BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - bandungkab.go.id · Bab I Pendahuluan Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD, agar substansi pada bab-bab

Rencana Kerja Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Tahun 2013

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti dari

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, memberikan

kewenangan kepada daerah untuk mengurus sendiri daerahnya sesuai dengan

kemampuannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa agar

perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan

perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, maka perencanaan pembangunan

daerah harus merupakan kesatuan di dalam sistem perencanaan pembangunan

nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah

Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan

masing–masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata

ruang dengan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah

dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah, sesuai

dinamika perkembangan daerah dan nasional. Dalam hierarkinya, rencana

pembangunan daerah terbagi atas: perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka

menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Perencanaan pembangunan

jangka pendek termuat di dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD).

RKPD memuat arah dan kebijakan pembangunan daerah selama setahun,

yang diperoleh dari Renja SKPD sehingga menjadi dasar bagi perumusan

perencanaan pembangunan daerah. Dokumen RKPD sekurang–kurangnya

memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan

daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan

mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik berasal dari

APBD, APBN maupun sumber–sumber lain yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Tahun 2013 2

Dalam mekanismenya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 20 dinyatakan bahwa

Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah.

Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, sebagai petunjuk operasionalnya

diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, dimana dalam Pasal 17 dijelaskan bahwa Bappeda menyusun rancangan

awal RKPD, yang merupakan penjabaran dari RPJMD.

Dalam prosesnya, penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2013 merujuk

pada rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005–2025 Kabupaten

Bandung, khususnya memasuki tahap ke-2 RPJMD tahun 2011–2015.

Bappeda bertugas mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dan

selanjutnya disepakati menjadi dokumen rancangan akhir RKPD di dalam Musrenbang

RKPD. Lebih lanjut RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2013 merupakan pedoman

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan tahunan

daerah serta sebagai acuan dalam proses penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2013.

Rancangan ahir RKPD tersebut ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor ....

Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung

Tahun 2013.

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunanm Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahun. Renja ini disusun dengan

berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Penataan Ruang

dan Kebersihan 2011 – 2015 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bandung Tahun 2013 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun

yang dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1)

tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang


dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus

dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Renja SKPD tahun 2013 merupakan penjabaran dari RKPD tahun 2013.

Penjabaran yang dimaksud, menitikberatkan pada penyelarasan prioritas,

sasaran, program dan kegiatan prioritas lingkup SKPD yang menunjang

pembangunan tahunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang

selaras dengan Renstra SKPD dan RPJMD, begitupun dengan prioritas

pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN. Prioritas pembangunan

tahun 2013 yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan prioritas merupakan

upaya pemenuhan pencapaian target tahun kedua yang ditetapkan dalam Renstra

dan RPJMD 2010 – 2015.

Sehubungan dengan RKPD tahun 2013 telah ditetapkan melalui Peraturan

Bupati Bandung Nomor … Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2013 sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS

tahun 2013, dilanjutkan penyusunan RKA-SKPD, Pra APBD, DPA-SKPD dan

akhirnya ditetapkan APBD tahun 2013.

Adapun keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah

berupa RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD dapat dijelaskan melalui

alur hubungan antar dokumen sebagai berikut:


Alur Kinerja Rencana Kerja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJM-Nasional (5 Tahun)

RPJP-Nasional (25 Tahun)

RPJP-Daerah Propinsi (25 Tahun)

RPJP-Daerah Kab/Kota (25 Tahun)

RPJM- Daerah Propinsi/ Renstrada-Propinsi dan

Standar Pelayanan

RPJM-Daerah Kab/Kota (5 Tahun)

Rancangan Renstra-SKPD

Renstra-SKPD (5 Tahun)

RKPD Kab/Kota (1 Tahun)

Renja-SKPD (1 Tahun)

RAPBD Kab/Kota (1 Tahun)

Pedoman

Memperhatikan Acuan

Acuan

Acuan

Pedoman

Pedoman Pedoman

Memperhatikan

Penjabaran

Pedoman

Pedoman


1.2. Landasan Hukum

Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor : 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi

Dinas Daerah Kabupaten Bandung.

Tugas pokok Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan adalah

merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional

di bidang perumahan, penataan ruang dan kebersihan yang meliputi

pengembangan kawasan, pengembangan perumahan, penataan ruang, penataan

dan pengendalian bangunan, permukiman, pelayanan kebersihan, dan

pengelolaan sampah serta melaksanakan ketatausahaan dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas Dinas Perumahan, Penatan

Ruang dan Kebersihan, memiliki fungsi :

(a). perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

(b). penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan

lingkup tugasnya;

(c). pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

(d). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup

tugasnya.

Adapun kewenangan Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan

meliputi :

1. Urusan Perumahan Rakyat terdiri dari :

bidang Air Minum

bidang Air Limbah

bidang Persampahan

bidang Permukiman

bidang Bangunan Gedung dan Lingkungan

bidang Pembinaan Perumahan Formal

bidang Pembinaan Perumahan Swadaya


bidang Pengembangan Kawasan

bidang Pembinaan Teknologi dan Industri

bidang Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peran serta

Masyarakat dan Sosial Budaya

2. Urusan Penataan Ruang terdiri dari :

bidang Pengaturan

bidang Pembinaan

bidang Pembangunan

bidang Pengawasan

3. Urusan Lingkungan Hidup terdiri dari :

bidang Persampahan

4. Urusan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :

bidang PNPM

5. Urusan Perencanaan Pembangunan terdiri dari :

bidang Musrembang Pembangunan

1.3. Maksud dan Tujuan

Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, bahwa Rencana Kerja

merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang

memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan

langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat, maka Rencana Kerja SKPD ditetapkan dengan maksud

untuk menghitung proyeksi kebutuhan besaran target yang layak pada tahun

rencana dan prakiraan maju tahun berikutnya, yang nantinya akan dijabarkan

menjadi kebutuhan program dan kegiatan untuk tahun rencana, sesuai dengan

tugas dan fungsi, serta kewenangan SKPD tahun 2013.


1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan

Renja SKPD, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan

baik, meliputi :

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD

Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capain tahun berjalan (n-1) mengacu

pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja

SKPD sudah disahkan, meliputi :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

2.3 Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertasih

2.4 Review Rancangan Awal Renja 2013

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ni berisi Program dan Kegiatan Tahun 2012 serta Permasalahan dan

Upaya Penanganan, meliputi :

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2013

Bab IV Penutup


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan

Kebersihan tahun 2013 berpedoman hasil pencapaian kinerja dinas di tahun 2012,

RKPD tahun 2013 dan pada Rencana Strategis Dinas Perumahan, Penataan Ruang

dan Kebersihan periode 2011-2015.

Untuk mengetahui strategi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten

Bandung untuk peningkatan kinerja Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan

Kebersihan maka dilakukan analisis kemampuan organisasi dengan menggunakan

teknik analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats), baik

terhadap kondisi organisasi institusi maupun terhadap program dan kegiatan yang

dilakukan.

Kekuatan (Strength):

Memiliki legalitas organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 20

Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten

Bandung, dan diantaranya membentuk Dinas Perumahan, Penataan Ruang

dan Kebersihan.

Memiliki alokasi anggaran belanja yang cukup besar, dimana untuk tahun

2012, bahwa kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan,

Penataan Ruang dan Kebersihan tahun 2012 terdiri dari Belanja Program

dan kegiatan SKPD sebesar Rp. 2.670.702.500,00 serta Belanja

Program dan Kegiatan Urusan sebesar Rp. 45.579.091.040,00.

Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan adalah merupakan

struktur organisasi yang sangat besar dimana seorang Kepala Dinas harus

mengelola seorang Sekretaris dan 6 (enam) Kepala Bidang 8 (delapan)

UPTD dengan total sebanyak 44 (empat puluh empat) jabatan struktural,


Jumlah karyawannya hingga bulan Januari 2012 adalah sebanyak 555 orang

yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 339 orang, Calon

Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 3 orang, Tenaga Kontrak Kerja (TKK)

sebanyak 16 orang dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 200 orang.

Dimana 8 orang dengan Golongan IV, 96 orang dengan Golongan III, 122

orang dengan Golongan II, dan 117 orang dengan Golongan I,

Memiliki latar belakang pendidikan SDM yang bervariasi, terdiri dari 17 orang

dengan jenjang pendidikan S2, 54 orang dengan jenjang pendidikan S1, 8

orang dengan jenjang pendidikan D3, 137 orang dengan jenjang pendidikan

SMU/SMK, 41 orang dengan jenjang pendidikan SLTP/SMP dan 87 orang

dengan jenjang pendidikan SD/MI.

Memiliki kantor tempat bekerja tersebar di beberapa lokasi, selain Kantor

pusat ada di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung, juga

tersebar di luar Komplek untuk Bidang Kebersihan, UPTD Pemadam

Kebakaran Wilayah I, II, dan III, juga UPTD Pemakaman dan Pertamanan,

UPTD Pengankutan Sampah Wilayah Soreang, Wilayah Baleendah, Wilayah

Ciparay, dan Wilayah Rancaekek,

Memiliki kendaraan operasional dinas roda 4 sejumlah 18 unit dan roda 2

sejumlah 21 unit yang digunakan para pejabat struktural Eselon II dan

Eselon III, serta para Kepala UPTD jumlahnya tidak memadai dengan kondisi

kendaraan yang tidak terlalu baik karena umur kendaraan yang sudah

terlalu tua. Demikian pula untuk keperluan pengangkutan sampah dan

pemadaman kebakaran, dimana saat ini kami hanya memiliki 25 unit Arm

Roll, 2 unit Buldozer, 1 unit Loader, 1 unit Excavator, 44 unit Dump Truck, 7

unit mobil pemadam kebakaran, 4 unit mobil tangki tinja, 30 unit kendaraan

roda 2, 10 unit kendaraan PICK UP, 10 unit mobil jeep dan mini bus, 1 unit

mobil mini bus PICK UP, 1 unit mobil ANHANK (mobil tangki siram), 1 unit

sepeda motor trail, 8 unit kendaraan pengangkut sampah roda tiga

(Cator/Beca-Motor)


Pada saat ini mengelola 1 buah TPA sampah yang berlokasi di Kecamatan

Ciparay serta beberapa tempat yang berpotensi untuk menjadi

pengembangan TPA sampah yang dapat melayani regional.

Bersama masyarakat yang telah dibina mengelola beberapa sumberdaya air

baik air permukaan, mata air ataupun air tanah dalam dengan kualitas dan

kuantitas yang relatif baik untuk dimanfaatkan sebagai sumber air minum

masyarakat.

Sampai dengan tahun 2010 memiliki 9 buah dokumen Rencana Detail Tata

Ruang Kawasan (Perkotaan, Perdesaan dan Strategis) sebagai penjabaran

dari RTRW Kabupaten Bandung.

Memiliki dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah sebagai

pedoman sinergitas program pendanaan lima tahunan yang bersumber dari

APBD Kabupaten Bandung, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN, Bantuan Luar

Negeri maupun dari DHBCT/CSR dan Masyarakat,

Memiliki dokumen Identifikasi Potensi Air Baku untuk Air Minum yang disusun

dalam kurun tahun 2000-2004,

Kelemahan (Weaknessess):

Tidak optimalnya kinerja yang dilakukan karena terjadinya ketimpangan,

tumpang tindih, dan tidak jelasnya Tupoksi,

Kecenderungan menurunnya kualitas sumber daya manusia dengan

kualifikasi teknis, karena para tenaga teknis yang berpengalaman sudah

mulai banyak yang memasuki usia pensiun dan tidak segera tergantikan,

Ruang kerja para karyawan relatif sempit tidak sesuai dengan ketentuan

yang berlaku,

Kondisi kendaraan operasional relatif dalam kondisi yang tidak prima lagi

terlebih medan tempat pelaksanaan kegiatan tersebar pada seluruh wilayah

dengan kondisi alam yang bervariasi,


Peluang (Opportunities)

Dengan luas wilayah 176.239 Ha, Kabupaten Bandung merupakan

Kabupaten dengan wilayah yang sangat luas di Jawa Barat. Hal ini

menyebabkan Kabupaten Bandung mempunyai potensi fleksibilitas

pengembangan wilayah yang dibarengi dengan perlunya ketersedian

penataan ruang dan infrastruktur terkait perumahan dan permukiman.

Letak Kabupaten Bandung berbatasan dengan ibukota Propinsi Jawa Barat.

Hal ini berarti jarak ke pasar dan pusat pertumbuhan propinsi cukup dekat.

Capaian-capaian yang dilaksanakan tahun 2011 oleh dinas Perumahan

Penataan Ruang dan Kebersihan melalui bidang terkait menghasilkan :

Indikator Kinerja

(Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal)

Capaian tahun 2012

Bidang

Cakupan layanan dan akses terhadap air bersih yang layak

18,84 % Permukiman

masyarakat yang memiliki akses terhadap penyediaan sarana sanitasi yang layak

52,46 % Permukiman

Pelayanan persampahan 8,96 %

Kebersihan + UPTD Pengangkutan Sampah Wil. I, II, III dan IV

Cakupan ketersediaan rumah layak huni

85,52 % Perumahan

Jumlah bangunan ber-IMB 4.754 unit P2B

Cakupan pelayanan bencana kebakaran

30 % UPTD Damkar

Luas Ruang Terbuka Hijau 28,827 Ha UPTD Pemakaman dan Pertamanan

Ancaman (Threats)

Dengan “gemuknya” struktur organisasi Dispertasih, maka terjadi potensi

tidak dapat dijalankannya tupoksi secara maksimal, hal ini khususnya terjadi

pada pelayanan pengangkutan sampah, dan pemadam kebakaran,


Terlambatnya rekruitmen tenaga akhli teknis lapangan dapat berpotensi

pelaksanaan kegiatan tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang telah

ditentukan,

Minimnya diklat teknis dapat memperparah kesenjangan alih pengetahuan

dan peningkatan kapasitas karyawan,

Kesalahan tupoksi dengan tercantumnya beberapa tupoksi Dispertasih pada

Dinas SDAPE menyebabkan tidak ada institusi yang menangani

permasalahan drainase permukiman dan sanitasi komunal,

Migrasi-masuk secara terus menerus, khususnya pada sektor jasa dan

industri, menyebabkan tingginya laju LPP. Dengan nilai Laju Pertumbuhan

Penduduk sebesar 1,89 persen di tahun menyebabkan tekanan terhadap

perubahan pola ruang dan tata guna lahan serta tatanan pola infrastruktur,

Kondisi wilayah yang berada di Cekungan Bandung yang dikelilingi oleh

pegunungan berapi (vulkanik aktif) dan merupakan daerah dengan lokasi

terendah pada Cekungan Bandung yang merupakan bekas danau purba,

Kabupaten Bandung sangat rentan terhadap bencana alam, baik bencana

letusan gunung berapi, longsor, banjir, angin puting beliung serta akibat

pergerakan tanah yang akan memporak porandakan infrastruktur yang telah

dibangun,

Sumber air bersih yang merupakan faktor kunci dalam peningkatan

kesehatan juga terancam dengan tercemarnya sumber air oleh kegiatan

industri dan non industri yang tidak mematuhi baku mutu lingkungan hidup.

Semakin sulitnya mendapatkan persetujuan pengambilan sumber air serta

pemanfaatan lahan yang akan digunakan untuk sarana dan prasarana

kegiatan air bersih perdesaan, terlebih dengan terbitnya Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan

Kawasan Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor

P.18/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan

Kebersihan tahun 2013 dimana kegiatan tahun 2012 masih berjalan (memasuki

triwulan II) sehingga untuk mengukur kinerja tahun 2013 belum dapat dilakukan

secara akurat, tetapi untuk sementara sebagai bahan mengukur kinerja pelayanan

Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan dapat dilihat dari hasil

capaian kinerja Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan dari tahun

2008 sampai dengan tahun 2011 sedangkan untuk mengukur target kinerja

RPJMD dan SPM (Standar Pelayanan Minimal) sesuai tahun target kinerja yang

ditetapkan oleh Kementerian Pusat masing-masing urusan dari tahun 2010 sampai

dengan tahun 2014 tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas tahun

2011 - 2015.


Kerangka Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2013

(Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2010 - 2015)

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Sumber data Target

tahun 2013

Meningkatnya peran rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan (Meningkatnya Pengendalian Tata Ruang)

Kualitas Ke-Tata Ruang-an Jumlah bangunan ber-IMB

∑ Bangunan ber-IMB 4.000

Jumlah bangunan ∑ Bangunan di Kab. Bandung 1.881.145

Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan

∑ Bangunan ber-IMB ∑ Bangunan di Kab. Bandung

0,21

Kualitas Ke-Tata Ruang-an

Luas Ruang Terbuka Hijau (Ha)

∑ Ruang Terbuka Hijau yang dikelola 46.187,94

Luas wilayah ber HPL/HGB

∑ Wil ber HPL/HGB

Luas wilayah ∑ Luas Wilayah 176.793,46

Persentase RTH per Satuan luas wilayah

∑ Ruang Terbuka Hijau yang dikelola ∑ Luas Wilayah

Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan air bersih (Tersedianya Sarana dan Prasarana Air Bersih)

Kualitas Permukiman dan Perumahan

Jumlah penduduk yang mendapat akses air bersih

∑ penduduk yang mendapat akses air bersih

990.873

Jumlah penduduk sasaran

∑ rumah tangga 1.040.977

Persentase penduduk yang mempunyai akses air minum/air bersih

∑ penduduk yang mendapat akses air bersih ∑ rumah tangga

96,389

Meningkatkan ketersediaan sistem air limbah setempat (Tersedianya Prasarana dan Sarana Permukiman)

Kualitas Permukiman dan Perumahan Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi

∑ rumah tinggal berakses sanitasi 1.060.713

Jumlah rumah tangga ∑ rumah tangga 1.040.977 Persentase rumah tinggal bersanitasi

∑ rumah tinggal berakses sanitasi ∑ rumah tangga

103,162


Terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah (Meningkatnya Kualitas Jasa Pelayanan Persampahan)

Kualitas Lingkungan Hidup Jumlah volume sampah yang tertangani/terangkut (m3/hr)

∑ Volume sampah Terangkut 791

Jumlah volume sampah yang dihasilkan (m3/hr)

∑ Penduduk x 2,5 l/o/h 4.282

Persentase penanganan sampah

∑ Volume sampah Terangkut ∑ Volume sampah yg dihasilkan

18,47

Kualitas Lingkungan Hidup Jumlah TPSS (unit) ∑ TPSS yg ada 44 Jumlah Daya Tampung TPS (m3)

∑ Penduduk x 2,5 l/o/h 246

Jumlah Penduduk (jiwa)

∑ Penduduk 3.476.781 *

Rasio Daya Tampung TPS terhadap Jumlah penduduk (%)

∑ Daya Tampung TPSS ∑ Penduduk

00,,00004455

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran

Cakupan pelayanan bencana kebakaran Jumlah mobil pemadam kebakaran (Unit)

∑ mobil pemadam kebakaran 12

Jumlah penduduk (Jiwa)

∑ penduduk 3.476.781 *

Luas wilayah (KM2) ∑ Luas wilayah 1762.39 km Jumlah kejadian kebakaran (kali)

∑ kejadian kebakaran dalam 1 tahun 155

Rasio mobil damkar thd luas kab bandung (km2)

1 : 19,582

Persentase tingkat cakupan pelayanan kebakaran di Kabupaten Bandung (%)

Jangkauan luas WMK Luas wilayah Kab. Bandung

50,11%

Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK (%)

50%

Meningkatnya Kualitas Permukiman dan Perumahan


kualitas perumahan dan permukiman (Tersedianya Prasarana dan Sarana Permukiman)

Luas area permukiman tertata (Ha)

∑ Luas permukiman 12.813,96

Total luas area permukiman (Ha)

∑ total luas permukiman 14.297,3

Persentase luas permukiman yang tertata (%)

∑ Luas permukiman ∑ total luas permukiman

89,63

Luas kawasan kumuh (Ha)

∑ Luas kawasan kumuh

Luas wilayah (Ha) ∑ Wilayah Persentase kawasan kumuh (%)

∑ Luas kawasan kumuh ∑ Wilayah

Luas permukiman layak huni (Ha)

∑ Luas permukiman layak huni 70,718

Luas wilayah (Ha) ∑ Wilayah 1.4297,35

Persentase kawasan permukiman layak huni (%)

∑ Luas permukiman layak huni ∑ Wilayah

1 : 0,50

Jumlah rumah layak huni (unit)

∑ Rumah layak huni 707.351,03

Jumlah penduduk (jiwa)

∑ penduduk Kabupaten Bandung 3.476.781 *

Rasio rumah layak huni

∑ Rumah layak huni ∑ Rumah tangga

11 :: 2200,,33445500

Rasio Tempat Pemakaman Umum

Jumlah Tempat Pemakaman Umum (buah)

∑ Tempat Pemakaman Umum 148

Luas Tempat Pemakaman Umum (m2)

∑ Luas Tempat Pemakaman Umum 311.309

Daya Tampung Tempat Pemakaman Umum (m2)

∑ Daya Tampung Tempat Pemakaman Umum

54.447

Jumlah Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) (buah)

∑ Jumlah Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)

9

luas Tempat Pemakaman Bukan Umum (m2)

∑ Luas Tempat Pemakaman Bukan Umum (M2)

328.627


Daya Tampung Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) (m2)

∑ Daya Tampung Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)

57.509,73

Jumlah Tempat Pemakaman

∑ Tempat Pemakaman 317

Jumlah luas Tempat Pemakaman (m2)

∑ Luas Tempat Pemakaman Umum (M2) ∑ Jumlah Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)

817.477

Jumlah Daya tampung Tempat Pemakaman (buah)

∑ Daya Tampung Tempat Pemakaman Umum (JNSH) ∑ Daya Tampung Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)

143.058,50

Jumlah Penduduk (jiwa)

∑ Penduduk 3.476.781 *

Rasio Tempat Pemakaman Umum persatuan penduduk

∑ Daya tampung Tempat Pemakaman ∑ Penduduk

25.87

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung tahun 2010 – 2015


Kerangka Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2013 (Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM))

Sasaran Indikator Kinerja Tahun

2010 2011 2012 2013 2014

Meningkatnya Kinerja Penataan Ruang

- Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital

- Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang mmenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 kali setiap disusunya RTR dan program pemanfaatan ruang

- - Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan

27,87 %

100 %

0,1 %

31,27 %

100 %

0,1 %

35,25 %

100 %

0,11 %

40,07 %

100 %

0,117 %

45,63 %

100 %

0,117 %

- Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang tata ruang

- Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB

100 %

25 %

100 %

30 %

100 %

32 %

100 %

35 %

100 %

37 %

Meningkatnya prasarana pemerintahan daerah dan pengelolaan bangunan gedung lainnya

- Tersedianya pedoman harga standar bangunan dan lingkungan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


- Meningkatnya cakupan pelayanan bencana kebakaran

- Meningkatnya Capaian Tingkat waktu Tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

30 %

31 %

30 %

40 %

30 %

40 %

35 %

50 %

40 %

70 %


Tercapainya pemenuhan pelayanan air bersih

- Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jarngan perpipaan terlindung dengan kebutuhan pokok minimal 60 lt/orang/hari sebesar 60%

11 % 19,30 % 20,70 % 24,52 % 28,80 %

Meningkatkan ketersediaan sistem air limbah setempat

- Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai

- Tersediannya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota

51 %

0,8 %

52 %

1 %

54 %

1,5 %

56 %

1,6 %

60 %

1,7 %

Terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah

- Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotan

- Tersedianya sistem penanganan sampah di pekotaan

0.6 %

10,46 %

0,6 %

11,36 %

0,6 %

13,26 %

7,9 %

15,16 %

11,6 %

19,06 %

Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman.

- Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

4,66 % 0,37 % 0,74 % 1,11 % 1,48 %

- Cakupan ketersediaan rumah layak huni

- Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

- Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang disukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)

…… %

…… %

…… %

89,17 %

2,08* %

10,87* %

89,99 %

5,22* %

20,29* %

90,81 %

10,45* %

31,16* %

91,63 %

15,67* %

49,28* %

Sumber : Standar Pelayanan Minimal Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan

Catatan : * dalam proses evaluasi bidang terkait


Sedangkan pencapaian kinerja berdasarkan Standar Pelayanan Minimal

yang telah dicapai dari tahun 2009 – 2011 adalah sebagai berikut :

Sasaran Indikator Kinerja Tahun

2009 2010 2011

Meningkatnya Kinerja

Penataan Ruang



- - Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan

8,01 %

100 %

0,1 %

16,38 %

100 %

0,113 %

24,76 %

100 %

0,119 %



100 %

25 %

100 %

30 %

100 %

32 %

Meningkatnya prasarana

pemerintahan daerah dan

pengelolaan bangunan gedung

lainnya


100 % 100 % 100 %

Meningkatnya pemenuhan

kebutuhan pencegahan dan

penanggulangan bahaya

kebakaran

- Meningkatnya cakupan pelayanan bencana kebakaran


- %

- %

30 %

23 %

30 %

25 %

Tercapainya pemenuhan

pelayanan air bersih

- Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jarngan perpipaan terlindung dengan kebutuhan pokok minimal 60 lt/orang/hari sebesar 60%

12,41 %

18,60 % 18,84 %


Meningkatkan ketersediaan

sistem air limbah setempat



51 %

0,039 %

52,89 %

0,038 %

52,46 %

0,037 %

Terwujudnya lingkungan yang

sehat dan bersih dari sampah

- Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan


- %

8,47 %

0,6 %

8,59 %

1,9 %

8,96 %



- % 1,5 % 0 %



- Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang disukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)

79,80 %

…… %

…… %

85 %

2,08* %

10,87* %

85,52 %

5,22* %

20,29* %

Sumber : Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung

Gambaran umum kondisi Kabupaten Bandung yang tugas dan fungsinya

dikerjakan oleh Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan berdasarkan

urusan meliputi Urusan Perumahan Rakyat, Urusan Penataan Ruang dan Urusan

Lingkungan Hidup.

Urusan Perumahan Rakyat

Urusan Perumahan Rakyat salah satunya dapat dilihat dari indicator kinerja

sebagai berikut :

Persentase luas permukiman yang tertata

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung,

baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi

sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat

kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Salah satu

masalah yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Bandung terkait dengan


permukiman adalah penataan permukiman. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada tabel berikut :

No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

1. Luas area permukiman tertata (Ha)

-

8.044,39 11.649,05 12.469,50

2. Total luas area permukiman (Ha)

-

14.297,30 14.297,30 14.297,30

3. Persentase luas permukiman yang tertata

-

56,27 81,84 87,22

Sumber : Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan

Rasio permukiman layak huni dan rasio rumah layak huni

Permukiman dan rumah layak huni merupakan harapan dan idaman setiap

insan. Pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian

masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang

mampu, dengan tujuan mendorong masyarakat lain untuk berpartisipasi dan

peduli terhadap sesame warga masyarakat tersebut. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada tabel berikut :

No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

1. Luas permukiman layak huni (Ha)

5.111,99 5.117,46 12.449,96 12.469,50

2. Luas wilayah permukiman (Ha)

14.200,20 14.297,30 14.297,30 14.297,30

3. Persentase kawasan permukiman layak huni

35,99 % 35,79 % 35,84 % 87,22 %

4. Jumlah rumah layak huni 575,446 706.851 707.600 711.486

5. Jumlah rumah tangga - 885.674 831.988 831.988

6. Persentase rumah layak huni

- 79,80 % 85 % 85,52 %

Sumber : Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan


Persentase rumah tangga berakses air bersih

Pelayanan air bersih di Kabupaten Bandung dilakukan oleh PDAM, Dinas

Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan serta swadaya masyarakat.

PDAM melayani penyediaan air bersih perkotaan sedangkan Dinas

Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan melayani pembangunan sistem

penyediaan air bersih perdesaan. Untuk melayani penyediaan air bersih

perkotaan tersebit, PDAM memanfaatkan sumber air baku yang berasal dari

air permukaan, mata air dan sumur dalam, dan system yang digunakan

adalah melalui pemasangan pipa air secara gravitasi.

Bentuk penyediaan air bersih perdaesaan selain melalui pemasangan pipa

secara gravitasi juga dilakukan melalui : pemasangan pompa, pembangunan

sumur dalam, sumur dangkal serta pembangunan terminal air. Sumber air

yang digunakan berasal dari mata air. Pengelolaan dan pemeliharaan air

bersih perdesaan selanjutnya diserahkan pada desa masing-masing yang

dikoordinir oleh LKMD atau BPABD. Pelayanan penyediaan air bersih oleh

PDAM dan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan belum

menjangkau seluruh kota/desa/kelurahan/kecamatan di Kab. Bandung. Oleh

karenanya pemerintah mengharapkan agar penyediaan air bersih ini menjadi

tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Berikut adalah data

tentang kondisi rumah tangga yang telah mendapatkan air bersih dalam

kurun tahun 2008 – 2012.

No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

1. Jumlah rumah tinggal yang mendapatkan akses air bersih

669.368 832.806 763.184 615.705

2. Jumlah rumah tangga 816.832 885.674 831.988 859.101

3. Persentase rumah tangga berakses air bersih

81,95 94,03 91,73 71,67

Sumber : BPS Kabupaten Bandung (Suseda Tahun 2008 – 2011) dan Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan


Persentase rumah tinggal bersanitasi (mempunyai fasilitas tempat

buang air besar/tinja)

Pada saat ini Kab. Bandung telah memiliki 2 buah instalasi pengolahan air

limbah (IPAL Soreang dan IPLT Cibeet) serta IPLT Bojongsoang. Kesadaran

masyarakat akan pentingnya rumah tinggal berakses sanitasi dasar

(mempunyai fasilitas pembuangan air besar/tinja) sudah mulai memdapat

respon yang baik dari masyarakat maupun pemerintah. Berikut adalah data

tentang kondisi rumah tinggal berakses sanitasi di Kab. Bandung selama

kurun waktu 2010 – 2012. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel

berikut :

No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

1. Jumlah rumah tinggal yang mempunyai fasilitas pembuangan air besar/tinja

802.872 872.082 440.000* 450.651*

2. Jumlah rumah tangga 816.832 885.674 831.988 859.101 3. Persentase 98,29 98,47 52,89 52,46 %

Sumber : BPS Kab. Bandung (Suseda Tahun 2008 – 2011) dan (*) Bidang Permukiman Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan

Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran dan Persentase

Capaian Tingkat waktu Tanggap (respon time rate) daerah layanan

Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan cakupan pelayanan bencana

kebakaran dan capaian respon time rate daerah layanan Wilayah

Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Bandung. Indikator dan capaian

kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

No Uraian 2010 2011 2012

1. Jumlah mobil pemadam kebakaran (unit) 7 7 2. Jumlah penduduk (jiwa) 3.215.548 3.299.988 3. Luas wilayah (Ha) 176.238,67 176.238,67 4. Jumlah Kejadian Kebakaran (kali) 168 192 5. Rasio cakupan pelayanan bencana kebakaran (%) 30 % 30 % 6. Rasio Capaian Tingkat waktu Tanggap (respon

time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)

23 % 25 %

Sumber : UPTD DAMKAR Wilayah I, II dan III, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan


Cakupan pelayanan bencana kebakaran yaitu setiap peristiwa yang

disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian material

maupun korban jiwa, cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan

berapa persen luas wilayah yang dapat terlayani dalam penanggulangan

kebakaran. Sedangkan Capaian Respon Time Rate daerah layanan Wilayah

Manajemen Kebakaran (WMK) yaitu rasio antara kejadian kebakaran yang

tertangani dalam waktu kurang dari/ sama dengan 15 menit dengan jumlah

kejadian kebakaran di WMK.

Sedangkan tahun 2011 untuk cakupan pelayanan bencana kebakaran target

sebesar 30 % dan realisasi 30 % sedangkan untuk capaian tingkat waktu

tanggap (respon time rate) target sebesar 40 % dan realisasi sebesar 25 %

daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Kondisi diatas

menunjukan bahwa Pemerintah Daerah Khususnya SKPD terkait dalam hal

ini UPTD DAMKAR Wilayah I, II dan III yang membawahi indikator dan

program/kegiatan yang menunjang pencapaian target yang telah ditetapkan

dimana masih terdapat kesenjangan antara sarana dan peralatan Unit

Pemadam Kebakaran dan meningkatnya kesenjangan dalam system

penanggulangan oleh Unit Pemadam Kebakaran Kab. Bandung (Respon time

yang tinggi, tumpulnya efektifitas pemadaman dsb) serta kurangnya

kesadaran masyarakat tentang pencegahan kebakaran dan proteksi

kebakaran serta faktor penyebabnya. Jarak tempuh yang jauh dari pos

pemadam turut memperlambat penanganan kebakaran di lokasi dimana

kondisi saat ini bahwa Luas wilayah Kab. Bandung 176.238,67 Ha dengan

31 kecamatan dilayani oleh 3 pos pemadam kebakaran wilayah I Soreang

Wilayah II Ciparay dan wilayah III Cicalengka dan 7 mobil pemadam

kebakaran dimana jumlah kejadian kebakaran tahun 2010 sebanyak 168

kali kejadian dan tahun 2011 sebanyak 192 kejadian.

Aspek penilaian Penanggulangan Bencana Kebakaran yang tertuang dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2008

yang mengacu pada 2 aspek penilaian yaitu : Cakupan pelayanan bencana

kebakaran kabupaten/kota dan Tingkat waktu tanggap (response time rate)

daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).


Oleh sebab itu, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan telah

merumuskan strategi dan kebijakan baru yang tertuang dalam Rencana

Strategis (Renstra Dinas tahun 2011 – 2015) yang akan menjadi acuan di

dalam menyusun program/kegiatan dinas.

Rasio Tempat Pemakaman Umum

Sasaran ini dimaksudkan untuk melaksanakan Penataan Prasarana TPU

sesuai amanat Permendagri No.9 Thn 2009 tentang Tata Cara Serah terima

Prasarana Sarana dan Utilitas perumahan dan pemukiman dan Peraturan

Daerah Kab. Bandung Nomer 6 tahun 2012 tentang prosedur penyerahan

prasarana, sarana dan utilitas perumahan dari pengembang kepada

Pemerintah Kabupaten Bandung sehingga dapat meningkatkan kualitas

perumahan dan permukiman. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini

dapat digambarkan sebagai berikut:

No Uraian 2010 2011 2012

1. Jumlah Tempat Pemakaman Umum (buah)

133 138

2. Luas Tempat Pemakaman Umum (m2)

289.529 291.170

3. Daya Tampung Tempat Pemakaman Umum (JNSH)

60.077 60.418

4. Jumlah Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)

9 9

5. Luas Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)

328.627 328.627

6. Daya Tampung Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)

68.190 68.190

7. Jumlah Tempat Pemakaman 142 147

8. Jumlah luas Tempat Pemakaman

618.156 619.797

9. Jumlah Daya Tampung Tempat Pemakaman

128.267 128.608

10. Jumlah Penduduk 3.215.548 3.299.988

11. Rasio Tempat Pemakaman Umum Persatuan penduduk

1 : 1 : 18,31

Sumber : UPTD Pemakaman dan Pertamanan, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan


Melalui Program pengelolaan areal pemakaman di kegiatan Pemeliharaan

sarana dan prasarana pemakaman yang dilakukan secara berkelanjutan dari

tahun ke tahun untuk areal pemakaman yang sudah diserah terimakan

kepada Pemerintah Daerah dan dikelola oleh UPTD Pemakaman dan

Pertamanan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. Tahun

2012 jumlah lokasi TPU sebanyak 156 lokasi, tahun 2011 jumlah lokasi TPU

sebanyak 138 lokasi, tahun 2010 jumlah lokasi TPU sebanyak 133 lokasi.

Sedangkan sampai dengan tahun 2012 jumlah TPBU sebanyak 9 lokasi yang

dikelola oleh yayasan-yayasan.

Urusan Penataan Ruang

Urusan Penataan Ruang salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai

berikut :

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah

Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota merupakan bagian dari ruang-ruang terbuka

(Open Spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman,

dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung

dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu

keamanan, kenyamanan, kesejahteraan dan keindahan wilayah perkotaan

tersebut.

Berbagai fungsi yang terkait dengan keberadaannya (fungsi ekologi, social,

ekonomi dan arsitektur) dan nilai estetika yang dimilikinya (obyek dan

lingkungan) tidak hanya dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan

kelangsungan kehidupan perkotaan tetapi juga dapat menjadi nilai

kebanggaan dan identitas kota. Agar kegiatan budidaya tidak melampaui

daya dukung dan daya tamping lingkungan, pengembangan ruang terbuka

hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 30 % dimana 10 %

diantaranya adalah RTH private (RTH yang berada di lahan milik pribadi,

seperti rumah atau pabrik) dan 20 % adalah RTH publik. Luas RTH di Kab.

Bandung tahun 2008 – 2012 mencapai 7,36 Ha (yang dikelola oleh Dinas


Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung). Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

1. Luas Ruang Terbuka Hijau

6,28 6,92 27,327 28,827

2. Luas Wilayah Perkotaan

24.150,49 24.150,49 24.150,49 24.150,49 24.150,49

3. Persentase Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah perkotaan

0,026 0,029 0,113 0,119

Sumber : UPTD Pemakaman dan Pertamanan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan

Rasio Bangunan Yang Memiliki IMB per Satuan Bangunan

Setiap individu/badan usaha di wilayah Kabupaten Bandung yang akan

mendirikan bangunan, mengubah fungsi banguanan dan mengubah

bangunan harus sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan

teknis yang berlaku yaitu wajib Memiliki Iizin yang diatur lebih lanjut oleh

Peraturan Bupati Nomer 33 tahun 2010.

Mekanisme Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu alat

dalam kegiatan pengaturan bangunan, IMB merupakan salah satu instrumen

dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pembangunan.

Hal ini karena IMB memiliki fungsi mengatur inflementasi peruntukan lahan

yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. IMB juga dibutuhkan untuk

mewujudkan keteraturan dalam pembangunan fisik, sehingga bangunan

secara fisik dapat dijamin dan hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindari

melalui standar-standar yang ditetapkan dalam IMB sehingga

terselenggaranya tertib bangunan di 31 kecamatan dalam bentuk pemberian

data rekomendasi penertiban IMB sehingga pelaksanaan pembangunan

bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah

Nomer 16 tahun 2009 tentang Tata Bangunan.


Sesuai dengan Rekomendasi Teknis (Rentek), dalam pengurusan Izin

Mendirikan Bangunan di wilayah Kabupaten Bandung yang meliputi

penegakan ketertiban serta pengendalian pemanfaatan ruang adalah

sebagai berikut : tahun 2011 jumlah bangunan ber-IMB sebanyak 4754

unit dan tahun 2010 sebanyak 3514 unit. Kondisi diatas menunjukan

bahwa Pemerintah Daerah Khususnya SKPD terkait dalam hal ini Bidang P2B

yang membawahi indikator dan program/kegiatan yang menunjang

pencapaian target kinerja dan target pendapatan yang telah ditetapkan. Hal

ini dimaksudkan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah

Kabupaten Bandung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

1. Jumlah bangunan ber IMB (> 250 m)

2.483 3.028 3.514 4.754

2. Jumlah Bangunan 1.144.537 1.144.923 1.148.437 819.319

3. Persentase Bangunan ber-IMB

0,22 % 0,26 % 0,30 % 0,58 %

Sumber : BPS Kab. Bandung (Suseda Tahun 2008 – 2011) dan Bidang P2B Dinas Perumahan, Penataan Ruang

dan Kebersihan

Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja

sebagai berikut :

Persentase Penanganan Sampah

Salah satu masalah yang dihadapi kota-kota di Indonesia khususnya di Kab.

Bandung adalah masalah persampahan. Salah satu masalah persampahan

yang cukup rumit dalam penyelesaiannya adalah pengadaan dan

pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir (TPAS) yang layak,

baik secara teknis maupun non teknis. Keberadaan TPAS selain dapat

menampung timbulan sampah yang dihasilkan juga harus dapat

meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah

tersebut. Kabupaten Bandung hanya memiliki 1 (satu) buah TPAS yang


terletak di Desa Babakan Kecamatan Ciparay. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada table berikut :

No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

1. Jumlah volume sampah yang tertangani (m3)

552 552 572 612

2. Jumlah volume sampah yang dihasilkan (m3)

6.616 6.616 6.656 6.828

3. Persentase 8,47 8,47 8,59 8,96

Sumber : Bidang Kebersihan + UPTD Pengangkutan Sampah wil. I, II, III dan IV

Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan

Rasio Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) per Satuan

Penduduk

Sebelum sampah diangkut/dibuang ke TPAS, terlebih dahulu sampah

dikumpulkan di beberapa lokasi TPSS yang sudah ditentukan. Jumlah TPSS

di Kab. Bandung pada tahun 2008 sebanyak 38 buah (berlokasi di pasar dan

pabrik). Daya tampung setiap TPSS tersebut hanya sebesar 114 m3. Dengan

kondisi ini dapat diketahui bahwa sampah yang dihasilkan oleh 1000 orang

jumlah penduduk Kab. Bandung hanya tertampung 0,0036 m3. Demikian

pula pada tahun-tahun sebelum dan sesudahnya rasio daya tamping TPSS

terhadap jumlah penduduk mencapai 0,0037 m3 pada tahun 2009, 0,0076

m3 pada tahun 2010, dan …………. m3 pada tahun 2011.

No

Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

1. Jumlah TPSS (unit) 38 39 23 42

2. Jumlah daya tampung TPS (m3)

114 117 138 252

3. Jumlah Penduduk (jiwa)

3.127.008 3.172.860 3.215.548 3.299.988

4. Rasio daya tamping TPS terhadap jumlah penduduk

0,0036 0,0037 0,0076




Rasio Jumlah Truk Pengangkut Sampah per Satuan Penduduk

Pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA menggunakan truk

pengangkutan sampah. Berikut data mengenai perbandingan truk

pengangkut sampah terhadap jumlah penduduk Kab. Bandung.

No Uraian 2008 2009 2010 2011

1. Jumlah truk pengangkut sampah (unit)

55 55 57 60

2. Jumlah daya tamping truk (m3)

350 350 362 376

3. Jumlah Penduduk (jiwa)

3.127.008 3.172.860 3.215.548 3.299.988

4. Rasio jumlah truk Pengangkut Sampah terhadap Jumlah penduduk

1 : 56 : 555 1:57:253 1:58:464



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu penting merupakan permasalahan yang berkaitan dengan tugas

Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan, diantaranya :

1) Belum optimalnya kualitas pemanfaatan ruang dan infrastruktur wilayah;

2) Derajat Permukiman Sehat masyarakat masih rendah;

3) Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan

penanggulangan kebakaran;

4) Belum optimalnya capaian respon time penanggulangan kebakaran;

5) Belum optimalnya pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di Bidang

perumahan dan pemukiman;

6) Belum optimalnya kualitas Pelayanan Publik;

7) Belum optimalnya pelayanan sarana prasarana dasar wilayah;


8) Belum optimalnya ketersediaan permukiman dan perumahan yang layak;

9) Belum terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi sarana prasarana

pendukungnya;

10) Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi yang disebabkan oleh tingginya

tingkat pengangguran, rendahnya tingkat pendapatan dan tingginya LPP;

11) Koordinasi, integrasi, simplikasi, sinkronisasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan, dan belum optimalnya aplikasi konsep pembangunan

partisipatif;

12) Kualitas pelayanan publik belum optimal disebabkan antara lain oleh

terbatasnya kualitas sumberdaya manusia aparatur, kinerja birokrasi, SPM,

dan sarana prasarana yang belum memadai;

13) Menurunnya daya dukung dan kualitas lingkungan ditandai dengan

meningkatnya pencemaran air dan udara serta masalah lingkungan lainnya

seperti banjir dan longsor, yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran,

perhatian dan kepedulian terhadap lingkungan, aktivitas pembangunan yang

tidak berwawasan lingkungan, rendahnya efektivitas penataan ruang dan

lemahnya pengawasan dan pengendalian;

14) Nilai ekonomi lahan yang cenderung semakin meningkat;

15) Pola penggunaan lahan berkembang pesat;

16) Tingginya tingkat alih fungsi lahan;

17) Kecenderungan pelanggaran terhadap tata ruang.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sebagaimana diketahui bahwa penyusunan RKPD Kabupaten Bandung

tahun 2013 disusun berdasarkan rancangan awal Renja SKPD dimana

rancangan awal Renja SKPD tersebut disampaikan oleh masing-masing

SKPD pada tahun 2012 sebelum berjalannya kegiatan pembangunan tahun

2013.


2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pelaksanaan musrenbang Kabupaten Bandung tahun 2012 untuk

menyusun program dan kegiatan tahun 2013 telah dilaksanakan yang

difasilitasi oleh Bappeda Kabupaten Bandung, sehingga hasil tersebut

merupakan dasar penyusunan Renja SKPD tahun 2013 yang berbasis

kewilayahan. Yang selanjutnya dari program dan kegiatan tersebut dipilah

oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya agar

menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran 2013.

Besaran alokasi kebutuhan anggarannya tentu saja oleh masing-masing

SKPD disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing.


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi Jawa Barat dilihat dari

tahun 2012 sebagai eksisting tahun sebelumnya dikaitkan dengan tugas pokok

dan fungsi Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan dapat dilihat dari

hubungan antara isu strategis Nasional, Pemerintah Propinsi Jawa Barat, RKPD

Kabupaten Bandung dan tupoksi Dinas Perumahan, Penataan ruang dan

Kebersihan.

Memperhatikan keterkaitan hubungan antar isu Strategis Nasional, Provinsi

dan Kabupaten member gambaran bahwa terdapat beberapa agenda bersama

yang harus diselesaikan melalui program kegiatan pembangunan di tahun 2012.

Dalam rangka penyelesaian isu strategis tersebut, masing-masing tingkatan

pemerintahan (Nasional, Provinsi dan Kabupaten) diharapkan dapat dalam

mengalokasikan anggaran.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam pencapaian Visi Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan,

ditetapkan tujuan dan sasaran yang relevan untuk setiap misi. Penetapan tujuan

dan sasaran tersebut didasarkan kepada skala prioritas, yang akan dihasilkan

dalam jangka waktu triwulanan dan tahunan dari kegiatan yang dilaksanakan

selama 1 (satu) tahun. Rincian tujuan dan sasaran dalam pencapaian misi dinas,

yaitu :

1. Mewujudkan kualitas pelayanan Publik di bidang permukiman.

2. Meningkatkan kualitas prasarana dasar lingkungan permukiman, bangunan

gedung negara dan rumah negara

3. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran

4. Meningkatkan kualitas tata ruang perkotaan dan perdesaan

5. Meningkatkan pembinaan dan pengendalian pembangunan permukiman.


6. Meningkatkan perbaikan kualitas perumahan dan permukiman melalui

kegiatan perbaikan berbasis pada masyarakat dan kemitraan dengan

swasta.

7. Meningkatkan Pelayanan Di Bidang Keciptakaryaan.

Dalam rangka pencapaian sasaran Dinas yang tertuang dalam Rencana

strategis Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan, ditetapkan

kebijakan-kebijakan dan program-program yang dapat dilaksanakan pada Tahun

Anggaran 2013. Ada 6 (enam) kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis

Dinas untuk tahun 2011 sampai dengan 2015. Kebijakan-kebijakan tersebut

adalah:

1) Kebijakan peningkatan pendapatan asli daerah lingkup Dinas Pertasih guna

menunjang peningkatan kapasitas keuangan daerah;

2) Kebijakan peningkatan kualitas prasarana dasar lingkungan permukiman dan

utilitas umum serta sarana prasarana bangunan gedung negara dan rumah

negara, kesehatan, sosial, kesenian dan olah raga;

3) Kebijakan peningkatan kualitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran

guna menunjang peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial;

4) Kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas penataan ruang perkotaan dan

perdesaan guna menunjang percepatan pembangunan yang berkelanjutan;

5) Kebijakan peningkatan pembinaan dan pengendalian pembangunan

permukiman;

6) Kebijakan peningkatan kinerja operasional manajemen pengelolaan

persampahan lingkungan permukiman.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam

matriks tabel berikut :


Tabel 3.2 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan serta Sasaran Renstra SKPD

Visi : Permukiman Kabupaten Bandung Yang Layak, Produktif dan Berkelanjutan

tahun 2015 Misi Tujuan Sasaran

Misi 1 : Meningkatkan kinerja penataan ruang yang implementatif

Mengoptimalkan penataan ruang sehingga terwujud ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan

Meningkatnya kinerja penataan ruang

Misi 2 : Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman, bangunan gedung dan sarana prasarana kebersihan

Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya


Misi 3 : Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bahaya (yaitu : gempa, banjir, longsor, putting beliung, kebakaran, social) di kawasan perumahan dan permukiman



Misi 4 : Meningkatkan pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman, bangunan gedung serta sarana prasarana kebersihan



Misi 5 : Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan air minum, air limbah dan persampahan melalui peningkatan peran serta masyarakat

1. Memenuhi hak dasar kebutuhan masyarakat terhadap air bersih dan air limbah

2. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya

1. Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan air bersih

2. Meningkatkan ketersediaan sistem air limbah setempat

3. Terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah


Visi : Permukiman Kabupaten Bandung Yang Layak, Produktif dan Berkelanjutan tahun 2015

Misi Tujuan Sasaran Misi 6 : Meningkatkan perbaikan kualitas perumahan dan permukiman melalui kegiatan perbaikan berbasis pada masyarakat dan kemitraan dengan swasta

Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur


Misi 7 : Meningkatkan pelayanan di bidang keciptakaryaan

Mewujudkan profesionalisme aparatur

Meningkatnya Kinerja Aparatur

3.3. Program dan Kegiatan

Implementasi dari program yang telah ditetapkan, tidak terlepas dari

beberapa dasar hukum yang melandasinya serta beberapa kebijakan yang harus

dilaksanakan dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah Kabupaten

Bandung.

Adapun beberapa dasar hukum yang melandasi program dan kegiatan Dinas

Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan tahun 2013, diantaranya :

1. Rencana Pembangunan Daerah Tahunan Kabupaten Bandung.

2. Rencana Strategis Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan

Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2015.

3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran

Daerah Tahun 2001 Nomor 7 Seri D);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor …. Tahun ….. tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;


5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor ... Tahun ... tanggal ...... tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran ......;

6. Keputusan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas

Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bandung;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor .... Tahun ...... tentang

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun .......;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor .... Tahun ...... tentang

Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

......;

9. Peraturan Bupati Bandung Nomor ..... Tahun 2012 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun

Anggaran 2011;

10. Peraturan Bupati Bandung Nomor ..... Tahun 2012 tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bandung

Tahun Anggaran 2012;

11. Keputusan Bupati Bandung Nomor ................, tanggal ...................

tentang Standar Biaya Belanja Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bandung Tahun Anggaran 2012;

12. Keputusan Bupati Bandung Nomor ..................... tentang Penunjukan

Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan

Kebersihan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012;

13. Keputusan Bupati Bandung Nomor ....................... tentang Perubahan Atas

Keputusan Bupati Bandung Nomor ................ tentang Penunjukan

Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan

Kebersihan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012;

14. Keputusan Bupati Bandung Nomor .............. tentang Perubahan Kedua Atas

Keputusan Bupati Bandung Nomor ............... tentang Penunjukan Pengelola


Keuangan Daerah pada Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan

Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012;

15. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Bandung tanggal ............ tentang Pengesahan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2012;

16. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Bandung tanggal ................ tentang Pengesahan Dokumen

Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2012

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : ... Tahun 2012

tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Bandung Tahun Anggaran 2012, bahwa kegiatan yang menjadi tanggung

jawab Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan tahun

2012 sebesar

Rp. 53.560.738.540,- yang meliputi program / kegiatan yaitu :

Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD :

Program Pelayanan administrasi Perkantoran, terdiri atas kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2. Penyediaan Jasa Peralatan Perlengkapan Kantor (Sewa Repeater)

3. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor

7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

10. Penyediaan Makanan dan Minuman

11. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah


12. Penyediaan Tenaga Pendukung Adm. Teknis & Perkantoran

13. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

14. Penunjang Hari-hari Besar Bersejarah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur, terdiri atas

kegiatan :

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri atas kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

2. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri atas

kegiatan :

1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

2. Penyusunan Produk Hukum Bidang Keciptakaryaan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan, terdiri atas kegiatan :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD

Program dan Kegiatan Urusan :

Program Pengembangan Perumahan, terdiri atas kegiatan :

1. Penetapan kebijakan, strategi, program perumahan Pendataan Perumahan

Terorganisir dalam bentuk peta digital (Cikancung, Cicalengka, Rancaekek)

2. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)

3. Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan (Verifikasi Fasos

Fasum)

4. Fasilitasi dan Stimulasi Pemb. Masyarakat Kurang Mampu Rehab RTLH


5. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

6. Penyusunan Data Bangunan Pemerintah

Program Lingkungan Sehat Perumahan, terdiri atas kegiatan :

1. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat

miskin

2. Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Keserasian Kawasan

dan Hunian Berimbang (Penyusunan CAP-RPP dan RPKPP)

3. Pengendalian dan pengawasan bangunan

4. Penataan sarana sanitasi (Penyediaan sarana sanitasi komunal bagi

masyarakat miskin/Pendamping DAK dan BOP)

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, terdiri atas kegiatan :

2. Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis

masyarakat (Pembinaan dan Evaluasi KPPABD)

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran,

terdiri atas kegiatan :

1. Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran

2. Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Damkar Slang dan HT

4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

5. Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran.

6. Peningkatan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

7. Pelatihan Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR)

8. Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Diklat Damkar (Pendamping

RPIJM Pemerintah Pusat)

Program pengelolaan areal pemakaman, terdiri atas kegiatan :

1. Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

Program Perencanaan Tata Ruang, terdiri atas kegiatan :

1. Penetapan Kebijakan tentang Penyusunan Tata Ruang

2. Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL

3. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

4. Penyusunan Rencana Tekinis Ruang Kawasan

5. Sosialisasi NSPM Perencanaan Penataan Ruang


Program Pemanfaatan Tata Ruang, terdiri atas kegiatan :

1. Penyusunan Norma, Standar dan Kriteria Pemanfaatan Ruang

2. Penyusunan Kebijakan pengendalian Pemanfaatan Ruang

3. Survey dan Pemetaan

4. Penyusunan Kajian

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, terdiri atas kegiatan :

1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program Pengembangan Data/Informasi, terdiri atas kegiatan :

1. Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan

dokumen

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, terdiri atas

kegiatan :

1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

2. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

3. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

4. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, terdiri atas kegiatan :

1. Penyusunan dan Analisis Data /Informasi RTH

2. Penyusunan program pengembangan RTH

3. Penataan RTH

4. Pemeliharaan RTH

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa,


1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat Sederhana

(Pendampingan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan)

Sedangkan berdasarkan Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) tahun

2013 sebesar Rp. 55.248.246.814,24 bahwa kegiatan yang direncanakan oleh

Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan tahun 2013 meliputi program

/ kegiatan yaitu :


Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD :

Program Pelayanan administrasi Perkantoran, terdiri atas kegiatan :

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Penyediaan Tenaga Pendukung Adm. Teknis & Perkantoran

Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Penunjang Hari-hari Besar Bersejarah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur, terdiri atas

kegiatan :

Pengadaan mobil jabatan

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas Operasional

Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri atas kegiatan :

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri atas

kegiatan :

5. Kajian Data Potensi Pendapatan

6. Evaluasi dan Kajian Tupoksi

7. Evaluasi Operasional Pelayanan Persampahan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan, terdiri atas kegiatan :

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD

Program dan Kegiatan Urusan :

Program Pengembangan Perumahan, terdiri atas kegiatan :

1. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)

Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan (Verifikasi

Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan)

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan masyarakat kurang mampu

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (DAK)

Program Lingkungan Sehat Perumahan, terdiri atas kegiatan :

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat

miskin

Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Keserasian Kawasan

dan Hunian Berimbang

Penyediaan sarana sanitasi komunal bagi masyarakat miskin

Penyediaan sarana sanitasi komunal bagi masyarakat miskin (DAK)

Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Percepatan Pembangunan

sanitasi Permukiman (PPSP)

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat

miskin (DAK)


Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, terdiri atas kegiatan :

1. Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis

Masyarakat

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran,


1. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran

2. Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran

2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

3. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

4. Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

Program Pengelolaan Areal Pemakaman terdiri atas kegiatan :

1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman

Program Perencanaan Tata Ruang, terdiri atas kegiatan :

1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan

Program Pengembangan Data/Informasi

1. Penyusunan Kajian keterpaduan Program Kawasan Perumahan dan

Permukiman pada Kawasan Perkotaan di Kabupaten Bandung

2. Penyusunan Pedoman Standarisasi Bentuk Bangunan Pemerintah dan

Bangunan Komersil di Kabupaten Bandung

3. Penyusunan Analisis Harga Satuan Bangunan di Kabupaten Bandung

4. Penyusunan Data Bangunan Pemerintah Berbasis WEB di Kabupaten

Bandung

5. Penataan dan Pengendalian Bangunan

6. Pembangunan Pagar Komplek Pemda dan Penataan Landscape Lapangan

Upakarti


7. Perencanaan Gapura Batas Kota/Kabupaten Bandung

8. Pengadaan Tempat Khusus Merokok (Gazebo)

Program Pemanfaatan Ruang, terdiri atas kegiatan :

1. Survey dan Pemetaan

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, terdiri atas kegiatan :

1. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan ruang

2. Pengawasan Pemanfaatan Ruang

3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, terdiri atas

kegiatan :

1. Penyusunana Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Persampahan

3. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana

Persampahan.

4. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan

5. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Program Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa,


1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh, terdiri atas kegiatan :

1. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh

Program Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas kegiatan :

1. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan

Kebijakan Layanan Publik

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH),terdiri atas kegiatan :


1. Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Pengelolaan RTH

2. Penataan RTH

3. Pemeliharaan RTH

Secara lebih rinci program dan kegiatan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan

Kebersihan Tahun 2012 dapat dilihat pada lampiran tersendiri. Sedangkan target

kinerja Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan adalah sebagai

berikut:

Tabel 3.3 Target Kinerja Program Dinas Perumahan, Penataan Ruang

dan Kebersihan tahun 2013 (Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal)

SASARAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET

1. Meningkatnya kinerja penataan ruang

- Tersedianya informasi mengenai data spatial untuk perencanaan ruang



- Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan

40,07 %

100 %

40,07 %

0,117 %



35 %

100 %

2. Meningkatnya prasarana pemerintahan daerah dan pengelolaan bangunan gedung lainnya


100 %

3. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan

- Meningkatnya cakupan pelayanan bencana kebakaran 35 %


pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran


50 %

4. Tercapainya pemenuhan pelayanan air bersih

- Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jaringan perpipaan terlindung dengan kebutuhan pokok minimal 60 lt/orang/hari sebesar 60% (perkotaan+perdesaan)

49 %

5. Meningkatkan ketersediaan sistem air limbah setempat



51,22 %

1,6 %

6. Terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah

- Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan

7,9 %


15,16 %

7. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman.


1,11 %



- Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)

0,81 %

1,68 %

31,16 %

Sumber : Rencana Strategis Dinas tahun 2011 – 2015 dan Standar Pelayanan Minimal



BAB IV

PENUTUP

Kegiatan Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan dikarenakan

bersifat pendampingan, penataan/pembangunan dan pelayanan yang mesti

berkesinambungan, oleh karenanya seluruh rencana kerja tahun 2013 tersebut

secara umum dapat dikatakan prioritas.

Beberapa kegiatan yang bersumber dana dari Pemerintah Pusat/Propinsi

turut serta memberikan andil besar bagi upaya percepatan pembangunan di

wilayah Kabupaten Bandung mengingat kemampuan pendanaan pemerintah

Daerah semakin terbatas, dengan demikian kesiapan pendampingan program

tersebutpun perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Kabupaten

Bandung.

Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung

memiliki posisi yang strategis didalam menyediakan, melaksanakan dan mengelola

seluruh sarana dan prasaran perekotaan dan perdesaan terkait dengan bidang

Permukiman, Perumahan dan Penataan Ruang.

Agar kinerja organisasi dapat berjalan secara optimal, maka perlu dilakukan

berbagai langkah peremajaan organisasi dan perubahan tupoksi serta rekruitmen

tenaga teknis sesuai dengan fungsinya.

Memaksimalkan potensi kontribusi berbagai kegiatan yang bersumber dana

dari Pemerintah Pusat/Propinsi untuk turut serta memberikan andil besar bagi

upaya percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Bandung mengingat


kemampuan pendanaan pemerintah Daerah semakin terbatas,Mengusulkan

tersedianya alokasi dana pendampingan serta lahan dan DED program tersebut

sebagai konsekwensi dari “readyness criteria” .

Soreang, Mei 2012

An. Kepala Dinas Perumahan,

Penataan Ruang dan Kebersihan

Sekretaris,

BUDIHARJO, ST.,MM Pembina

NIP. 19610725 198701 1 010

Documents

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - bandungkab.go.id · Bab I Pendahuluan Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD, agar substansi pada bab-bab