TAHUN 2016 - satpolppsidoarjo.orgsatpolppsidoarjo.org/download/LAKIP Satpol 2015.pdf · tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatannya untuk mempertanggung jawabkan

0

Laporan Kinerja,Satuan Polisi Pamong Praja Kab. SIdoarjo Th. 2015

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN SIDOARJO

TAHUN 2015

Disusun :

TAHUN 2016

1


KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat berdasarkan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP disusun untuk mengetahui

peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggung jawab, dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi

pemerintah, serta untuk mewujudkan good governance. Sebagai media pertanggung jawaban,

LAKIP sangat diperlukan untuk mengukur kinerja perangkat daerah sehingga dapat dievalusi

tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatannya untuk mempertanggung jawabkan

anggaran yang telah belanjakan.

LAKIP ini diharapkan dapat membantu penyusunan rencana stratejik dan rencana

kinerja, serta pelaksanaan pengukuran kinerja, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP

secara keseluruhan.

Kami menyadari bahwa penyajian LAKIP ini jauh dari sempurna, namun setidaknya

malalui LAKIP ini kami dapat mengukur seberapa jauh kemampuan kinerja Satuan Polisi Pamong

Kabupaten Sidoarjo. Akhirnya semoga LAKIP ini dapat berguna bagi semua pihak terutama bagi

staf di jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.

Demikian laporan yang kami susun semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Sidoarjo, Januari 2016

KEPALA SATUAN POLISI PAMONGPRAJAKABUPATEN SIDOARJO

Drs. MULYAWAN, SIP, MMPembina Utama MudaNIP. 19660902 198602 1 006

2


DAFTAR ISIHal.

KATA PENGANTAR……………………………………………………………………………………………………................ 1

DAFTAR ISI……………………………………………………………………………………………………………………............ 2

DAFTAR TABEL………………………………………………………………………………………………………………........... 3

DAFTAR GRAFIK……………………………………………………………………………………………………………............ 4

IKHTISAR EKSEKUTIF……………………………………………………………………………………………………............. 5

BAB I : PENDAHULUAN 7

1.1. Latarbelakang 7

1.2. Gambaran Umum SKPD

a) Struktur Organisasi 9

b) Tugas Pokok dan Fungsi 9

c) Kondisi SKPD (Internal & Eksternal) 17

BAB II : PERENCANAAN KINERJA 19

2.1. Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD 19

2.2. Perencanaan Strategis 19

a) Matriks Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 19

b) Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 20

c) Program dan Kegiatan 22

2.3. Perjanjian Kinerja 27

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA 29

3.1. Pengukuran Kinerja 29

a) Pengukuran Kinerja Tujuan 29

b) Pengukuran Kinerja sasaran 29

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 30

a) Evaluasi Capaian Kinerja Per-Tujuan dan Per-Sasaran. 30

b) Perkembangan (Tren) Capaian Tujuan dan Sasaran selama 5 tahun 31

c) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan 34

d) Program dan Kegiatan yang mendukung 37

3.3. Akuntabilitas Keuangan 38

- Realisasi Anggaran 39

BAB IV : PENUTUP……………………………………………………………………………………………………………………… 41

LAMPIRAN

1. Form IKU

2. Matrik Renstra

3. Perjanjian Kinerja Kepala SKPD s.d. Eselon IV

4. Hasil Pengukuran KInerja

5. Lain-Lain yang dianggap perlu

3


DAFTAR TABEL

1. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sidoarjo Tahun 2015;

2. RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 - 2015;

3. Matriks Hubungan Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Program/Kegiatan;

4. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Tibuntranmas;

5. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Linmas;

6. Program/Kegiatan, Indikator Program, Indikator Kegiatan & Nilai Anggaran;

7. Perubahan Perjanjian Kinerja;

8. Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan;

9. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran;

10. Evaluasi Capaian Kinerja Per-Tujuan dan Per-Sasaran;

11. Informasi Kinerja Linmas;

12. Program / Kegiatan Yang Mendukung;

13. Laporan Realisasi Anggaran.

4


DAFTAR GRAFIK

1. Presentase Kasus Pelanggaran Perda Yang Dapat Diselesaikan;

2. Jumlah Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda;

3. Pelanggaran Perda Trantib dari Tahun 2011 – 2015.

5


IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan telaah Visi Misi Satpol PP dapat ditarik kesimpulan terdapat

beberapa isu strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi

Pamong Praja yang menjadi kebutuhan untuk segera ditangani antara lain :

1. Masih rendahnya kualitas pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja;

2. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap ketentuan peraturan

perundang-undangan;

3. Tingginya pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah antara lain yang

mengatur tentang ketentraman dan ketertiban umum, tata ruang, lingkungan, pajak

dan retribusi, serta peraturan daerah lainnya;

4. Meningkatnya ancaman akan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di

lingkungan aset pemerintah daerah, kegiatan pemerintah dan masyarakat oleh pihak-

pihak kurang bertanggung jawab.

Dengan mampu menganalisa dan menyelesaikan beberapa isu strategis di atas

maka diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dapat mendorong

dan mengawal berbagai agenda pembangunan pemerintah daerah, Propinsi, maupun

pusat dalam mengatasi berbagai isu-isu strategis yang ada sehingga terwujud sidoarjo

yang sejahtera, mandiri, dan berkeadilan.

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut di atas menunjukan bahwa tugas dan

fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di masa mendatang akan semakin kompleks dan

berat dalam upaya mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di

Kabupaten Sidoarjo.

Oleh karena itu diperlukan perubahan-perubahan sebagai berikut :

a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memahami ketentuan peraturan

daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui kegiatan

penyuluhan dan sosialisasi;

b. Melakukan koordinasi secara intensif untuk mensinergikan program dan kegiatan

guna mencarikan solusi terbaik dalam menangani permasalahan gangguan

trantibum dan pelanggaran peraturan daerah dengan instansi terkait;

c. Memasukan penanganan PKL dalam prioritas pembangunan di Kabupaten

Sidoarjo;

d. Merubah Peraturan Daerah yang memiliki sanksi pidana maksimal 6 (enam) bulan

menjadi 3 (tiga) bulan untuk memudahkan dalam proses pemberkasan penyidikan.

6


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja,disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah

Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan

Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan

Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Di

Propinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah

tanggung jawab Gubernur melalui Sekretaris Daerah sedangkan di Daerah Kabupaten/Kota,

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah tanggung

jawab Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo

telah melaksanakan Program dan Kegiatan dalam rangka Memelihara dan

menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan

Keputusan Kepala Daerah.

Untuk mendukung Program dan Kegiatan tersebut, mengacu pada Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah (SAKIP). SAKIP tidak saja menekankan pada output

(keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan pada outcome (hasil), dengan

demikian, maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. LAKIP sebagai

salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan Tahunan yang telah disusun dalam

Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk

mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat

dan Daerah, diharapkan mampu menjadi pendorong Pemberdayaan Daerah (Legislatif dan

Eksekutif Daerah), sehingga memiliki inisiatif, kreatifitas dan produktifitas yang tinggi dalam

upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Untuk mendorong Pemerintah Daerah agar lebih mampu melaksanakan

pembangunan Daerah secara efesien, efektif, demokratis dan partisipatif perlu adanya

pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban

7


pemerintah dalam mencapai visi, misinya, sebagaimana Instruksi Presiden RI Nomor 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang selanjutnya

secara teknis penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan

Kabupaten/Kota.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo yang dibentuk berdasarkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti

dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong

Praja. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tersebut telah ditindak

lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, sebagai langkah operasional mengacu pada

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo. Sebagai salah satu perangkat otonom

bertekad dan berkewajiban untuk menyusun dokumen LAKIP yang didasarkan pada tugas

dan fungsi organisasi dan ditindaklanjuti dengan PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas

Capaian Kinerja. Untuk itu sebagai Satuan Penegak diwajibkan untuk menyusun Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015.

8


1.2. Gambaran Umum SKPD

a) Struktur Organisasi

Menguraikan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 1

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SIDOARJO

b) Tugas Pokok dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo adalah perangkat pemerintah

Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, menyelenggarakan

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo terdiri dari :

a. Kepala Satuan;

b. Sekretariat, terdiri atas :

1. Sub Bagian Program;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

KEPALA SATUAN

SEKRETARIS

SUB BAGIANPROGRAM

SUBBAGIANUMUM &KEPEGAWAIAN

KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL

BIDANG PENEGAKANPERUNDANG-UNDANGAN

DAERAH

BIDANG KETERTIBAN UMUM &KETENTRAMAN MASYARAKAT

BIDANG PERLINDUNGANMASYARAKAT

SEKSI PEMBINAAN,PENGAWASAN &

PENYULUHAN

SEKSI PENYELIDIKAN &PENYIDIKAN

SEKSI OPERASIONAL &PENGENDALIAN

SEKSI PENGAMANAN

SEKSI SATUAN LINMAS

SEKSI BINA POTENSIMASYARAKAT

SUB BAGIANKEUANGAN

9


c. Bidang penegakan Perundangan-undangan Daerah, terdiri atas:

1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;

2. Seksi penyelidikan dan penyidikan;

d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas:

1. Seksi Operasi dan Pengendalian;

2. Seksi Pengamanan;

e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:

1. Seksi Satuan Linmas

2. Seksi Bina Potensi Masyarakat;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

1. Kepala Satuan

Kepala Satuan mempunyai tugas pokok merumuskan program kerja,

mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan

melaporkan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati,

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan

masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Satuan mempunyai fungsi sebagai

berikut :

a. perumusan program kerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi

Pamong Praja;

b. pengkoordinasian seluruh kegiatan operasional;

c. pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya aparatur;

d. pengarahan seluruh kegiatan operasional;

e. penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang penegakan Peraturan

Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan teknis operasional

dan administrasi.

10


2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok

merencanakan operasional, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur,

melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan hasil penyusunan program dan

kegiatan, pelaksanaan administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian,

serta pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja;

b. Pengelolaan administrasi keuangan;

c. Pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan;

d. Pengelolaan urusan rumah tangga;

e. Pengelolaan administasi kepegawaian;

f. Penyelenggaraan kegiatan kesamaptaan bagi anggota Polisi Pamong Praja;

g. Pengiriman peserta Diklat Dasar polisi Pamong Praja, Diklat Teknis

Fungsional, dan bimbingan teknis;

h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan.

2.1. Sub Bagian Program:

Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas

pokok merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, menyelia,

mengumpulkan dan mengolah data, menyusun formasi perkembangan, mengevaluasi

dan membuat laporan hasil kegiatan perencanaan program dan kegiatan serta

pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian mempunyai fungsi sebagai

berikut:

a. Penyusunan Renstra, Renja, RKA, Penetapan Kinerja serta LAKIP dan laporan

lainnya;

b. Pelaksanaan kegiatan administrasi Sub Bagian Program;

c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program, kegiatan dan

anggaran.

2.2. Sub Bagian Keuangan :

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas

pokok merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, menyelia,

11


mengumpulkan, dan mengolah data, menyusun formasi perkembangan, mengevaluasi

dan membuat laporan hasil kegiatan administrasi keuangan.


berikut:

a. Pengumpulan dan penganalisaan dokumen sumber;

b. Penyelenggaraan akuntansi satuan kerja;

c. Pembuatan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran,

neraca dan catatan atas laporan keuangan.

2.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang

mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing,

memeriksa, menyelia, mengumpulkan dan mengolah data, menyusun formasi

perkembangan, mengevaluasi dan membuat laporan hasil kegiatan administrasi umum,

ketatausahaan, perlengkapan, urusan kerumahtanggaan, serta kepegawaian.


berikut:

a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian;

b. Pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan, dan perlengkapan;

c. Pengelolaan urusan rumah tangga;

d. Pengelolaan administrasi kepegawaian;

e. Penyelenggaraan kegiatan kesamaptaan anggota Polisi Pamong Praja;

f. Pengiriman peserta Diklat Dasar polisi Pamong Praja, Diklat teknis

fungsional, dan bimbingan teknis;

g. Pembuatan laporan pengelolaan barang dan laporan administrasi

kepegawaian.

3.Tugas Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan daerah

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dipimpin oleh

Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, membagi

tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, melaksanakan, mengevaluasi, dan

12


melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan serta

memfasilitasi proses penyelidikan dan penyidikan oleh PPNS.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang mempunyai fungsi sebagai

berikut:

a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bidang Penegakan Peraturan

Perundang-Undangan Daerah;

b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap

masyarakat, aparatur, dan/atau badan hukum untuk meningkatkan

kesadaran, kepatuhan dan ketaatan terhadap Peraturan daerah dan/ atau

Peraturan Bupati;

c. Pelaksanaan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh

PPNS;

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah.

3.1. Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan :

Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi yang

mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing,

memeriksa, menyelia, mengumpilkan dan mengolah data, menyusun formasi

perkembangan, mengevaluasi dan membuat laporan hasil kegiatan pembinaan,

pengawasan dan penyuluhan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi mempunyai fungsi sebagai

berikut:

a. Penyusunan usulan rencana kerja dan anggran seksi pembinaan,

pengawasan, dan penyuluhan;

b. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pengarahan dan pembinaan dan/ atau

sosialisasi kepada masyarakat, aparatur dan/ atau badan hukum;

c. Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur dan/ atau badan

hukum dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

d. Pelaksanaan penindakan preventif non yustisial terhadap pelanggar

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

e. Pembuatan laporan hasil kegiatan.

13


3.2. Seksi Penyelidikan dan penyidikan :

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh Kepala seksi yang mempunyai

tugas pokok merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa,

menyelia, mengumpulkan dan mengolah data, menyusun formasi perkembangan,

mengevaluasi dan membuat laporan hasil kegiatan penindakan yustisial oleh PPNS.

Untuk melaksanakan tugas pokok, kepala seksi mempunyai fungsi sebagai

berikut:

a. Penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran seksi penyelidikan dan

penyidikan;

b. Pelaksanaan fasilitasi penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan dan

pemanggilan yang dilakukan oleh PPNS dalam rangka penindakan yustisial;

c. Pembuatan laporan hasil kegiatan.

4.Tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dipimpin oleh kepala

bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, membagi tugas,

memberi petunjuk, menyelia, mengatur, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan

pelaksanaan kegiatan opersi penertiban dan pengamanan dalam rangka ketertiban

umum dan ketentraman masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok, kepala bidang mempunyai fungsi sebagai

berikut:

a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran serta kegiatan operasi penertiban

dan pengamanan;

b. Pelaksanaan operasi penertiban pelanggaran ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat;

c. Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;

d. Pengamanan dan pengawalan pejabat dan orang-orang penting;

e. Pengamanan tempat-tempat penting;

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

4.1. Seksi Operasi dan Pengendalian:

Seksi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai

tugas pokok merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa,

14


menyelia, mengumpulkan dan mengolah data, menyusun formasi perkembangan,

mengevaluasi dan membuat laporan hasil kegiatan operasi penertiban dan

pengendalian.


berikut:

a. Penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran seksi operasi dan

pengendalian;

b. Penyusunan rencana operasi penertiban pelanggaran ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat;

c. Pelaksanaan kegiatan operasi dan pengendalian dalam rangka

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

d. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

4.2. Seksi Pengamanan:

Seksi Pengamanan dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok

merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, menyelia,


dan membuat laporan hasil kegiatan pengamanan.


berikut:

a. Penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran serta rencana kegiatan

pengamanan seksi pengamanan;

b. Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;

c. Pengamanan dan pengawalan pejabat dan orang penting;

d. Pengamanan tempat-tempat penting;

e. Pembuatan laporan hasil kegiatan.

5.Tugas Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai

tugas pokok merencanakan operasional, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia,

mengatur, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan

pembinaan operasional, pengembangan, pengerahan dan pengendalian Satuan

Perlindungan Masyarakat.

15


Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang mempunyai fungsi sebagai

berikut:

a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran serta rencana kegiatan pembinaan

operasional, pengembangan, pengerahan dan pengendalian Satuan

perlindungan Masyarakat;

b. Pelaksanaan pembinaan operasional, pengembangan, pengerahan dan

pengendalian Satuan perlindungan Masyarakat;

c. Pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan informasi

dan kesiagaan;

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan

bidang perlindungan masyarakat.

5.1. Seksi Satuan Linmas :

Seksi satuan linmas dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok

merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, menyelia,


dan membuat laporan hasil kegiatan pengerahan dan pengendalian Satuan

Perlindungan Masyarakat.


berikut:


pengerahan dan pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat;

b. Pelaksanaan pengerahan dan pengendalian Satuan Perlindungan

Masyarakat;

c. Pelaksanaan evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan informasi dan kesiagaan;

d. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

5.2. Seksi Bina Potensi Masyarakat:

Seksi Bina Potensi Masyarakat dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai

tugas merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, menyelia,


dan membuat laporan hasil kegiatan pembinaan operasional dan pengembangan

Satlinmas.

16



berikut:


pembinaan operasional dan pengembangan Satlinmas;

b. Pelaksanaan pembinaan operasional dan pengembangan Satlinmas;

c. Pembuatan laporan hasil kegiatan.

6.Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.

c) Kondisi SKPD (Internal & Eksternal)

1. Jumlah Pegawai Satpol PP : 125 Orang

Laki-laki : 119 Orang

Perempuan : 6 Orang

Status :

Pegawai Negeri Sipil : 125 Orang

Non Pegawai Negeri Sipil/Honorer : 1 Orang

Non PNS Tenaga Bantu : 87 Orang

Status Kewenangan Penyidik : 35 Orang

Dengan Perincian Sebagai berikut :

PPNS SATPOL PP : 7 Orang

PPNS SEKDA : 1 Orang

PPNS PU Cipta Karya : 2 Orang

PPNS BPPT : 2 Orang

PPNS DPPKA : 3 Orang

PPNS BAPPEKAB : 1 Orang

PPNS DINSOSNAKER : 10 Orang

PPNS DISPERTANBUK : 1 Orang

PPNS DISHUB : 5 Orang

PPNS DINKOPERINDAGSDM : 1 Orang

PPNS B L H : 1 Orang

PPNS D K P : 1 Orang

17


2. Rincian Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja :

Tingkat Pendidikan

NO PENDIDIKAN JUMLAH

1 S2 52 S1 213 D3 14 SLTA 945 SLTP 46 SD -

Jumlah 125

Kepangkatan / Golongan

NO GOLONGAN JUMLAH1 I 42 II 703 III 474 IV 4

Jumlah 125

Jenis Kediklatan

NO JENIS KEDIKLATAN JUMLAH1 STRUKTURAL 142 FUNGSIONAL 63 PEMERINTAHAN 144 TEKNIS 65 DIKLAT DASAR POL PP 23

Jumlah 63

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dari SATPOL PP

Kabupaten Sidoarjo telah tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Luas tanah : ± 2.000 m2

2. Peralatan dan Mesin

a. Kendaraan roda empat : 22 unit

b. Kendaraan roda dua : 54 unit

c. Speed Boat : 1 unit

18


3. Alat kantor dan rumah tangga : 549 unit

4. Alat studio dan komunikasi : 28 unit

5. Alat-alat keamanan : 113 unit

6. Gedung dan Bangunan

a. Gedung A (Ruang Kasat, Bagian TU : 200 m2

dan Bidang Opwas )

b. Gedung B (Ruang Nyidak) : 80 m2

c. Gedung C (Ruang Gedung Baru) :

Lantai 1 : 165 m2

Lantai 2 : 165 m2

d. Gedung D (Rumah jaga & mushollah) : 75 m2

7. Jalan, Irigasi dan Jaringan

a. Listrik : 33.000 watt

b. Telephon : 7 line

c. Fax : 1 Unit

Dan sarana penunjang lainnya.

19


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD

Perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja memiliki keterkaitan dengan

RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 – 2015 sebagai berikut:

Tabel 2

RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 – 2015

MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

Meningkatkan tatanan

kehidupan masyarakat

yang berkepribadian,

beriman serta dapat

memelihara kerukunan,

ketentraman, dan

ketertiban.

- Peningkatkan

tatanan

kehidupan

masyarakat

yang

berkepribadian

dan beriman

Peningkatan ketertiban

masyarakat

- Jumlah

pelanggaran

masyarakat

terhadap perda

(pengamanan)

2.2. Perencanaan Strategis

a) Matriks Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo adalah:

“ TERWUJUDNYA SIDOARJO YANG TENTRAM DAN TERTIB

BERLANDASKAN NORMA-NORMA HUKUM UNTUK MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA,

MANDIRI DAN BERKEADILAN ”

20


Tabel 3

Matriks hubungan Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Program/Kegiatan

MISI TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN

SASARAN INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM/KEGI

ATAN

Menciptakan

tata

kehidupan

masyarakat

yang tertib

dan tentram

- Mewujudkan

ketertiban

umum dan

ketentraman

masyarakat

- Meningkatkan

kualitas

perlindungan

masyarakat

oleh Aparat

Satlinmas

- Prosentase

penegakan

perda

- Perbandingan

jumlah linmas

dengan RT

- Meningkatnya

ketertiban

umum dan

ketentraman

masyarakat

- Meningkatnya

perlindungan

masyarakat

-

- Presentase kasus

pelanggaran

perda yang

dapat

diselesaikan

- Rasio linmas

dibandingkan

dengan RT

- Program

pemeliharaan

kantrantibmas

dan

pencegahan

tindak kriminal

Pemeliharaan

kantrantibmas

dan

Pencegahan

tindak kriminal

b) Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

VISI : Terwujudnya Sidoarjo yang tentram dan tertib berlandaskan norma -

norma hukum.

MISI : Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram.

Tujuan 1 : Mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Indikator Tujuan : Presentase penegakan perda

Target : 95%

21


Tabel 4

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas perlindungan masyarakat oleh Aparat Satlinmas.Indikator Tujuan 2 : Perbandingan Jumlah Linmas dengan RTTarget : 1 : 1

No. Sasaran Strategis DefinisiOperasional &

FormulaPerhitungan

TahunDasar

Target Tahunan Strategi PencapaianSumber

Data/PenjabUraian

IndikatorKinerjaUtama

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kebijakan Program/Keg.

1 Meningkatnyaketertibanumum danketentramanmasyarakat

Presentasekasuspelanggaranperda yangdapatdiselesaikan

- Ketertiban umumdan ketenteramanmasyarakat adalahsuatu keadaandinamis yangmemungkinkanPemerintah,pemerintah daerah,dan masyarakatdapat melakukankegiatannyadengan tenteram,tertib, dan teratur.

- Pelanggaran yangdimaksud adalahsegalaperbuatan/tindakanyang dilakukanoleh seseorang,badan hukumdan/atauperkumpulan, yangdilarang di dalamketentuan perda.

- Diselesaikanadalah tuntasnyapenangananpelanggaran yangdiindikasikandengan pemberiansanksiadministratifberupa teguran,peringatan,pencabutan izin,pembongkaran danatau pengajuan kepengadilan sesuaidengan ketentuanperda.

80% 83% 86% 90% 93% 95% Meningkatkanmodal sosial,kegiatansosial danketertibanmasyarakat

ProgramPemeliharaanKantrantibmas danPencegahantindakkriminal

DataOperasi danPersidangan

Jumlah Kasus pelanggaran perda

yang dapat diselesaikan

Jumlah kasus Pelanggaran PerdaYang diketemukan

x 100%

22


Tabel 5Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

No.Sasaran Strategis Definisi

Operasional &Formula

Perhitungan

TahunDasar

Target Tahunan Strategi PencapaianSumber

Data/PenjabUraian

IndikatorKinerjaUtama

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kebijakan Program/Keg.

2 MeningkatnyaPerlindunganMasyarakat

Rasio linmasdibandingkandengan RT

SatlinmasadalahOrganisasiyang dibentukolehpemerintahDesa/Kelurahandanberanggotakanwargamasyarakatyang disiapkandan dibekalipengetahuansertaketerampilanuntukmelaksanakankegiatanpenangananbencana gunamengurangidanmemperkecilakibat bencana,serta ikutmemeliharakeamanan,ketenteramandan ketertibanmasyarakat,kegiatan sosialkemasyarakatan

- - - - - 1 : 1 PeningkatanKeamanandanKenyamananLingkungan

PemeliharaanKantrantibmasdanPencegahanTindakKriminal.

BidangLinmas

JumlahAnggota

Satlinmas :Jumlah RT

1 : 1

c) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja disusun sesuai program/kegiatan yang

tercantum dalam DPA Perubahan tahun anggaran 2015. Beserta indikator program (outcome),

indikator kegiatan (output) dan nilai anggarannya.

23


Tabel 6

Tabel Program/Kegiatan, Indikator Program, Indikator Kegiatan & Nilai Anggaran

Program danKegiatan

Indikator KinerjaProgram (outcome)

dan Kegiatan (output)

CapaianKinerja

pdtahunawal

perencanaan

Target KinerjaProgram dan

KerangkaPendanaan

Kondisi Kinerja Pada AkhirPeriode Renstra Unit Kerja

PenanggungjawabTahun 5

TargetRp.

(x1.000) Target Rp. (x1.000)

1 2 3 4 5 6 7 8Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentase kebutuhanadministrasi perkantoran yangterpenuhi (%)

100 85951.600

85951.600

Penyediaan jasa suratmenyurat

- Jumlah materai danperangko (buah)

117 155 1.100 115 1.100

Penyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair, listrik

- Jangka waktu pemakaiankomunikasi telepon, listrik& air (bulan)

12 12 150.000 12 150.000

Penyediaan jasa perijinankendaraandinas/operasional

- Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpenuhi perijinanannya(unit)

23 26 16.000 26 16.000

Penyediaan jasaadministrasi keuangan

- Prosentase penyerapananggaran (%)

80 90 160.000 90 160.000

- Persentase kegiatan yangdiselesaikan tepat waktu(%)

80 90 90

Penyediaan jasa kebersihankantor

- Jumlah peralatankebersihan dan bahanpembersih (buah)

256 300 95.000 300 95.000

Penyediaan Alat tuliskantor

- Jumlah alat tulis kantor(buah)

455 1300 19.500 1300 19.500

Penyediaan barang cetakandan penggandaan

- Jumlah barang cetakandan penggandaan (buah)

4733 7000 10.000 7000 10.000

Penyediaan komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor

- Jumlah komponen listrikdan penerangan (buah)

112 200 10.000 200 10.000

Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan

- Jumlah surat kabar danbuku perundang-undangan(eks)

40 1130 20.000 1130 20.000

Penyediaan bahan logistikkantor

- Volume bahan bakarminyak (L)

21.250 30.000 150.000 30.000 150.000

Penyediaan makanan danminuman rapat

- Jumlah mamin rapat(kotak)

425 1000 20.000 1000 20.000

Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah

- Waktu kegiatan rapatkonsultasi keluar dan kedalam daerah (bulan)

1212

300.00012

300.000

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

Persentase dokumenperencanaan dan pelaporanselesai tepat waktu

100 8025.000

80 25.000

Penyusunan laporancapaian kerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

- Jumlah dokumen yangtersusun (dok)

45 50 25.000 50 25.000

Program Peningkatan Persentase peningkatan jumlah 5 5875.000

5 2.977.925

24


sarana dan prasaranaaparatur

sarana dan prasarana (%)

Pengadaan gedung kantor - Luas bangunan (m2) 520- -

620 300.000

Pengadaan KendaraanDinas/ Operasional

- Jumlah kendaraandinas/operasional (unit)

24 unit 2 pickup 350.000 33 unit 1.499.625

Pengadaan peralatangedung kantor

- Jumlah peralatan danperlengkapan kantor (unit)

274 55 85.000 479 371.800

Pengadaan meubeler- Jumlah meubeler (unit) 196 12 85.000 299 314.500

Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

- Persentase gedung kantoryang dipelihara (%)

100 95 120.000 95 120.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

- Jumlah kendaraandinas/operasional yangdipelihara (unit)

24 27 175.000 27 175.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

- Persentase peralatangedung kantor yangdipelihara (%)

13 35 60.000 100 197.000

Program pemberdayaanmasyarakat untuk menjagaketertiban dan keamanan

Persentase petugas Linmas diKabupaten

0,66 0,60 300.000 0,60 300.000

Pembentukan satuankeamanan lingkungan dimasyarakat

- Jumlah linmas yangdibentuk (orang)

- 20 300.000 80 300.000

- Jumlah peserta pelatihanLinmas (orang)

- 50 - 200

Peningkatan disiplinaparatur

Prosentase Pol PP yangmemakai kelengkapan atributsesuai peraturan (%)

60 80825.000

80825.000

Pengadaan pakaian kerjalapangan

- Jumlah pakaian kerjalapangan (buah)

116 9.356 700.000 9356 700.000

Pengadaan pakaian khusushari-hari tertentu

- Jumlah pakaian khusushari-hari tertentu (buah)

103 900 125.000 900 125.000

Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Persentase Pol PP yangmemahami tugas pokok, fungsiserta prosedur tetap Satpol PP(%)

40 85452.600

85464.600

Pendidikan dan pelatihanformal

- Jumlah Pol PP yangmengikuti pendidikan danpelatihan (orang)

26 53 332.600 268 332.600

- Diksar Pol PP (orang) 4 28 128

- PPNS (orang) 4 0 12

- Bimtek lainnya(orang)

18 25 128

Sosialisasi peraturanperundang-undangan

- Jumlah buku yangtersusun (eksemplar)

- 200 20.000 334 32.000

Bimbingan teknisimplementasi peraturanperundang-undangan

- Jumlah Pol PP yangmengikuti pelatihanimplementasi Per UU(orang)

- 175 100.000 820 100.000

Peningkatan keamanan dankenyamanan lingkungan

- - 50 350.000 200 350.000

Pelatihan pengendaliankeamanan dankenyamanan lingkungan

- Jumlah peserta diklat(orang)

- 50 350.000 200 350.000

25


Program pemeliharaanKantramtibmas danpencegahan tindakkriminal

- - - 380.000 - 380.000

Peningkatan kapasitasaparat dalam rangkapelaksanaansiskamswakarsa di daerah

- Jumlah aparat yangmengikuti pelatihan(orang)

- 50 210.000 200 210.000

Pengembangan Kapasitasdan Peningkatan SDMAparat Polisi PamongPraja

- Jumlah Pol PP yangmengikuti kesamaptaan(orang)

55 50 170.000 250 170.000

Peningkatan keamanan dankenyamanan lingkungan

Persentase kegiatan pemerintahdan masyarakat yangdiamankan

70% 85%675.000

85%675.000

Pembinaan kampung aman - Jumlah lomba (kegiatan) - 1 450.000 4 450.000

Pengendalian keamananlingkungan

- Jumlah kegiatanpengamanan (kegiatan)

11331170

225.000 1170 225.000

- Hari Jadi Kab.Sidoarjo

3

- Unjuk rasa 30 20

- Maulid Nabi 1

- HUT RI 2

- Hari Raya Idul Fitri 2

- Hari Raya Idul Adha 2

- Tahun baru 1

- Natal 1

- Pam eventpemerintah

43

- Rumah Dinas Bupati 365

- Gedung DPRDSidoarjo

365

- Kantor SekretariatDaerah

365

Program pemeliharaanKantramtibmas danpencegahan tindakkriminal

Persentase penegakanperaturan daerah (%)

75 202.366.000

1002.366.000

Peningkatan kerja samadengan aparat keamanandalam teknik pencegahankejahatan

- Tingkat penyelesaian K3pada lokasi sasaranpenertiban yang telahdirencanakan (%)

75 20 1.606.000 100 1.606.000

- Penertiban PKL di :

1. Sepanjangsempadan relKA Jl. Ry.Waru (depanDeltasari)

√ - - √

2. Jl. Ry. Tebel-Raya Buduran

√ √ - √

3.PKL PepelegiWaru

- √ - √

4. PenampunganPKL selatanRamayana

- √ - √

5.Jl. Ry. GadingFajar

√ - - √

6. Jl. Ry.MedaengWaru (depanpintu masukterminalPurabaya)

- √ - √

7. Alun-alun dansekitarnya

√ - - √

26


8. Jl. Ry.Gajahmada,Sisingamangaraja, RadenPatah, danMojopahit

√ - - √

9. PKL Jl. Ry.BasukiRahmad Krian(depan pasarKrian).

√ - - √

- Penertiban asusila di :

1. Randu PituPasarLarangan

√ - - √

2.Pasar SapiKrian

√ - - √

3.PakerinPrambon

√ - - √

4. Tulangan √ - - √

5.TangkisPorong

√ √ - √

- Persentase pelanggargalian C yang ditindak(%)

5 20 - 100

-Penertiban galian Cdi :1. Kec. Jabon - - √

2. Kec. Tarik - - √

- Cakupan patroli petugasSatpol PP (kali)

365 550 - 550

-

Persentase tempat usahayang telah dipantau (%)

4,0 - - -

- Persentase pengaduanyang telah teridentifikasidalam pemantauanpelanggaran PERDA (%)

- - - -

- Luas reklame tetap yangditindak (m2)

642 - - -

- Jumlah reklame insidentilyang ditindak (reklame)

1816 - - -

Penegakan HukumTerhadap PelanggarKetentuan PeraturanDaerah

- Persentase pelanggar yangdiajukan ke pengadilan(%)

2 11 300.000 11 300.000

- Persentase penindakanbangli pada lokasi sasaranpenertiban yang telahdirencanakan (%)

10 25 - 100

- Penertiban bangli di :

1. Jl. Ry.Cemengkalang

- - - √

2. Jl. Ry. Candi - √ - √

3. Jl. Ry.Wonoayu

- - - √

4. Jl. Sidokepung - - - √

5. Jl. Ry.Tanggulangin

- - - √

6. JL. Ry. Tarik - √ - √

7. Jl. Ry. PakerinPrambon

- - - √

8. Jl. Ry.Balongbendo

- √ - √

9. Jl. Ry. By PassKrian

- - - √

10. Jl. Ry.KedungturiTaman

- - - √

- Persentase penindakanRHU melanggar padalokasi sasaran penertibanyang telah direncanakan(%)

5 25 - 100

- Penertiban RHU di:

27


1. Kec. Sidoarjo √ - - √

2. Kec. Waru √ √ - √

3. Kec.Gedangan

- - - √

4. Kec. Buduran √ - - √

5. Kec. Candi - √ - √

6. Kec.Tanggulangin

√ - - √

7. Kec. Porong - √ - √

8. Kec. Sedati - - - √

9. Kec. Taman - - - √

10. Kec.Sukodono

- - - √

11. Kec. Krian - - - √

12. Kec. Wonoayu - - - √

13. Kec. Jabon - √ - √

14.Kec.Balongbendo

- - - √

15. Kec. Tarik - √ - √

16. Kec. Prambon - - - √

17. Kec. Tulangan - √ - √

18. Kec.Krembung

- √ - √

Peningkatan pengawasandalam rangka deteksi dinipelanggaran perda

-

Persentase tempat usahayang telah dipantau (%)

4 21 140.000 64 140.000

- Persentase pengaduanyang telah teridentifikasidalam pemantauanpelanggaran PERDA (%)

-60

-60

Peningkatan kesadaranmasyarakat penyelenggarareklame

- Luas reklame tetap yangditindak (m2)

642 952 170.000 3985 170.000

- Jumlah reklame insidentilyang ditindak (reklame)

1816 1667 - 7457

Pembinaan ketentramandan ketertiban umum

- Jumlah orang yang dibina(orang)

198 480 150.000 1858 150.000

- Pembinaan di :

1. Kec. Sidoarjo - - - √

2. Kec. Waru - - - √

3. Kec.Gedangan

- - - √

4. Kec. Buduran - - - √

5. Kec. Candi - - - √

6. Kec.Tanggulangin

- - - √

7. Kec. Porong √ - - √

8. Kec. Sedati - - - √

9. Kec. Taman √ - - √

10. Kec.Sukodono

√ √ - √

11. Kec. Krian √ √ - √

12. Kec. Wonoayu √ √ - √

13. Kec. Jabon - √ - √

14.Kec.Balongbendo

- √ - √

15. Kec. Tarik - √ - √

16. Kec. Prambon - √ - √

17. Kec. Tulangan - √ - √

18.Kec.Krembung

- √ - √

-Persentase pengaduanyang ditindaklanjuti

75% 90% - 90%

28


2.3. Perjanjian Kinerja

Disusun sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala SKPD Satuan Polisi

Pamong Praja Tahun Anggaran 2015 yang telah ditetapkan dan sesuai dengan Matrik Renstra

hasil review serta dengan nilai anggaran sesuai dengan Program/Kegiatan SKPD Satuan Polisi

Pamong Praja yang terdapat di DPA Perubahan tahun anggaran 2015.

Tabel 7PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Peningkatan Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat .

Prosentase kasus pelanggaran perda

yang dapat diselesaikan.

95 %

2 Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Rasio Linmas dibandingkan dengan

RT.

1 : 1

NO. PROGRAM ANGGARAN KET.

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.560.571.000,00 APBD

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.308.347.996,00 APBD

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 313.920.000,00 APBD

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 134.300.000,00 APBD

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

130.440.000,00 APBD

6 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

5.013.856.150,00 APBD

7 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan

Tindak Kriminal

4.774.739.000,00 APBD

JUMLAH 15.236.174.146,00

29


Perjanjian kinerja berupa dokumen Penetapan kinerja pada dasarnya adalah

pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja

yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja

antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja

aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi

amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan

sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Satuan Polisi Pamong Praja telah membuat penetapan kinerja tahun 2015

secara berjenjang sesuai dengan kedudukan tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja

ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2015.

Penetapan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2015 disusun mengacu pada

Rencana Kinerja Tahun 2014 yang telah ditetapkan.

30


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

a) Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan

Pengukuran capaian kinerja tujuan tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan

antara target dengan realisasinya pada masing-masing indikator kinerja tujuan, dan selanjutnya

membandingkan antara realisasi tahun 2015 dengan realisasi tahun sebelumnya (selama

periode Renstra).

Tabel 8

Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan

NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN TARGET REALISASI CAPAIAN(%)

1

2

Mewujudkan ketertibanumum dan ketentramanmasyarakat

Meningkatkan kualitasperlindungan masyarakatoleh Aparat Satlinmas

Presentase penegakanperda

Perbandingan JumlahLinmas dengan RT

95%

1 : 1

95%

1 : 0,86

100%

86%

b) Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran

Pengukuran capaian kinerja sasaran tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan

antara target (sebagaimana dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2015 perubahan) dengan

realisasinya pada masing-masing indikator kinerja sasaran, dan selanjutnya juga

membandingkan antara realisasi capaian kinerja sasaran tahun 2015 dengan realisasi tahun

sebelumnya (selama periode renstra).

31


Tabel 9

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET REALISASI CAPAIAN(%)

1

2

Meningkatnya ketertibanumum dan ketentramanmasyarakat

MeningkatnyaPerlindungan Masyarakat

Prosentase kasuspelanggaran perda yangdapat diselesaikan

Rasio Linmasdibandingkan dengan RT

95%

1 : 1

95%

1 : 0,86

100%

86%

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

a) Evaluasi Capaian Kinerja Per-Tujuan dan Per-Sasaran

Setelah indikator tujuan dan sasaran diukur sebagaimana point 3.1 tersebut di atas,

maka selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisa terhadap hasil capaian kinerja baik

keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian targetnya, evaluasi dan analisa tersebut

dapat berupa penjelasan hasil perbandingan antara target dan realisasi atau kondisi terakhir

yang seharusnya terwujud.

Tabel 10

Evaluasi Capaian Kinerja Per-Tujuan dan Per-Sasaran

No.

Sasaran Strategis

Definisi Operasional &Formula Perhitungan

TahunDasar

2011 2012 2013 2014 2015

Uraian

Indikator

Kinerja

Utama

2010 Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

1 Meningkatnyaketertiban umumdanketentramanmasyarakat

Presentasekasuspelanggaranperdayangdapatdiselesaikan

- Ketertiban umum danketenteraman masyarakatadalah suatu keadaandinamis yangmemungkinkanPemerintah, pemerintahdaerah, dan masyarakatdapat melakukankegiatannya dengantenteram, tertib, danteratur.

- Pelanggaran yangdimaksud adalah segalaperbuatan/tindakan yang

80% 83% 90,9% 86% 94,9% 90% 113,7% 93% 114,3% 95% 80,5%

32


b) Perkembangan (tren) Capaian Tujuan dan Sasaran selama 5 tahun

Menjelaskan gambaran perkembangan Capaian Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Sidoarjo selama 5 Tahun sebagai berikut:

dilakukan oleh seseorang,badan hukum dan/atauperkumpulan, yangdilarang di dalamketentuan perda.

- Diselesaikan adalahtuntasnya penangananpelanggaran yangdiindikasikan denganpemberian sanksiadministratif berupateguran, peringatan,pencabutan izin,pembongkaran dan ataupengajuan ke pengadilansesuai dengan ketentuanperda.

Jumlah Kasus pelanggaran perda

yang dapat diselesaikan

Jumlah kasus Pelanggaran PerdaYang diketemu

2 MeningkatnyaPerlindunganMasyarakat

RasiolinmasdibandingkandenganRT

Satlinmas adalahOrganisasi yang dibentukoleh pemerintahDesa/Kelurahan danberanggotakan wargamasyarakat yang disiapkandan dibekali pengetahuanserta keterampilan untukmelaksanakan kegiatanpenanganan bencana gunamengurangi danmemperkecil akibatbencana, serta ikutmemelihara keamanan,ketenteraman danketertiban masyarakat,kegiatan sosialkemasyarakatan

Jumlah Anggota Satlinmas: Jumlah RT

1 : 1

- - - - - - - - - 1:1 1:0,86

x 100%

33


Grafik 1

Grafik Presentase kasus pelanggaran perda yang dapat diselesaikan

Untuk menilai ketentraman dan ketertiban masyarakat diukur tingkat pelanggaran

masyarakat terhadap perda ketentraman dan ketertiban. Prosentase realisasi kasus

pelanggaran perda yang dapat diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 80,5% dari target

yang sudah ditentukan sebanyak 95% atau mengalami kemajuan yang sangat baik dari

tahun-tahun sebelumnya.

Adapun faktor – faktor yang mendukung pencegahan pelanggaran perda ketentraman

dan ketertiban adalah :

1. Jumlah Pelanggaran Masyarakat Terhadap PERDA (pengamanan)

Jumlah pengamanan yang dilakukan pada Tahun 2015 yaitu pada angka 942 kejadian dan

mengalami penurunan 29,54 % pada tahun 2014 yang sebanyak 1.337 kejadian. Jumlah

sebagaimana terurai pada diagram dibawah merupakan jenis-jenis kegiatan pengamanan

yang dilakukan, meliputi Pengamanan Aset Daerah (Setda Rumdin Bupati dan Rumdin

Wakil Bupati) sebanyak770, Pengamanan unjuk rasa 20 kegiatan, Pengamanan Kegiatan

Pemerintah 134 kegiatan serta kegiatan masyarakat lainnya sebanyak 18 kegiatan.

Kegiatan tersebut membutuhkan pengendalian massa dan berpotensi/berimbas pada

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

0

20

40

60

80

100

120

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

90.994.9

113.7 114.3

80.5

Target

Realisasi

34


Grafik 2

Jumlah Pelanggaran Masyarakat Terhadap PERDA (pengamanan)

2. Jumlah PenindakanMasyarakat Terhadap Pelanggaran Perda

Untuk menilai ketentraman dan ketertiban masyarakat diukurdari tingkat

pelanggaran masyarakat terhadap perda ketentraman dan ketertiban. Kondisi

pelanggaran yang terjadi pada tahun 2015 sebanyak 1.865 pelanggaran atau

turun31,25 % dari tahun 2014 yang sebanyak 2.713 pelanggaran.

Adapun faktor – faktor yang mendukung pencegahan pelanggaran perda

ketentraman dan ketertiban adalah :

a. Strategi, arah kebijakan, sasaran, serta program dan kegiatan yang jelas dan sesuai

dengan perencanaan yang telah ditetapkan;

b. Intensifitas kegiatan penertiban dan pengawasan terhadap pelanggar, sehingga

dapat meminimalisir pengulangan pelanggaran yang sama;

c. Ketegasan petugas di lapangan dalam menghadapi berbagai pelanggaran

ketentraman dan ketertiban umum agar sesuai dengan peraturan daerah;

d. Selain tindakan tegas kepada para pelanggar, upaya - upaya yang lain adalah

pengolahan lokasi eks pelanggaran melalui koordinasi yang terintegrasi dengan

SKPD yang lainnya. Seperti misalnya DKP pada jalur hijau yang telah dibersihkan dari

PKL;

e. Pengamanan dan pengawasan di lokasi eks PKL serta patroli rutin mampu menekan

jumlah pelanggaran yang terjadi;

f. Upaya - upaya pembinaan kepada pelanggar terus dilakukan, dengan melakukan

upaya preventif dalam bentuk sosialisasi dan teguran kepada para pelanggar secara

langsung sehingga dengan memberikan hasil yang signifikan dikarenakan

masyarakat mengetahui bahwa apa yang telah dilakukan melanggar ketentuan

PERDA.

770

20134

18PAM Aset Daerah PAM Unjuk Rasa PAM Event

PemerintahPAM Keg

Masyarakat

0

200

400

600

800

1000

35


Grafik 3

PelanggaranPerdaTrantibdaritahun 2011 sampaidengan 2015

Sumber Data : Satpol PP

Tabel 11

INFORMASI KINERJA LINMAS

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target

1. Meningkatkan kemampuan dan

keahlian anggota Satuan Linmas

Jumlah Anggota Perlindungan

Masyarakat yang dibina

1.800 Personil

( 36 kali )

2. Membagi tugas dan melakukan

pengawasan Sie. Satlinmas untuk

mengkoordinir anggota Linmas

dalam rangka pencegahan dan

kesiapsiagaan menghadapi bencana

serta penyelamatan dan

pertolongan korban bencana /

pengungsi

- Peningkatan kapasitas aparat

untuk Pencegahan dan

kesiapsiagaan menghadapi

bencana serta penyelamatan dan

pertolongan korban bencana /

pengungsi


untuk membantu kegiatan sosial

kemasyarakatan

12 Kegiatan


pengawasan Sie. Satlinmas untuk

mengkoordinir anggota Satlinmas

dalam rangka membantu

pemerintah daerah dalam

pemulihan keamanan dan ketertiban

umum serta pembantuan TNI dalam


untuk membantu pemerintah

daerah dalam pemulihan

keamanan dan ketertiban umum


untuk membantu TNI dalam

upaya pertahanan negara

12 Kegiatan

41473905

2573 2713

1865

0500

10001500200025003000350040004500

Kejadian

2011 2012 2013 2014 2015

36


upaya pertahanan negara


pengawasan dalam pembuatan

surat/ naskah dinas, menghimpun

bahan dan data untuk evaluasi dan

fasilitasi , pelaksanaan informasi dan

kesiagaan, menyiapkan dukungan

logistik, peralatan dan perlengkapan,

mendokumentasikan kegiatan,

membuat laporan peristiwa

bencana/peristiwa lainnya serta

laporan kerjasama/koordinasi

dengan instansi/lembaga terkait


untuk membuat surat/naskah

dinas, menghimpun bahan dan

data untuk evaluasi dan fasilitasi

pelaksanaan informasi dan

kesiagaan

12 Kegiatan

c) Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Setelah evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis selanjutnya analisa

keberhasilan dan kegagalan yaitu dapat meliputi penjelasan keberhasilan dan kegagalan

dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan

pencapaian kinerja tersebut, serta rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk

pencapaian yang lebih baik pada tahun anggaran selanjutnya.

Evaluasi keberhasilan Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo antara lain sebagai

berikut :

1. Penyelesaian hukum terhadap para pelanggar peraturan daerah/peraturan Bupati

dengan mengedapankan sistem tipiring;

2. Menekan tumbuhnya pelanggaran dengan kontinuitas patroli rutin secara terintergasi

antara pihak Kabupaten dan Kecamatan;

3. Melakukan penertiban secara humanis sehingga angka pengulangan pelanggaran yang

terjadi lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya.

Kendala / Permasalahan yang dihadapi :

Secara garis besar hambatan dan kendala yang ada dalam pelaksanaan pencapaian

target yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

37


1. Mengacu pada peralihan, penyesuaian dan masa transisi Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2009 yang konsep pikirnya bersejajar dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah. Sehingga ditengah pelaksanaan kinerja keuangan terdapat

kendala dalam kesamaan pemahaman dari pelaksana atau komponen-komponen yang

ada untuk mencapai target keuangan yang telah ditetapkan;

2. Belum validnya data tentang administrasi barang daerah yang ada di Satuan Kerja

Perangkat Daerah;

3. Kurangnya personil Satuan Polisi Pamong Praja;

4. Tuntutan perkembangan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup,

yaitu di satu sisi pembangunan harus tetap berjalan di pihak lain kelestarian dan fungsi

lingkungan harus tetap terjaga sesuai dengan peruntukannya;

5. Karena kegiatan pemberkasan biasa tidak bisa diserap disebabkan masih adanya

miskomunikasi antara pihak PPNS dengan puhak terkait.

Upaya yang telah dilakukan :

Tercapainya sasaran pada tahun 2015 menunjukan bahwa tugas dan fungsi Satuan Polisi

Pamong Praja di masa mendatang akan semakin menantang dan berat dalam upaya

mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena

itu diperlukan perubahan-perubahan sebagai berikut :

a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memahami ketentuan peraturan daerah

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui kegiatan penyuluhan dan

sosialisasi;

b. Meningkatkan SDM POL PP Kecamatan dengan mengikutsertakan dalam kegiatan-

kegiatan peningkatan dan pengembangan SDM aparat Polisi Pamong Praja;

c. Melakukan koordinasi secara intensif untuk mensinergikan program dan kegiatan guna

mencarikan solusi terbaik dalam menangani permasalahan gangguan trantibum dan

pelanggaran peraturan daerah dengan instansi terkait;

d. Memasukan penanganan PKL dalam prioritas pembangunan di Kab. Sidoarjo;

e. Merubah Peraturan Daerah yang memiliki sanksi pidana maksimal 6 (enam) bulan

menjadi 3 (tiga) bulan untuk memudahkan dalam proses perbekasan penyidikan;

f. Pengadaan tenaga jasa berupa tenaga bantu pengendali keamanan kenyamanan

lingkungan yang bertugas membantu pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja.

38


INFORMASI PERMASALAHAN KEGIATAN LINMAS

Sebagai komunitas masyarakat „madani’, masyarakatKota Sidoarjo identik dengan

dinamika perkembangan yang cepat dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan

bermasyarakat. Kondisi warga Sidoarjo yang auto kritik ditambah fungsifungsi ketentraman,

ketertiban masyarakat merupakan tantangan yang harus dihadapi Linmas Kabupaten

Sidoarjo dimana para anggota Linmas ini berhadapan secara langsung ditengah dinamika

warga masyarakat.

Beberapa hal yang menjadikan hambatan dalam system operasional kelinmasan selama

ini sebagaiberikut :

a. Faktor Usia dan Fisik, sangat sulit mencari regenerasi anggota satlinmas di usia

produktif di kalangan masyarakat;

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang Terdidik dan Terlatih;

c. Kurangnyapengetahuan anggota Linmas tentang kelinmasan;

d. Belum optimalnya struktur organisasi kelinmasan mulai dari tingkat Kelurahan,

Kecamatan danKabupaten;

e. Minimnya anggaran atau biaya oprasional untuk kegiatan linmas dalam menjalankan

tugas pokok dan fugsinya selama ini tugas, pokok dan fungsi kelinmasan dijalankan

terkesan ala kadarnya, sehingga tidak adanya keseragaman dalammenjalankan tugas

antara kelurahan yang satu dengan kelurahan yang lain;

f. Kurang efektif fungsi pembinaan kelinmasan dari instansi terkait maupun instansi

vertikal baik itu inter dan antar departemen;

g. Sarana dan pra sarana yang minim seperti borgol, pentungan, pos jaga ronda dan masih

banyak yang lainnya.

d) Program / kegiatan yang mendukung

Diuraikan program / kegiatan yang mendukung Satuan Polisi Pamong Praja sesuai

dengan DPA Perubahan Tahun Anggaran 2015.

Tabel 12

Program / Kegiatan Yang Mendukung

SASARANPROGRA

M

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

(OUTPUT)

ANGGARAN

Meningkatnya wawasan

masyarakat dalam

menjaga ketentraman &

ketertiban

ProgrampemeliharaanKantram

Tingkat penyelesaian pelanggaran

K3, PKL, penertiban Tindak

asusila, cakupan patroli petugas

satpol pp,

1. Peningkatan kerja sama dengan

aparat keamanan dalam teknik

pencegahan kejahatan

Terlaksananya

kegiatan penertiban

sesuai target

2.046.888.000

39


Terwujudnya kondisi

aman & tertib di wilayah

Sda


masyarakat dalam


ketertiban


masyarakat dalam


ketertiban

Meningkatnya

masyarakat dalam


ketertiban

Meningkatnya

masyarakat dalam


ketertiban

Meningkatnya

masyarakat dalam


ketertiban

Tertindaknya

pelanggaran perda /

perbub

Terwujudnya kesadaran

masyarakat pengguna

fasum & fasos

tibmasdanpencegahantindakkriminal

Tercapainya kualitas & kuantitas

aparat pelaksana siskamswakarsa

Jumlah pol pp yang mengikuti

kesamaptaan

Jumlah persidangan tipiring,

jumlah berkas P21

Persentase pengaduan yang

ditindaklanjuti, angka

kriminalitas, jumlah orang yang

di bina

Persentase tempat usaha yang

telah dipantau, persentase

pengaduan yang ditindak lanjuti

Luas reklame tetap yang ditindak,

jumlah reklame insidentil yang

ditindak

Prosentase penindakan RHU yang

melanggar, cakupan wil RHU

Jumlah bangunan liar yang

ditertibkan

2. Peningkatan kapasitas aparat

dalam rangka pelaksanaan

siskamswakarsa di daerah

3. Pengembangan kapasitas dan

peningkatan sdm aparat polisi

pamong praja

4. Penegakan Hukum Terhadap

Pelanggar Ketentuan Peraturan

Daerah

5. Pembinaan ketentraman dan

ketertiban umum

6. Peningkatan pengawasan dalam

rangka deteksi dini pelanggaran

Perda

7. Peningkatan kesadaran

masyarakat penyelenggara reklame

8. Penertiban non yustisial

terhadap tindak pelanggaran perda

/perbup

9. Penindakan pelanggaran

pengalihan fungsi fasum & fasos

Meningkatnya

kapasitas pelaksana

siskamswakarsa

Meningkatnya

kapasitas sdm anggota

satpol pp

Meningkatnya

kesadaran masyarakat

terhadap ketentuan

peraturan daerah

Meningkatnya

ketentraman &

ketertiban umum

Meningkatnya tertib

perijinan tempat usaha

Meningkatnya tertib

penyelenggaraan

reklame

Tertibnya RHU yang

melanggar

Tertibnya bangunan

liar yang melanggar

1.264.006.000

281.450.000

205.275.000

181.060.000

203.060.000

307.210.000

37.600.000

248.190.000

Meningkatnya

keamanan &

ketertiban

masyarakat

Meningkatnya

kapasitas petugas

Programpeningkatankeamanan dankenyamananlingkungan

Jumlah tenaga pengendali

keamanan & kenyamanan

lingkungan

Jumlah pelatihan

1. Penyiapan tenaga

pengendalian keamanan

dan kenyamanan lingkungan

2. Pelatihan pengendali

keamanan & kenyamanan

Terciptanya

keamanan &

ketertiban

masyarakat di

wilayah

kecamatan

Terlaksananya

pelatihan petugas

2.249.810.000

374.926.150

40


pengendali

keamanan &

kenyamanan

lingkungan

Meningkatnya

kesadaran

masyarakat dalam

menjaga

ketentraman &

ketertiban

lingkungan

Meningkatnya

keamanan &

ketertiban

masyarakat di

lingkungan aset

pemda

Covering wilayah

monitoring RHU

Kegiatan pengamanan

tempat penting, acara

penting, pengawalan orang

penting & pejabat penting,

unjuk rasa & kerusuhan

massa

lingkungan

3. Pengendalian kebisingan,

dan gangguan dari kegiatan

masyarakat

4. Pengendalian keamanan

lingkungan

Termonitornya

ketertiban RHU

di kab. SDA

Terciptanya

keamanan &

ketertiban

masyarakat di

lingkungan aset

pemda

37.800.000

2.351.320.000

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Untuk merealisasikan seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam sasaran

tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo melalui APBD Kabupaten

Sidoarjo telah dialokasikan dan direalisasikan anggaran sebagai berikut :

Tabel 13

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATANTAHUN ANGGARAN 2015

NO. PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN REALISASI % SISAANGGARAN

1 2 3 4 5 6

A Belanja tidak langsung 8.765.048.018,00 8.486.294.776,00 96,82 278.753.242,00

B Belanja Langsung 15.236.174.146,00 14.372.719.947,00 94,33 863.454.199,00

41


1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.560.571.000,00 1.460.851.776,00 93,61 99.719.224,00Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.100.000,00 1.100.000,00 100,00 -

Keg. Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan listrik 186.000.000,00 127.172.509,00 68,37 58.827.491,00Keg. Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas / operasional 25.000.000,00 24.248.600,00 96,99 751.400,00

Keg. Penyediaan jasa Administrasi Keuangan 109.320.000,00 108.470.000,00 99,22 850.000,00

Keg. Penyediaan jasa kebersihan kantor 207.980.000,00 207.569.680,00 99,80 410.320,00

Keg. Penyediaan Alar tulis Kantor 40.215.000,00 40.022.000,00 99,52 193.000,00

Keg. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan 16.680.000,00 13.760.000,00 82,49 2.920.000,00Keg. Penyediaan komponen Ins. Listrik/Penerangan

bangunan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 -

Keg. Penyediaan bahan bacaan dan P. Perundang2an 8.400.000,00 3.276.000,00 39,00 5.124.000,00

Keg. Penyediaan bahan logistik Kantor 540.251.000,00 539.350.000,00 99,83 901.000,00

Keg. Penyediaan makanan dan minuman 20.625.000,00 20.245.500,00 98,16 379.500,00

Keg. Rapat2 Koordinasi dan konsultasi keluar daerah 400.000.000,00 370.637.487,00 92,66 29.362.513,00

2 Pogram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.308.347.996,00 3.174.724.314,00 95,96 133.623.682,00Keg. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 728.050.000,00 652.162.750,00 89,58 75.887.250,00

Keg. Pengadaan meubeler 46.500.000,00 45.850.000,00 98,60 650.000,00

Keg. Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung 368.250.000,00 355.396.000,00 96,51 12.854.000,00kantor

Keg. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.807.547.996,00 1.765.815.564,00 97,69 41.732.432,00

Keg. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ops 280.000.000,00 280.000.000,00 100,00 -

Keg. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 78.000.000,00 75.500.000,00 96,79 2.500.000,00

3 Pogram Peningkatan Disiplin Aparatur 313.920.000,00 307.466.155,00 97,94 6.453.845,00Keg. Pengadaan pakaian Kerja lapangan 313.920.000,00 307.466.155,00 97,94 6.453.845,00

4 Pogram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 134.300.000,00 127.800.000,00 100,00 6.500.000,00Keg. Pendidikan dan Pelatihan Formal 6.500.000,00 - - 6.500.000,00

Keg. Pelatihan dan kursus ketrampilan non formal 127.800.000,00 127.800.000,00 100,00 -

5 Pogram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 130.440.000,00 104.797.000,00 80,34 25.643.000,00Capaian Kinerja dan Keuangan

Keg. Penyusunan laporan capaian kerja dan ikhtisar 130.440.000,00 104.797.000,00 80,34 25.643.000,00realisasi kinerja SKPD

6 Pogram Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan 5.013.856.150,00 4.781.483.502,00 95,37 232.372.648,00Lingkungan

Keg. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan 2.249.810.000,00 2.215.247.260,00 98,46 34.562.740,00

42


kenyamanan lingkungan

Keg. Pelatihan pengendalian keamanan dan 374.926.150,00 368.112.150,00 98,18 6.814.000,00kenyamanan lingkungan

Keg. Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari 37.800.000,00 36.690.000,00 97,06 1.110.000,00kegiatan masyarakatKeg. Pengendalian Keamanan Lingkungan 2.351.320.000,00 2.161.434.092,00 91,92 189.885.908,00

7 Pogram Pemeliharaan Kantrantibmas dan 4.774.739.000,00 4.415.597.200,00 92,48 359.141.800,00Pencegahan Tindak Kriminal

Keg. Penigkatan kerja sama dengan aparat keamanan 2.046.888.000,00 1.852.872.700,00 90,52 194.015.300,00dalam tehnik pencegahan kejahatan

Keg. Peningkatan Kapasitas aparat dalam rangka 1.264.006.000,00 1.245.007.000,00 98,50 18.999.000,00pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

Keg. Pengembangan kapasitas dan peningkatan SDM 281.450.000,00 258.457.500,00 91,83 22.992.500,00aparat Polisi Pamong Praja

Keg. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar 205.275.000,00 197.775.000,00 96,35 7.500.000,00Ketentuan Peraturan Daerah

Keg. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum 181.060.000,00 144.809.500,00 79,98 36.250.500,00

Keg. Peningkatan Pengawasan dalam rangka 203.060.000,00 166.703.000,00 82,10 36.357.000,00Deteksi Dini Pelanggaran Perda

Keg. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Penyeleng- 307.210.000,00 299.052.500,00 97,34 8.157.500,00gara Reklame

Keg. Penertiban non yustisial terhadap tindak pelanggaran 37.600.000,00 18.100.000,00 48,14 19.500.000,00Perda dan/atau peraturan kepala daerah

Keg. penindakan pelanggaran pengalihan fungsi fasilitas 248.190.000,00 232.820.000,00 93,81 15.370.000,00umum dan fasilitas sosial daerah

T O T A L 24.001.222.164,00 22.859.014.723,00 1.142.207.441,00

43


BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan

Pertanggungjawaban dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo selama Tahun Anggaran 2015. Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo ini,

merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang AKIP yang

selanjutnya disempurnakan di dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No :

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, dan sistematika Penyusunannya didasarkan pada Peraturan Menteri

PAN – RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang ‘Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo ini bertujuan untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan Program – Kegiatan melalui kebijakan-kebijakan

yang telah ditetapkan dalan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo guna

mencapai sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo yaitu:

1. Peningkatan ketertiban masyarakat melalui penegakan supremasi hukum secara

konsisten dan berkelanjutan;

2. Optimalisasi pelestarian dan kualitas hidup.

Selanjutnya apa yang telah kami lakukan selama tahun anggaran 2015 ini diharapkan

dapat menunjang terhadap visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dapat

memberikan kontribusi yang baik terhadap pencapaian Peningkatan Ketentraman dan

Ketertiban di Kabupaten Sidoarjo.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Sidoarjo ini masih jauh dari sempurna, namun setidaknya dari LAKIP ini kita

semua jadi tahu seberapa besar keberhasilan kinerja Instansi di lingkungan Pemerintahan

Kabupaten Sidoarjo khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam keamanan dan ketertiban

di Kabupaten Sidoarjo dalam rangka mencapai sasaran visi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu

”Terwujudnya Sidoarjo Yang Tentram Dan Tertib Berlandaskan Norma-Norma Hukum

Untuk Menuju Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan” dan visi Kabupaten

Sidoarjo yaitu ”Mandiri, Sejahtera dan Madani” serta terwujudnya Pemerintahan yang

bersih dan berwibawa.

44


Langkah – kedepan untuk optimalisasi pelaksanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

sebagai berikut:

1) Melibatkan semua aparatur Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengoptimalkan

potensinya, bekerja keras, mempunyai etos kerja dan disiplin kerja yang tinggi untuk

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;

2) Memahamkan kepada seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja bahwa substansi

Program dan Kegiatan adalah alat untuk mencapai sasaran yang selanjutnya akan

memberikan konstribusi terhadap capain visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Sidoarjo;

3) Mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan dukungan pada aktivitas

kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.

Akhir kata semoga apa yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo ini dapat bermanfaat, dan sebagai bahan

perbaikan, evaluasi dan pola yang akan datang, Amin.

45


Lampiran – Lampiran :

1. Form IKU

2. Matrik Renstra (hasil review) + SK Review Renstra jika ada

3. Perjanjian Kinerja Kepala SKPD s.d. Eselon IV

4. Hasil Pengukuran Kinerja

5. Lain-Lain yang dianggap perlu (Penghargaan, Prestasi, Inovasi, dll)

Documents

TAHUN 2016 - satpolppsidoarjo.orgsatpolppsidoarjo.org/download/LAKIP Satpol 2015.pdf · tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatannya untuk mempertanggung jawabkan