28
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telahditerbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebihlanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja danPelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan PelaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudankewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkankeberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalammencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alatpertanggung jawaban secara periodik.Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Tombatu selaku unsur pembantu pimpinan, dituntutselalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkanmampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistemdari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasimasyarakatDalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, capaiantujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanyamempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengantujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabelmerupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukanpengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat,jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah danpembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang bersih

BAB I PENDAHULUAN - mitrakab.go.id · d. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya; e. pelaksanaan tugas lain yang

  • Upload
    lythuy

  • View
    234

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BAB I PENDAHULUAN - mitrakab.go.id · d. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya; e. pelaksanaan tugas lain yang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna,

berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telahditerbitkan Peraturan Presiden

No. 29 Tahun 2014 tentang SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan lebihlanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja

danPelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun2014

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan PelaporanAkuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah

perwujudankewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung

jawabkankeberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi

dalammencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alatpertanggung

jawaban secara periodik.Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang

baik,

Kecamatan Tombatu selaku unsur pembantu pimpinan, dituntutselalu melakukan

pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkanmampu meningkatkan peran

serta fungsi Kecamatan sebagai subsistemdari sistem pemerintahan daerah yang

berupaya memenuhi aspirasimasyarakatDalam perencanaan pembangunan daerah

Kabupaten Minahasa Tenggara, capaiantujuan dan sasaran pembangunan yang

dilakukan tidak hanyamempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan

keselarasan dengantujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup

Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabelmerupakan

harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukanpengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat,jelas, terukur legitimate sehingga

penyelenggaraan pemerintah danpembangunan dapat berlangsung secara berdaya

guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Sejalan dengan pelaksanaan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang bersih

Page 2: BAB I PENDAHULUAN - mitrakab.go.id · d. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya; e. pelaksanaan tugas lain yang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 2

dan bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden

No. 29 Tahun2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP).Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Tombatu diwajibkan untuk

menyusun Laporan Kinerja InstansiPemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan

Tombatu Tahun 2017 yang dimaksudkan sebagai perwujudanakuntabilitas

penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaiankinerja, visi, misi,

realisasi pencapaian indikator kinerja utama dansasaran dengan target yang telah

ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 70 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A Kabupaten

Minahasa Tenggara

Kecamatan membawahkan :

1) Sekretaris Camat membawahkan :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

2) Seksi Pemerintahan;

3) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;

4) Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

5) Seksi Kesejahteraan Sosial;

6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Menurut peraturan Bupati Minahasa Tenggara nomor 70 tahun 2017

tentang penjabaran Tugas pokok dan fungsi kecamatan. Penjabaran

kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah melaksanakan

kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani

sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum

pemerintah.

Page 3: BAB I PENDAHULUAN - mitrakab.go.id · d. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya; e. pelaksanaan tugas lain yang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 3

1) Camat mempunyai tugas :

a. Menyelenggarakan urusan peemrintahan umum;

b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban

umum;

d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;

e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan

Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;

h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten

yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di

kecamatan;

i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan peraturan perundang-undangan.

1. Selain melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Camat

melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Camat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) dibantu oleh perangkat kecamatan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas membantu

Camat dalam pembinaan administrasi umum, administrasi kepegawaian,

administrasi keuangan serta menyusun program perencanaan, pelaporan dan

evaluasi;

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris

mempunyai fungsi:

Page 4: BAB I PENDAHULUAN - mitrakab.go.id · d. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya; e. pelaksanaan tugas lain yang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 4

a. Penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan

melaksanakan pembagian tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;

b. Pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat sesuai

dengan bidang tugasnya;

c. Pelaksanaan penataan kantor dan menyelenggarakan administrasi umum,

kepegawaian, program, evaluasi, dan pelaporan serta keuangan;

d. Menginventarisir serta menyediakan sarana dan prasarana perkantoran untuk

kelancaran tugas sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan;

e. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait untuk kelancaran

kegiatan pengelolaan keuangan kecamatan;

f. Pelaksanaan penataan administrasi dan pendokumentasian seluruh kegiatan

kecamatan;

g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat.

3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. Melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan administrasi kepegawaian

dilingkungan Kecamatan;

c. Menyiapkan bahan data dan analisis data dalam rangka penyusunan program

serta melakukan evaluasi;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

e. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada

Sekretaris sesuai standar yang ditetapkan.

4) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran belanja

kecamatan, melakukan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta

perbendaharaan;

b. Menyusun Renstra, RKA, DPA, laporan keuangan dan LAKIP;

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

d. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan sesuai standard

yang ditetapkan.

Page 5: BAB I PENDAHULUAN - mitrakab.go.id · d. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya; e. pelaksanaan tugas lain yang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 5

Bagian Ketiga

Seksi

Pasal 9

(1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:

a. penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan tugas umum

pemerintahan desa/kelurahan;

b. penyusunan program dan pembinaan kegiatan administrasi kependudukan

dan catatan sipil;

c. penyusunan program dan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara

dan kesatuan bangsa;

d. penyusunan program dan pembinaan pelayanan umum meliputi kekayaan dan

inventarisasi desa/kelurahan, lingkungan hidup dan sarana prasarana fisik.

e. pengkoordinasian pelaksanaan program pembinaan pelayanan kebersihan dan

keindahan;

f. pengkoordinasian pemberian Rekomendasi dan Perizinan;

g. pengkoordinasian pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa dan Kelurahan;

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

(2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

a. penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan dan ketertiban umum;

b. penyusunan program dan penyelenggraan pembinaan Perlindungan

Masyarakat (LINMAS);

c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan

Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

(3) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas:

a. perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan

pembangunan di wilayah kecamatan;

b. pelaksanaan fasilitasi pembangunan prasarana dan pengembangan

perekonomian kecamatan;

Page 6: BAB I PENDAHULUAN - mitrakab.go.id · d. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya; e. pelaksanaan tugas lain yang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 6

c. pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-

langkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan

lingkungan;

d. pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan serta

pajak di lingkungan wilayah ekonomi lemah;

e. pembinaan serta pemantauan kegiatan pembangunan;

f. peningkatan, pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;

g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat..

(4) Seksi Kesejateraan Sosial mempunyai tugas:

a. penyusunan program pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, seta

kepemudaan, kepramukaan, peranan wanita dan olahraga;

b. pembinaan, pengawasan dan fasilitasi kegiatan program kerukunan kehidupan

keagamaan, pendidikan peranan wanita, kebudayaan dan kesehatan

masyarakat;

c. pembinaan dan Pengembangan ketenaga kerjaan dan perburuhan;

d. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika,

psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

(5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

a. penyusunan program pembinaan pembangunan sarana prasarana;

b. penyusunan program peningkatan perekonomian, distribusi dan produksi,

penerapan teknologi tepat guna;

c. penyelenggaraan lomba/penilaian Desa /Kelurahan tingkat Kecamatan;

d. penyusunan program pembinaan dan pelestarian lingkungan hidup;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Page 7: BAB I PENDAHULUAN - mitrakab.go.id · d. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya; e. pelaksanaan tugas lain yang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 7

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

B. KETENAGAAN

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Tombatu Kabupaten

Minahasa Tenggara saat ini berjumlah 17 orang, dengan pengklasifikasian

sebagai berikut:

Tabel 1.Klasifikasi PNS Kecamatan Tombatu Kab. Minahasa Tenggara

berdasarkan Tingkat Pendidikan

CAMAT

SEKRETARIS

SEKSI

PEMERINTAHAN

SEKSI

KETENTRAMAN

DAN KETERTIBAN

SEKSI EKONOMI

DAN

PEMBANGUNAN

SEKSI

KESEJAHTERAAN

SOSIAL

SEKSI

PEMBERDAYAAN

MASYARKAT

DESA

PEMBANGUNAN

DESA

FUNGSIONAL

UMUM KASUBAG UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Page 8: BAB I PENDAHULUAN - mitrakab.go.id · d. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya; e. pelaksanaan tugas lain yang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 8

No. Pendidikan Jumlah

1. Doctor (S3) -

2. Pasca Sarjana -

3. Sarjana (S1) atau Diploma IV 10

4. Sarjana Muda/ Akademi/ Diploma III -

5. Diploma II -

6. SLTA/ Diploma I 5

7. SLTP -

8. SD -

J u m l a h 16

Tabel 2.Klasifikasi PNS Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara

berdasarkan Pangkat/Golongan

No. Nama Pangkat Golongan/Ruang Jumlah

1. Pembina Utama IV/e -

2. Pembina Utama Madya IV/d -

3. Pembina Utama Muda IV/c

4. Pembina Tingkat I IV/b

5. Pembina IV/a 2

6. Penata Tingkat I III/d

Page 9: BAB I PENDAHULUAN - mitrakab.go.id · d. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya; e. pelaksanaan tugas lain yang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 9

7. Penata III/c 4

8. Penata Muda Tingkat I III/b 4

9. Penata Muda III/a 2

10. Pengatur Tingkat I II/d -

11. Pengatur II/c -

12. Pengatur Muda Tingkat I II/b 5

13. Pengatur Muda II/a

J u m l a h 17

C. Kondisi Eksisting Kecamatan Tombatu

Kecamatan Tombatu merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten

Minahasa Tenggara dengan memiliki luas tanah sebesar 2.347 Ha, yang terdiri

dari 756 Ha lahan persawahan, 1,525 Ha lahan Pertanian bukan sawah dan

116 Ha lahan bukan Pertanian.

Secara administratif Kecamatan Tombatu dibatasi oleh :

1. Bagian Selatan : Kecamatan Ratatotok, Kecamatan Belang,Kab. Boltim

2. Bagian Utara : Kecamatan Tombatu Utara

3. Bagian Timur : Kecamatan Tombatu Timur

4. Bagian Barat : Kecamatan Silian Raya, Kecamatan Toluaan

Kecamatan Tombatu merupakan salah satu Kecamatan yang ada di

Kabupaten Minahasa Tenggara dengan Ibu Kota Kecamatan adalah Desa

Tombatu. Pembagian Wilayah administratif pemerintah daerah di dibagi

menjadi 11 (sebelas) desa terdiri dari

Page 10: BAB I PENDAHULUAN - mitrakab.go.id · d. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya; e. pelaksanaan tugas lain yang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 10

Kondisi Geografis :

TABEL 3.LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2017

NO NAMA DESA LUAS WILAYAH

(KM2) JUMLAH PENDUDUK (JIWA)

JUMLAH LAKI- LAKI PEREMPUAN

1 BETELEN 3.98 528 530 1058

2 BETELEN SATU 0.27 819 722 1541

3 TOMBATU 37.99 391 395 756

4 TOMBATU TIGA TIMUR 0.72 315 310 625

5 TOMBATU TIGA SELATAN 0.10 337 367 704

6 TONSAWANG 45.00 409 369 775

7 TONSAWANG SATU 70.00 254 275 529

8 KALI 8.40 250 393 784

9 KALI OKI 3.48 513 499 1012

10 TOMBATU SATU 25.27 850 736 1586

11 PISA 35.00 199 173 372

JUMLAH 192.55 5.008

4.685 9.693

1.3. Isu Strategis

Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan

Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara dituntut lebih responsif, kreatif dan

inovatifdalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional

dannasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan

isu-isudan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat

sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran.

Untukitu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif

sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan

daerah.Memperhatikan isu– isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi

diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good

governanceand clean government sehingga akan berdampak pada kualitas

pelayanandaerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan

dihadapiKecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2013

Page 11: BAB I PENDAHULUAN - mitrakab.go.id · d. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya; e. pelaksanaan tugas lain yang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 11

- 2017 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan di

Kabupaten Minahasa Tenggara.

Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.

2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.

3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM

untuk meningkatkan kemampuannya.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara

komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam

Renstra Kecamatan yang mencangkup strategi Kebijakan Program & Kegiatan.

Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan

Tombatu, sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang aman, cepat, efisien,dan

transparan.

2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI

untuk mewujudkan akuntabilitas.

3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan

Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan

pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat

5. Menerapkan kebijakan pola kerja Nyata Jelas Sejahtera

1.4. Landasan Hukum

LKIP Kecamatan Tombatu ini disusun berdasarkan beberapa landasan

hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara

Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahandaerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Page 12: BAB I PENDAHULUAN - mitrakab.go.id · d. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya; e. pelaksanaan tugas lain yang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 12

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

Page 13: BAB I PENDAHULUAN - mitrakab.go.id · d. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya; e. pelaksanaan tugas lain yang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 13

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana strategis Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara

adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan

berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah

yang terpilih dan terintegritas dengan potensi sumber daya alam dan sumber

daya manusia yang dimiliki oleh Kabupaten Minahasa Tenggara.

Rencana strategis merupakan langkah awal untuk melakukan

pengukuran kinerja intansi Pemerintah. Rencana strategis instansi pemerintah

memerlukan integrasi antara keahlian dan sumber daya lain agar mampu

memenuhi keinginan stakeholderd dan menjawab tuntutan perkembangan

lingkungan strategis baik Nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan

organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat

penting dalam memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan

yang ada.Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan

dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategis instansi pemerintah.

Penyusunan Renstra Kecamatan Tombatu telah melaui tahapan-

tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Minahasa

Tenggara Tahun 2013-2018 dengan melibatkan stakeholders pada saat

dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Tombatu merupakan hasil

kesepakan bersama antara Kecamatan Tombatu dan stakeholder.

Rencana strategis yang dibuat oleh instansi pemerintah, mengandung visi, misi,

tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan

mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa

depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya dan

menentukan ukuran keberhasilan / kegagalannya. Rencana strategis bersama

pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja

Page 14: BAB I PENDAHULUAN - mitrakab.go.id · d. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya; e. pelaksanaan tugas lain yang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 14

merupakan tolak ukur penting dari suatu system akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah.

a. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang

oleh Pimpinan dan seluruh masyarakat.

Visi Kabupaten Minahasa Tenggara yang juga merupakan visi dari Bupati dan

Wakil Bupati yaitu :

“Minahasa Tenggara yang berdaulat, Berdikari dan

Berkepribadaian “

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Minahasa Tenggara tersebut, dikaitkan

dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa

Tenggara untuk membantu Bupati Minahasa Tenggara dalam

penyelenggaraan Pemerintah sesuai karakteristik wilayah, maka visi rencana

strategis Kecamatan Tombatu adalah

“Mewujudkan Masyarakat Kecamatan Tombatu yang Aman, Maju,

Berdaya Saing dan Sejahtera”

b. Misi

Dalam rangka implementasi dan perwujudan visi yang telah dirumuskan

tersebut, maka disusunlah serangkaian misi sebagai suatu kesatuan gerak

dan langkah dalam mencapai visi tersebut, yaitu :

1. Mewujudkan pemerintah yang demokratis dan profesional

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan

3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

4. Meningkatkan perekonomian masyarakat dibidang pertanian dan

perikanan

5. Menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tentram.

Page 15: BAB I PENDAHULUAN - mitrakab.go.id · d. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya; e. pelaksanaan tugas lain yang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 15

c. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu

kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa

strategis.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Kantor Camat Tombatu Kabupaten

Minahasa Tenggara, perlu ditetapkan tujuan dalam kurun waktu lima tahun

ke depan dijabarkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya aparatur yang professional didalam

menyelengggarakan organisasi kecamatan, sehingga dapat memberikan

pelayanan prima kepada masyarakat guna mencapai Kabupaten

Minahasa Tenggara yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian;

2. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat

se Kecamatan Tombatu baik masalah kependudukan, pertanahan,

pembinaan desa, pembinaan lembaga kemasyarakatan (PKK,Karang

taruna, LPM, dsb) serta koordinator pemeliharaan saran dan prasarana

fasilitas umum.

d. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi

Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu

yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai

dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan

dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan untuk mencapai Visi

dan Misi Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 dijabarkan

sebagai berikut :

Sasaran 1 :

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

Sasaran 2 :

Terciptanya perencanaan Pembangunan yang partisipatif

Page 16: BAB I PENDAHULUAN - mitrakab.go.id · d. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya; e. pelaksanaan tugas lain yang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 16

Table 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Kecamatan Tombatu

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Utama Target Kinerja

1. Mewujudkan sumber

daya aparatur yang

professional didalam

menyelengggarakan

organisasi kecamatan,

sehingga dapat

memberikan pelayanan

prima

1. Meningkatkan Kepuasan

Masyarakat terhadap

pelayanan public

1. Prosentase Pelayanan Administrasi

Perkantoran

100%

2. Jumlah peralatan gedung kantor 1 unit

3. Pemeliharaan rutin perlatan kantor 100%

4. Jumlah Pakaian dinas beserta

perlengkapannya

15 pasang

2. Memberikan pelayanan

yang terbaik kepada

seluruh lapisan

masyarakat se

Kecamatan Tombatu

2. Terciptanya perencanaan

Pembangunan yang

partisipatif

1. Terselenggaranya kegiatan

Musrenbang tingkat Kecamatan

100%

2. Jumlah kegiatan Lomba Desa 11 Desa

3. Jumlah kegiatan memperingati hari-

hari besar Negara

1 kegiatan

4. Jumlah kegiatan Pameran

Pembangunan

1 kegiatan

Page 17: BAB I PENDAHULUAN - mitrakab.go.id · d. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya; e. pelaksanaan tugas lain yang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 17

5. Prosentase kesesuaian Perdes APBDes

dengan RPJMDes

100%

6. Tersedianya tribun sebagai sarana olah

raga

1 unit

Page 18: BAB I PENDAHULUAN - mitrakab.go.id · d. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya; e. pelaksanaan tugas lain yang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 18

1.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja

tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan

pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan

prespektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan

kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun

prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan

perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan

mengelola program atau kegiatan instansi yang lebih baik, sehingga

diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan

Perjanjian Kinerja Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun

2017 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Tombatu Kabupaten

Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan

(RKT) Tahun 2017, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 dan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017. Kecamatan Tombatu

Kabupaten Minahasa Tenggara telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun

2017 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1.

Meningkatkan Kepuasan

Masyarakat terhadap

pelayanan public

Prosentase Pelayanan

Administrasi Perkantoran 100%

Jumlah Peralatan Gedung

Kantor 1 unit

Pemeliharaan rutin

perlatan kantor 2 unit

Jumlah pakaian olah raga 15 pasang

2.

Terciptanya perencanaan

Pembangunan yang

partisipatif

Terselenggaranya

kegiatan Musrenbang di

tingkat Kecamatan

1 kegiatan

Jumlah kegiatan Lomba 11 Desa

Page 19: BAB I PENDAHULUAN - mitrakab.go.id · d. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya; e. pelaksanaan tugas lain yang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 19

Desa

Jumlah kegiatan

memperingati hari-hari

Besar Negara

1 kegiatan

Jumlah kegiatan Pameran

Pembangunan 1 kegiatan

Prosentase kesesuaian

Perdes APBDes dengan

RPJMDes

100%

Page 20: BAB I PENDAHULUAN - mitrakab.go.id · d. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya; e. pelaksanaan tugas lain yang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 20

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan

hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau

kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang

menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Tombatu selaku

pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui

penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara yang

dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan

dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan keputusan Kepala LAN Nomor

239/IX/618/2004 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja

Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indicator kinerja utama (IKU)

diperoleh berdasarkan pengukuran atas indicator kinerja masing-masing,

sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas

indicator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja

pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata

atas capaian indicator kinerja sasaran.

Page 21: BAB I PENDAHULUAN - mitrakab.go.id · d. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya; e. pelaksanaan tugas lain yang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 21

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

No Capaian Kinerja Interpretasi

1. > 100 % Melebihi/Melampaui Target

2. = 100 % Sesuai target

3. < 100 % Tidak mencapai Target

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indicator kinerja yang telah dicapai

pada tahun 2017 dan membandingkan antara target dan realisasi pada

indicator sasaran dari 3 sasaran dan 7 indikator kinerja sebagaimana telah

ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara

Tahun 2013-2018, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program

dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik

Tabel 3.1.1

Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2017 % capaian

Target Realisasi

1 Prosentase pelayanan

Administrasi

Perkantoran

% 100 96,39 96,39

2. Jumlah peralatan

Gedung Kantor

unit 1 1 100

3. Pemeliharaan rutin

peralatan kantor

Unit 2 2 100

4. Jumlah pakaian olah

raga

Pasang 15 15 100

Rata-rata capaian kinerja 99.1%

Page 22: BAB I PENDAHULUAN - mitrakab.go.id · d. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya; e. pelaksanaan tugas lain yang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 22

Penjelasan indikator Kinerja pada Sasaran 1 sebagai berikut :

1. Prosentase pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan segala kegiatan yang

dilaksanakan di Kecamatan Tombatu dalam rangka pemenuhan kebutuhan

ASN guna menunjang kegiatan pelayanan yang prima kepada seluruh

masyarakat sesuai Tupoksi Kecamatan. Sesuai dengan penjabaran dari

Renja Kecamatan Tombatu, dan melihat prosentase keberhasilan yang

dicapai sebesar 99.1% mencapai tingkat keberhasilan yang maksimal.

2. Jumlah Peralatan Gedung Kantor

Peralatan kantor memiliki peranan yang cukup tinggi dalam keberhasilan

suatu organisasi sehingga dengan tersedianya peralatan kantor semua

pekerjaan bisa dapat diselesaikan dan target kinerja dapat dicapai. Melihat

prosentase yang dicapai 100% berarti sudah memenuhi target yang

diinginkan.

3. Pemeliharaan rutin peralatan kantor

Pemeliharaan peralatan kantor merupakan usaha yang dilakukan secara

berkala agar barang tetap terpelihara dengan baik, sehingga selalu siap di

pakai pada saat diperlukan sehingga pelaksanaan kerja berjalan dengan

baik dan lancar dan melihat hasil prosentase yang dicapai 100% berarti

sudah memenuhi target yang diinginkan.

Predikat nilai capaian kinerja pada Sasaran 1 <100 hampir memenuhi target

kerja yang diinginkan ini menunjukan keberhasilan dalam kepuasan

masyarakat dalam pelayanan publik. Tingkat kepuasan masyarakat akan

pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, efektif, efisien, transparan

dan akuntabel di Kecamatan Tombatu berdasarkan realisasi diatas dinyatakan

berhasil. Ini merupakan kerjasama yang baik antara Pemerintah Kecamatan

dan Pemerintah Desa bersama seluruh masyarakat.

Page 23: BAB I PENDAHULUAN - mitrakab.go.id · d. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya; e. pelaksanaan tugas lain yang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 23

Sasaran 2

Terciptanya perencanaan Pembangunan yang partisipatif

Tabel 3.1.2

Analisis Pencapaian Sasaran 2

Terciptanya Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif

No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2017 %

Target Realisasi

1. Terselenggaranya

kegiatan Musrenbang

di Kecamatan

kegiatan 1 1 100

2. Jumlah kegiatan

Lomba Desa

Kegiatan 11 11 100

3. Jumlah kegiatan

memperingati hari-hari

besar Negara

Kegiatan 1 1 100

4. Jumlah kegiatan

Pameran

Pembangunan

Kegiatan 1 1 100

5. Prosentase kesesuaian

Perdes APBDes dengan

RPJMDes

% 100 100 100

6. Tersedianya Tribun

sebagai sarana olah

raga

Unit 1 1 100

Rata-rata capaian kinerja 100

Page 24: BAB I PENDAHULUAN - mitrakab.go.id · d. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya; e. pelaksanaan tugas lain yang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 24

Penjelasan Indikator Kinerja pada Sasaran 2 sebagai berikut :

1. Terselenggaranya kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan

Musyawarah Desa sangat penting dalam mewujudkan demokrasi

berlandaskan musyawarah, dimana keputusan penting terkait kehidupan

warga desa tidak hanya diputuskan oleh pemerintah desa melainkan oleh

seluruh komponen masyarakat. Kegiatan Musrenbang di tingkat Desa lebih

teknis, yaitu menindaklanjuti prioritas kegiatan dan belanja yang telah

ditetapkan oleh musyawarah desa menjadi lebih terperinci seperti

perhitungan teknis, rencana anggaran biaya dan jadwal pelaksanaan

kegiatan. Atau bisa dikatakan Musrenbangdes dimaksudkan untuk

membahas dan menyepakati rancangan RPJMDes. Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum

musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/stakeholders di tingkat

kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan

prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan

pada masukan dari hasil Musrenbang Desa, serta menyepakati rencana

kegiatan lintas Desa di kecamatan yang bersangkutan. Masukan itu

sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan

yang akan diajukan kepada SKPD yang berwewenang sebagai dasar

penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun

berikutnya. Musrenbang kecamatan dilakukan setiap tahun dengan

keluaran berupa Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan serta

masukan untuk Renja SKPD Kecamatan.

2. Jumlah kegiatan Lomba Desa

Desa yang belum berkembang, tidak bisa ikut dalam perlombaan. Syarat

harus punya RPJM Desa dan Profile Desa. Kenapa paradigma yang diusung

oleh permendagri 81/2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan

Kelurahan ini berubah secara mendasar, karena kita tahu bahwa selama ini

kita sulit mengukur tingkat perkembangan desa. Mengapa ? Karena belum

ada data yang dapat menggambarkan untuk apa dana pembangunan yang

Page 25: BAB I PENDAHULUAN - mitrakab.go.id · d. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya; e. pelaksanaan tugas lain yang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 25

masuk ke desa itu dipakai. Disinilah fungsi Kecamatan untuk memberikan

Pembinaan kepada Desa-desa untuk tetap siap dan mensukseskan

program Nasional yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Kecamatan

Tombatu sangat optimis akan perkembangan desa-desa yang ada di

Kecamatan Tombatu karena pada tahun 2015 salah satu desa di

Kecamatan Tombatu bisa menjuarai Lomba Desa tkt Nasional, dan inilah

yang menjadi motivasi bagi 10 desa lain yang ada di Kecamatan Tombatu

terutama pembinaan menyangkut Tata cara Penyusunan administrasi

desa, proses pengelolaan keuangan desa, petunjuk teknis yang

dilaksanakan di desa dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa.

3. Jumlah kegiatan memperingari Hari-hari Besar Negara

Sebagai Warga Negara Indonesia dan selaku ASN kami turut

melaksanakan kegiatan HUT RI sebagai bentuk kami mencintai Tanah Air

Indonesia, serta meningkatkan rsasa Nasionalisme, kegiatan ini dimaknai

sebagai wujud penghargaan kita kepada para Pahlawan Nasional juga

kegiatan ini diselenggarakan untuk mencerminkan sikap menghargai

Tanah air Indonesia.

4. Jumlah kegiatan Pameran Pembangunan

Kecamatan Tombatu setiap tahun mensukseskan kegiatan Pameran

Pembangunan karena kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kita

mengapresiasikan budaya lokal yang merupakan salah satu inovasi yang

ada di 11 Desa se-Kecamatan Tombatu dimana setiap desa bisa

menampilkan hasil2 bumi, ketrampilan, kesenian dll.

5. Prosentase kesesuaian Perdes APBDes dengan RPJMDes

Dalam UU Desa, Camat disebut dalam hal konsultasi pengangkatan dan

pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh Kepala Desa.

Konsultasi ini juga termasuk dalam pembinaan dan pengawasan. Pasal 51

ayat 3 PP No. 43 tahun 2014 tentang PP UU Nomor 6 tahun 2014 tentang

Desa, Bupati/walikota memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan kepada

Desa, khususnya evaluasi rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDes). Camat diberikan

Page 26: BAB I PENDAHULUAN - mitrakab.go.id · d. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya; e. pelaksanaan tugas lain yang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 26

kewenangan untuk melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam

hal ini menyangkut penyusunan Perdes APBDes harus sesuai dengan

RPJMDes. Sehingga rata-rata kesesuaian antara APBDes dengan RPJMDes

diharapkan bisa mencapai 100%.

Predikat nilai capaian kinerja pada Sasaran 2 =100 berarti mencapai target

yang telah ditetapkan, menunjukan keberhasilan terhadap terciptanya

perencanaan pembangunan yang partisipatif.

3.2. Akuntabilitas Keuangan

Dalam Tahun Anggaran 2017 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada

Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara dalam rangka mencapai

target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Tombatu Tahun Anggaran 2017

dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6.Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang dihasilkan

No Program Kegiatan Pagu Anggaran

Realisasi Anggaran

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Administrasi Umum

113.094.000 98.847.600

Administrasi Keuangan

24.880.000 24.880.00

Administrasi Barang dan jasa

7.800.000 7.800.000

Rapat Koordinasi dan Konsultasi

29.400.000 26.400.000

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor

4.500.000 4.500.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

25.600.000 17.125.500

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

4.500.000 4.500.000

Page 27: BAB I PENDAHULUAN - mitrakab.go.id · d. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya; e. pelaksanaan tugas lain yang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 27

3. Peningkatan Disiplin aparatur

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

12.750.000 12.350.000

4. Partisipasi Masyarakat

dalam membangun Desa/Kelurahan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tkt Kecamatan

6.512.500 6.512.500

Pelaksanaan Lomba Desa

3.157.000 3.157.000

Memperingati Hari-hari besar Negara

6.325.000 6.325.000

Kegiatan Pameran Pembangunan

4.000.000 4.000.000

265.939.500 258.908.900

Realisasi prosentase capaian anggaran 2017 97.35%

Dengan melihat pencapaian realisasi anggaran di tahun 2017 yakni total anggaran

Belanja Langsung sebagaimana yang sudah tertata dalam DPA Kecamatan Tombatu

sebesar Rp. 265.939.500,- realisasi anggaran Rp. 258.908.900 yakni sebesar 97,35%

berarti Kinerja dari Pemerintah Kecamatan Tombatu hampir mencapai target kinerja

yang sudah ditetapkan.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Tombatu

Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 merupakan pertanggung jawaban

Page 28: BAB I PENDAHULUAN - mitrakab.go.id · d. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya; e. pelaksanaan tugas lain yang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 28

tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (good Governane)

Kecamatan Tombatu Tahun 2017. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah

yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Pemerintah Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentag Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai upaya untuk penyelenggaraan Pemerintah baik sebagaimana

diharapkan oleh semua pihak.

LKIP kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017

ini dapat menggambarkan Kinerja Kecamatan Tombatu dan Evaluasi terhadap

kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja

sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan

kegagalan. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kecamatan Tombatu ini diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja

Kecamatan Tombatu kepada pihak-pihak terkait sebagai stakeholders ataupun

pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk

membangun Kabupaten Minahasa Tenggara yang lebih Hebat,

Berdaulat, Berdikari dan Berkepribadian.

Ratahan, Januari 2018

CAMAT TOMBATU,

FREDY J.D KUMESAN, SH

PEMBINA

NIP. 19700929 200312 1 004