1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Serangan Israel terhadap objek-objek sipil di Lebanon berlangsung

satu bulan sepanjang bulan Juli 2006 dan awal Agustus 2006. Dengan

demikian, penulis membahas masalah ini karena beberapa alasan:

Pertama, pada 2006 pemerintah zionis Israel melakukan

serangan ke Lebanon tanpa alasan yang kuat atau yang dapat dibenarkan

menurut aturan hukum Internasional dan hukum humaniter (misalnya ada

alasan dan bukti bahwa keamanan Israel terancam). Dalam serangan yang

dilancarkan oleh Israel terhadap Lebanon, menimbulkan korban terhadap

warga sipil di Lebanon dan kehancuran bangunan serta infrastruktur yang

terdapat di Lebanon seperti Bandara Internasional Beirut (Rafiq A1-Hariri),

Rumah Sakit di Zafed, Jembatan yang menghubungkan Beirut dan

Damascus, pembangkit tenaga listrik, tempat pengungsian di kota Qana

yang telah menewaskan tidak kurang dari 54 orang penduduk sipil, 37

diantaranya adalah anak-anak. Sekitar 800 orang tewas, belum termasuk

yang luka-luka, kehilangan tempat tinggal, dan yang mengungsi. Tindakan

ini melanggar aturan hukum humaniter seperti yang terdapat dalam

Protokol Tambahan Konvensi Jenewa tahun 1977 pasal 48 protokol I yang

berbunyi “pihak-pihak yang terlibat dalam konflik setiap saat harus dapat

membedakan antara penduduk sipil dan kombatan, antara objek sipil dan

1 

2

objek militer dan karena itu pula pihak-pihak yang terlibat dalam konflik

harus mengarahkan operasinya semata-mata hanya untuk menyerang objek-

objek militer”.

Kedua, serangan Israel tidak didukung oleh masyarakat

Internasional. Masalah yang melibatkan beberapa negara baik yang dapat

menimbulkan konflik atau tidak tentunya mendapat perhatian masyarakat

Internasional. Oleh karena itu, otoritas maupun dukungan yang tidak

diberikan tentunya bermakna bahwa tindakan negara itu bertentangan

dengan norma-norma maupun kesepakatan masyarakat secara

Internasional.

Ketiga, serangan yang dilancarkan banyak menggunakan alat-alat

perang seperti bom, terutama senjata pemusnah masal (Weapon Mass

Destruction) yang mengakibatkan banyak korban di Lebanon.

Hukum Humaniter terdiri atas peraturan-peraturan perlindungan

korban perang dan peraturan-peraturan tetang alat dan cara berperang.

Sedangkan ketentuan-ketentuan Hak Asasi Manusia dimaksudkan untuk

menjamin hak-hak dan kebebasan sipil, politik, ekonomi, sosial maupun

budaya. bagi setiap orang.1

Terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) disertai

pelanggaran terhadap aturan yang terdapat dalam hukum humaniter, telah

menjadi isu sentral dunia dewasa ini, seharusnya menjadi tolak ukur bagi

negara dalam berinteraksi. dengan negara lain. Atas dasar alasan-alasan

                                                       1 Arlina Permanasari dkk l999, Pengantar Hukum Humaniter, Jakarta, ICRC, , h1m.333. 

3

itulah penulis tertarik untuk membahas topik ini dengan judul Pelanggaran

Hukum Humaniter pada serangan Israel ke Lebanon tahun 2006.

“Perang antara Israel dengan Lebanon tejadi bermula ketika

pasukan Hizbullah melakukan serangan udara (dengan nama

Operasi True Promise) ka wilayah kota Shlomi perbatasan Israel

Utara dan menembakkan roket: kearah Angkatan Pertahanan Israel

IDF (Israeli Defence Force). IDF yang sedang melakukan patroli di

perbatasan menjadi korban yang mengakibatkan delapan tentara

IDF tewas serta ditangkapnya dua tentara lainnya (Ehud

Goldwasser dan Elgad Regev). Tentara Hizbullah juga

menembakkan roket dan mortir secara beruntun ke wilayah utara

Israel lainnya (Kota Shlomi) sebagai suatu pengalihan perhatian

pada waktu yang sama.”2

Israel membalas menyerang Lebanon dengan menggunakan alasan

penawanan dua tentara Israel oleh Hizbullah dalam suatu serangan lintas

perbatasan. Menurut pejabat Israel, diduga kedua tentara itu dibawa ke

Iran. Hizbullah berercana menggunakan tawanan ini untuk melakukan

pertukaran tawanan dalam membebaskan warga Lebanon dan Palestina

yang ditahan oleh Israel. Serangan besar Israel ini diluar dugaan Hizbullah,

yang sebelumnya memperkirakan Israel hanya akan membalasnya dengan

operasi komando untuk balas menculik anggota Hizbullah, seperti yang                                                        2"Lebanon Tolak Draf Resolusi", dalam http://www.suara

merdeka.com/harian/0608/07.nas02.htm, diakses tanggal 7 Juli. 2009, 15:15. 

4

sebelumnya pernah dilakukan. Tampaknya, Israel telah lama

mempersiapkan serangan ini atas dukungan dari AS, sebagai penjajakan

untuk serangan berikutnya ke Iran. Hizbullah membalas kembali dengan

meluncurkan roket-roket ke kawasan utara Israel.

“Perdana Menteri Israel Ehud Olmert mengatakan serangan

akan dihentikan jika Hizbullah membebaskan dua tentara Israel.

Israel menuduh Hizbullah telah meluncurkan 130 roket dalam waktu

48 jam yang menyebabkan belasan warga tewas dan ratusan lainnya

luka-luka. Pada 28 Juni 2006, milisi Hizbullah mengklaim telah

menculik Kopral Gilad Shalit yang berusia 19 tahun untuk

mendesak pamerintah lsrael melepaskan seribu orang tahanan.”3

“Milisi Hizbullah meminta Israel segera menghentikan

agresi militernya di wilayah Palestina. Israel yang sejak awal

menolak berkompromi, melancarkan serangan ke sejumlah kamp

milik Fatah dan Hamas. Termasuk beberapa lokasi yang dicurigai

pontensial untuk melarikan kopral Gilad Shalit dari tempat

penyergapannya di selatan Gaza. Militer Israel memasuki wilayah

Lebanon setelah Kabinet Israel memerintahkan angkatan perangnya

memperluas wilayah operasi hingga ke Tepi Barat dan Jalur Gaza

untuk menghentikun serangan Hamas dan menyelamatkan tentara

yang ditawan oleh pasukan Hizbullah.”4

                                                       3  "Perang Lebanon 2006", dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Perang Lebanon 2006, diakses

26 Juni 2009. 19:00  4 Ibid. 

5

“Dalam tujuh malam berturut-turut sejak penculikan

tentaranya, Jalur Gaza digempur serangan udara. Israel berusaha

akan meningkatkan aksi militer untuk membebaskan anggotanya.

Selain dari darat, militer Israel juga menggempur Beirut dari udara.

Sebuah kawasan pinggiran kota yang banyak dihuni. kelompok

Hizbullah hancur. Jembatan di wilayah Akkar, beberapa tempat di

Lembah Bekaa, serta ruas jalan di dekat perbatasan Suriah juga

tidak luput dari serangan peluru kendali Israel.5 Akibatnya,

distribusi makanan dan obat-obatan bagi warga sipil sulit

disalurkan. Menurut Perdana Menteri Lebanon Fouad Siniora,

dalam serangan itu sepertiga dari jumlah korban tewas berusia di

bawah 12 tahun. Satu juta warga Lebanon atau seperempat

populasinya kini kehilangan tempat tinggal.”6

“Selain itu, Israel juga menyerang Lebanon pada tanggal 5-6

Agustus 2006. Israel antara lain menggempur kota Tirus, Nakoura

dan Nabatiyeh di Lebanon Selatan. Israel juga menyerang markas

Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP) di Lembah

Bekaa. Serangan Israel itu telah menewaskan sedikitnya lima

penduduk sipil dan 12 lainnya luka-luka di desa A1-Ansar dekat

Nabatiyeh. Menurut laporan AFP, kelimanya tewas ketika rudal                                                        5 "Israel Bombardir Lebanon", dalam http://student.stttelkom.ac.id/web/break

newa.php?mod=view&id=383, diakses tanggal 12 November 2009 20:10  6 "900 Tewas dalam Serangan Israel ke Lebanon", dalam

http://swaramuslim.net/berita/more.pnp?id=A5288-0-12_-0-_M, diakses tanggal 27 Agustus

2009.12:10. 

6

Israel jatuh di sebuah rumah. Selain itu, tiga orang tewas di

Nakoura, Lebanon selatan. Mereka juga tewas akibat tembakan

rudal Israel.”7

“Dari paparan di atas tampak bahwa Israel jelas telah

melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan dalam berbagai tindakan

atau aksi militemya terhadap Lebanon. Dalam memperjuangkan

kepentingan nasionalnya, Israel telah menggunakan cara-cara yang

tidak berperikemanusiaan, seperti secara sengaja menghancuran

secara besar-besaran instalasi listrik dan air di samping

infrastruktur, transfortasi yang vital untuk bantuan makanan dan

kemanusiaan.8 Tindakan ini melanggar HAM dan mengabaikan

aturan hukum humaniter seperti yang terdapat dalam Protokol

Tambahan Konvensi Jenewa tahun 1977 Pasal 48. Protokol I yang

berbunyi “pihak-pihak yang terlibat dalam konflik setiap saat harus

dapat membedakan antara penduduk sipil dan kombatan, antara

objek sipil dan objek militer dan karena itu pula pihak-pihak yang

terlibat dalam konflik harus mengarahkan operasinya semata-mata

hanya untuk menyerang objek-objek militer”.9

“Tindakan Israel juga tidak sesuai dengan doktrin Just War

yang bermakna bahwa ada justifikasi atau alasan pembenaran untuk                                                        7 Ibid. 8 "Israel Lakukan Kejahatan Perang di Lebanon", dalam

htt.p://www.tempointeraktif.com/hg/luarnegeri/2006/08/23/brk,20060823-82461,id.html

diakses 10 Agustus 2009.12:20. 9 Arlina Permanasari dkk,2009, Hukum Humaniter Intemasional, Jakarta, ICRC, hlm.8. 

7

melaksanakan serangan, bahwa perang dilakukan berdasarkan

alasan-alasan yang logis dan dapat dibenarkan, bahwa perang

berlangsung secara adil dan seimbang, bahwa perang dilakukan

terbatas untuk mencapai tujuan tertentu dan bukan untuk

menghancurkan atau memusnahkan pihak lawan (suatu negara,

suatu bangsa, etnis dan suku-bangsa, kelompok/oposisi, dll.).”10

“Pada dasamya hukum humaniter bertujuan melindungi

masyarakat dan membatasi akibat yang tidak perlu atau yang

berlebihan, yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa konflik dan

perang seperti pembatasan penggunaan senjata dalam perang dan

adanya perlindungan terhadap orang-orang yang terlibat maupun

tidak terlibat dalam peperangan seperti penduduk sipil, kombatan,

wanita dan anak-anak. Pada dasamya Hukum humaniter merupakan

sejumlah prinsip dasar dan aturan mengenai pembatasan

penggunaan kekerasan dalam situasi konflik bersenjata.”11

Dengan demikian, dari sudut pandang ini, bahwa Israel telah

melakukan bentuk-bentuk pelanggaran yang terdapat di dalam hukum

humaniter sehingga mengakibatkan kehancuran terhadap wilayah dan

kesengsaraan terhadap warga Lebanon.                                                        10 "Serangan Israel ke Lebanon: Pelanggaran Hukum Humaniter Dan Hak Asasi Manusia",

dalam http://conformeast.mul.tiply.com/-joumal (pelanggaran hukum humaniter), diakses 21

Juli 2009. 23:15. 11 "pokok_pokok_HAM_Intl", dalam http://www.elsam.or.id/pdf/kursusham/Pokok-pokok

HAM Intl, diakses 17 Juli 2008. 20:26  

8

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada paparan latar belakang masalah di atas, maka

penulis membuat rumusan masalah yaitu:

1. Apakah bentuk-bentuk pelanggaran Hukum Humaniter yang dilakukan

Israel dalam serangannya ke Lebanon tahun 2006?

2. Bagaimana resolusi yang dilakukan PBB terhadap konflik Israel-

Lebanon tahun 2006?

C. Tinjauan Pustaka

Istilah Hukum Humaniter atau lengkapnya disebut international

humanitarian law applicable in armed conflict berawal dari istilah hukum

perang (laws of war), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa

bersenjata (laws of armed conflict), yang akhirnya pada saat ini dikenal.

dengan istilah hukum humaniter.12

Menurut Jean-Jacques Rouseau, dijelaskan prinsip-prinsip

perkembangan perang antar negara, diartikan sebagai perang bukanlah

suatu hubungan antar negara, dimana secara individual, karena individu

yang menjadi musuh hanya karena kebetulan, tidak sebagai manusia atau

sebagai warga negara, tetapi sebagai prajurit. Karena tujuan perang adalah

menghancurkan negara musuh, adalah sah secara hukum apabila

membunuh prajurit yang menjadi pertahanan terakhir musuh sejauh mereka

membawa senjata, tetapi segera setelah mereka meletakkannya dan

                                                       12 Arlina Permanasari dkk, op.cit., hlm.117. 

9

menyerah, mereka bukan lagi musuh, menadi orang biasa, dan tidak lagi

sah secara hukum untuk mengambil kehidupan mereka.13

Selain itu, Rouseau dan Marents menyusun prinsip - prinsip

kemanusiaan dengan memformulasikan prinsip - prinsip pembedaan,

prinsip pencegahan penderitaan yang tidak perlu dan prinsip kepentingan

kemanusiaan dan keperluan militer. Bahwa satu-satunya objek yang paling

sah untuk dicapai oleh suatu negara selama masa perang adalah

melemahkan angkatan bersenjata dari pihak lawan.14 Menurut prinsip ini

objek tersebut akan dilampaui dengan penggunaan yang secara tidak perlu

memperburuk penderitaan orang-orang yang tidak berdaya, atau membawa

kematian tak terhindarkan bagi mereka.

Protokol Tambahan 1977 merinci dan manegaskan kembali prinsip-

prinsip ini, khususnya mengenai prinsip pembedaan, yang berisi pihak-

pihak yang teribat dalam konflik setiap saat harus dapat membedakan

antara penduduk sipil dan kombitan dan antara objek sipil dan objek militer

dan kerena itu pula pihak-pihak yang terlibat dalam konflik harus

mengarahkan operasinya semata-mata hanya untuk menyerang objek

militer.15

Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum humaniter adalah” bagian

dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban                                                        13 Delegasi ICRC Jakarta, 2009 "Hukum Humaniter Intemasional, ,Jakarta, ICRC, Indonesia, ,

hlm.7. 14 Prinsip Hukum Humaniter", -http://andinur.blogspot.com/2007/09/prinsip-dasar-hukum-

humaniter.html, diakses tanggal 12 November 2009.21:15  15 Ibid. 

10

perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri

dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri.”16

Haryomataram membagi hukum humaniter menjadi dua aturan-

aturan pokok, yaitu:17

1. Hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai

untuk berperang (Hukum Den Haag/The Hague Laws), cara berperang

yang tercantum dalam Pasal 23 (b) Hague Regulations (HR) yang

melarang membunuh atau melukai orang dari pihak musuh secara

curang atau berkhianat (treacherously). Larangan membunuh atau

melukai musuh yang telah berstatus hors de combat atau yang telah

menyerah, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 23(c) serta

ketentuan dalam Pasal 25 HR mengenai larangan pemboman terhadap

kota, pedesaan, daerah-daerah atau daerah yang tidak dipertahankan.

Konvensi Den Haag tahun 1899 menghasilkan tiga Deklarasi yaitu:

Pertama, melarang penggunaan peluru-peluru. Kedua, peluncurun

proyektil - proyektil dan bahan-bahan peledak dari balon selama jangka

waktu lima tahun yang berakhir tahun 1905. Ketiga, penggunaan

proyektil-proyektil yang menyebabkan gas-gas cekik dan beracun

dilarang.

                                                       16 "Hukum Humaniter Dan Hak Asasi Manusia”, dalam http: ///www. elsam. or.

id/pdf/kursusham/Hukum diakses tanggal 23 Agustus 2009.12:40  17 Haryomataram, 1994 Sekelumit Tentang Hukum Humaniter, Surakarta Sebelas Maret

University, Press, hlm.1. 

11

2. Hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan

penduduk sipil dari akibat perang (Hukum Jenewa/The Geneva Laws).18

Berkaitan dengan kedudukan dan perlakuan orang-orang yang

dilindungi dalam konflik, mereka berhak akan:19

a. Penghormatan atas diri pribadi,

b. Hak kekeluargaan, keyakinan, praktek keagamaan,

c. Adat-istiadat dan kebiasaan.

Selanjutnya, dalam Pasal 27-34 Konvensi Jenewa ditentukan

tindakan-tindakan yang dilarang yaitu:20

a. Memaksa baik jasmani maupun rohani, untuk memperoleh

keterangan,

b. Menimbulkan penderitaan jasmani,

c. Menjatuhkan hukuman kolektif,

d. Mengadakan intimidasi, terorisme, perampokan,

e. Tindakan pembalasan terhadap penduduk sipil,

f. Menangkap penduduk sipil untuk ditahan sebagai sandera.

Pasal 3 Konvensi Jenewa tahun 1929 yang disebut sebagai

konvensi Mini,21 pada ayat (1) memerintahkan para pihak yang

bersengketa untuk memperlakukan semua orang yang tidak aktif atau

                                                       18 Mochtar Kusumaatmadja dkk, op.cit., hlm.23. 19 Ibid, hlm. 96 20"Sekilas tentang Konvensi Jenewa", dalam http://kelana-tambora.

blogspot.com/2007/03/sekilas-tentangkonvensi-jenewa.html, diakses tanggal 17-November

2009. 22 :30. 21 Frits Kalshoven 1987, Constrain on the Waging of War,Jakarta , ICRC, h1m.59. 

12

tidak lagi ikut serta dalam tindakan permusuhan, secara manusiawi

tanpa perbedaan yang merugikan dalam segala keadaan.22 Pasal 3

melarang:

1. Kekerasan terhadap jiwa orang, terutama pembunuhan dalam semua

jenisnya,

2. Penyanderaan,

3. Merendahkan martabat pribadi, khususnya perlakuan yang bersifat

menghina dan merendahkan martabat,

4. Penghukuman dan pelaksanaan putusan tanpa putusan yang

diumumkan terlebih dahulu oleh pengadilan yang dilakukan secara

lazim yang memberikan jaminan hukum yang diakui karena sangat

dibutuhkan oleh semua bangsa yang beradab.

Pasal ini juga mengharuskan pihak-pihak peserta

memperlakukan korban konflik bersenjata dalam negeri sesuai dengan

prinsip-prinsip yang tercantum dalam ayat (11), dan Pasal 3 ini. bagi

Mahkamah Internasional merupakan asas umum Hukum Internasional.

Pasal ini melarang penjatuhan dan pelaksanaan hukuman tanpa proses

hukum.23

Perlu ditekankan bahwa di dalam Hukum Humaniter

Internasional ada suatu prinsip atau asas yang membedakan atau

membagi penduduk dari suatu negara yang terlibat konflik bersenjata ke

dalam dua golongan, yakni kombatan (combatan) dan penduduk sipil                                                        22 Arlina Permatasari dkk, op.cit., h1m.174.  23 F.Sugeng istanto dkk, ibid, hlm.115. 

13

(civilan) . Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut

serta dalam permusuhan (hostilities), sedangkan penduduk sipil adalah

golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan.24

Sedangkan menurut F. Sugeng Istanto, penduduk sipil ialah mereka

yang tidak tergolong kombatan. Penduduk sipil tidak berhak ikut serta

dalam permusuhan. Penduduk sipi1 juga tidak boleh dijadikan sasaran

serara langsung perbuatan perang.25 Menurut Konvensi IV Jenewa

tahun 1949 ada perlindungan umum (general protection), diatur dalam

bagian II. Sedangkan dalam Protokol Tambahan II diatur dalam Bagian

IV tentang penduduk sipil. Bagian ini mengatur tentang perlindungan

umum, bantuan terhadap penduduk sipil, serta perlakuan orang-orang

yang berada dalam salah satu kekuasaan pihak yang bersengketa,

termasuk di dalamnya perlindungan terhadap pengungsi, orang yang

tidak memiliki kewarganegaraan, anak-anak, wanita dan wartawan.

Selain itu terdapat perlindungan khusus bagi penduduk sipil yaitu

mereka yang umumnya tergabung dalam suatu organisasi sosial yang

melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial, membantu penduduk

sipil lainnya pada waktu terjadinya sengketa bersenjata. Mereka

terhimpun dalam Perhimpunan Palang Merah Nasional dan anggota

                                                       24 Haryomataram, 1999 "Hukum Humaniter", dalam Arlina Permanasari dkk, Pengantar

Hukum Humaniter" Jakarta, Rajawali Press, h1m.73.  25 F. Sugeng Istanto,1994, Hukum Internasional,Yogyakarta Universitas Atma Jaya, hlm.110. 

14

Perhimpunan Penolong Sukarela lainnya, termasuk anggota Pertahanan

Sipil.26

Pada tahun 1980 terdapat konvensi yang berisi tentang larangan

atau pembatasan penggunaan senjata konvensional tertentu yang

dianggap dapat mengakibatkan luka yang berlebihan atau dapat

memberikan efek tidak pandang bulu (Konvensi Senjata

Konvensional/Certain (Conventional Weapons/CCW), yang meliputi:27

1. Protokol (I) tentanq fragmen (kepingan logam) yang tidak dapat

terdeteksi.

2. Protokol (II) tentang larangan dan pembatasan penggunaan ranjau

darat, booby trap dan alat-alat lain.

3. Protokol (III) tentang larangan dan pembatasan penggunaan senjata-

senjata pembakar.

Selain menggunakan teori hukum humaniter, penulis juga

menggunakan Doktrin Just War (Perang yang Sah).28 Doktrin Just War

adalah upaya untuk membedakan antara cara-cara yang dapat dibenarkan

dengan yang tidak dapat dibenarkan dalam penggunaan angkatan bersenjata

yang terorganisasi. Teori doktrin tentang perang yang sah berupaya untuk

memahami bagaimana penggunaan senjata dapat dikendalikan, dilakukan

                                                       26 Arlina Permanasari dkk, op.cit., h1m.170-177.  27 Delegasi ICRC Jakarta, op. cit., hlm. 10‐11. 28 "Doktrin tentang Perang yang Sah", dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Doktrin tentang

Perang yang Sah, diakses tanggal 12 November 2009. 21:00  

15

dengan cara yang lebih manusiawi, dan pada akhimya ditujukan pada

upaya untuk menciptakan perdamaian dan keadilan yang abadi. Tradisi

perang yang sah membahas moralitas penggunaan kekuatan dalam dua

bagian, yaitu: pertama, kapan suatu pihak dapat dibenarkan dalam

menggunakan angkatan bersenjatanya (keprihatinan tentang Jus ad bellum)

dan kedua, cara-cara apa yang harus dilakukan dalam menggunakan

angkatan bersenjata itu (keprihatinan tentang Jus in bello).29

Serangan Israel ke Lebanon dengan melakukan pengeboman lewat

udara ternyata diarahkan terhadap basis-basis Hizbullah serta infrastruktur

penting lainnya di Lebanon, seperti Bandara Internasional Beirut (Rafiq Al-

Hariri), Rumah Sakit di Zafed, penyerangan terhadap tingkat pengungsian

di kota Qana, jembatan yang menghubungkan Beirut dan Damascus,

pembangkit tenaga listrik, tangki-tangki minyak hingga pemukiman

(termasuk kediaman pemimpin Hizbullah).30 Israel juga mengebom

stasiun televisi milik Hizbullah (Al-Manar) di Distrik Harey Hreik, daerah

pinggiran kota Beirut serta kota-kota besar di Lebanon lainnya seperti

wilayah utara Lebanon, (Irus, Tripoli, serta perkampungan nelayan Abdeh),

wilayah timur (Baakbek), wi1ayah barat (Zahleh), serta pemblokadean

terhadap wilayah darat dan udara Lebanon. Banyak bangunan, rumah, dan

sarana pelayanan publik hancur di Lebanon, penduduk meninggal dan luka-

luka, ribuan penduduk kehilangan tempat tinggal. Serangan pesawat

                                                       29 "Doktrin tentang Perang yang Sah", dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Doktrin tentang

Perang yang sah, diakses tanggal 10 September 2009. 19:56  30 “Perang Lebanon 2006",op.cit., 

16

tempur Israel ke kota Qana (29 Juli 2006) telah menewaskan tidak kurang

dari 54 orang penduduk sipil, 37 diantaranya adalah anak-anak. Sekitar 800

orang tewas, belum termasuk yang luka-luka, kehilangan tempat tinggal,

dan yang mengungsi. 31

Tindakan Israel ini dibalas kelompok Hizbullah dengan

menembakkan roket buatan Iran ke kota-kota utara Israel, akibatnya dalam

perang ini kedua pihak menderita korban jiwa mencapai 198 orang (pihak

Lebanon) dan 25 orang (pihak Israel). Pada tanggal 26 Juli 2006 Israel

menyerang dan menghancurkan pos PBB, yang menurut Israel sebagai

salah target penyerangan.32

Serangan Israel ini tidak membawa keuntungan bagi Israel sendiri

tetapi malah mengalami kekalahan, bahkan tujuan yang sebenamya untuk

membebaskan kedua tentaranya tidak bisa tercapai. serangan Israel banyak

yang tidak tepat sasaran, sehingga banyak jatuh korban jiwa. Persoalan ini

yang kemudian mendapat kecaman masyarakat internasional.

Selain menyangkut pelanggaran terhadap aturan di dalam Hukum

Humaniter, serangan Israel ke Lebanon itu memiliki tujuan otolitis yaitu

untuk melemahkan kekuatan Hizbullah yang cenderung anti barat,

khususnya Israel yang dianggap sebagai negara Zionis, yang terlebih

sebagai musuh negara-negara Islam. Selain itu, dengan di lumpuhkannya

Hizbullan, Israel diduga juga akan berusaha untuk melemahkan kekuatan

                                                       31 Seragan Israel ke Lebanon: "Pelanggaran Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia",

dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Perang Lebanon 2006, diakses tanggal 12 Juni 2009.20:15  32 Ibid. 

17

Iran dan Hamas yang juga merupakan negara dan kelompok yang anti

Israel di Timur Tengah. Iran, terutama paska lemahnya kekuatan Irak

setelah Sadam Husein terguling telah menjadi kekuatan terdepan dalam

menentang hegemoni AS di Timur Tengah. Melalui isu nuklir, AS berusaha

memojokan Iran agar Negara tersebut menjadi lemah. Tetapi dengan

berjalannya waktu, setelah terbukti Iran tidak menggunakan nuklir untuk

kepentingan militer, kirli AS berusaha menggunakan isu perdamaian

Palestina-Israel untuk mengucilkan pemerintahan negara itu. Iran dan

sekutu-sekutunya (Suriah, Hamas, Hizbullah, Gerakan perlawanan Syi'ah

Irak) yang dipersepsikan telah riiengganggu perluasan dominasi AS di

Timur Tengah.

D. Tujuan Penelitian

Agar dapat menyesuaikan dengan permasalahan yang diajukan

sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk-bentuk pelanggaran Hukum

Humaniter yang dilakukan Israel dalam serangannya ke Lebanon tahun

2006?

2. Untuk mengetahui resolusi yang dilakukan PBB terhadap konflik

Israel-Lebanon tahun 2006?

18

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu

pengetahuan hukum, khususnya Hukum Internasional dalam bidang

Humaniter.

2. Bagi Pembangunan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada PBB

melalui pemerintah Indonesia, dalam melaksanakan konvensi atau

perjanjian yang berkaitan dengan Hukum Internasional, khususnya Hukum

Humaniter Internasional.

19

BAB II

HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN DESKRIPSI

SENGKETA ISRAEL-LEBANON PADA SERANGAN ISRAEL KE

LEBANON TAHUN 2006

A. Sengketa Israel-Lebanon

1. Sejarah awal Israel

Dalam Memoar Theodor Hertzel, pemimpin Zionis pertama

sebagai figur pioneer (pelopor) Zionisme yang telah merancang dasar-

dasar berdirinya negara Israel di awal abad ini, secara spesifik

menyebutkan Lebanon Selatan dan Pegunungan Cheik (Lebanon Timur)

yang memiliki sumber air yang melimpah akan menunjang kehidupan

ekonomi dan sosial Israel. 33 Di dalam Buku “The Land of Israel” karya

David Ben Gurion dan David Ben Jevi, 34 dijelaskan tentang kepentingan

Yahudi di kawasan Lebanon dan harapan mereka terhadap negara Israel

Raya yang juga meliputi Lebanon. Pada tahun 1919, Memorandum yang

dibuat oleh gerakan Zionis kepada Majelis Tertinggi Konferensi

Perdamaian di Eropa tertanggal 3 Februari 1919 mendefinisikan garis-

garis demarkasi negara Yahudi yang meliputi kawasan-kawasan Lebanon

secara jelas. Salah satu bagian penting dari memorandum itu memastikan                                                        33 “Sejarah Israel-Lebanon Selatan”, dalam http//www.mail-

achieve.com/hidayahnet@yahoogroups.com/msg11289.html, diakses tanggal 12 November

2009.22:30

 34 Ibid. 

19

20

bahwa Pegunungan Cheik, yang merupakan pusatnya sumber air, menjadi

bagian negara Yahudi.35

Sementara itu Konferensi di Saint Remo April 1920, memberikan

mandat kepada Perancis dan Inggris untuk menjajah kawasan Timur

Tengah. Perancis memegang mandat atas Syiria (yang dulu secara politis

juga melingkupi Lebanon), sedangkan Inggris menguasai Palestina dan

Iraq, tanpa kejelasan masalah perbatasan. Konferensi di Iraq, tanpa

kejelasan masalah perbatasan. Konferensi di Iraq ini di kemudian hari

menjadi landasan kuat yang memuluskan berdirinya negara Yahudi yang

bernama Israel. Pada tahun 1921 Perancis memisahkan Lebanon dari

Syiria dan sampai sekarang menjadi dua negara yang terpisah. Perancis

juga memperluas kekuasaan pemerintahan propinsi gunung di Lebanon ke

kawasan Lebanon Selatan, Lebanon Utara dan Beqa.36 Dibawah ini akan

ditunjukkan peta negara Timur Tengah yang menunjukkan wilayah

Lebanon, Israel.37

                                                       35 Ibid. 36 Ibid. 37 http://images.google.co.id/imglanding?q=gambar%20peta%20lebanon,israel

 

21

Berikut peta yang menunjukan batas-batas negara Timur Tengah

Berdasarkan peta Timur Tengah di atas, dapat dilihat wilayah

Israel yang kecil dibanding negara-negara Timur Tengah lainnya. Atas

dasar itu, Israel akan berusaha memperluas wilayahnya kearah utara yaitu

wilayah Lebanon.

Berdasarkan gambar di atas, ditunjukkan wilayah Israel terletak di

bagian selatan Lebanon. Wilayah Shaba yang dikuasai oleh Israel dan

upaya untuk menguasai Pegunungan Cheik di wilayah Timur Lebanon.

Tindakan ini dilakukan karena Israel telah mengambil wilayah dataran

22

tinggi Golan di wilayah Syria. Dengan demikian, Israel akan terus

mencoba untuk memperluas wilayahnya ke arah utara Lebanon.

Berikut adalah peta Lebanonon:38

Tahun 1948, Negara Israel berdiri. Lebanon menjadi negara yang

paling menderita sesudah Palestina. Perjanjian, gencatan senjata, maupun

resolusi internasional tidak sedikit juga berpengaruh pada tindakan Israel

terhadap Lebanon. Kemudian pada tahun 1968 Pemerintah Lebanon

membolehkan terbentuknya milisi-milisi rakyat Palestina bersenjata untuk

melancarkan perlawanan terhadap Israel. Tindakan Israel terhadap warga

sipil Palestina di Lebanon, maupun rakyat Lebanon tidak bisa tertahankan

lagi. Sejak diduduki Israel, warga di 456 kota kecil dan desa-desa di

kawasan Lebanon selatan berbondong-bondong pindah baik ke tempat lain

di Lebanon maupun menguasai ke luar negeri. Sampai tahun 1970,                                                        38 http://images.google.co.id/imglanding?q=gambarpeta lebanon,israel&imgurl 

23

prosentase penduduk yang meninggalkan kawasan itu berkisar antara 40-

45%.39

Pemerintah Lebanon secara resmi menyatakan menghentikan

pertikaian di perbatasan selatan. Lebanon berharap dengan begitu Israel

tidak bisa tidak menarik mundur semua pasukannya yang masuk negeri

itu. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Pasukan Israel masuk semakin

jauh ke dalam kawasan Lebanon. Perang ini adalah sebuah perang antara

Israel dan Lebanon yang terjadi pada tanggal 6 Juni 1982, ketika Angkatan

Bersenjata Israel menyerang Lebanon Selatan. Pemerintahan Israel

melancarkan invasi sebagai respon dari usaha pembunuhan Duta Besar

Israel kepada Inggris, Shlomo Argov oleh Organisasi Abu Nidal.40

Pada tahun 1982, Hizbullah didirikan di lembah Bekha, Lebanon

Selatan oleh sekelompok ulama Syifah yang menjadi anggota dewan

tertinggi Syifah Lebanon. Tokoh-tokohnya adalah Syaikh Abbas Musawi,

Syaikh Subhi Thufaili, Syaikh Ibrahim Amimi, Syaikh Hasan Nasrallah

dan Husain Fadhallah. Tahun 1985 diberlakukan zona keamanan yang

disetujui oleh Sekjen PBB yang dijabat oleh Perez de Cuellar. 41 Zona

                                                       39 “Perang Lebanon 2006”, dalam http://wapedia.mobi/id/Perang Lebanon 2006?t=2, diakses

tanggal 09 Agustus 2009.3:15 7 “Perang Lebanon 1982”, dalam http:/wapedia.mobi/id/Perang Lebanon 1982, diakses tanggal 12

Agustus 2009.2:00  

 41 “Serangan Israel ke Lebanon Pukulan bagi Proses Perdamaian”, dalam

http://chaidarabdullah.wordpress.com/2008/06/16/serangan-israel-ke-lebanon-pukulan-baru-bagi-

proses-perdamaian/, diakses tanggal 12 November 2008.21:37

  

24

keamanan ini membuat pendudukan Israel diresmikan oleh dunia. Pasukan

Israel pada tanggal 18 April 1996 melakukan operasi militer besar

terhadap Lebanon Selatan, yang dimaksudkan untuk mengusir gerilyawan

Hizbullah. Dalam serangan tersebut, pasukan Israel memborbardir Shelter

yang berisi ratusan keluarga Lebanon yang sedang berlindung.

Kebanyakan dari pengungsi tersebut adalah wanita dan anak-anak.42

Dari paparan sejarah awal sengketa Israel-Lebanon diatas, tampak

jelas bahwa sebelum berdirinya negara Israel, negara ini tidak memiliki

wilayah yang defenitif di Timur Tengah. Keinginan kuat paska adanya

gerakan Zionisme untuk seluruh masyarakat Yahudi sleuruh dunia,

menjadikan warganya untuk mendirikan negara. Gerakan ini sudah

dipersiapkan secara matang sehingga pengklaiman Israel atas wilayah

Lebanon Selatan dan pegunungan Cheik sebagai wilayah yang menjadi

bagian wilayah negara Israel, karena wilayah ini memiliki sumber air yang

penting.

Pertentangan antara Israel dan Lebanon timbul karena bagi

Lebanon wilayah selatan adalah wilayahnya yang sah dan tidak bisa

diambil oleh Israel. Usaha diplomsi yang diusahakan Pemerintah Lebanon

tidak ditanggapi positif oleh Israel, tetapi Israel justru memperluas

wilayahnya ke arah Lebanon. Karena usaha diplomasi ini gagal, maka

pemerintah Lebanon melakukan upaya dengan menempuh jalur konflik

                                                       42 “Wajah Lain Beirut”, dalam http://swaramuslim.net/berita/more.php?id=A5334 12 0 M, diakses

tanggal 12 November 2008.23:31  

25

melalui perlawanan oleh milisi-milisi di Palestina, hingga kemudian

muncul perlawanan dari Hizbullah sampai sekarang. Semua perlawanan

ini justru dianggap sebagai tantangan bagi Israel untuk terus menjadikan

wilayah ini sebagai wilayahnya. Ketidakpedulian Israel iniyang

menjadikan keinginannya untuk terus menguasai wilayah Lebanon Selatan

dan Pegunungan Cheik dan menimbulkan konflik berkepanjangan hingga

sekarang.

2. Perang Israel dan Lebanon tahun 2006

Konflik Israel dan Lebanon tahun 2006 adalah serangkaian

tindakan militer dan bentrokan terus-menerus di Israel utara dan Lebanon

yang melibatkan angkatan bersenjata Hizbullah dan Angkatan Pertahanan

Israel (Israeli Defence Force atau IDF). Konflik ini berawal pada tanggal

12 Juli 2006, ketika Hizbullah menyerang kota Shlomi di Israel utara

dengan rudal Katyusha, kemudian pasukan Hizbullah menyusup ke

wilayah Israel.

Dalam serangan tersebut, tiga pasukan Israel dibunuh, dua luka-

luka, dan dua diculik. Peristiwa ini kemudian berlanjut dengan serangan

Hizbullah ke wilayah Israel yang menghasilkan delapan orang tentara

Israel tewas dan melukai lebih dari 20 orang.43 Israel kemudian membalas

dengan Operasi “Just Reward” (Balasan yang Adil), yang kemudian

namanya diubah menjadi Operasi “Change of Direction” (Perubahan

                                                       43 “Agresi Israel ke Lebanon”, dalam

http://www.esamarinda.com/forum/lofiversion/index.php?t1657.html, diakses tanggal 11

November 2008.23:53  

26

Arah). Serangan balasan ini meliputi tembakan roket yang ditujukan ke

arah Lebanon dan pengeboman oleh Angkatan Udara Israel (IAF). 44

Operasi “Just Reward” merupakan sebuah serangan balasan adil

yang dilakukan oleh Israel terhadap Lebanon seharusnya sama seperti

yang dilakukan oleh Lebanon, bukan membalas serangan yang lebih besar

seperti adanya operasi “Change of Direction”, yang merupakan suatu

serangan perubahan arah dari serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap

Lebanon, dengan alasan ingin membalas serangan yang dilakukan oleh

Lebanon. Serangan “Change of Direction” ini lebih besar dan membabi

buta dari seragnan sebelumnya. Serangan seperti ini sangat merugikan

bagi Lebanon, karena alat yang digunakan Israel dapat menghancurkan

wilayah Lebanon dan menimbulkan banyak korban jiwa. Alat-alat yang

digunakan oleh Israel meliputi bom yang memiliki daya ledak tinggi,

mortir-mortir, roket penghancur, zat kimia dan beracun serta alat-alat

militer berbahaya lainnya. Serangan ini mengakibatkan kehancurkan di

wilayah Lebanon karena sasarannya mengenai penduduk sipil, kombatan,

anak-anak dan wanita. Selain itu, juga mengakibatkan kehancuran

terhadap infrastruktur dan bangunan-bangunan yang terdapat di Lebanon.

Pada tanggal 13 Juli 2006, Israel mengebom udara internasional di

Lebanon, Bandara Internasional Rafik Hariri dan juga sebuah stasiun

televisi. Keinginan Israel menumpas kelompok Hizbullah ditunjukkan

dengan mengerahkan semua pasukannya ke wilayah perbatasan Lebanon.

                                                       44 “Perang Lebanon 2006”, op.cit., 

27

Pasukan Israel bersiap melancarkan serangan darat di basis-basis kekuatan

Hizbullah. Selain itu, Beirut kembali menjadi sasaran serangan udara

Israel dan bom pesawat tempur Israel dijatuhkan ke wilayah pemukiman

Danieh dan Quzai. Sasaran serangannya adalah bangunan milik kelompok

Hizbullah dan Hamas. Serangan ini menewaskan tiga orang yang

mengundang reaksi keras pemimpin Hizbullah, Syekh Sayyed Hassan

Nasrallah yang kemudian menanggapinya dengan berniat akan menyerang

Ibu Kota Tel-Aviv.45 Namun Hassan Nasrallah juga menawarkan gencatan

senjata jika Israel menghentikan serangannya ke Lebanon.

Serangan Israel terhadap Lebanon sampai hari ke-24, gempuran

Israel di Lebanon diperkirakan telah menewaskan lebih dari 900 orang. Di

lain pihak, upaya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

merumuskan resolusi untuk menghentikan agresi Israel berjalan lambat.

Resolusi yang didukung oleh Amerika Serikat (AS) dan Prancis ini telah

mempersiapkan dua rancangan, yakni menciptakan gencatan senjata

permanen dan solusi jangka panjang konflik di Timur Tengah. Namun

kedua negara ini berbeda pendapat dalam masalah gencatan senjata, serta

perlunya Israel membela diri dari serangan kelompok Hizbullah.46

Menanggapi konflik yang terus mamanas, PM Lebanon Fouad

Siniora menyerukan diadakannya gencatan senjata di bawah pengwasan                                                        45 “Rakyat Sipil Menjadi Korban Kekejaman Serangan Israel”, dalam

http://ip.sg.or.id/2006/07/14/rakyat-sipil-menjadi-korban-kekejaman-serangan-israel/, diakses

tanggal 12 November 2008.3:15  46 “Hezbollah nyatakan Perang terhadap Israel”, dalam http//: www.kompas.com-

Hezbollah.nyatakan.perang.terhadap.israel.htm, diakses tanggal 15 Februari 2008.4:15 

28

Pbb, tetapi kedua belah pihka tidak mematuhi dan terus melancarkan

serangan.47 Pesawat-pesawat tempur Israel menyerang kawasan Beirut

tngah. Sebagai balasan, roket-roket Hizbullah menghujani Israel. Sebuah

kapal perang Israel dirusak oleh serangan yang dilancarakan Hizbullah.

Tanggal 18 Juli 2006, Sekjen PBB Kofi Annan menyerukan dibentuknya

sebuah pasukan internasional di Lebanon untuk mengakhiri krisis.48

Upaya-upaya untuk meredam konflik tidak membuahkan hasil hingga

puncaknya ketika Dewan Keamanan PBB gagal mencapai kesepakatan

untuk mengutuk tindakan Israel, karena AS memveto setiap upaya-upaya

yang mengkritik Israel atas serangannya terhadap Lebanon.

Upaya-upaya gencatan senjata terus dilakukan yang berujung pada

Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701 untuk mengakhiri konflik

ini. Tanggal 13 Agustus 2006, Kabinet Israel mengesahkan gencatan

senjata dengan 24 suara mendukung, tidak ada yang menentang dan 1

suara abstain.49

Dari paparan di atas, perang yang berlangsung antara Israel dan

Lebanon dapat ditegaskan bahwa tindakan penculikan dua tentara Israel

oleh Hizbullah sebagai awal dari terjadinya serangan Israel ke Lebanan

                                                       47 “PM Lebanon Desak Gencatan Senjata”, dalam

http:/ /www.myimneus.com/internasional/index.php?q=news&id=1355, diakses tanggal 12

November 2008.4:15  48 Ibid. 49 “Israel Sahkan Gencatan Senjata”, dalam

http: / /www.Detiknet.com/read/2006/08/14/080645/655414/Israel-sahkan-genjatan-senjata,

diakses tanggal 12 November 2008.4:20  

29

adalah suatu bentuk tindakan dari Israel yang tidak terpuji, karena tindakan

ini tidak perlu dibalas dengan agresi militer tetapi melalui jalur diplomasi

yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Serangan yang

dilancarkan Israel sebagai bentuk balasan terhadap penculikan itu dengan

dalih membebaskan kedua tentara yang ditangkap justru berjalan tidak

sesuai dengan tujuan serangan itu, melainkan berakibat lebih luas yaitu

menimbulkan korban sipil baik jiwa maupun material. Serangan Israel

yang menghancurkan bandara Internasional dan stasiun televisi ini sangat

tidak bisa diterima oleh semua pihak karena target serangan ini salah dan

merugikan masyarakat umum, khususnya jalur transportasi di Lebanon.

Selain itu, kehancuran stasiun televisi menunjukkan Israel juga ingin

menghancurkan obyek-obyek vital yang sangat berpengaruh bagi rakyat

dan pemerintah Lebanon. Selain itu, yang terpenting dalam serangan ini

adalah banyaknya korban jiwa, baik sipil maupun kombatan yang

merupakan tindakan melanggar Hukum Humaniter Internasional dan hak-

hak asasi manusia.

B. Hukum Humaniter Internasional

1. Sekilas Perkembangan Hukum Humaniter

Pada abad pertengahan, Hukum Humaniter dipengaruhi oleh

ajaran-ajaran dari agama Kristen, Islam dan prinsip-prinsip kesatriaan.

Ajaran agama Kristen misalnya memberikan sumbangan terhadap konsep

“perang yang adil” (Just War). Ajaran Islam tentang perang bisa dilihat

30

dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 190-191, surat Al-Anfal ayat 39,

surat At-Taubah ayat 5, dan surat al-Haj ayat 39, yang memandang perang

sebagai sarana pembelaan diri dan menghapuskan kemungkaran. Adapun

prinsip-prinsip kesatriaan yang berkembang pada abad pertengahan ini

misalnya, mengajarkan tentang pentingnya pengumuman perang dan

penggunaan senjata-senjata tertentu.50

Hukum Humaniter mencapai tahap perkembangan yang sangat

maju ketika memasuki abad ke-19, yaitu ketika perang yang dilakukan

oleh tentara nasional menggunakan senjata-senjata baru dan lebih merusak

dan membiarkan sejumlah prajurit yang terluka, tergeletak tanpa bantuan

apapun di daerah pertempuran. Bukanlah suatu peristiwa yang kebetulan

bahwa perkembangan ini terjadi pada waktu ketika negara-negara menjadi

semakin berkepentingan dalam prinsip umum penghormatan manusia.

Kecenderungan umum ini memberikan momentum yang menentukan

dengan pendirian Palang Merah Internasional dan ditandatanganinya

Konvensi Jenewa 1864 untuk Perbaikan Keadaan yang Luka di Medan

Perang, dimana dalam konvensi ini mengharuskan para pihak yang

perjanjian untuk merawat orang-orang yang terluka, baik dari pihak musuh

dengan perlakuan yang sama. Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Anggota

Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat,

                                                       50 “Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia”. op.cit., 

31

mempunyai sejarah yang tertua. Konvensi 1864 ini merupakan hasil yang

dirintis oleh Henry Dunant.51

Pada waktu itu Henry Dunant, menulis buku tentang pengalaman-

pengalamannya di medan pertempuran antara Austria dengan tentara

gabungan Perancis-Sardinia, yang berjudul “Un Souvenir de Solferino”

tahun 1861. Isi buku ini menggambarkan penderitaan prajurit yang luka

dan sakit di medan pertempuran Solferino. Buku ini sangat menggugah

penduduk kota Jenewa, sehingga warga kota yang tergabung dalam

“Societe d’Utilite Publique” dibawah pimpinan Gustave Moynier

membentuk sebuah panitia yang terdiri dari 5 (lima) orang pada tanggal 17

Februari menjadi sebuah badan yang dinamakan “Comite international et

permanent de secours aux militaries blesses”.52 Panitia yagn terdiri dari

lima warga kota Jenewa ini mengambil inisiatif untuk mengadakan sebuah

konferensi internasional tidak resmi untuk membahas kekurangan-

kekurangan perawatan kesehatan tentara di medan pertempuran di darat.

Konferensi yang dihadiri oleh 16 negara berhasil membentuk

sebuah badan yang dinamakan Palang Merah dalam bulan Oktober 1963.53

Karena merupakan suatu konferensi yang tidak resmi, konferensi tidak

dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat negara-negara

                                                       51 “Apakah Hukum Humaniter Internasional?”, dalam

http://209.85.175.104/search?q=cache:cTI0iqdxelwJ:hukum.uns.ac.id/downloadmateri.php%3Fid

%3D134+definisi+teori+Just+War&hl=id&ct=clnk&cd=4&gl=id, diakses tanggal 21 September

2008.2:20  52 Ibid. 53 Ibid. 

32

peserta. Namun demikian, konferensi menyarankan dalam suatu draf yang

dilampirkan pada resolusi-resolusi bahwa anggota Dinas Kesehatan dan

yang luka-luka dalam pertempuran dilindungi dengan jalan menetralisir

mereka. Pada tahun 1864, Dewan Federal Swiss Melaksanakan saran-

saran ini dengan mengadakan suatu konferensi internasional yang dihadiri

oleh wakil-wakil berkuasa penuh dari negara-negara yang mengikuti

konferensi sebelumnya. Konferensi ini menghasilkan apa yang kemudian

dikenal dengan Konvensi Jenewa 1864.54 Konvensi ini didalamnya

mengandung asas-asas bagi perlakuan korban perang yang hingga kini

masih berlaku.

Konvensi 1864, yaitu Konvensi untuk Perbaikan Keadaan yang

Luka di Medan Perang Darat, dipandang sebagai konvensi-konvensi yang

mengawali Konvensi Jenewa berikutnya yang berkaitan dengan

perlindungan korban perang. Konvensi ini merupakan langkah pertama

dalam mengkondisikan ketentuan perang di darat. Berdasarkan konvensi

ini, maka unit-unit dan personil kesehatan bersifat netral, tidak boleh

diserang dan tidak boleh dihalangi dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Begitu pula penduduk setempat yang membantu pekerjaan kemanusiaan

bagi yang luka dan mati, baik kawan maupun lawan, tidak boleh dihukum.

Konvensi memperkenalkan tanda Palang Merah di atas dasar putih sebagai

tanda pengenal bagi bangunan dan personil kesehatan. Tanda Palang

Merah ini merupakan lambang dari “International Committee of the Red

                                                       54 “Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia”, op.cit., 

33

Cross”, yang sebelumnya bernama “International Committee for the Aid

the Wounded”, yang didirikan oleh beberapa orang warga Jenewa dan

Henry Dunant pada tahun 1863.55

Peristiwa penting lainnya adalah rancangan Kode Leiber

(Instructions for Government of Armies of the United States, 1863), di

Amerika Serikat, yang mencantumkan instrumen-instrumen panjang dan

serba lengkap dari semua hukum dan kebiasaan perang, dan juga

menggarisbawahi asas-asas kemanusiaan tertentu yang tidak begitu jelas

sebelumnya. Kode Lieber ini memuat aturan-aturan rinci pada semua

tahapan perang darat, tindakan perang yang benar, perlakuan terhadap

penduduk sipil, perlakuan terhadap kelompok-kelompok orang tertentu,

seperti tawanan perang dan orang yang luka-luka.56 Dengan demikian,

tidak seperti pada masa-masa sebelumnya yang terjadi melalui proses

hukum kebiasaan, maka pada masa kini perkembangan-perkembangan

yang sangat penting bagi Hukum Humaniter dikembangkan melalui

traktat-traktat yang ditandatangani oleh mayoritas negara-negara setelah

tahun 1850.

Uraian berikut akan memaparkan dan menelusuri perkembangan

Hukum Humaniter internasional dan memberi gambaran tentang ruang

lingkup dan pengertian Hukum Humaniter internasioanal bagi tentara

maupun masyarakat sipil, terutama yang terperangkap dalam pertikaian

bersenjata. Kerangka hukum ini dapat diartikan sebagai prinsip dan                                                        55 Ibid. 56 Ibid. 

34

peraturan yang memberi batasan terhadap penggunaan kekerasan pada saat

pertikaian bersenjata.

Perkembangan hukum internasional yang berhubungan dengan

perlindungan bagi korban perang dan dengan hukum tentang perang sangat

dipengaruhi oleh perkembangan hukum perlindungan hak asasi manusia

setelah Perang Dunia II. Penetapan instrumen internasional yang penting

dalam bidang hak asasi manusia, seperti Konvensi Eropa tentang Hak

Asasi Manusia (1950) dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan

Politik (1966),57 memberikan sumbangan untuk memperkuat pandangan

bahwa semua orang berhak menikmati hak asasi manusia, baik dalam

keadaan damai maupun perang. Selama keadaan perang atau keadaan

darurat berlangsung, pemenuhan hak asasi tertentu mungkin dibatasi

berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Pasal 4 Konvensi Internasional

tentang Hak Sipil dan Politik mengijinkan negara melakukan upaya-upaya

yang bersifat sementara serta mengabaikan beberapa kewajiban negara

berdasarkan konvensi ketika terjadi keadaan darurat yang mengancam

keselamatan bangsa, tetapi hanya sejauh yang sangat dibutuhkan oleh

keadaan yang bersifat darurat.58

Pasal 15 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia berisi aturan

yang sama. Secara berkala, Sub-Komisi pencegahan diskriminasi dan

perlindungan bagi kaum minoritas melakukan pembahasan tentang negara

dalam keadaan darurat dan penghormatan hak asasi manusia dalam situasi                                                        57 Ibid. 58 Arlina Permanasari dkk, op.cit hlm. 12. 

35

demikian.59 Pasal 3 dari empat Konvensi Jenewa tentang Hukum

Humaniter 1949, menyatakan bahwa pada masa pertikaian bersenjata

seseorang yang dilindungi konvensi “dalam kondisi apapun diperlakukan

secara manusiawi, tanpa pembedaan yagn merugikan berdasarkan ras,

warna kulit, agama atau kepercayaan, jenis kelamin, keturunan atau

kekayaan, atau kriteria sejenis lainnya”. 60

Dengan demikian, kebutuhan tentang hak asasi manusia didalam

kehidupan harus tetap terjaga walaupun dalam keadaan perang maupun

dalam keadaan damai, karena adanya perlindungan dan pengakuan

mengenai hak asasi manusia telah mendapat pengakuan sepenuhnya.

Adanya peraturan-peraturan hukum dan hak asasi manusia didalam

kehidupan sangat penting, karena memiliki aturan-aturan yang sah dan

dapat dibenarkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Definisi, Doktrin dan Prinsip-prinsip Hukum Humaniter

a. Definisi dan Tujuan Hukum Humaniter

Hukum yang mengatur konflik bersenjata lazim disebut

sebagai hukum perang, kemudian setelah Perang Dunia II diubah

menjadi Hukum Humaniter. Penggantian istilah tersebut dalam rangka

memanusiakan manusia dalam perang. Perang biasanya ditandai oleh

                                                       59 Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia”, op.cit., 60 “Hukum Humaniter Internasional dan HAM”, dalam

http://209.85.175.104/search?q=cache:1iNMqgnuC5gJ:komnasham.go.id/portal/files/Lembar

Fakta 13 Hukum Humaniter Internasioanal %26 HAM.pdf+hukum+humaniter+-

+HAM&hl=id&ct=clnk&cd=4&gl=id, diakses tanggal 23 Oktober 2008.23:01  

36

konflik disuatu wilayah dengan intensitas penggunaan kekuatan

bersenjata cukup tinggi dan terorganisasi.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Humaniter

Internasional adalah bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-

ketentuan perlindungan korban perang. Berlainan dengan hukum

perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang

menyangkut cara-cara perang itu sendiri.61 Menurut panitia tetap

Hukum Humaniter, Depatemen Hukum dan perundang-undangan

dirumuskan hukum Humaniter sebagai berikut: Hukum Humaniter

sebagai segala ketentuan internasional yang tertulis maupun tidak

tertulis yang mencakup hukum perang dan hak-hak asasi manusia,

yang bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan

martabat seseorang.62

Tujuan hukum humaniter yang dirumuskan oleh perserikatan

bangsa-bangsa adalah sebagai berikut :63

1) Untuk melindungi orang yang tidak terlibat atau tidak lagi terlibat

dalam suatu permusuhan (hostilities), seperti orang-orang yang

terluka, yang terdampar dari kapal, tawanan perang, dan penduduk

sipil.

                                                       61 Mochtar Kusumaatmadja, “Hukum Humaniter Internasional” dalam Arlina Permanasari dkk,

op.cit, hlm. 9. 62 Ibid, hlm. 10. 63 “Perang, Hukum Humaniter dan Perkembangan Internasional”, dalam

http://www.propatria.or.id/download/positions%20 paper/perang-hukum-humaniter-

ep.pdf.diakses-tanggal 16 November 2008.22:09  

37

2) Untuk membatasi akibat buruk penggunaan senjata dan kekerasan

dalam peperangan dalam rangka mencapai tujuan terjadinya

konflik tersebut.

Hukum Humaniter Internasional bertujuan untuk melindungi

martabat manusia dan membatasi penderitaan yang terjadi di masa

perang. Instrumen Hukum Humaniter Internasional utama adalah

Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, yaitu bagi perlindungan

korban perang. Instrumen ini telah diterima secara universal.

Selengkapnya instrumen ini berisi :64

1) Konvensi Jenewa tentang perbaikan kondisi yang terluka dan sakit

dalam konflik bersenjata di lapangan.

2) Konvensi Jenewa tentang perbaikan kondisi yang terluka, sakit dan

korban konflik bersenjata di laut.

3) Konvensi Jenewa yang berhubungan dengan perawatan tawanan

perang.

4) Konvensi Jenewa yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil

saat terjadinya perang.

Konvensi-konvensi ini mengandung kelemahan dalam

beberapa aspek seperti perilaku pertempuran dan perlindungan orang

sipil akibat pertempuran. Kelemahan-kelemahan ini dikoreksi dengan

diadopsinya dua Protokol pada 1977 yaitu Protokol Tambahan I,

untuk Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, yaitu tentang

                                                       64 Arlina Permanasari dkk, op.cit, hlm.32. 

38

Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional dan Protokol

Tambahan II, untuk Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949

tentang perlindungan korban konflik bersenjata non-internasional.

Hingga tahun 2007 ada 167 negara yang telah meratifikasi

Protokol Tambahan I, yang berisi tentang perlindungan terhadap

korban sengketa bersenjata Internasional. Sedangkan untuk protokol

Tambahan II, yang berisi perlindungan terhadap korban sengketa

bersenjata non-internasional ada 163 negara. Selain itu, terdapat 194

negara telah meratifikasi Konvensi Jenewa.65

Pada prinsipnya masyarakat internasional memang mengakui

bahwa peperangan antar negara (international armed conflict) dan

bahkan secara internal/domestik dalam suatu negara (non-

international armed conflict) dalam banyak kasus yang pernah terjadi

memang sulit atau tidak dapat dihindari. Kemudian, dalam situasi

perang atau konflik bersenjata tersebut akan jatuh korban, bukan

hanya dari pihak-pihak yang bermusuhan tetapi orang-orang yang

tidak terlibat secara langsung dengan situasi tersebut juga ikut menjadi

korban. Oleh karena itu semua orang harus tetap dilindungi HAM-

nya, baik dalam keadaan damai maupun perang. Inilah urgensi dari

Protokol tambahan 1977 yang terdiri dari 2 klausula-klausula tersebut.

                                                       65 “Internasional Humanitarian Law and The Protection of War Victims”, dalam

http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/57JM93, diakses tanggal 20 Oktober 2008.19:00  

39

b. Doktrin-Doktrin Perang dan Hukum Humaniter.

Berikut ini tinjauan doktrin-doktrin masa lampau yang berlaku

hingga kini dalam hukum humaniter internasional, antara lain doktrin

mengenai dua kategori perang yaitu Just War dan Unjust War. Just

War bermakna bahwa ada justifikasi atau alasan pembenaran untuk

melaksanakan serangan, bahwa perang dilakukan berdasarkan alasan-

alasan yang logis dan dapat dibenarkan, bahwa perang berlangsung

secara adil dan seimbang, bahwa perang dilakukan terbatas untuk

mencapai tujuan tertentu dan bukan untuk menghancurkan atau

memusnahkan pihak lawan (suatu negara, suatu bangsa, etnis dan

suku-bangsa, kelompok/operasi/pemberontak).66

Bedasarkan doktrin Just War ini, sepanjang perang tidak

terhindarkan dalam rangka memperjuangkan sesuatu atau

mempertahankan sesuatu, dibolehkan melakukan tindakan untuk

menghancurkan/mengaklukkan lawan, tetapi bukan untuk

menghancurkan. Boleh memperjuangkan sesuatu, mencakup hal-hal

kepentingan nasional atau mencegah berlanjutnya agresi, tetapi bukan

dengan cara-cara teror yang menimbulkan kesengsaraan bagi

penduduk sipil. Contoh Just War antara lain : Membeala hak-hak

publik atau hak-hak rakyat, menggulingkan pemerintah yang dzalim,

guna menghapus perbudakan seperti civil war di AS (1861-1865),

guna memberantas peredaran narkoba. Untuk mempertahankan

                                                       66 Haryomataram, op.cit., hlm.2-3. 

40

sesuatu, contohnya mempertahankan keutuhan wilayah,

mempertahankan sumber-sumber daya alam, dan sebaginya.67

Just War doctrine meliputi lima kriteria yaitu : a) Just Cause

(sebab atau alasan yang wajar), b) Right Authority (berdasar

kewenangan yang tepat atau sesuai), c) Right Intention (tujuan atau

niat dengan iktikad baik), d) Proportionality (berlangsung secara

wajar, proporsional, seperlunya saja), dan e) Last Resort (tidak ada

jalan lain atau sebagai upaya terakhir, hanya ditempuh sebagai

keputusan terakhir atau pamungkas, karena cara lain sudah buntu).68

Selain yang diatur berdasar doktrin, perkembangan di jaman

modern diadakan pula aturan-aturan berdasarkan konvensi-perjanjian

internasional dan ketetapan dari badan perlengkapan organisasi

internasional. Sehingga ketentuan-ketentuan Hukum Perang atau

Hukum Humaniter ini dibagi ke dalam tiga cabang, yaitu: 69

1) Hukum The Hague (Law of the Hague), Merupakan hukum yang

lebih terkait dengan peraturan mengenai cara dan sarana bertempur

dan memusatkan perhatiannya pada tindakan operasi militer. Oleh

karena itu, maka jenis Hukum The Hague sangat penting bagi

                                                       67 “Doktrin tentang Perang yang Sah”. op.cit., 68 Ibid. 69 Prasetyo Hadi Purwandoko, Hukum Humaniter; Internasional (International humanitarian

Law), dalam

http://209.85.175.104/search?q=cache:cTI0iqdxelwJ:hukum.uns.ac.id/downloadmateri.php%3Fid

%3D134+definisi+teori+Just+War&hI=id&ct=clnk&cd=4&gl=id, diakses tanggal 24 Oktober

2008.10:04 

41

komandan militer di darat, laut, dan udara. Hukum ini dilandasai

oleh hasil Konferensi Perdamaian yang diselenggarakan di The

Hague (Den Haag, Belanda) pada tahun 1899 dan 1907, yang

utamanya menyangkut sarana dan metode perang yang

diperkenankan. Hukum The Hague ini mencakup Konvensi-

konvensi berikut:

a) Konvensi I tentang penyelesaian damai persengketaan

internasional,

b) Konvensi II tentang hukum dan kebiasaan di darat,

c) Konvensi III tentang adaptasi asas-asas konvensi Jenewa

tanggal 22 Agustus 1864 tentang hukum perang di laut. Ketiga

Konvensi ini terdapat dalam Konvensi The Hague tahun 1899.

2) Sedangkaan konvensi The Hague tahun 1907 meliputi :

a) Konvensi I tentang penyelesaian damai persengketaan

internasional,

b) Konvensi II tentang pembatasan kekerasan bersenjata dalam

menuntut pembayaran hutang yang berasal dari perjanjian

perdata,

c) Konvensi II tentang cara memulai perang,

d) Konvensi IV tentang hukum dan kebiaan perang di darat

dilengkapi dengan peraturan Den Hague,

e) Konvensi V tentang hak dan kewajiban negara dan warga

negara netral dalam perang di darat,

42

f) Konvensi VI tentang status kapal dagang musuh pada saat

permulaan peperangan,

g) Konvensi VII tentang kapal dagang menjadi kapal perang,

h) Konvensi VIII tentang penempatan ranjau otomatis,

i) Konvensi IX tentang pemboman oleh angkatan laut di waktu

perang,

j) Konvensi X tentang adaptasi asas-asas Konvensi Jenewa

tentang perang di laut,

k) Konvensi XI tentang pembatasan tertentu terhadap penggunaan

hak penangkapan dalam perang di laut,

l) Konvensi XII tentang Mahkamah barang-barang sitaan,

m) Konvensi XIII tentang hak dan kewajiban negara netral dalam

perang di laut.

3) Hukum Jenewa (Law of Geneva)

Merupakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan

korban perang. Mereka yang dilindungi adalah militer maupun

sipil, di darat maupun di air. Hukum Jenewa melindungi semua

orang yang hers de combat, yakni yang luka-luka, sakit, korban

karam atau tenggelam, dan tawanan perang. Hukum Jenewa ini

mencakup Konvensi Jenewa 1929, Konvensi Jenewa 1949, dan

juga Protokol Jenewa 1977.

43

4) Hukum New York (New York Rules)

Merupakan aturan-aturan baru yang berkaitan dengan

hukum humaniter atau yang mengatur ketentuan yang berlaku

dalam peperangan atau pertempuran. Ketentuan ini dihasilkan

melalui mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations

Organization) yang bermarkas besar di New York. Lazimnya

hukum yang digolongkan sebagai “New York Rules” adalah yang

dibuat setelah tahun 1980. Ada yang berupa Konvensi, Protokol,

maupun berupa resolusi antara lain: Resolusi Majelis Umum dan

Resolusi Dewan Keamanan PBB. Contoh-contohnya adalah:

Convention on the prohibition of the development, production,

stock-pilling and the use of chemical weapons and on their

destructions (1993), Protocol on Binding Laser Weapons (1995),

Protocol on the Explosive Remnants of War (2003), dan New York

Rules juga mencakup yang sebelum tahun 1970-an yaitu Konvensi

PBB tentang Genosida (Genocide Convention) tahun 1948 yang

merupakan pengembangan dari Resolusi PBB No 96 (11 Desember

1946), serta Resolusi Majelis Umum PBB No 2444 Tahun 1968

(Respect for Human Right in Armed Conflict).

3. Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter

Perkembangan perang menurut Jean-Jacques Roussau, memiliki

prinsip-prinsip sebagai berikut : Perang bukanlah suatu hubungan antara

44

orang dengan orang tetapi hubungan antar negara, dimana secara

individual, individu-individu yang dianggap menjadi musuh hanya karena

kebetulan, dipandang tidak sebagai manusia, atau sebagai warga negara,

tetapi sebagai prajurit. Karena tujuan perang adalah menghancurkan

negara musuh, adalah sah secara hukum apabila membunuh prajurit yang

menjadi pertahanan terakhir, sejauh musuh mereka membawa senjata,

tetapi segera setelah mereka meletakkannya dan menyerah, mereka bukan

lagi sebagai musuh, tetapi mereka kembali menjadi orang biasa, dan tidak

lagi sah secara hukum untuk mengambil kehidupan mereka.70

Pada tahun 1889, Fyodor Martens meletakkan prinsip-prinsip

Hukum Humaniter yaitu: Penduduk sipil dan kombatan tetap berada

dibawah perlindungan dan kewenangan dari prinsip-prinsip hukum

internasional yang dibentuk dari kebiasaan yang ada dan dari prinsip-

prinsip kemanusiaan serta dari suara hati nurani publik.71

Selain itu, Rousseau dan Martens,72 menyusun prinsip-prinsip

kemanusiaan yang menjelaskan prinsip pembedaan, prinsip-prinsip

pencegahan penderitaan yang tidak perlu dan prinsip-prinsip kepentingan

kemanusiaan dan keperluan militer seperti mempertimbangkan bahwa

satu-satunya obyek yang paling penting untuk dicapai oleh suatu negara

selama masa perang adalah melemahkan angkatan bersenjata dari pihak

lawan.

                                                       70 Delegasi ICRC Jakarta, “Hukum Humaniter Internasional, op.cit., hlm.7. 71 Ibid. 72 Ibid. 

45

4. Kategori Pelanggaran HAM dan Hukum Humaniter (Grave Breaches)

Beberapa kategori tindakan kejahatan atau pelanggaran berat

(Grave Breaches) dalam hukum humaniter yang bisa kita simpulkan dari

isi Konvensi Jenewa 1949 adalah sebagai berikut:73

a. Willful killing.

Willful Killing merupakan tindakan pembunuhan dengan sengaja.

b. Torture or in human treatment, including biological experiment.

Merupakan penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi yang

memang tidak dijumpai secara eksplisit dalam Kitab Undang-undang

Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi menurut konvensi-konvensi yang

ada, tindakan yang menentang penyiksaan telah diratifikasi. Tindakan

ini mencakup perilaku yang cukup luas, tidak hanya berkenaan dengan

penderitaan jasmani belaka, yakni: “Setiap perbuatan yang dilakukan

dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan

yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk

memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang

ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah

dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga,

atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk

suatu alasan yang didasarkan pada bentuk dikriminasi apapun, apabila

rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan atas hasutan, dengan

persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik”.                                                        73 Fadillah Agus, 1997 “Hukum humaniter”, Jakarta,Pusat studi Hukum humaniter Fakultas

Hukum Trisakti, hlm. 17 – 18.  

46

c. Willfully causing suffering or serious injury to body health.

Dengan sengaja mengakibatkan penderitaan atau luka yang serius pada

kesehatan atau tubuh seseorang. Ketentuan ini dapat memakai pasal

351 dari KUHP yang berkenaan dengan penganiyaan.

d. Extensive destruction or appropriation of property.

Perusakan atau penghancuran atau perampasan harta benda seseorang.

Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan

salah satu contoh ketentuan domestik yang dapat digunakan

sehubungan dengan perilaku ini.

e. Compelling a prisoner of war or protected person to serve in the

armed force of hostile power.

Memaksa seorang tawanan perang atau orang yang dilindungi (oleh

hukum) untuk bekerja bagi angkatan bersenjata pihak musuh.

f. Willyfully depriving a prisoner of war of protected person of the right

to a fair and regular trial.

Dengan sengaja menghalang-halangi tawanan perang untuk

mempergunakan haknya untuk memperoleh peradilan yang bebas dan

tidak memihak.

Serangan Israel ke Lebanon yang terjadi pada bulan Juli sampai

awal Agustus 2006 adalah serangan yang dilancarkan Israel dengan alasan

penawaran dua tentara Israel yang diculik kelompok Hizbullah. Penculikan

ini dilakukan ketika Hizbullah melancarkan serangan udara yang diberi

nama Operasi “True Promise”. Alasan penculikan ini adalah sebagai

47

tawanan yang akan ditukar dengan warga Palestina dan Lebanon yang

ditahan Israel. Atas dasar inilah Israel kemudian melancarkan serangan

balasan yang targetnya bukan saja markas-markas Hizbullah dan Hamas

yang dianggap sebagai tempat kedua tentaranya disembunyikan tetapi juga

wilayah-wilayah sipil.

Serangan yang tidak beraturan ini tidak hanya menghancurkan

pemukiman warga, tetapi juga mengahncurkan fasilitas umum seperti

Rumah Sakit, Jembatan, stasiun Televisi, serta fasilitas umum lainnya.

Israel menembakkan roket-roket yang berhulu ledak besar. Akibat dari

serangan Israel ini banyak jatuh korban jiwa masyarakat sipil baik orang

dewasa maupun anak-anak. Di samping itu, upaya-upaya gencatan senjata

terus diupayakan tetapi menemui jalan buntu karena kedua belah pihak

terus saling menyerang. Jika dilihat dari serangan Israel ini dapat

dikatakan serangan ini bernuansa politis, karena wilayah-wilayah yang

diserang Israel adalah wilayah selatan Lebanon yang berbatasan langsung

dengan Israel di mana jika dikaitkan dengan senjata konflik kedua negara

merupakan wilayah yang diperebutkan yaitu pegunungan Cheik di selatan

Lebanon.

Israel menemukan a;asan kuat untuk menyerang Lebanon dan

berusaha menguasai wilayah itun karena sebelum serangan tahun 2006,

Israel tidak memiliki alasan kuat untuk menyerang Lebanon khususnya

Hizbullah yang menjadi kelompok yang anti Israel di Timur Tengah.

Selain itu, dapat dikatakan serangan Israel ini untuk meningkatkan

48

dominasi Israel sebagai mioritas terhadap bangsa Arab yang merupakan

bangsa mayoritas di Timur Tengah. Israel sebagai mitra strategis Amerika

Serikat (AS) di Timur Tengah berusaha memaksimalkan pengaruhnya

terutama dominasi militer dengan berusaha melemahkan kekuatan

Hizbullah, apalagi kekuatan lain seperti Saddam Hussein di Irak sudah

berhasil digulingkan pada invasi AS ke Irak tahun 2003.

Tindakan Israel ini menuai kecaman dari masyarakat internasional.

Serangan ini melanggar Hukum Humaniter baik dari segi alat dan metode

yang dipakai, serta perlakuan terhadap korban masyarakat sipil.

Serangan Israel ke Lebanon sebagai bentuk serangan untuk

membebaskan tentaranya ditawan berubah menjadi serangan yang

membabi buta dengan tidak mempertimbangkan akibat dari serangan itu.

Meskipun tanpa didukung oleh suatu aturan yang kuat maupun mandat

dari masyarakat internasional, Israel tetap menyerang dengan senjata yang

canggih yang berakibat pada jatuhnya korban baik fisik maupun material.

Hukum humaniter Internasional seharusnya menjadi aturan dasar

dalam setiap serangan militer terhadap negara lain. Hukum Humaniter

yang mengatur aturan tentang perang baik yang berupa tata cara berperang

maupun perlindungan terhadap kombatan dan non-kombatan. Aturan ini

menjadi pertimbangan setiap negara yang mengikat dan harus dipatuhi

sehingga dalam setiap serangan dapat dihindari serangan-serangan yang

tidak perlu bahkan bisa mengurangi adanya korban dari serangan itu.

49

Serangan yang dilakukan Israel ini dikaitkan dengan aturan Hukum

Humaniter Internasional akan banyak terdapat pelanggaran, baik yang

berupa pelanggaran terhadap cara dan metoda berperang serta aturan

tentang perlindungan terhadap korban perang yang akan dibahas pada bab-

bab selanjutnya.

50

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, dititikberatkan pada penelitian

kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji dan

menganalisis data sekunder yang terdapat didalam konvensi,Perjanjian

Internasional dan hukum humaniter, buku-buku literature, referensi, dokumen-

dokumen dan hasil laporan penelitian yang berkaitan dengan pokok materi

yang diteliti

B. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka atau

tertulis yang terdiri atas :

1. Bahan hukum primer, terdiri dari konvensi atau perjanjian internasional,

undang-undang, dokumen hukum dan peraturan hukum lainnya.

2. Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku hukum, berita-berita,

media internet, media massa dan press release.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi

pustaka, dengan perolehan data secara keseluruhan merupakan bahan-bahan

50 

51

tertulis yang telah tersedia. Upaya untuk memperoleh data tersebut

dilakukan dengan mengikuti perkembangan berita, baik melalui media cetak,

media audio visual, ataupun internet yang menjadi objek penelitian, yang

berkaitan dengan pelanggaran hukum humaniter dari perspektif Hukum

Humaniter Internasional. Data yang diperoleh tersebut, dikumpulkan dalam

suatu catatan.

D. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan disusun secara

sistematis untuk memperoleh dan melihat gambaran umum tentang

pelanggaran Hukum Humaniter pada serangan Israel ke Libanon tahun 2006.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan dipaparkan dengan teknik analisis diskriptif

kualitatif, menggunakan analisis data secara yuridis. Analisis yuridis ini

digunakan karena beberapa alasan, pertama, proses yuridis lebih dapat

menemukan kenyataan-kenyataan yang terdapat didalam data. Kedua,

analisis yuridis lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang

mempertajam hubungan-hubungan antar variabel. Ketiga, analisis

demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai

bagian dari struktur analitik. Dengan demikian, dapat ditarik hubungan-

hubungan antar data dan variabel yang ada, di interpretasi dan

selanjutnya ditarik kesimpulan

52

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Ketentuan utama tentang metoda dan sarana berperang terdapat dalam

Konvensi Den Haag ke-IV (1907), terutama Lampirannya yang berjudul

“Regulations respecting the laws and customs of war on land”, atau yang disebut

dengan “Hague Regulations” (peraturan-peraturan Den Haag) peraturan ini

mengatur tentang hukum dan kebiasaan perang di darat serta tentang metoda dan

sarana berperang.

A. Peraturan Den Haag Mengenai Sarana (alat) Berperang dan Pelanggaran

Israel

Peraturan yang terdapat didalam hukum Den Hague mengandung

prinsip-prinsip umum yang melarang penggunaan senjata yang menimbulkan

luka-luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu dan senjata yang

pada hakikatnya bersifat tidak pandang bulu (membabi buta) yang merupakan

kebiasaan dalam setiap jenis konflik bersenjata seperti perang antar Israel dan

Lebanon, dimana Israel telah menggunakan cara dan alat yang seharusnya

tidak boleh digunakan sehingga tindakan yang dilakukan oleh Israel terhadap

Lebanon melanggar aturan yang terdapat dalam hukum internasional.

Hukum Den Hague mengatur mengenai cara dan alat yang boleh

dipakai untuk berperang (Hukum Den Haag/The Hague Laws), cara berperang

yang tercantum dalam pasal 23 (b) Hague Regulations (HR) yang melarang

52

53

membunuh atau melukai orang dari pihak musuh secara curang atau

berkhianat (treacherously). Larangan membunuh atau melukai musuh yang

telah berstatus hors de combat atau yang telah menyerah, sebagimana yang

tercantum dalam pasal 23 (c) serta ketentuan dalam pasal 25 Hague

Regulations (HR) mengenai larangan pemboman terhadap kota, pedesaan,

daerah-daerah atau daerah yang tidak dipertahankan. Konvensi Den Haag

1899 menghasilkan tiga Deklarasi yaitu:74 Pertama, melarang penggunaan

perluru-peluru. Kedua, peluncuran proyektil-proyektil dan bahan-bahan

peledak dari balon selama jangka waktu lima tahun yang berakhir tahun 1905.

Ketiga, penggunaan proyektil-proyektil yang menyebabkan gas-gas cekik dan

beracun dilarang.

Disamping itu, peraturan-peraturan yang terdapat dalam hukum Den

Hague terutama yang berdasarkan prinsip-prinsip umum tersebut, didalam

praktik negara melarang penggunaan alat atau cara-cara tertentu pada

penggunaan sejumlah senjata tertentu dalam Hukum Humaniter Internasional

mengenai kebiasaan, seperti:75 Penggunaan racun atau senjata beracun, senjata

biologi, senjata kimia, zat-zat kendali huruhara sebagai cara berperang,

herbisida sebagai cara dalam berperang, peluru yang mengembang atau merata

dengan mudah di dalam tubuh manusia, penggunaan peluru yang meledak di

dalam tubuh manusia sebagai senjata anti personil, senjata-senjata yang

dampak utamanya adalah melukai dengan cara pecah menjadi serpihan-

serpihan yang tidak terdeteksi oleh sinar-X didalam tubuh manusia, booby-                                                       74 Arlina Permanasari dkk, op.cit, hlm. 23. 75 Ibid, hlm.66. 

54

trap yang diletakkan atau dihubungkan dengan cara apapun pada benda atau

orang yang berhak memperoleh perlindungan khusus berdasarkan Hukum

Humaniter Internasional atau pada benda yang bverpotensi memikat orang

sipil untuk mendekat, dan senjata laser yang dirancang sedemikian rupa

sehingga satu-satunya fungsi tempurnya atau salah satu fungsi tempurnya

ialah menimbulkan kebutaan permanen hingga kerusakan penglihatan.

Sebagian senjata yang tidak dilarang oleh Hukum Humaniter Internasional

mengenai kebiasaan dikenai pembatasan-pembatasan tertentu. Senjata-senjata

tersebut antara lain adalah ranjau darat dan senjata bakar.76

Adanya sikap berhati-hati harus dilakukan untuk memperkecil dampak

sikap yang membabi buta dalam penggunaan ranjau darat. Kehati-hatian

khusus ini mencakup antara lain:77 Pelaksanaan prinsip bahwa pihak-pihak

yang terlibat dalam konflik yang menggunakan ranjau darat harus membuat

catatan selengkap mungkin tentang dimana saja mereka telah menempatkan

ranjau-ranjau darat. Selain itu, sesuai dengan adanya permusuhan aktif, pihak

yang terlibat dalam konflik yang telah menggunakan ranjau darat harus

memindahkan ranjau-ranjau darat tersebut atau membuat ranjau-ranjau darat

tersebut tidak berbahaya bagi orang sipil atau harus memfasilitasi proses

pemindahan ranjau-ranjau darat tersebut.

Penggunaan senjata bakar untuk tujuan anti personil adalah dilarang,

kecuali jika tidak ada cara lain yang bisa dilakukan untuk membuat orang

menjadi hors de combat dengan menggunakan senjata lain yang tidak begitu                                                        76 Ibid, hlm. 68. 77 Ibid 

55

mencelakakan dibandingkan dengan senjata bakar. Disamping itu, apabila

senjata bakar digunakan, kehati-hatian khusus harus dilakukan untuk

menghindari dan setidaknya untuk memperkecil timbulnya kerugian yang

terdapat di kalangan penduduk sipil, korban luka sipil, dan kerusakan pada

benda sipil.78

Konflik antara Israel dengan Lebanon yang berujung pada “perang

terbuka” dengan alasan menggempur Hizbullah yang telah menculik

serdadunya. Israel mengerahkan kekuatan militernya. Kuatnya tekad Israel

menumpas kelompok militernya. Kuatnya tekad Israel menumpas kelompok

Hizbullah ditunjukkan dengan mengerahkan segenap pasukannya ke wilayah

perbatasan Lebanon. Pasukan Israel bersiap melancarkan serangan darat di

basis-basis kekuatan Hizbullah. Tentara Israel melancarkan serangan udara

dan darat di selatan Lebanon. Israel mengerahkan ratusan ribu pasukan ke

perbatasan sebelah utara wilayahnya setelah penangkapan tersebut. Israel

mengerahkan pesawat tempur canggih F-161 9I dari Israel) dan Heli serang

AH-64 Apache. Kedua jenis alat utama sistem senjata (alutsista) jelajah Jet

tempur ini praktis bisa menjangkau seluruh ibukota Negara-negara Timur

Tengah. Belum lagi sistem persenjataannya, yang sebagian dikembangkan

sendiri oleh Israel, seperti rudal-rudal udara Python.79

                                                       78 Studi (kajian) tentang Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan: Sebuah sumbangan bagi

pemahaman dan penghormatan terhadap terib hukum dalam konflik bersenjata, dalam

http://www/icrc.org/Web/eng/siteengo.nsf/htmlall/customary-law-translations res/$File/INDO-irrc

857 Henckaerts.pdf, diakses tanggal 12 Agustus 2008.10:08pm 79 ‘Perang Lebanon 2006”, op.cit., 

56

Pemboman yang membabi buta dilakukan Israel dengan F-161 Sufa

maupun tembakan roket Katyusha sebagai wujud perang dengan kemampuan

militer asimetri. Akibat yang paling menonjol dari Perang Lebanon terakhir

adalah jatuhnya korban warga sipil. Operasi juga disokong armada pesawat

dan heli tempur, mulai dari F-16c/D, F-161 Sufa, F-151, hingga heli AH-64D

Longbow. Sejak konflik pecah tercatat Angkatan Udara (AU) negeri ini telah

menggelar lebih dari 15.500 sorti penerbangan alat tempur. Sementara target

yang dituju ada lebih dari 7.000 titik.80

Dalam konflik ini, Angkatan udara (AU) Israel menampilkan sejumlah

arsenal yang tergolong baru. Untuk mengetahui posisi titik luncur Katyusha,

misalnya: TelAviv telah menggunakan perangkat sensor khusus berteknologi

laser. Jika bicara tentang sinar laser, bisa dikatakan teknologi ini bukanlah

barang baru di Israel. Beberapa tahun yang lalu negeri ini pernah

menggandeng AS untuk menciptkan perangkat laser perontok rudal balistik

berlabel “THEL” (Tactical High Energy Laser).81

Dalam konflik tahun ini, Angkatan Udara (AU) Israel menurunkan

bom jenis baru bernama Carpet. Secara umum, senjata hasil rekayasa pabrikan

RAFAEL ini merupakan arsenal anti ranjau. Berwujud seperti proyektil

berukuran mini, setiap unit Carpet berisi campuran bahan bakar udara yang

berdaya ledak tinggi. Saat dioperasikan pada wilayah yang dicurigai banyak

                                                       80 “Israel Lakukan Kejahatan Perang di Lebanon”, dalam

http://www.tempointeraktif.com/hg/luarnegeri/2006/08/23/brk,20060823-82461,id.html, diakses

tanggal 23 Oktober 2008.5:15  81 “Serangan Israel ke Lebanon”, op.cit., 

57

tertanam ranjau, arsenal ini akan meledak dan menghasilkan tekanan tinggi.

Efek dari tekanan tadi selanjutnya akan memicu setiap detonator. Dalam

pengoperasiannya lewat udara, Carpet bisa dilepaskan dari jarak yang aman

(stand off capability).82

Berkaitan dengan pelanggaran Huku Humaniter, Israel diduga

menggunakan senjata kimia dalam serangannya ke Lebanon. Dugaan itu

mengemukakan setelah Bachir Cham, seorang dokter di Beirut, Lebanon,

memeriksa luka-luka korban. Tubuh warga Lebanon yang tewas dalam

serangan Israel menghitam secara tidak normal. Dokter Bachir Cham

mendapati tubuh jenazah yang telah disemayamkan beberapa hari menghitam.

Namun, rambut dan kulit maupun tulang tidak hangus.83 Temuan itu

memunculkan pandangan Israel kini menggunakan senjata baru. Para dokter di

rumah sakit Al-Shifa, Gaza, mengatakan belum pernah meihat luka bakar

sangat spesifik seperti itu, yang terkonsentrasi sebagian besar di bagian bawah

tubuh korban, dan menyebabkan korban harus diamputasi untuk

menyelamatkan jiwanya.

Penilaian bahwa luka akibat bom itu adalah luka yang tidak biasa juga

disampaikan sebuah kelompok kemanusiaan Perancis. Salah seorang dokter

kelompok ini menyampaikan kemungkinan Israel menggunakan bom-bom

                                                       82 “Israel Lakukan Kejahatan Perang di Lebanon”, op.cit., 83 ‘Israel Langgar Konvensi Jenewa, Gunakan Senjata Terlarang dengan Target Warga Sipil”,

dalam http://209.85.175.104/search?q=cache:sp9

hyvtMwMJ:www.icmi.or.id/ind/index2.php%3Foption%3Dcom content%26do

pdf%3D1%26id%3D504+konvensi+Jenewa&hl=id&ct=clnk&cd=16&gl=id, diakses tanggal 23

Oktober 2008. 5:20  

58

lapis (cluster bombs) Israel menjatuhkan ratusan bom cluster atau bom sebar

di wilayah permukiman penduduk Lebanon. Sekitar 90 persen diantaranya

diluncurkan 72 jam sebelum konflik berakhir. Bom cluster atau bom sebar

memencarkan bom-bom kecil ke segala penjuru saat menyentuh sasaran.

Bom-bom mini itu dapat menghancurkan tubuh manusia hingga tank.84 Ini

berlawanan dengan korban ledakan bom pada lazimnya hangus terbakar

hingga tulang. Dari 24 jasad korban, Bachir yakin kondisi tersebut diakibatkan

senjata kimia. Pada tanggal 28 Juli 2006, para pemantau perlindungan Hak

Asasi Manusia melaporkan Israel menggunakan amunisi cluster atau bom

pencar. Penggunaan bom ini dinilai menyalahi ketentuan Hukum

Internasional.85

Selain itu seorang anak yang berusia 9 tahun menderita luka bakar di

sebagian tubuhnya. Luka bakar di bagian dada, tangan, kaki dan

punggungnya, disebabkan oleh zat pospor yang terkandung dalam bom-bom

yang dijatuhkan pasukan Israel ke wilayah pemukiman sipil di selatan

Lebanon.86

Pelanggaran Hukum Humaniter dengan menggunakan senjata yang

dilarang, telah menimbulkan korban sipil yang parah. Hal ini tentunya

mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi korban yang masih

                                                       84 Ibid. 85 ‘Israel Diguga Menggunakan Senjata Kimia”, dalam http://conformeast.multiply.com/journal,

Israel Diduga Menggunakan Senjata Kimia, diakses pada tanggal 23 Oktober 2008.5:21 86 “Israel Langgar Konvensi Jenewa, Gunakan Senjata Terlarang dengan Target Warga Sipil”,

dalam http://www.sonermax.com/showtread.php?t=1368, diakses tanggal 14 November

2008.20:15 

59

hidup, serta kondisi tubuh korban yang meninggal juga telah rusak akibat dari

penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh Israel.

B. Peraturan Den Haag Mengenai Metoda Berperang dan Pelanggaran

Israel

Menurut Hague Regulations metoda berperang diatur dalam, pertama

ketentuan Pasal 23 (b) yang melarang : “membunuh atau melukai orang dari

pihak musuh secara curang atau khianat, serta dalam pasal 24 yang

menyatakan bahwa tipu muslihat serta pelaksanaan tindakan-tindakan yang

diperlukan untuk mendapatkan informasi mengenai musuh dianggap

diperbolehkan”. Pasal 23 (c) juga melarang membunuh atau melukai musuh

yang telah berstatus hors de combat atau yang telah menyerah.87 Selanjutnya

dalam protokol Tambahan berisi larangan perusakan lingkungan sebagai

sarana dan metoda berperang.

Jika melihat serangan Israel yang menggunakan peralatan militer yang

canggih yang berdaya ledak besar dan menjangkau radius yang besar, maka

Israel tentunya tidak hanya merusak obyek-obyek serangan yang dituju tetapi

juga menghancurkan lingkungan sekitar obyek-obyek tersebut.

Terkait dengan Pasal 23(b), tentang larangan membunuh dan melukai

orang dari pihak musuh secara curang atau khianat, dalam hal ini Isreal dapat

dituduh telah melakukan pelanggaran karena dengan tanpa pandang bulu

serangan Israel membabi buta diarahkan pada desa-desa yang menimbulkan

                                                       87 Arlina Permanasari dkk, op.cit., hlm 65-66. 

60

korban para wanita dan anak-anak. Hal ini seperti yang tampak pada serangan

ke desa Qana yang menewaskan sejumlah Lima puluh enam orang termasuk

tiga puluh tujuh anak-anak.88 Demikian pula secara Israel juga telah

menyerang rumah-rumah sakit yang berisi orang-orang yang dikategorikan

sebagai “Hors de Combat” atau telah tidak berdaya karena sakit (Pasal 23c) di

Zafed.89

Sementara itu terkait pasal 24, tentang cara memperoleh informasi dan

cara yang diperbolehkan dan tipu muslihat juga telah dilakukan Israel lewat

perubahan strateginya yang semula Just Reward yang hanya ditujukan sebagai

pembalasan yang adil menjadi metode serangan Change of Direction melalui

perubahan demikian, tampaknya Israel benar-benar ingin menghancurkan

Hizbullah dan tidak hanya sekedar mengukur kekuatan mereka di Lebanon. Di

sini dapat dikaitkan bahwa setelah Israel mengetahui informasi kekuatan nyata

Hizbullah dengan metode serangan pertama (yang lebih merupakan serangan

penjajakan), maka kemudian berubah menjadi serangan yang menggempur

besar-besaran.

Peraturan Den Haag 1899, yang tentang sarana dan metoda berperang

mengatur senjata yang digunakan tidak menimbulkan luka dan penderitaan

yang berlebihan dan tentang cara berperang yang tercantum dalam Pasal 23

(b). Hague Regulation menjadi dasar dari serangan Israel ke Lebanon, tetapi

                                                       88 “Korban Sipil akibat Serangan Israel”, dalam http://64.203.71.11/kompas-

cetak/0709/07/In/3818675.htm, diakses tanggal 12 Oktober 2008.00:13 89 “Perang Lebanon 2006”, op.cit., 

61

dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah pelanggaran baik dari cara berperang

maupun pelanggaran terhadap alat atau sarana yang dipakai dalam berperang.

Selain konvensi Den Haag, peraturan tentang metode berperang yang

terdapat dalam Pasal 23 (b), “Hague Regulation” yang isinya melarang

membunuh atau melukai orang dari pihak musuh secara curang atau khianat,

dalam pelaksanaannya terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh

Israel terhadap aturan-aturann ini.

C. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Terhadap Konvensi Jenewa 1949 Junto

Protokol Tambahan I Dan II Atas Serangan Israel Ke Lebanon Tahun

2006

1. Pelanggaran Terhadap Kombatan dan Penduduk Sipil

Pihak yang terlibat dalam konflik harus dapat membedakan antara

penduduk sipil dan kombatan agar dapat menyelamatkan penduduk sipil.

Penduduk sipil tidak boleh diserang, karena yang menjadi target serangan

adalah obyek militer. Orang yang tidak terlibat dalam perang wajib

dilindungi sebagai penghormatan terhadap hidupnya, atas keutuhan jiwa

dan raganya. Hukum Humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang

perang atau untuk mengadakan Undang-undang yang menentukan

permainan “perang”, tetapi karena alasan-alasan tentang perikemanusiaan

untuk mengurangi atau membatasi penderitaan individu-individu dan

untuk membatasi wilayah dimana kebuasan konflik bersenjata

diperbolehkan. Dengan alasan-alasan ini, Hukum humaniter disebut

62

sebagai “peraturan tentang perang yang berperi kemanusiaan”. Hukum

Humaniter mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan

dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Situasi perang atau konflik bersenjata tersebut akan jatuh korban,

bukan hanya dari pihak-pihak yang bermusuhan saja, akan tetapi orang-

orang yang tidak terlibat secara langsung dengan situasi tersebut juga ikut

menjadi korban. Dengan demikian semua orang harus tetap dilindungi

HAM-nya, baik dalam keadaan damai maupun perang. Pihak-pihak yang

dilindungi oleh konvensi ini harus “in all circumstances be treated

humanely, without any adverse distinction founded on race, color, religion

or faith, sex, birth, or wealth, or other similar criteria”. Padahal sebelum

tahun 1949, perlindungan hukum hanya diberikan pada personil militer.

Konvensi Genewa, yaitu Konvensi-konvensi dan protokol-protokol

Internasional yang ditetapkan di bawah lingkup Komite Palang Merah

Intersional atau ICRC, dimana perlindungan bagi korban konflik menjadi

perhatian utama.

Protokol I dari konvensi Jenewa memberikan perlindungan bagi

orang-orang sipil yang jatuh ke tangan musuh. Sedangkan Protokol II

memuat ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan korban konflik

bersenjata internal (bukan internasional). Konvensi Jenewa ini diterapkan

melalui kerjasama a Protecting Power, atau Negara ketiga yang menjadi

pihak netral dalam konflik tersebut, di bawah pengawasan ICRC.

63

Sengketa bersenjata juga wajib melindungi kombatan dan

penduduk sipil. Kombatan yang telah berstatus hors de combat harus

dilindungi dan dihormati dalam segala keadaan. Kombatan yang jatuh

kepihak musuh mendapatkan status tawanan perang. Hak-hak dan

perlindungan tawanan perang diatur dalam konvensi jenewa IV dan

protocol tambahan 1977. Hukum Humaniter memformulasikan prinsip-

prinsip pembedaan, prinsip pencegahan penderitaan yang tidak perlu dan

prinsip kepentingan kemanusiaan dan keperluan militer. Bahwa satu-

satunya objek yang paling sah dicapai oleh suatu Negara selama perang

adalah melemahkan angkatan bersenjata dari pihak lawan.90

Berkaitan dengan konvensi jenewa 1929 dan 1949, serta protokol I

konvensi Jenewa 1977, yang berisi perlindungan terhadap korban perang

terutama tentang pembedaan antara kombatan, orang sipil, dan penolong

korban perang.91 Pelanggaran terhadap konvensi ini oleh Israel terbukti

dangan banyak korban tewas dari pihak sipil. Pada tanggal 14 Agustus

2008 enam orang tewas ketika sebuah bom menghantam sebuah rumah di

desa dekat kota Bint Jbeil di bagian selatan Libanon dekat perbatasan

Israel. Israel melakukan serangan udara di Lembah Beeka menewaskan

tujuh orang. Serangan lainnya menghancurkan tiga rumah di Desa Brital.

                                                       90 Delegasi Jakarta, ICRC “Hukun Humaniter Internasional, op cit. , hlm.7. 91 F Sugeng Istanto, 1997 “Penerapan hukum Humaniter pada orang sipil perlindungannya dalam

pertikaian Bersenjata” dalam Fadilah Agus, Fakultas Hukum USAKTI, Jakarta, hlm.42. 

64

Menewaskan 15 orang.92 Dua puluh delapan rakyat sipil Lebanon,

termasuk 10 anak-anak, tewas setelah Israel menyerang Bandar Udara

Internasional Rafiq Hariri di Lebanon.

Serangan udara militer Israel ke wilayah Lebanon pada tanggal 25

Juli 2008 menggunakan pesawat-pesawat tempur, Israel membombardir

basis kekuatan kelompok Hizbullah di Lebanon. Jet-jet Negeri Israel itu

melancarkan lebih dari seratus serangan ke kota dan desa di bagian selatan

Lebanon. Akibat serangan udara ini 12 orang tewas dan 20 lainnya

cedera.93 Laporan dari Human Rights Watch, telah melaporkan jumlah

korban tewas selama serangan Israel ke Lebanon sebanyak 800 warga

sipil, termasuk 300 perempuan dan anak-anak.94

Berdasarkan paparan di atas, maka pelanggaran Israel terhadap

Konvensi Jenewa terlihat begitu nyata dengan banyaknya korban jiwa dari

penduduk sipil. Israel menyerang secara membabi buta tanpa

mempertimbangkan penduduk sipil yang seharusnya dilindungi

sebagimana diatur dalam Konvensi tersebut. Seharusnya obyek dari

serangan Israel adalah obyek militer seperti tentara atau dalam konflik ini

adalah tentara Hizbullah.

                                                       92 “Lebanon Kian Membara”, dalam http://www.sinarharapan.co.id/berita /0608/14/sh02.html,

diakses tanggal 21 November 2008.23:05 93 “Rakyat Sipil Menjadi Korban Kekejaman Serangan Israel”, dalam

http://ip.sg.or.id/2006/07/14/rakyat-sipil-menjadi-korban-kekejaman-serangan-israel/, diakses

tanggal 21 November 2008. 23:07 94 “Korban Sipil akibat Serangan Israel”. op.cit., 

65

2. Pelanggaran Terhadap Infrastuktur Dan Fasilitas Umum Di Lebanon

Protokol Tambahan 1977 merinci dan menegaskan kembali

prinsip-prinsip ini khususnya prinsip pembedaan. Pihak-pihak yang

terlibat dalam konflik setiap saat harus dapat membedakan antara

penduduk sipil dan kombatan dan antara objek sipil dan objek militer dan

karena itu pula pihak-pihak yang terlibat dalam konflik harus

mengarahkan operasinya semata-mata hanya untuk menyerang objek

militer (Pasal 48 Protokol I dan Pasal 13 Protokol II).

Protokol Tambahan I dan II 1977 pada Konvensi Jenewa 1949

melarang kombatan menyamar sebagai orang sipil, penyerangan yang

membabi buta atau tidak pandang bulu dan penyerangan tempat ibadah

dan monumen serta penyerangan terhadap objek-objek yang mutlak

diperlukan bagi kelangsungan hidup penduduk.

Pasca penyanderaan dua tentara Israel menteang Lebanon.

Serangan ini telah membantai ribuan manusia tak berdosa, meratakan kota

dan desa dengan tanah. Sejarah mencatat peristiwa tersebut sebagai perang

terhebat dengan eskalasi serangan yang terus meningkat setiap harinya.

Serangan Israel dengan menggunakan pesawat tempur terhadap objek-

objek sipil di Lebanon telah berlangsung satu bulan sepanjang bulan Juli

2006 sampai Agustus 2006. Sasarannya bukan hanya sentra kegiatan

pasukan (milisi) Hizbullah di perbatasan Israel dan Lebanon, tetapi

termasuk pemboman ke Ibukota Beirut dan beberapa kota lain.

66

Serangan-serangan itu telah menewaskan serta melukai penduduk

sipil termasuk anak-anak. Alasannya untuk melumpuhkan pasukan atau

milisi Hizbullah yang anti Zionis dan menentang pendudukan Israel atas

wilayah Palestina. Namun yang ternyata menjadi korban adalah penduduk

sipil, termasuk wanita dan anak-anak.95 Serangan Israel menewaskan

ribuan warga sipil, menghancurkan fasilitas-fasilitas umum, melumpuhkan

jaringan transportasi, komunikasi, listrik, dan air bersih penduduk

Lebanon Israel mengerahkan puluhan ribu pasukan ke perbatasan sebelah

utara wilayahnya setelah penangkapan kedua tentara Israel oleh

Hizbullah.96

Ibu kota Beirut menjadi sasaran serangan udara Israel. Bom

dijatuhkan pesawat tempur Israel ke wilayah permukiman Danieh dan

Quzali. Sasaran serangan adalah bangunan milik kelompok Hizbullah dan

Hamas Israel tidak menghiraukan kecaman internasional dengan terus

menyerang Lebanon dari darat maupun udara. Sejumlah tank milik tentara

Israel melepaskan tambahan ke desa-desa di Lebanon Selatan dari

perbatasan Israel terus menggempur sejumlah kawasan Lebanon.

Pesawat bom tempur Israel menghancurkan dua jembatan di

daratan rendah Akkar, Lebanon utara yang menghubungkan kota utama d

Lebanon Utara, Tripoli, dengan perbatasan Suriah, sehingga melukai enam

orang. Serangan udara terhadap jembatan di Halba menghancurkan

                                                       95 “Serangan Israel ke Lebanon: ‘Pelanggaran Hukum Humaniter Dan Hak Asasi Manusia”,

op.cit., 96 Ibid. 

67

sejumlah rumah, merenggut korban jiwa sipil. Sejumlah prajurit Angkatan

Darat (AD) Lebanon yang ditempatkan di dekat lokasi pemboman juga

cidera dalam serangan itu. Tetapi tidak ada yang perlu menjalani rawat

inap. Jembatan di satu desa yang bersebelahan telah hancur. Delapan

jembatan lain di daerah tersebut juga hancur. Delapan jembatan lain di

daerah tersebut juga hancur. Jet Israel menembakkan satu rudal ke satu

lokasi di kamp Ain el-Hilwah yang sudah menjadi sasaran serangan.

Serangan sebelumnya yang menewaskan dua orang dan melukai 16 orang,

menghancurkan satu bangunan sekolah taman kanak-kanak yang dikelola

oleh Kolonel Munir Maqdah, pemimpin setempat gerakan moderat Fatah

pimpinan Presiden Mahmud Abbas.97 Dalam serangan udara dekat Tirus di

Selatan Lebanon sedikitnya 18 warga sipil tewas, sebagaian besar anak-

anak. Pasukan interiun PBB, menyampaikan kebanyakan korban tengah

berada dalam sebuah konvoi untuk menyelamatkan diri dari desa-desa di

perbatasan wilayah Lebanon dan terbakar dalam sebuah mini bus.98

Menurut petugas Palang Merah, serangan yang paling mematikan

sejak Israel melancarkan agresi ke Lebanon 12 Juli 2006, menyebabkan 56

orang tewas, 34 di antaranya anak-anak. Serangan Israel ke Lebanon

hingga kini telah menewaskan 500 lebih warga Lebanon.99

                                                       97 “Orang cidera Dalam Serangan Israel ke Lebanon, dalam

http://www.kapanlagi.com/h/0000129421.html diakses tanggal 12 November 2008.23 10 98 Ibid. 99 “Israel Masih Menggempur, Korban Terus Berjatuhan”, dalam http://eramuslim.com 

68

Israel mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Lebanon,

kerusakan infrastruktur transportasi serta adanya serangan Israel membuat

distribusi bantuan ke pengungsian terhambat, bahkan serangan Israel

menghantam ambulan milik Komite Palang Merah Internasional (ICRC) di

Lebanon bagian selatan. Selain itu pesawat Jet tempur Israel

menghancurkan jembatan di Akkar, Lebanon bagian utara. Akibatnya

sejumlah pedesaan terisolasi. Yang berakibat pada berkurangnya

pemenuhan kebutuhan sehari-hari rakyat Lebanon.

Pada tanggal 2 Agustus 2008, Peluru kendali (rudal) Israel

menghantam tiga gedung di dekat Kota Nabatiyah. Serangan Israel ke

Kota Khiam, dekat perbatasan Lebanon juga menghantam pos pengamatan

pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di

Lebanon. Empat pengawas berkewarganegaraan Australia, Kanada,

Firlandia, dan Cina tewas dalam serangan itu. Padahal pasukan PBB di

Lebanon bagian selata itu sempat menghubungi pihak Israel sebanyak

sepuluh kali untuk menyatakan posisi mereka. Namun hal itu tidak

dipedulikan oleh Israel.100 Serangan Israel juga menghancurkan kantor

pejabat Hizbullah di selatan Lebanon Syaikh Nabiel Qawuq, kantor-kantor

Hizbullah di Ba’labak dan Shimsitar, yayasan al-Syahid di Ba’labak,

madrasah al-Hidayah dan markas penyuluhan pertanian yang juga di

                                                       100 “Israel Terus Menggempar Beirut”, dalam http://www.liputan6.com/ Israel Semakin Gencar

Menyerang Lebanon/Berita Luar Negeri Liputan6/Aktual Tajam Terpercaya.htm, diakses tanggal

23 Sepetember 2008.20:08 

69

Ba’labak. Sasaran serangan udara Israel juga mengahancurkan sejumlah

kantor Husainiyah dan masjid Imam Ali di Ba’labak.101

Di bidang perhubungan, sedikitnya seratus jembatan hancur

menjadi sasaran serangan Israel. Agresi Israel juga menghancurkan jalan-

jalan internal dan jalan-jalan tol di sebelah selatan dan timur Lebanon,

juga jalan internasional antara Beirut dan Damaskus. Serangan udara Israel

juga menghancurkan bandar udara internasional Beirut serta pelabuhan di

Beirut, Gunia dan Tripoli. Puluhan ribu gedung dan rumah menjadi

sasaran rudal-rudal pelumat Israel di sebelah selatan Libanon, pinggiran

Beirut Selatan, daerah Ba’labak dan timur Lebanon. Sementara itu tidak

kurang dari 450 truk dan kontainer hancur. Serangan juga menghancurkan

stasiun-stasiun BBM, pembangkit listrik, tower-tower air dan gudang

BBM di bandara Beirut. Serangan udara Israel juga menghancurkan

puluhan pabrik di tenggara Beirut, selatan Lebanon dan Sahl Baqa’,

termasuk pabrik susu terbesar di Lebanon. Gempuran Israel

menghancurkan stasiun-stasiun televisi dan radio serta jaringan telepon.

Semua itu menjadi target gempuran Zionis Israel yang berlangsung lebih

dari dua minggu sejak 12 Juli 2006 lalu.102

Hal seperti ini sesungguhnya bukan hanya tergolong kejahatan

perang (war crimes) tetapi juga kejahatan terhadap kemanusiaan (crime

                                                       101 “Lebanon Kian Membara”, op.cit., 102 “Israel Melanjutkan Serangan Terhadap Sejumlah Sasaran di Kawasan Libanon”, dalam

http://www.voanews.com/indonesian/archive/2006-07/2006-07-18-

voa8.cfm?CFID=17578682&CFTOKEN=33795719, diakses tanggal 30 Oktober 2008.21:06 

70

against humanity). Banyak bangunan, rumah, dan sarana pelayanan publik

hancur di Lebanon, penduduk meninggal dan luka-luka, ribuan penduduk

kehilangan tempat tinggal yang diakibatkan oleh serangan yang

dilancarkan Israel terhadap Lebanon. Serangan yang berlebihan dari Israel

ini telah menghancurkan banyak fasilitas umum yang seharusnya dijaga

untuk melindungi masyarakat sipil, justru di hancurkan oleh Israel.

Tindakan Israel jelas telah melanggar aturan-aturan yang terdapat dalam

hukum internasional.

D. Resolusi PBB Atas Serangan Israel Ke Lebanon Tahun 2006

Krisis di Timur Tengah telah menjadikan jalan menuju perdamaian

kian sulit terwujud. Ini semua disebabkan oleh serangan membabi buta Israel

terhadap Lebanon. Tindakan brutal Israel tidak saja melanggar hukum

internasional maupun hukum perang, melainkan juga sudah berada di luar

batas perikemanusiaan. Gempuran Israel telah menambah kelam masa depan

Timur Tengah, yang sebelumnya telah memanas oleh masalah persenjataan

Iran, kerusuhan pasca perang Irak, dan terorisme.

Israel telah menjadikan Lebanon sebagai tempat paling berdarah dalam

sejarah konflik Timur Tengah. Sejak serangan digelar pertengahan Juli lalu,

sedikitnya telah menewaskan 750 orang yang sebagian besar adalah warga

sipil, 2000 orang lebih cedera dan ribuan lainnya mengungsi. Bahkan,

gempuran Israel ini lebih kejam dan brutal daripada yang pernah Israel

71

lakukan 10 tahun lalu (18 April 1996) yang memborbardir markas PBB yang

menjadi tempat perlindungan warga sipil Lebanon.

Serangan Israel adalah bentuk arogansi yang melanggar hukum

internasional karena menafikan kedaulatan Lebanon sebagai negara merdeka.

Sedangkan dari sisi hukum perang, Israel sudah melakukan pelanggaran berat

karena menyerang dan menewaskan warga sipil. Apapun motif dan tujuannya,

kekerasan bersenjata Israel tidak dapat dibenarkan dari aspek apapun.

Serangan itu merupakan kejahatan atas kemanusiaan yang harus dikecam,

ditentang dan dihentikan. Sikap keras kepala Israel yang tidak mau

menghentikan serangan dan segera melakukan gencatan senjata juga

menunjukkan hilangnya penghormatan Israel atas cita-cita perdamaian abadi,

Hak Asasi Manusia, hukum internasional.

Lemahnya fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa memang dikeluhkan

banyak pihak. PBB kini hanya menjadi alat untuk kepentingan negara

adikuasa saja. Banyak kebijakan yang dikeluarkan PBB terkesan tidak adil dan

tunduk pada kepentingan negara tertentu saja. Kebijakan PBB terkesan sangat

lamban dan tidak efektif dalam menghentiakan kebiadaban Israel membunuhi

rakyat sipil Libanon dengan alasan menghancurkan hizbullah.

Setelah negosiasi alot antara delegasi Arab dan Barat, Dewan

Keamanan PBB akhirnya mengeluarkan resolusi yang menyerukan gencatan

senjata segera antara militan hizbullah dan pasukan Israel.

Resolusi itu disetujui oleh 14 dari 15 negara anggota DK PBB. Namun

Amerika serikat memilih abstain dalam voting tersebut. Israel dan Hizbullah

72

tidak ikut serta dalam voting tersebut. Resolusi DK PBB No. 1701103 disahkan

dengan suara bulat oleh Dewan Keamanan PBB yang bertujuan untuk

mengakhiri konflik antara Israel dan Hizbullah di Libanon.

Dewan Keamanan PBB, Mengingat semua resolusi sebelumnya di

Lebanon, khususnya resolusi 425 (1978), 426 (1978), 520 (1982), 1559

(2004), 1655 (2006), 1680 (2006) dan 1697 (2006), serta pernyataan dari

presiden tentang situasi di Lebanon, khususnya pernyataan 18 Juni, 2000, dari

19 Oktober 2004, dari 4 Mei 2005, dari 23 Januari 2006 dan dari 30 Juli 2006;

Mengungkapkan keprihatinan yang sangat atas berkelanjutannya

eskalasi permusuhan di Lebanon dan di Israel sejak serangan Hizbullah

terhadap Israel pada tanggal 12 Juli 2006, yang telah menyebabkan ratusan

kematian dan cedera di kedua belah pihak, kerusakan infrastruktur sipil dan

ratusan ribu pengungsi internal.

Menekankan kebutuhan untuk mengakhiri kekerasan, tapi pada saat

yang sama menekankan kebutuhan mendesak untuk mengatasi penyebab yang

telah menimbulkan krisis saat ini, termasuk dengan pembebasan tanpa syarat

tentara Israel yang diculik.

Mengingat sensitivitas masalah tahanan dan mendorong upaya-upaya

yang ditujukan untuk mendesak penyelesaian masalah tawanan Lebanon yang

ditahan di Israel.

                                                       103 7 Maret 2010, http://www.johanes.org, 5.00.

 

73

Menyambut usaha perdana menteri Libanon dan komitmen pemerintah

Lebanon, dalam tujuh poin rencana, untuk memperluas kekuasaan atas

wilayahnya, melalui angkatan bersenjata sah sendiri, sehingga tidak akan ada

senjata tanpa persetujuan dari pemerintah Lebanon dan tidak ada otoritas

selain pemerintah Lebanon, juga menyambut komitmennya terhadap pasukan

PBB yang ditambah dan ditingkatkan dalam angka, peralatan, mandat dan

ruang lingkup operasi, dan mengingat permintaannya dalam rencana ini

penarikan segera pasukan Israel dari Lebanon selatan.

Bertekad untuk bertindak bagi penarikan ini terjadi di awal,

Mengambil catatan karena proposal yang dibuat dalam rencana tujuh poin

mengenai daerah pertanian Shebaa.

Menyambut keputusan dengan suara bulat oleh pemerintah Lebanon

pada 7 Agustus 2006 untuk mengerahkan kekuatan bersenjata Libanon 15.000

tentara di selatan Lebanon sebagai tentara Israel menarik diri di belakang Blue

Line dan meminta bantuan pasukan tambahan dari UNIFIL (United Nations

Interim Force in Lebanon) yang diperlukan, untuk memfasilitasi masuknya

angkatan bersenjata Libanon ke wilayah dan untuk menyatakan kembali

niatnya untuk memperkuat angkatan bersenjata Lebanon dengan bahan-bahan

yang diperlukan untuk memungkinkannya melaksanakan tugas.

Menyadari tanggung jawabnya untuk membantu mengamankan

gencatan senjata permanen dan solusi jangka panjang untuk konflik.

Menentukan bahwa situasi di Lebanon merupakan ancaman bagi

perdamaian dan keamanan internasional;

74

1. Panggilan untuk penghentian penuh permusuhan berdasarkan, khususnya,

penghentian segera oleh Hizbullah semua serangan dan penghentian

segera oleh Israel seluruh operasi militer ofensif;

2. Setelah penghentian penuh permusuhan, panggilan atas pemerintah

Lebanon dan UNIFIL otoritas oleh ayat 11 sampai mengerahkan pasukan

mereka bersama-sama di seluruh Selatan dan menyerukan kepada

pemerintah Israel, karena itu penggelaran dimulai, untuk menarik semua

pasukannya dari selatan Lebanon pada paralel;

3. Menekankan pentingnya perluasan kontrol pemerintah Lebanon atas

seluruh wilayah Lebanon sesuai dengan ketentuan resolusi 1559 (2004)

dan resolusi 1680 (2006), dan ketentuan-ketentuan yang relevan dari

Persetujuan Taif, karena untuk latihan kedaulatan penuh, sehingga tidak

akan ada senjata tanpa persetujuan dari pemerintah Lebanon dan tidak ada

otoritas selain dari pemerintah Lebanon;

4. Mengulangi dukungan yang kuat untuk menghormati penuh Blue Line;

5. Juga mengulangi dukungan yang kuat, sebagai kenang dalam semua

resolusi yang relevan sebelumnya, untuk keutuhan wilayah, kedaulatan

dan kemerdekaan politik Lebanon di dalam perbatasan yang diakui secara

internasional, sebagaimana dimaksud oleh Israel-Lebanon Perjanjian

Gencatan Senjata Jenderal tanggal 23 Maret 1949;

6. Panggilan pada masyarakat internasional untuk segera mengambil

langkah-langkah untuk memperluas keuangan dan bantuan kemanusiaan

kepada rakyat Lebanon, termasuk melalui fasilitasi yang aman kembalinya

75

pengungsi dan, di bawah kewenangan pemerintah Lebanon, membuka

kembali bandar udara dan pelabuhan, sesuai dengan paragraf 14 dan 15,

dan panggilan di juga untuk mempertimbangkan bantuan lebih lanjut di

masa depan untuk berkontribusi dalam rekonstruksi dan pembangunan di

Lebanon;

7. Menegaskan bahwa semua pihak bertanggung jawab untuk memastikan

bahwa tidak ada tindakan yang diambil bertentangan dengan ayat 1 yang

mungkin mempengaruhi mencari solusi jangka panjang, kemanusiaan

akses ke penduduk sipil, termasuk perjalanan yang aman untuk konvoi

kemanusiaan, atau sukarela dan aman kembalinya orang terlantar, dan

meminta kepada semua pihak untuk memenuhi tanggung jawab ini dan

untuk bekerja sama dengan Dewan Keamanan;

8. Panggilan bagi Israel dan Libanon untuk mendukung gencatan senjata

permanen dan solusi jangka panjang berdasarkan prinsip-prinsip dan

unsur-unsur berikut:

9. Penuh hormat pada Blue Line oleh kedua belah pihak;

10. pengaturan keamanan untuk mencegah kembalinya permusuhan, termasuk

pendirian antara Blue Line dan Sungai Litani suatu wilayah bebas dari

personel bersenjata, aset dan senjata lain daripada pemerintah Libanon dan

UNIFIL otoritas dalam ayat 11, dikerahkan di daerah ini;

Penuh pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang relevan dari Persetujuan

Taif, dan resolusi 1559 (2004) dan 1680 (2006), yang membutuhkan

perlucutan senjata semua kelompok bersenjata di Lebanon, sehingga,

76

sesuai dengan keputusan kabinet Lebanon 27 Juli 2006, tidak akan ada

senjata atau kekuasaan di Lebanon selain dari negara Lebanon;

Tidak ada pasukan asing di Libanon tanpa persetujuan dari pemerintah;

Tidak ada penjualan atau pasokan senjata dan bahan-bahan logistik ke

Lebanon terkait kecuali sebagaimana diizinkan oleh pemerintah;

Ketentuan untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dari semua peta sisa ranjau

darat di Lebanon pada milik Israel;

11. Mengundang sekretaris jenderal untuk mendukung upaya-upaya untuk

mengamankan sesegera mungkin perjanjian pada prinsipnya dari

pemerintah Lebanon dan pemerintah Israel untuk prinsip-prinsip dan

unsur-unsur untuk solusi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam

ayat 8, dan mengungkapkan niatnya untuk menjadi aktif terlibat;

12. Meminta Sekretaris Jenderal untuk mengembangkan, dalam hubungan

dengan aktor-aktor internasional yang relevan dan pihak-pihak yang

bersangkutan, usulan untuk menerapkan ketentuan yang relevan dari

Persetujuan Taif, dan resolusi 1559 (2004) dan 1680 (2006), termasuk

perlucutan senjata, dan untuk penggambaran internasional perbatasan

Lebanon, khususnya di daerah-daerah di mana perbatasan yang

dipersengketakan atau tidak pasti, termasuk oleh berurusan dengan daerah

pertanian Shebaa, dan untuk menyampaikan kepada Dewan Keamanan

proposal tersebut dalam waktu 30 hari;

13. Memutuskan, dalam rangka untuk melengkapi dan meningkatkan kekuatan

dalam angka, peralatan, mandat dan ruang lingkup operasi, untuk

77

mengotorisasi peningkatan kekuatan pasukan UNIFIL sampai maksimum

15.000 tentara, dan bahwa gaya akan, di samping melaksanakan mandat

dibawah resolusi 425 dan 426 (1978):

a. Memantau penghentian permusuhan;

b. Mendampingi dan mendukung angkatan bersenjata Libanon ketika

mereka mengerahkan seluruh Selatan, termasuk di sepanjang Blue

Line, seperti yang bersenjata Israel menarik pasukannya dari Lebanon

seperti yang diberikan dalam ayat 2

c. Mengkoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan ayat 11 (b)

dengan pemerintah Lebanon dan pemerintah Israel;

d. Memperluas bantuan untuk membantu memastikan akses kemanusiaan

ke penduduk sipil dan sukarela dan aman kembalinya pengungsi;

e. Membantu angkatan bersenjata Lebanon dalam mengambil langkah-

langkah menuju pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam

ayat 8;

f. Membantu pemerintah Lebanon, jika ia meminta, untuk menerapkan

ayat 14;

14. Bertindak untuk mendukung permintaan dari pemerintah Libanon untuk

mengerahkan pasukan internasional untuk membantu itu untuk

menjalankan wewenangnya di seluruh wilayah, kewenangan UNIFIL 

untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan di daerah-daerah

penyebaran dari pasukan dan yang dianggap berada dalam kemampuan,

untuk memastikan bahwa daerah operasi tidak digunakan untuk kegiatan

78

bermusuhan apapun, untuk melawan berarti upaya keras untuk mencegah

pemakaian tugasnya di bawah mandat Dewan Keamanan, dan Perserikatan

Bangsa-Bangsa untuk melindungi personel, fasilitas, instalasi dan

peralatan, menjamin keamanan dan kebebasan gerakan dari personil PBB,

pekerja kemanusiaan, dan, tanpa mengurangi tanggung jawab pemerintah

Lebanon, untuk melindungi warga sipil di bawah ancaman kekerasan fisik;

15. Sekretaris jenderal permintaan mendesak untuk menempatkan langkah-

langkah untuk memastikan UNIFIL mampu melaksanakan fungsi-fungsi

yang termuat dalam resolusi ini, mendesak negara-negara anggota untuk

mempertimbangkan membuat kontribusi yang tepat untuk UNIFIL dan

untuk merespon secara positif permintaan bantuan dari tentara, dan

mengungkapkan kuat penghargaan kepada mereka yang telah memberikan

kontribusi untuk UNIFIL di masa lalu;

16. Menyerukan pemerintah Lebanon untuk mengamankan perbatasannya dan

titik masuk lain untuk mencegah masuknya di Libanon tanpa izin senjata

atau berhubungan dengan material dan permintaan UNIFIL otoritas dalam

ayat 11 untuk membantu pemerintah Lebanon pada permintaannya;

17. Memutuskan lebih lanjut bahwa semua negara harus mengambil langkah-

langkah yang diperlukan untuk mencegah, oleh warga negara mereka atau

dari wilayah mereka atau menggunakan bendera mereka kapal atau

pesawat udara;

a. penjualan atau penawaran untuk setiap badan atau perorangan di

Lebanon terkait senjata dan alat-alat dari semua jenis, termasuk senjata

79

dan amunisi, kendaraan dan peralatan militer, paramiliter peralatan,

dan suku cadang untuk yang disebutkan di atas, apakah atau tidak

berasal di wilayah mereka, dan;

b. ketentuan untuk setiap badan atau perorangan di Lebanon dari setiap

pelatihan atau bantuan teknis yang berkaitan dengan penyediaan,

pembuatan, pemeliharaan atau penggunaan item terdaftar dalam huruf

(a) di atas, kecuali bahwa larangan ini tidak berlaku untuk senjata,

bahan terkait, pelatihan atau bantuan resmi oleh pemerintah Lebanon

atau UNIFIL otoritas dalam ayat 11;

18. Memutuskan untuk memperpanjang mandat UNIFIL sampai 31 Agustus

2007, dan mengungkapkan niatnya untuk dipertimbangkan dalam resolusi

yang kemudian lebih lanjut dengan amanat tambahan dan langkah-langkah

lain untuk memberikan sumbangan pada pelaksanaan gencatan senjata

permanen dan solusi jangka panjang;

19. Permintaan sekretaris jenderal untuk melaporkan kepada Dewan dalam

waktu satu minggu mengenai pelaksanaan resolusi ini dan kemudian

secara teratur;

20. Menekankan pentingnya, dan kebutuhan untuk mencapai, yang

komprehensif, adil dan perdamaian abadi di Timur Tengah, yang

didasarkan pada semua resolusi yang relevan termasuk Resolusi 242

(1967) dari 22 November 1967 dan 338 (1973) dari 22 Oktober 1973;

21. Memutuskan untuk tetap aktif merebut dari masalah.

80

Namun dengan keluarnya resolusi DK PBB, tidak menyebutkan pihak

mana yang benar dan pihak mana bersalah. Dalam resolusi tersebut diserukan

adanya gencatan senjata segera dan penarikan sepenuhnya pasukan Israel dan

Hizbullah, dalam resolusi tersebut juga diserukan adanya penyaluran bantuan

kemanusiaan secara aman, termasuk makanan dan peralatan medis.

Resolusi gencatan senjata yang dikeluarkan PBB sangat terlambat,

sebab sudah banyak korban jiwa yang berjatuhan, belum lagi kerusakan

infrastruktur yang menimbulkan kerugian besar bagi Lebanon seharusnya

PBB memberikan sanksi tegas dan langsung terhadap Israel yang terus

menyerang dan membombardir Lebanon, karena hal itu merupakan kejahatan

perang dan tidak cukup diselesaikan dengan resolusi saja. Tetapi selama

Amerika serikat masih terus memberikan dukungan politik dan ekonomi

terhadap Israel dengan hak veto maka Israel akan kebal dari sangsi-sangsi

yang di berikan oleh PBB atau dunia internasional.

81

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pelanggaran terhadap Hukum Humaniter dari serangan Israel ke Lebanon

meliputi pelanggaran terhadap konvensi Jenewa Tahun 1929,1949,1977

tentang perlindungan korban konflik bersenjata dan Hukum Den haag

Tahun 1899,1905,1907 tentang metode dan sarana berperang yang di

perkenan kan

2. Pelanggaran Israel terhadap konvensi Den Haag dilakukan dengan

menggunakan alat-alat dan cara-cara perang yang dilarang seperti Israel

menggunakan bom-bom yang berhulu ledak besar terlebih penggunaan

senjata laser dan senjata kimia.

B. Kritik dan Saran

1. PBB sebaik nya lebih berperan aktif untuk mencegah agar tidak terjadi

perang antara negara-negara di dunia ini khususnya Lebanon dengan

Israel.

2. PBB perlu bertindak lebih adil dengan memberikan sanksi kepada para

anggota PBB yang melakukan pelanggaran berat terhadap kemanusiaan.

81

82

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Agus, Fadillah, 1997 Hukum Humaniter, Pusat studi hukum Humaniter Fakultas

Jakarta, Hukum Trisakti,

Permanasari Arlina dkk, 1999,Pengantar Hukum Humaniter,Jakarta, ICRC

Haryomataram, 1994 Sekelumit tentang Hukum Humaniter, Surakarta Sebelas

Maret University Press

Istanto, F. Sugeng, 1994 Hukum Internasional, Yogyakarta Penerbitan Universitas

Atma Jaya

Kalshoven Frits, 1987 Constrain on the Waging of War, Jakarta,ICRC

Moleong, Lexy J, 1995 Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung Remaja

Rosadakarya

ICRC Jakarta,2004 Delegasi, Hukum Humaniter Internasional,Jakarta

ICRC,Indonesia

_________, Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan

Hukum Internasional, Yogyakarta Andi Offset

Peraturan perundang undangan:

Piagam Liga Bangsa Bangsa

Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa

Konvensi Denhaag 1899,1905,1907 Tentang Alat dan Cara Berperang

Konvensi Jenewa 1977 Tentang Pihak Pihak Yang Terlibat

83

Konvensi Jenewa 1929,Konvensi Mini Tentang Pembedaan Pihak Aktif

Konvensi Jenewa 1949,Tentang Perlindungan Korban Perang

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa

Internet :

NN

“AgresiIsraelKeLebanon”,dalamhttp://www.esamarinda.com/forum/lofiversion/in

dex.php?t1657.html, diakses tanggal 11 November 2008.

“Apakahhukumhumaniterinternasional?”,dalamhttp://209.85.175.104/search?q=ca

che:cTI0iqdxe1wJ:hukum.uns.ac.id/downloadmateri.php%3Fid%3D134+de

finisi+teori+Just+War&hl=id&ct=clnk&cd=4&gl=id, diakses tanggal 21

September 2008.

“Doktrin tentang Perang yang Sah”, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Doktrin

tentang Perang yang Sah, diakses tanggal 10 September 2008.

“Hezbollah Nyatakan Perang terhadap Israel”, dalam http://www.kompas.com.

Hezbollah.nyatakan.perang.terhadap.israel.htm, diakses tanggal 15 Februari

2008.

“HukumHumaniterDanHakAsasiManusia”,dalamhttp://www.elsam.or.id/pdf/kurs

usham/Hukum Humaniter dan HAM.pdf. diakses tanggal 23 Agustus 2008.

“HukumHumaniterInternasionaldanHAM”,dalamhttp://209.85.175.104/searchq=c

ache:1iNMqgnuC5gJ:komnasham.go.id/portal/files/Lembar_Fakta_13_Huk

um_Humaniter_Internasional%26HAM.pdf+hukum+humaniter+HAM&hl=

id&ct=clnk&cd=4&gl=id diakses tanggal 23 Oktober 2008.

84

“Illusi Konferensi Timteng di Annapolis”, dalam http://dweb2.com/blog/ilusi-

konferensi-timteng-di-annapolis-205/, diakses tanggal 29 November 2007.

“International Humanitarian Law and The Protection of War Victims”, dalam

http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/57JM93, diakses tanggal 20

Oktober 2008.

“Israel Bombardir Lebanon”, dalam http://student.stttelkom.ac.id/web/break

news.php?mod=view&id=3&3, diakses tanggal 12 November 2008.

“Israel Lakukan Kejahatan Perang di Lebanon”, dalam

http://www.tempointeraktif.com/hg/luarnegeri/20060823-82461,id.html

diakses 10 Agustus 2008.

“Israel Langgar Konvensi Jenewa, Gunakan Senjata Terlarang dengan Target

WargaSipil”,dalamhttp://209.85.175.104/search?q=cache:Sp9hyvtMwMJ:w

ww.icmi.or.id/ind/index2.php%3Foption%3Dcom_content%26do_pdf%3D

1%26id%3D504+konvensi+Jenewa&hl=id&ct=clnk&cd=16&gl=id, diakses

tanggal 23 Oktober 2008.

“Israel Langgar Konvensi Jenewa, Gunakan Senjata Terlarang dengan Target

Warga Sipil”, dalam http://www.sonermax.com/showthread.php?t=1368,

diakses tanggal 14 November 2008.

“Israel Terus Menggempur Beirut”, dalam http://www.liputan6.com/ Israel

Semakin Gencar Menyerang Lebanon Berita Luar Negeri Liputan6/ Aktual

Tajam Terpercaya.html. diakses tanggal 23 September 2008.

85

“Israel Masih Menggempur, Korban Terus Berjatuhan”, dalam

http://eramuslim.com/news/int/44c445a5.htm, diakses tanggal 23 September

2008.

“IsraelSahkanGencatanSenjata”,dalamhttp://www.Detiknet.com/read/2006/08/14/

080645/655414/Israel-sahkan-gencatan-senjata, diakses tanggal 12

November 2008.

“Kejahatan berat (Graves Breaches) dalam hukum humaniter”, dalam

http://www.sekitarkita.com/more.php?id=597 0 1 0 M63 Kejahatan berat

(Graves Breaches) dalam hukum humaniter, diakses tanggal 21 Oktober

2008.

“Korban Sipil akibat Serangan Israel”, dalam http://64.203.71.11/kompas-

cetak/0709/07/in/3818675.htm, diakses tanggal 12 Oktober 2008.

“LebanonTolakDrafResolusi”,online,http://www.suaramerdeka.com/harian/0608/

07.nas02.htm, diakses tanggal 7 Juli 2008.

‘LebanonKianMembara”,dalamhttp://www.sinarharapan.co.id/berita/0608/14/sh0

2.html,diakses tanggal 21 November 2008.

‘Perang, Hukum Humaniter dan Perkembangan Internasional”, dalam

http://www.propatria.or.id/download/positions%20paper/perang-hukum-

humaniter-ep.pdf. diakses tanggal 16 November 2008.

“Israel Langgar Konvensi Jenewa, Gunakan Senjata Telarang dengan Target

Warga Sipil”, dalam http://www.sonermax.com/showthread.php?t=1386,

diakses tanggal 14 November 2008.

86

‘Israel Terus Menggempur Beirut”, dalam http://www.liputan6.com/ Israel

Semkin Gencar Menyerang Lebanon/Berita Luar Negeri Liputan6/ Aktual

Tajam Terpercaya.html. diakses tanggal 23 September 2008.

“Israel Masih Menggempur, Korban Terus Berjatuhan”, dalam

http://eramuslim.com/news/int/44c445a5.htm, diakses tanggal 23 September

2008.

“IsraelDidugaMenggunakanSenjataKimia”,dalamhttp://conformeast.multiply.com

/journal, Israel diduga Menggunakan Senjata Kimia, diakses pada tanggal

23 Oktober 2008.

“IsraelSahkanGencatanSenjata”,dalamhttp://www.detiknet.com/read/2006/08/14/0

80645/655414/Israel-sahkan-gencatan-senjata, diakses tanggal 12

November 2008.

“Kejahatan berat (Graves Breaches) dalam Hukum Humaniter”, dalam

http://www.sekitarkita.com/more.php?id=597 0 1 0 M63 Kejahatan berat

(Graves Breaches) dalam hukum humaniter, diakses tanggal 21 Oktober

2008.

“Korban sipil akibat Serangan Israel”, dalam http://64.203.71.11/kompas-

cetak/0709/07/In/3818675.htm, diakses tanggal 12 Oktober 2008.

‘LebanonTolakDrafResolusi”,online,http:/www.suaramerdeka.com/harian/0608/0

7.nas02.htm, diakses tanggal 7 Juli 2008.

“LebanonKianMembara”,dalamhttp://www.sinarharapan.co.id/berita/0608/14/sh0

2.html, diakses tangal 21 November 2008.

87

“Perang, Hukum Humaniter dan Perkembangan Internasional”, dalam

http://www.propatria.or.id/download/positions%20paper/perang-hukum-

humaniter-ep.pdf. diakses tanggal 16 November 2008.

“Israel Melanjutkan Serangan Terhadap Sejumlah Sasaran di Kawasan Libanon”,

dalam http://www.voanews.com/indonesian/archive/2006-07/2006-07-18-

voa8.cfm?CFID=17578682&CFTOKEN=33795719, diakses tanggal 30

Oktober 2008.

“Perang Lebanon 2006”, online, http://id.wikipedia.org/wiki/Perang Lebanon

2006, diakses 26 Juni 2008.

‘Perang Lebanon 2006”, dalam http://wapedia.mobi/id/Perang Lebanon 2006?t=2,

diakses tanggal 09 Agustus 2008.

‘Perang Lebanon 1982”, dalam http://wapedia.mobi/id/Perang Lebanon 1982,

diakses tanggal 12 Agustus 2008.

“PMLebanonDesakGencatanSenjata”,dalamhttp://www.myimneus.com/internasio

nal/indek.php?q=news&id=1355, diakses tanggal 12 November 2008.

“pokok_pokok_HAM_Intl”,online,http://www.elsam.or.id/pdf/kursusham/pokok_

pokok_HAM_Intl, diakses 17 Juli 2008.

Prasetya Hadi Purwandoko, “Hukum Humaniter Internasional (International

HumanitarianLaw)”,dalamhttp://209.85.175.104/search?q=cache:cTI0iqdxel

wJ:hukum.uns.ac.id/downloadmateri.php%3Fid%3D134+definisi+teori+Jus

t+War&hl=id&ct=clnk&cd=4&gl=id, diakses tanggal 24 Oktober 2008.

“Prinsip Hukum Humaniter”, http://andinur.blogspot.com/2007/09/prinsip-dasar-

hukum-humaniter.html, diakses tanggal 12 November 2008.

88

“Rakyat Sipil Menjadi Korban Kekejaman Serangan Israel”, dalam

http://ip.sg.or.id/2006/07/14/rakyat-sipil-menjadi-korban-kekejaman-

serangan-israel/, diakses tanggal 12 November 2008.

“SejarahIsraelLebanonSelatan”,dalamhttp://www.mailachieve.com/hidayahnet@y

ahoogroups.com/msg11289.html, diakses tanggal 12 November 2008.

“Sekilas tentang Konvensi Jenewa”, dalam http://kelana-

tambora.blogspot.com/2007/03/sekilas-tentang-konvensi-jenewa.html,

diakses tanggal 17 November 2008.

“Serangan Israel ke Lebanon; Pelanggaran Hukum Humaniter Dan Hak Asasai

Manusia”, online, http://conformeast.multiply.com/journal (pelanggaran

hukum humaniter), diakses 21 Juli 2008.

“Serangan Israel Ke Lebanon Pukulan bagi Proses Perdamaian”, dalam

http://chaidarabdullah.wordpress.com/2008/06/16/serangan-israel-ke-

lebanon-pukulan-baru-bagi-proses-perdamaian/, diakses tanggal 12

November 2008.

“Studi (kajian) tentang Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan: Sebuah

sumbangan bagi pemahaman dan penghormatan terhadap tertib hukum

dalamkonflikbersenjata”,dalamhttp://www.icro.org/Web/eng/siteeng0.nsf/ht

mlall/customary-law-translations res/$File/INDO-irrc 857 Henckaerts.pdf,

diakses tanggal 12 Agustus 2008. “Wajah Lain Beirut”, dalam

http://swaramuslim.net/berita/more.php?id=A5334 12 0 M, diakses tanggal

12 November 2008.

89

“9 Orang Cidera Dalam Serangan Israel ke Lebanon”, dalam

http://www.kapanlagi.com/h/0000129421.html diakses tanggal 12

November 2008.

“900TewasdalamSeranganIsraelkeLebanon”,dalamhttp://swaramuslim.net/berita/

more.php?id=A5288-0-12-0-M, diakses tanggal 27 Agustus 2008.

http://www.johanes.org, 2010.