Upload
lythuy
View
234
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna,
berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telahditerbitkan Peraturan Presiden
No. 29 Tahun 2014 tentang SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Pelaksanaan lebihlanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja
danPelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun2014
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan PelaporanAkuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah
perwujudankewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung
jawabkankeberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi
dalammencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alatpertanggung
jawaban secara periodik.Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang
baik,
Kecamatan Tombatu selaku unsur pembantu pimpinan, dituntutselalu melakukan
pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkanmampu meningkatkan peran
serta fungsi Kecamatan sebagai subsistemdari sistem pemerintahan daerah yang
berupaya memenuhi aspirasimasyarakatDalam perencanaan pembangunan daerah
Kabupaten Minahasa Tenggara, capaiantujuan dan sasaran pembangunan yang
dilakukan tidak hanyamempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan
keselarasan dengantujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup
Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.
Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabelmerupakan
harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukanpengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat,jelas, terukur legitimate sehingga
penyelenggaraan pemerintah danpembangunan dapat berlangsung secara berdaya
guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Sejalan dengan pelaksanaan
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang bersih
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 2
dan bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden
No. 29 Tahun2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP).Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Tombatu diwajibkan untuk
menyusun Laporan Kinerja InstansiPemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan
Tombatu Tahun 2017 yang dimaksudkan sebagai perwujudanakuntabilitas
penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaiankinerja, visi, misi,
realisasi pencapaian indikator kinerja utama dansasaran dengan target yang telah
ditetapkan.
1.2 Gambaran Umum Kecamatan
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 70 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A Kabupaten
Minahasa Tenggara
Kecamatan membawahkan :
1) Sekretaris Camat membawahkan :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
2) Seksi Pemerintahan;
3) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
4) Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
5) Seksi Kesejahteraan Sosial;
6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
A. Tugas Pokok dan Fungsi
Menurut peraturan Bupati Minahasa Tenggara nomor 70 tahun 2017
tentang penjabaran Tugas pokok dan fungsi kecamatan. Penjabaran
kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah melaksanakan
kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum
pemerintah.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 3
1) Camat mempunyai tugas :
a. Menyelenggarakan urusan peemrintahan umum;
b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
umum;
d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan
Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten
yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di
kecamatan;
i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan peraturan perundang-undangan.
1. Selain melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Camat
melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Camat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dibantu oleh perangkat kecamatan.
Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 8
1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas membantu
Camat dalam pembinaan administrasi umum, administrasi kepegawaian,
administrasi keuangan serta menyusun program perencanaan, pelaporan dan
evaluasi;
2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris
mempunyai fungsi:
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 4
a. Penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan
melaksanakan pembagian tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
b. Pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat sesuai
dengan bidang tugasnya;
c. Pelaksanaan penataan kantor dan menyelenggarakan administrasi umum,
kepegawaian, program, evaluasi, dan pelaporan serta keuangan;
d. Menginventarisir serta menyediakan sarana dan prasarana perkantoran untuk
kelancaran tugas sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan;
e. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait untuk kelancaran
kegiatan pengelolaan keuangan kecamatan;
f. Pelaksanaan penataan administrasi dan pendokumentasian seluruh kegiatan
kecamatan;
g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat.
3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
a. Melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan administrasi kepegawaian
dilingkungan Kecamatan;
c. Menyiapkan bahan data dan analisis data dalam rangka penyusunan program
serta melakukan evaluasi;
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;
e. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada
Sekretaris sesuai standar yang ditetapkan.
4) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas:
a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran belanja
kecamatan, melakukan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta
perbendaharaan;
b. Menyusun Renstra, RKA, DPA, laporan keuangan dan LAKIP;
c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;
d. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan sesuai standard
yang ditetapkan.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 5
Bagian Ketiga
Seksi
Pasal 9
(1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:
a. penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan tugas umum
pemerintahan desa/kelurahan;
b. penyusunan program dan pembinaan kegiatan administrasi kependudukan
dan catatan sipil;
c. penyusunan program dan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara
dan kesatuan bangsa;
d. penyusunan program dan pembinaan pelayanan umum meliputi kekayaan dan
inventarisasi desa/kelurahan, lingkungan hidup dan sarana prasarana fisik.
e. pengkoordinasian pelaksanaan program pembinaan pelayanan kebersihan dan
keindahan;
f. pengkoordinasian pemberian Rekomendasi dan Perizinan;
g. pengkoordinasian pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas
dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa dan Kelurahan;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
(2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas :
a. penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan dan ketertiban umum;
b. penyusunan program dan penyelenggraan pembinaan Perlindungan
Masyarakat (LINMAS);
c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
(3) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas:
a. perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan
pembangunan di wilayah kecamatan;
b. pelaksanaan fasilitasi pembangunan prasarana dan pengembangan
perekonomian kecamatan;
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 6
c. pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-
langkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan
lingkungan;
d. pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan serta
pajak di lingkungan wilayah ekonomi lemah;
e. pembinaan serta pemantauan kegiatan pembangunan;
f. peningkatan, pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;
g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat..
(4) Seksi Kesejateraan Sosial mempunyai tugas:
a. penyusunan program pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, seta
kepemudaan, kepramukaan, peranan wanita dan olahraga;
b. pembinaan, pengawasan dan fasilitasi kegiatan program kerukunan kehidupan
keagamaan, pendidikan peranan wanita, kebudayaan dan kesehatan
masyarakat;
c. pembinaan dan Pengembangan ketenaga kerjaan dan perburuhan;
d. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika,
psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
(5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:
a. penyusunan program pembinaan pembangunan sarana prasarana;
b. penyusunan program peningkatan perekonomian, distribusi dan produksi,
penerapan teknologi tepat guna;
c. penyelenggaraan lomba/penilaian Desa /Kelurahan tingkat Kecamatan;
d. penyusunan program pembinaan dan pelestarian lingkungan hidup;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 7
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
B. KETENAGAAN
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Tombatu Kabupaten
Minahasa Tenggara saat ini berjumlah 17 orang, dengan pengklasifikasian
sebagai berikut:
Tabel 1.Klasifikasi PNS Kecamatan Tombatu Kab. Minahasa Tenggara
berdasarkan Tingkat Pendidikan
CAMAT
SEKRETARIS
SEKSI
PEMERINTAHAN
SEKSI
KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN
SEKSI EKONOMI
DAN
PEMBANGUNAN
SEKSI
KESEJAHTERAAN
SOSIAL
SEKSI
PEMBERDAYAAN
MASYARKAT
DESA
PEMBANGUNAN
DESA
FUNGSIONAL
UMUM KASUBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 8
No. Pendidikan Jumlah
1. Doctor (S3) -
2. Pasca Sarjana -
3. Sarjana (S1) atau Diploma IV 10
4. Sarjana Muda/ Akademi/ Diploma III -
5. Diploma II -
6. SLTA/ Diploma I 5
7. SLTP -
8. SD -
J u m l a h 16
Tabel 2.Klasifikasi PNS Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara
berdasarkan Pangkat/Golongan
No. Nama Pangkat Golongan/Ruang Jumlah
1. Pembina Utama IV/e -
2. Pembina Utama Madya IV/d -
3. Pembina Utama Muda IV/c
4. Pembina Tingkat I IV/b
5. Pembina IV/a 2
6. Penata Tingkat I III/d
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 9
7. Penata III/c 4
8. Penata Muda Tingkat I III/b 4
9. Penata Muda III/a 2
10. Pengatur Tingkat I II/d -
11. Pengatur II/c -
12. Pengatur Muda Tingkat I II/b 5
13. Pengatur Muda II/a
J u m l a h 17
C. Kondisi Eksisting Kecamatan Tombatu
Kecamatan Tombatu merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten
Minahasa Tenggara dengan memiliki luas tanah sebesar 2.347 Ha, yang terdiri
dari 756 Ha lahan persawahan, 1,525 Ha lahan Pertanian bukan sawah dan
116 Ha lahan bukan Pertanian.
Secara administratif Kecamatan Tombatu dibatasi oleh :
1. Bagian Selatan : Kecamatan Ratatotok, Kecamatan Belang,Kab. Boltim
2. Bagian Utara : Kecamatan Tombatu Utara
3. Bagian Timur : Kecamatan Tombatu Timur
4. Bagian Barat : Kecamatan Silian Raya, Kecamatan Toluaan
Kecamatan Tombatu merupakan salah satu Kecamatan yang ada di
Kabupaten Minahasa Tenggara dengan Ibu Kota Kecamatan adalah Desa
Tombatu. Pembagian Wilayah administratif pemerintah daerah di dibagi
menjadi 11 (sebelas) desa terdiri dari
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 10
Kondisi Geografis :
TABEL 3.LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2017
NO NAMA DESA LUAS WILAYAH
(KM2) JUMLAH PENDUDUK (JIWA)
JUMLAH LAKI- LAKI PEREMPUAN
1 BETELEN 3.98 528 530 1058
2 BETELEN SATU 0.27 819 722 1541
3 TOMBATU 37.99 391 395 756
4 TOMBATU TIGA TIMUR 0.72 315 310 625
5 TOMBATU TIGA SELATAN 0.10 337 367 704
6 TONSAWANG 45.00 409 369 775
7 TONSAWANG SATU 70.00 254 275 529
8 KALI 8.40 250 393 784
9 KALI OKI 3.48 513 499 1012
10 TOMBATU SATU 25.27 850 736 1586
11 PISA 35.00 199 173 372
JUMLAH 192.55 5.008
4.685 9.693
1.3. Isu Strategis
Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan
Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara dituntut lebih responsif, kreatif dan
inovatifdalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional
dannasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan
isu-isudan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat
sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran.
Untukitu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif
sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan
daerah.Memperhatikan isu– isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi
diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good
governanceand clean government sehingga akan berdampak pada kualitas
pelayanandaerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan
dihadapiKecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2013
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 11
- 2017 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan di
Kabupaten Minahasa Tenggara.
Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :
1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM
untuk meningkatkan kemampuannya.
Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara
komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam
Renstra Kecamatan yang mencangkup strategi Kebijakan Program & Kegiatan.
Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan
Tombatu, sebagai berikut :
1. Membangun sistem pelayanan prima yang aman, cepat, efisien,dan
transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI
untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan
Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5. Menerapkan kebijakan pola kerja Nyata Jelas Sejahtera
1.4. Landasan Hukum
LKIP Kecamatan Tombatu ini disusun berdasarkan beberapa landasan
hukum sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara
Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahandaerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 12
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 13
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1 Perencanaan Strategis
Rencana strategis Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara
adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan
berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah
yang terpilih dan terintegritas dengan potensi sumber daya alam dan sumber
daya manusia yang dimiliki oleh Kabupaten Minahasa Tenggara.
Rencana strategis merupakan langkah awal untuk melakukan
pengukuran kinerja intansi Pemerintah. Rencana strategis instansi pemerintah
memerlukan integrasi antara keahlian dan sumber daya lain agar mampu
memenuhi keinginan stakeholderd dan menjawab tuntutan perkembangan
lingkungan strategis baik Nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan
organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat
penting dalam memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan
yang ada.Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan
dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategis instansi pemerintah.
Penyusunan Renstra Kecamatan Tombatu telah melaui tahapan-
tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Minahasa
Tenggara Tahun 2013-2018 dengan melibatkan stakeholders pada saat
dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Tombatu merupakan hasil
kesepakan bersama antara Kecamatan Tombatu dan stakeholder.
Rencana strategis yang dibuat oleh instansi pemerintah, mengandung visi, misi,
tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan
mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa
depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya dan
menentukan ukuran keberhasilan / kegagalannya. Rencana strategis bersama
pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 14
merupakan tolak ukur penting dari suatu system akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah.
a. Visi
Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang
oleh Pimpinan dan seluruh masyarakat.
Visi Kabupaten Minahasa Tenggara yang juga merupakan visi dari Bupati dan
Wakil Bupati yaitu :
“Minahasa Tenggara yang berdaulat, Berdikari dan
Berkepribadaian “
Untuk mewujudkan visi Kabupaten Minahasa Tenggara tersebut, dikaitkan
dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa
Tenggara untuk membantu Bupati Minahasa Tenggara dalam
penyelenggaraan Pemerintah sesuai karakteristik wilayah, maka visi rencana
strategis Kecamatan Tombatu adalah
“Mewujudkan Masyarakat Kecamatan Tombatu yang Aman, Maju,
Berdaya Saing dan Sejahtera”
b. Misi
Dalam rangka implementasi dan perwujudan visi yang telah dirumuskan
tersebut, maka disusunlah serangkaian misi sebagai suatu kesatuan gerak
dan langkah dalam mencapai visi tersebut, yaitu :
1. Mewujudkan pemerintah yang demokratis dan profesional
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
4. Meningkatkan perekonomian masyarakat dibidang pertanian dan
perikanan
5. Menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tentram.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 15
c. Tujuan
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu
kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa
strategis.
Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Kantor Camat Tombatu Kabupaten
Minahasa Tenggara, perlu ditetapkan tujuan dalam kurun waktu lima tahun
ke depan dijabarkan sebagai berikut :
1. Mewujudkan sumber daya aparatur yang professional didalam
menyelengggarakan organisasi kecamatan, sehingga dapat memberikan
pelayanan prima kepada masyarakat guna mencapai Kabupaten
Minahasa Tenggara yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian;
2. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat
se Kecamatan Tombatu baik masalah kependudukan, pertanahan,
pembinaan desa, pembinaan lembaga kemasyarakatan (PKK,Karang
taruna, LPM, dsb) serta koordinator pemeliharaan saran dan prasarana
fasilitas umum.
d. Sasaran
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi
Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu
yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai
dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan
dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan untuk mencapai Visi
dan Misi Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 dijabarkan
sebagai berikut :
Sasaran 1 :
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik
Sasaran 2 :
Terciptanya perencanaan Pembangunan yang partisipatif
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 16
Table 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Kecamatan Tombatu
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Utama Target Kinerja
1. Mewujudkan sumber
daya aparatur yang
professional didalam
menyelengggarakan
organisasi kecamatan,
sehingga dapat
memberikan pelayanan
prima
1. Meningkatkan Kepuasan
Masyarakat terhadap
pelayanan public
1. Prosentase Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100%
2. Jumlah peralatan gedung kantor 1 unit
3. Pemeliharaan rutin perlatan kantor 100%
4. Jumlah Pakaian dinas beserta
perlengkapannya
15 pasang
2. Memberikan pelayanan
yang terbaik kepada
seluruh lapisan
masyarakat se
Kecamatan Tombatu
2. Terciptanya perencanaan
Pembangunan yang
partisipatif
1. Terselenggaranya kegiatan
Musrenbang tingkat Kecamatan
100%
2. Jumlah kegiatan Lomba Desa 11 Desa
3. Jumlah kegiatan memperingati hari-
hari besar Negara
1 kegiatan
4. Jumlah kegiatan Pameran
Pembangunan
1 kegiatan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 17
5. Prosentase kesesuaian Perdes APBDes
dengan RPJMDes
100%
6. Tersedianya tribun sebagai sarana olah
raga
1 unit
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 18
1.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja
tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan
pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan
prespektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan
kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun
prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan
perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan
mengelola program atau kegiatan instansi yang lebih baik, sehingga
diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan
Perjanjian Kinerja Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun
2017 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Tombatu Kabupaten
Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan
(RKT) Tahun 2017, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017. Kecamatan Tombatu
Kabupaten Minahasa Tenggara telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun
2017 dengan uraian sebagai berikut :
Tabel 2.2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2017
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1.
Meningkatkan Kepuasan
Masyarakat terhadap
pelayanan public
Prosentase Pelayanan
Administrasi Perkantoran 100%
Jumlah Peralatan Gedung
Kantor 1 unit
Pemeliharaan rutin
perlatan kantor 2 unit
Jumlah pakaian olah raga 15 pasang
2.
Terciptanya perencanaan
Pembangunan yang
partisipatif
Terselenggaranya
kegiatan Musrenbang di
tingkat Kecamatan
1 kegiatan
Jumlah kegiatan Lomba 11 Desa
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 19
Desa
Jumlah kegiatan
memperingati hari-hari
Besar Negara
1 kegiatan
Jumlah kegiatan Pameran
Pembangunan 1 kegiatan
Prosentase kesesuaian
Perdes APBDes dengan
RPJMDes
100%
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 20
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan
hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau
kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang
menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Tombatu selaku
pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui
penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara yang
dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan
dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.
Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan keputusan Kepala LAN Nomor
239/IX/618/2004 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja
Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indicator kinerja utama (IKU)
diperoleh berdasarkan pengukuran atas indicator kinerja masing-masing,
sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas
indicator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja
pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata
atas capaian indicator kinerja sasaran.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 21
Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :
No Capaian Kinerja Interpretasi
1. > 100 % Melebihi/Melampaui Target
2. = 100 % Sesuai target
3. < 100 % Tidak mencapai Target
Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indicator kinerja yang telah dicapai
pada tahun 2017 dan membandingkan antara target dan realisasi pada
indicator sasaran dari 3 sasaran dan 7 indikator kinerja sebagaimana telah
ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun 2013-2018, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program
dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :
Sasaran 1
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik
Tabel 3.1.1
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2017 % capaian
Target Realisasi
1 Prosentase pelayanan
Administrasi
Perkantoran
% 100 96,39 96,39
2. Jumlah peralatan
Gedung Kantor
unit 1 1 100
3. Pemeliharaan rutin
peralatan kantor
Unit 2 2 100
4. Jumlah pakaian olah
raga
Pasang 15 15 100
Rata-rata capaian kinerja 99.1%
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 22
Penjelasan indikator Kinerja pada Sasaran 1 sebagai berikut :
1. Prosentase pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan segala kegiatan yang
dilaksanakan di Kecamatan Tombatu dalam rangka pemenuhan kebutuhan
ASN guna menunjang kegiatan pelayanan yang prima kepada seluruh
masyarakat sesuai Tupoksi Kecamatan. Sesuai dengan penjabaran dari
Renja Kecamatan Tombatu, dan melihat prosentase keberhasilan yang
dicapai sebesar 99.1% mencapai tingkat keberhasilan yang maksimal.
2. Jumlah Peralatan Gedung Kantor
Peralatan kantor memiliki peranan yang cukup tinggi dalam keberhasilan
suatu organisasi sehingga dengan tersedianya peralatan kantor semua
pekerjaan bisa dapat diselesaikan dan target kinerja dapat dicapai. Melihat
prosentase yang dicapai 100% berarti sudah memenuhi target yang
diinginkan.
3. Pemeliharaan rutin peralatan kantor
Pemeliharaan peralatan kantor merupakan usaha yang dilakukan secara
berkala agar barang tetap terpelihara dengan baik, sehingga selalu siap di
pakai pada saat diperlukan sehingga pelaksanaan kerja berjalan dengan
baik dan lancar dan melihat hasil prosentase yang dicapai 100% berarti
sudah memenuhi target yang diinginkan.
Predikat nilai capaian kinerja pada Sasaran 1 <100 hampir memenuhi target
kerja yang diinginkan ini menunjukan keberhasilan dalam kepuasan
masyarakat dalam pelayanan publik. Tingkat kepuasan masyarakat akan
pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, efektif, efisien, transparan
dan akuntabel di Kecamatan Tombatu berdasarkan realisasi diatas dinyatakan
berhasil. Ini merupakan kerjasama yang baik antara Pemerintah Kecamatan
dan Pemerintah Desa bersama seluruh masyarakat.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 23
Sasaran 2
Terciptanya perencanaan Pembangunan yang partisipatif
Tabel 3.1.2
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Terciptanya Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2017 %
Target Realisasi
1. Terselenggaranya
kegiatan Musrenbang
di Kecamatan
kegiatan 1 1 100
2. Jumlah kegiatan
Lomba Desa
Kegiatan 11 11 100
3. Jumlah kegiatan
memperingati hari-hari
besar Negara
Kegiatan 1 1 100
4. Jumlah kegiatan
Pameran
Pembangunan
Kegiatan 1 1 100
5. Prosentase kesesuaian
Perdes APBDes dengan
RPJMDes
% 100 100 100
6. Tersedianya Tribun
sebagai sarana olah
raga
Unit 1 1 100
Rata-rata capaian kinerja 100
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 24
Penjelasan Indikator Kinerja pada Sasaran 2 sebagai berikut :
1. Terselenggaranya kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan
Musyawarah Desa sangat penting dalam mewujudkan demokrasi
berlandaskan musyawarah, dimana keputusan penting terkait kehidupan
warga desa tidak hanya diputuskan oleh pemerintah desa melainkan oleh
seluruh komponen masyarakat. Kegiatan Musrenbang di tingkat Desa lebih
teknis, yaitu menindaklanjuti prioritas kegiatan dan belanja yang telah
ditetapkan oleh musyawarah desa menjadi lebih terperinci seperti
perhitungan teknis, rencana anggaran biaya dan jadwal pelaksanaan
kegiatan. Atau bisa dikatakan Musrenbangdes dimaksudkan untuk
membahas dan menyepakati rancangan RPJMDes. Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum
musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/stakeholders di tingkat
kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan
prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan
pada masukan dari hasil Musrenbang Desa, serta menyepakati rencana
kegiatan lintas Desa di kecamatan yang bersangkutan. Masukan itu
sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan
yang akan diajukan kepada SKPD yang berwewenang sebagai dasar
penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun
berikutnya. Musrenbang kecamatan dilakukan setiap tahun dengan
keluaran berupa Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan serta
masukan untuk Renja SKPD Kecamatan.
2. Jumlah kegiatan Lomba Desa
Desa yang belum berkembang, tidak bisa ikut dalam perlombaan. Syarat
harus punya RPJM Desa dan Profile Desa. Kenapa paradigma yang diusung
oleh permendagri 81/2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan
Kelurahan ini berubah secara mendasar, karena kita tahu bahwa selama ini
kita sulit mengukur tingkat perkembangan desa. Mengapa ? Karena belum
ada data yang dapat menggambarkan untuk apa dana pembangunan yang
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 25
masuk ke desa itu dipakai. Disinilah fungsi Kecamatan untuk memberikan
Pembinaan kepada Desa-desa untuk tetap siap dan mensukseskan
program Nasional yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Kecamatan
Tombatu sangat optimis akan perkembangan desa-desa yang ada di
Kecamatan Tombatu karena pada tahun 2015 salah satu desa di
Kecamatan Tombatu bisa menjuarai Lomba Desa tkt Nasional, dan inilah
yang menjadi motivasi bagi 10 desa lain yang ada di Kecamatan Tombatu
terutama pembinaan menyangkut Tata cara Penyusunan administrasi
desa, proses pengelolaan keuangan desa, petunjuk teknis yang
dilaksanakan di desa dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa.
3. Jumlah kegiatan memperingari Hari-hari Besar Negara
Sebagai Warga Negara Indonesia dan selaku ASN kami turut
melaksanakan kegiatan HUT RI sebagai bentuk kami mencintai Tanah Air
Indonesia, serta meningkatkan rsasa Nasionalisme, kegiatan ini dimaknai
sebagai wujud penghargaan kita kepada para Pahlawan Nasional juga
kegiatan ini diselenggarakan untuk mencerminkan sikap menghargai
Tanah air Indonesia.
4. Jumlah kegiatan Pameran Pembangunan
Kecamatan Tombatu setiap tahun mensukseskan kegiatan Pameran
Pembangunan karena kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kita
mengapresiasikan budaya lokal yang merupakan salah satu inovasi yang
ada di 11 Desa se-Kecamatan Tombatu dimana setiap desa bisa
menampilkan hasil2 bumi, ketrampilan, kesenian dll.
5. Prosentase kesesuaian Perdes APBDes dengan RPJMDes
Dalam UU Desa, Camat disebut dalam hal konsultasi pengangkatan dan
pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh Kepala Desa.
Konsultasi ini juga termasuk dalam pembinaan dan pengawasan. Pasal 51
ayat 3 PP No. 43 tahun 2014 tentang PP UU Nomor 6 tahun 2014 tentang
Desa, Bupati/walikota memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan kepada
Desa, khususnya evaluasi rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDes). Camat diberikan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 26
kewenangan untuk melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam
hal ini menyangkut penyusunan Perdes APBDes harus sesuai dengan
RPJMDes. Sehingga rata-rata kesesuaian antara APBDes dengan RPJMDes
diharapkan bisa mencapai 100%.
Predikat nilai capaian kinerja pada Sasaran 2 =100 berarti mencapai target
yang telah ditetapkan, menunjukan keberhasilan terhadap terciptanya
perencanaan pembangunan yang partisipatif.
3.2. Akuntabilitas Keuangan
Dalam Tahun Anggaran 2017 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada
Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara dalam rangka mencapai
target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Tombatu Tahun Anggaran 2017
dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 6.Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang dihasilkan
No Program Kegiatan Pagu Anggaran
Realisasi Anggaran
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Administrasi Umum
113.094.000 98.847.600
Administrasi Keuangan
24.880.000 24.880.00
Administrasi Barang dan jasa
7.800.000 7.800.000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
29.400.000 26.400.000
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor
4.500.000 4.500.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
25.600.000 17.125.500
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4.500.000 4.500.000
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 27
3. Peningkatan Disiplin aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
12.750.000 12.350.000
4. Partisipasi Masyarakat
dalam membangun Desa/Kelurahan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tkt Kecamatan
6.512.500 6.512.500
Pelaksanaan Lomba Desa
3.157.000 3.157.000
Memperingati Hari-hari besar Negara
6.325.000 6.325.000
Kegiatan Pameran Pembangunan
4.000.000 4.000.000
265.939.500 258.908.900
Realisasi prosentase capaian anggaran 2017 97.35%
Dengan melihat pencapaian realisasi anggaran di tahun 2017 yakni total anggaran
Belanja Langsung sebagaimana yang sudah tertata dalam DPA Kecamatan Tombatu
sebesar Rp. 265.939.500,- realisasi anggaran Rp. 258.908.900 yakni sebesar 97,35%
berarti Kinerja dari Pemerintah Kecamatan Tombatu hampir mencapai target kinerja
yang sudah ditetapkan.
BAB IV
P E N U T U P
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Tombatu
Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 merupakan pertanggung jawaban
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Kec. Tombatu (Tahun 2017) 28
tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (good Governane)
Kecamatan Tombatu Tahun 2017. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah
yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Pemerintah Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentag Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Sebagai upaya untuk penyelenggaraan Pemerintah baik sebagaimana
diharapkan oleh semua pihak.
LKIP kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017
ini dapat menggambarkan Kinerja Kecamatan Tombatu dan Evaluasi terhadap
kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja
sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan
kegagalan. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Tombatu ini diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja
Kecamatan Tombatu kepada pihak-pihak terkait sebagai stakeholders ataupun
pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk
membangun Kabupaten Minahasa Tenggara yang lebih Hebat,
Berdaulat, Berdikari dan Berkepribadian.
Ratahan, Januari 2018
CAMAT TOMBATU,
FREDY J.D KUMESAN, SH
PEMBINA
NIP. 19700929 200312 1 004