PENGADILAN TINGGI DENPASAR - pt-bali.go.id · PDF file... berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, ... tugas Wakil Sekretaris , ... - Sekretaris selaku Kuasa Pengguna

PENGADILAN TINGGI DENPASAR

Jl. Tantular Barat No.1, Denpasar

Website : www.pt-denpasar.go.id, email : [email protected]

Telepon : ( 0361 ) 222952, 2122172, Faksimili : ( 0361 ) 225761

i

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, telah

tersusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) tahun 2013

Pengadilan Tinggi Denpasar yang merupakan LAKIP awal dari Renstra tahun 2015-

2019. Selain dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia

Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP)

Sebagai bentuk kesadaran dan tanggungjawab terhadap amanah yang

diberikan, Pengadilan Tinggi Denpasar telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun

2014 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas

pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Pengadilan Tinggi Denpasar yang

mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu “MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN

PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Kata Pengantar

Mengetahui

WAKIL KETUA

Pengadilan Tinggi Denpasar,

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................. i

DAFTAR ISI ........................................................................................................................... ii

IKTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................................ iv

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................. 1

A. LATAR BELAKANG .............................................................................................. 1

B. TUGAS DAN FUNGSI ........................................................................................... 1

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN ............................................................................... 10

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ......................................................... 11

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI DENPASAR ......................... 12

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 .................................................................... 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................................... 16

A. PENGUKURAN KINERJA ....................................................................................... 16

B. ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA ......................................................................... 19

1. Sasaran 1. Meningkatnya penyelesaian perkara ........................................ 19

2. Sasaran 2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara ...... 29

3. Sasaran 3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces

to justice)........................................................................................................ 31

4. Sasaran 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan .................. 33

5. Sasaran 5. Meningkatnya kualitas pengawasan ............................................... 34

C. ANALISIS CAPAIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN ................................................ 36

1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI ......................... 36

a. Belanja Pegawai ..................................................................................... 36

iii

b. Belanja Barang ....................................................................................... 38

c. Belanja Modal ........................................................................................ 40

2. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM ..................... 42

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA‐KL) ................... 42

b. Pelaksanaan Anggaran .......................................................................... 42

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan .................................................................... 43

D. CAPAIAN AKUNTABILITAS SUMBER DAYA MANUSIA ......................................... 44

1. Persentase Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial ................................... 45

2. Persentase Pegawai yang lulus diklat non yudisial....................................... 45

3. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam

rangka promosi ............................................................................................. 45

BAB IV PENUTUP ............................................................................................................. 46

A. KESIMPULAN ..................................................................................................... 46

B. SARAN ................................................................................................................. 47

LAMPIRAN

1. Struktur Organasasi Pengadilan Tinggi Denpasar

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

3. Matriks Renstra 2015-2019

4. Rencana Kerja Tahunan (RKT) TAHUN 2014

5. Penetapan Kinerja Tahunan (PKT)

6. SK Tim Penyusunan LAKIP

7. Pernyataan Penetapan Kinerja Tahunan Pengadilan Tinggi Denpasar

8. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Denpasar

iv

IKTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah

akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau

mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Satuan Kerja Pengadilan

Tinggi Denpasar Tahun ini disusun. LAKIP ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan

Kerja Pengadilan Tinggi Denapasar selama 1 (satu) tahun yang merupakan

pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres No. 5 Tahun

2004 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan

akuntabilitas, namun LAKIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan

analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara

menyeluruh.

LAKIP Tahun ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh

Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Denpasar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

sebagai Peradilan Tingkat Banding yang dilandasi oleh visi dan misi Mahkamah

Agung yaitu : TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG, dan

misi : MENJAGA KEMANDIRIAN BADAN PERADILAN, MEMBERIKAN PELAYANAN

HUKUM YANG BERKEADILAN, MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN BADAN

PERADILAN, DAN MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARASI PERADILAN.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 | Pengadilan Tinggi Denpasar

Pengadilan Tinggi Denpasar | LAKIP 1

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dalam

melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat

banding, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA / SEK / 07 / SK / III /

2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga

Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi Negara / kepemerintahan sesuai

dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI / MPR / 1998 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas,

fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta

kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk itulah Pengadilan

Tinggi Denpasar membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP ) Tahun 2013 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014.

B. Tugas dan Fungsi

Pengadilan Tinggi Denpasar merupakan lingkungan peradilan umum di bawah

Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan

Tinggi sebagai kawal depan Mahkamah Agung di daerah. Pengadilan Tinggi Denpasar

sebagaimana Pengadilan Tinggi Lainnya mempunyai Tugas Pokok yaitu Menerima,

Memeriksa dan Memutuskan Perkara Banding yang masuk.

Sedangkan fungsinya adalah :



1. Melakukan urusan administrasi kesekretariatan berupa urusan kepegawaian,

keuangan dan tata laksana (umum).

2. Melakukan urusan administrasi kepaniteraan berupa urusan kepaniteraan

perdata, pidana dan hukum.

3. Menyiapkan program dan evaluasi.

4. Melakukan hubungan masyarakat.

5. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap satuan kerja / jajarannya di

wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar.

6. Melakukan pembinaan ketatalaksanaan dan sarana serta pembinaan teknis

pengadilan.

Sedangkan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi adalah

sebagai berikut:

1. Ketua dan Wakil Ketua ( Pimpinan Pengadilan Tinggi Denpasar).

- Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas

perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang

diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.

- Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim,

Panitera / Sekretaris , Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat

Administrasi peradilan di daerah hukumnya.

- Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan

seksama.

2. Majelis Hakim

- Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

3. Panitera / Sekretaris

- Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur

tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta

seluruh pelaksana di bagian tekhnis Pengadilan Tinggi Denpasar.



- Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas

membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

- Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang

diterima di Kepaniteraan.

- Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang

yang berlaku.

- Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan,

dokumen,akta, buku daftar,biaya perkara,uang titipan pihak ketiga, surat-

surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di

kepaniteraan.

- Sekretaris bertugas menyelenggarakan administarsi umum , mengatur

tugas Wakil Sekretaris , para Kepala Sub Bagian, Pejabat Administrasi

Umum, serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan

Tinggi Denpasar.

- Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas

penggunaan anggaran yang dikuasakan kepadanya.

- Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas

keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara ( BMN ).

4. Wakil Sekretaris membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang

Administrasi Umum / Kesekretariatan dan mengkoordinir tugas-tugas Kepala

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.

5. Wakil Panitera Membantu Panitera di dalam melaksanakan tugas kepaniteraan

Pengadilan, Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan;

Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya dan Membantu Panitera



untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi tugas administrasi

perkara.

6. Panitera Muda Pidana beserta staff melaksanakan tugas sebagai berikut :

- Menerima berkas perkara banding yang dikirim oleh Pengadilan Negeri,

dan memori / kontra banding yang dikirim oleh Pembanding / Terbanding;

- Mengirim memori / kontra memori banding yang dikirim ke Pengadilan

Tinggi oleh Pembanding / Terbanding kepada Pengadilan Negeri untuk

disampaikan kepada pihak lawannya;

- Menerima kembali memori / kontra memori banding yang dikirim oleh

Pengadilan Negeri lengkap dengan akta pemberitahuan / penyampaian

memori / kontra memori banding;

- Mendaftar perkara yang masuk dalam buku register induk perkara pidana

sesuai dengan urutan dalam buku register tersebut;

7. Panitera Muda Perdata beserta staffnya melaksanakan tugas sebagai berikut :

- Menerima berkas perkara yang baru ( banding ) dari Pengadilan Negeri

dan Memori atau kontra memori;

- Mengirim memori atau kontra memori banding yang dikirim ke

Pengadilan Tinggi oleh pembanding atau terbanding ke Pengadilan Negeri

untuk disampaikan kepada pihak lawannya;

- Menerima kembali memori atau kontra memori banding yang dikirim oleh

Pengadilan Negeri lengkap dengan akte pemberitahuan penyampaian

memori atau kontra memori banding dan memasukkan dalam berkas

yang bersangkutan ;

- Mempersiapkan persidangan perkara;



- Menerima dan membukukan uang panjar perkara banding yang diterima

dari Pengadilan Negeri dalam buku jurnal keuangan perdata banding

(KII-aI);

- Mencatat perkara dalam buku jurnal diikuti dengan pemberian nomor

perkara tersebut;

8. Panitera Muda Hukum beserta staf melaksanakan tugas sebagai berikut :

- Menginput data perkara dan membuat laporan-laporan baik elektronik

maupun manual, seperti :

Laporan Bulanan, yang meliputi :

- Laporan Keadaan Perkara Perdata (F. L1-A1)

- Laporan Jenis Perkara Perdata (Model IIA)

- Laporan Keuanmgan Perkara Perdata (F.L1-A7)

- Laporan Keadaan Perkara Pidana (F.L1-B1)

- Laporan Jenis Perkara Pidana (Model IA)

- Laporan Keuangan Perkara Pidana

- Laporan Pengaduan.

Laporan Triwulan, yaitu :

- Laporan Triwulan mengenai Pengaduan

Laporan Catur Wulan, yang terdiri dari :

- Laporan Perkara Perdata Banding )F.L1-A2)

- Laporan Perkara Perdata Kasasi (F.L1-A3)

- Laporan Perkara Perdata Peninjuan Kembali (F.L1-A4)

- Laporan Perkara Perdata Eksekusi (F.L1-A5)

- Laporan Perkara Pidana Banding (F.L1-B2)

- Laporan Perkara Pidana Kasasi (F.L1.-B3)

- Laporan Perkara Pidana Peninjauan Kembali (F.L1-B4)

- Laporan Perkara Pidana Grasi/Remisi (F.L1-B5)



Laporan Semester, meliputi :

- Laporan tentang Kegiatan Hakim Perdata (F.L1-A6)

- Laporan tentang Kegiatan Hakim Pidana (F.L1-B6)

Laporan Tahunan, terdiri dari :

- Laporan tahunan perkara perdata (gugatan dan permohonan)

- Laporan tahunan perkara pidana (biasa,cepat, ringan dan lalu

lintas)

- Laporan keuangan perkara perdata

- Lapoan keuangan perkara pidana

- Menegur PN. Yang terlambat mengirim laporan-laporan

- Melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pengaduan (menyiapkan

blanko penelaahan, berita acara pemeriksaan, LHP. dan pengiriman LHP)

- Mencatat dan menyurati Hakim yang memutus lebih dari 6 bulan ;

- Mencatat dan menyurati Panitera Pengganti yang terlambat melaksanakan

minutasi perkara

- Melaksanakan manajemen persuratan dan pengarsipan.

- Mengelola SIPP (sistim informasi penyusunan perkara/CTS).

- Mengontrol pengisian papan data/papan statistik perkara

- Melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan Penyumpahan Advokat

- Memberikan data-data perkara kepada Instansi Pwemerintah maupun

Swasta.

- Mengelola Website Pengadilan Tinggi Denpasar

- Membuat statistik perkara perdata dan perkara pidana

- Menyusun dan menyimpan arsip berkas perkara perdata dan perkara

pidana.

TUGAS TAMBAHAN :



- Sebagai tim Pengawas dan pembinaan ke Pengadilan Negeri

- Sebagai Sekretaris Tim dalam memeriksa pengaduan

- Sebagai tenaga penyuluhan hukum

- Sebagai Juri dalam Lomba Kadarkum Propinsi Bali

- Mengikuti kegiatan Kehumasan

- Melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan penyumpahan Advokat

- Memberikan data-data perkara kepada Instansi Pemerintah maupun swasta

- Sebagai tim penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) dan laporan Tahunan.

9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian beserta staf melaksanakan tugas sebagai

berikut:

- Memonitor pemutakhiran data kepegawaian ( SAPK ).

- Mengkaji dan menyiapkan daftar Bezetting per 6 Bulan.

- Mengkaji dan menyiapkan Daftar Urut Kepangkatan per 1 Januari setiap

tahunnya.

- Memonitor persiapan / pengumpulan data penilaian atasan langsung.

- Mengkaji dan memproses data para pegawai yang melanggar disiplin.

- Memproses daftar nominatif rencana kenaikan pangkat.

- Memproses dan membuat surat Kenaikan Gaji Berkala.

- Memproses permohonan pegawai untuk mengikuti diklat maupun ujian

dinas.

- Mengkaji dan memproses usul jabatan.

- Memproses usul jabatan fungsional.

- Memonitor SK Cuti.

- Memproses permohonan mutasi / pensiun di Pengadilan Tinggi Denpasar

dan pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar.



- Mengelola KARPEG, KARIS dan KARSU pegawai Pengadilan Tinggi Denpasar

dan pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar.

10. Kepala Sub Bagian Keuangan beserta staf melaksanakan tugas sebagai berikut :

- Mengajukan SPM Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal

- Mencatat pengeluaran kedalam Buku Kas Umum dan buku-buku lainnya

- Menyetorkan uang leges dan uang PNBP ke kas Negara melalui bank atau

kantor pos dan Membuat laporan PNBP setiap bulan

- Mengirimkan Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ) setiap bulan ke

Mahkamah Agung

- Bertugas sebagai Korwil SAKPA yang mengkoordinir laporan di aplikasi

SAKPA yang ada di wilayah Bali

- Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap awal bulan

- Membuat Laporan Tahunan ( termasuk didalamnya CALK ).

- Melaporkan SPT Pegawai Pengadilan Tinggi Denpasar setiap Tahun.

11. Kasubag Umum beserta staf melaksanakan tugas sebagai berikut :

- Menerima, mengirim dan mendistribusikan surat - surat kepada bagian

yang dituju atau pun pihak luar

- Menerima dan mencatat berkas banding yang masuk dan

mendistribusikan langsung ke Wakil sekretaris dan Panitera Sekretaris dan

Memberi nomor berkas banding yang keluar;

- Mencatat Inventaris Barang Milik Negara dan memasukannya dalam

aplikasi SIMAK BMN ;

- Mengawasi pemeliharaan dan kebersihan Gedung dan asset yang ada di

lingkungan kantor;

- Menerima, mencatat dan mendistribusikan barang – barang ATK ke

masing-masing ruangan ;



- Mencatat dalam buku register dan mendistribusikan surat - surat sesuai

disposisi atasan kepada pihak – pihak yang dituju.

- Melaksanakan tugas-tugas keamanan dan pengamanan lingkungan

kantor;

- Membersihkan dan perawatan serta menata taman lingkungan kantor;

- Menyiapkan ruangan dan kelengkapannya ( soundsystem, meja dll ) untuk

acara - acara yang diadakan di kantor.

12. Panitera Pengganti, Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis justisial

kepada majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar. Melaksanakan administrasi

penyelesaian putusan Pengadilan Tinggi Denpasar. Sebagai salah satu unsur

dalam persidangan perkara banding.

C. Sistematika Penyajian.

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan

pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar dalam tahun anggaran , dengan

bentuk sajian seperti berikut :

Bab I. Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang

Pengadilan Tinggi Denpasar dan tentang LAKIP, yang berisikan antara lain; a. Latar

Belakang; b. Tugas dan fungsi; c. Sistematika Penyajian. Bab II, menguraikan

perencanaan dan penetapan kinerja serta program kerja Pengadilan Tinggi Denpasar

dalam tahun anggaran 2013 yang berisikan antara lain; a. Rencana Strategis ( 2015 –

2019 ) yang berisi ( visi misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, program utama dan

kegiatan pokok ); b. rencana kinerja tahun 2013; dan c. perjanjian kinerja tahun 2013.

Bab III. Akuntabilitas kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Tinggi

Denpasar yang terdiri dari; a. pengukuran kinerja; b. analisa akuntabilitas kinerja; c.

Analisis Capaian Akuntabilitas Keuangan. Bab IV. Penutup, menguraikan kesimpulan



dari seluruh sajian laporan tentang kinerja ( LAKIP ) serta harapan adanya koreksi

untuk peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar di masa yang akan datang,

yang berisikan antara lain; a. Kesimpulan dan b. Saran. Bab V. Lampiran, yang berisi

antara lain ; 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Denpasar; 2. Indikator Kinerja

Utama; 3. Matriks Renstra 2015-2019; 4.Rencana Kinerja Tahun 2014; 5. Penetapan

Kinerja Tahun; dan; 6. SK Tim Penyusunan LAKIP Pengadilan Tinggi Denpasar;

7.Pernyataan Penetapan Kinerja Tahunan; 8. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Tinggi Denpasar.



BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun 2015 – 2019 merupakan

komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang

terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan

pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-

undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai

pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar diselaraskan denga arah

kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana

pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan

Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengedndalian kinerja dalam

pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta

tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan

yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan

Tinggi Denpasar

Adapun visi dari Pengadilan Tinggi Denpasar adalah:

“MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tinggi Denpasar menetapkan misi

yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;



2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI DENPASAR.

Pengadilan Tinggi Denpasar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama

berdasarkan SK. Panitera/Sekretaris Nomor: .W24.U/ 304 /HK.06.10/I/2014

tanggal 6 Januari 2014, dapat dilihat sebagai berikut :

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA

1 Meningkatnya penyelesaian

perkara

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:

- Perdata

- Pidana

b. Persentase perkara yang diselesaikan:

- Perdata

- Pidana

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka

waktu kurang dari 6 bulan

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka

waktu lebih dari 6 bulan

- Kasasi

- Peninjauan Kembali

2 Peningkatan efektifitas

pengelolaan penyelesaian

a. Persentase berkas yang diregister dan siap

didistribusikan ke Majelis



perkara

b. Persentase berkas yang diregister dan siap


c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas

putusan tepat waktu, tepat tempat dan tepat kepada para

pihak

d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

e. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara

f. Persentase responden yang puas terhadap proses

peradilan

3 Peningkatan aksesibilitas

masyarakat terhadap peradilan

(acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik

perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line

dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

4 Meningkatnya kepatuhan

terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara

perdata yang berkekuatan hukum tetap yang

ditindaklanjuti

5 Meningkatnya kualitas

pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang

ditindaklanjuti.

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber

daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk



meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata

komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan

dan sasaran Pengadilan Tinggi Denpasar, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai

dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2014 Pengadilan Tinggi Denpasar , sebagai berikut:

NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1 Meningkatnya penyelesaian

perkara

a. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan

- Perdata

- Pidana

100%

b. Persentase perkara yang

diselesaikan

- Perdata

- Pidana

85 %

c. Persentase perkara yang

diselesaikan dalam jangka waktu

kurang dari 6 bulan

98,5 %

d. Persentase perkara yang


lebih dari 6 bulan

1,5 %

2. Peningkatan efektifitas

pengelolaan penyelesaian

perkara

a. Persentase berkas yang diregister

dan siap didistribusikan ke Majelis

100 %



b. Ratio Majelis Hakim terhadap

perkara dan siap didistribusikan ke

Majelis

80 %

3. Peningkatan aksesibilitas

masyarakat terhadap

peradilan (acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang

diselesaikan

X

b. Persentase (amar) putusan

perkara) yang dapat diakses secara

online dalam waktu maksimal 1

hari kerja sejak diputus.

80 %

4. Meningkatnya kepatuhan

terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas

putusan perkara perdata yang

berkekuatan hukum tetap yang

ditindaklanjuti

X

5. Meningkatnya kualitas

pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat

yang ditindaklanjuti

95 %

b. Persentase temuan hasil

pemeriksaan eksternal yang

ditindaklanjuti.

100 %

6 Peningkatan kualitas Sumber

Daya Manusia (SDM)

a. Persentase pegawai yang lulus

diklat teknis yudisial.

100 %

b. Persentase pegawai yang lulus

diklat non yudisial

75 %

c. Persentase pejabat yang lulus

mengikuti fit and proper test

dalam rangka promosi.

0 %



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA.

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,

tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan

strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan

berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja

merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai,

dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran

kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan

reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen

untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar tahun 2013,

dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator

kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah

sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat

beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga

beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2013 ini. Rincian tingkat

capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel

dibawah ini.



NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

1. Meningkatnya

penyelesaian

perkara

a. Persentase sisa perkara

yang diselesaikan

- Perdata

- Pidana

100 %

100 %

100 %

b. Persentase perkara

yang diselesaikan

- Perdata

- Pidana

85 %

77,5 %

91,2 %

c. Persentase perkara

yang diselesaikan

dalam jangka waktu

kurang dari 6 bulan

100 %

98,6 %

98,6 %

d. Persentase perkara

yang diselesaikan

dalam jangka waktu

lebih dari 6 bulan

1,5 %

1,36 %

90,6 %

2. Peningkatan

efektifitas

pengelolaan

penyelesaian

perkara

a. Persentase berkas yang

diregister dan siap

didistribusikan ke

Majelis

100 %

100 %

100 %

b. Ratio Majelis Hakim

terhadap perkara

80 %

73,6 %

92 %

3. Peningkatan

aksesibilitas

masyarakat

terhadap

a. Persentase perkara

prodeo yang diselesaikan

0 %

0 %

0 %

b. Persentase (amar)

putusan yang dapat

80 %

73,6 %

92 %



peradilan (acces

to justice)

diakses secara online

dalam waktu maksimal 1

hari kerja sejak diputus.

4. Meningkatnya

kepatuhan

terhadap

putusan

pengadilan.

Persentase permohonan

eksekusi atas putusan

perkara perdata yang

berkekuatan hukum tetap

yang ditindaklanjuti

0 %

0 %

0 %

5. Meningkatnya

kualitas

pengawasan

a. Persentase pengaduan

masyarakat yang

ditindaklanjuti

95 %

91 %

95,8 %


pemeriksaan eksternal

yang ditindaklanjuti.

100%

100 %

100 %

6 Peningkatan

kualitas

Sumber Daya

Manusia (SDM)

a. Persentase pegawai

yang lulus diklat teknis

yudisial.

100 %

100 %

100 %

b. Persentase pegawai

yang lulus diklat non

yudisial

75 %

50 %

66,7 %

c. Persentase pejabat

yang lulus mengikuti

fit and proper test

dalam rangka

promosi.

0 %

0 %

0 %



B. ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun 2013 mengacu pada

indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai

sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2013, Pengadilan Tinggi Denpasar

telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun

hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran 1. Meningkatnya penyelesaian perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

SASARAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)


diselesaikan:

- Perdata

- Pidana

100 %

100 %

100 %


diselesaikan:

- Perdata

- Pidana

85 %

77,5 %

91,2 %


diselesaikan dalam jangka

waktu kurang dari 6 bulan

100 %

98,6 %

98,6 %




1,5 %

1,36 %

90,6 %



- Persentase sisa perkara yang diselesaikan :

a) Perdata

Perkara gugatan perdata yang masuk tahun 2013 dan tidak dapat

diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus

diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena

adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2013 dan baru dapat

disidangkan pada Tahun 2014, sedangkan yang masuk di bawah bulan

Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam proses.

Sisa perkara gugatan perdata Tahun 2013 sebanyak 66 perkara dan pada

Tahun 2014 diselesaikan seluruhnya sebanyak 66 sehingga capaiannya

100%.

Penyelesaian perkara Tahun 2013 yang diselesaikan pada tahun 2014

mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukan bahwa sistem

kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Tinggi Denpasar telah berjalan

dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya

yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara gugatan perdata

yang diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara

Tahun

2011

Capaian %

2012

Capaian %

2013

Capaian %

Sisa Gugatan Perdata

100 %

100 %

100 %



Berdasarkan data tersebut di atas adanya konsistensi dalam

mempertahankan kinerja yang sangat baik pada Pengadilan Tinggi

Denpasar

b) Pidana

Perkara pidana yang masuk tahun 2013 dan tidak dapat diselesaikan pada

tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada

tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara

yang masuk pada bulan desember 2013 dan baru disidangkan pada Tahun

2014, sedangkan yang masuk di bawah bulan desember masih dalam taraf

pemeriksaan.

Sisa perkara pidana Tahun 2013 sebanyak 11 perkara dan pada Tahun

2014 diselesaikan seluruhnya sebanyak 11 sehingga capaiannya 100%.

Penyelesaian perkara pidana Tahun 2013 yang diselesaikan pada tahun

2014 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukan bahwa

sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Tinggi Denpasar telah

berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun

sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara pidana yang

diselesaikan, sebagai berikut :

PERKARA

TAHUN

2011

Capaian %

2012

Capaian %

2013

Capaian %

Sisa Perkara Pidana

100 %

100 %

100 %



Berdasarkan data tersebut di atas adanya konsistensi dalam

mempertahankan kinerja yang baik pada Pengadilan Tinggi Denpasar.

- Persentase perkara yang diselesaikan :

a) Perdata

Perkara gugatan perdata yang masuk pada tahun 2013 sebanyak 201

perkara, diselesaikan sebanyak 135 perkara dan sisa 66 perkara

capaiannya 67 %.

No Bulan Masuk Putus Sisa

1. Januari 13 0 13

2. Pebruari 23 2 34

3. Maret 11 10 35

4. April 19 15 39

5 Mei 15 20 34

6 Juni 16 7 43

7 Juli 26 13 56

8 Agustus 14 10 60

9 September 19 15 64

10 Oktober 12 12 64

11 November 15 16 63

12 Desember 18 15 66

Jumlah 201 135 66

Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena pada tahun

2013 Majelis Hakim juga harus menyelesaikan perkara sisa tahun 2012

dan pada akhir bulan Desember Tahun 2013 banyak perkara yang masuk

dan baru dapat disidangkan pada Tahun 2014 sehingga dianggap sebagai



perkara sisa tahun 2013, sedangkan perkara perdata yang masuk sebelum

bulan Desember 2013 masih ada juga yang dalam taraf pemeriksaan.

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara perdata yang

diselesaikan, sebagai berikut:

Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja persentase

penyelesaian perkara perdata selama tahun 2011 dengan capaian 81 %,

tahun 2012 dengan capaian 79% dan tahun 2013 dengan capaian 67%

sehingga terlihat mengalami penurunan kinerja, namun jika dilihat dari

total perkara perdata yang masuk pada tahun 2011 hanya berjumlah 152

perkara, tahun 2012 berjumlah 177 perkara dan tahun 2013 berjumlah

201 perkara menunjukkan adanya peningkatan jumlah perkara perdata

yang masuk.

b) Pidana

Perkara pidana yang masuk pada tahun 2013 sebanyak 91 perkara,

diselesaikan sebanyak 80 perkara dan sisa 11 perkara capaiannya 88 %.

Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini, antara lain karena

banyak perkara yang masuk pada akhir Tahun 2013 dan baru dapat

disidangkan pada Tahun 2014 , sedangkan yang masuk di bawah bulan

Desember tahun 2013 masih ada juga yang dalam taraf pemeriksaan dan

belum diselesaikan.

Perkara

2011 2012 2013

masuk selesai Capaian

%


%


%

Perdata 152 123 81 % 177 140 79 % 201 135 67 %



Keadaan Perkara Pidana Di Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun 2013 :

No Bulan Masuk Putus Sisa

1. Januari 8 1 7

2. Pebruari 6 4 9

3. Maret 5 2 12

4. April 18 11 19

5 Mei 10 10 19

6 Juni 3 6 16

7 Juli 9 15 10

8 Agustus 7 4 13

9 September 2 9 6

10 Oktober 10 7 9

11 November 5 8 6

12 Desember 8 3 11

Jumlah 91 80 11

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara pidana yang diselesaikan,

sebagai berikut:

Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada persentase

perkara pidana capaian penyelesaian perkara pidana tahun 2011 : 88%,

tahun 2012 : 78,5% dan tahun 2013 : 88% menunjukkan tidak stabil

penyelesaian perkara pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Perkara

2011 2012 2013


%


%


%

Pidana 135 119 88% 98 77 78,5% 91 80 88 %



Denpasar, jika dibandingkan capaian tahun 2011 dengan tahun 2012

terjadi penurunan kinerja namun kembali meningkat pada tahun 2013.

- Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6

bulan.

Berdasarkan SK KMA nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan

Peradilan ada batas waktu dalam penyelesai perkara yaitu maksimal 6 bulan

setelah perkara diterima atau didaftarkan apabila lebih dari 6 bulan

penyelesaian sampai tahap minutasi perkara maka perkara tersebut dianggap

terlambat penyelesaiannya sesuai standard pelayanan peradilan tersebut.

Keadaan Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No

Penetapan

Majelis Hakim Pada Bulan

Perkara Diselesaiakan Kurang Dari

6 (enam) bulan

Jumlah Perkara Perdata Dan Pidana Yang Diselesaikan

Dalam Jangka Waktu Kurang Dari 6 Bulan

% Perdata Pidana

M

P

M P M P

1. Januari 13 0 8 1 21 1 5

2. Pebruari 23 2 6 4 29 6 21

3. Maret 11 10 5 2 16 12 75

4. April 19 15 18 11 37 26 70

5 Mei 15 20 10 10 25 30 120

6 Juni 16 7 3 6 19 13 68

7 Juli 26 13 9 15 35 28 80

8 Agustus 14 10 7 4 21 14 67

9 September 19 15 2 9 21 24 114

10 Oktober 12 12 10 7 22 19 86



11 November 15 16 5 8 20 24 120

12 Desember 18 15 8 3 26 18 69

Jumlah 292 215 74%

Keterangan : M = perkara masuk, P = perkara yang diputus.

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara perdata dan pidana yang

masuk tahun 2013 sejumlah 292 perkara dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan

terhitung sejak pendaftaran perkara sampai tahap minutasi, ditemukan hanya ada

215 perkara perdata dan pidana yang diselesaikan oleh Majelis Hakim atau mencapai

hanya mencapai 74 % dari jumlah perkara yang masuk tahun 2013.

Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan dalam

jangka waktu maksimal 6 bulan, sebagai berikut:

Perkara

Tahun

2011

Capaian %

2012

Capaian %

2013

Capaian %

Perkara yang

diselesaikan dalam

jangka waktu kurang

dari 6 bulan

84 %

79 %

74 %

Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja penyelesaian perkara

perdata dan pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

tahun 2011 capaiannya 84%, tahun 2012 capaiannya 79% dan tahun 2013

capaiannya hanya 74 % dapat dilihat bahwa mengalami penurunan

penyelesaian secara prosentase namun jika dilihat dari jumlah perkara

perdata dan pidana yang masuk tahun 2011 berjumlah 287 perkara (33,6%),

tahun 2012 berjumlah 275 perkara (32,2%) dan tahun 2013 berjumlah 292



perkara (34,2%) maka menunjukkan adanya peningkatan perkara yang masuk

pada tahun 2013 diibandingkan dengan tahun 2012 dan 2011.

- Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan.

Keadaan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

dapat dilihat pada tabel berikut :

No

Pendaftaran

Perkara /

Penetapan

Majelis Hakim

Pada

Bulan

Perkara Diselesaikan Lebih

Dari

6 (enam) bulan

Jumlah Perkara

Perdata Dan

Pidana Yang

Diselesaikan

Dalam Jangka

Waktu Lebih Dari

6 Bulan

% Perdata Pidana

1. Januari 0 0 0 0

2. Pebruari 0 0 0 0

3. Maret 1 0 1 0,34%

4. April 1 0 1 0,34%

5 Mei 1 0 1 0,34%

6 Juni 1 0 1 0,34%

7 Juli 0 0 0 0

8 Agustus 0 0 0 0

9 September 0 0 0 0

10 Oktober 0 0 0 0

11 November 0 0 0 0

12 Desember 0 0 0 0

Jumlah 4 0 4 1,36%

Dari tabel diatas ditemukan terdapat 4 perkara perdata atau 1,36% dari

jumlah perkara perdata dan pidana masuk tahun 2013 yang jangka waktu

penyelesaian tidak sesuai standar pelayanan peradilan yaitu melebihi 6 bulan,



sedangkan perkara pidana semuanya terselesaikan sesuai standar pelayanan

peradilan.

Penyebab penyelesaian perkara melebihi jangka waktu 6 bulan dikarenakan :

1. adanya mutasi Hakim Tinggi ;

2. adanya pergantian Majelis Hakim, sehingga perlu waktu untuk membaca

berkas dan memeriksa perkara tersebut.

Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan dalam

jangka waktu lebih dari 6 bulan, sebagai berikut :

Perkara

Tahun

2011

Capaian %

2012

Capaian %

2013

Capaian %

Persentase perkara

yang diselesaikan dalam

jangka waktu lebih dari

6 bulan

2,1 %

2,3 %

1,36 %

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan

akuntabilitas kinerja pada perkara perdata dan pidana yang masuk

diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan. Pada tahun 2011 ada 2,1%

perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan dibandingkan pada tahun 2012

ada 2,3% sedangkan pada tahun 2013 hanya tersisa sebanyak 1,36% perkara

perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan.



2. Sasaran 2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara


NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

2. Peningkatan

efektifitas

pengelolaan

penyelesaian

perkara

a. Persentase berkas

yang diregister dan

telah didistribusikan

ke Majelis

292 292 100 %


terhadap perkara

292 215 73,6%

- Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis :

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa berkas perkara perdata dan

pidana yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis Hakim sebanyak

292 berkas perkara dan semuanya dregister dan terdistribusi ke Majelis Hakim

capaiannya 100 %.

Sebagai bahan perbandingan Persentase berkas perkara yang diregister dan

telah didistribusikan ke Majelis Hakim, sebagai berikut:

Perkara

Tahun

2011

Capaian %

2012

Capaian %

2013

Capaian %

Persentase berkas yang

diregister dan telah

didistribusikan ke

Majelis

100 %

100 %

100%



Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada persentase

berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis dari capaian tahun

2011 s/d tahun 2013 sebanyak 100 %, menunjukkan adanya kestabilan kinerja

bagian register dan pendistribusian perkara ke Majelis Hakim.

- Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Dari Tabel di atas rasio perbandingan Majelis Hakim dapat dijelaskan sebagai

berikut :

Selama tahun 2013 pada Pengadilan Tinggi Denpasar terdapat 7 (tujuh)

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan 292 perkara perdata dan

pidana yang masuk memiliki rasio majelis hakim terhadap perkara untuk 1

(satu) majelis hakim berbanding 40,7% perkara, namun realisasi dalam tahun

berjalan Majelis Hakim hanya menghasilkan 215 putusan sehingga rasio 1

(satu) Majelis Hakim terhadap perkara hanya 30,7% dari rasio yang

seharusnya 40,7%.

Sebagai bahan perbandingan Ratio 1 (satu) Majelis Hakim terhadap

penyelesaian perkara dalam tahun 2011 s/d 2013, sebagai berikut :

Perkara

Tahun

2011

Capaian %

2012

Capaian %

2013

Capaian %

Ratio Majelis Hakim

terhadap perkara

34,6 %

34%

30,7%

Berdasarkan data tersebut di atas dapat diuraikan bahwa ada penurunan

Ratio Majelis Hakim terhadap penyelesaian perkara dimana pada tahun 2011

mencapai 34,7% menurun menjadi 34% pada tahun 2012 dan pada tahun

2013 hanya mencapai 30,7%. Penurunan rasio penyelesaian perkara oleh



Majelis Hakim diakibatkan adanya mutasi hakim, pergantian Majelis Hakim,

dan jumlah perkara khususnya pada tahun 2013 yang mengalami peningkatan.

3. Sasaran 3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)


NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

2. Peningkatan

aksesbilitas

masyarakat

terhadap

peradilan (acces

to justice)

a. Persentase perkara

prodeo yang

diselesaikan

x x x

b. Persentase amar

putusan perkara

yang dapat diakses

secara online dalam

waktu maksimal 1

(satu) hari kerja sejak

diputus.

292 215 73,6 %

- Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Pada Pengadilan Tinggi Denpasar belum terdapat perkara prodeo sehingga

tidak dapat dilakukan analisa terhadap data ini.

- Persentase (amar) putusan yang dapat diakses secara online dalam waktu

maksimal 1 hari kerja sejak diputus.



Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa Persentase amar putusan perkara

yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak

diputus sebanyak 215 putusan dan yang tidak dapat diakses secara online

dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus adalah sebanyak 77

perkara dan capaiannya 73,6 %. Penyebab 77 perkara tidak dapat diakses

secara online dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja karena perkara

tersebut merupakan tunggakan atau sisa penyelesaian perkara perdata dan

pidana tahun 2013 yang baru akan diselesaikan pada tahun 2014.

Sebagai bahan perbandingan Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses

secara online dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus, sebagai

berikut :

Perkara

Tahun

2011

Capaian

%

2012

Capaian

%

2013

Capaian %

Persentase amar

putusan perkara yang

dapat diakses secara

online dalam waktu

maksimal 1 (satu) hari

kerja sejak diputus

84,3%

86,5%

73,6%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja

pada persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara online

dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus dari capaian tahun

2011 84,3% menjadi 86,5% pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 kembali



mengalami penurunan menjadi 73,6%. Dapat dijelaskan bahwa penyebab

putusan yang akan diakses secara online dalam jangka waktu 1 hari kerja

setelah diputus mengalami penurunan pada tahun 2013 karena perkara

masuk tersebut harus benar – benar diselesaikan sampai tahap minutasi baru

boleh dimuat secara online, dan menurut data perkara tunggakan atau sisa

yang tidak diputuskan pada tahun 2011 sejumlah 45 perkara (15,7%) tidak

dapat dilakukan pengaksesan secara online dalam waktu maksimal 1 (satu)

hari kerja sejak diputus karena telah menjadi tunggakan perkara ditahun 2012

demikian pula pada tahun 2012 ada 37 perkara (13,5%) yang tidak dapat

dilakukan pengaksesan secara online dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja

sejak diputus karena telah menjadi tunggakan perkara ditahun 2013.

Sedangkan untuk tahun 2013 ada 77 perkara (26,4%) yang tidak dapat

dilakukan pengaksesan secara online dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja

sejak diputus karena telah menjadi tunggakan perkara ditahun 2014.

4. Sasaran 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.


NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

2. Meningkatnya

kepatuhan

terhadap putusan

pengadilan

Persentase

permohonan eksekusi

atas putusan perkara

perdata yang

berkekuatan hukum

tetap yang ditindak

lanjuti

X

X

X



- Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang

berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Pada Pengadilan Tinggi Denpasar tidak ada persentase permohonan eksekusi

atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak

lanjuti karena eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan

hukum tetap bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi melainkan

kewenagan Pengadilan Negeri.

5. Sasaran 5. Meningkatnya kualitas pengawasan.


NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

2. Meningkatnya kualitas pengawasan


masyarakat yang

ditindak lanjuti

22 20 91 %

b. Persentase temuan

hasil pemeriksaan

eksternal yang

ditindak lanjuti

0 0 0

- Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa persentase pengaduan

masyarakat yang ditindak lanjuti sebanyak 20 pengaduan dan yang tidak dapat

ditindak lanjuti adalah sebanyak 2 (dua) dengan capaiannya 91%. Dapat

dijelaskan bahwa 2 (dua) buah pengaduan masyarakat yang belum ditindak

lanjuti tahun 2013 adalah karena 2 (dua) pengaduan tersebut masuk di akhir

bulan Desember 2013 dan baru ditindak lanjuti pada tahun 2014.



Sebagai bahan perbandingan persentase pengaduan masyarakat yang ditindak

lanjuti, sebagai berikut:

Perkara

Tahun

2011

Capaian %

2012

Capaian %

2013

Capaian %

persentase pengaduan

masyarakat yang

ditindak lanjuti

88 %

87%

91%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja

pada persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti pada tahun

2013, sedangkan capaian penyelesaian pengaduan masyarakat tahun 2011

capaian 88% dibandingkan tahun 2012 mengalami penurunan menjadi hanya

87%.

- Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti.

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa tidak ada Persentase temuan

hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti.

C. ANALISIS CAPAIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target

rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2013 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja

Barang, dan Belanja Modal

2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.



Pada awal tahun 2013, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada

Penetapan Kinerja Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 8.891.787.000,- namun adanya

revisi pada DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, sehingga jumlah anggaran DIPA

tahun 2013 menjadi Rp. 18.972.681.000,-.

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Tinggi Denpasar tahun anggaran

2013, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan

Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah

sebagai berikut :

NO KEGIATAN

PAGU AWAL

(Rp.)

PAGU REVISI

(Rp.)

REALISASI

(Rp.)

(%)

1 Belanja Pegawai 6.180.761.000,- 16.272.971.000,- 19.041.240.009,- 117%

2 Belanja Barang 2.611.026.000,- 2.611.460.000,- 1.815.730.000,- 69,54 %

3 Belanja Modal 100.000.000,- 88.250.000,- 99.779.686,- 99,7 %

JUMLAH 8.891.787.000,- 18.972.681.000

20,956,546,605

a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang



penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium, dan

lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk

dalam belanja pegawai.

- Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA‐KL)

Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2013 di

lingkungan Pengadilan Tinggi Denpasar sebesar Rp. 6.180.761.000,-

kemudian direvisi menjadi Rp. 16.272.971.000,- untuk menutupi pagu

minus belanja pegawai.

- Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2013 yang telah direvisi, anggaran

belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 19.041.240.009,-

Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2013,

dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar 308 %

dengan rincian belanja sebagai berikut:

NO

KODE

AKUN

KEGIATAN

PAGU

(Rp.)

REALISASI

(Rp.)

(%)

1 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2.823.027.000,- 3,515,838,200,-

124.54

2 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 46.000,- 70,252,- 152.72

3 511121 Belanja Tunj. Suami/istri PNS 241.089.000,- 294,681,330,- 122.23

4 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 51.391.000,- 65,015,248,- 126.51

5 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 37.440.000,- 36,900,000,- 98.56

6 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 10.977.000.000,- 11,396,790,000,- 1,105.10

7 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 259.552.000,- 2,329,489,499,- 897.50

8 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 92.988.000,- 179,908,480,- 193.47

9 511129 Belanja Uang Makan PNS 455.400.000,- 439,596,000,- 96.53

10 511151 Belanja Tunj. Umum PNS 115.386.000,- 65,565,000,- 56.82



11 511332 Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara 1,186,500,000,-

684,250,000,- 65.79

12 512211 Belanja Uang Lembur 33.152.000,- 33,136,000,- 99.95

JUMLAH TOTAL : 16.272.971.000,- 19.041.240.009,- 117%

- Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah

terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja pegawai adalah ( Rp.

2,768,269,009). Pagu minus disebabkan karena adanya kenaikan belanja

tunjangan fungsional hakim.

b) Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis

pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya

pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang

dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan

penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya

dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja

(RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja

barang tidak mengikat.


Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Tahun Anggaran 2013 di lingkungan Pengadilan Tinggi Denpasar sebesar

Rp. 2.611.026.000,-, kemudian akibat kebijakan Kementrian Keuangan

terkait dengan efisiensi anggaran, direvisi oleh Mahkamah Agung RI

menjadi Rp 2.611.460.000,-. Dari keseluruhan pagu anggaran yang

diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional

satuan kerja Pengadilan Tinggi Denpasar.




Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2013, anggaran belanja barang

yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 1.815.730.000,- Total

belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2013, dapat kita

lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 69,54 % , dengan

rincian belanja barang sebagai berikut :

NO

KODE

AKUN

KEGIATAN

PAGU

(Rp.)

REALISASI

(Rp.)

(%)

I 52 2.611.460.000,- 1.815.730.000,-

1 521111 Belanja Keperluan Perkantoran

363,360,000,- 351,265,851 96.67

2 521114

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

16,800,000 16,078,470 95.71

3 521115 Honor Operasional Satuan Kerja

61,920,000 61,920,000 100

4 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

2,640,000 - 0

5 523121

Perawatan Inventaris

Kantor 23,150,000 23,099,450 99.78

6 522111

Belanja Langganan

Listrik 128,042,000 128,041,725 106.70

7 522112 Belanja Langganan Telepon

30,000,000 24,966,901 69.35

8 522113 Belanja Langganan Air 15,000,000 11,035,760 183.93

9 523111

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

204,692,000 204,691,500 100

10 523111 Perawatan Rumah Negara 14,000,000 13,957,000 99.69

11 523111 Perawatan Sarana 850,000 690,000 81.18



Gedung

12 523133 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 152,000,000 151,999,887

100

13 523121 Perawatan Kendaraan Roda 2 42,000,000 42,000,000

100

II 52

14 521119 Belanja Barang NON Operasional

1,600,166,000 827,379,150 45.15

JUMLAH TOTAL : 2.611.460.000,- 1.815.730.000,- 69,54 %



terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp.

795.295.406,- Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 30,4 %

dari total pagu yang tersedia.

c) Belanja Modal

Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang

sarana dan dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan, dan

pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi.


Pagu belanja modal dalam DIPA tahun anggaran 2013 di lingkungan

Pengadilan Tinggi Denpasar sebesar Rp. 100.000.000,-


Dari pagu belanja modal Tahun Anggaran 2013, anggaran yang terserap

atau terealisasi adalah Rp. 99.779.686,- Total belanja modal yang telah



terealisasi tahun anggaran 2013, dapat kita lihat pada pagu belanja modal

yang telah terserap 99,7 % dengan rincian belanja sebagai berikut :

NO

KODE

AKUN

KEGIATAN

PAGU

(Rp.)

REALISASI

(Rp.)

(%)

1 532111

Belanja Modal Peralatan dan

Mesin (Jaringan CTS)

32,350,000

32,328,236

80.82

2 532111


Mesin (Finger Print)

9,950,000

9,930,250

99.30

3 532112


Mesin (CCTV)

4,730,000

4,700,700

99.38

4 532111

Belanja Modal Peralatan Dan

Mesin (server)

15,950,000

15,900,500

99.69

5 532111

Peralatan dan Fasilitas

Perkantoran (Meubelair)

30,000,000

29,920,000

99.73

JUMLAH TOTAL : 100,000,000 99,779,686 99,7 %



terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja modal adalah

Rp.220.314,- Total sisa anggaran dari pagu belanja modal sebesar 0,22 % dari

total pagu yang tersedia.



2. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah

sebagai berikut :

NO KEGIATAN

PAGU

(Rp.)

REALISASI

(Rp.)

(%)

1 Belanja Barang 393,400,000,-

296,037,095,- 75,2 %

JUMLAH : 393,400,000,- 296,037,095,- 75,2 %

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk

menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan

kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis

Administrasi Peradilan Umum.

a) Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA‐KL)

Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun

Anggaran 2013 di lingkungan Pengadilan Tinggi Denpasar adalah

Rp.393,400,000,- Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut

digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan

untuk satuan kerja Pengadilan Tinggi Denpasar

b) Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2013, anggaran belanja barang yang

terserap atau terealisasi adalah sebesa Rp. 296,037,095,- Total belanja barang

yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2013, dapat kita lihat pada pagu belanja

barang yang telah terserap 75 % , dengan rincian belanja barang sebagai

berikut :



NO

KODE

AKUN

KEGIATAN

PAGU

(Rp.)

REALISASI

(Rp.)

(%)

1 001 Pedoman Perilaku Hakim 153,280,000 144,430,000 94

2 521119

Belanja Barang Operasional

lainya

14,000,000

13,200,000

94

3 521211 Belanja Bahan 1,080,000 1,080,000

100

4 522115 Belanja Jasa Profesi 24,150,000 16,100,000

67

5 524119

Belanja perjalanan lainnya

(DN )

114,050,000

114,050,000

100

6 012 Bimbingan Teknis Panitera

Pengganti

152,764,000

79,755,000

52,2

7 521119

Belanja Barang Operasional

lainya

13,484,000 - -

8 521211 Belanja Bahan 1,080,000 920,000

85

9 522151 Belanja Jasa Profesi

24,150,000 - -

10 524119

Belanja perjalanan lainnya

(DN )

114,050,000

78,835,000

69

JUMLAH TOTAL : 393,400,000,- 296,037,095,- 75,2 %

c) Sisa Anggaran Pelaksanaan


terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp.

97.362.905,-. Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 24,74

% dari total pagu yang tersedia.



D. ANALISIS CAPAIAN AKUNTABILITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pembinaan dan pengelolaan setiap satuan kerja di lingkungan Direktorat

Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia khususnya

pada Pengadilan Tinggi Denpasar melingkupi dan mengelola sumber daya

manusia teknis yudisial dan sumber daya manusia non teknis yudisial

(administrasi umum). Kedua sumber daya ini saling terkait erat dan bersinergi

satu sama lain dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok fungsi setiap

bagian dalam unit kerja masing-masing serta mencapai tujuan bersama yang

tertuang secara umum dalam Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pembinaan dan pengelolaan baik untuk tenaga teknis yudisial maupun

tenaga nonteknis yudisial dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja lembaga

peradilan umum khususnya dan Mahkamah Agung Republik Indonesia umumnya.

Sebagai dasar dalam penyusunan rencana pembinaan dan pengelolaan

kamilampirkan data pegawai pada Pengadilan Tinggi Denpasar untuk menjadi

kajian Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pencapaian Sasaran Sumber Daya Manusia yang Berkualitas pada tahun 2013

sebagai berikut :

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Persentase pegawai

yang lulus diklat

teknis yudisial.

100 %

100 %

100 %

b. Persentase pegawai

yang lulus diklat

non yudisial

75 %

50 %

66,7 %

c. Persentase pejabat



yang lulus

mengikuti fit and

proper test dalam

rangka promosi.

0 %

0 %

0 %

1. Persentase Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.

Dalam tahun 2013 persentase Hakim/pegawai pada Pengadilan Tinggi

Denpasar yang lulus diklat teknis yudisial dari yang ditargetkan 100 % ternyata

realisasinya juga 100 % sehingga capaian yang di harapkan terpenuhi.

2. Persentase Pegawai yang lulus diklat non yudisial.

Persentase pegawai pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang lulus diklat non

yudisial dari yang ditargetkan 75 % ternyata realisasinya hanya 50 % sehingga

capaian yang terpenuhi 66.7 %

3. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka

promosi.

Pada Pengadilan Tinggi Denpasar tidak ada pejabat yang mengikuti fit and

proper test dalam rangka promosi dalam tahun 2013, sehingga tidak ada

persentase capaiannya.



BAB IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun 2013 merupakan

gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawaban sekaligus

sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan

amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil

capaian kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun 2013 telah dapat memenuhi target

sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai

target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2014. Adapun keberhasilan maupun

kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Tinggi Denpasar pada

tahun 2013 diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah

tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan

tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku

dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan.

Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Tinggi Denpasar pada tahun 2013

adalah :

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi

telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum

memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.

Penyelesaian perkara pada tahun 2013 pada prinsipnya telah berjalan dengan

baik. Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun sisa



perkara ditahun 2012 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2013 dan telah

memenuhi target.

Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Tinggi Denpasar tahun

2013 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.

Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan

aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target.

Target dalam menindaklanjuti temuan untuk mencapai pengawasan yang

berkualitas sudah tercapai.

2. Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja

tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses

pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat

langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di

Pengadilan Tinggi Denpasar diantaranya adalah Perkara yang masuk pada akhir tahun

dibulan Desember cukup banyak dan menghambat pencapaian target penyelesaian

perkara tahun berjalan. Hal ini dapat disebabkan pengiriman dan penyelesaian dari

Pengadilan Negeri yang cukup lama.

B. SARAN - SARAN

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau

solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi

kendala atau hambatan seperti tersebut diatas adalah :

Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya

sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).



Memberikan arahan kepada Pengadilan Negeri yang berada dibawahnya akan

pentingnya waktu penyelesaian perkara.



LAMPIRAN-LAMPIRAN DALAM LAKIP

TAHUN 2013

1. Struktur Organasasi Pengadilan Tinggi Denpasar

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

3. Matriks Renstra 2015-2019

4. Rencana Kerja Tahunan (RKT) TAHUN 2014

5. Penetapan Kinerja Tahunan (PKT)

6. SK Tim Penyusunan LAKIP

7. Pernyataan Penetapan Kinerja Tahuanan

Pengadilan Tinggi Denpasar

8. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Tinggi Denpasar

LAMPIRAN 1.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI DENPASAR

LAMPIRAN 2.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI DENPASAR

NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

PENANGGUNG

JAWAB

SUMBER DATA

1. Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)

a. Persentase sisa perkara

yang diselesaikan

Perbandingan sisa perkara yang

diselesaikan dengan sisa perkara

yang harus diselesaikan

Hakim Majelis dan

Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan


diselesaikan

Perbandingan perkara yang

diselesaikan dengan perkara

yang akan diselesaikan (saldo

awaldan perkara yang masuk)

Hakim Majelis dan




waktu maksimal 6 bulan

Perbandingan perkara yang


maksimal 6 bulan dengan

perkara yang harus diselesaikan

dalam waktu lebih dari 6 bulan

(diluar sisa perkara)

Hakim Majelis dan





Perbandingan perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan dengan perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan.

Hakim Majelis

Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2 Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara


diregister dan telah


Perbandingan antara berkas

perkara yang diterima

Kepaniteraan dengan berkas

perkara yang didistribusikan ke

Majelis

Kepaniteraan Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan


terhadap perkara

Perbandingan ratio Majelis

Hakim dibandingkan dengan

perkara masuk

Kepaniteraan Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan

3 Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo

yang diselesaikan

Perbandingan perkara prodeo

yang diselesaikan dengan

perkara prodeo yang masuk

Majelis Hakim/

Panitera

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan

b. Persentase amar putusan

perkara yang dapat

diakses secara online

dalam waktu maksimal 1

(satu) hari kerja sejak

diputus

Perbandingan amar putusan perkara di wibe site dengan jumlah yang tidak ditayangkan pada website

Kepanitera/Kesekretariatan

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)

Ketua Pengadilan & Pan/Sek

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



masyarakat yang

ditindaklanjuti

Perbandingan jumlah pengaduan

yang ditindak lanjuti mengenai

perilaku aparatur peradilan

(teknis dan non teknis) dengan

jumlah pengaduan yang

dilaporkan

Ketua Pengadilan &

Pan/Sek

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan


pemeriksaan eksternal

yang ditindaklanjuti.

Perbandingan jumlah pengaduan

yang ditindaklanjuti mengenai

perilaku aparatur peradilan

(teknis dan non teknis) dengan

jumlah

6. Peningkatan kualitas SDM

a. Persentase pegawai yang

lulus diklat teknis yudisial. Perbandingan antara SDM Teknis yang lulus/bersertifikat diklat Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat

b. Persentase pegawai yang

lulus diklat non yudisial Perbandingan antara SDM Non teknis yang lulus/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa.

c. Persentase pejabat yang

lulus mengikuti fit and

proper test dalam rangka

promosi.

Perbandingan Ketua Pengadilan Negeri yang telah dipromosikan dan mengikuti Fit and Proper Test untuk menduduki Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus dengan jumlah yang mengikuti promosi jabatan

LAMPIRAN 3

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015-2019


Visi : Terwujudnya Badan Peradilan Tinggi Denpasar Yang Agung.

Misi :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

TUJUAN TARGET 2014 SASARAN TARGET KINERJA PROGRAM KEGIATAN

URAIAN INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pencari keadilan

merasa

kebutuhan dan

kepuasannya

Terpenuhinnya

kebutuhan dan

kepuasan

pencari

Meningkatnya

penyelesaian perkara

(jenis perkara)


diselesaikan :

100%

100%

100%

100%

100%

Peningkatan

Manajemen

Peradilan

Umum

Penyelesaian

Perkara Pidana,

Perdata, dan

Tipikor

terpenuhi keadilan

- Perdata

- Pidana


diselesaikan :

80% 82% 85% 85% 90%

- Perdata

- Pidana



kurang dari 6 bulan

98,5%

99%

99%

99%

99%



lebih dari 6 bulan

1,5% 1% 1% 1% 1%



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Peningkatan

efektifitas

pengelolaan

penyelesaian perkara


diregister dan telah didistribusikan

ke Majelis

100%

100%

100%

100%

100%

Register dan

pendistribusian

berkas perkara ke

Majelis yang tepat

waktu

b. Ratio Majelis Hakim terhadap

perkara

80% 85% 85% 90% 90% -

Setiap pencari

keadilan dapat

menjangkau

badan peradilan

Terjangkaunya

badan

peradilan bagi

setiap pencari

keadilan

Peningkatan

aksesibilitas

masyarakat terhadap

peradilan (access to

justice)

a. Persentase perkara prodeo

yang diselesaikan

X

X

X

X

X

Penyelesaian

Perkara Pidana,

Perdata, dan

Tipikor

b. Persentase amar putusan

perkara yang dapat diakses secara

online dalam waktu maksimal 1

(satu) hari kerja sejak diputus

100%

100%

100%

100%

100%

Publikasi dan

transparasi proses

penyelesaian dan

putusan perkara



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Publik percaya

bahwa Pengadilan

Tinggi Denpasar

dapat memenuhi

butir 1 dan 2 di

atas

Publik/Masyarakat

Percaya bahwa

Pengadilan Tinggi

Denpasar telah

mampu memenuhi

kebutuhan dan

kepuasan para

pencari keadilan

serta para pencari

keadilan dapat

menjangkau

Pengadilan Tinggi

Denpasar

Meningkatnya

kepatuhan terhadap

putusan pengadilan

Persentase permohonan eksekusi

atas putusan perkara perdata yang

berkekuatan hukum tetap yang

ditindaklanjuti

X

X

X

X

X

Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya

Mahkamah

Agung

Meningkatnya kualitas

pengawasan


masyarakat yang ditindaklanjuti

90%

90%

90%

90%

90%

Tindak lanjut

pengaduan yang

masuk

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%

100%

100%

Tindak lanjut

temuan yang

masuk dari tim

pemeriksa

LAMPIRAN 4

RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN TINGGI DENPASAR

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET (%)

1. Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis

perkara)

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

- Perdata

- Pidana

100 %

b. Persentase perkara yang diselesaikan

- Perdata

- Pidana

80 %

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu

maksimal 6 bulan

98,5 %

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu

lebih dari 6 bulan

1,5 %

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian

perkara

a. Persentase berkas yang diregister dan telah


100 %

b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

80 %

3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap

peradilan (acces to justice)


X

b. Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses

secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak

diputus.

100 %

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan

pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara

perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

X

5. Meningkatnya kualitas pengawasan a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

90 %

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang

ditindaklanjuti.

100%

6. Peningkatan kualitas SDM a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.

85 %

b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

80 %

c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper

test dalam rangka promosi.

80 %

LAMPIRAN 5

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN (PKT)

NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(%)

1. Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana

100 %

b. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana

80 %

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

98,5 %

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

1,5 %

2 Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis

100%

b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

80 %

3 Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)


X

b. Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus

100%

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

X


a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

90 %

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100 %

6. Peningkatan kualitas SDM

a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.

85 %

b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

80 %

c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

80%

LAMPIRAN 6

LAMPIRAN 7

LAMPIRAN 8


Alamat : Jalan Tantular Barat No 1 Niti Mandala Renon Denpasar

Telp : (0361)222 952, Fax : (0361) 225761

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR

NOMOR :W24.U/ 304 /HK.06.10/I/2014

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA


KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :

PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka

Pengadilan Tinggi Denpasar perlu meninjau kembali atau mereviu

untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

3. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi.

4. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman.

5. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua

atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum.

6. Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua

atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama.

7. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua

atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara.

8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

9. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009.

10. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,

Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.

11. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang

Sekretariat Mahkamah Agung.

12. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang

Kepaniteraan Mahkamah Agung.

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 6 Januari 2014 tentang Pembahasan Indikator

Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis

(Renstra) Pengadilan TINGGI DENPASAR Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tentang Penetapan Indikator

Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Denpasar.

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini

merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar,

untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan

anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan

akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan

dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Denpasar 2010-2014.

Kedua Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian

kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Denpasar.

Ketiga Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan

ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :

a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka

meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas

kinerja.

b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada

Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar.

Documents

PENGADILAN TINGGI DENPASAR - pt-bali.go.id · PDF file... berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, ... tugas Wakil Sekretaris , ... - Sekretaris selaku Kuasa Pengguna