PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) proses penyusunan dokumen Renja SKPD, diikuti dengan pemantauan, evaluasi,

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) proses penyusunan dokumen Renja SKPD, diikuti dengan pemantauan,...

PERUBAHANRENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PENDAPATAN DAERAHKABUPATEN BANYUWANGI

2017

PERUBAHANRENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PENDAPATAN DAERAHKABUPATEN BANYUWANGI

2017

PERUBAHANRENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PENDAPATAN DAERAHKABUPATEN BANYUWANGI

2017

Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017

i Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk

dan hidayahNya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Banyuwangi 2017 dapat diselesaikan. Mengamati pelaksanaan program

dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja

yang ditetapkan. Pada tahun 2017 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang

telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan

kesinambungannya.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna

lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang

berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua Kebijakan,Program,dan Sasaran

serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak

terdapat kekurangan di dalam penyajiannya, untuk itu kami mengharap saran serta masukan

dari berbagai pihak guna kesempurnaan Perubahan Rencana Kerja dimaksud untuk masa

mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Perubahan Rencana Kerja ini

kami ucapkan terima kasih.

Banyuwangi, 17 Juni 2017

Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017

ii Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR........................................................................................................... i

DAFTAR ISI ......................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN............................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ........................................................................................ 1

1.2. Landasan Hukum .................................................................................... 2

1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................................ 2

1.4. Sistematika Penyusunan .......................................................................... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016 ........................ 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 ................................................. 5

2.2. Rencana Program dan Kegiatan ............................................................... 9

BAB III PENUTUP ........................................................................................................... 14

Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017

1 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja

Perangkat Daerah disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD),

merupakan pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai

dengan visi dan misi yang ingin dicapai selama 5 tahun, sedangkan penjabaran tahunan dari

Renstra SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renja SKPD.

Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan

tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD

dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada

masyarakat penggunanya.

Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu dokumen

perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan

Badan Pendapatan Daerah. Sebagai suatu dokumen rencana resmi yang penting, sudah

sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada

kualitas proses penyusunan dokumen Renja SKPD, diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan

review berkala atas implementasinya.

Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi penting dan sangat

fundamental dalam sistem perencanaan daerah, yang dalam penyusunannya harus sinkron dan

berpedoman pada RKPD Perubahan, Renstra SKPD, dan RPJMD.

Dokumen Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah memuat informasi tentang

sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan

rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana

capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan

kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah terutama menyesuaikan dengan

KUA-PPAS tahun 2017. Adapun indikator rencana kinerja meliputi: sasaran, program dan

kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017

2 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Proses pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran harus dapat dilakukan secara

efektif, efisien, transparan dan akuntabil. Pedoman pelaksanaan APBD ini disusun untuk

memenuhi tuntutan tersebut.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banyuwangi adalah agar program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun yang direncanakan. Sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati Banyuwangi.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) adalah:

1. Memberi pedoman kepada setiap SKPD dalam melaksanakan pengendalian,

mengawasi dan mempertanggungjawabkan setiap program, kegiatan, jenis belanja,

obyek belanja, yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Daerah;

3. Mewujudkan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran

dan berkesinambungan;

4. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil

guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan

pendapatan daerah.

5. Menjamin kepastian dan konsistensi pelaksanaan maupun pengendalian anggaran

pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tertuang di dalam DPA-SKPD

sebagai instrument kebijakan program/ kegiatan dan rencana operasional anggaran

daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.

1.3 Landasan Hukum

Rencana Kerja disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 sebagaimana telah diubah

Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017

3 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan

Negara/Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

10. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

11. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;

13. Peraturan Bupati Banyuwangi No. 56 Tahun 2011 tentang Rincia