BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1643.pdf · Blitar sebagai instansi Pemerintah berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan

Lakip Dispenduk Capil 2016

1

LKjIP Dispendukcapil 2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang

Organisasi Perangkat Daerah, maka terbentuklah Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Blitar, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dituntut untuk

berbuat dan berkarya pada tatanan yang lebih baik, utamanya dalam pelayanan kepada

masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, dimana masyarakat menghendaki agar setiap

pelaksanaan Pemerintahan Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat dilandasi

dengan prinsip – prinsip keterbukaan dan demokratis.

Untuk menjalankan kemajuan, keseimbangan dan kesinambungan khususnya

pelayanan pada masyarakat dibidang kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah

diperlukan suatu kerja keras secara menyeluruh sesuai dengan program yang telah

ditetapkan yaitu pelayanan pada masyarakat yang cepat, cermat, tepat dan aman.

Selanjutnya sesuai Peraturan Walikota Blitar Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Blitar mempunyai tugas pelayanan utama yakni:

1. Pelaksanaan pendaftaran penduduk.

2. Pengelolaan data kependudukan.

3. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran.

4. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian.

5. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan.

6. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian.

7. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak

8. Pencatatan Kutipan Akta Perubahan Nama


2


9. Penyelesaian terhadap pelaporan kelahiran, kematian, perkawinan / perceraian yang

terlambat pelaporannya.

Sebagai implementasi dari pencapaian tugas pelayanan utama diatas, maka telah

ditetapkan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar

Tahun 2016 – 2021 dengan maksud untuk menentukan arah yang rasional dalam upaya

mencapai tujuan dan sasaran, menentukan kebijakan dan program serta kegiatan secara

lebih jelas dan konkrit disertai standart pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi

kinerja.

Melihat kenyataan diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Blitar sebagai instansi Pemerintah berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dalam satu tahun Anggaran yang

dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan

dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar .

Kedudukan :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar adalah Unsur Pelaksana

otonomi daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah ;

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah dipimpin oleh seorang Kepala

Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui

Sekretaris Daerah.


3


Tugas :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan

urusan pemerintahan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi :

Untuk menjalankan tugas dimaksud Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Blitar mempunyai fungsi :

(1) perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

(2) pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

(3) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang

Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

(4) pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Kependudukan dan

Pencatatan Sipil;

(5) penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ;

(6) pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi

kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran,

perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;

(7) pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil,

administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;

(8) penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan

kantor;

(9) penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kependudukan dan

catatan sipil sesuai dengan kewenangan Daerah;

(10) penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar

Operasional Prosedur (SOP);

(11) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);


4


(12) pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau

pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan

untuk memperbaiki kualitas pelayanan;

(13) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Kependudukan dan Pencatatan

Sipil;

(14) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan

bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berkala melalui sub domain

website Pemerintah Daerah;

(15) pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas

bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan

(16) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

bidang tugasnya.

Susunan Organisasi terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat membawahi :

1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan;

2) Sub Bagian Keuangan dan Program.

c. Bidang Kependudukan, membawahi :

1) Seksi Administrasi Kependudukan;

2) Seksi Mobilitas Penduduk.

d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :

1) Seksi Kelahiran, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak;

2) Seksi Perkawinan dan Perceraian.

e. Bidang Data dan Penyuluhan, membawahi:

1) Seksi Pengolahan Data;

2) Seksi Penyuluhan.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.


5


TUGAS DAN FUNGSI JABATAN

a. Kepala Dinas

· mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan,

membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas

sebagaimana dimaksud diatas

b. Sekretaris

· mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi perencanaan,

pengkoordinasian program kerja unit kerja, pengelolaan administrasi umum,

rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan

dilingkungan dinas;

· Untuk menjalankan tugas dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi ;

1. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan

perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas ;

2. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan

program kerja masing – masing bidang secara terpadu;

3. pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi

bidang-bidang di lingkungan Dinas;

4. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program /

kegiatan Sekretariat;

5. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana

Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);

6. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);

7. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

8. fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK);

9. pengkoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan penyelenggaraan

organisasi dan tatalaksana organisasi Dinas;


6


10. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata

usaha Dinas;

11. pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas

keprotokolan dan kehumasan;

12. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana

prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;

13. fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap

berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok

dan fungsi;

14. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan

dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

15. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik

daerah;

16. pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk

hukum lainnya;

17. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi

umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;

18. fasilitasi verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;

19. fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan capaian target percepatan dan

penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

20. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

21. fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);

22. fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

23. fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang

bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;


7


24. fasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), dan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);

25. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang


26. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan

bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berkala melalui sub domain

website Pemerintah Daerah;

27. pengkoordinasian penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan kinerja Dinas;

28. pelaksanaan pelayanan legalisir fotocopy dokumen kependudukan;

29. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan, mempunyai tugas :

1. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan

operasional di bidang administrasi umum ;

2. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan

administrasi umum ;

3. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan Sub Bagian

Umum, Kepegawaian dan Kearsipan;

4. melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi umum ;

5. melaksanakan dan mengelola surat – menyurat dan tata kearsipan;

6. melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan

rapat dinas;

7. pengelolaan administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas kehumasan;

8. melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tata laksana;

9. menyusun, mengelola dan memelihara data administrasi kepegawaian;


8


10. melaksanakan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud

yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

11. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

12. melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

13. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik

(SPP);

14. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

15. melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Kependudukan dan

Pencatatan Sipil;

16. melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau

melaksanakan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang

bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;

17. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja

serta menyusun pelaporan kinerja di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan

Kearsipan;

18. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan

bidang tugasnya.

· Sub Bagian Keuangan dan Program, mempunyai tugas :

1. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan

operasional di bidang administrasi keuangan dan program ;


administrasi keuangan dan program ;

3. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan rencana

anggaran yang mencakup rencana anggaran operasional dan rencana anggaran

kegiatan masing-masing unit di lingkungan Dinas;

4. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan administrasi

keuangan dan program ;


9


5. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran

(DPPA);

6. melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi pengelolaan keuangan dan

pertanggungjawaban keuangan ;

7. melaksanakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ);

8. melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas ;

9. melaksanakan pengelolaan urusan gaji pegawai Dinas;

10. menyiapkan usulan pejabat pengelola keuangan di lingkup Dinas;

11. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kinerja Tahunan

(RKT) Dinas;

12. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas ;

13. melaksanakan penyusunan Penetepan Kinerja (PK);

14. fasilitasi penyusunan laporan capaian target percepatan dan penerapan Standar

Pelayanan Minimal (SPM)

15. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

16. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);

17. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja

serta menyusun pelaporan kinerja administrasi keuangan dan program ;

18. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan

bidang tugasnya.

c. Bidang Kependudukan

Bidang Kependudukan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan

menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di bidang kependudukan.

Untuk menjalankan tugas dimaksud Bidang Kependudukan mempunyai fungsi :


10


1. perumusan kebijakan tehnis di bidang Kependudukan berdasarkan peraturan

perundang-undangan dan kebijakan kepala dinas

2. penyusunan program / kegiatan di bidang Kependudukan

3. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan pendaftaran

penduduk;

4. pelaksanaan fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi pada kegiatan

pendaftaran penduduk;

5. penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi

kependudukan dengan menyusun dan memelihara data pada Bidang

Pendaftaran Penduduk;

6. pelaksanaan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan/Sanksi

Administrasi berupa denda yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa

kependudukan;

7. pelaksanaan pelayanan legalisir fotocopy dokumen kependudukan;

8. penyelenggaraan penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran

penduduk;

9. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan;

10. pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja dibidang pendaftaran

penduduk;

11. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang

Kependudukan;

12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugasnya.

Bidang Kependudukan membawahi :

§ Seksi Administrasi Kependudukan, mempunyai tugas :

1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi

Administrasi Kependudukan;


11


2. mengumpulan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan

administrasi kependudukan ;

3. menyusun rencana program dan/atau kegiatan administrasi kependudukan ;

4. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan

kriteria administrasi kependudukan ;

5. melakukan registrasi identitas penduduk yang meliputi biodata, Kartu Keluarga

dan Kartu Tanda Penduduk;

6. melakukan verifikasi biodata penduduk;

7. melakukan pencatatan dan perubahan biodata penduduk;

8. melaksanakan penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ;

9. melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi biodata Kartu

Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;

10. melakukan evaluasi hasil kerja penerbitan kartu keluarga;

11. melaksanakan evaluasi hasil kerja penerbitan kartu tanda penduduk;

12. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi

administrasi kependudukan;

13. melaksanakan penyelenggaraan administrasi kependudukan/sanksi administrasi

berupa denda yang melampaui batas waktu pelaporan;

14. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Kependudukan sesuai

bidang tugasnya.

§ Seksi Mobilitas Penduduk, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi

Mobilitas Penduduk;


mobilitas penduduk ;

3. menyusunan rencana program dan/atau kegiatan mobilitas penduduk ;


kriteria mobilitas penduduk ;


12


5. melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pemrosesan permohonan perubahan

alamat;

6. melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pemrosesan permohonan pindah dan

datang penduduk;

7. melakukan pendaftaran pindah dan datang dalam wilayah Republik Indonesia

dan antar negara

8. melaksanakan pendaftaran, penelitian berkas, pencatatan dan pemrosesan

permohonan indentitas penduduk warga Negara Asing;

9. menyelenggarakan pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara;

10. menyelenggarakan pendaftaran pindah datang antar negara;

11. melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi mobilitas penduduk ;

12. melaksanakan pendataan hasil kerja dibidang mobilitas penduduk ;

13. melaksanakan analisa perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan

kependudukan

14. pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi

Mobilitas Penduduk;

15. melaksanakan penyelenggaraan administrasi kependudukan/sanksi administrasi


16. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang kependudukan sesuai

bidang tugasnya.

d. Bidang Pencatatan Sipil

Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan

menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Pencatatan Sipil;

Untuk menjalankan tugas dimaksud Bidang Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang Pencatatan Sipil berdasarkan peraturan

perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;

2. penyusunan program / kegiatan di bidang Pencatatan Sipil;


13


3. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan kelahiran dan kematian,

perkawinan, perceraian serta pengakuhan dan pengesahan anak serta

perubahan “Nama”;

4. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, dan penyelenggaraan

pelayanan pencatatan sipil;

5. pelaksanaan fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi pelaksanaan

pencatatan sipil;

6. penyusunan dan pemeliharaan data bidang pencatatan sipil;

7. pelaksanaan pencatatan peristiwa penting lainnya;

8. penyelenggaraan penatausahaan dokumen pencatatan sipil;

9. pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang Pencatatan Sipil;


Pencatatan Sipil;

11. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan/sanksi administrasi


12. pelaksanaan pelayanan legalisir fotocopy dokumen kependudukan



Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil membawahi :

· Seksi Kelahiran, Pengukuhan dan Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak,

mempunyai tugas :


Kelahiran, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak;


Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak;

3. menyusun rencana program dan/atau kegiatan Kelahiran, kematian, Pengakuan

dan Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak;


14



kriteria Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengangkatan

Anak;

5. melaksanakan pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengangkatan

Anak dan lahir mati;

6. melaksanakan pencatatan dan pemrosesan permohonan atas terjadinya

perubahan Akta Kelahiran;

7. melaksanakan penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil;

8. melaksanakan pendaftaran, penelitian, dan pencatatan berkas serta pemrosesan

Akta Kelahiran dan Akta Kematian bagi Warga Negara Indonesia dan Warga

Negara Asing;


Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak;

10. melaksanakan pencatatan dan pemberian surat keterangan laporan kelahiran

dan kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak yang

peristiwanya di luar negeri bagi Warga Negara Indonesia;

11. melaksanakan pencatatan perubahan nama;

12. melaksanakan pencatatan perubahan dan pembatalan Akta;

13. melaksanakan pencatatan perubahan status kewarganegaraan;

14. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi Kelahiran, Kematian,

Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak;

15. melakukan pendataan hasil kerja Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan

Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak;

16. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi

Kelahiran, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak;

17. melaksanakan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan/Sanksi

administrasi berupa denda yang melampaui batas waktu pelaporan;

18. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pencatatan Sipil

sesuai bidang tugasnya.


15


· Seksi Perkawinan dan Perceraian, mempunyai tugas :

1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi

Perkawinan dan Perceraian;



3. menyusun rencana program dan/atau kegiatan Perkawinan dan Perceraian;


kriteria Perkawinan dan Perceraian;

5. melaksanakan pencatatan perkawinan dan perceraian;

6. melaksanakan penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil terkait

perkawinan dan perceraian;


Akta Perkawinan yang bukan beragama islam bagi warga negara Indonesia dan

warga negara asing;


Akta Perceraian yang bukan beragama Islam bagi Warga Negara Indonesia dan

Warga Negara Asing;

9. melaksanakan pencatatan dan pemberian surat keterangan laporan perkawinan

dan perceraian yang peristiwanya di luar negeri bagi Warga Negara Indonesia;

10. melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi Perkawinan dan

Perceraian;

11. melaksanakan pendataan hasil kerja Perkawinan dan Perceraian;

12. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi


13. melaksanakan penyelenggaraan administrasi kependudukan/sanksi adminitrasi


14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pencatatan Sipil

sesuai bidang tugasnya.


16


e. Bidang Data dan Penyuluhan

Bidang Data dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan

teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di bidang Data dan

Penyuluhan;

Sedangkan untuk menjalankan tugas dimaksud Bidang Data dan Penyuluhan

mempunyai fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja Bidang Data dan

Penyuluhan;

2. pengumpulan dan penganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan

Bidang Data dan Penyuluhan;

3. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemberdayaan dan penyelenggaraan

pengolahan data dan penyuluhan;

4. penyusun rencana program dan/atau kegiatan Data dan Penyuluhan;

5. penyiapan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria

Data dan Penyuluhan;

6. pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi peraturan dan produk catatan sipil ;

7. pelaksanaan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi Data dan Penyuluhan ;

8. pelaksanaan penyusunan bank data penduduk menggunakan sistem administrasi

kependudukan ;

9. pelaksanaan pengembangan jaringan komunikasi data penduduk ;

10. pelaksanaan penyajian dan diseminasi informasi penduduk ;

11. pelaksanaan pendataan hasil kerja Data dan Penyuluhan;


Data dan Penyuluhan;

13. pelaksanaan pelayanan legalisir fotocopy dokumen kependudukan




17


Bidang Data dan Penyuluhan membawahi :

· Seksi Pengolahan Data, mempunyai tugas :


Pengolahan Data;

2. menyelenggarakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi

dan konsultasi pengelolaan informasi data kependudukan;

3. melaksanakan koordinasi pengelolaan data kependudukan;

4. menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data;

5. menyelenggarakan penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta

jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan

sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk;

6. menyelenggarakan pembangunan replikasi data kependudukan, pembangunan

bank data kependudukan serta tempat perekaman data kependudukan;

7. melaksanakan perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk;

8. melaksanakan penyajian dan diseminasi informasi penduduk, perlindungan data

pribadi penduduk pada bank data kependudukan dan perlindungan data pribadi

penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil;

9. menyelenggarakan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan;

10. melaksanaan fasilitasi pelaksanaan dan pelaporan standar pelayanan minimal

(SPM);

11. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi

Pengolahan Data;

12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Data dan

Penyuluhan sesuai bidang tugasnya.

· Seksi Penyuluhan, mempunyai tugas :


Penyuluhan;


18


2. melaksanakan penyajian dan diseminasi informasi penduduk;

3. melaksanakan kegiatan penyuluhan kependudukan, pencatatan sipil dan

adminitrasi kependudukan lainnya;

4. melaksanakan koordinasi secara terpadu dengan SKPD terkait dalam rangka

mendukung kegiatan penyuluhan kepndudukan, pencatatan sipil dan

administrasi kependudukan lainnya;

5. melaksanakan perencanaan, pengadaan, mendistribusikan metode dan sarana

penyuluhan kependudukan, pencatatan sipil dan administrasi kependudukan

lainnya;

6. fasilitasi penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM);

7. fasilitasi penyusunan standar pelayanan publik (SPP);

8. fasilitasi penyelesaian dan pelaporan pengaduan masyarakat;

9. sosialisasi pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan walikota terkait


10. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja

sesuai dengan bidang tugasnya ;

11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai


2. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA

BLITAR

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 dapat kami gambarkan

sebagai berikut :


20


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

: Garis Komando : Garis Koordinasi

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG KEPENDUDUKAN

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN

DAN KEARSIPAN

SEKSI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

SEKSI MOBILITAS PENDUDUK

BIDANG PENCATATAN SIPIL

SEKSI PENGOLAHAN DATA

SEKSI PENYULUHAN

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN

PROGRAM

BIDANG DATA DAN

PENYULUHAN

SEKSI KELAHIRAN, PENGAKUAN

& PENGESAHAN ANAK, PENGANGKATAN ANAK

SEKSI PERKAWINAN DAN

PERCERAIAN

UPTD


1


C. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Tahun 2016 disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selama

satu Tahun 2016, dengan tujuan :

1) Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Pemerintah Kota Blitar, Povinsi, Pusat maupun

Masyarakat;

2) Memberikan informasi capaian kinerja yang terukur guna penyempurnaan dokumen

perencanaan pembangunan yang akan datang;

3) Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;

4) Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka

menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju

pemerintahan yang bersih (clean government), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata

kelola pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, tranparansi, dan partisipasi melalui

penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih

dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi;

7. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi


2


Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah

kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama

di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

11. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Blitar tahun

2005 – 2025;

12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030;

13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 02 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Bllitar

Tahun 2016 – 2021;

15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2016.

16. Peraturan Walikota Blitar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata

Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar;


3


E. ASPEK ASPEK STRATEGIS

1. Peran Stratejik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kota Blitar sebagaimana tertuang di

dalam Rencana Strategis Daerah Tahun 2016 – 2021 Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Blitar mempunyai peran yang sangat strategis. Hal ini dapat dilihat

bahwa di tahun pertama Renstra 2016 – 2021 Tahun 2016 telah melaksanakan program

– program yang diwujudkan berbagai bentuk kegiatan sebagai upaya untuk

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Program – program dan kegiatan – kegiatan tersebut dapat diketahui

perkembangannya dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat dengan

cara membangun sistem informasi administrasi kependudukan berpusat pelayanan pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk mempercepat proses

pelayanan dan efisiensi biaya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Blitar mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan

pelayanan prima kepada masyarakat kota Blitar.

2. Analisis issue stratejik.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan di bidang pelayanan administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus

diselesaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain :

a. Secara kuantitatif aparat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar

sudah memadai, namun secara kualitatif masih perlu terus ditingkatkan, terutama

kemampuan tehnis masing – masing staf, utamanya kemampuan dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat.


4


b. Dalam rangka penentuan kebijakan pelaksanaan tugas sangat diperlukan dukungan

akurasi data yang memadai, disisi lain akurasi data serta kelengkapan data/ informasi

masih banyak kekurangan.

c. Pelayanan kepada masyarakat merupakan kegiatan yang tidak mudah, ketepatan

waktu, membutuhkan ketrampilan khusus, dengan sendirinya sistem kerja serta

perilaku aparat harus terus ditumbuh kembangkan melalui pendidikan dan pelatihan

yang sesuai dengan bidang tugasnya masing – masing, sedangkan hasil pendidikan

dan pelatihan belum diterapkan secara maksimal disebabkan pejabat yang

menduduki posisi jabatan tersebut sering kali dialih tugaskan untuk memenuhi

tuntutan kebutuhan organisasi

d. Sistem monitoring dan evaluasi program kegiatan baik rutin maupun proyek belum

berjalan secara optimal

e. Perencanaan kegiatan dalam rangka penyusunan program kegiatan yang

mencerminkan kondisi, potensi serta kebutuhan masyarakat berdasarkan sistem dan

proses perencanaan yang muncul dari bawah belum optimal.

f. Pemanfaatan sarana dan prasarana dan utamanya waktu dalam rangkaian kegiatan

pelaksanaan tugas seringkali sulit diimplementasikan secara tepat sesuai schedule

yang telah ditetapkan.

g. Pola pikir masyarakat dalam menyikapi segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan

oleh pemerintah semakin kritis dan berasal dari berbagai kepentingan yang berbeda,

serta semakin ketatnya kontrol masyarakat baik yang dilakukan secara langsung

maupun lewat wakil – wakilnya di Legislatif

h. Menurunnya kadar kepercayaan kepada pemerintah oleh masyarakat harus disikapi

dengan kerja keras serta bukti nyata, dengan terus menerus diupayakan peningkatan

kualitas pelayanan kepada masyarakat.


5


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Perencanaan kinerja disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan

ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu

strategis. Dalam rencana strategis disusun suatu tujuan, sasaran, kebijakan, program dan

kegiatan yang disesuaikan dengan tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar

dengan mempertimbangkan kemampuan unit pelaksana yang tujuannya yaitu untuk mengetahui

potensi yang dapat mendukung penyelenggaraan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Blitar serta untuk mengetahui permasalahan dan upaya pemecahannya dalam

penyelenggaraan tugas selama Tahun Anggaran 2016 – 2021.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis adalah merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari

pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan

antisipatif dan pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut

serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematik.

Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2016 – 2021

adalah : “MASYARAKAT KOTA BLITAR SEMAKIN SEJAHTERA MELALUI APBD PRO

RAKYAT PADA TAHUN 2021 “.

AdapunMisiKotaBlitartahun2016–2021adalahsebagaiberikut:

1. Meningkatkanaktualisasinilai-nilaireligiusdalamkehidupanbermasyarakat.

2. MeningkatkankualitasSDMyangcerdasdanberdayasaingtinggi.

3. Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada industri pariwisata dan

ekonomikreatifyangberdayasaingdanberwawasanlingkungan.


6


4. Meningkatkanderajatkesehatanmasyarakatyangberbasissistempelayananberkualitas

danpartisipatif.

5. Meningkatkankeharmonisansosialdengansemangatrukunagawesantoso.

6. Meningkatkantatakelolapemerintahanyangbaik,bersihdanprofessional.

Berpedoman pada visi dan misi Pemerintah Kota Blitar tersebut maka Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai Tujuan/ Sasaran Strategis :

1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan dan catatan sipil

2) Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk

3) Meningkatnya data kependudukan yang akurat

yang kemudian ditetapkan sebagai kinerja utama pada tahun 2016.

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari Pemerintah Kota

Blitar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar akan secara aktif ikut mewujudkan

Visi dan Misi Kota Blitar dengan tetap berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan

tahun 2021 yang secara sistematis dan berkesinambungan harus memperhitungkan potensi,

peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Untuk itu Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Blitar perlu menata semua komponen yang terlibat dalam mendukung

pelaksanaannya baik personil, sarana prasarana, anggaran yang tersedia serta piranti lunak

lainnya untuk dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Penataan komponen pendukung salah satunya dapat dilakukan melalui penyusunan

rencana program kerja tahunan SKPD dengan menetapkan Visi, Misi dan Program Kerja yang

akan dipedomani sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi personil dalam

mengoperasionalkan semua potensi yang ada guna mewujudkan hasil yang direncanakan.

Dengan pertimbangan di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Blitar dapat menyusun Rancangan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Blitar untuk Tahun 2016-2021 sebagai pedoman dalam menyelenggarakan tugas pokok

dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar pada Tahun Anggaran 2016

sampai dengan 2021 dengan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta


7


program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2021. Adapun

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2016 – 2021

secara terperinci sebagaimana dalam “ Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2016 – 2021”.

a. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Perjanjian kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran

dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan

dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar melalui kegiatan

tahunan. Di dalam perjanjian kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh

indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja

Tahun 2016 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta

merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun 2016.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar di tahun 2016

berdasarkan dokumen IndikatorKinerjaUtama(IKU)adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar 2016

NO TUJUAN/SASARAN

STRATEGIS/ KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan dan catatan sipil

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Nilai Hasil SKM “Baik”

2 Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk

Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan

85%

3 Meningkatnya data kependudukan yang akurat

Persentase Data Kependudukan Yang Valid / Akurat

85%


8


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi/ Sasaran

Dalam implementasi Sistem AKIP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Blitar berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin

diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu

sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian

keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan

antara target dengan realisasi kinerja tahun 2016, realisasi kinerja tahun 2016 dengan realisasi

kinerja tahun 2015, target akhir RPJMD 2016 – 2021 serta target nasional. Adapun cara

menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Rumus1:Apabilasemakintinggirealisasimenunjukkanpencapaiankinerjayangsemakin

baik,makadigunakanrumussebagaiberikut:

2. Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin

rendah,makadigunakanrumussebagaiberikut:

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan

kriteria yaitu :


9


Tabel 3.1 Atribut Capaian Indikator Kinerja

NO. NILAI CAPAIAN KINERJA

ATRIBUT % KETERANGAN PERSENTASE

1 85% s.d 100% Delapan puluh lima persen

sampai dengan seratus persen

Sangat Berhasil

2 70% s.d < 85% Tujuh puluh persen sampai

dengan kurang dari delapan

puluh lima persen

Berhasil

3 55% s.d < 70% Lima puluh lima persen sampai

dengan kurang dari tujuh puluh

persen

Cukup Berhasil

4 < 55% Di bawah lima puluh lima

persen

Tidak Berhasil

B. Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2016

Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun Anggaran 2016

NO

KINERJA UTAMA/TUJUAN/

SASARAN STRATEGIS

INDIKATO R KINERJA

SASARAN UTAMA TARGET REALISASI

% CAPAIAN

Atribut

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan dan catatan sipil


Nilai Hasil SKM

“Baik”

Baik 100% Sangat berhasil

2. Meningkatnya kualitas pelayanan

Persentase 85% 91,75% 107% Sangat berhasil


10


Adminduk Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan

3. Meningkatnya data kependudukan yang akurat


85% 98% 115,2 Sangat berhasil

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Kependudukan dan

PencatatanSipilKotaBlitarpadatahun2016adalahsebagaiberikut:

1. Kinerja Utama 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan dan

catatan sipil dengan indikator hasil survey IKM sebesar 80,73 yang termasuk dalam

kategori “Baik”. Nilai ini diperoleh dari survey yang dilakukan terhadap 150 responden

dengan fokus pada pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Adapun Nilai tiap unsur layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah

sebagai berikut :

NO UNSUR LAYANAN NILAI PER UNSUR 1. Kemudahan persyaratan pelayanan 488 2. Kemudahan prosedur pelayanan 474 3. Kejelasan petugas pelayanan 478 4. Kedisiplinan petugas pelayanan 471 5. Tanggungjawab petugas pelayanan 475 6. Kemampuan petugas pelayanan 498 7. Kecepatan pelayanan 467 8. Keadilan mendapat pelayanan 483 9. Kesopanan dan keramahan petugas 473

10. Kualitas produk pelayanan 477

11. Kepastian biaya pelayanan 569

12. Kepastian jadwal pelayanan 495

13. Kenyamanan lingkungan 479


11


14. Keamanan pelayanan 495

Berdasarkan tabel diatas nilai unsur pelayanan yang menduduki urutan paling bawah

yakni kecepatan pelayanan sehingga perlu untuk direkomendasikan perbaikannya di

tahun mendatang untuk lebih ditingkatkan kualitasnya.

Sedangkan Nilai tertimbang tiap unsur layanan pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

NO UNSUR LAYANAN NILAI TERTIMBANG PER UNSUR

Kemudahan persyaratan pelayanan 488 2. Kemudahan prosedur pelayanan 474 3. Kejelasan petugas pelayanan 478 4. Kedisiplinan petugas pelayanan 471 5. Tanggungjawab petugas pelayanan 475 6. Kemampuan petugas pelayanan 498 7. Kecepatan pelayanan 467 8. Keadilan mendapat pelayanan 483 9. Kesopanan dan keramahan petugas 473

10. Kualitas produk pelayanan 477

11. Kepastian biaya pelayanan 569

12. Kepastian jadwal pelayanan 495

13. Kenyamanan lingkungan 479

14. Keamanan pelayanan 495

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didapatkan sebagai hasil pengalian antara hasil

penjumlahan NRR Tertimbang dengan nilai dasar 25. Dengan demikian nilai IKM yang

diperoleh 3,23 adalah;

3,23 x 25 (nilai dasar) = .80,73 (masuk kategori BAIK )


12


Konversi ini didasarkan pada nilai Interval Konversi IKM sebagai berikut :

NILAI PERSEPSI

NILAI INTERVAL IKM

NILAI INTERVAL KONVERSI

IKM

MUTU PELAYANAN

KINERJA PELAYANAN

1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik 2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik 3 2,51 – 3,52 62,51 – 81,25 B Baik 4 3,26 – 4,00 81,26 – 100,00 A Sangat Baik

2. Kinerja Utama 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk dengan indikator Persentase

penduduk yang memiliki dokumen kependudukan.

Realisasi Indikator kinerja ke 2 : 91,75 % dari target kinerja 2016 sebesar 85% dengan

capaian kinerja sebesar 102,8% atau dikatakan sangat berhasil. Perhitungan ini diperoleh dari

: Jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan KTP sebanyak 105.285 dibagi

jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP sebanyak 108.588 dikalikan 100% tercapai 97%.

Ditambah Jumlah kutipan akta yang diterbitkan untuk usia 0 – 18 tahun sebanyak 36.808

dibagi jumlah wajib kepemilikan Akta Kelahiran yaitu usia 0-18 tahun sebanyak 42.549

dikalikan 100% tercapai 86,5 dan hasilnya dirata-rata dengan realisasi akhir yakni 97,75%.

Hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan

pemerintah tentang kependudukan dan pencatatan sipil. Sedangkan kendala yang dihadapi

adalah terbatasnya material bahan KTP el yang disediakan oleh Pemerintah Pusat. Namun

demikian untuk memacu capaian dilaksanakan inovasi pelayanan dengan melakukan


13


pelayanan perekaman E-KTP secara mobiling (jemput bola) bagi masyarakat yang

berhalangan permanen maupun non permanen seperti lanjut usia, sakit, atau penduduk lain

yang tidak kuasa pergi ke Kecamatan untuk melakukan perekaman dengan mendapat respon

positif dari masyarakat pengguna layanan administrasi kependudukan.

3. Kinerja Utama 3 : Meningkatnya data kependudukan yang akurat dengan indikator


Untuk Indikator ke 3 ini dengan target kinerja sebesar 85% pada tahun 2016, pada akhir

terealisasi sebesar 98% dengan capaian 116 % masuk kategori sangat berhasil. Perhitungan

ini diperoleh dari :

Dari seluruh data kependudukan yang terdiri dari :

a. Data konsolidasi bersih ( 152.097)

b. Data ganda ( 1.595)

c. Data anomali ( 82 )

dengan total data sebanyak 153.774, yang dinilai valid/akurat sebesar 152.097 data ( 98,9%).

Kategori valid/akurat yakni data yang sudah dikonsilidasikan dan dibersihkan oleh

Kementrian Dalam Negeri.

Sedangkan beberapa faktor dari luar yang menghambat capaian tersebut antara lain :

1. Adanya data ganda, dimana sebelum adanya program KTP_el ada beberapa warga

masyarakat yang mempunyai identitas lebih dari satu, sedangkan pemahaman tentang

kebijakan KTP_el belum semua warga masyarakat mengetahui.

2. Proses validasi data kependudukan dan pencatatan sipil tidak dilaksanakan oleh

Pemerintah Daerah namun dilaksanakan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Dirjend

Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalaui data base kependudukan


14


3. Adanya data Duplicate Record , dimana data penduduk yang berhasil direkam di

daerah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kab/Kota yang

selanjutnya divalidasi oleh Pememrintah Pusat berstatus Duplicate Record (data

terekam ganda)

4. Adanya data anomali dimana data kesalahan pada saat proses input data penduduk

yang dilakukan oleh petugas entry data.

Solusi atau langkah perbaikan kedepan antara lain :

1. Melakukan koordinasi dan cross cek dengan kelurahan, RT,RW dan masyarakat

yang memiliki data ganda tersebut terkait kebenaran data yang bersangkutan

2. Meningkatkan kualitas SDM petugas entry dalam input data penduduk

3. Menganalisa serta menindaklanjuti bagi masyarakat yang memiliki status Duplikate

Record dalam perekaman dan selanjutnya dikirim ke pusat untuk dilakukan

penghapusan

Dari c Dari capaian 3 (tiga) indikator kinerja utama diatas dapat diambil rata-rata

keberhasilan kinerja utama sebesar 105% masuk kategori sangat berhasil.

Sedangkan perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan tahun

2016 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

NoSasaran

Strategis/KinerjaUtama

IndikatorKinerjaTargetRenstra Realisasi CapaianKinerja2015 2016 2015 2016 2015 2016

1 2 3 5 6 8 9 10 11



NA Baik NA Baik NA 100%


15


NoSasaran

Strategis/KinerjaUtama

IndikatorKinerjaTargetRenstra Realisasi CapaianKinerja2015 2016 2015 2016 2015 2016

1 2 3 5 6 8 9 10 11

2. Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk


NA 85% NA 91,75 NA 107%

3. Meningkatnya data kependudukan yang akurat


NA 85% NA 98% NA 115%

Darianalisisdiatas,dapatdilihatbahwasecarakeseluruhanketerkaitandalam

pencapaiankinerjakegiatandenganprogramdankebijakandalammewujudkantujuan

dansasaranyangtelahditetapkandalamRencanaKerjaSatuanKerjaPerangkatDaerah

(Renja SKPD) tahun 2016 dapat dikatakan Sangat Berhasil walaupun masih ada

beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Untuk dimasa mendatang perlu

ditingkatkanlagisehinggaakandapatdiperolehhasilyanglebihbaik.

SedangkanperbandinganrealisasikinerjaDinasKependudukandanPencatatan

Sipil Kota Blitar Tahun 2016 sampai dengan akhir periode Rencana Strategis Dinas

KependudukandanPencatatanSipilKotaBlitarTahun2016–2021ditunjukkandalam

tabelberikut:

Sasaran Strategis/ Kinerja Utama

Indikator Kinerja Target Akhir

RENSTRA

Realisasi s/d 2016

Tingkat Kemajuan

Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan dan catatan sipil


Baik Baik 100%

Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk


91%

91,75% 108%

Meningkatnya data kependudukan yang

Persentase Data Kependudukan Yang

91% 98% 107,6%


16


akurat Valid / Akurat

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 – 2016 dengan Target Nasional

(TargetSPM)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2015 – 2016 dengan target nasional

(targetSPM)sepertidalamtabelberikut:

NoJenis

PelayananDasar

IndikatordanNilaiSPM

TargetNasional

RealisasiTargetDaerah

2015 20161. Pelayanan

pendaftaran penduduk

Cakupan kepemilikan KTP – El

100% 94,46% 97%

2. Pelayanan pendaftaran penduduk

Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran

86,51% 88,09% 86,51%

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Adapun kebijakan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun

2016 berpedoman Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2016 - 2021 yang telah

ditetapkan, sehingga dapat mendukung pencapaian sasaran strategis daerah. Kebijakan

keuangan dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja

daerah dengan mengutamakan pencapaian program dan kegiatan prioritas melalui pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi SKPD.

Untuk mewujudkan komitmen kinerja Tahun 2016 sebagaimana uraian tersebut di

atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar menganggarkan belanja langsung

dan tidak langsung program/kegiatan dalam APBD 2016. Adapun anggaran tahun 2016 tersebut

adalah sebagai berikut :


17


1. BelanjaTidakLangsung :Rp.2.018.196.212,00

2. BelanjaLangsung :Rp.2.352.611.482,00

Jumlah :Rp.4.370.807.694,00

Berbagai kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang

telah ditetapkan baik dipergunakan untuk Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasional

dan Pemeliharaan maupun untuk Belanja Modal dan dapat dipertanggung jawabkan dengan

alokasi dana selengkapnya terinci sebagai berikut :

1. PENDAPATAN

Pendapatan Asli Daerah ( PAD )

Dari Target yang ditetapkan sebesar Rp. 90.000.000,00 telah direalisasikan PAD sebesar

Rp. 130.875.000 atau 145,2 %. Capaian pendapatan yang melebihi target tersebut didapatkan

dari denda retribusi dikarenakan keterlambatan masyarakat dalam melakukan pengurusan

dokumen – dokumen kependudukan. Agar masyarakat semakin tertib dalam pengurusan

administrasi kependudukan, untuk itu selalu dilakukan pelaksanaan sosialisasi – sosialisasi

kebijakan kependudukan baik melalui sosialisasi secara langsung maupun melalui media radio.

2. REALISASI BELANJA LANGSUNG

Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016

NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) %

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

415.442.900 322.850.325 77,31%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.160.000 2.336.980 73,96%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

203.209.200 112.514.022 55,37%

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 19.387.200 18.775.200 96,84%


18



4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

22.278.650 22.099.650 99,20%

5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

3.336.450 3.336.450 100,00%

6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.080.100 6.080.100 100,00%

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

7.200.000 7.200.000 100,00%

8 Penyediaan Makanan dan Minuman 4.240.000 4.240.000 100,00%

9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar daerah

146.551.300 146.267.923 99,81%

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

500.726.372 466.544.746 93,17%

10 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

67.741.024 66.803.900 98,62%

11 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 44.629.748 37.173.998 83,29%

12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

277.242.000 269.896.000 97,35%

13 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

74.497.800 60.263.248 80,89%

14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

17.878.200 14.220.000 79,54%

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 18.737.600 18.187.600 97,06%

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

74.000.000 67.870.000 91,72%

16 Fasilitasi Keperansertaan Pada Even Daerah dan Hari Besar Nasional

74.000.000 67.870.000 91,72%

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

29.440.500 25.359.500 86,14%

17 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD

29.440.500 25.359.500 86,14%

PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1.333.001.710 1.135.581.745 85,19%

18 Pembangunan dan Pengoperasian Siak Secara Terpadu

125.867.600 109.001.320 86,60%


19



19 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)

648.990.110 489.322.908 75,40%

20 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan

2.295.000 2.295.000 100,00%

21 Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

199.940.250 196.064.869 98,06%

22 Pengembangan Database Kependudukan

46.766.050 42.487.850 90,85%

23 Sosialisasi Administrasi Kependudukan

212.140.700 208.569.500 98,32%

24 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Pencatatan Sipil

97.002.000 87.840.298 90,56%

JUMLAH 2.352.611.482,00 2.018.206.316,00 85,78%

Dari tabeldi atasdapatdisimpulkanbahwaanggaranyang terealisasi sebesarRp

2.018.206.316,00 dari total anggaran 2.352.611.482,00 atau 85,78 %. Hal ini menunjukkan

bahwa realisasi anggaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2016

termasukberhasil.


45


1. MENGHITUNGALOKASIPERTUJUANDAN/ATAUSASARANPEMBANGUNAN

Untuk mengetahui persentase anggaran pada sasaran strategis atau kinerja

utama dibandingkan dengan keseluruhan anggaran Belanja Langsung pada Dinas

KependudukandanPencatatanSipilTahun2016sebagaiberikut:

No

Tujuan / Sasaran / Kinerja Utama

Indikator Kinerja Anggaran ( Rp ) % Anggaran

1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan dan catatan sipil


1.333.001.710,00 56,66

2 Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk


3 Meningkatnya data kependudukan yang akurat


Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran

415.442.900,00 17,66

Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

500.726.372,00 21,28

Persentase aparatur yang memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas

74.000.000,00 3,15

Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

29.440.500,00 1,25

Total Anggaran 2.352.611.482,00 100


46


2. MENGHITUNGPENCAPAIANKINERJADANANGGARAN

Sedangkan pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Kependudukan dan

PencatatanSipilKotaBlitarTahun2016ditunjukkandalamtabelberikut:Tujuan/Sasaran/

KinerjaUtama/Program

IndikatorKinerja Anggaran

Target Realisasi Capaian Alokasi(Rp)

Realisasi(Rp) Capaian



Baik Baik 100% 1.333.001.710 1.135.581.745 85,19%



85% 91,75% 107%

Meningkatnya data kependudukan yang akurat


85% 98% 115,2%

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Prosentasependuduk wajibKTPberNIK

100% 100% 100% 1.333.001.710 1.135.581.745 85,19%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


80% 70% 87% 415.442.900 322.850.325 77,31%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


100% 98% 98% 500.726.372 466.544.746 93,17%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


100% 66% 66% 74.000.000 67.870.000 91,72%

Program Peningkatan

Persentase dokumen

100% 100% 100% 29.440.500 25.359.500 86,14%


47


Tujuan/Sasaran/Kinerja

Utama/ProgramIndikator

Kinerja Anggaran

Target Realisasi Capaian Alokasi(Rp)

Realisasi(Rp) Capaian

Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan

perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

Rata – Rata Capaian Kinerja dan Anggaran 96,65% 2.352.661.482 2.018.206.316 85,78%

3. MENGHITUNG EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk efisiensi penggunaan anggaran atas kinerja ditunjukkan dalam tabel

berikut :

No Tujuan / Sasaran /

Kinerja Utama / Program Indikator Kinerja

% Capaian Kinerja

Rata-rata capaian kinerja

% Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi

1.



100% 107% 85,19% 125%



107%

Meningkatnya data kependudukan yang akurat


115,2

a. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Prosentasependuduk wajibKTPberNIK

100% - 85,19% 117,3%

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


87% - 77,31% 112%

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


98% - 93,17% 105%


48


No Tujuan / Sasaran /

Kinerja Utama / Program Indikator Kinerja

% Capaian Kinerja

Rata-rata capaian kinerja

% Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


66% - 91,72% 71%

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

100% - 86,14% 116%

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya :

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa untuk 3 kinerja utama :


2. Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk

3. Meningkatnya data kependudukan yang akurat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 107 % dan dapat dikatakan efisien

karena untuk mencapai kinerja sebesar 107,7 % hanya membutuhkan anggaran sebesar

85,19 %.

E. Prestasi/Penghargaan

Pada tahun 2016 ini prestasi atau penghargaan yang diperoleh Dinas

KependudukandanPencatatanSipilKotaBlitaryaitu:

1. Piagram penghargaan dari Menteri Dalam Negeri atas komitmen dan

keberhasilannya dalam penyelenggaraan pelayanan penerapan KPT-el, sehingga

KotaBlitarberhasilmencapaitargetpenerbitanKTP-elyangtelahditetapkan

2. Piagram penghargaan dari Menteri Dalam Negeri atas komitmen dan

keberhasilannya dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan kelahiran ,

sehinggaKotaBlitarberhasilmencapaitargetnasionalcakupankepemilikanakta

kelahirantahun2016lebihcepatdaribataswaktuyangditetapkan


1


BAB IV

PENUTUP

Dari pengukuran kinerja dan evaluasi diatas dapat disimpulkan bahwa Program Penataan Administrasi Kependudukan yang menjadi urusan wajib bidang kependudukan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar sebesar 105% dengan predikat sangat berhasil Nilaitersebutberasaldariindikatorkinerjautamadalamsetiapsasaran/kinerjautamapadatahun2016denganperinciansebagaiberikut:

1. KinerjaUtamaI :Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan

dan catatan sipil dengan indikator Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) bidang

Kependudukan dan Catatan Sipil, nilai capaian kinerja utama sebesar 100% masuk

kategorisangatbaik

2. KinerjaUtama II :Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk dengan indikator

Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan,nilai capaian kinerja

utamasebesar107.%masukkategorisangatberhasil

3. KinerjaUtamaIII:Meningkatnya data kependudukan yang akuratdenganindikator

Persentase Data Kependudukan Yang Valid / Akurat, nilai capaian kinerja utama

sebesar115%masukkategorisangatberhasil

Guna mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Blitar utamanya untuk meningkatkan pelayanan kedepan yang lebih baik, terdapat hal – hal

yang perlu memperoleh perhatian :

1. Peningkatan SDM aparat dengan cara mengikuti Diklat baik yang diadakan intern maupun

extern

2. Pemahaman staf terhadap tugas pokok dan fungsinya untuk mengantisipasi kebijakan

pemerintah.

3. Sarana dan prasarana pendukung yang memadai.


2


4. Memelihara Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ( SIAK ) pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar amat sangat dibutuhkan untuk

mempercepat proses pelayanan masyarakat.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR

Drs. GATUT HARISISWANTO, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19611103 199203 1 004

Documents

BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1643.pdf · Blitar sebagai instansi Pemerintah berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan