Upload
doankhanh
View
222
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari
sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem
pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada
daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi
wilayahnya. Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan
meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah,
terutama dalam pelaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta
untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa.
Berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah kabupaten merupakan peluang
dan sekaligus tantangan. Peluang disini bagi pemerintahan daerah yang memiliki
potensi sumber daya alam yang memadai untuk mengelola sendiri potensi tersebut,
sedangkan bagi pemerintah daerah yang mempunyai sumber daya alam yang kurang
memadai justru merupakan tantangan.
Masalah yang sering muncul dalam melaksanakan otonomi daerah adalah
prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan
fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan, penyelenggara pemerintah serta
2
melayani masyarakat setempat sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang
harus dilayani. Oleh karena itu penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah
senantiasa terus meningkat sehingga biaya yang dibutuhkan juga akan bertambah.
Peningkatan penerimaan daerah harus senantiasa diupayakan secara periodik oleh
setiap daerah otonom melalui penataan administrasi pendapatan daerah yang efisien
dan efektif sesuai dengan pola yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan
perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan.
Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan
pemerintah di daerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dapat pula
dari luar daerah. Sumber-sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh
pemerintah daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan
meningkatkan pendapatan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil
perusahaan milik daerah & pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-
lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli
Daerah ini tidak terlepas dari mekanisme sistem pemerintahan daerah yaitu kerjasama
antar Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dengan cara pendekatan terpadu
dan tidak menghilangkan identitas, tugas serta fungsi masing-masing.
Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah yang dititip beratkan pada Daerah
Kabupaten dan Kota, maka Pemerintah Kota Makassar berupaya mengembangkan
mekanisme pembiayaan dengan menggali berbagai bentuk pembiayaan yang
potensial untuk menunjang pembangunan Daerah sekaligus untuk peningkatan mutu
3
pelayanan kepada masyarakat termasuk PENYEDIAAN SARANA dan
PRASARANA PERPASARAN khususnya PASAR TRADISIONAL.
Pembangunan peremajaan dan pengelolaan pasar-pasar tradisional ditengah-
tengah menjamurnya pasar-pasar modern dewasa ini membutuhkan investasi besar,
sementara disisi lain Pemerintah Kota Makassar menghadapi kendala dalam hal
keterbatasan Finansial untuk melakukan investasi. Berdasarkan hal tersebut maka
Pemerintah Kota Makassar membentuk PD.Pasar Makassar Raya berdasarkan Perda
Nomor : 4 Tahun 1999, yang ditindak lanjuti dengan keluarnya SK. Walikota
Makassar Nomor : 8175 Tahun 1999 tanggal 11 Desember 1999.
Kehadiran PD.Pasar Makassar Raya selain diharapkan dapat merumuskan
formula dan Strategi untuk mendapatkan dana dalam menata, mengatur dan
membangun sarana/prasarana perpasaran, PD.Pasar Makassar Raya juga diharapkan
dapat membiayai dirinya sekaligus mendatangkan keuntungan bagi Pemerintah Kota
dalam bentuk pemasukan Pendapatan Asli Daerah.
Sejalan dengan perkembangan Kota Makassar yang semakin pesat, PD.Pasar
Makassar Raya juga dituntut untuk dapat mengubah image masyarakat tentang pasar
yang terkesan kotor, kumuh dan semrawut menjadi PASAR YANG NYAMAN,
AMAN, RAPI dan BERSIH. Untuk mencapai hal tersebut, maka PD.Pasar Makassar
Raya senantiasa melakukan pendekatan yang lebih mengutamakan dalam pencapaian
visi dan misi. Pada pendekatan pencapaian target, program adalah suatu pendekatan
yang dianggap paling strategis untuk mengantisipasi dan merespon berbagai
perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal.
4
Pelaksanaan pemungutan retribusi di Kota Makassar belum terlaksana dengan
baik, sehingga pemasukan retribusi pasar tidak mencapai hasil yang diinginkan. Hasil
pemungutan retribusi pasar di Kota Makassar belum memenuhi target seperti yang
diharapkan, hal ini dapat dilihat dari penerimaan retribusi pasar khususnya pada Pasar
Sentral Makassar selama beberapa tahun anggaran sebagaimana yang terlihat pada
tabel dibawah ini :
Tabel 1
Perincian Target dan Realisasi Retribusi Pasar pada Pasar Sentral Makassar
dari Tahun 2006-2010
No. TAHUN TARGET REALISASI PERSENTASE
(%)
1. 2006 Rp. 701.454.400 Rp. 640.783.200 91,35 %
2. 2007 Rp. 868.456.500 Rp. 762.260.600 87,78 %
3. 2008 Rp. 897.165.000 Rp. 799.004.500 89,06 %
4. 2009 Rp. 933.382.500 Rp. 756.882.500 81,09 %
5. 2010 Rp. 892.595.400 Rp. 736.836.500 82,55 %
Sumber Data : PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar, 2011
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2006-2010 realisasi
retribusi pasar di Kota Makassar khususnya Pasar Sentral Makassar tidak pernah
memenuhi target. Namun pada tahun 2008 dan 2010 mengalami peningkatan realisasi
tetapi peningkatan realisasinya tetap tidak memenuhi target. Hal ini disebabkan
karena kurangnya kesadaran wajib retribusi.
5
Penulis tertarik mengangkat tema Retribusi Pasar karena melihat proporsi dari
retribusi tersebut cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang
dapat dilihat dari banyaknya pasar yang ada di Kota Makassar. Selain itu, alasan
penulis mengambil tema Retribusi Pasar dalam objek penelitian adalah ingin
mengetahui seberapa besar kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli
Daerah Kota Makassar dari penganggaran lima Tahun terakhir, disamping itu penulis
ingin mengetahui apakah pihak Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota
Makassar sudah maksimal dalam memungut Retribusi Pasar.
B. Rumusan Masalah
Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penulisan karya ilmiah
ini dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan Retribusi Pasar di Kota Makassar, khusus
Pasar Sentral Makassar?
2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pemungutan Retribusi
Pasar di Kota Makassar, khususnya Pasar Sentral Makassar?
C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah di atas yang telah dikemukakan sebelumnya
maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bagaimana proses pemungutan retribusi pasar di Kota
Makassar, khususnya Pasar Sentral Makassar.
6
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses pemungutan
Retribusi Pasar di Kota Makassar, khususnya Pasar Sentral Makassar.
D. Manfaat Penelitian
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan
untuk digunakan sebagai berikut:
1. Akademis
Secara akademis hasil peneliatian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya
ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai
bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupaun pihak lain yang
tertarik dalam bidang penelitian yang sama.
2. Praktis
Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan
pertimbangan bagi pihak pemerintah daerah khususnya Perusahaan Daerah Pasar
Makassar Raya dalam upaya peningkatan pendapatan retribusi pasar dan
memperkuat pentingnya retribusi daerah dalam membina daerah otonomi di
Indonesia.
7
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori
1. Pengertian Pengawasan
Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan
pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan
sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Controlling is the process
of measuring performance and taking action to ensure desired results.
Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang
terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan . The process of ensuring
that actual activities conform the planned activities.
Menurut Winardi “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan
oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan
hasil yang direncanakan”.
Sedangkan menurut Basu Swasta “Pengawasan merupakan fungsi yang
menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang
diinginkan”.
Sedangkan menurut Komaruddin “Pengawasan adalah berhubungan dengan
perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal Unk langkah
perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti”.
8
Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja
standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk
membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk
menetapkan apakah
telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan
perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya
perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin
guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat
tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal
penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka
perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan
dengan baik.
Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya
kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.
melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang
telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif
dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan
erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja
sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan
pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam
pelaksanaan kerja tersebut.
9
Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan
merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai
bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di
bawahnya.” Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan
terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung
makna pula sebagai:
“pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang
diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan
sesuai dengan rencana dan peraturan.”
atau
“suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan
rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat
memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat
segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya.”
Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai
“proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau
diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau
diperintahkan.”
Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat
kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang
muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang
bercirikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan
10
merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana
mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan
penerapan good governance itu sendiri.
Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu
cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja
pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik
pengawasan intern (internal control) maupun pengawasan ekstern (external control).
Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (social control).
Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan
atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:
a. mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
b. menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
c. mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.
Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:
1. Pengawasan Intern dan Ekstern
Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan
yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” Pengawasan
dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau
pengawasan melekat (built in control) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin
oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk
11
setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan
Kementerian Dalam Negeri.
Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit
pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di
Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga
tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan
tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan
intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud
harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi
demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai
secara obyektif aktivitas pemerintah.
2. Pengawasan Preventif dan Represif
Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang
dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat
mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan
pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan
keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi
lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat
berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat
dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang
kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.
12
Di sisi lain, pengawasan represif adalah “pengawasan yang dilakukan
terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.” Pengawasan model ini
lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah
ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan
dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.
3. Pengawasan Aktif dan Pasif
Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang
dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan
pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan
pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti
penerimaan dan pengeluaran.” Di sisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan
kebenaran formil menurut hak (rechmatigheid) adalah “pemeriksaan terhadap
pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu
terbukti kebenarannya.” Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil
mengenai maksud tujuan pengeluaran (doelmatigheid) adalah “pemeriksaan terhadap
pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut
diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.”
4. Pengawasan kebenaran formil menurut hak (rechtimatigheid) dan
pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran
(doelmatigheid).Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan
13
ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan pemborosan
anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri.” Dengan
dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban
anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.
Keberhasilan implentasi kebijakan akan ditentukan oleh banyaknya variable atau
faktor-faktor yang masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama
lain. Dalam pandangan Edwards III yang dikutip dalam bukau Subarsono (2006;90),
implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:
1. Komunikasi
Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari
implementasi kebiajkan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para
pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.
Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi
berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan
implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain
itu, kebijakan yang dikomunikasikanpun harus tepat, akurat, dan konsisten.
Komunikasi diperlukan agar pembuat keputusan dan para implementer akan
semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapakan
dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam
mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:
a. Transmisi
14
Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu
implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran
komunikasi adalah salah pengertian (miskomunikasi).
b. Kejelasan informasi
Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan
tidak membingungkan. Kejelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi
implementasi pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan
fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain
hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh
kebijakan yang telah ditetapkan.
c. Konsistensi Informasi yang disampaikan
Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas
dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan.
2. Sumber Daya
Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi
apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi
tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya
manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya
adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar berjalan dengan efektif,
tampa sumberdaya kebijakan hanya tinggal dikertas dan menjadi dokumen saja.
Sumberdaya meliputi empat komponen,yaitu:
a. Staff yang cukup (jumlah dan mutu);
15
b. Informasi yang dibutuhkan;
c. Authority, kewenangan yang cukup untuk melaksanakan tugas
tanggungjawab; dan
d. Sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
3. Disposisi
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti
komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki
disposisi yang baik, maka implementor akan menjalankan kebijakan dengan baik
seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya jika implementor
memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses
implementasi kebijakan juga akan menjadi tidak efektif.
4. Struktur Birokrasi
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebiajakan memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek
struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang
standar (standart operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi
setiap implementor dalam bertindak.
5. Pengertian Pemungutan
Secara etimologi, pemungutan berasal dari kata pungut yang berarti menarik atau
mengambil. Sedangkan menurut safri Nurmantu (2003;10) dalam Buku Pengantar
Perpajakan, adalah:
16
“ Kegiatan untuk mewujudkan pajak yang berasal dari pemerintah.”
Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, pasal 1 yang dimaksud
pemungutan adalah:
“ Suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek
pajak retribusi, penetapan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai
kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau retribusi serta
pengawasan atau penyetoran ”(UU No. 18/1997).
6. Keuangan Daerah
Keuangan adalah rangkaian kegiatan dan prosedur dalam mengelola keuangan
(baik penerimaan maupun pembiayaan) secara tertib, sah, hemat, berdayaguna dan
berhasilguna. Menurut Mamesah ada dua unsur penting mengenai keuangan daerah
yaitu:
1. Semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi
daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan
yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan
daerah; dan
2. Kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau mengeluarkan
uang sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rimah
tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh
daerah yang bersangkutan (Mamesah,1995:16).
Keuangan daerah adalah segalah unsur-unsur keuangan atau kekayaan yang
menjadi tanggungjawab pemerintah daerah secara keseluruhan. Lingkup yang
dimaksud adalah sebagai berikut:
17
1. Kekayaan daerah yang secara langsung dikelola oleh pemerintah daerah sesuai
dengan tingkat otonominya masing-masing serta berhubungan langsung dengan
pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab baik dalam bidang
pemerintahan maupun dalam bidang pembangunan. Pengelolaan atas penerimaan
daerah meliputi penganggaran dan penetapan target hendaknya dikaitkan dengan
potensi-potensi nyata yang dapat direalisasikan sehingga dapat diterapkan
sebagai model untuk segala pembiayaan. Demikian pula pengelolaan atas
anggaran belanja itu sendiri hendaknya direncanakan dengan baik, dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga pada
akhirnya dapat diterima pertanggungjawabannya. Sedangkan pertanggung
jawaban itu sendiri harus dapat persetujuan dari legislatif dan dari pejabat yg
berwenang untuk itu.
2. Kekayaan milik daerah yang dipisahkan, yaitu seluruh uang dan barang yang
pengurusannya tidak dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, tetapi diselenggarakan oleh perusahaan daerah sesuai dengan undang-
undang tentang pemerintahan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan
daerah yang berlaku (Mamesah, 1995:22).
Sumber keungan yang dapat dijadikan sasaran pemerintah daerah menurut
Ttjokomidjojo (1995:97) antara lain:
1. Perimbangan pembagian sumber-sumber keuangan yang diterima oleh suatu
daerah tertentu;
18
2. Sumber yang lain adalah subsidi, bantuan langsung dari pemerintah pusat kepada
daerah;
3. Pemerintah daerah juga dapat mengadakan kegiatan-kegiatan usaha yang dapat
menghasilkan pendapatan; dan
4. Kemungkinan pemerintah daerah untuk meminjam dana-dana kredit yang ringan.
Menurut H. A. Widjaja (2002;253), keuangan daerah adalah:
“ Semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala
sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban”.
Dari pengertian di atas, jelas bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah sangat
didukung oleh kemampuan keuangan daerah atau potensi keuangan daerah. Maka
sebagai tindak lanjut dari pemerintah yakni melimpahkan wewenang dan tanggung
jawab kepada pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-
undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat
dan daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desenrtalisasi
terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari
tiga kelompok sebagaimana di bawah:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan di
pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, meliputi:
19
a. Pajak daerah;
b. Retribusi daerah, termasuk termasuk hasil dari pelayanan badan layanan
umum (BLU) daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan, antara lain bagian laba dari BUMD, hasil
kerjasama dengan pihak ketiga; dan
d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut, merupakan batasan wewenang
yang diberikan pusat kepada daerah dengan berbagai kebijakan dalam
pelaksanaannya berdasarkan kemampuan daerah masing-masing.
20
4. Pengertian Retribusi Daerah
Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah Retribusi Daerah.
Retribusi Daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan
peraturan daerah yang berkenaan.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara
langsung dari pemerinatah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah
yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu yang
tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh
pemerintah daerah.
Nasrun, merumuskan pengertian retribusi daerah sebagai berikut:
“ Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian
atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk
kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung
maupun tidak langsung (Riwu Kaho, 2003:171)”.
Soeparmoko (1997;94) mengatakan bahwa:
“ Retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana
kita dapat melihat adanya hubungan antar balas jasa langsung diterima dengan
adanya pembayaran reribusi tersebut”.
21
Menurut Marihot Siahaan (2005;5), retribusi adalah:
“ Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena
adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara
perorangan”.
Jasa tersebut dapat dikatan bersifat langsung, yaitu hanya membayar retribusi
yang menikmati balas jasa dari Negara. Hal berarti hak mendapat jasa dari
pemerintah didasarkan pada pembayaran retribusi yang telah ditetapkan oleh
pemerintah daerah dan dipenuhi oleh orang yang mengingkan jasa tersebut.
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan
retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut
di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang No 34
Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pasal 1 angka 26, retribusi
daerah adalah:
“ pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan”(UU No. 34/2000).
Dalam hal ini, retribusi daerah tidak mencari keuntungan atas hasil tersebut.
Karena yang terpenting dari hasil retribusi adalah untuk pemeliharaan atas
kelangsungan pekerjaan, milik dan jasa masyarakat, disamping agar sarana dan
prasarana unit-unit jasapelayanan dapat ditingkatkan dan dikembangkan sebaik
mungkinsesuai dengan perkembangan masyarakat serta peradaban zaman.
Oleh karena itu, penentuan tarif retribusi daerah yang berlaku pada suatu waktu
ditetapkan untuk mencapai maksud diatas, yang wajar dan sesuai dengan imbalan
22
yang diharapkan dapat mereka peroleh karena memakai jasa atau pelayanan yang
disediakan oleh pemerintah.
5. Pengertian Pajak Daerah
Menurut Davey (1988: 39-40), perpajakan daerah dapat diartikan sebagai :
1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah
sendiri;
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya
ditetapkan oleh pemerintah daerah;
3. Pajak yang ditetapkan dan/atau dipungut oleh pemerintah daerah; dan
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil
pungutannya dibagihasilkan dengan atau dibebani pungutan tambahan (opsen)
oleh pemerintah daerah.
Dalam ketentuan umum peraturan pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang pajak
daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pajak derah adalah iuran wajib
yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung
yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan
daerah dan pembangunan didaerah.
“ Mamesah mendefenisikan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh
daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan
rumah tangganya sebagai badan hukum publik (Mamesah, 1995:98)”.
23
Syarat Pemungutan Pajak
Agar dalam pemungutan pajak tidak menimbulkan berbagai hambatan dari
masyarakat untuk mau dan mampu membayar pajak. Maka dalam pungutannya harus
memenuhi beberapa syanat sebagi berikut:
1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan).
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. undang-undang dan
pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya
mengenakan pajak secara umum dan merata. serta disesuaikan dengan kemampuan
masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak
bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan
mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis).
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini
membenkan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun
warganya.
3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis).
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun
perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansiil).
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan
sehingga Iebih rendah dari hasil pemungutannva.
5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana.
24
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh
undang-undang perpajakan yang baru.
Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi tiga, antara lain :
Sistem Self Assestment
Dalam sistem self assestment, wajib pajak sendiri yang menghitung, menetapkan,
menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang. Fiskus hanya berperan untuk
mengawasi, misalnya melakukan penelitian apakah Surat Pemberitahuan (SPT) telah
diisi dengan lengkap dan semua lampiran sudah disertakan, meneliti kebenaran
penghitungan dan meneliti kebenaran penulisan. Untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dan kebenaran data yang terdapat di SPT wajib
pajak, fiskus dapat melakukan pemeriksaan. PPh orang pribadi dan badan serta PPN
menggunakan sistem ini.
Sistem Official Assestment
Berbeda dengan sistem self assestment, dalam sistem official assestment, fiskus
yang berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan besarnya pajak yang terutang.
PBB menganut sistem ini, karena besarnya pajak yang terutang dihitung dan
ditetapkan oleh fiskus melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
25
Sistem Withholding
Dalam sistem withholding, pihak ketiga yang wajib menghitung, menetapkan,
menyetorkan dan melaporkan pajak yang sudah dipotong/dipungut. Misalnya pihak
perusahaan atau pemberi kerja berkewajiban untuk menghitung berapa PPh yang
harus dipotong atas penghasilan yang diterima pegawainya. Kemudian perusahaan
atau pemberi kerja tersebut harus menyetorkan, dan melaporkan PPh pegawainya
tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak.
Asas Pengenaan Pajak
Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam
menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan
pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai
landasan untuk mengenakan pajak adalah:
1. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (domicile/residence
principle), berdasarkan asas ini negaraa akan mengenakan pajak atas suatu
penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila
untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk
(resident) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan
berkedudukan di negara itu.Jadi, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan
yang akan dikenakan pajak itu berasal.
26
2. Asas sumber, Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak
atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan
hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau
diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-
sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan
mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh
penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah
objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu.
3. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas
kewarganegaraan (nationality/citizenship principle).Dalam asas ini, yang
menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang
atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah
menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal.
Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan dapat menjadi
salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan derah untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah No. 65
Tahun 2001, daerah Kabupaten atau Kota diberi kewenagan untuk menetapkan jenis
pajak sebagai sumber keuangan.
Jenis-jenis pajak daerah tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Pajak Kendaraan diatas Air;
27
3. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air;
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
5. Pajak Pengambilan dan Pemamfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
6. Pajak Hotel;
7. Pajak Restoran;
8. Pajak Hiburan;
9. Pajak Reklame;
10. Pajak Penerangan Jalan;
11. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
12. Pajak Parkir; dan
13. Pajak Lain-lain.
Jenis-jenis pajak diatas merupakan salah satu penambahan jumlah pendapatan
asli daerah yang nantinya digunakan untuk pembayaran dan pembangunan daerah.
Agar lebih jelas perbedaan antara pajak retribusi maka berikut ini pengertian
pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro dikutip dalam buku Mardiasmo
yaitu:
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi)
yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar
pengeluaran umum (Rochmat Soemitro, 1983;12)”.
Pendapat lain dikemukakan oleh Prof.Dr.P.J.A. Andriani yang telah
diterjemahkan oleh Santoso Brotodiharjo yang dikutip dalam buku Waluyo (2005;2),
yaitu:
28
“ Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang
oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak
mendapat prestasi, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas
Negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.
Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No.34 Tahun 2000, pajak daerah adalah:
“Iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan
tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”(UU No.
34/2000).
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan tentang perbedaan antara
pajak dan retribusi. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kontra prestasinya. Pada retribusi kontra prestasinya dapat ditunjuk secara
langsung dan secara individu dan golongan tertentu sedangkan pada pajak kontra
prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung.
2. Balas jasa pemerintah. Hal ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran, yaitu pajak
balas jasa pemerintah berlaku untuk umum; seluruh rakyat menikmati balas jasa,
baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak. Sebaliknya,
pada retribusi balas jasa Negara/pemerintah berlaku khusus, hanya dinikmati
oleh pihak yang telah melakukan pembayaran retribusi.
3. Sifat pungutannya. Pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang
memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sementara itu, retribusi hanya berlaku
untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk.
29
4. Sifat pelaksanaannya. Pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang
berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu setiap orang
yang ingin mendapatkan suatu jasa tertentu dari pemerintah harus membayar
retribusi. Jadi sifat paksaan pada retribusi ekonomis sehingga pada hakekatnya
diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. Hal ini
berbeda dengan pajak. Sifat paksaan pada pajak adalah yuridis, artinya bahwa
setiap orang yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi pidana maupun
denda.
5. Lembaga atau bidang pemungutnya. Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat
ataupun pemerintah daerah sedangkan retribusi hanya dapat dipungut oleh
pemerintah daerah.
6. Objek dan Golongan Retribusi Daerah
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa
objek retribusi adalah berbagai jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.
Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya,
tetapi hanya jasa-jasa tertentuyang merupakan pertimbangan sosial ekonomi layak
dijadikan objek retribusi.
Jasa retribusi daerah tersebut dibagi menjadi tiga golongan,yaitu:
1. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati
oleh orang pribadi atau badan.
30
2. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat
disediakan oleh sector swasta.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah
Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas
kegiatan pemamfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana,
prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan.
Jenis-jenis retribusi daerah tersebut adalah sebagai berikut:
1. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum:
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan:
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan
Sipil;
d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat;
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
f. Retribusi Pelayanan Pasar;
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan
j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
31
2. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha:
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
c. Retribusi Tempat Pelelangan;
d. Retribusi Terminal;
e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggraha/Villa;
g. Retribusi Penyedotan Kakus;
h. Retribusi Rumah Potong Hewan;
i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
k. Retribusi Penyeberangan di Atas Air;
l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan
m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu:
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
c. Retribusi Izin Gangguan; dan
d. Retribusi trayek.
Golongan atau jenis-jenis retribusi jasa umun, retribusi jasa usaha, dan retribusi
perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan criteria
tertentu. Penetapan jenis-jenis retribusi jasa umum dan jasa usahadengan peraturan
32
pemeritah dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat
memberikan kepastian bagi masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata
daerah yang bersangkutan. Adapun penetapan jenis-jenis retribusi perizinan tertentu
dengan pemerintah dilakukan karena perizinan tersebut, walaupun merupakan
kewenangan pemerintah daerah tetap memerlukan koordinasi dengan instansi-instansi
teknis terkait.
Jenis-jenis pelaksanaan retribusi yang telah dikelola dan diusahakan oleh kota
Makassar dibagi dalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:
1. Retribusi Jasa Umum
a. Retribusi pelayanan kesehatan
b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
c. Retribusi penggantian biaya KTP dan Akte catatan sipil
d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
e. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
f. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
g. Retribusi pengujian kapal perikanan
h. Retribusi jasa ketatausahaan
i. Retribusi ketenagakerjaan
j. Retribusi informasi dan komunikasi
2. Retribusi Jasa Usaha
a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
b. Retribusi tempat pelelangan ikan
33
c. Retribusi penyediaan/penyedotan kakus
d. Retribusi pemeriksaan hewan/daging
e. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
f. Retribusi penyeberangan diatas air
3. Retribusi Perizinan Tertentu
a. Retribusi izin mendirikan bangunan
b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
c. Retribusi izin gangguan/keramaian
d. Retribusi izin trayek
e. Retribusi izin jasa konstruksi
f. Retribusi izin perindustrian dan perdagangan
7. Pengertian Retribusi Pasar
Sebelum melangkah jauh membahas tentang retribusi pasar, terlebih dahulu
penulis memberikan defenisi pasar.
Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia, pasar adalah:
“Tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas
barang yang diperdagangkan”(2006:422).
Pada umumnya suatu transaksi jual beli melibatkan produk/barang atau jasa
dengan uang sebagai alat transaksi pembayaran yang sah dan disetujui oleh kedua
belah pihak yang bertransaksi.
Dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 menjelaskan bahwa:
34
“Pasar adalah suatu area atau lokasi tertentu yang disediakan/ditetapkan oleh
pemerintah daerah sebagai tempat jual beli barang dan jasa secara langsung
dan teratur, terdiri atas pelataran,bangunan yang berbentuk kios, los dan bentuk
bangunan lainnya”(Perda No.3 Tahun 2001).
Retribusi pasar menurut Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001, adalah:
“Pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa pelataran dan
los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk
pedagang”(Perda No. 3 Tahun 2001).
Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis
retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimamfaatkan oleh masyarakat.
Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 yang dimaksud
pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los
yang dikelola pemerintah daerah, yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak
termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta. Fasilitas-
fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan,
penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat
pemadam kebakaran.
Dalam pelaksanaannya retribusi jasa umum harus memenuhi kriteria sebagai
berikut:
1. Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau
retribusi perizinan tertentu.
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.
35
3. Jasa tersebut memberikan mamfaat khusus bsgi orang pribadi atau badan yang
diharuskan untuk membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan
kemamfaatan umum.
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang pelaksanaannya.
6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu
sumber pendapatan daerah yang potensial.
7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat
dan kualitas layanan yang baik. (Suandy, 2002:269 dalam Maryani
skripsi,2004:35).
Adapun yang menjadi subyek dari retribusi pasar adalah orang pribadi atau
badan yang menggunakan fasilitas pasar. Sedangkan obyek retribusi pasar meliputi:
1. Penyediaan fasilitas pasar/tempat (Kios, Los, front Toko, dan Pelataran) pada
pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah.
2. Setiap kegiatan membongkar muatan hasil bumi, laut, ternak, dan barang
dagangan lainnya pada radius 200 meter dari pasar.
3. Keramaian pasar.
4. Biaya balik nama pemakai.
Selanjutnya, untuk menjamin kelancaran jalannya proses pemungutan retribusi
pasar dalam memenuhi anggaran daerah khususnya di Kota Makassar, maka ditunjuk
Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar untuk mengelola,
memungut, dan mengawasi jalannya retribusi tersebut.
36
8. Landasan Hukum dan Landasan Operasional PD.Pasar Makassar Raya
Kota Makassar:
a. Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 1999 tentang Pembentukan Perusahaan
Daerah Pasar Makassar Raya
b. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor : 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian PD.Pasar
Makassar Raya
c. Peraturan Daerah Nomor : 17 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Makassar Nomor : 4 Tahun 1999 tentang Pembentukan Perusahaan
Daerah Pasar Makassar Raya Kotamadya Tingkat II Ujung Pandang
d. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor : 12 Tahun 2004 tentang Pengurusan
Pasar dalam Daerah Kota Makassar
e. Peraturan Walikota Makassar Nomor : 12 Tahun 2006 tanggal 27 Maret 2006
tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar
Makassar Raya Kota makassar
f. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 8175 Tahun 1999 tanggal 11
Desember 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD.Pasar Makassar
Raya Kota makassar
g. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 23/S.Kep./511.2/2001 tanggal 17
Januari 2001 tentang Pemisahan Sebagian Barang Milik Pemerintah Kota
Makassar Kepada Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya
37
h. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 452/S.Kep./511.2/2001 tanggal 8
Mei 2001 tentang Penunjukan PD.Pasar Makassar Raya Sebagai Pengelola Pasar
Milik Pemerintah Kota Makassar
i. Keputusan Walikota Makassar Nomor : 741/Kep/030/2003 tanggal 3 Desember
2003 tentang Pemisahan Sebagian Barang Milik Pemerintah Kota Makassar
Kepada Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar
j. Keputusan Walikota Makassar Nomor : 15/S.Kep./511.2/2005 tentang
Pengesahan Tarif sewa dan Jasa Pelayanan Daerah Pasar Makassar Raya Kota
Makassar
38
B. Kerangka Konseptual
Dalam suatu pemerintahan daerah, organisasi dan manajemen yang baik tidak
cukup hanya dibarengi kewibawaan penguasa saja, akan tetapi harus juga dibarengi
dengan adanya keuangan yang baik dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
Dalam menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, peranan keuangan
yang baik adalah sangat menentukan,sehingga jelaslah bahwa peranan keuangan
dalam pemerintahan di daerah merupakan unsur yang tidak dapat dihilangkan begitu
saja.
Pentingnya posisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah
sangat disadari oleh pemerintah. Demikian pula alternatif cara untuk mendapatkan
keuangan yang memadai telah pula dipertimbangkan oleh pemerintah dan wakil-
wakil rakyat. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
bahwa “Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang
digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak
daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
dan lain-lain pendapatan daerah yang sah”.
Pelaksanaan retribusi daerah khususnya retribusi pasar sangat menunjang
peningkatan pendapatan asli daerah, dari itu pemerintah Kota Makassar membuat
Perda Nomor 8 Tahun 1996 tentang Retribusi pasar dan pusat perbelanjaan dalam
daerah tingkat II Ujung Pandang dan Perda Nomor 12 Tahun 2004 tentang
Pengurusan pasar dalam daerah Kota Makassar. Untuk melaksanakan peraturan
tersebut perlu diketahui siapa-siapa yang terlibat dalam proses implementasi, alat-alat
39
yang digunakan, tarif retribusi pasar, paktor penunjang, kendala-kendala yang
dihadapi serta kontribusi retribusi pasar pada Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.
Dengan itu, pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dapat berjalan dengan baik dan
juga dapat mencapai target penerimaan atau realisasi dari penerimaan retribusi pasar
sebagaimana yang diinginkan.
Adapun kerangka konsep agar apa yang uraikan dapat dipahami dan menjadi
jelas dapat dilihat sebagai berukut:
Gambar 1
Kerangka Konseptual
Perusahaan Daerah
Pasar Makassar Raya
Kota Makassar
Pemungutan Retribusi Pasar Peningkatan
Pendapatan Asli
Daerah
1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi (Sikap Birokrasi dan
Pelaksana)
4. Struktur Birokrasi
40
C. Variabel dan Indikator Penelitian
Adapun variabel yang digunakan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui
sejauhmana implementasi kebijakan pemungutan retribusi pasar di Kota Makassar,
khususnya pada pasar sentral Makassar. Dengan indikator penelitian adalah sebagai
berikut:
1. Komunikasi
Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari
implementasi kebiajkan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para
pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.
Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi
berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan
implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain
itu, kebijakan yang dikomunikasikanpun harus tepat, akurat, dan konsisten.
Komunikasi diperlukan agar pembuat keputusan dan para implementer akan
semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapakan
dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam
mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:
a. Transmisi
Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu
implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran
komunikasi adalah salah pengertian (miskomunikasi).
41
b. Kejelasan informasi
Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan
tidak membingungkan. Kejelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi
implementasi pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan
fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain
hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh
kebijakan yang telah ditetapkan.
c. Konsistensi Informasi yang disampaikan
Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas
dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan.
2. Sumberdaya
Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi
apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi
tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya
manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya
adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar berjalan dengan efektif,
tampa sumberdaya kebijakan hanya tinggal dikertas dan menjadi dokumen saja.
Sumberdaya meliputi empat komponen,yaitu:
a. Staff yang cukup (jumlah dan mutu);
b. Informasi yang dibutuhkan;
c. Authority, kewenangan yang cukup untuk melaksanakan tugas
tanggungjawab; dan
42
d. Sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
3. Disposisi
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti
komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki
disposisi yang baik, maka implementor akan menjalankan kebijakan dengan baik
seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya jika implementor
memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses
implementasi kebijakan juga akan menjadi tidak efektif.
4. Struktur Birokrasi
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebiajakan memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek
struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang
standar (standart operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi
setiap implementor dalam bertindak.
43
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya
Kota Makassar, yang beralamat di Jalan Urip Sumiharjo No. 8 Makassar. Hal ini
didasarkan karena instansi tersebut diberi kewenangan untuk melakukan pemungutan
serta mengelola retribusi daerah termasuk retribusi pasar.
B. Tipe dan Dasar Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dimana
penulis bermaksud untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai
implementasi kebijakan retribusi pasar grosir dan pertokoan Kota Makassar.
Sedangkan dasar penelitiannya adalah studi kasus, dengan tujuan untuk memperoleh
data yang lebih akurat sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.
C. Unit Analisis
Unit analisis pada penelitian ini adalah “Organisasi”, yaitu Perusahaan Daerah
Pasar Makassar Raya Kota Makassar. Penentuan unit analisis ini didasarkan pada
tugas dan fungsi Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya sebagai pelaksana dan
bertanggungjawab terhadap proses implementasi kebijakan pemungutan retribusi
daerah dan peningkatan penerimaan daerah termasuk retribusi pasar di Kota
Makassar.
44
D. Informan
Penelitian mengenai pemungutan retribusi pasar di Kota Makassar ini
memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan
masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat. Oleh
sebab itu, informan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Kepala bagian penagihan
2. Kepala bagian pembukuan dan pelaporan
3. Kepala bagian perencanaan dan pengendalian operasional
4. Kepala pasar sentral Makassar
5. Petugas penagih/kolektor
6. Pedagang pada pasar sentral Makassar
E. Defenisi Operasional
Defenisi operasional merupakan suatu pernyataan dalam bentuk yang khusus dan
merupakan kriteria yang bias diuji secara empiris. Defenisi operasional dapat
mengukur, menghitung atau mengumpulkan informasi melalui logika empiris. Untuk
memperjelas konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan
defenisi operasional sebagai berikut:
1. Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar yang melakukan
pemungutan retribusi pasar serta melakukan pengawasan terhadap jalannya
pemungutan retribusi pasar di Kota Makassar.
45
2. Implementasi kebijakan adalah usaha-usaha yang dilakukan secara sadar dan
rasional untuk mengetahui siapa-siapa yang terlibat dalam proses imlementasi,
alat-alat yang digunakan, tarif retribusi pasar, faktor penunjang, hambatan atau
kendala yang dihadapi dalam proses pemungutan retribusi pasar.
3. Kontribusi retribusi pasar khususnya pasar sentral Makassar terhadap
peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar adalah pencapaian target
retribusi pasar dan sejauh mana tingkat kontribusinya terhadap Pendapatan Asli
Daerah.
4. Faktor yang berpengaruh dalam implemantasi kebijakan pemungutan retribusi
pasar adalah sebagai berikut:
a. Komunikasi, penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada aparat
pelaksana kebijakan retribusi pasar serta konsistensi informasi yang
disampaikan.
b. Sumberdaya, ketersediaan sumberdaya dalam melaksanakan sebuah
kebijakan merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatiakan.
Sumberdaya yang dimaksud adalah staf yang cukup, informasi, kewenangan,
serta sarana dan prasarana.
c. Disposisi, sikap dan komitmen pegawai Perusahaan Daerah Pasar Makassar
Raya Kota Makassar dalam menjalankan pengawasan terhadap jalannya
pemungutan retribusi pasar sehingga dapat terlaksana dengan baik.
46
d. Struktur Birokrasi, struktur Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota
Makassar serta penggunaan prosedur operasi yang standar dalam proses
implementasi kebijakan pemungutan retribusi pasar.
F. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara, yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data
melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang dianggap
mengetahui banyak tantang objek dan masalah penelitian yang akan
dilakukan.
2. Observasi, yaitu suatu cara untuk memperoleh data melalui kegiatan
pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh keterangan
yang relevan dengan objek penelitian.
3. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk
mengumpulkan data sekunder yaitu dari laporan-laporan realisasi penerimaan
retribusi dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan implementasi
kebijakan retribusi pasar.
G. Jenis dan Sumber Data
Ada dua jenis data penelitian yang dilakukan yaitu:
1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian
melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah
penelitian, dan juga melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap
objek penelitian.
47
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan acuan dan literatur yang
berhubungan dengan materi dan dokumen dari Perusahaan Daerah Pasar
Makassar Raya Kota Makassar, serta karya tulis ilmiah yang berhubungan
dengan penelitian.
H. Teknik Analis Data
Untuk menganalisa data yang diperoleh maka penulis menggunakan analisa data
deskriptif kualitatif yaitu melakukan analisa dari beberapa penjelasan atau uraian
pembahasan berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara
langsung, observasi dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam
kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam
pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan
sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Yang berperan selaku
pendukung data yang lain, seperti: sejarah ringkas instansi, struktur organisasi, data
lain yang berhubungun dengan penelitian.
48
BAB IV
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN
A. Keadaan Umum Pasar Sentral Makassar
Pasar Sentral Makassar merupakan satu-satunya pasar sentral yang ada di Kota
Makassar dan merupakan pasar terbesar di Kota Makassar. Sejak tahun 1994 pasar ini
ditetapkan sebagai pasar sentral Makassar. Luas pasar tersebut adalah 23.895 M/segi.
Jumlah pedagang pada pasar sentaral Makassar sebanyak 3.019 dengan pembagian
sesuai dengan fasilitas seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 2
Daftar Potensi Pedagang/Ruko, Kios, Kios Mini, Losd pada UPTD Pusat
Perbelanjaan Makassar
No Bahagian Pedagang Ruko Kios Kios
Mini
Losd Jumlah PKL Keterangan
1 Basement
basah
678 _ _ _ 880 880
2 Basement
kering
223 _ 348 _ _ 348
3 Lantai
dasar
530 _ 728 _ _ 728 170 Dalam
4 Lantai
satu
354 _ 753 _ _ 753
5 Kios mini 107 _ _ 204 _ 204 325 Luar
6 Ruko 106 _ _ _ _ 106
Jumlah 1.946 106 1.829 204 880 3.019 495
Sumber Data : PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar, 2011
49
Demi menertibkan pedagang pada pasar sentral Makassar, Direktur Utama
PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar mengeluarkan surat pernyataan kesepakatan
kepada pedagang pada pasar sentral Makassar yang terdiri dari beberapa poin,yaitu :
1. Saya setuju menempati tempat berjualan yang disediakan PD.Pasar Makassar
Raya Makassar dan tidak akan memindah tangankan kepada pihak lain tanpa izin
dari Direktur Utama PD.Pasar Makassar Raya.
2. Saya tidak akan menembah / memperluas tempat berjualan yang telah ditentukan
dan tidak akan merubah jenis jualan tanpa izin Direktur Utama PD.Pasar
Makassar Raya.
3. Saya setuju / bersedia sesuai kesepakatan untuk membayar sewa tenda yang
disediakan oleh PD.Pasar Makassar Raya, setiap harinya sebesar Rp……….,
termasuk hari libur dan atau saya tidak berjualan sebagai konsekwensi lodis
keterkaitan saya dengan tempat berjualan tersebut.
4. Kelalaian atas pembayaran sewa tenda dalam waktu 1(satu) minggu berturut-
turut saya setuju / bersedia tempat saya ditutup sementara dan apabila dalam
jangka waktu 1(satu) bulan saya belum melunasinya, maka saya setuju / bersedia
izin berjualan saya dicabut dan tempat berjualan diambil oleh PD.Pasar Makassar
Raya Kota Makassar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
5. Saya setuju / bersedia menjaga / memelihara keamanan, ketertiban dan
kebersihan lingkungan serta menyusun barang dagangan dengan teratur, sehingga
tidak mengganggu lalulintas orang dan barang.
50
6. Saya setuju / bersedia menyediakan tong sampah atau karton tempat sampah
untuk penampungan sampah sementara dan selanjutnya membawa ke T.P.S
terdekat.
7. Tidak akan menjadikan tempat berjualan sebagai tempat tinggal setelah selesai
kegiatan berjualan.
8. Apabila tempat itu akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan
umum lainnya saya setuju / bersedia meninggalkan tempat berjualan tersebut
tanpa menuntut ganti rugi bentuk apapun.
B. Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar
Perusahaan daerah pasar Makassar raya Kota Makassar merupakan perusahaan
yang ditunjuk langsung untuk melaksanakan kebijakan pemungutan retribusi pasar di
Kota Makassar, untuk itu perlu juga diketahui mengenai Visi dan Misi, Tupoksi,
Struktur Organisasi, rincian tugas serta keadaan pegawai pada perusahaan daerah
pasar Makassar raya Kota Makassar.
1. Visi dan Misi
Visi perusahaan daerah pasar Makassar raya Kota Makassar yaitu “ PASAR
UNTUK SEMUA “. Visi ini didasari atas kondisi pasar yang dikelola oleh
perusahaan daerah pasar Makassar raya Kota Makassar, persepsi pemerintah Kota
dan pasar mengenai pasar yang ada dengan berbagai permasalahan yang dihadapi,
menuntut adanya strategi pemberdayaan pasar agar kinerja PD.Pasar Makassar Raya
Kota Makassar meningkat di masa yang akan dating.
51
Strategi pemberdayaan pasar merupakan suatu sinergi dan mencakup strategi
dibidang organisasi, fisik, pengelolaan dan strategi di bidang SDM. Demikian pula
dari dimensi waktu strategi tersebut dapat berupa strategi jangka pendek, menengah
dan panjang.
Misi PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar adalah:
Menjadikan pasar sebagai tempat belanja utama, aman dan nyaman
Menjamin tersedianya kebutuhan barang dan jasa yang lengkap, segar, harga
murah dan terjangkau
Menyediakan sarana dan prasarana pasar yang memadai
Menjamin ketersediaan SDM yang berkualitas, professional, dan berdedikasi
kerja tinggi
Meningkatkan pendapatan yang mengacu pada laba perusahaan
2. Tujuan dan Sarana
Mewujudkan citra pasar yang nyaman, aman dan bersih
Menunjang peningkatan pelayanan pedagang yang baik dan ramah
Menunjang ketersediaan barang dagangan yang lengkap dan berkwalitas
dengan harga yang relatif murah dan terjangkau
Meningkatkan pendapatan yang mengacu pada peningkatan laba perusahaan
Peningkatan kesejahteraan karyawan
52
3. Strategi
Pengelolaan unit pasar yang profesional sebagai suatu badan usaha dengan
prinsip bisnis yang profesional, bertanggungjawab dalam praktek yang sehat.
Unit pasar merupakan unit terdepan atau ujung tombak dalam perusahaan
dalam menunjang terlaksana program dan kebijakan direksi.
Mengoptimalkan pendapatan dengan menggali potensi-potensi yang ada di
pasar.
Meningkatkan mutu SDM dengan melakukan pendidikan dan pelatihan
(Diklat).
Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pembangunan,
rehabilitasi, dan peremajaan sarana dan prasarana pasar.
4. Kebijakan
Pendapatan
1). Peningkatan kinerja pendapatan
Kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar
1). Peningkatan pengelolaan kebersihan pasar
2). Penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL)
Sarana dan Prasarana Pasar
1). Pembangunan dan rehabilitasi sarana / prasarana pasar
2). Kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka peremajaan pasar
Organisasi dan Kepegawaian
53
1). Peningkatan pengetahuan dan keterampilan karyawan
2). Peningkatan kesejahteraan karyawan
5. Tugas Pokok dan Fungsi PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar
Tugas pokok PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar adalah melaksanakan
pelayanan umum dalam bidang perpasaran, membina pedagang pasar, ikut
memantapkan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang di pasar dan
fasilitas perpasaran lainnya.
Fungsi PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar adalah melaksanakan
pelayanan umum / jasa kepada masyarakat di bidang perpasaran.
6. Struktur Organisasi PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar
Semua organisasi yang ada didunia ini pasti memiliki struktur organisasi.
Dengan struktur organisasi yang baik maka kerja organisasi dapat berjalan dan
mencapai tujuan yang diharapkan.
Menurut Dydiet Handjito (2001;05), pengertian organisasi adalah :
“ Kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, yang memungkingkan
anggota mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai melalui tindakan secara
terpisah “.
Berdasarkan pengertian diatas, menunjukan bahwa organisasi merupakan wadah
untuk bekerjasama dari sejumlah orang secara formil dalam mencapai suatu tujuan.
Dari sekumpulan orang-orang yang ada didalam organisasi diberikan tugas dan
wewenang sesuai dengan keahliannya. Maka sangat diperlukan dibentuk sebuah
54
struktur organisasi yang akan memberikan gambaran tentang kedudukan, tugas,
fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing individu dalam organisasi.
Menurut Kepala Sub Bagian Penagihan PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar,
Bapak Lutfi Gunawan Alam, SE. bahwa :
“Struktur organisasi PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar berdasarkan
peraturan Walikota Makassar Nomor 12 Tahun 2006 Tanggal 27 Maret 2006
tentang perubahan susunan organisasi dan tata kerja PD.Pasar Makassar Raya
Kota Makassar”.(Wawancara,15 Juni 2011)
Struktur organisasi dari PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar sesuai dengan
peraturan walikota Makassar nomor 12 tahun 2006, terdiri dari :
a. Badan Pengawas
b. Direksi :
Direktur Utama
Direktur Umum
Direktur Teknik Operasional
c. Satuan Pengawas Internal
d. Kelompok Jabatan Fungsional
e. Unsur Staf :
Bagian Umum
Bagian Keuangan
Bagian Fisik dan Prasarana
Bagian Ketertiban dan Keindahan
55
Tabel 3
Data Pegawai yang Golongan Lingkup PD.Pasar Makassar Raya s/d Bulan Juni
Tahun 2010
No. Organik Jumlah Pegawai
1 Direksi 3
2 A1 _
3 A2 1
4 B1 14
5 B2 2
6 C1 23
7 C2 _
8 Kontrak 5
Jumlah 48
Sumber : PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar 2011
Tabel 4
Daftar Penempatan Tugas Karyawan PD.Pasar Makassar Raya s/d Bulan Juni
Tahun 2010
No. Unit Jumlah Pegawai
1. Direksi 3
2. Kabag. 4
56
3. Kasubag. 10
4. Ka. Pasar _
5. Supervisor _
6. Kaur _
7. Staf 30
8. Kolektor _
9. Satpam _
10. Kebersihan 1
Jumlah 48
Sumber : PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar, 2011
Tabel 5
Data Keadaan Pegawai PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar s/d Bulan Juni
Tahun 2010
No. Karyawan Jumlah Pegawai
1. Direksi 3
2. Organik 40
3. Kontrak 5
4. PNS _
Jumlah 48
Sumber : PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar, 2011
57
7. Tugas Tiap Unit
Berdasarkan peraturan daerah nomor 9 tahun 2000 tentang ketentuan pokok-
pokok badan pengawas, direksi dan kepegawaian perusahaan daerah pasar Makassar
raya Kota Makassar, maka dibawah ini penjelasan mengenai rincian tugas setiap
bagian pada perusahaan daerah pasar Makassar raya Kota Makassar. Rincian
tugasnya adalah sebagai berikut :
1. Direktur Umum terdiri dari :
Bagian Umun dan Bagian Keuangan, yang memiliki tugas sebagai berikut :
a. Merencanakan, mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan tugas dari Sub.
Bagian Administrasi dan Kepegawaian, Sub. Bagian Pengelolaan Aset serta
bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat.
b. Mengkoordinir dan mengendalikan urusan kepegawaian
c. Mengkoordinir dan mengendalikan pengadaan, penggunaan, pemeliharaan
dan pengawasan peralatan dan bangunan asset Perusahaan Daerah
d. Mengkoordinir dan mengendalikan penggunaan barang dan peralatan yang
menjadi asset Perusahaan Daerah
e. Membuat kajian/pertimbangan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan
peraturan perundang–undangan yang berkaitan dengan pengelolaan
Perusahaan Daerah
f. Mengkoordinir pelaksanaan pengurus asuransi atas barang inventaris milik
Perusahaan Daerah
58
g. Mengadakan koordinasi dengan pihak lain yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugasnya
h. Melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Direksi
Bagian umum terdiri dari :
a. Sub. Bagian Administrasi & Kepegawaian
b. Sub. Bagian Pengelolaan Aset
c. Sub. Bagian HUMAS & Hukum
Sub. Bagian Administrasi & Kepegawaian mempunyai tugas :
a. Mengelola penerimaan dan pendataan surat masuk dan keluar
b. Menyiapkan surat menyurat dan menyampaikan ke alamat tujuan
c. Melaksanakan pengetikan dan pengadaan surat laporan dan lain – lain
d. Melaksanakan administrasi kepegawaian
e. Melaksanakan usaha pembinaan, pendidikan pegawai, termasuk penegakan
kedisiplinan kinerja pegawai
f. Menerima tamu dan mencatat kehadiran karyawan perusahaan
g. Membuat laporan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
h. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Sub. Bagian Administrasi
& Kepegawaian
59
Sub. Bagian Pengelolaan Aset mempunyai tugas :
a. Menyelenggarakan administrasi barang serta inventarisasi lainnya
b. Menyusun dan mengajukan rencana – rencana kebutuhan dalam pengelolaan
asset
c. Menyiapkan kebutuhan rapat – rapat dinas, pendidikan dan upacara resmi
d. Melaksanakan penerbitan inventaris seluruh asset pasar
e. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, ketertiban kantor perusahaan
f. Mengurus pembayaran yang dibebankan kepada perusahaan seperti telepon,
listrik, STNK kendaraan dinas, PBB, Air PAM, dll
g. Memberikan saran kepada Kepala Bagian Umum
h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Direksi
Bendaharawan barang / asset :
a. Membuat daftar inventaris barang kekayaan perusahaan yang bergerak
maupun tidak bergerak
b. Menerima, mencatat, menyimpan dan mendistribusikan peralatan kantor,
bahan pelunas dan kebutuhan peralatan unit pasar
c. Membuat laporan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Sub. Bagian
pengelolaan Aset
60
Staf Sub. Bagian Aset :
a. Menerima dan mencatat inventaris barang kekayaan perusahaan yang
bergerak maupun yang tidak bergerak
b. Menerima, mencatat, menyimpan dan mendistribusikan peralatan kantor,
benda berharga dan kebutuhan peralatan lainnya
c. Melakukan pengecekan aset untuk keperluan pengusutan
d. Membuat laporan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Sub. Bagian
pengelolaan Aset
Sub. Bagian HUMAS dan Hukum :
a. Menerima dan menyalurkan berita perkembangan pasar
b. Membuat klipping berita dan informasi pasar
c. Melaksanakan dan menyimpan dokumen yang berharga berupa Perda,
Peraturan Walikota, SK. Walikota, SK. Direksi dan peraturan lainnya
d. Membuat jadwal sosialisasi kepada atasan sesuai bidang tugasnya
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub. Bagian HUKUM
dan Humas
2. Bagian Keuangan mempunyai tugas :
a. Menginventarisir, membuat perencanaan dan pengendalian atas sumber –
sumber pendapatan dan belanja serta kekayaan perusahaan daerah
61
b. Mengkoordinasikan kegiatan dengan bagian lain untuk peningkatan
pelayanan di bagian keuangan termasuk perlaksanaan penagihan
c. Mengurus transaksi Bank, memelihara hubungan baik dengan Bank atau
lembaga keuangan lainnya baik pemerintah maupun swasta
d. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran perusahaan daerah
e. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan perhitungan hasil usaha berkala
dan kegiatan perusahaan daerah
f. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan perhitungan tahunan perusahaan
daerah
g. Membuat evaluasi kegiatan perusahaan daerah di bidang keuangan
h. Melakukan pemeriksaan kas dan pembukuan perusahaan sesuai ketentuan
yang berlaku
i. Memberi saran / pertimbangan kepada Direktur Umum
j. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan oleh Direktur Umum
Bagian Keuangan terdiri dari :
a. Sub. Bagian Anggaran
b. Sub. Bagian penagihan
c. Sub. Bagian Pembukuan
62
Sub. Bagian Anggaran mempunyai tugas :
a. Melaksanakan dan menyusun anggaran pendapatan dan belanja perusahaan
daerah
b. Menghimpun dan menganalisa anggaran pendapatan dan belanja yang
diajukan unit kerja perusahaan daerah
c. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran
d. Melakukan evaluasi penerimaan dengan instansi terkait
e. Membuat laporan perubahan permintaan anggaran sesuai bidang tugasnya
f. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugasnya
g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberika oleh Kepala Bagian
keuangan
Pemegang kas :
a. Menerima, mencatat, menyimpan, menyalurkan dan mempertanggung
jawabkan administrasi keuangan
b. Melakukan pemantauan / pencatatan, penerimaan / pengeluaran perusahaan
melalui bank – bank persepsi
c. Melakukan konsultasi dengan sub – sub bagian keuangan
d. Membuat laporan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan
63
Bendahara Gaji :
a. Membuat daftar gaji dan pendapatan karyawan lainnya
b. Menerima dan membayar gaji dan pendapatan karyawan lainnya
c. Membuat laporan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub. Bagian
Administrasi dan Kepegawaian
Staf Sub. Bagian Anggaran :
a. Menerima, mencatat dan mengendalikan pengeluaran uang sesuai pos mata
anggaran
b. Membuat / menyusun anggaran pendapatan dan belanja perusahaan
c. Melakukan analisa perubahan anggaran
d. Membuat laporan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub. Bagian Anggaran
Sub. Bagian Penagihan mempunyai tugas :
a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi penagihan
b. Menyelenggarakan inventarisasi pedagang di unit – unit pasar
c. Menetapkan besarnya jasa tarif pasar berdasarkan jenis jualan dan
mengusulkan tarif jasa sesuai ketentuan
64
d. Memonitoring dan mengendalikan pemberian pendistribusian surat izin
pemakai tempat (SIPT) surat penunjukan tempat (STP) dan surat perintah
pembayaran yang telah dilakukan
e. Mengendalikan pelaksanaan penagihan
f. Menyelenggarakan, mengendalikan dan memonitor pelaksanaan tagihan
piutang yang masih tertunggak
g. Member saran dan pertimbangan kepada atasan dalam hal yang menyangkut
tugasnya
h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Keuangan
Staf Sub. Bagian Penagihan :
a. Melaksanakan pemantauan dan informasi pasar, penerimaan jasa produksi,
jasa pengelolaan dan jasa lainnya
b. Menerima, mencatat, memporporasi dan menyalurkan benda berharga untuk
kebutuhan unit pasar
c. Membantu kolektor pasar dalam melaksanakan kegiatan penagihan di pasar
d. Membantu staf pasar dalam melakukan pendataan potensi pasar
e. Membuat SPP dan SKJ pengelolaan jasa produksi dan jasa lainnya
f. Melakukan proses administrasi perpanjangan kartu izin berjualan
g. Memelihara dan menyimpan buku induk potensi pasar
h. Membuat laporan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya
65
Sub. Bagian Pembukuan mempunyai tugas :
a. Menyelenggarakan kegiatan pembukuan perusahaan daerah
b. Menyelenggarakan inventarisasi pembukuan penerimaan dan pengeluaran
c. Melaksanakan / membukukan dokumen penerimaan dan pengeluaran
d. Memonitoring kegiatan pelaksanaan pembayaran setiap bulannya
e. Menyiapkan / membukukan anggaran pendapatan dan belanja perusahaan
daerah
f. Menyelenggarakan kegiatan perhitungan R/L perusahaan daerah
g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Keuangan
Staf Sub. Bagian Pembukuan :
a. Menerima, mencatat, menyimpan arsip penerimaan dan pengeluaran
perusahaan
b. Membuat dan melaksanakan verifikasi jenis penerimaan dan pengeluaran
perusahaan
c. Menyimpan dan memelihara dokumen pembukuan perusahaan
d. Membuat laporan triwulan, tahunan penerimaan dan pengeluaran perusahaan
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub. Bagian
Pembukuan
66
3. Satuan Pengawas Internal (S.P.I) mempunyai tugas :
a. Menyusun program pemeriksaan tahunan untuk mengevakuasi realisasi
pendapatan dan belanja Perusahaan Daerah
b. Melakukan pengawasan dan pengendalian administrasi semua harta
kekayaan baik material maupun keuangan Perusahaan Daerah dan member
pertimbangan, saran, tindakan penyelesaian bila terjadi penyimpangan
c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pegawai Perusahaan
Daerah yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan
yang berlaku
d. Mengawasi realisasi Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah
e. Melaksanakan pengawasan secara mendadak atau atas perintah DIREKTUR
UTAMA
f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada DIREKTUR UTAMA
4. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pada
perusahaan daerah sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
5. Direktur Teknik terdiri dari :
Bagian Fisik dan Prasarana, mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kerja di bidang Operasional pemeliharaan dan
rehabilitasi pasar
b. Melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi pasar
67
c. Melakukan kemitraan dengan PIHAK lain dalam pemeliharaan, rehabilitasi,
peremajaan pengembangan dan pembangunan pasar
d. Menyusun rencana pengembangan areal pasar yang telah ada sesuai
kebutuhan masyarakat dan perkembangan kota
e. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan promosi pasar
f. Member saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Direktur Teknik
Bagian Fisik dan Prasarana terdiri dari;
a. Sub Bagian Reahabilitasi ;
b. Sub Bagian Kemitraan ;
c. Sub Bagian Perencana Fisik
Sub Bagian Rehabilitasi mempunyai tugas :
a. Menyelenggarakan administrasi perawatan dan rehabilitasi pasar
b. Menyelenggarakan pemeliharaan / perawatan bangunan pasar dan sarana
lainnya
c. Melaksanakan rehabilitasi bangunan pasar berdasarkan skala prioritas
d. Membuat laporan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya
e. Member saran dan pertimbangan peremajaan / perawatan pasar kepada
atasan sesuai bidang tugasnya
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Fisik dan
Prasarana
68
Sub Bagian Rehabilitasi ;
a. Melaksanakan kegiatan pendataan dan inventarisasi yang akan direhabilitasi
b. Membuat analisa anggaran biaya peremajaan
c. Melakukan pemantauan / pengawasan pasar yang direhabilitasi
d. Membuat laporan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian rehabilitasi
Sub Bagian Kemitraan ;
a. Membuat dan menginventarisasi pasar yang akan diremajakan;
b. Menyelenggarakan promosi atas pasar yang akan dan telah;
c. Mengadakan kemitraan dengan pihak lain sesuai rencana pengembangan
areal dan peremajaan pasar;
d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
e. Memberi saran / pertimbangan peremajaan pasar kepada atasan sesuai
bidang tugasnya;
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian fisik dan
prasarana.
Sub Bagian Perencanaan Fisik ;
a. Melaksanakan rencana peremajaan dan perluasan areal pasar yang telah ada
sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pengembangan kota;
b. Membuat dan mengawasi pembagian tempat berjualan menurut jenis
jualannya;
69
c. Melaksanakan tugas penelitian / pendatan peremajaan dan pengembangan
perluasan areal pasar;
d. Menyusun laporan rencana peremajaan dan pengembangan serta perluasan
areal pasar;
e. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
f. Memberi saran / pertimbangan peremajaan pasar kepada atasan sesuai
bidang tugasnya;
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian fisik dan
prasarana.
Sub Bagian Perencanaan Fisik ;
a. Melaksanakan kegiatan pendataan, analisa anggaran biaya peremajaan dan
pengembangan pasar;
b. Melaksanakan kegiatan pengukuran dan penelitian kebutuhan tempat usaha;
c. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian peremajaan dan
pengembangan pasar;
d. Membuat laporan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala sub bagian perencanaan
fisik;
6. Bagian Ketertiban dan Keindahan mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kerja dibidang operasional pembinaan, ketertiban,
kebersihan dan keindahan pasar;
70
b. Mempersiapkan sarana / prasarana pasar dibidang operasional keamanan,
ketertiban, kebersihan dan keindahan pasar;
c. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan
pembinaan, ketertiban, keamanan dan keindahan pasar;
d. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Direktur Teknik.
Bagian Ketertiban dan Keindahan terdiri dari ;
a. Sub Bagian Kebersihan dan Keindahan;
b. Sub Bagian Pembinaan dan Penertiban;
Sub Bagian Kebersihan dan Keindahan mempunyai tugas :
a. Melaksanakan dan menyusun jadwal kebersihan dan keindahan pasar;
b. Melaksanakan kebersihan dan keindahan pasar dengan mengikutsertakan
pedagang pasar;
c. Melakukan pengelompokan tugas dibidang kebersihan sesuai kelompok jenis
jualan;
d. Melakukan pengaturan papan bicara dan tong sampah masing-masing
kelompoktugas dibidang kebersihan;
e. Melakukan pembersihan pasar secara bergiliran diunit-unit pasar;
f. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
g. Member saran / pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian ketertiban dan
keindahan.
71
Staf Sub Bagian Kebersihan dan Keindahan Mempunyai Tugas :
a. Bersama dengan petugas kebersihan pasar melaksanakan pembersihan dan
keindahan pasar
b. Melakukan pemantauan kebersihan dan keindahan pasar sesuai bidang
tugasnya
c. Membuat laporan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Kebersihan
dan Keindahan.
Sub Bagian Pembinaan dan Penertiban mempunyai tugas :
a. Melaksanakan pembinaan, pengaturan dan penertiban keamanan pasar
b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan dengan instansi lain terkait dengan
pelaksanaan pembinaan dan ketertiban pasar
c. Menyusun jadwal penertiban, keamanan secara terpadu dengan unit kerja
terkait
d. Membina dan menggerakkan pedagang untuk mematuhi kewajibannya
e. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya
f. Member saran dan pertimbangan dalam peremajaan pasar kepada atasan
sesuai bidang tugasnya
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Ketertiban dan
Keindahan
72
Staf Sub Bagian Pembinaan dan Penertiban mempunyai tugas :
a. Bersama dengan satpam pasar melakukan pengaturan ketertiban dan
keamanan pasar
b. Melakukan pemantauan mingguan / bulanan ketertiban dan keamanan pasar
sesuai bidang tugasnya
c. Membuat laporan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Pembinaan
dan Penertiban
7. Kepala Unit Pasar dalam menjalangkan kesehariannya dibantu oleh Kepala
Urusan Administrasi dan keuangan, Kepala Urusan Penagihan dan Pembukuan
serta Kepala Urusan Kebersihan, Ketertiban dan Pelayanan.
a. Kepala Unit Pasar mempunyai tugas :
1. Memimpin seluruh kegiatan pelaksanaan tugas pengelolaan pasar yang
berada dalam wilayah kerja;
2. Mengkoordinir dan mengendalikan program-program pengelolaan pasar
yang telah digariskan oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direksi.
b. Urusan Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas :
1. Melaksanakan administrasi dibidang ketatausahaan, kepegawaian,
urusan rumah tangga, keuangan benda berharga;
73
2. Melaksanakan kegiatan dan pengendalian program-program pengelolaan
pasar;
3. Membuat papan potensi pasar dan struktur organisasi unit pasar;
4. Memberikan saran / pertimbangan kepada Kepala Unit Pasar dalam
bidang tugasnya;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pasar.
c. Urusan Penagihan dan Pembukuan mempunyai tugas :
1. Melaksanakan jasa pengelolaan pasar dan penagihan jasa lainnya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
2. Membukukan dan menyetor hasil tagihan jasa pengelolaan pasar dan
jasa lainnya ke kas perusahaan daerah;
3. Melaksanakan pendataan potensi pasar dan menggali potensi sumber-
sumber pendapatan pasar;
4. Melaksanakan registrasi terhadap wajib bayar sewa / jasa pengelolaan
pasar meliputi : Ruko, Front, Toko, Kios, Losd, Pelataran dan jasa
pungutan sah lainnya;
5. Melaksanakan pendataan benda berharga sebagai bahan evaluasi
penerimaan pasar;
6. Membuat laporan dan kebutuhan pokok diunit pasar sesuai kebutuhan;
7. Membuat laporan harian, kwartal, dan tahunan tentang penerimaan dan
penyetoran;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berikan oleh Kepala Unit Pasar.
74
d. Urusan Ketertiban dan Keindahan mempunyai tugas :
1. Malaksanakan ketertiban, pengamanan, pengaturan pedagang pasar,
agar pasar tidak semrawut, baik dalam pasar maupun diluar pasar;
2. Melaksanakan dan memberikan pelayanan kebersihan pasar baik
didalam maupan diluar pasar agar tetap bersih, indah dan nyaman;
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pasar;
4. Menyusun / membuat jadwal pelaksanaan ketertiban, keamanan dan
keindahan pasar;
5. Melaksanakan pengaturan tong sampah sesuai kelompok jenis jualan.
75
BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada Perusahaan
Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar dan Pasar Sentral Makassar, dapat
digambarkan hasil penelitian sebagai barikut :
A. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar di Kota Makassar (Studi Kasus
Pasar Sentral Makassar)
Implementasi merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap
keberhasilan suatu kebijakan di dalam memecahkan persoalan-persoalan publik.
Selain itu juga merupakan suatu kegiatan dari proses penyelenggaraan suatu program
yang sah oleh suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya serta strategis
tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kota Makassar, khususnya pasar
sentral Makassar harus sesuai dengan peraturan daerah yang sudah dibuat oleh
pemerintah daerah dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan
dalam pelaksanaannya, aparat yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi
pasar, alat yang digunakan, tarif retribusi pasar, faktor penunjang serta hambatan atau
kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar. Hal tersebut
perlu diketahui agar pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dapat berjalan dengan
baik dan target yang telah ditentukan dapat terealisasi.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 tentang pembentukan
perusahaan daerah pasar Makassar raya dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004
76
tentang pengurusan pasar dalam daerah Kota Makassar serta Surat Keputusan
Walikota Makassar Nomor 425/S.Kep./511.2/2001 tanggal 8 Mei 2001 tentang
Penunjukan PD.Pasar Makassar Raya sebagai Pengelola Pasar Milik Pemerintah Kota
Makassar dan Perda Nomor 8 Tahun 1996 tentang pemungutan ratribusi pasar dan
pusat perbelanjaan.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari pembahasan hasil wawancara yang
tentunya terkait dengan rumusan masalah yang pertama yaitu Bagaimana Pelaksanaan
Pemungutan Retribusi Pasar di Kota Makassar khususnya Pasar Setral Makassar,
antara lain :
1. Aparat yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar
khususnya pasar sentral Makassar.
Implementer (pelaksana) mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu
kebijakan. Begitu pula dengan pelaksanaan pemungutan retribusi pasar karena tanpa
implementer maka kebijakan ini tidak dapat terlaksana. Oleh karena itu, perlu
diketahui siapa-siapa yang menjadi aktor pelaksana di dalam pelaksanaan
pemungutan retribusi pasar di Kota Makassar, khususnya Pasar Sentral Makassar.
Berkenaan dengan siapa-siapa yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan
retribusi pasar, hasil wawancara dengan Direktur Umum PD.Pasar Makassar Raya
Kota Makassar Bpk Drs.H.A.Azis Hafid yang merupakan salah satu aktor pelaksana
dari Pemungutan Retribusi Pasar di Kota Makassar :
“PD.Pasar Makassar Raya yang melaksanakan kebijakan itu, dan pengelola
pasar.”(Wawancara, 24 Mei 2011)
77
Dari wawancara tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa menurut Direktur
Umum PD.Pasar Makassar Raya, yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan
retrribusi pasar di Pasar Sentral Makassar adalah Perusahaan Daerah Pasar Makassar
Raya dan pengelola Pasar Sentral Makassar dengan struktur organisasi tersendiri.
Selanjutnya menurut hasil wawancara dengan Wakil Kepala Pasar Sentral Bpk
Imran ST penulis temui langsung dikantornya disekitar Pasar Sentral yakni lantai
4(empat) Pasar Sentral Makassar sehubungan dengan siapa-siapa yang terlibat di
dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sentral di Kota Makassar, khususnya
pasar sentral Makassar :
“PD.Pasar Makassar Raya dan Pengelola Pasar yang terdiri dari Kepala Pasar,
Bendahara, Staf, dan Kolektor penagih yang telah di SK kan oleh
Walikota.”(Wawancara, 8 Juni 2011)
Dari hasil wawancara dengan Direktur Umum dan Wakil Kepala Pasar Sentral
Makassar Kota Makassar, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang terlibat di dalam
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Sentral Makassar yaitu :
a. Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar
b. Pengelola pasar.
2. Fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar
pada pasar sentral Makassar.
Fasilitas yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah fasilitas yang
disediakan oleh pemerintah untuk para pelaksana di dalam melaksanakan tugasnya.
Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui ada atau tidaknya fasilitas yang di
78
butuhkan oleh para pelaksana di dalam pelaksanaan pemungutan reteribusi pasar di
Kota Makassar khususnya Pasar Sentral Makassar.
Dari hasil wawancara dengan Wakil Kepala Pasar Sentral Makassar, Bpk Imran
ST mengatakan sehubungan dengan fasilitas yang dibutuhkan oleh para pelaksana di
dalam pemungutan retribusi pasar ini :
“Adapun fasilitas yang dibutuhkan dalam pemungutan retribusi pasar hanya
karcis yang di serahkan kepada pedagang dan merupakan bukti pembayaran
retribusi.”(Wawancara, 8 Juni 2011)
3. Besarnya Tarif Retribusi pada pasar sentral Makassar.
Mengenai besar tarif yang dibebankan terhadap wajib retribusi pasar disesuaikan
dengan jenis fasilitasnya yang terdiri dari Ruko, Losd, Kios, Kios mini, dan Pedagang
Kaki Lima(PKL) sudah diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 1996 tentang retribusi
pasar dan pusat perbelanjaan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat tabel di bawah ini :
79
Tabel 6
Tarif Retribusi Pasar pada Pasar Sentral Makassar
LOKASI JENIS PUNGUTAN TARIF RETRIBUSI
1 2 3
Pasar Sentral Makassar
a. Ruko
b. Losd
c. PKL
d. Kios
e. Kios Mini
Rp. 3.000/Hari
Rp. 2.000/Hari
Rp. 2.000/Hari
Rp. 2.000/Hari
Rp. 2.000/Hari
Sumber Data : PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar, 2011
Berkenaan dengan tarif retribusi pasar khususnya pasar sentral Makassar, hasil
wawancara dengan Wakil Kepala Pasar Sentral Makassar, Bpk Imran ST,
mengatakan bahwa :
“Sebenarnya tarifnya itu sangat murah dan tidak memberatkan pedagang,
karena kalau kita bandingkan dengan pasar-pasar yang ada di Jakarta, tarifnya
sudah mencapai Rp. 5.000 sedangkan kita disini hanya Rp. 2.000 sampai Rp.
3.000”.(Wawancara, 8 Juni 2011)
Hasil wawancara dengan salah satu pedagang di Pasar Sentral Makassar yaitu
Bpk Iwan, pedagang Alat Kosmetik menyatakan hal yang sama bahawa:
“Retribusi yang ditarik sudah sangat murah dan sesuai dengan fasilitas yang
didapat”.(Wawancara, 9 Juni 2011)
Hasil wawancara dengan salah satu pedagang sayuran dibasement basah yaitu
Ibu Hasna menyatakan:
80
“retribusi yang dipungut sudah murah karena kami cuma bayar Rp 2000, mana
lagi kami dikasi kebijakan kalau mau bayar perbulan hanya Rp 7500, tapi
banyak juga pedagang yang tidak mau bayar”.(Wawancara, 9 juni 2011)
Wawancara dengan salah satu pedagang Emperan Toko yang menjual mainan
anak-anak menyatakan hal yang berbedah, yaitu:
“retribusi sebaiknya tidak perlu dipungut dari pedagang emperan karena
berapaji penghasilannya, lagian kita ini tidak menetap tempat
jualannya”.(Wawancara, 9 juni 2011)
Berdasarkan hasil wawancara diatas dan observasi penulis, maka penulis dapat
simpulkan bahwa tarif retribusi sudah sangat murah dan tidak memberatkan pedagang
dan pemungutan retribusi dipasar sentral Makassar sudah sesuai dengan ketentuan
yang ada.
4. Faktor-faktor penunjang pelaksanaan pemungutan retribusi pasar pada
pasar setral Makassar.
Agar pelaksanaan pemungutan retribusi pasar ini berjalan baik dan sesuai dengan
yang diharapkan, maka sangat diperlukan Faktor-faktor penunjang. Faktor-faktor
penunjang yang dimaksud adalah hal-hal yang dapat membantu atau mendukung
terlaksananya sebuah kebijakan. Di dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, seperti
halnya pemungutan retribusi pasar yang berlaku di Kota Makassar khususnya pada
pasar sentral Makassar tentunya ditunjang oleh beberapa faktor misalnya komunikasi,
sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi menurut George Edwards III(Syukur
81
Abdullah, 1987). Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui
faktor-faktor penunjang lainnya yang mendukung terlaksananya program tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil kepala pasar sentral Makassar Bpk
Imran ST, sehubungan dengan Faktor-faktor penunjang pelaksanaan kebijakan ini,
menjelaskan bahwa di dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar tersebut tidak
ada faktor penunjang, segala sesuatunya mengacu pada Draf Perda Nomor 8 Tahun
1996 tentang retribusi pasar dan pusat perbelanjaan
5. Kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang didapatkan dalam
pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di pasar sentral Makassar.
Dalam pelaksanaan pemunguta retribusi pasar tersebut bukan berarti dapat
berjalan dengan lancer, ada banyak hambatan dan kendala yang bias saja terjadi
sehingga menimbulkan pemungutan retribusi pasar tidak sesuai dengan yang
diharapkan. Kendala atau hambatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
kendala yang dihadapi oleh para pelaksana di dalam pelaksanaan pemungutan
retribusi pasar sentral Makassar.
Kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang didapatkan oleh para pelaksana
di dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar ini, hasil wawancara dengan Wakil
Kepala Pasar Sentral Bpk Imran ST menyatakan bahwa:
“kendala itu adalah katanya pedagang kurang pembeli karena banyaknya mall,
dan banyaknya beban harus dibayar karena pedagang membayar kepengelola
dan kePD Pasar, yang dibayar kepengelola itu seperti:Listrik, Cas, WC, dan
Uang Keamanan. kemudian kurangangnya kesadaran para pedagang untuk
membayar retribusi,(Wawancara, 9 juni 2011)
82
Dari hasil wawancara tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa kendala dalam
pelaksanaan pemungutan retribusi ini adalah:
1. Banyaknya beban yang harus dibayar oleh pedagang
2. Banyaknya pedagang di pasar sentral yang tidak memiliki kesadaran untuk
membayar retribusi. Untuk mengatasi hal tersebut, menurut informan maka
perlu dilakukan tindakan tegas terhadap wajib retribusi tersebut.
Namun, salah satu penyebab rendahnya kesadaran pedagang untuk membayar
retribusi adalah kurang memuaskanya sarana dan fasilitas yang didapat misalnya
kebersihan dan keamanan. Hal-hal ini sesuai wawancara penulis dengan salah
seorang pedagang mengatakan bahwa:
“Bukannya kami tidak mau bayar tapi kami tidak mendapatkan fasilitas yang
layak misalnya kebersihan, keamanan, dan lain-lain, biasanya kami sendiri yang
membersihkan sampah-sampah disekitar tempat jualan”.(Wawancara, 9 juni
2011)
B. Kontribusi Retribusi Pasar Khusus Pasar Sentral Makassar Untuk
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.
Dalam rangaka pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sentral Makassar, salah
satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilannya dengan melihat perbandingan
antara target dan realisasi. Apabila target terpenuhi secara makasimal (100%) berarti
sesuai yang diharapkan akan tetapi jika belum mencapai target maka penerimaan
retribusi pasar sentral makassar belum berhasil.
83
Implementasi merupakan tahap awal dalam pelaksanaan pemungutan retribusi
pasar.untuk melihat apakah pelaksanaannya sudah berjalan baik atau tidak serta
kinerja aparat pelaksana dapat dilihat dengan tercapainya target yang telah ditetapkan
sebelumnnya. Berikut tabel target dan realisasi penerimaan retribusi pasar sentral
Makassar:
Tabel 7
Perincian Target dan Realisasi Retribusi Pasar pada Pasar Sentral Makassar
dari Tahun 2006-2010
No. TAHUN TARGET REALISASI PERSENTASE
(%)
1. 2006 Rp. 701.454.400 Rp. 640.783.200 91,35 %
2. 2007 Rp. 868.456.500 Rp. 762.260.600 87,78 %
3. 2008 Rp. 897.165.000 Rp. 799.004.500 89,06 %
4. 2009 Rp. 933.382.500 Rp. 756.882.500 81,09 %
5. 2010 Rp. 892.595.400 Rp. 736.836.500 82,55 %
Sumber Data : PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar, 2011
Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa penerimaan retribusi pada pasar sentral
Makassar tidak pernah memenuhi target, dapat dilihat pada tahun 2006 tidak
memenuhi target yang telah ditentukan, realisasinya hanya mencapai 91,35%.
Kemudian pada tahun 2007 mengalami penurunan lagi dan realisasinya hanya
mencapai 87,78%. Pada tahun 2008 mengalami kenaikan tapi kenaikannya hanya
1,28%, dan realisasinya 89,06%. kemudian pada tahun 2009 mengalami penurunan
84
drastis dan realisasinya hanya mencapai 81,09%, pada tahun 2010 mengalami
kenaikan lagi tapi hanya 1,46% dan realisasinya 82,55%.
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf bagian penagihan yang
penulis temui langsung saat menagih retribusi di pasar sentral (tidak mau
menyebutkan namanya) menyatakan bahwa:
“penerimaan retribusi tidak pernah memenuhi target karena pedagang banyak
yang tidak mau bayar retribusi”.(Wawancara, 9 juni 2011)
Dari hasil wawancara dengan Wakil Kepala pasar sentral Makassar, Bpk Imran
ST menyatakan bahwa penurunan realisasi retribusi pasar pada pasarsentral Makassar
adalah disebabkan kurangnya kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi
pasar.
Penerimaan dari sektor retribusi pasar sentral Makassar cukup prospek untuk
dikembangkan sebagai salah satu sumber penerimaan retribusi daerah yang
mempunyai peranan besar terhadap total penerimaan retribusi dikota Makassar.
Untuk mengetahui bagaimana sumbangan atau kontribusi pasar sentral Makassar
terhadap penerimaan retribusi pasar dikota Makassar pada 2006-2010 dapat dilihat
pada tabel berikut ini:
85
Tabel 8
Kontribusi Retribusi Pasar Sentral Makassar Terhadap Total Retribusi Pasar
di Kota Makassar Tahun 2006-2010
No. Tahun Retribusi Pasar
Sentral Makassar
Retribusi pasar di
Kota Makassar
Kontribusi
(%)
1. 2006 Rp. 640.783.200 Rp. 2.107.216.700 30,41 %
2. 2007 Rp. 762.260.600 Rp. 3.021.486.900 25,23 %
3. 2008 Rp. 799.004.500 Rp. 3.521.692.500 22,69 %
4. 2009 Rp. 756.882.500 Rp. 3.623.327.200 20,89 %
5. 2010 Rp. 736.836.500 Rp. 4.557.388.300 16,17 %
Sumber data : PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar, 2011
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi pasar sentral
Makassar selama lima tahun memberikan kontribusi rata-rata 30,41%. Ini
menunjukan angka cukup tinggi dibandingkan dengan kontribusi retribusi pasar pada
pasar-pasar lain yang ada di Makassar. Apabila digabungkan semua pasar yang ada di
kota Makassar masih lebih besar kontribusinya dibandingkan dengan kontribusi pasar
sentral Makassar, namun hal tersebut masih wajar dikarenakan banyaknya jumlah
pasar yang ada di kota Makassar yaitu sebanyak 13 pasar.
Selanjutnya untuk mengetahui sumbangan atau kontribusi retribusi pasar sentral
Makassar terhadap penerimaan retribusi di kota Makassar pada tahun 2006-2010
dapat dilihat pada tabel berikut ini:
86
Tabel 9
Kontribusi Retribusi Pasar Sentral Makassar Terhadap Total Penerimaan
Retribusi di Kota Makassar Tahun 2006-2010
No. Tahun Retribusi Pasar
Sentral Makassar
Retribusi Daerah Kontribusi
(%)
1. 2006 Rp. 640.783.200 Rp. 37.066.084.009 1,73 %
2. 2007 Rp. 762.260.600 Rp. 37.972.419.441 2,01 %
3. 2008 Rp. 799.004.500 Rp. 40.966.229.794 1,95 %
4. 2009 Rp. 756.882.500 Rp. 39.161.122.319 1,93 %
5. 2010 Rp. 736.836.500 Rp. 59.728.106.724 1,23 %
Sumber data : PD.Pasar Makassar Raya dan DIPENDA Kota Makassar, 2011
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi pasar sentral
Makassar terhadap retribusi daerah dari tahun 2006-2010 tidak mengalami banyak
penurunan. Pada tahun 2006, kontribusi retribusi pasar sentral Makassar mencapai
1,73%. Sedangkan untuk tahun 2007 kontribusi retribusi pasar sentral Makassar
terhadap retribusi daerah meningkat menjadi 2,01%. Namun pada tahun 2008
mengalami penurunan dan kontribusi retribusi pasar sentral Makassar terhadap
retribusi daerah sebesar 1,95%. Selanjutnya untuk tahun 2009 penerimaan retribusi
pasar sentral Makassar terhadap retribusi daerah masih turun sebesar 1,93%. Pada
tahun 2010 masih turun lagi dan kontribusi retribusi pasar sentral Makassar terhadap
retribusi daerah hanya mencapai 1,23%.
87
Selanjutnya dapat dilihat besarnya kontribusi retribusi pasar sentral Makassar
terhadap total pendapatan Asli Daerah Kota Makassar pada tabel dibawah ini:
Tabel 10
Kontribusi Retribusi Pasar Sentral Makassar Terhadap Total Pendapatan Asli
Daerah di Kota Makassar Tahun 2006-2010
No. Tahun Retribusi Pasar
Sentral Makassar
Total PAD Kontribusi
(%)
1. 2006 Rp. 640.783.200 Rp. 120.904.263.931 0,53 %
2. 2007 Rp. 762.260.600 Rp. 136.626.469.085 0,56 %
3. 2008 Rp. 799.004.500 Rp. 154.911.819.959 0,52 %
4. 2009 Rp. 756.882.500 Rp. 168.703.721.874 0,45 %
5. 2010 Rp. 736.836.500 Rp. 210.145.729.430 0,35 %
Sumber data : PD.Pasar Makassar Raya dan DIPENDA Kota Makassar, 2011
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi pasar sentral
Makassar terhadap pendapatan Asli Daerah cenderung mengalami penurunan hanya
pada tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 0,03%. Pada tahun 2006
penerimaan retribusi pasar sentral Makassar terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar
0.53%. selanjutnya pada tahun 2007 penerimaan retribusi pasar sentral Makassar
terhadap Pendapatan Asli Daerah meningkat yaitu sebesar 0,56%. Untuk tahun 2008
penerimaan retribusi pasar sentral Makassar terhadap Pendapatan Asli Daerah
menurun yaitu sebesar 0,54%, pada tahun 2009 penerimaan retribusi pasar sentral
Makassar terhadap Pendapatan Asli Daerah menurun lagi yaitu sebesar 0,45% dan
88
untuk tahun 2010 penerimaan retribusi pasar sentral Makassar terhadap Pendapatan
Asli Daerah mengalami penurunan yaitu sebesar 0,35. Namun total PAD juga
mengalami peningkatan tiap tahunnya, jadi dalam hal ini kontribusi retribusi pasar
sentral Makassar terhadap total PAD kota Makassar sudah berhasil.
Penerimaan retribusi pasar sangat menunjang dalam meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah, namun kenyataannya penerimaan retribusi pasar sentral Makassar
cenderung mangalami penurunan. Hal ini terjadi karena diiringi pula dengan
peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Selain itu,
disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi
pasar, dan juga masalah pelaksanaan pemungutan retribusi pasar yang masih perlu di
tingkatkan.
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemungutan Retribusi
Pasar di Kota Makassar (Studi Kasus Pasar Sentral Makassar)
Dalam pengimplementasian kebijakan pemungutan retribusi pasar sentral
Makassar tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi itu
sendiri. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan
pemungutan retribusi pasar di pasar sentral Makassar, antara lain:
1. Komunikasi
Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari
implementasi kebiajkan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para
pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan
89
atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik,
sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus
dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang
dikomunikasikanpun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar
para pembuat kebijakan dan para implementer kebijakan pemungutan retribusi pasar
tersebut akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan
diterapkan dalam wajib retribusi.
Terdapat tiga indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel
komunikasi, yaitu:
a) Transmisi (Proses Penyampain Informasi)
Proses penyampaian informasi yang dimaksud adalah bagaimana cara dalam
penyampaian informasi daripihak pembuat kebijakan dengan pihak pelaksana. Hal ini
penting karena penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu
implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi
adalah adanya salah pengertian antara pembuat kebijakan dengan implementernya.
Pemerintah Kota Makassar yang membuat kebijakan retribusi pasar dan juga
menyampaikan informasi kebijakan tersebut melalui 2(dua) cara yaitu dengan lisan
dan tertulis. Informasi berupa lisan yang penulis maksud adalah berupa pertemuan
dengan tim dari Pemerintah Kota Makassar dengan pejabat serta staf dari Perusahaan
Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar. Sesuai dengan hasil wawancara dengan
Bpk Imran ST, Wakil Kepala Pasar Sentral menyatakan bahwa:
90
“Penyampaian informasi dilakukan dengan cara memenggil para ketua-ketua
kelompok pedagang untuk menyampaikan impormasi kebijakan
itu”.(Wawancara, 9 juni 2011)
Sedangkan informasi tertulis yang penulis maksud adalah informasi yang
penyampaiannya melalui tulisan. Melalui tulisan artinya melalui draf Perda Nomor 8
Tahun 1996 tentang retribusi pasar dan pusat perbelanjaan. Dimana dijelaskan
tentang ketentuan umum, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, tarif
retribusi dan ketentuan lainnya. Dengan draf itulah Perusahaan Daerah Pasar
Makassar Raya Kota Makassar malaksanakan pemungutan retribusi pasar tersebut.
b) Kejelasan Informasi
Komunikasi yang diterima oleh pelaksanakebijakan haruslah jelas dan tidak
membingungkan. Dengan kejelasan informasi maka akan mendukung pihak manapun
dan menutup adanya kesalapahaman yang berdampak pada hasil dari kebijakan
tersebut. Informasi tentang pemungutan retribusi pasar yang disampaikan melalui
lisan dapat saja menimbulkan pertanyaan jelas atau tidak.
Hasil wawancara penulis dengan Wakil Kepala pasar sentral Makassar
berhubungan dengan kejelasan informasi yang diterima mengenai pemungutan
retribusi pasar, menyatakan bahwa:
“Informasi yang diterima semuanya sudah jelas karena semua itu ada drafnya,
baik itu jumlah retribusi yang harus dibayar oleh pedagang
lods,ruko,PKL,dll.”(Wawancara, 9 Juni 2011)
Hasil wawancara dengan salah seorang pedangang yang menempati ruko(tidak
menyebutkan namanya), menyatakan bahwa:
91
“Informasi yang didapat sudah jelas karena ada drafnya”.(Wawancara,9 Juni
2011)
Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa informasi
yang diterima dari pembuat kebijakan kepelaksana kebijakan dan yang menerima
kebijakan tersebut sudah sangat jelas. karena selain penyampain melalui tim juga
semua ketentuan untuk pelaksanaan pemungutan retribusi pasar tercantum dalam
Perda Nomor 8 Tahun 1996 tentang retribusi pasar dan pusat perbelanjaan.
c) Konsistensi Informasi yang disampaikan
Konsistensi informasi yang dimaksud adalah perlu adanya ketetapan dari suatu
informasi untuk menghindari adanya kesalahan dari berbagai aspek, dalam hal ini
informasi yang disampaikan baik melalui lisan maupun Draf Perda yang ada tidak
berubah-ubah khususnya dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. Karena
selain informasi harus jelas juga harus konsisten agar pelaksanaan berjalan sesuai
dengan yang seharusnya serta target retribusi pasar dapat terealisasi sehingga PAD
dapat meningkat.
Hasil wawancara dengan wakil kepala pasar sentral Makassar, Bpk Imran ST
menyatakan bahwa:
“perda tentang retribusi pasar sudah konsisten karena dari tahun 1996 sampai
sekarang(2011) tidak pernah berubah”.(Wawancara, 9 Juni 2011)
Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa
informasi yang disampaikan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksan kebijakan
sudah konsisten, karena dari tahun 1996 sampai sekarang belum mengalami
perubahan.
92
2. Sumber Daya
Dalam suatu kebijakan bisa saja informasi yang disampaikan sudah jelas dan
konsisten tetapi bukan hanya faktor tersebut yang mempengaruhi pelaksanaan
kebijakan. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah staf yang cukp,
informasi, wewenang dan juga fasilitas atau sarana dan prasarana yang mendukung
jalannya pelaksanaan pemungutan retribusi pasar pada pasar sentral Makassar.
Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:
a. Staf yang cukup (jumlah dan mutu)
Sumber daya yang utama dalam implementasi kebijakan adalah staf.
Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya
disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai, atau tidak kompeten
dibidangnya. Dalam hal pemungutan retribusi pasar sangat diperlukan staf yang
cukup serta memiliki kemampuan yang sesuai untuk menjalankan tugasnya
tersebut. Hasil wawancara dengan wakil kepala pasar sentral Bpk Imran ST
mengenai staf menyatakan bahwa:
“Staf yang ada sekarang sudah cukup, khususnya pasar sentral karena
sudah ada kepala pasar, wakil kepala pasar, URS Penagihan dan
Keuangan, URS Kebersihan dan Ketertiban, dan kolektor,
satpam”.(Wawancara, 9 Juni 2011)
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bpk Imran ST tentang
jumlah staf yang ada dipasar sentral, bahwa jumlah staf yang ada dipasar sentral
sebanyak 38 orang yang terdiri dari staf, kolektor, keuangan, kebersihan, dan
satpam. Kemudian kolektor ini disebar keseluruh pasar sentral, ada yang
93
dipenjual sayur, ikan, PKL, dan lain-lain. Dalam melakukan pemungutan
retribusi pasar, kolektor tidak pernah libur kecuali hari raya lebaran.
Dari hasil wawancara tersebut dapat simpulkan bahwa staf dipasar sentral
makassar sudah cukup dan mutu sudah sesuai dengan bidangnya dalam
pelaksanaan pemungutan retribusi pasar. Bagi staf yang masih honor ataupun
PNS sangat memerlukan pelatihan atau studi banding untuk lebih meningkatkan
lagi kinerja dalam melaksanakan tugasnya.
b. Informasi yang dibutuhkan
Informasi merupakan sumber penting dalam pelaksaan kebijakan,
ketersediaan informasi yang cukup sangat mendukung pelaksanaan kebijakan.
Informasi dalam hal ini merupakan informasi mengenai bagaimana
melaksanakan atau menjalankan sebuah kebijakan. Informasi-informasi
mengenai bagaimana melaksanakan kebijakan pemungutan retribusi pasar sudah
sangat jelas didalam Perda Nomor 8 Tahun 1996 tentang retribusi pasar dan
pusat perbelanjaan.
Hasil wawancara dengan Bpk Imran ST menyatakan bahwa:
“pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sudah sesuai dengan apa yang
ada perda”.(Wawancara, 9 Juni 2011)
Informasi yang diterima oleh implementer mengenai pelaksanaan suatu
program harus akurat, mulai dari objek dan subjek retribusi, terif retribusi,
sampai pada pelaksanaannya serta ketaatan personil-personil dalam menjalankan
tugas masing-masing. Beliau menambahkan bahwa:
94
“Kami menjalankan tugas dalam pemungutan retribusi sesuai dengan apa
yang sudah diatur jadi saya piker semua itu sudah jelas”.(Wawancara, 9
Juni 2011)
Sesuai dengan pernyataan diatas dapat penulis simpulkan bahwa informasi
mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi sudah sangat jelas, begitu pula
personil-personil yang terlibat didalamnya harus melaksanakan tanggungjawab
sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan.
c. Kewenangan
Pada umumnya, kewenangan harus bersifat formal agar kebijakan dapat
dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para
pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Ketika wewenang itu
nihil, maka kekuatan para implementer dimata publik tidak terlegitimasi,
sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.
Berkenaan dengan wewenang pelaksana sebagai sumberdaya di dalam
proses implementasi, hasil wawancara dengan KASUBAG. Penagihan Bpk Lutfi
Gunawan Alam, SE menyatakan bahwa:
“Kewenangannya disini meningkatkan pendapatan retribusi
pasar”.(Wawancara, 13 Juni 2011)
Wewenang para pelaksana kebijakan pemungutan retribusi pasar adalah
dapat meningkatkan pendapatan retribusi termasuk retrribusi pasar, sehingga
pendapatan asli daerah juga meningkat.
95
d. Sarana yang dibutuhkan
Dalam pelaksanaan kebijakan pemungutan retribusi pasar dipasar sentral
Makassar memerlukan sarana dan prasarana seperti kantor, kendaraan dinas
untuk menjalankan tugas pelaksana dengan baik. Hasil wawancara dengan Wakil
kepala pasar sentral Makassar Bpk Imran ST menyatakan bahwa:
“Fasilitas yang didapat itu hanya honor dari SK Dinas dan SK Bupati,
kantor yang dilengkapi dengan alat eletronik seperti TV,
komputer”.(Wawancara, 9 Juni)
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis. Maka penulis
menyimpulkan bahwa sarana dan prasara yang disediakan oleh pemerintah
didalam pengimplementasian kebijakan pemungutan retribusi pasar dipasar
sentral Makassar sangat berpengaruh terhadap jalannya proses pelaksanaan
pemungutan retribusi pasar yang dilakukan oleh implementer karena dengan
fasilitas yang mencukupi maka implementer juga dapat bekerja dengan baik.
Sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk implementer adalah:
1. Kantor yang berada dilantai empat pasar sentral
2. TV
3. Komputer yang berada diruangan kepala pasar
4. Honor yang diperuntukan untuk staf
3. Disposisi (Sikap Birokrasi dan Pelaksana)
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimilik oleh implementer, seperti
komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementer memiliki disposisi
96
yang baik, maka pelaksana akan menjalankan tugas dengan baik seperti yang
diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementer memiliki sikap yang berbeda
dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak
efektif.
a. Komitmen aparatur pelaksana
Komitmen dari aparatur pelaksana sebuah kebijakan dapat menunjang
berjalannya kebijakan tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan. Sebuah kebijakan
tidak bisa berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan jika para aparatur
pelaksananya tidak memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas dan
tanggungjawabnya sebagai pelaksana kebijakan. Dalam hal ini penulis maksudkan
adalah komitmen dari implementer di dalam melaksanakan pemungutan retribusi
pasar pada pasar sentral Makassar.
Hasil wawancara dengan Wakil kepala pasar sentral Makassar, Bpk Imran ST
tentang komitmen aparat pelaksana menyatakan bahwa:
“Komitmen itu memang perlu dimiliki oleh pelaksana dalam pemungutan
retribusi pasar dan pelaksana tersebut bekerja sesuai dengan
tugasnya”.(Wawancara, 9 Juni 2011)
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa aparat
pelaksana yang melaksanakan pemungutan retribusi pasar memiliki komitmen dalam
melaksanakan tugas mereka sesuai dengan tugas dan wewenang serta ketetapan yang
terdapat pada Perda Kota Makassar Nomor 8 Tahun 1996 tentang Retribusi Pasar dan
Pusat Perbelanjaan.
b. Kejujuran aparatur pelaksana
97
Kejujuran adalah suatu sikap yang mutlak dimiliki oleh seorang implementer,
karena tanpa kejujuran di dalam melaksanakan kebijakan maka akan hilang
kepercayaan dari pembuat kebijakan dan masyarakat terhadap pelaksana kebijakan.
Kejujuran itu harus terus diterapkan pada saat memulai implementasi kebijakan
sampai pencapaian hasil yang telah ditargetkan sebelumnya.
Dalam penelitian ini yang penulis maksudkan adalah sifat kejujuran dari aparat
yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan pemungutan retribusi pasar
dikota Makassar. Aparat tersebut diwajibkan memiliki sifat jujur yang tinggi untuk
menjalankan pemungutan retribusi pasar tersebut, khususnya mengenai
pertanggungkjawaban setoran hasil pemungutan retribusi pasar yang mana
keseluruhannya harus masuk ke kas daerah.
Berkenaan dengan kejujuran yang wajib dimiliki para implementer, hasil
wawancara dengan wakil kepala pasar sentral Makassar, Bpk Imran ST menyatakan
bahwa:
“petugas memang harus memiliki sifat jujur pada saat menagih, pedagang
diberikan karcis untuk membayar retribusi pasar dan sisa sobekan karcis itu
yang akan dihitung supaya tidak terjadi kecurangan”.(Wawancara, 9 Juni
2011)
Selanjutnya hasil wawancara dengan salah seorang kolektor, menyatakan bahwa:
“Kami hanya bertugas menagih retribusi dari pedagang dan hasilnya langsung
kami setor kebendahara”.(Wawancara, 9 Juni 2011)
Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat simpulkan bahwa apabila kolektor
selesai malakukan penagihan kepedagang-pedagang, hasilnya langsung disetor
98
kebendahara untuk dilakukan penghitungan dan juga dalam melakukan pemungutan
mereka selalu dibawah pengawasan kepala pasar.
c. Sifat demokratis dari aparat pelaksana
Sifat demokratis yang penulis maksud adalah sifat aparat pelaksana untuk dapat
menerima segala kebijakan yang ada serta melaksanakannya sesuai tugasnya masing-
masing dan juga dapat menerima hasil-hasil yang telah dicapai.
Berkenaan dengan sifat demokratis tersebut, hasil wawancara dengan wakil
kepala pasar sentral Makassar, Bpk Imran ST menyatakan bahwa:
“Petugas melakukan pemungutan retribusi pasar sudah bekerja dengan baik dan
sesuai dengan tugasnya masing-masing, sedangkan masalah hasil tagihan dapat
diteriama dengan lapang dada karena pedagang juga tidak bisa dikerasi jadi
sedikit atau banyaknya hasil tagihan harus diterima”.(Wawancara, 9 Juni 2011)
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa setiap
aparat pelaksana mutlak memiliki sifat demokratis dalam menjalankan tugasnya serta
dapat menerima dengan lapang dada hasil pemungutan retribusi walaupun tidak
mencapai target, tapi pelaksana juga harus mengingat bahwa wewenangnya yaitu
meningkatkan pendapatan retribusi pasar.
4. Struktur Birokrasi
Menurut Edward III, variabel keempat yang mempengaruhi tingkat keberhasilan
implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber
untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan
mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk
99
melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat
terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.
Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika
struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan
mengakibatkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya
kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah
diputuskan dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.
Dalam penelitian ini, struktur yang dimaksud adalah struktur pengelola dan
prosedur kerja untuk mengatur tata aliran pekerjaan dalam pelaksanaan kebijakan,
adapun yang menjadi indikatornya yaitu:
a. Struktur
Struktur dari organisasi yang menerapkan kebijakan mempunyai suatu pengaruh
penting pada proses implementasi. Dalam penelitian ini penulis maksudkan adalah
struktur pengelola dari kebijakan pemungutan retribusi pasar di pasar sentral
Makassar. Dari hasil pengamatan penulis struktur organisasi Perusahaan Daerah
Pasar Makassar Raya Kota Makassar terpisah dengan struktur organisasi pengelola.
b. Prosedur
Prosedur merupakan cara atau alur kerja. Dalam penelitian ini penulis
maksudkan adalah cara atau alur kerja para pelaksana yang melaksanakan kegiatan-
kegiatan pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dari hasil
wawancara dengan wakil kepala pasar sentral Makassar, Bpk Imran ST mengatakan
100
bahwa prosedur kerjanya sesuai dengan Perda Kota Makassar Nomor 8 Tahun 1996
tentang Retribusi Pasar dan Pusat Perbelanjaan.
Pemungutan langsung dilapangan dilakukan oleh kolektor-kolektor yang telah
ditunjuk walikota Makassar. Kolektor tersebut menarik retribusi dari para pedagang
yang ada dipasar sentral Makassar dengan memberikan potongan karcis sebagai bukti
telah membayar retribusi. Setelah melakukan penarikan, kolektor mengumpulkan
hasil pungutannya ke bendahara pembantu untuk dilakukan perhitungan. Hasil
perhitungan retribusi harus sesuai dengan banyaknya potongan karcis.
101
BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka penulis dapat menyimpulkan
beberapa hal, antara lain:
1. Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar khususunya pada pasar sentral Makassar
adalah:
a. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sentral
Makassar adalah Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar
dan pengelola pasar sentral Makassar
b. Fasilitas yang dibutuhkan oleh para implementer dalam melaksanakan
pemungutan adalah karcis yang diserahkan kepada wajib retribusi sebagai
bukti telah membayar retribusi pasar.
c. Tarif retribusi yang dibebankan kepada wajib retribusi sudah cukup muran
dan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.
d. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar tersebut tidak ada faktor
penunjang, segala sesuatunya mengacu pada Draf Peraturan Daerah Kota
Makassar Nomor 8 Tahun 1996 tentang Retribusi Pasar dan Pusat
Perbelanjaan.
e. Kendala yang dihadapi oleh para implementer dalam pelaksanaan
pemungutan retribusi pasar sentral Makassar adalah Banyaknya pedagang di
102
pasar sentral yang tidak memiliki kesadaran untuk membayar retribusi. Untuk
mengatasi hal tersebut, menurut informan maka perlu dilakukan tindakan
tegas terhadap wajib retribusi tersebut.
2. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar khususnya pada pasar sentral
Makassar terdapat empat faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan
struktur birokrasi. Namun dalam penelitian ini, faktor sumber daya mempunyai
pengaruh yang lebih untuk menunjang pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di
pasar sentral Makassar.
B. Saran
Dari hasil penelitian tersebut penulis akan mengajukan beberapa saran yang
dapat menunjang pelaksanaan pemungutan retribusi pasar, antara lain:
a. Dalam melaksanakan pemungutan retribusi pasar haruslah sesuai dengan tata
cara penagihan yang telah diatur dalam perda tentang retribusi, kewenagan
para implementer, serta prosedur standar operasional. Karena dengan
implementasi yang baik maka penerimaan retribusi pasar juga akan
meningkat dan dapat menunjang juga Pendapatan Asli Daerah Kota
Makassar.
b. Untuk menunjang berjalan baiknya implementasi pemungutan retribusi pasar
di Kota Makassar dan mencapai target maka para implementer harus
mengetahui mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi seperti
komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dan untuk
103
memperbaiki factor sumber daya maka sangat diperlukan pelatihan bagi
aparat pelaksana dan peningkatan kualitas dan kuantitas aparat pelaksana.
104
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Syukur, 1987. Kumpulan Makalah “Study Imlementasi Latar Belakang
Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”, Persadi, Ujung
Pandang.
Agustino, Edi, 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Alfa Beta, Bandung.
Handjito, Dyidiet, 2001. Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian, PT Raja
Grafindo, Jakarta.
Mardiasmo, 2006. Perpajakan, Edisi Revisi, Andi Yokyakarta, Yokyakarta.
Mamesah, D.J.,1995. Sistem Administrasi Keuangan Daerah, Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta.
Muljono, Eugenia, Liliawati, 2001. Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, Harvarindo, Jakarta.
Novia, Windy, 2006. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Kashiko, Jakarta.
Nurmantu, Safri, 2003. Pengantar Perpajakan. Granit, Jakarta.
Setyawan, Setu dan Suprapti, Eny, 2004. Perpajakan, Bayu Media, Malang.
Siahaan, Marihot, 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT Raja Gravindo
Persada, Jakarta.
Soeparmoko, 1997. Keuangan Negara dalam Teori dan Publik, BPFE, Jakarta.
Subarsono, 2006. Analisa Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi, Pustaka
Pelajar, Yokyakarta.
Suharto, Edi, 2005. Analisis Kebijakan Publik, Edisi Revisi, Alfa Beta, Bandung.
Waluyo, 2005. Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Yokyakarta.
Westra, Pariata, DKK., 1991. Ensiklopedi Administrasi, Gunung Agung, Jakarta.
Widjaja, H.A.W., 1998. Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia, Rineka Cipta,
Jakarta.
105
Widjaja, H.A.W., 2005. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Raja Grafindo
Persada, Jakarta
Winarno, Budi, 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo,
Yokyakarta.
Zain, Mohammad, 2007. Manajemen Perpajakan, Salemba Empat, Yokyakarta.
Buku Metode Penelitian
Sugiyono, 2005. Memahami Penelitian Kualitatif, Alfa Beta, Bandung.
Sugiyono, 2006. Metode Penelitian Administrasi, Edisi Revisi, Alfa Beta, bandung.
Dokumen-Dokumen
Karya Tulis Ilmiah, Pratiwi Putri P, Implementasi Kebijakan Pemungutan Retribusi
Pasar di Kabupaten Bone (Studi Kasus Pasar Sentral Watampone)
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 1996 tentang Retribusi Pasar dan
Pusat Perbelanjaan.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah.
Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.