis PD

BAB V PENUTUP

Lampiran-Lampiran



TAHUN 2020

BAB. II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

Hasil Evaluasi terhadap Rencana Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang tahun lalu, merupakan

penjabaran dari Rencana strategis Tahun 2018-2023 dalam bentuk susunan

Rencana Kerja Tahunan melalui Rencana Kerja dan Anggaran yang akan

dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang

selama tahun 2020 dibidang perncanaan pembangunan daerah, maka program

yang akan dilaksanakan untuk tahun lalu adalah sebagai berikut :

a. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang

direncanakan :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

b. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang

direncanakan :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan;

3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

4. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya;

5. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

6. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana.

7. Program Penelitian dan Pengembangan Wilayah



TAHUN 2020

TABEL T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2020

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcom

es)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

Perangakat Daerah)

Tahun 2020

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d dengan Tahun 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Target Program dan Kegiatan

(Renja Perangkat Daerah tahun n-2)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun

berjalan

Target Renja

Perangkat Daerah

tahun (n-2)

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

tahun (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)

Tingkat capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10(5+7+9) 11=(10/4)

3.01 Urusan Perencanaan

3.01.01 Bidang Urusan : Pemrintahan

3.01.3.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pemenuhan terhadap kebutuhan administrasi perkantoran

1 1 100 % 1 100 % 1 3 3

3.01.3.01.01.01.021 Kegiatan Pelayanan Admistrasi dan Operasional Perkantoran

Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran yang disediakan

30 Jenis 30 jenis 100 % 30 jenis 30 % 30 jenis 90 30

3.01.3.01.01.02 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Persentase tingkat pemenuhan terhadap sarana prasarana aparatur

1 1 100 % 1 100 % 1 3 3

3.01.3.01.01.02.045 Kegiatan pembangunan /Pengadaan Dana Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah sarana prasarana yang tersedia

9 Jenis 9 Jenis 100 % 9 Jenis 0,9

9 Jenis 18 9

3.01.3.01.01.02.046 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah sarana prasarana yang dipelihara

104 Unit 104 Unit 100 % 104 Unit 1,04% 104 Unit 312 104



TAHUN 2020

3.01.3.01.01.06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

Persentase pemenuhan sistem pelaporan capaian kinerja

1 1 100 % 1 100 % 1 3 1

3.01.3.01.01.06.001 Kegiatan Penyusunan Laporan Capain Kinerja & Ikhtisar, Realisasi Kinerja OPD/ LAKIP

Jumlah dokumen SAKIP yang disusun

20 Buku 20 Buku 1 20 Buku 20 20 Buku 60 3

3.01.3.01.01.06.003 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang di susun


3.01.3.01.01.06.006 Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja

Jumlah dokumen rencana kerja yang disusun


3.01.3.01.01.06.007 Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)SKPD

Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran(RKA)SKPD yang di susun

52 buku 52 buku 1 52 buku 52 52 buku 156 52 buku

3.01.3.01.01.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah

1 1 80 % 80

3.01.3.01.01.21.044 Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

-Jumlah tahapan kegiatan musrenbang RKPD yang terfasilitasi -Jumlah dokumen perencanaan

5 tahapan

6 dokumen

5 tahapan

6 dokumen

- 5 tahapan

5 5 tahapan

15 5

3.01.3.01.01.21.045 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Monev hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan yang sudah terfasilitasi

4 dokumen 4 dokumen - 4 dokumen 4 4 dokumen 12 4

3.01.3.01.01.21.046 Kegiatan Penyusunan dan Analisa Data dan Informasi Pembanunan Daerah

-Jumlah dok. Data dasar & sektoral yang tersusun -Jumlah aplikasi yang dikembangkan

8 Dok.

1 Aplikasi

8 Dok.

1 Aplikasi

- 8 Dok.

1 Aplikasi

8

1

8 Dok.

1 Aplikasi

24

3

8

1

3.01.3.01.01.22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang dimanfaatkan OPD

1 1 100 % 1 100 % 1 1



TAHUN 2020

3.01.3.01.01.22.048 Kegiatan Perencanaan dan

Ketahanan Pangan -Jumlah dok. Perencanaan pertanian & ketahanan pangan yang tersusun -Jumlah fasilitasi perencanaan/ pengembangan pertanian dan ketahanan pangan

3 dokumen

13 kali

3 dokumen

13 kali

- 3 dokumen

13 kali

3

13

3 dokumen

13 kali

9

39

3

13

3.01.3.01.01.22.049 Kegiatan Perencanan Perindustrian, Perdagangan dan Dunia Usaha

-Jumlah dokumen perencanaan perindustrian, perdagangan dan dunia usaha, yang tersusun -jumlah fasilitasi perencanaan perindustrian, perdagangan dan dunia usaha

3 dokumen

9 kali

3 dokumen

9 kali

- 3 dokumen

9 kali

3

9

3 dokumen

9 kali

9

27

3

9

3.01.3.01.01.22.050 Kegiatan Perencanan Koperasi, Usaha Mikro dan Pariwisata

-Jumlah Dokumen Perencanaan Koperasi, Usaha Mikro dan Pariwisata yang tersusun -Jumlah dokumen pelaporan CSR Kab. Lumajang yg tesusun -Jumlah fasilitasi perencanaan koperasi, usaha mikro dan pariwisata Jumlah fasilitasi CSR kabupaten Lumajang

4 dok

1 dok

14 kali

8 kali

4 dok

1 dok

14 kali

8 kali

- 4 dok

1 dok

14 kali

8 kali

4

1

14

8

4 dok

1 dok

14 kali

8 kali

12

3

42

24

4

1

14

8

3.01.3.01.01.23 Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya

Persentase Dokumen Perencanaan Pembagunan bidang Sosial dan Budaya yang dimanfaatkan oleh OPD

80 % 80 % 100 % 1 1 100 %



TAHUN 2020

3.01.3.01.01.22.014 Kegiatan Perencanaan

Sumberdaya Manusia -Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Sumberdaya Manusia yang tersusun -Jumlah fasilitasi Perencanaan Pengembangan Sumberdaya Manusia

6 dokumen

6 fasilitasi

6 dokumen

6 fasilitasi

- 6 dokumen

6 fasilitasi

6

6

6 dokumen

6 fasilitasi

18

18

6

6

3.01.3.01.01.22.015 Kegiatan Perencanaan Kesejahteraan Masyarakat

-Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Kesejahteraan Masyarakat yang disusun -Jumlah fasilitasi Perencanaan pengembangan Kesejahteraan Masyarakat

3 dokumen,

3 fasilitasi

3 dokumen,

3 fasilitasi

- 3 dokumen,

3 fasilitasi

3

3

3 dokumen,

3 fasilitasi

9

9

3

3

3.01.3.01.01.22.016 Kegiatan Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur

Jumlah Dokumen Perencanaan tentang pemerintahan dan aparatur yang tersusun -Jumlah fasilitasi Perencanaan Pengembangan tentang pemerintahan dan aparatur

3 dokumen

3 fasilitasi

3 dokumen

3 fasilitasi

- 3 dokumen,

3 fasilitasi

3

3

3 dokumen,

3 fasilitasi

9

9

3

3

3.01.3.01.01.29 Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana

Persentase Dokumen Perencanaan Pembagunan bidang fisik dan prasarana yang dimanfaatkan oleh OPD

1 1 100 % 1 100

100 %

3.01.3.01.01.29.001 Kegiatan Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman

-Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman yang tersusun -Jumlah Fasilitasi Perencanaan

2 dok

30 kali

2 dok

30 kali

1 2 dok

30 kali

2

30

2 dok

30 kali

6

90

2

30



TAHUN 2020

Pengembangan Wilayah dan Permukiman

3.01.3.01.01.29.002 Kegiatan Perencanaan Prasarana Wilayah dan Perhubungan

-Jumlah dokumen Perencanaan Prasarana Wilayah dan Perhubungan yang tersusun -Jumlah Fasilitasi perencanaan/pengembangan praswil dan perhubungan

3 dokumen

25 kali

3 dokumen

25 kali

- 3 dokumen

25 kali

3

2

3 dokumen

25 kali

9

75

3

25

3.01.3.01.01.29.003 Kegiatan Perencanaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan

-Jumlah dokumen Perencanaan SDA, LH dan Pengairan yang tersusun - Jumlah Fasilitasi Perencanaan SDA, LH dan Pengairan

4 dokumen,

12 kali

4 dokumen,

12 kali

- 4 dokumen,

12 kali

4

12

4 dokumen,

12 kali

12

36

4

12

3.01.3.01.01.15 Program Penelitian dan Pengembangan Wilayah

Persentase hasil penelitian / kajian yang menjadi acuan kebujakan

1 1 100 % 1 1 100 %

3.01.3.01.01.15.002 Kegiatan Fasilitasi dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan

-Jumlah dokumen kajian disparitas antar wilayah - Fasilitasi penelitian dan pengembangan

2 dokumen

3 fasilitasi

2 dokumen

3 fasilitasi

1 2 dokumen

3 fasilitasi

2

3

2 dokumen

3 fasilitasi

6

9

2

3



TAHUN 2020

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan

dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang yang telah

tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023 dan

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang

2018-2023.

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan

dengan format tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lumajang

No Indikator

SPM/ standa

r nasion

al

IKK

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis

Tahun 2018

(thn n-2)

Tahun 2019

(thn n-1)

Tahun 2020

(thn n)

Tahun 2021 (thn n+1)

Tahun 2018

(thn n-2)

Tahun 2019

(thn n-1)

Tahun 2020

(thn n)

Tahun 2021 (thn n+1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (70 (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Persentase Dokumen Kajian yang bisa dimanfaatkan

70 % 72 % 73 % 74 % 70 % 72 % 73 % 74 %

2 Persentase PD dengan Capaian Program minimal 85 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

3 Persentase Aspirasi Masyarakat yangt di akomodir dalam RKPD

11 % 14 % 26 % 32 % 11 % 14 % 26 % 32 %

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang menetapkan sasaran kinerja yang merupakan

acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja



TAHUN 2020

merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu

sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat

merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja

dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan

kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan

perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik

pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator

sasaran.

Tabel 2.2

Pengukuran Kinerja BAPPEDA Tahun Anggaran 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Persentase

Meningkatnya konsistensi pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan daerah

Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan

% 70 70 100

Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah

1. Persentase kegiatan RKPD yang diakomodir di dalam APBD

% 80 83,70 95,58

2. Persentase keseuaian program pada renstra SKPD terhadap program RPJMD

% 100 100 100



TAHUN 2020

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Terdapat beberapa isu strategis yang perlu diantisipasi oleh Badan Perencanaan

Pembangunaan Daerah sebagai berikut:

No Masalah Pokok Masalah /Penyebab

Akar Masalah /latar belakang

1 Belum optimalnya

Perencanaan Pembangunan

1. Integrasi Perencanaan Pembangunan bidang ekonomi belum optimal

1. Upaya sinkronisasi Perencanaan sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan belum optimal

2. Penyediaan informasi terkait perencanaan sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan belum optimal

3. Upaya sinkronisasi Perencanaan sektor Perindustrian, Perdagangan dan Dunia Usaha belum optimal

4. Penyediaan informasi terkait perencanaan sektor Perindustrian, Perdagangan dan Dunia Usaha belum optimal

5. Upaya sinkronisasi Perencanaan sektor Koperasi, Usaha Mikro dan Pariwisata belum optimal

6. Penyediaan informasi terkait perencanaan Koperasi, Usaha Mikro dan Pariwisata belum optimal

2. Integrasi

Perencanaan Pembangunan bidang Fisik dan Prasarana belum optimal

1. Upaya sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman belum optimal

2. Penyediaan informasi terkait perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman belum optimal

3. Upaya sinkronisasi Perencanaan Prasarana Wilayah dan Perhubungan belum optimal

4. Penyediaan informasi terkait perencanaan Prasarana Wilayah

dan Perhubungan belum optimal

5. Upaya sinkronisasi Perencanaan Sumberdaya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan belum

optimal

6. Pengendalian Informasi terkait perencanaan SDA, LH dan pengairan belum optimal



TAHUN 2020

3. Integrasi

Perencanaan Pembangunan bidang Sosial dan Budaya belum optimal

1. Upaya sinkronisasi Perencanaan pembangunan Sumber daya

Manusia belum optimal

2. Penyediaan informasi terkait perencanaan pembangunan Sumber daya Manusia belum

optimal

3. Upaya sinkronisasi Perencanaan pembangunan Kesejahteraan Masyarakat belum optimal

4. Penyediaan informasi terkait perencanaan pembangunan Kesejahteraan Masyarakat belum optimal

5. Upaya sinkronisasi Perencanaan terkait Pemerintahan dan Aparatur belum optimal

6. Penyediaan informasi terkait perencanaan Pemerintahan dan Aparatur belum optimal

4. Sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah belum optimal

1. Upaya sinkronisasi proses penyelenggaraan pembangunan daerah belum optimal

2. Upaya pengawasan terhadap proses perencanaan pembangunan daerah belum optimal

3. Pemanfaatan data dan Informasi sebagai acuan Perencanaan Pembangunan Daerah Belum Optimal

5. Pemanfaatan

informasi pembangunan daerah sebagai bahan acuan pengambilan kebijakan belum optimal

1. Penelitian dan pengembangan terkait pembangunan daerah belum optimal



TAHUN 2020

Terdapat beberapa isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lumajang untuk 5 (lima) tahun ke depan harus mampu menjawab tantangan dan peluang

terkait tugas dan fungsi Dinas. Adapun tantangan di bidang Perencanaan yang akan

dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang antara lain

sebagai berikut:

Kekuatan (STRENGTHS

1) Struktur organisasi yang jelas

2) Sarana dan prasarana kerja yang memadai.

3) Sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

4) Kuantitas SDM yang memadai.

5) Motivasi bekerja yang kuat.

Kelemahan (WEAKNESSES)

1) Belum meratanya kapasitas dan kualitas SDM perencana.

2) Suasana kerja yang belum kondusif.

3) Kurangnya koordinasi internal antar Bidang.

4) Belum optimalnya perencanaan pembangunan Daerah.

5) Lemahnya pelaksanaan evaluasi.

Peluang (OPPORTUNITIES)

1) Kesempatan mengikuti Pendidikan dan pelatihan.

2) Dukungan data base dari OPD lain.

3) Perkembangan teknologi.

4) Kerja sama dengan pihak lain dalam bidang perencanaan pembangunan.

5) Komitmen OPD lain untuk melaksanakan sistem perencanaan.

Ancaman (THREATS)

1) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang system dan mekanisme Perencanaan

Pembangunan Partisipatif.

2) Tuntutan dan Aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya

harus ditampung dan diperhatikan.

3) Sering berubahnya peraturan perundangan.

4) Kurangnya koordinasi antar OPD.



TAHUN 2020

5) Adanya perbedaan persepsi tentang mekanisme perencanaan pembangunan antara

Legislatif dan Eksekutif.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam RKPD Tahun 2019 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31. Pada

tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan

rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai

dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan

kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki

oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang



TAHUN 2020

T-C.31. Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020


No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.000)

Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Bappeda Persentase pemenuhan terhadap kebutuhan administrasi perkantoran

1 2.020.000.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


1 1.953.846.000 Data Diambil dari KUA PPAS

Kegiatan Pelayanan Admistrasi dan Operasional Perkantoran


30 Jenis 2.020.000.000 Kegiatan Pelayanan Admistrasi dan Operasional Perkantoran


30 Jenis 1.953.846.000

2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Bappeda Persentase tingkat pemenuhan terhadap sarana prasarana aparatur

1 360.000.000 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur


1 363.500.000 Data Diambil dari KUA PPAS

Kegiatan pembangunan /Pengadaan Dana Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur


9 Jenis 360.000.000 Kegiatan pembangunan /Pengadaan Dana Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur


9 Jenis 363.500.000

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur


104 Unit 300.000.000 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur


104 Unit 270.000.000



TAHUN 2020

3 Program

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

Bappeda Persentase pemenuhan sistem pelaporan capaian kinerja

1 35.000.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

Bappeda Persentase pemenuhan sistem pelaporan capaian kinerja

1 52.500.000

Kegiatan Penyusunan Laporan Capain Kinerja & Ikhtisar, Realisasi Kinerja OPD/ LAKIP


20 Buku 15.000.000 Kegiatan Penyusunan Laporan Capain Kinerja & Ikhtisar, Realisasi Kinerja OPD/ LAKIP


20 Buku 7.500.000

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun


5 Buku 5.000.000 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun


5 Buku 2.500.000

Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja


10 Buku 5.000.000 Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja


10 Buku 2.500.000

Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)SKPD


52 buku 10.000.000 Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)SKPD


52 buku 40.000.000

4 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappeda Persentase kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah

1 1.930.000.000 Program Perencanaan Pembangunan Daerah



Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah


5 tahapan 6 dokumen

680.000.000 Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah


5 tahapan 6 dokumen

883.750.000

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan


4 dokumen

250.000.000 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan


4 dokumen

200.000.000



TAHUN 2020

Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Penyusunan dan Analisa Data dan Informasi Pembanunan Daerah


8 Dok. 1 Aplikasi

1.000.000.000 Kegiatan Penyusunan dan Analisa Data dan Informasi Pembanunan Daerah


8 Dok. 1 Aplikasi

450.000.000

5 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Bappeda Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang dimanfaatkan OPD

1 1.320.000.000 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi



Kegiatan Pertanian dan Ketahanan Pangan

-Jumlah dok. Perencanaan pertanian & ketahanan pangan yang tersusun -Jumlah fasilitasi perencanaan/ pengembangan pertanian dan ketahanan pangan

3 dokumen 13 kali

570.000.000 Kegiatan Perencanaan dan Ketahanan Pangan


3 dokumen 13 kali

397.000.000

Kegiatan Perencanan Perindustrian, Perdagangan dan Dunia Usaha


3 dokumen 9 kali

400.000.000 Kegiatan Perencanan Perindustrian, Perdagangan dan Dunia Usaha


3 dokumen 9 kali

458.000.000

Kegiatan Perencanan Koperasi, Usaha Mikro dan Pariwisata

-Jumlah Dokumen Perencanaan Koperasi, Usaha Mikro dan Pariwisata yang tersusun -Jumlah dokumen pelaporan CSR Kab. Lumajang yg tesusun -Jumlah fasilitasi

4 dok 1 dok 14 kali

350.000.000 Kegiatan Perencanan Koperasi, Usaha Mikro dan Pariwisata

-Jumlah Dokumen Perencanaan Koperasi, Usaha Mikro dan Pariwisata yang tersusun -Jumlah dokumen pelaporan CSR Kab. Lumajang yg tesusun -Jumlah fasilitasi

4 dok 1 dok 14 kali

300.000.000



TAHUN 2020

perencanaan koperasi, usaha mikro dan pariwisata -Jumlah fasilitasi CSR kabupaten Lumajang

8 kali

perencanaan koperasi, usaha mikro dan pariwisata Jumlah fasilitasi CSR kabupaten Lumajang

8 kali

6 Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya

Bappeda Persentase Dokumen Perencanaan Pembagunan bidang Sosial dan Budaya yang dimanfaatkan oleh OPD

80 % 1.265.000.000 Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya


80 % 1.625.000.000 Data Diambil dari KUA PPAS

Kegiatan Perencanaan Sumberdaya Manusia

-Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Sumberdaya Manusia yang tersusun -Jumlah fasilitasi Perencanaan Pengembangan Sumberdaya Manusia

6 dokumen 6 fasilitasi

400.000.000 Kegiatan Perencanaan Sumberdaya Manusia

-Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Sumberdaya Manusia yang tersusun -Jumlah fasilitasi Perencanaan Pengembangan Sumberdaya Manusia


600.000.000

Kegiatan Perencanaan Kesejahteraan Masyarakat


3 dokumen, 3 fasilitasi

465.000.000 Kegiatan Perencanaan Kesejahteraan Masyarakat


3 dokumen, 3 fasilitasi

470.000.000

Kegiatan Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur



400.000.000 Kegiatan Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur



555.000.000



TAHUN 2020

7 Program

Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana

Bappeda Persentase Dokumen Perencanaan Pembagunan bidang fisik dan prasarana yang dimanfaatkan oleh OPD

100 3.750.100.000 Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana



Kegiatan Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman

-Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman yang tersusun -Jumlah Fasilitasi Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman

2 dok 30 fasilitasi

1.600.000.000 Kegiatan Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman


2 dok 30 fasilitasi

1.100.000.000

Kegiatan Perencanaan Prasarana Wilayah dan Perhubungan


3 dok 25 fasilitasi

800.000.000 Kegiatan Perencanaan Prasarana Wilayah dan Perhubungan


3 dok 25 fasilitasi

1.100.000.000

Kegiatan Perencanaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan

-Jumlah dokumen Perencanaan SDA, LH dan Pengairan yang tersusun -Jumlah Fasilitasi Perencanaan SDA, LH dan Pengairan

4 dok 12 fasilitasi

1.350.100.000 Kegiatan Perencanaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan

-Jumlah dokumen Perencanaan SDA, LH dan Pengairan yang tersusun - Jumlah Fasilitasi Perencanaan SDA, LH dan Pengairan

4 dok 12 fasilitasi

792.150.000

8 Program Penelitian dan Pengembangan Wilayah

Bappeda Persentase hasil penelitian / kajian yang menjadi acuan kebujakan

1 800.000.000 Program Penelitian dan Pengembangan Wilayah


1 363.500.000 Data Diambil dari KUA PPAS

Kegiatan Fasilitasi dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan


2 dok 3 fasilitasi



2 dok 3 fasilitasi



TAHUN 2020

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan

memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti

sampai dengan tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten, responsif terhadap

permasalahan serta isuisu strategis, efesien dalam perencanaan anggaran dan efektif

dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi

kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan

yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan Perencanaan Pembangunan

daerah sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan

program dan kegiatan.

Pada tahun 2020, usulan program dan kegiatan melalui pagu Indikatif yang

diakomodir dalam RKPD tahun 2020 adalah merupakan perencanaan pembangunan

yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten

Lumajang

Usulan program dan kegiatan yang tertuang dalam rancangan rencana kerja

didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan

untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil

musrenbang. Pada forum OPD ada ada beberpa jumlah usulan program/kegiatan

yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan

prioritas program dan kegiatan, seperti tersaji dalam Tabel T.C32

Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020


No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume

Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)



1 Data dari Renstra 2018-2023

Kegiatan Pelayanan Admistrasi dan Operasional Perkantoran


30 Jenis



1

Kegiatan pembangunan /Pengadaan Dana Rehabilitasi Sarana &Prasarana Aparatur


9 Jenis

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana & Prasarana Aparatur


104 Unit

3 Program Peningkatan Bappeda Persentase pemenuhan sistem 1



TAHUN 2020

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

pelaporan capaian kinerja

Kegiatan Penyusunan Laporan Capain Kinerja & Ikhtisar, Realisasi Kinerja OPD/ LAKIP


20 Buku



5 Buku



10 Buku



52 buku



1

Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan danPengendalian Pembangunan Daerah


5 tahapan

6 dokumen

Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah


4 dokumen



8 Dok.

1 Aplikasi



1

Kegiatan Pertanian dan Ketahanan Pangan


3 dokumen

13 kali

Kegiatan Perencanan Perindustrian, Perdagangan dan Dunia Usaha


3 dokumen

9 kali


-Jumlah Dok. Perencanaan Koperasi, Usaha Mikro & Pariwisata yang tersusun -Jumlah dok. pelaporan CSR Kab. Lumajang yg tesusun -Jumlah fasilitasi perencanaan koperasi, usaha mikro & pariwisata -Jumlah fasilitasi CSR kabupaten Lumajang

4 dok

1 dok

14 kali

8 kali

6 Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya


80 %


-Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Sumberdaya Manusia yang tersusun -Jumlah fasilitasi Perencanaan Pengembangan SDM

6 dokumen

6 fasilitasi

Kegiatan Perencanaan Kesejahteraan

-Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Kesejahteraan

3 dokumen,



TAHUN 2020

Masyarakat Masyarakat yang disusun

-Jumlah fasilitasi Perencanaan pengembangan Kesejahteraan Masyarakat

3 fasilitasi


Jumlah Dok. Perencanaan tentang pemerintahan dan aparatur yang tersusun -Jumlah fasilitasi Perencanaan Pengembangan tentang pemerintahan dan aparatur

3 dokumen

3 fasilitasi

7 Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana


100

Kegiatan Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman


2 dok

30 fasilitasi


-Jumlah dokumen Perencanaan PrasWil & Perhub yang tersusun -Jumlah Fasilitasi perencanaan/pengembangan praswil dan perhubungan

3 dok

25 fasilitasi


-Jumlah dokumen Perencanaan SDA, LH dan Pengairan yang tersusun -Jumlah Fasilitasi Perencanaan SDA, LH dan Pengairan

4 dok

12 fasilitasi

8 Program Penelitian dan Pengembangan Wilayah


1



2 dok

3 fasilitasi



TAHUN 2020

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber

daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut,

pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta

dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan

eksternal yang terjadi.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai

berikut :

A. VISI DAN MISI

Visi adalah cara pandang kedepan yang di dalamnya mencerminkan apa yang

ingin dicapai dan kemana organisasi akan di arahkan, sehingga pada gilirannya Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang dapat menjadi dinamisator

dan akselerator pelaksanaan tugas pembangunan dan pemerintahan di bidang

perencanaan dan pengembangan pembangunan Kabupaten Lumajang.

Visi harus mampu memperlihatkan gambaran keseluruhan apa yang dicapai

secara jelas, ringkas, mudah diingat, memberi inspirasi, sebagai titik temu, memiliki

fleksibilitas dan kreatifitas dalam melaksanakannya. Visi harus memenuhi persyaratan-

persyaratan sebagai berikut :

1. Dapat dibayangkan (imaginable) oleh pimpinan dan staf;

2. Memiliki nilai yang diinginkan (desirable);

3. Memungkinkan untuk dicapai (achievable);.

4. Terfokus pada permasalahan utama;

5. Berwawasan jangka panjang (5 s/d 25 tahun) dan tidak mengabaikan

perkembangan;

6. Dapat dikomunikasikan dan dimengerti oleh stakeholder.

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING,

MAKMUR DAN BERMARTABAT “



TAHUN 2020

yang maknanya adalah :

Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Partisipatif :

Proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir secara obyektif

berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus

bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Oleh karena

itu dalam setiap pengambilan keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat.

Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan

dampak positif terhadap perencanaan pembangunan. Sebaliknya apabila partisipasi

masyarakat diabaikan sedangkan mobilisasi masyarakat yang dikembangkan, proses

pembangunan akan terhambat bahkan akan mengalami kegagalan, karena masyarakat

kurang merasa memiliki hasil-hasil pembangunan. Untuk mewujudkan pembangunan

daerah yang aspiratif dan demokratis, mengkoordinasikan perencanaan pembangunan

yang akan dibiayai dari sumber dana APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten dan

sumber-sumber lainnya yang sah. Kemudian untuk memantapkan kualitas perencanaan

pembangunan secara terarah dan terpadu, dan meningkatkan koordinasi perencanaan

pembangunan sehingga dapat mendorong percepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi

masyarakat.

Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Terpadu :

Keterpaduan dalam perencanaan pembangunan daerah diarahkan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat di daerah. Secara sederhana, pengertian perencanaan

pembangunan daerah dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan

keputusan mengenai kebijakan dan program pembangunan daerah oleh pemerintah

provinsi atau oleh pemerintah kabupaten/kota. Proses ini dilakukan secara terpadu

dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang

bersangkutan. Rangkaian proses ini dilakukan dengan memanfaatkan dan

memperhitungkan kemampuan sumberdaya, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi,

serta memperhatikan perkembangan dunia global. Namun ketika merencanakan

pembangunan hal penting juga harus memperhatikan dan memperhitungkan

kemampuan sumber daya yang tersedia. Proses perhitungan sumber daya yang

tersedia misalnya dana (anggaran) pembangunan, maka tidak mungkin membuat

perencanaan yang baik kalau tidak dibarengi dengan dana pembangunannya. Oleh

karena itu perencanaan pembangunan dan penganggaran adalah bagaikan satu mata

keping uang yang tidak mungkin bisa dipisahkan.



TAHUN 2020

Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Terarah :

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah

dan pengelolaan sumberdaya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan

yang baik (good governance). untuk itu dalam proses perencanaan pembangunan

daerah diarahkan pada pemilihan prioritas yang didasarkan pada pertimbangan antara

lain : memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan,

mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan. Prioritas tersebut dilaksanakan

melalui kerangka regulasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan kerangka

pelayanan investasi Pemerintah dan pelayanan umum.

Penyusunan perencanaan berpedoman pada arah kebijaksanaan yang ditetapkan dalam

RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 dan mengkoordinasikan penyusunan

rencana dan berbagai kegiatan lainnya yang menunjang seperti pengumpulan data dan

informasi, serta berkonsultasi dengan seluruh stakeholders. Hal tersebut terkandung

maksud agar perencanaan pembangunan terarah dan sesuai dengan tuntutan

masyarakat dan sesuai dengan Visi, Misi dan Strategi Pemerintah daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Terukur :

Perencanaan pembangunan daerah berdasarkan prioritas diarahkan untuk mencapai

sasaran pembangunan secara terukur dengan fokus yang terarah dan kegiatan-kegiatan

penting yang mampu mendorong pencapaian sasaran pembangunan pada masing-

masing prioritas pembangunan. Dalam melaksanakan proses perencanaan dilakukan

dengan terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam

pengendalian. Terukur juga dapat dimaknai dari sisi akuntabillitas yang berarti

menyelenggarakan perhitungan (account) terhadap sumber daya yang digunakan dan

adanya konsistensi terhadap hasil-hasil perencanaan yang sudah disepakati dengan

pelaksanaan bersama harus dijaga dan dipelihara. Sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka

perencanaan pembangunan daerah harus bersifat menyeluruh, sehingga mampu

membangun sistem perencanaan pembangunan dengan pendekatan politik, teknokratik,

partisipatif, dan top down-bottom up.

Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam Misi yang akan menjadi tanggung jawab Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang. Dengan

pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan



TAHUN 2020

dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah dalam

menyelenggarakan tugas pemerintahan. Oleh karena itu Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang melaksakan tugas

sebagaiman misi yang ketiga yaitu :

“Reformasi Birokrasi yang efektif, Profesional, Akuntabel, dan mewujudkan

pemerintahan yang baik, benar, dan bersih, (good and clean governance) ”

1. Misi

Misi merupakan pemandu dalam mencapai visi dengan menawarkan

keunggulan seperti peningkatan hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibelitas serta

meningkatkan gairah / semangat bagi pimpinan dan seluruh. Misi merupakan

beberapa tujuan antara untuk mencapai Visi. Misi juga merupakan akumulasi dari

sasaran program strategik, dimana program-program strategik dilaksanakan untuk

mencapai visi dan misi.

Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Lumajang maka diwujudkan

dengan beberapa misi sebagai berikut :

NO MISI PENJELASAN MISI

1 Mewujudkan perekonomian

daerah berkelanjutan yang

berbasis pada pertanian,

usaha mikro, dan pariwisata;

Bermakna bahwa pemerintah dan masyarakat

bersam-sama meningkatkan perekonomian

daerah melalui pengembangan pertanian,

usaha mikro dan pariwisata

2 Pemenuhan kebutuhan dasar

untuk mewujudkan

masyarakat yang lebih

sejahtera dan mandiri

Bermakna bahwa pemerintah dan masyarakat

berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan

dan kemandiriannya melalui pemenuhan enam

kebutuhan wajib dasar ( pendidikan, kesehatan,

ketersediaan pangan, permukiman,,

perlindungan masyarakat dan social)

3 Reformasi birokrasi yang

efektif, profesional, akuntabel

,dan transparan untuk

mewujudkan pemerintahan

yang baik, benar, dan bersih

(good and clean

governance);

Bermakna bahwa pemerintah Kabupaten

Lumajang berupaya untuk meningkatkan

penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang

baik, benar dan bersih (good and clean

governance) yang didukung dengan teknologi

informasi



TAHUN 2020

Dengan memperhatikan visi dan misi yang telah diuraikan di atas, maka

selanjutnya tujuan pembangunan Kabupaten Lumajang periode Tahun 2018 – 2023

adalah :

Penjelasan Misi :

Tujuan Misi 1 adalah :

1. Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang berkelanjutan.

2. Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup.


1. Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan da perluasan akses kebutuhan dasar

masyarakat.

2. Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja.


1. Meningkatkan reformasi, birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk

mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang,

Kecamatan Klakah mengacu pada Misi 3 yaitu Reformasi birokrasi yang efektif,

profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik,

benar dan bersih (good and clean governance).

3.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan :

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan

sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima)

tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga

rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa

mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang

ingin diraih, sedangkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabapaten

Lumajang pada misi III degan tujuannya sebagai berikut :



TAHUN 2020

MISI – TUJUAN

No. MISI TUJUAN

1

Reformasi Birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transaparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih, (good and clean governance)

Meningkatnya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

Sasaran :

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur,

dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang

ditetapkan.

TUJUAN – SASARAN

TUJUAN SASARAN

URAIAN TUJUAN

Meningkatnya kualiatas Perencanaan Pembangunan

Meningkatkan Konsistensi dan keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD tahun

Persentase Perangkat Daerah dengan Capaian Program Minimal 85 %

Prosentase Dokumen Kajian Yang di manfaatkan



TAHUN 2020

Indikator Kinerja Utama pada BAPPEDA

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Utama Rumus/Formulasi Penghitungan Sumber Data

Penanggung Jawab

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya

konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan daerah

Persentase Aspirasi masyarakat yang di akomodir dalam RKPD

∑ Aspirasi masy yg diakomodir dalam RKPD tahun n

x100

∑ Aspirasi Usulan dalam Musrenbang tahun n

Pejelasan :

Aspirasi usulan = usulan aspirasi yang

masuk di portal musrenbang

Dokumen RKPD

E-Planing

Seluruh Bidang

Persentase dokumen Kajian yang bisa dimanfaatkan

∑ Kajian yang dimanfaatkan tahun

x100

∑ Kajian yang disusun

Kajianyang telah disusun dapat dimanfaatkan tidak tahun bekenaan, artinya bisa dipergunakan pada tahun selanjutnya, Misalnya RPJPD

Dokumen

Kajian

Seluruh Bidang

Prersentase PD dengan Capaian program Minimal 85%

∑ PD dengan capaian kinerja program minimal 85 % tahun n-1

x100

∑ seluruh Perangkat Daerah.

85 % dar target yang ditetapkan direnjanya

RENJA PD

Dokumen Monev

Seluruh Bidang



TAHUN 2020

3.3. STATEGIS DAN KEBIJAKAN

Sesuai dengan peraturan daerah nomor : 1 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lumajang Tahun

2018 – 2023, dan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lumajang Nomor 188.45/01/427.71/2019 tentang Rencana tartegis

(RENSTRA) Badan Perencanaa Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun

2018-2023 diwujudkan dalam berbagai program sebagaimana tersebut dalam matrik

Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2020. Sedangkan Strategi

pembangunan yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran diwujudkan

dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan

arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk

dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan

guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan

sasaran. Adapun strategi adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung;

b. Mengoptimalkan peran aparatur Bappeda yang ada dalam menyelesaikan tugas-

tugas administrasi perencanaan pembangunan;

c. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas ASN berdasarkan tugas dan fungsi masing-

masing;

d. Meningkatkan tingkat kepedulian masyarakat terhadap pentingnya meningkatkan

Perencanaan pembangunan;

e. Mengoptimalnya peran Perngkat daerah dalam ,elaksanakan Perencanaan

Pembangunan Daerah dalam rangka mendukung percepatan Era glbalisasi

f. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan perencanaan/Musrenbang;

3.4. FAKTOR.FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Seiring dengan Visi dan Misi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten

Lumajang, faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian visi, misi dan

nilai-nilai organisasi yang telah diidentifikasikan adalah sebagai berikut :

a. Komitmen pimpinan dan staf dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing;

b. Tersedianya mekanisme koordinasi yang sesuai dengan sistem kerja yang ada;

c. Tersedianya aparatur yang profesional dan berkualitas;

d. Tersedianya sarana prasarana yang memadai;



TAHUN 2020

e. Tersedianya keamana dan kenyamana dala bekerja;;

f. Tersedianya perangkat pelayanan administrasi yang memadai;

g. Tersedianya mekanisme proses pelayanan yang efektif;

3.5. PROGRAM

Program adalah rencana tindak jangka panjang yang secara sistematis

mengarahkan seluruh aktifitas yang akan dilaksanakan pada pencapaian tujuan dan

sasaran antara lain :



3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan;


5. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya;




3.6. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk

mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah

untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Keseluruhan program yang akan

diselenggarakan oleh Kecamatan Klakah diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi,

Misi dan tujuan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 -2023. Guna

mewujudkan program-program yang telah ditetapkan, disusunlah kegiatan indikatif

untuk memperlancar tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi.

Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah yang ada pada Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :


a. Kegiatan Pelayanan administrasi Perkantoran




TAHUN 2020

a. Kegiatan Pembangunan /Pengadaan Dana Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Aparatur

b. Kegiatan Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan;

a. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

b. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD

c. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja

d. Kegiatan Penyusunan Laporan Capain Kinerja & Ikhtisar, Realisasi Kinerja OPD/

LAKIP


a. Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan;

b. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan

Pembangunan Daerah;

c. Kegiatan Penyusunan dan Analisa Data dan Informasi Pembanunan Daerah;

5. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya

a. Kegiatan Perencanaan Bidang Sumberdaya Manusia;

b. Kegiatan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Aparatur

c. Kegiatan erencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat


a. Kegiatan Perencanan Koperasi, Usaha Mikro dan Pariwisata;

b. Kegiatan Perencanan Perindustrian, Perdagangan dan Dunia Usaha;

c. Kegiatan Perencanaan Pertanian dan Ketahanan Pangan;


a. Kegiatan Perencanaan Prasarana Wilayah dan Perhubungan;

b. Kegiatan Perencanaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan

c. Kegiatan Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman


a. Kegiatan Fasilitasi dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan



TAHUN 2020

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 Kabupaten Lumajang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program

Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun ( Tahun Rencana) Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

Urusan Perencanaan

Bidang Urusan : Pemerintahan

3 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase tingkat pemenuhan terhadap kebutuhan administrasi perkantoran

` 2.391.788.450 APBD 100 % 2.607.869.250

3 01 01 021 Kegiatan Pelayanan Admistrasi dan Operasi onal Perkantoran

Jumlah pelayanan administrasi dan operasional perkantoran yang dilaksanakan

Bappeda 30 Jenis Layanan 2.391.788.450 APBD 30 Jenis Layanan

2.607.869.250

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Persentase tingkat pemenuhan terhadap sarana prasarana aparatur

100 % 520.088.850 APBD 100 % 567.072.500

Kegiatan pembangu nan / Pengadaan Dana Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur


Bappeda 9 Jenis 230.904.850 APBD 9 Jenis 251.764.250

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah sarana prasarana yang terpelihara

Bappeda 104 Unit 289.184.000 APBD 105 Unit 315.308.250

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keunagan

Persentase system pelaporan capaian kinerja yang tepat waktu

100 % 24.363.200

APBD 100 % 26.564.150



TAHUN 2020

Kegiatan Penyusunan

Laporan Capain Kinerja & Ikhtisar, Realisasi Kinerja OPD/ LAKIP

Jumlah dokumen SAKIP Bappeda 20 buku 6.411.350 APBD 20 buku 6.990.550


Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun

Bappeda 5 buku 2.564.550

APBD 5 buku 2.796.250


Jumlah dokumen rencana kerja Bappeda 10 buku 2.654.550 APBD 10 buku 2.796.250


Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran(RKA)SKPD

Bappeda 20 buku 12.822.750 APBD 20 buku 13.891.100

Program Perencanaan Pembangunan Daerah


1

2.065.993.900 APBD 1

2.252.631.100

Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

Jumlah tahapan kegiatan musrenbang RKPD yang terlaksana Jumlah dokumen perencanaan

Bappeda 5 tahap

6 dok

822.576.400 APBD 5 tahap

6 dok

896.886.100

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah keg. Monev hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan yang terlaksana dan tersusunnya dokumen monev

Bappeda 4 kali 130.919.800 APBD 4 kali 142.746.800


Jumlah dok. Data satatistik dasar & sektoral yang tersusun jumlah pengembangan aplikasi yang dimanfaatkan

Bappeda 8 jenis

1 aplikasi

1.112.487.700 APBD 8 jenis

1 aplikasi

1.212.998.200

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Persentase dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang dimanfaatkan OPD

100 % 1.106.945.450 APBD 100 % 1.206.944.400

Kegiatan Perencanaan dan Ketahanan Pangan

Jumlah dok. Perencanaan pertanian & ketahanan pangan yang tersusun dan jumlah fasilitasi perencanaan/ pengembangan pertanian dan ketahanan pangan

Bappeda 3 dok

13 dok

356.945.450 APBD 3 dok

13 dok

406.944.400



TAHUN 2020

Kegiatan Perencanan

Perindustrian, Perdagangan dan Dunia Usaha

Jumlah dokumen perencanaan perindustrian, perdagangan dan dunia usaha, jumlah fasilitasi perencanaan perindustrian, perdagangan dan dunia usaha

Bappeda 3 dok

9 dok

400.000.000 APBD 3 dok

9 dok

400.000.000


Jumlah Dokumen Perencanaan Koperasi, Usaha Mikro dan Pariwisata yang tersusun Jumlah dokumen pelaporan CSR Kab. Lumajang yg tesusun Jml fasilitasi Perenc. Koperasi, Ush mikro dan Pariwisata

Bappeda 4 dok

1 dok

8 dok

350.000.000 APBD 4 dok

1 dok

8 dok

400.00.000

Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya


80 % 2.100.000.000

APBD 80 % 2.185.000.000


Jumlah Dokumen Perencanaan tentang Bidang Pemerintah dan Aparatur yg disusun Jumlah Fasilitasi Perencanaan pengembangan tentang Pemerintah dan Aparatur

Bappeda 6 Dok

6 dok

820.000.000 APBD 6 Dok

6 dok

850.000.000

Kegiatan Perencanaan Kesejahteraan Masyarakat

Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Kesejahteraan Masyarakat yang disusun Jumlah fasilitasi Perencanaan pengembangan Kesejahteraan Masyarakat

Bappeda 3 dok

3 dok

735.000.000 APBD 3 dok

3 dok

785.000.000


Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangu- nan Sumberdaya Manusia yang tersusun Jumlah fasilitasi Perencanaan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Bappeda 3 dok

3 dok

545.000.000 APBD 3 dok

3 dok

550.000.000

Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana


100 % 3.450.000.000 APBD 100 % 3.700.000.000

Kegiatan Perencanaan

Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah dan

Bappeda 2 Dok

800.000.000 APBD 2 Dok

800.000.000



TAHUN 2020

Pengembangan Wilayah dan Permukiman

Permukiman yang tersusun Jumlah Fasilitasi Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman

30 dok

30 dok


Jumlah dokumen Perencanaan Prasarana Wilayah dan Perhubungan yang tersusun Jumlah Fasilitasi perencanaan/ pengembangan praswil dan perhubungan

Bappeda 3 Dok

25 dok

900.000.000 APBD 3 Dok

25 dok

900.000.000


Jumlah dokumen Perencanaan SDA, LH dan Pengairan yang tersusun Jumlah Fasilitasi Perencanaan SDA, LH dan Pengairan

Bappeda Dok

12 dok

600.000.000

300.000.000

APBD Dok

12 dok

700.000.000

350.000.000

Program Penelitian dan Pengembangan Wilayah

Persentase hasil penelitian / kajian yang menjadi acuan kebujakan

1 328.902.350 1 358.614.650


Jumlah dokumen kajian disparitas antar wilayah Fasilitasi dewan riset daerah

Bappeda 2 dok

3 keg.

328.902.350 APBD 2 dok

3 keg.

358.614.650



TAHUN 2020

BAB. IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. PROGRAM UTAMA

Penyusunan Program Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lumajang tahun 2020 adalah suatu rencana yang hendak

dilaksanakan untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan didalam

Rencana Kinerja Tahun 2020, sedangkan pelaksanaan untuk mencapai sasaran

adalah melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana yang terurai dibawah ini

Tabel 4.1 Program Utama dan Kegiatan

Bappeda Kabupaten Lumajang Tahun 2020.

No. PROGRAM KEGIATAN


Pelayanan Administrasi Perkantoran


Pembangunan /Pengadaan Dana Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prsarana Aparatur

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keunagan

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD

Penyusunan Rencana Kerja

Penyusunan Laporan Capain Kinerja & Ikhtisar, Realisasi Kinerja OPD/ LAKIP


Penyelenggaraan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan dan Analisa Data dan Informasi Pembanunan Daerah


Perencanan Koperasi, Usaha Mikro dan Pariwisata

Perencanan Perindustrian, Perdagangan dan Dunia Usaha

Perencanaan Pertanian dan Ketahanan



TAHUN 2020

Pangan

6 Program Perencanaan Sosial Budaya Perencanaan Bidang Sumberdaya Manusia

Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Aparatur

Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat

7 Porgram Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana

Perencanaan Prasarana Wilayah dan Perhubungan

Perencanaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan

Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman

8 Program Penelitian dan Pengemba- ngan Wilayah

Fasilitasi dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan



TAHUN 2020

4.2. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran dan indikator kinerja disusun sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023, Sasaran dan indikator kinerja

Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2020 ini, disusun dalam matrik sebagai berikut :

Tabel 3.2 Sasaran dan Indikator Kinerja

Bappeda Kabupaten Lumajang Tahun 2020.

No PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Kualitas Pelayan Publik aparatur Perencana daerah

Capaian : Prosentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Perkantoran Input : dana Output : Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran yang disediakan OutCome : Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Yang dimanfaatkan dalam Perumusan Kebijakan

100 % Rp. 2.391.799.450 30 jenis 70 %

2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur\

Pembangunan /Pengadaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatkan sarana dan prasarana kebutuhan aparatur Bappeda

Capaian : Prosentase tingkat pemenuhan terhadap kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Input : dana

100 %

Rp 230.904.850



TAHUN 2020

Output : Jumlah sarana dan prasarana

yang disediakan OutCome : Persentase Dokumen

Perencanaan Pembangunan Yang dimanfaatkan dalam Perumusan Kebijakan

9 jenis

70 %

Pemeliharaan Rutin /berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

Capa ian : Prosentase tingkat pemenuhan terhadap kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Input : dana Output : Jumlah sarana dan prasarana

yang dipelihara OutCome : Persentase Dokumen

Perencanaan Pembangunan Yang dimanfaatkan dalam Perumusan Kebijakan

100 %

Rp 289.184.000 . 104 unit

70 %

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Meningkatnya efektivitas dan efesiensi serta akintabilitas kinerja aparatur Bappeda

Capaian : Prosentase pemenuhan sistem pelaporan capaian kinerja Input : dana Output : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun

OutCome : Persentase Dokumen Perencanaan

Pembangunan yang

100 %

Rp 2.564.550. 5 buku Laporan Keuangan Akhir Tahun

70 %



TAHUN 2020

dimanfaatkan dalam Perumusan Kebijakan

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan SKPD

Capaian : Prosentase pemenuhan sistem pelaporan capaian kinerja Input : dana Output : Jumlah dokumen RKA OPD yang disusun


Pembangunan yang dimanfaatkan dalam Perumusan Kebijakan

100 %

Rp 12.822.750. 52 dokumen RKA OPD

70 %

Penyusunan Rencana Kerja

Capaian : Prosentase pemenuhan sistem pelaporan capaian kinerja Input : dana Output : Jumlah Dokumen Rencana Kerja yang disusun


Pembangunan Yang dimanfaatkan dalam Perumusan Kebijakan

100 %

Rp 2.564.550. 10 dokumen Rencana Kerja

70 %

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar realisasi kinerja SKDP /LAKIP

Capaian : Prosentase pemenuhan sistem pelaporan capaian kinerja Input : dana Output : Jumlah Dok.SAKIP yg disusun


100 %

Rp 6.411.350. 20 dokumen LAKIP



TAHUN 2020


70 %

BIDANG DALAP

4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Penyusunan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan Daerah

Terlaksananya perencanaan pembangunan daerah

Capaian :Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah Input : dana Output : - Jumlah dokumen data dasar

dan sektoral yang tersusun

- Jumlah aplikasi yang dikembangkan

OutCome : Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan

yang dimanfaatkan dalam Perumusan Kebijakan

100 %

Rp 1.112.497.700 8 Jenis Dokumen 1 Aplikasi 70 %

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Capaian : Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah Input : - dana

- data pendukung Output : - Jumlah dokumen Monev

hasil Perencanaan Pembangunan yg terfasilitsi



100 %

Rp 130.919.800. 8 kali 100 %



TAHUN 2020

Kegiatan Penyelenggaraan

Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

Meningkatkan Penyelenggaraan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

Capaian : Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah Input : dana Output :

- Jumlah tahapan kegiatan Musrenbang RKPD yang ter fasilitasi

- Jumlah dokumen Perecanaan.



80 %

Rp 822.576.400 5 Tahapan 6 Dokumen 80 %

BIDANG EKONOMI


Perncanaan Koperasai, Usaha Mikro dam Pariwista

Terlaksananya perencanaan pembangunan ekonomi

Capaian : Prosentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang dimanfaatkan OPD Input : dana Output : - Jml dokumen perencanaan

koperasi dan usaha mikro & pariwisata yang tersusun

- Jml dokumen Pelaporan CSR Kab. yang tersusun



100 %

Rp 350.000.000.

4 Dokumen 1 Dokumen 70 %



TAHUN 2020

Perencanaan Perindustrian,

Perdagangan dan Dunia Usaha

Terlaksananya Dokumen Perencanaan Perindustrian, Perdagangan dan Dunia Usaha

Capaian : Prosentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang dimanfaatkan oleh OPD Input : dana Output : - Jml dokumen perencanaan

Perindag. dan dunia usaha yang tersusun - Jml fasilitasi perencanaan

Perindag. dan dunia usaha



100 %

Rp 400.000.000 3 Dokumen 9 Dokumen 70 %

Perencanaan Pertanian dan Ketahanan Pangan

Tersusunnya Dokumen Bidang Pertanian Dan Pangan

Capaian : Prosentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang dimanfaatkan oleh OPD Input : dana Output : - Jml dokumen Perencanaan

Pertanian dan Ketahanan Pangan yang tersusun

- Jml fasilitasi perencanaan/ pengembangan pertanian dan Ketahanan Pangan



100 %

Rp 356.945.450. 3 Dokumen 13 Dokumen

70 %



TAHUN 2020

BIDANG SOSIAL BUDAYA

6 Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Perencanaan Bidang Sumberdaya Manusia

Terlaksanannya penyusunan dokumen Perencanaan Sumberdaya Manusia

Capaian :Prosentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya yang dimanfaatkan oleh OPD Input : dana Output :

- Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan sumberdaya manusia yang tersusun, - jumlah fasilitasi

Perencanaan pengembangan sumberdaya manusia



100 %

Rp 820.000.000. 6 Dokuem 6 Dokumen

70 %

Perencanaan Bidang Pemerintah dan Aparatur

Tersusunya Dokumen Perencanaan Pemerintah dan Aparatur


- Jumlah Dokumen Perencanaan tentang bidang pemerintahan dan aparatur yang tersusun - jumlah fasilitasi

Perencanaan pengembangan tentang pemerintahan dan aparatur

80 %

Rp 545.000.000. 3 dokumen, 3 dokumen,



TAHUN 2020



70 %

Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Tersusunnya dokumen perencanaan kesejahtera - an masyarakat


- Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat yang tersusun - Jml fasilitasi perencanaan

pengembangan kesejahteraan masyarakat



100 %

Rp 735.000.000. 3 dok 3 dok 70 %

7 Porgram Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana

Perencanaan Prasarana Wilayah dan Perhubungan

Terlaksananya penyusunana dokumen perencanaan prasarana wilayah dan perhubungan

Capaian : Prosentase Dokumen Perencanaan FISPRA dimanfaatkan oleh OPD Input : dana Output :

- Jumlah Dokumen perencanaan prasarana wilayah dan perhubungan yang tersusun

- Jml fasilitasi perencanaan/

100 %

Rp 900.000.000 (DAU)

Rp 350.000.000(PHJD)

3 dok 25 dok



TAHUN 2020

pengembangan Praswil dan perhubungan



Perencanaan Sektor, SDA, LH dan Pengairan

Terlaksananya penyusunan dokumen Perencanaan Sektor, SDA, LH dan Pengairan

Capaian :Prosentase Dokumen Perencanaan FISPRA dimanfaatkan oleh OPD Input : dana Output :

- Jumlah Dokumen Perencanaan, SDA, LH dan Pengairan yang tersusun

- Jml fasilitasi Perencanaan / pengembangan SDA, LH dan Pengairan



100 %

Rp 600.000.000. (DAU) Rp 300.000.000 (IPDIP)

4 dok 12 dok

Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman

Terlaksananya penyusunan dokumen pengembangan wilayah dan permukiman

Capaian :Prosentase Dokumen Perencanaan FISPRA dimanfaatkan oleh OPD Input : dana Output :

- Jumlah Dokumen Perencanaan Pengemba- ngan Wilayah dan Permukiman yang tersusun

100 %

Rp 800.000.000 Rp. 500.000.000. 2 dok



TAHUN 2020

- Jumlah fasilitasi

Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Permukiman



30 dok 70 %

8. Program Penelitian dan Pengambangan


Terlaksananya penelitian dan pengembangan wilayah

Capaian :Persentase hasil penelitian/kajian yang menjadi acuan kebijakan Input : dana Output :

- Jumlah Dokumen kajian disparitas antar wilayah yang tersusun

- Fasilitasi penelitian dan pengembangan



100 % Rp 328.902.350 2 Dokumen 3 Kegiatan 70 %



TAHUN 2020

4.3 JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2020 dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, sebesar Rp. 11.985.517.150,- yaitu untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.137.192.137,- dan untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 15.122.709.287,- adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana lampiran RKT Tahun 2020.

Tabel 3.3

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) TAHUN : 2018 – 2023

Instansi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH VISI : Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Berdaya Saing, Makmur Dan Bermartabat Misi : Reformasi Birokrasi yang efektif, Profesional, Akuntabel, dan mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih, (good and clean governance) ”

Tujuan

Indikator Tujuan

Sasaran Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Uraian Indikator Kinerja Kebijakan Program Kegiatan

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah

Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD

Meningkatnya konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan daerah

Persentase Aspirasi masyarakat yang di akomodir dalam RKPD

Meningkatanya Pelayanan dan Operasional dadministrasi perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran

Prersentase PD dengan Capaian program Minimal 85%

Terwujudnya pembangunan/pengadaan dan rehabilitasi sarana

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Kegiatan pembangunan/pengadaan dan rehabilitasi sarana

Meningkatanya Upaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Aparatur

Kegitan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Aparatur



TAHUN 2020

Persentase dokumen

Kajian yang bisa dimanfaatkan

meningkatnyapenyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan


Terwujudnya Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Angaran (RKA OPD)

Terwujudnya Penysuaunan Rencana Kerja

Kegiatan Penysuaunan Rencana Kerja

Terwujudnya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

BIDANG DALAP

Optimalisasi Pemanfaatan data dan Informasi sebagai acuan proses Perencanaan Pembangunan daerah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Penyusuna analisis data dan informasi pengembangan daerah

Meningkatnya upaya pengawasan terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Monitorig, evaluasi, pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya upaya penyediaaan dan pemutakhiran data terkait pembangunan daerah

Kegiatan penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah



TAHUN 2020

Meningkatnya upaya

Peneliian /kajian yang menjadi acuan kebijakan

Program Penelitian dan Pengembangan


BIDANG EKONOMI

Meningkatnya Singkronisasi dan Penyediaan Informasi Perencanaan Sektor Koperasi, Ush Mikro dan Pariwisata

Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Kegiatan Perencaan Koperasi, Usaha Mikro dan Pariwisata

Meningkatnya Singkronisasi dan Penyediaan Informasi Perencanaan Sektor Perindag dan Dunia Usaha

Kegiatan Perindustrian, Perdagangan dan Dunia Usaha

Meningkatnya Singkronisasi dan Penyediaan Informasi Perencanaan Sektor pertania dan Ketapang.

Kegiatan Pertanian dan Ketahanan Pengan

BIDANG SOSBUD

Meningkatnya Singkronisasi dan Penyediaan Informasi Perencanaan terkait Pemerintahaan dan aparatur

Program Perencanaan Pembangunan sosial dan budaya

Kegiatan perencanaan bidang pemerintah dan aparatur

Meningkatnya Singkronisasi dan Penyediaan Informasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat

Kegiatan perencanaan bidang kesejahteraan masyarakat



TAHUN 2020

Meningkatnya

Singkronisasi dan Penyediaan Informasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Kegiatan perencanaan bidang sumber daya manisia

BIDANG FISIK

Meningkatnya Singkronisasi dan Penyediaan Informasi Perencanaan Prasarana Wilayah dan Permukiman

Kegiatan Pengembangan Wilayah dan Permukiman

Meningkatnya Singkronisasi dan Penyediaan Informasi Perencanaan Prasarana Wilayah dan Perhubungan

Program Perencanaan Pembangunan Bidang FISPRA


Meningkatnya Singkronisasi dan Penyediaan Informasi Perencanaan pemba-ngunan SDA, LH dan Pengeiran

Kegiatan Perencanaan SDA dan LH dan Pengairan



TAHUN 2020

4.4. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Tabel 4.4

RENCANA PORGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN ANGGARAN 2020

Instansi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO USULAN KEGIATAN PROGRAM INDIKATOR TARGET VOLUME LOKASI APBD

KODE NAMA CAPAIAN OUT PUT OUT COME OUT PUT OUT

COME

RP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 01.01.021

Kegiatan Pelayanan Adminitrasi & Operasional Perkantoran

Prosentase pemenuhan kebutuhan Administrasi perkantoran

Jumlah jenis Pelayanan Adminitrasi & Operasional Perkantoran yg disediakan


30 jenis 100 % 30 Jenis Kab. Lmj 2.391.799.450

2 00.02.045.

Kegiatan Pembangunan / Pengadaan dan rehabilitasi sarana prasaran aparatur

Prosentase Tingkat pemenuhan terhadap kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur

Jumlah sarana prasarana yang disediakan


9 jenis 70 % 9 jenis Kab. Lmj 230.904.850

3 00.02.046

Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase Tingkat pemenuhan terhadap


Persentase dokumen perencanaan pembangunan

104 unit 70 % 104 Unit Kab. Lmj 289.184.000



TAHUN 2020

kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur

yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan

4 00.06.003


Porsentase Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun


5 Dokumen Laporan

Keuangan Akhir Tahun

70 % 5 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

Kab. Lmj 2.564.550

5 00.06.007

Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD

Porsentase sistem pelaporan capaian kinerja

Jumlah dokumen rencana kerja dan Anggaran OPD yang disusun


1 Dokumen Rencana Kerja

Anggaran (RKA) SKPD

70 % 20 jenis dokumen

Kab. Lmj 12.822.750

6 00.06.006


Persentase sistem pelaporan capaian kenerja

Jumlah dokumen rencana Kerja yang disusun


10 dok Renja 70 % 10 dok Renja Kab. Lmj 2.564.550



TAHUN 2020

7 00.06.001

Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja & Ikhtisar realisasi kinerja SKPD/LAKIP

Persentase sistem pelaporan capaian kenerja

Jumlah Dokumen LAKIP yang disusun

Persentase dokumen perenca naan pembangu-nan yang dimanfa atkan dalam perumusan kebijakan

20 Dokumen LAKIP

70 % 20 Dokumen LAKIP

Kab. Lmj 6.411.350

BIDANG EKONOMI

8 00.22.046

Kegiatan Perencanaan Koperasi, Usaha Mikro dan Pariwisata

Persentase Dokumen Perencanaan Pembagunan bidang Ekonomi yang dimanfaatkan oleh OPD

- Jumlah Dokumen Perencanaan Koperasi, Usaha Mikro dan Pariwisata yang tersusun

- Jumlah dokumen pelaporan CSR Kab. Lumajang yg tesusun


5 Dokumen 70 % 4 Dokumen 1 Dokumen

Kab. Lmj 350.000.000

01.22.047

Kegiatan Perencanaan Perindustrian, Perdagangan dan Dunia Usaha

Persentase Dokumen Perencanaan Pembagunan bidang Ekonomi yang dimanfaatkan oleh OPD

- Jumlah Dokumen Perencanaan Perindustrian, Perdagangan dan Dunia Usaha yang tersusun

- Jumlah fasilitasi Perencanaan Perindus trian, Perdagangan & Dunia Usaha


3 Dokumen

9 Dokumen

70 % 3 Dokumen 9 Dokumen

Kab. Lmj 400.000.000

10 01.22.048

Kegiatan Perencanaan Pertanian dan Ketahanan Pangan

Persentase Dokumen Perencanaan Pembagunan

- Jumlah Dokumen Perncanaan Pertanian dan Ketahanan Pangan yang

Persentase dokumen perencanaan pembangunan

3 Dokumen

70 % 3 Dokumen

Kab. Lmj 356.945.450



TAHUN 2020

bidang Ekonomi yang dimanfaatkan oleh OPD

tersusun

- Jumlah fasilitasi Perncana an/Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan

yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan

13 Dokumen

13 Dokumen

BIDANG FISPRA

11 01.24.009


Persentase Dokumen Perencanaan Pembagunan bidang fisik dan prasarana yang dimanfaatkan oleh

- Jumlah dokumen Perencanaan Prasarana Wilayah dan Perhubungan yang tersusun

- Jumlah Fasilitasi perencanaan/pengembangan praswil dan perhubungan

Persentase dokumen perencanaan pembangunan yg dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan

3 dok

25 dok

100 % 3 dok 25 dok

Kab. Lmj 900.000.000

350.000.000

12

01.24.010 Kegiatan Perencanaan SDA dan LH dan Pengairan

Persentase Dokumen Perencanaan Pembagunan di bidang FISPRA yang dimanfaatkan oleh OPD

- Jumlah dokumen Perencanaan SDA, LH dan Pengairan yang tersusun

- Jumlah Fasilitasi Perencanaan SDA, LH dan Pengairan


4 Dokumen

12 Dokumen


Kab. Lmj 600.000.000

300.000.000

13

01.24.003 Kegiatan Pengembangan Wilayah dan Permukiman

Persentase Dokumen Perencanaan Pembagunan di bidang FISPRA yang dimanfaatkan oleh OPD

- Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman yang tersusun

- Jumlah Fasilitasi Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman


2 Dokumen

30 Dokumen


Kab. Lmj 800.000.000

500.000.000

BIDANG SOSIAL dan BUDAYA

14 01.23.001 Kegiatan Perencanaan

Bidang Pemerintah dan Aparatur

Persentase Dokumen Perencanaan

- Jumlah Dokumen Perencanaan tentang Bidang Pemerintah dan

Persentase dokumen perencanaan

70 % 3 dok

Kab. Lmj 545.000.000



TAHUN 2020

Pembagunan bidang Sosial dan Budaya yang dimanfaatkan oleh OPD

Aparatur yang disusun

- Jumlah Fasilitasi Perencanaan pengembangan tentang Pemerintah dan Aparatur

pembangunan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan

3 dok

15

01.23.002 Kegiatan Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat


- Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Kesejahteraan Masyarakat yang disusun

- Jumlah fasilitasi Perencanaan pengembangan Kesejahteraan Masyarakat


100 70 % 3 dok 3 dok

Kab. Lmj 735.000.000

16

01.23.003 Kegiatan Perencanaan Bidang Sumbrdaya Manusia


- Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangu- nan Sumberdaya Manusia yang tersusun

- Jumlah fasilitasi Perencanaan Pengembangan Sumberdaya Manusia


6 dokumen 6 Dokumen

70 % 6 dokumen 6 Dokumen

Kab. Lmj 820.000.000

BIDANG DALAV

17 01.21.046

Kegiatan penyusunan analisis data dan informasi pembangunan Daerah

Persentase pengembangan data/informasi yang dapat dimanfaatkan

- Jumlah Dokumen data dasar sektoral yang tersusun

- Jumlah aplikasi yang dikembangkan


8 Jenis dok 1 aplikasi

70 % 8 Jenis dok 1 aplikasi

Kab. Lmj 1.112.497.700



TAHUN 2020

18 00.21.013.01

Kegiatan Monev, dan Pelaporan perencanaan pembangunan daerah


- Jumlah Dokumen Monev, hasil perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi

Persentase keselarasan renstra SKPD terhadap RPJMD

8 dokumen 100 % 4 dokumen Kab. Lmj 130..919.800

19 00.21.xxx.01

Kegiatan Penyelenggaran Perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah

Porsentase keselarasan dokumen perencanaan

- Jumlah tahapan kegiatan musrenbang RKPD yang etrfasilitasi

- Jumlah dokumen perencanaan

Porsentase kegiatan RKPD yang diakomodir dadalam APBD

5 Kali 6 dok

80 % 5 Kali 6 dok

Kab. Lmj 822.576.400

20

00.21.013.01

Kegiatan Fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan

Persentase Hasil penelitian /kajian yang menjadi acuan kebijakan

- Jumlah dokumen kajian diparitas antar wilayah yang tesusun

- Fasilitasipenelitian dan pengembagan


1 dok, 1 Kegiatan

100 % 2 dok, 3 Kegiatan

Kab. Lmj 328.902.350


RRReeennncccaaannnaaa KKKeeerrrjjjaaa 222000222000

TAHUN 2020

BAB. V PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lumajang Tahun 2020 ini dibuat, sebagai acuan pelaksanaan program

dan kegiatan yang sudah ditetapkan didalam rencana kerja tahunan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.

Tentu saja didalam mengemban tugas untuk melaksanakan program

dan kegiatan yang sudah ditetapkan khususnya dalam bidang perencanaan dan

pembangunan, kami sangat memerlukan adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi

dan sinergi dari seluruh Jajaran Instansi / SKPD termasuk elemen masyarakat

dalam rangka untuk mewujudkan tujuan mulia Kabupaten Lumajang melalui program

dan kegiatan yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lumajang.

Semoga Rencana Kerja ini terlaksana dengan baik, karena memang

program dan kegiatan yang tertuang didalamnya sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang yang

merupakan implementasi dari pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang sudah

ditetapkan, dan kami percaya bahwa kepuasan dari pada masyarakat belum tentu

terjawab secara keseluruhan, oleh karenanya program yang berkaitan dengan

perencanaan pembangunan membutuhkan proses dan waktu dalam

merealisasikannya.

Documents

BAB. I PENDAHULUAN - lumajangkab.go.id · 2020. 3. 20. · BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Berisi tentang : Review terhadap hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD