BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakangetd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/97265/po...Kemerosotan rangking dari peringkat 1 pada tahun 2013 dan menjadi peringkat 4 di tahun 2015 tidak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Yogyakarta termasuk dalam salah satu kota ternyaman dihuni di

Indonesia. Terbukti dari survey yang dilakukan oleh Ikatan Ahli Perencanaan

Indonesia (IAP) saat ini Jogja mendapatkan peringkat ke 4 sebagai Indonesia Most

Livable City Index.1 Bahkan pada tahun 2013 kota inilah yang menjadi peringkat

pertama dengan indikator tata ruang lingkungan, transportasi, fasilitas kesehatan,

fasilitas pendidikan, infrastruktur, ekonomi, keamanan, dan kondisi sosial. Wakil

Mentri Pekerjaan Umum, Herman Dardak juga mengatakan bahwa salah satu

indikatornya juga adalah faktor kemacetan lalu lintas.2

Kenyamanan Yogyakarta nyatanya berdampak pada ramainya pendatang

baik itu wisatawan, pekerja, pelajar maupun mahasiswa. Selain itu Jogja merupakan

kota wisata, budaya, dan pendidikan yang tentunya menarik warga luar Jogja untuk

tinggal di kota ini. Kondisi ini tentunya memperburuk keadaan yang ada. Tidak hanya

lahan yang semakin sempit akibat terus dibangunnya mall, hotel, rumah penduduk,

maupun perumahan, tapi juga kepadatan pengguna jalan raya dan berdampak pada

1 Max Oroh. 2015. Balikpapan Peringkat Pertama dari 7 Kota Ternyaman di Indonesia.

http://kabarkaltim.co.id/2015/08/08/balikpapan-peringkat-pertama-dari-7-kota-ternyaman-di-indonesia/ diakses 26 Oktober 2015 2 Astama Izqi Winata. 2014. Ikatan Ahli Perencana Indonesia: Jogja Kota Ternyaman Se-Indonesia.

http://jogjadaily.com/2014/07/ikatan-ahli-perencana-indonesia-jogja-kota-ternyaman-se-indonesia/ diakses 26 Oktober 2015

RELASI ANTAR AKTOR DALAM PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN JALAN SATU ARAH: Studi MengenaiRelasi Kuasa AntaraPemerintah, Swasta, dan Masyarakat Kampung Terban dalam Pemberlakuan Kebijakan Jalan SatuArah diJalan Cornel Simanjuntak YogyakartaLATIFAH UTIYA NI'AMAR RAHMANI Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

http://kabarkaltim.co.id/2015/08/08/balikpapan-peringkat-pertama-dari-7-kota-ternyaman-di-indonesia/

http://kabarkaltim.co.id/2015/08/08/balikpapan-peringkat-pertama-dari-7-kota-ternyaman-di-indonesia/

http://jogjadaily.com/2014/07/ikatan-ahli-perencana-indonesia-jogja-kota-ternyaman-se-indonesia/

kemacetan lalu lintas. Kemerosotan rangking dari peringkat 1 pada tahun 2013 dan

menjadi peringkat 4 di tahun 2015 tidak dipungkiri karena salah satu faktor yaitu

semakin tingginya angka penduduk yang mempengaruhi banyaknya penggunaan

kendaraan bermotor dan menyebabkan masalah kemacetan lalu lintas serta

mengurangi kenyamanan yang ada.

Salah satu kawasan yang setiap hari mengalami kemacetan adalah Jalan

Cornel Simanjuntak Yogyakarta. Jalan seluas 5 meter ini merupakan salah satu jalur

penting di jantung Kota Yogyakarta.3 Sehingga daerah ini penuh sesak oleh

kendaraan yang melewatinya. Jalan ini berada di wilayah Kelurahan Terban dimana

terdapat banyak pertokoan, pedagang kaki lima, parkir, dan sekolah di seluruh sisi

jalan. Mulai dari SMA, supermarket, toko busana, toko elektronik, warung internet,

toko sepatu, tempat makan, toko olahraga lengkap berjejer di arena ini. Toko-toko

tersebut mayoritas tidak memiliki lahan khusus parkir yang memadai. Terlihat dari

banyaknya kendaraan roda dua maupun empat yang diparkirkan di bahu jalan. Hal ini

tentunya menambah kemacetan lalu lintas yang ada.

Wacana pemberlakuan jalan satu arah di Jalan C. Simanjuntak Yogyakarta

akhirnya muncul pada tahun 2011.4 Namun kebijakan tersebut baru dapat

terealisasikan pada 25 Agustus 2014. Beberapa kali pemerintah melakukan

3 Yores, dkk. 2013. Perancangan Kota Jl. C Simanjuntak.

https://www.academia.edu/8714611/Perkot_Fix_Presentasi diakses pada 29 Oktober 2015 4 Esa. 2013. Konsep Jalan C Simanjuntak jadi Searah Butuh Sosialisasi Panjang.

http://jogja.tribunnews.com/2013/03/14/konsep-jalan-c-simanjuntak-jadi-searah-butuh-sosialiasi-panjang diakses pada 29 Oktober 2015


https://www.academia.edu/8714611/Perkot_Fix_Presentasi

http://jogja.tribunnews.com/2013/03/14/konsep-jalan-c-simanjuntak-jadi-searah-butuh-sosialiasi-panjang

http://jogja.tribunnews.com/2013/03/14/konsep-jalan-c-simanjuntak-jadi-searah-butuh-sosialiasi-panjang

pertemuan dengan warga Kelurahan Terban demi mendapatkan persetujuan karena

jalan yang ada masih merupakan wilayah mereka. Pemerintah juga membuat

kebijakan mengenai parkir untuk toko disepanjang jalan tersebut yaitu parkir di bahu

jalan hanya diperbolehkan disisi Timur. Walaupun pada kenyataannya masih banyak

yang menggunakan bahu jalan sisi Barat untuk parkir kendaraan roda empat.

Penerapan kebijakan jalan satu arah di Jalan C. Simanjuntak Yogyakarta

melibatkan banyak pihak di dalamnya yaitu Pemerintah Kota Yogyakartaselaku

pemangku kekuasaan, masyarakat yang berada di wilayah Kelurahan Terban, dan

Swasta dalam kasus ini adalah pemilik toko disepanjang jalan tersebut. Hubungan

atau relasi yang ada antar aktor tersebut baik pemerintah dengan masyarakat,

pemerintah dengan swasta, ataupun swasta dengan masyarakat menjadikan kebijakan

yang dikeluarkan pemerintah tersebut dapat terealisasikan. Karena suatu kebijakan

tidak dapat langsung diterapkan tanpa adanya persetujuan dari pihak-pihak yang

terdampak. Tiap aktor memiliki kepentingan masing-masing sehingga bukan menjadi

hal baru ada pihak yang awalnya tidak setuju dengan wacana ini.

Penelitian ini menarik karena masalah mengenai kebijakan jalan satu arah

sebagai suatu pemecahan masalah kemacetan merupakan masalah publik yang

memuat banyak kepentingan dan relasi di dalamnya. Baik itu pemerintah, swasta,

maupun masyarakat sekitar. Oleh karena itu peneliti ingin mengangkat permasalahan

tersebut dalam skripsi yang berjudul “Relasi Antar Aktor dalam Pemberlakuan

Kebijakan Jalan Satu Arah: Studi Mengenai Relasi dan Kepentingan Antara


Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Terban dalam Pemberlakuan Jalan Satu Arah di

Jalan Cornel Simanjuntak Yogyakarta”

Adanya penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan analisis

mendalam mengenai relasi dan kepentingan yang terjalin karena adanya kebijakan

yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam kasus ini kebijakan pemberlakuan jalan satu

arah di Jalan C. Simanjuntak Yogyakarta. Diharapkan pula penelitian ini nantinya

akan menambah khazanah pengetahuan mengenai ilmu politik. Selain itu,

memperkaya karya penelitian sosial khususnya dalam bidang politik.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang diatas, maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab pada

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana relasi kuasa antara negara, swasta, dan masyarakat dalam

pemberlakuan jalan satu arah di Jalan Cornel Simanjuntak Yogyakarta?

2. Bagaimana cara pemerintah selaku pemangku kekuasaan dalam

merealisasikan kebijakan jalan satu arah di Jalan Cornel Simanjuntak

Yogyakarta?


C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini tentunya bertujuan untuk mengetahui bagaimana relasi kuasa antara

pemerintah, swasta, dan masyarakat yang ada dalam pemberlakuan jalan satu arah di

Jalan Cornel Simanjuntak Yogyakarta. Selain itu untuk juga mengetahui bagaimana

cara pemerintah selaku pemangku kekuasaan menyelesaikan masalah publik yaitu

kejenuhan jalan.

D. Manfaat Penelitian

1. Mampu memberikan penjelasan bagaimana relasi yang terjadi antara

negara, swasta, dan masyarakat dalam pemberlakuan jalan satu arah di

Jalan C. Simanjuntak Yogyakarta.

2. Mengetahui berbagai macam kepentingan yang ada dalam pemberlakuan

jalan satu arah di Jalan C. Simanjuntak Yogyakarta.

3. Mampu menjelaskan berbagai aktor yang terlibat dalam terlaksananya

pemberlakuan jalan satu arah di Jalan C. Simanjuntak Yogyakarta.

4. Mampu menjabarkan tahapan-tahapan yang dilakukan pemerintah dalam

merealisasikan kebijakannya tersebut.

5. Menambah khazanah kajian politik dari sudut kebijakan publik dan relasi

kuasa.


E. Review Literatur

Review literatur merupakan tahapan penting yang perlu dilakukan karena

untuk menunjukkan adanya penelitian sebelumnya oleh orang lain yang serupa

ataupun mirip terkait dengan relasi antar aktor dalam keberlangsungan suatu

kebijakan maupun kegiatan tertentu. Diperlukan juga untuk mengetahui bahwa

penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Atau kata lain tidak

mengulang yang sudah ada dan ada unsur kebaruan di dalamnya. Pada bagian ini

memuat teori, temuan, dan fokus kajian dari tiap penelitian. Dalam penelitian kali ini,

ditemukan beberapa sumber berupa skripsi dan thesis yang memiliki kesamaan tema

besar dengan penilitian yang peneliti angkat.

1. Penelitian pertama yaitu skripsi dari Chandra Puspitasari Jurusan Ilmu

Pemerintahan UGM tahun 2007. Penelitian tersebut berjudul “Relasi Tiga Aktor

dalam Pengelolaan Parkir di Malioboro: Studi Tentang Relasi Kepentingan

antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Pengelolaan Parkir di

Malioboro”. Dalam penelitian tersebut , bentuk dan relasi antara tiga aktor yang

ada dijabarkan menggunakan Teori Governance. Dimulai dari sudut pandang

terminologinya, dari segi fungsionalnya, dan konsep relasi yang ada itu sendiri.

Fokus kajiannya adalah bagaimana menjelaskan peran pemerintah dalam

mengatur perizinan yang ada khususnya mengenai masalah perparkiran di

kawasan Malioboro. Dijabarkan pula bahwa pemerintah justru mendapatkan


stigma yang kurang baik atau kata lain kurang dipercaya oleh masyarakat dalam

mengelola parkir yang ada.

2. Penelitian kedua yaitu skripsi dari Rendy Riananda Jurusan Sosiologi UGM

tahun 2014 yang berjudul “JASA PELAYANAN PARKIR: Studi tentang Relasi

Antar Aktor dalam Pengelolaan Jasa Pelayanan Parkir di Kawasan Belanja dan

Hiburan Seturan, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa

Yogyakarta”. Skripsi tersebut membahas mengenai bentuk dan pola interaksi

serta relasi sosial yang terjadi antara para juru parkir dengan pemilik lahan usaha

dan memberikan lahan parkir dengan menggunakan paradigma definisi sosial dan

teori intetaksionisme simbolik. Fokus kajiannya adalah memperlihatkan peran

aktor yang menggunakan jasa pelayanan serta penyelesaian masalah oleh

penyedia jasa pelayanan dalam relasi sosial yang terjadi di dalamnya.

3. Penelitian ketiga yaitu thesis dari Muhammad Anshori Jurusan Ilmu Politik

UGM 2011 yang berjudul “Politik Pengelolaan Hak Bersama” yang membahas

mengenai dinamika relasi kuasa dalam pengelolaan perkebunan karet rakyat

melalui lembaga kesejahteraan desa di Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat

Kabupaten Bangka. Thesis tersebut menggunakan konsep mekanisme

pengelolaan sumberdaya kepemilikan bersama dan relasi struktur kekuasaan.

Fokus kajian penelitiannya lebih menitikberatkan pada proses dan mekanisme

pengelolaan sumberdaya, siapa saja aktor yang berperan, dan analisa mengenai

pola relasi kuasa dalam pengelolaan tersebut.


4. Penelitian keempat yaitu disertasi dari Pahada Hidayat Program Studi Kajian

Budaya dan Media Universitas Gadjah Mada 2015 yang berjudul “Kontestasi dan

Relasi Kuasa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Daerah: Studi Kasus pada

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang

Barat”. Disertasi tersebut menggunakan kerangka teori kontestasi, konsep relasi

kuada, dan juga konsep ruang publik. Fokus kajiannya adalah mengenai

konstruksi pembangunan oleh negara melalui program PNPM, bentuk-bentuk

tegangan dan negosisasi antara masyarakat dan pemerintah, dan dinamika kultur

lokal dalam merespon perubahan sosial sebagai dampak dari program

pembangunan yang ada.

5. Penelitian kelima yaitu skripsi dari Adninda Gusnia Putri Jurusan Politik dan

Pemerintahan Universitas Gadjah Mada 2014 yang berjudul “Pola Relasi Kuasa

Antara Negara, NGO, dan Masyarakat dalam Proses Pemberdayaan Keluarga

(Posdaya) untuk Mengatasi Masalah Kemiskinan: Studi Posdaya Delima,

Gemawang, Sinduadi, Mlati, Sleman”, skripsi ini menggunakan kerangka teori

yaitu kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan pola relasi NGO terhadap

negara. Fokus kajian penelitiannya yaitu mengenai bagaimana strategi

pemberdayaan yang dilakukan oleh Posdaya Delima dalam mengentaskan

kemiskinan dan juga pola reasi kuasa yang terbangun antara negara, NGO, dan

masyarakat.

6. Penelitian keenam yaitu thesis dari Reni Shintasari Jurusan Politik dan

Pemerintahan Universitas Gadjah Mada 2013 yang berjudul “Studi Relasi


Pemerintah Desa, Perusahaan, Masyarakat Desa Ponggok terkait CSR PT TI

Aqua Danone”. Thesis ini menggunakan teori governance, CSR, dan patronase.

Fokus penelitiannya adalah mengenai relasi antara perusahaan, pemerintah desa,

dan masyarakat pada penganggaran CSR PT TIA Danone Klaten di Desa

Ponggok dan juga dampak CSR tersebut terhadap aktor lain yang terkait.

7. Penelitian ketujuh adalah skripsi dari Dhienda Viola Dewinta Jurusan

Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada 2015 yang berjudul “Relasi Antar

Aktor Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Masyarakat & PHRI (Perhimpunan

Hotel dan Restoran Indonesia) dalam Keterkaitannya dengan Fenomena

Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta”. Fokus kajiannya adalah mengenai

pola relasi Pemerintah Kota Yogyakarta dengan aktor lain terkait dengan

fenomena dan pembangunan hotel. Penelitian ini menggunakan konsep relasi

antara state dan society, kemitraan, dan teori konflik.

8. Penelitian kedelapan adalah thesis dari Yoga Suharman Jurusan Hubungan

Internasional Universitas Gadjah Mada 2015 yang berjudul “Relasi Kekuasaan-

Pengetahuan dalam Wacana Global War On Terror”. Fokus kajiannya adalah

mengenai bentuk relasi kekuasaan yang ada dalam wacana perang melawan

terorisme global dan mekanismenya. Penelitian ini menggunakan teori kekuasaan

modern.

Penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan tema besar yaitu

mengenai relasi kuasa antar aktor. Penelitian yang peneliti lakukan kali ini memuat


beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya tersebut. Pertama adalah fokus

kajian yang diteliti yaitu mengenai relasi kuasa dalam pemberlakuan kebijakan jalan

satu arah di Jalan Cornel Simanjuntak Yogyakarta. Kedua adalah segi teori yang

digunakan, peneliti menggunakan teori kebijakan publik dan konsep relasi kuasa.

Ketiga adalah pembahasan adalah mengenai relasi kuasa yang termuat antar tiga aktor

yaitu pemerintah Kota Yogyakarta (state) , masyarakat Kelurahan Terban (society),

dan swasta atau pemilik usaha di sepanjang Jalan C. Simanjuntak (private sector).

Pemberlakuan jalan satu arah yang baru dilaksanakan Agustus 2014 lalu. Sehingga

dapat dikatakan bahwa penelitian ini up to date dengan realitas saat ini.

F. Kerangka Teori

F.1. Kebijakan Publik

F.1.1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat dipahami sebagai kebijakan yang dibuat oleh

badan-badan pemerintah dan atau para aktor politik, bertujuan untuk menyelesaikan

masalah publik. Lingkup dari studi ini sangat luas relasi mencakup berbagai sektor

baik itu politik, hukum, pendidikan, pertanian, keamanan, luar negri, dan lain

sebagainya. Namun yang akan menjadi fokus kali ini adalah kebijakan publik pada

lingkup politik yang bersifat regional/ lokal.

Pakar ilmu politik Richard Rose berpendapat bahwa kebijakan publik dapat

dipahami sebagai serangkaian kegiatan-kegiatan yang sedikit banyak berhubungan


beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada

sebagai suatu keputusan tersendiri5. Kebijakan publik menurut Thomas Dye adalah

apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public policy is

whatever governments choose to do or not to do)6. Definisi tersebut memiliki makna

bahwa kebijakan yang dibuat oleh badan pemerintah bukan organisasi swasta dan

menyangkut pada pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan

pemerintah. Atau kata lain, kebijakan tidak hanya dipandang dari segi apa yang sudah

dilakukan pemerintah.

James E. Anderson mendefinisikan bahwa kebijakan publik sebagai

kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah.7 Walaupun

disadari bahwa kebijakan-kebijakan yang ada dapat dipengaruhi oleh faktor dan aktor

di luar pemerintahan. Seperti pada pandangan David Easton ketika pemerintah

membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai

kepada masyarakat. Karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di

dalamnya. Ditegaskan pula oleh Harrold Laswell dan Abraham Kaplan yang

berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan

praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat.8

5 Richard Rose dalam Budi Winarno. 1989. Teori Kebijaksanaan Publik. PAU Studi Sosial Universitas

Gadjah Mada Yogyakarta: Proyek Pengembangan Pusat Fasilitas Bersama Antar Universitas (Bank Dunia XVII). Hlm. 3. 6 Thomas Dye dalam Budi Winarno. Ibid., hlm. 2.

7 Dalam AG. Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 2.

8 Ibid., hlm. 3


Menurut pandangan dari John Dewey kebijakan publik lebih

menitikberatkan pada publik dan masalah-masalah di dalamnya. Membahas mengenai

bagaimana isu-isu dan persoalan yang muncul ke permukaan disusun dan

didefinisikan. Lalu bagaimana semua itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan

agenda politik. Selain itu, kebijakan publik juga merupakan studi tentang bagaimana

dan apa dampak dari tindakan aktif yang dilakukan maupun pasif dari pemerintah. 9

Secara generik terdapat empat jenis kebijakan publik. Pertama, kebijakan

formal adalah keputusan-keputusan yang dikodifikasikan secara tertulis dan disahkan

atau diformalkan agar dapat berlaku. Kebijakan formal dikelompokkan menjadi tiga

yaitu perundang-undangan (UU, PP, Perda), hukum (Pidana, Perdata, Agama,

Khusus), dan regulasi (PP, PerPres, PerMen, PerKaDa). Kedua, kebiasaan umum

lembaga publik yang telah diterima bersama (konvensi). Ketiga, pernyataan pejabat

publik dalam forum publik. Keempat, perilaku kebijakan publik.10

Kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai, norma,

maupun praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila bertentangan maka akan

menyebabkan konflik atau chaos saat diimplementasikan. Oleh sebab itu kebijakan

yang nantinya dikeluarkan harus mampu mengakomodasi nilai, norma, dan praktika

9 Syahrin Naihasy. 2006. Kebijakan Publik. Yogyakarta: Mida Pustaka. Hlm. 18-19

10 Riant Nugroho. 2014. Metode Penelitian Kebijakan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 8-9.


yang hidup dan berkembang di masyarakat. Terdapat tiga manfaat penting dalam

studi kebijakan publik:11

1) Pengembangan ilmu pengetahuan

Pengertian manfaat ini adalah ilmuwan dapat menempatkan kebijakan publik

sebagai variabel terpengaruh (dependent variable) maupun sebaliknya yaitu variablel

pengaruhnya (independent variable). Berarti bahwa studi ini berusaha mencari

variabel-variabel yang dapat memengaruhi isi dari kebijakan publik, ataupun

sebaliknya sehingga berupaya mengidentifikasi apa dampak dari kebijakan yang ada.

2) Membantu para praktisi dalam memecahkan masalah-masalah publik

Dengan mempelajari kebijakan publik para praktisi akan memiliki dasar teoritis

tentang bagaimana membuat kebijakan publik yang baik dan memperkecil kegagalan

dari suatu kebijakan publik. Sehingga kedepannya akan muncul kebijakan publik

yang lebih berkualitas yang dapat menopang tujuan pembangunan.

3) Berguna untuk tujuan politik

Suatu kebijakan publik yang dibuat melalui proses yang benar dengan dukungan

teori yang memadai memiliki posisi yang kuat terhadap kritik dari lawan-lawan

politik. Kebijakan publik tersebut dapat meyakinkan kepada lawan-lawan politik

11

Ibid., hlm. 4,5.


yang tadinya kurang setuju. Kebijakan seperti itulah yang tidak akan dicabut hanya

karena alasan kepentingan sesaat dari lawan-lawan politik.

Terdapat enam kriteria yang harus diperhatikan saat mengambil kebijakan publik

yaitu sebagai berikut:12

1) Efektifitas (effectiveness), yang menguku apakah suatu alternatif sasaran

yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan

akhir yang diinginkan atau tidak.

2) Efisiensi (efficiency), yang selalu menjadi tolok ukur adalah dalam bidang

ekonomi/ keuangan.

3) Cukup (Adequacy), adalah kriteria yang berkaitan dengan variasi antar

sumberdaya dan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

a. Pencapaian sasaran tertentu dengan biaya tertentu

b. Pencapaian salah satu di antara banyak sasaran dengan biaya tetap

c. Pencapaian tujuan tertentu dengan biaya yang dapat berubah

d. Pencapaian salah satu di antara banyak sasaran dengan biaya yang

dapat berubah

4) Adil (Equity), adalah untuk mengukur suatu strategi kebijakan yang

berhubungan dengan penyebaran atau pembagian hasil dan ongkos atau

pengorbanan di antara berbagai pihak dalam masyarakat.

12

Syahrin Naihasy, op. cit. Hlm. 36-37


5) Terjawab (Responsiveness), merupakan sebuah strategi kebijakan yang

dapat memenuhi suatu komunitas/ golongan/ masyarakat atau masalah

tertentu dalam masyarakat.

6) Tepat (Appropriateness), merupakan kombinasi dari kriteria di atas yang

saling mendukung ataupun ada kriteria yang sesuai akan tetapi tidak untuk

kriteria yang lain namun pada akhirnya harus dilakukan dalam rangka

terwujudnya suatu kebijakan pilihan terakhir.

F.1.2. Pendekatan dan Kerangka Kerja dalam Studi Kebijakan Publik

Hughes memaparkan studi kebijakan bahwa terdapat dua pendekatan dalam studi

kebijakan publik, yaitu13

:

1) Analisis kebijakan (policy analysis)

Pendekatan ini lebih terfokus pada studi pembuatan keputusan (decision making)

dan penetapan kebijakan dengan menggunakan model-model statistik.

2) Kebijakan publik politik (political public policy).

Pada pendekatan ini lebih menekankan pada hasil dan outcome dari kebijakan

publik dari pada penggunaan data statistik.

Kerangka kebijakan publik ditentukan oleh beberapa variabel: 14

13

Ibid., hlm. 5. 14

Ibid., hlm. 7.


1) Tujuan yang hendak dicapai: mencakup kompleksitas tujuan yang hendak dicapai.

Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja

kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka semakin

mudah untuk mencapainya.

2) Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan

kebijakan: suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih

sulit untuk dicapai dibandingkan dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu

nilai.

3) Sumber daya yang mendukung kebijakan: kinerja suatu kebijakan akan ditentukan

oleh sumberdaya finansial, material, dan insfrastruktur lainnya.

4) Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan: kualitas dari suatu

kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas para aktor yang terlibat dalam proses

penetapan kebijakan. Kualitas tersebut akan ditentukan dari tingkat pendidikan,

kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya.

5) Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya:

kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, dan

politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.

6) Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan: strategi yang digunakan untuk

mengimplementasikan suatu kebijakan akan memengaruhi kinerja dari suatu


kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat top-down approach atau buttom-up

approach, otoriter atau demokratis.

F.1.3. Proses dan Tahapan Kebijakan Publik

Proses analisis kebijakan publik dapat dikatakan sebagai serangkaian aktivitas

intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktifitas

politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan

agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian

kebijakan. Sedangkan aktivitas yang lebih bersifat intelektual yaitu perumusan

masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut: 15

GAMBAR 1 (Proses Kebijakan Publik Menurut William N Dunn)

15

Ibid., hlm. 8,9.


Tabel 1 Tahap Analisis Kebijakan (Aktifitas Intelektual)

TAHAPAN KARAKTERISTIK

Penyusunan agenda (agenda setting) Merupakan suatu proses dimana

masalah publik bisa mendapatkan

perhatian dari pemerintah atau tidak

Formulasi kebijakan (policy formulation) Merupakan proses perumusan

pilihan-pilihan kebijakan oleh

pemerintah. Tujuannya adalah untuk

mengetahui masalah apa yang harus

dipecahkan

Adopsi/ legitimasi kebijakan Merupakan langkah lanjut setelah

formulasi kebijakan. Tujuan

legitimasi adalah untuk memberikan

otorisasi pada proses dasar

pemerintah. Jika tindakan legitimasi

dalam suatu masyarakat diatur oleh

kedaulatan rakyat, warga negara

akan mengikuti arahan pemerintah.

Namun warga negara harus percaya

bahwa tindakan pemerintah adalah

sah

TAHAPAN KARAKTERISTIK

Perumusan masalah Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi

yang menimbulkan masalah

Forecasting (peramalan) Memberikan informasi mengenai konsekuensi di

masa mendatang dari diterapkannya alternatif

kebijakan, termasuk apabila tidak membuat

kebijakan.

Rekomendasi kebijakan Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari

setiap alternatif, dan merekomendasikan alternatif

kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling

tinggi.

Monitoring kebijakan Memberikan informasi mengenai konsekuensi

sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif

kebijakan termasuk kendala-kendalanya.

Evaluasi kebijakan Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil

dari suatu kebijakan


Implementasi kebijakan (policy

implementation)

Merupakan proses melaksanakan

kebijakan supaya mencapai hasil

yang diinginkan dengan baik

Penilaian kebaikan/ kebijakan Merupakan proses untuk menilai

hasil atau kinerja kebijakan yang

telah dibuat dan dilaksanakan.

Tabel 2 Tahap analisis kebijakan yang lebih bersifat politis:

F.2. Konsep Relasi Kuasa dalam Teori Governance

Dalam konteks governance pola relasi kekuasaan ditandai dengan hadirnya

masyarakat (institusi atau komunitas), pemerintah (pusat dan daerah), dan pasar

(pelaku bisnis interprenuer). Pemerintah bukan satu-satunya aktor yang berperan

penuh atau memiliki kekuasaan secara mutlak. Relasi pada dasarnya merupakan

bentuk konkret hubungan yang terbentuk karena adanya interaksi dari unsur dua

pihak atau lebih. Pihak-pihak yang terlibat tersebut memiliki kepentingan dan tujuan

masing-masing.

Pemerintah dengan menggunakan teori governance dalam membangun relasi

diharapkan mampu mengurangi adanya konflik akibat benturan kepentingan yang

ada. Karena suatu kebijakan akan dapat terlaksana dengan lebih baik apabila dalam

proses implementasinya melibatkan aktor-aktor lain selain pemerintah. Aktor tersebut

adalah swasta/private sector dan masyarakat. Perlu adanya ruang sinergi atau

kerjasama yang ada antara pemerintah dengan masyarakat dan swasta. Ruang ini

harus tetap dibuka untuk menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh masing-

masing pihak bisa lebih optimal. Sehingga tidak adanya pihak yang merasa dirugikan.


Manfaat baikpun diperoleh oleh semuanya akibat hubungan baik yang terjalin di

dalamnya.

Konsep relasi dapat dilihat secara lebih jelas pada bagan berikut:

Gambar 2 Konsep Relasi Antar Aktor

Keterangan:

: Relasi : Aktor/ wilayah/ sektor

F.2.1. Relasi antara Negara dengan Masyarakat

Pola yang terbentuk antara pemerintah dengan masyarakat adalah sebagai berikut:16

1) Pola Otoritarian

16

Tim Penyusun S2 PLOD. 2004. Mengelola Dinamika Politik dan Sumberdaya Daerah. Yogyakarta:

Global Media. Hlm. 50.

STATE

SOCIETY PRIVATE

SECTOR


Pola otoritarian menempatkan posisi pemerintah pada tempat tertinggi

sedangkan masyarakat berada di posisi subordinatif. Negara mendominasi proses

pengambilan keputusan maupun dalam implementasi kebijakan. Masyarakat

dikondisikan pada posisi pasif dan perannya nyaris terpinggirkan. Dinamika dalam

proses pengambilan keputusan yang ada lebih merupakan refleksi dari kompetisi

kepentingan antar sejumlah aktor pemerintah.

2) Pola Hubungan Transisional

Pada pola ini sosok dominan dari pemerintah atau negara sudah mulai

mencair dan muncul partisipasi masyarakat. Peran masyarakat serta sektor lainnya

masih dibatasi oleh pemerintah dalam proses perumusan kebijakan politik. Pola

hubungan transisional diwarnai oleh ketegangan, konflik, bahkan perlawanan dari

masyarakat karena produk politik yang ada hanya menguntungkan pemerintah.

3) Pola Hubungan Demokratis

Pola hubungan antara pemerintah dengan masyarakat secara politik

posisinya setara. Pemerintah tidak lagi melakukan dominasi. Pemerintah dan

masyarakat sama-sama diikat oleh satu aturan main untuk saling mengisi dan

mendorong serta ada interaksi timbal balik dalam proses pengambilan kebijakan dan

implementasi kebijakan.

Pola-pola di atas menunjukkan bentuk relasi dari posisi , sedangkan untuk model

hubungan yang dibentuk dari dua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat dapat


dilihat pada model-model hubungan sinergis. Model hubungan sinergis tersebut yang

dapat terbentuk dari relasi pemerintah (state) dengan masyarakat (society): 17

4) Model Kemitraan (partnership)

Model ini terdapat dasar yaitu kepercayaan satu sama lain dan kesetaraan.

Sehingga masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan masyarakat politik bersama

dengan pemerintah dapat bekerja sama.

5) Model Reprositas-Kritis

Hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dilakukan dengan cara

keduanya saling mempelajari posisi masing-masing dari keduanya. Selain itu juga

saling menerima dan memberi dukungan.

6) Model Akomodasionis

Baik dari pemerintah maupun masyarakat saling melakukan politik

akomodasi.

17

Ibid., hlm. 57


F.2.2. Relasi antara Negara dengan Swasta/ Privat Sector

Variasi bentuk relasi antara negara (state) dengan sektor swasta/privat (private

sector) dapat dibedakan kedalam 3 hal yaitu:18

1) Tingkat alokasi resiko antara pemerintah dengan swasta.

2) Tingkat kebutuhan tenaga ahli pada masing-masing pihak.

3) Implikasi potensial terhadap tingkat pembayaran.

Pemerintah memerlukan kerjasama dengan pihak swasta dalam melakukan

pembangunan atau pembenahan baik dalam bentuk tanggung jawab dan jangka

waktu. Terdapat lima bentuk kerjasama antara sektor pemerintah (state) dengan

sektor swasta/privat (private sector), yaitu sebagai berikut: 19

1) Kontrak Pelayanan (Service Control)

Merupakan bentuk kerjasama dimana mitra swasta diberi tanggung jawab

melaksanakan pelayanan jasa untuk suatu jenis pelayanan tertentu dalam suatu jangka

waktu tertentu.

2) Kontrak Kelola (Management Contract)


untuk mengelola prasarana/sarana milik pemerintah (yang dikontrakkan adalah

jabatan dalam suatu organisasi/management saja).

18

Ibid., hlm. 17. 19

Ibid.


3) Kontrak Sewa (Leased Contract)

Merupakan bentuk kerjasama dimana mitra swasta menyewakan ke

pemerintah suatu fasilitas infrastruktur tertentu dalam suatu jangka waktu tertentu

untuk kemudian dioperasikan dan dipelihara.

4) Kontrak Bangun (Rehabilitasi)

Merupakan hubungan dimana mitra swasta bertanggung jawab dalam

membangun proyek infrastruktur, dan tahap selanjutnya ditentukan oleh persetujuan

dari kedua belah pihak.

5) Kontrak Konsesi (Consession Contract)


menyediakan jasa pengelolaan atas sebagian atau seluruh sistem infrastruktur

tertentu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas. Serta pemberian layanan

kepada masyarakat dan penyediaan modal kerjanya.


F.2.3 Relasi antara Masyarakat (society) dengan Swasta/ Privat Sector

Dalam governance, peran masyarakat dilibatkan dalam bidang sosial,

politik, maupun ekonomi. Pemberian kesempatan oleh negara dan swasta semakin

terwujud dengan adanya ruang untuk bergerak yang sering disebut dengan civil

society.

Pola dan bentuk relasi antara masyarakat dengan swasta adalah sebagai berikut: 20

1) Partisipasi :Terdapat pemberian kesempatan atau ruang dari satu

pihak ke pihak yang lain untuk saling melakukan relasi.

2) Aktualisasi :Dalam relasi terdapat usaha-usaha untuk

mensosialisasikan ide-ide atau usaha menunjukkan keberadaan.

3) Konflik :Relasi memuat benturan nilai dan kepentingan.

4) Korporasi :Relasi berbentuk kerjasama untuk tujuan ekonomi atau

bisnis. Biasanya berangkat dari persamaan kepentingan sosial ekonomi atau

perasaan senasib.

5) Transaksi :Dalam relasi terdapat pertukaran jual beli yang saling

menguntungkan secara materiil ataupun ekonomi.

20

Sunyoto Usman. 2006. Malioboro. Yogyakarta: PT Mitra Tata Persada. Hlm. 61


G. Definisi Konseptual

1) Relasi

Relasi adalah hubungan atau banyak hubungan baik hubungan antar

individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Hubungan

dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh W.J.S Poerwardarminta berarti

berurusan langsung dengan, berkaitan dengan, mengadakan kontak dengan,

berkenaan dengan, atau pertalian.21

2) Kepentingan

Kepentingan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti keperluan,

kebutuhan, interes. Kepentingan lebih ditekankan pada perilaku atau dorongan

seseorang untuk melakukan hal tertentu berkaitan dengan hal yang menguntungkan

dirinya atau menjadi kebutuhannya.

3) Aktor

Aktor dapat diartikan sebagai individu atau kelompok yang mempengaruhi

terjadinya suatu kejadian atau keputusan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia aktor memiliki arti orang yang berperan dalam suatu kejadian penting.

4) Kebijakan publik

21

W.J.S. Poerwadarminta. 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka


Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh badan-badan

pemerintah dan atau para aktor politik, bertujuan untuk menyelesaikan masalah

publik.

H. Definisi Operasional

1) Relasi antar aktor

Relasi tidak dapat dilepaskan dari adanya kerangka keseluruhan yang terbagi dalam

unsur-unsur sebagai berikut:22

a) Tujuan/ nilai yang dibela: Mengidentifikasi apakah terdapat tujuan atau nilai

yang dipegang oleh para aktor secara individu, kelompok, atau lembaga.

b) Adanya aturan main: Mencoba mengungkap fakta apakah ada aturan main

(rule of the game) dalam pengelolaan relasi. Jika ada, apakah berbentuk

tertulis/perundang-undangan atau tidak tertulis dan bagaimana mekanisme

bekerjanya aturan main tersebut.

c) Komitmen moral/etos: Komitmen moral menyangkut pada konsistensi aktor

yang terlibat. Dapat diwujudkan berupa tekad dan etiket, serta integritas

individu dalam kelompok atau lembaga.

d) Kepemimpinan: Lebih cenderung mengidentifikasi pada hubungan antara

pemimpin dan pengikutnya. Melihat adakah pola ketergantungan atau

kemandirian dari bawahan pada pemimpin dalam setiap sektor yang terlibat.

22

Tim Penyusun Program S2. Op.cit. hlm. 80.


e) Organisasi sebagai wadah operasional: Mengidentifikasi pelibatan organisasi

baik organisasi masyarakat atau politik dalam pembentukan relasi.

f) Sarana dan prasarana: Mengidentifikasi apa saja sarana dan prasarana yang

dipakai dalam pembentukan relasi, misalnya saja penggunaan uang sebagai

sarana untuk memperkuat kekuasaan yang ada, atau dengan sarana wewenang

untuk membentuk dan mengelola relasi.

2) Unsur-unsur dalam kebijakan publik23

Terdapat dua perspektif, yaitu perspektif proses kebijakan dan struktur

kebijakan. Dari perspektif proses kebijkan tahapannya adalah identifikasi masalah,

tujuan, formulasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Sedangkan perspektif struktur kebijakan yaitu sebagai berikut:

a) Tujuan kebijakan. Kebijakan yang baik dan terarah harus memiliki tujuan

yang baik pula. Sekurang-kurangnya memenuhi empat kriteria sebagai berikut

yaitu apa yang diinginkan untuk dicapai, bersifat rasionak atau realistis,

merupakan sesuatu yang jelas (clear), dan berorientasi ke depan (future

oriented).

b) Unsur kedua adalah masalah yang merupakan unsur yang sangat penting

dalam kebijakan. Apabila terdapat kesalahan dalam menentukan masalah

dapat menimbulkan kegagalan dalam proses kebijakan.

23

Syahrin Naihasy. 2006. Kebijakan Publik Menggapai Masyarakat Madani. Yogyakarta: Mida Pustaka. Hlm. 32-36


c) Unsur ketiga adalah tuntutan (demand). Seperti halnya partisipasi pada

umumnya yaitu adanya tuntutan.

d) Unsur keempat adalah dampak (outcomes). Dalam bidang sosial dan politik

dapat terjadi pula multiplier effects baik positif maupun negatif.

e) Unsur kelima adalah sarana (policy instrumen). Suatu kebijakan dapat

dilaksanakan dengan menggunakan sarana antara lain berupa kekuasaan,

insentif, pengembangan kemampuan, simbolis, dan perubahan kebijakan itu

sendiri.

I. Metode Penelitian

I.1. Jenis Penelitian

Metodologi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan

metode studi kasus. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk

mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan

sosial. Menurut Bogdan dan Bikien studi kasus merupakan pengujian secara rinci

terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen

atau satu peristiwa tertentu. Ary, Jacobs, dan Razavieh menjelaskan bahwa pada studi

kasus hendaknya peneliti berusaha untuk menguji unit atau individu secara

mendalam.24

24

Sotirios Sarantakos. 1993. Social Research. Australia: Machmillan Education Australia PTY LTD. Hlm. 263.


Robert K. Yin mengatakan bahwa studi kasus merupakan cerita yang unik dan

menarik. Dapat berfokus pada suatu individu, organisasi, proses, lingkungan sekitar,

institusi, ataupun kejadian disekitar kita. Hal yang dikaji dalam studi kasus ialah

penjelasan mengenai mengapa sesuatu yang menarik tersebut dapat terjadi,

bagaimanakah implementasi/penerapannya, dan apa yang dihasilkan dari sesuatu

yang menarik tersebut.25

Mengetahui relasi kuasa antar aktor dalam pemberlakuan jalan satu arah

diJalan Cornel Simanjuntak Yogyakarta, sekaligus bagaimana tahapan yang dilakuan

dalam proses merealisasikan kebijakan sangat cocok menggunakan metode studi

kasus yang termasuk dalam jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif. Dengan

menggunakan studi kasus maka dapat menggali secara mendalam mengenai

hubungan dan tahapan yang termuat di dalamnya. Sehingga kasus yang dipaparkan

akan terjawab secara rinci dan jelas.

I.2. Jenis dan Sumber Data

Peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu:

1) Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data utama yang dijadikan sebagai pusat

informasi data terpenting dan yang didapatkan langsung dari sumber data. Sumber

25

Robert K. Yin. 2003. Case Study Research (Design and Methodes, 3rd ed). London: Sage Publication. Hlm. 12


data ini dapat diperoleh dengan pengamatan langsung (observasi) maupun wawancara

dan biasanya bersifat subyektif karena berasal dari sudut pandang narasumber.

Sumber primer penelitiaan ini diperoleh melalui hasil wawancara dengan Lurah

Terban Yogyakarta Rochwan Nugraheni, Ketua RW setempat Immanuel Triono

Widadi, pemilik toko Karita busana muslim sekaligus mantan Walikota Yogyakarta

periode 2001-2006 dan 2006-2011 Herry Zudianto, asisten general manajer Margaria

Group Muslim Yudhianto, pimpinan Karita Jogja Layliana, petugas parkir Budi,

Ketua Bidang LLA (lalu lintas, angkutan, dan pengendalian operasional) Dinas

Perhubungan Kota Yogyakarta Golkari Made Yulianto, Sie manajemen dan rekayasa

lalu lintas Zandaru, dan ketua paguyuban ASTER (agawe santosaning terban) Ahmad

Badrowi.

2) Sumber sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang dijadikan pelengkap

atau pendukung informasi bagi data sumber primer. Data sekunder ini didapatkan dari

berbagai dokumen, peraturan walikota, studi pustaka, dan literatur yang berkaitan

dengan relasi antar aktor dalam pemberlakuan suatu kebijakan. Sumber sekunder

yang di dapat adalah peta wilayah Kelurahan Terban Yogyakarta dan Peraturan

Walikota Nomor 25 Tahun 2015 tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas di

Kawasan Terban. Selain itu adalah literatur yang di dapat dari hasil pencarian di

perpustakaan, skripsi dan tesis sejenis, dan internet.


I.3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data untuk menjelaskan

fenomena yang terjadi yaitu dengan metode wawancara, metode observasi, dan

pengumpulan data sekunder. Alasan menggunakan ketiga metode tersebut adalah

agar fakta yang terdapat di lapangan dapat dipaparkan secara rinci dan diperoleh

validitas data. Penjabaran ketiga metode tersebut sebagai berikut:

1) Wawancara mendalam

Mantja mendefinisikan wawancara mendalam mencakup dua proses dasar,

yaitu mengembangkan hubungan baik (rapport) dan mengejar perolehan

informasi.26

Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang

memiliki tujuan dan didahului dengan beberapa pertanyaan informal. Peneliti

berusaha melakukan wawancara mendalam kepada informan yang berkompeten dan

berkaitan dengan penelitian ini. Melalui teknik ini, peneliti berharap data atau

informasi yang didapatkan tersebut dapat tergali secara komprehensif karena berasal

dari sumber yang bersangkutan.

Wawancara dengan surat penelitian dilakukan setelah penulis dan

narasumber membuat janji. Wawancara berlangsung selama 1-1,5 jam dan direkam

dengan menggunakan recorder handphone. Wawancara mendalam dilakukan kepada

narasumber yang telah disebutkan dalam sumber primer. Pertama dilakukan

26

Dalam Imam Gunawan. 2014. METODE PENELITIAN KUALITATIF: Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 167


wawancara kepada Pak Budi pada tanggal 4 Desember 2015 di loby bank yang

merupakan petugas parkir Panin Bank dan warga asli Terban. Beliau merupakan

teman ayah penulis, sehingga narasumber terbuka dalam menjawab pertanyaan.

Kedua, kepada Pak Lurah Terban Rochwan Nugraheni pada 18 Desember 2015.

Wawancara dengan Pak Rochwan merupakan wawancara yang memakan waktu

paling lama dari narasumber lain karena bercerita dari sisi pemerintah, masyarakat,

dan swasta. Pak Rochwan merekomendasikan untuk langsung menjumpai Dinas

Perhubungan untuk mendapatkan informasi yang pasti terkait dengan kebijakan jalan

satu arah. Tidak hanya itu, penulis diberikan sumber sekunder berupa peta wilayah

Kelurahan Terban.

Ketiga, dilakukan wawancara kepada Ketua Bidang LLA (lalu lintas,

angkutan, dan pengendalian operasional) Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Pak

Golkari Made Yulianto pada 22 Desember 2015. Penulis mengalami hambatan saat

melakukan wawancara dengan narasumber tersebut, sebab beliau belum menduduki

jabatannya saat ini sewaktu proses jalan satu arah tersebut ada. Sehingga beliau

banyak melewatkan beberapa pertanyaan penting. Keempat, diarahkan untuk

wawancara dengan Pak Zandaru (sie manajemen dan rekayasa lalu lintas) karena

beliau yang tahu betul bagaimana wacana awal rekayasa lalu lintas di Jalan Cornel

Simanjuntak Yogyakarta. Dari sinilah penulis mendapatkan jawaban yang jelas dan

rinci. Selanjutnya diberikan sumber sekunder berupa Peraturan Walikota nomor 25


tahun 2015 tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas di kawasan Terban untuk

memudahkan penulis memahami regulasi yang telah dibuat pemerintah.

Kelima, wawancara mendalam dilakukan dengan salah satu tokoh

masyarakat Terban dan merupakan Ketua RW 02 Pak Immanuel Triono Widadi yang

gang kampungnya paling terdampak akibat pemberlakuan kebijakan jalan satu arah

Jalan Cornel Simanjuntak Yogyakarta. Wawancara dilakukan pada 5 Januari 2016 di

keidaman beliau. Narasumber sangat terbuka dan mampu memaparkan fakta yang

terjadi di lapangan secara jelas. Kesulitan penulis adalah karena suara narasumber

yang cukup lirih dan gang kampung yang sangat ramai dilalui motor sehingga proses

perekaman suara menggunakan recorder cukup sulit didengar ulang. Ditambah lagi

dengan adanya pengamen dan membuyarkan konsentrasi Pak Tri.

Keenam, wawancara dengan Pak Yudhianto (Asisten General Manajer

Margaria Group Muslim Grup) dan Mbak Lailyana (Pimpinan Karita Jogja) di kantor

pusat Margaria Group pada tanggal 19 Januari 2015. Kedua narasumber menjawab

pertanyaan penulis dengan bergantian dan saling melengkapi. Kesulitan penulis

adalah tidak adanya pemberitahuan sebelumnya bahwa kedua narasumber ini yang

akan dimintai informasi, karena surat izin penelitian langsung diterima oleh Pak

Herry Zudianto dan beliau menyanggupinya. Barulah apabila ada pertanyaan yang

belum bisa terjawab secara maksimal, Pak Herry yang akan melengkapi karena

kesibukan. Sehingga penulis membuat beberapa pertanyaan tambahan terkait hal ini.


Ketujuh, barulah wawancara dilakukan dengan Mantan Walikota dua

periode Herry Zudianto yang juga merupakan pemilik toko busana muslim Karita di

Jalan Cornel Simanjuntak Yogyakarta. Wawancara dilakukan pada hari dan tempat

yang sama dengan wawancara sebelumnya. Hambatan yang diperoleh adalah waktu

yang terbatas, dan pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang belum terjawab

oleh narasumber sebelumnya. Kedekatan dengan beliau juga kurang terbangun akibat

benturan waktu. Berbeda dengan wawancara sebelumnya dengan staff beliau yang

penuh dengan canda tawa, karena kelonggaran waktu yang ada.

Kedelapan, wawancara mendalam pada tanggal 23 februari 2016 dengan

salah satu tokoh masyarakat yang merupakan Ketua Paguyubna ASTER (Agawe

Santosaning Terban) Pak Ahmad Badrowi yang menangani masalah perparkiran di

Mirota Campus Yogyakarta. Wawancara dilakukan di kediaman beliau di

Blimbingsari. Kesulitan dari wawancara ini adalah beliau hanya menguasai materi

perparkiran di Mirota Campus saja, karena parkir di bagian lain bukan merupakan

cakupan ASTER. Dan tidak ada paguyuban parkir seperti di parkir depan Galeria

Mall ataupun Parkir Malioboro.

Terakhir, penulis melakukan wawancara dengan pedagang angkringan

bernama Pak Rahmat di sebelah sisi barat jalan. Hal yang digali adalah mengenai

permasalahan pendapatan pasca diberlakukannya jalan satu arah di wilayah tersebut.

Wawancara dilakukan di warung beliau.


Peneliti juga berusaha untuk membangun kepercayaan kepada para

informan agar tidak segan untuk memberikan informasi yang memadai sehingga data

yang didapatkan lengkap dan jelas. Berkenaan dengan ruang lingkup masalah

penelitian maka wawancara dilakukan terhadap aktor-aktor yang terlibat dan

terdampak dalam pemberlakuan jalan satu arah di Jalan Cornel Simanjuntak

Yogyakarta. Kesulitan secara umum yang dijumpai oleh penulis adalah narasumber

ketika menjawab kadang melenceng terlalu jauh dari pertanyaan yang diajukan.

Sehingga perlu lebih dari satu kali untuk menanyakan beberapa pertanyaan penting.

Tempat yang dipergunakan untuk wawancara juga beberapa tidak kondusif seperti

banyak suara kendaraan berlalu lalang sehingga mengganggu proses wawancara.

Walaupun sudah adanya rekaman yang diambil oleh penulis, namun hasil rekaman

menjadi tidak begitu jelas. Dalam menyasatinya, penulis tidak hanya merekam namun

juga mencatat poin-poin penting yang diutarakan oleh narasumber.

2) Observasi

Poerwandari berpendapat bahwa observasi merupakan metode yang paling

dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses

mengamati.27

Observasi diarahkan pada suatu kegiatan mencatat fenomena yang

muncul, memerhatikan secara akurat, dan memperhatikan mengenai hubungan antar

aspek dalam fenomena tersebut. Penggunaan teknik ini diarahkan pada berbagai

27

Ibid. hlm. 143


gejala secara visual yang terjadi di lapangan yang merupakan data penting dalam

penelitian.

Observasi dilakukan penulis dengan mengamati keadaan Jalan Cornel

Simanjuntak Yogyakarta dimulai dari keadaan jalan satu arah, gang-gang kampung

yang ada, dan kondisi parkir. Tidak luput pengamatan mengenai kondisi toko yang

berkaitan dengan jumlah pengujung yang datang. Dilakukan pula pencataan

bangunan dan jalan yang ada di sepanjang jalan ini mulai dari utara hingga selatan.

Hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang pasti dan nyata kondisi

lapangan.

3) Pengumpulan data sekunder

Pengumpulan data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen, peraturan

walikota, literatur, dan studi pustaka yang terkait dengan relasi antar aktor dalam

pemberlakuan suatu kebijakan. Data yang diperoleh dari teknik ini dipergunakan

untuk melengkapi sekaligus mempertajam dalam analisis yang lebih lanjut.

Pengumpulan data sekunder diperoleh dari narasumber wawancara

mendalam yang memiliki dokumen terkait dengan penelitian yang di angkat. Selain

itu penulis menggunakan buku yang ada di perpustakaan, milik pribadi, dan internet

sebagai pelengkap dan memperkuat hasil penelitian. Sumber sekunder menjadi data

yang cukup penting karena mampu melengkapi sumber data primer yang belum

lengkap.


I.4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan tahapan yang dilakukan setelah tahap

pengumpulan data. Analisa data merupakan kegiatan mengatur, mengurutkan,

mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh

suatu temuan berdasarkan fokus masalah yang akan dijawab. Teknik ini sangat

penting dilakukan agar data yang didapat mampu diolah dengan baik dan

menghasilkan temuan penelitian.

Peneliti mengelompokkan data-data yang sudah terkumpul berdasar

sumber data yaitu wawancara mendalam, observasi, dan data sekunder. Data primer

dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi yang nantinya akan dirangkai

dan dianalisis. Data sekunder juga digunakan sebagai data pelengkap. Kemudian tiap

data disusun dan dirangkai satu sama lain sehingga teratur dengan baik. Selanjutnya

akan ditarik kesimpulan dari data yang sudah rapi tersebut. Dengan demikian maka

penelitian ini akan menjadi penelitian yang baik dan mudah dicerna oleh para

pembaca.


J. Sistematika Penulisan

1. Bab I: Pendahuluan

Bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, review literatur, kerangka teori, definisi

konseptual, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab 2: Kewilayahan dan Aktor yang Terlibat dalam Pemberlakuan Jalan

Satu Arah Cornel Simanjuntak Yogyakarta

Bab ini berisikan mengenai kondisi kewilayahan Jalan Cornel Simanjuntak.

Termasuk peta jalan dan bangunan yang berada di wilayah tersebut. Penerapan jalan

satu arah juga dijelaskan secara umum. Selain itu memuat peta aktor yang terlibat

dalam pemberlakuan kebijakan jalan satu arah.

3. Bab 3: Kewilayahan dan Aktor yang Terlibat

Bab ini menjelaskan mengenai relasi kuasa antar aktor dan peta kuasa di

dalamnya. Baik relasi antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan

swasta, maupun swasta dengan masyarakat. Bab ini juga membahas mengenai relasi

yang terbangun sebenarnya menyangkut relasi kuasa formal dan relasi kuasa ekonomi

yang terjadi akibat kepentingan-kepentingan aktor yang ada dalam pemberlakuan

jalan satu arah Cornel Simanjuntak Yogyakarta.


4. Bab 4: Penerapan Kebijakan Jalan Satu Arah Cornel Simanjuntak

Yogyakarta

Bab ini membahas mengenai tahapan-tahapan kebijakan jalan satu arah.

Dimulai dari pemerintah melakukan pendekatan kepada forum lalu lintas, tokoh

masyarakat, masyarakat, dan swasta. Tidak hanya itu, dijelaskan pula cara-cara yang

ditempuh oleh pemerintah dalam menyelesaikan hambatan yang ada di lapangan

terkait dengan permasalahan yang ada.

5. Bab 5: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari bab-bab yang dibahas sebelumnya dan

merupakan intisari dari penelitian ini. Selain itu, saran oleh peneliti juga dituangkan

di dalam bab ini.


Documents

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakangetd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/97265/po...Kemerosotan rangking dari peringkat 1 pada tahun 2013 dan menjadi peringkat 4 di tahun 2015 tidak