1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan era teknologi yang semakin maju dan semakin pesat saat ini,

peranan sebuah Negara dalam memajukan sebuah bangsa adalah dengan

menjadikan kegiatan di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang

kehidupan lainnya menjadi lebih terarah dan teratur untuk mencapai

kesejahteraan bersama bagi masyarakat. Kegiatan dalam hal perdagangan yang

semakin pesat menuntut masyarakat untuk lebih bersaing lagi dalam hal produk-

produk yang diperdagangkan. Dalam era perdagangan global hanya dapat

dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini merek

memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan

yang lebih memadai. Merek telah digunakan sejak ratusan tahun untuk

memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan maksud menunjukkan

asal-usul barang.1

Merek memiliki kemampuan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil

perusahan yang satu dengan perusahaan yang lain di dalam pasar. Sebagai tanda

fungsi merek tidak hanya sekedar untuk membedakan suatu produk dengan

produk lain, melainkan juga berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai

1Muhamad Djumhana, R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di

Indonesia), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 162

2

harganya, khususnya untuk merek- merek yang berpredikat terkenal. Merek atas

barang lazim disebut sebagai merek dagang, yaitu merek yang digunakan atau

ditempelkan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa

orang, atau badan hukum.

Merek dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya

pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa

dalam suasana persaingan bebas2. Oleh karena itu, merek adalah aset ekonomi

bagi pemiliknya, baik perorangan maupun perusahaan yang dapat menghasilkan

keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek

bisnis dan proses manajemen yang baik. Demikian pentingnya peranan merek

ini, maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai objek

terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum. Kebutuhan adanya

perlindungan hukum atas merek semakin berkembang dengan pesat setelah

banyaknya orang yang melakukan peniruan.

Indonesia adalah Negara hukum dalam hal itu diwujudkan dengan berbagai

regulasi yang telah dilahirkan untuk mengatasi berbagai masalah. Berkaitan

dengan banyaknya kasus-kasus tentang merek yang terjadi, oleh karenanya

Indonesia sebagai Negara hukum ikut serta dalam berbagai perjanjian dan

kesepakatan internasional. Salah satunya dengan meratifikasi konvensi

internasional tentang TRIPs dan WTO, ketentuan persetujuan putaran Uruguay

yang telah ditandatangani oleh Indonesia pada tahun 1994 di Marakesh Maroko.

2 Sudargo Gautama, Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual, Eresco, Bandung, 1995.

3

Dengan ditandatanganinya persetujuan tersebut Indonesia harus berusaha

menegakkan prinsip-prinsip pokok yang dikandung di dalam TRIPs, yaitu Trade

Related Aspects of Intellectual Property Right Including Trade in Counterfeit

Goods/TRIPd (Aspek-aspek dagang yang terkait dengan hak milik intelektual

termasuk perdagangan barang palsu).

Persetujuan Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs)

memuat beberapa ketentuan yang harus ditaati oleh Negara penanda kesepakatan

tersebut, yaitu kewajiban bagi Negara anggota untuk menyesuaikan peraturan

perundang-undangan hak milik intelektualnya dengan berbagai konvensi

internasional di bidang hak milik intelektual. Merek dagang (trademark) yang

merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual, memiliki nilai penting ditinjau

dari aspek ekonomi. David A. Burge di dalam bukunya mengatakan:

“A trademark is a brand name or symbol utilized by a consumer to choose

among competing goods and services. A trademark also may provide a

promise of a consistent level of quality.”3 (merek adalah nama atau simbol

yang digunakan oleh konsumen untuk menentukan barang atau jasa diantara

yang lainnya. Merek juga memberikan jaminan atas kualitas barang atau jasa

tersebut).

Pengaturan merek di Indonesia dimulai ketika masa Pemerintahan Hindia

Belanda memberlakukan “Reglement Industrieele Eigendom Tahun 1912”

(Reglemen tentang hak milik perindustrian 1912), Stb.1912 Nomor 545.4 Setelah

merdeka, Indonesia berusaha memberi perlindungan lebih terhadap merek

3 David A Burge,Patent and Trademark and Practice, Third edition, (Canada: John Wiley & Sons, Inc,

1999), 139 4 Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hlm 14

4

dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek

perusahaan dan merek perniagaan. Namun Undang-Undang Merek Tahun 1961

dirasakan hanya merupakan pengalihan dari ketentuan Reglemen 1912.5

Pada tahun 1992 keluar peraturan baru mengenai merek yaitu Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek yang berlaku efektif tanggal 1

April 1993. Pada tanggal 7 Mei 1997 diundangkan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992

Tentang Merek. Kemudian, Undang-Undang Merek Tahun 1997 diperbaharui

dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek,

yang diundangkan tanggal 1 Agustus 2001 dan berlaku hingga sekarang.

Perubahan dalam Undang-Undang merek terkait dengan sistem pendaftaran

merek yaitu perubahan pendaftaran yang menganut sistem deklaratif (first to use

principle) yang dianut Undang-Undang Merek Tahun 1961, kemudian diubah

menjadi sistem konstitutif (first to file principle).6 Pada prinsip konstitutif ini

diisyaratkan adanya pendaftaran merek bagi seseorang atau badan hukum untuk

memperoleh perlindungan hukum dan pengakuan hak atas merek.7 Pendaftaran

dilakukan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) melalui

5 Ibid, hlm 14

6 Lihat Pasal 3 UU Merek 1992 jo Pasal 3 UU Merek 2001

7 Muhamad Djumhana, R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di

Indonesia), hlm 187

5

proses tahap pemeriksaan hingga sampai pada tahap pemberian hak atas merek,

berupa penerbitan sertifikat merek (terdaftar dalam daftar umum merek).8

Dengan alasan tersebut dapat dipahami karena perlindungan merek melalui

sistem pendaftaran merek mempunyai tujuan tertentu, antara lain perlindungan

pengusaha pemilik merek, perlindungan konsumen, perlindungan masyarakat

melalui pencegahan dan penanggulangan segala bentuk persaingan curang,

keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Berkaitan dengan adanya kasus

pemboncengan keterkenalan atas merek terkenal, pemilik merek khususnya baik

itu milik perseorangan atau badan hukum dalam upaya pemilik merek untuk

mencegah orang atau perusahaan lain untuk menggunakan merek tersebut dalam

produk-produknya. Hal ini bertujuan agar setiap merek yang dimiliki atas dasar

hasil pemikiran intelektual dari pemilik merek harus dilindungi dari setiap upaya

pemboncengan merek terkenal tersebut untuk digunakan dalam produk

perusahaan lain.

Upaya pemilik merek untuk mencegah pemakain mereknya oleh pihak lain

merupakan suatu hal yang sangat penting mengingat bahwa, upaya untuk

membangun sebuah reputasi merek memerlukan biaya yang tidak sedikit dan

waktu yang cukup lama. Hal lain yang menurut penulis penting bahwa reputasi

merek yang baik akan menimbulkan kepercayaan dari konsumen. Keadaan ini

akan menyebabkan merek tiruan tersebut akan diasosiasikan dengan merek yang

telah digunakan oleh perusahaan tersebut oleh para konsumen.

8 Lihat Pasal 7 sampai dengan Pasal 27 UU Merek 2001

6

Dari adanya kasus pelanggaran pemboncengan reputasi atas merek terkenal

untuk barang yang sejenis tersebut penulis mengambil sebuah kasus terbaru

yakni kasus antara PT Gudang Garam Tbk dengan H. Ali Khosin, SE selaku

pemilik merek Gudang Baru. Dalam putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor

04/HKI-Merek/2013/PN Niaga Sby bahwa PT Gudang Garam Tbk atas pemilik

dan pemegang hak atas logo Merek Gudang Garam dan variannya yang telah

terdaftar di Indonesia sebanyak sedikitnya 79 nomor pendaftaran di beberapa

kelas barang dan jasa terutama kelas 34 untuk melindungi jenis barang sigaret

kretek, telah diketahui oleh penggugat yakni PT Gudang Garam Tbk bahwa H.

Ali Khosin, SE selaku pemilik merek Gudang Baru telah melakukan tindakan

pemboncengan reputasi atas merek PT Gudang Garam Tbk karena mempunyai

persamaan pada pokoknya.

Bahwa dengan terdaftarnya merek Gudang Baru beserta lukisan atas nama

Pabrik Rokok Gudang Baru dengan nomor registrasi IDM000032226 tanggal

pendaftaran 21 Maret 2005 dan Nomor registrasi IDM000042757 tanggal

pendaftaran 14 Juli 2005 untuk jenis barang yang sejenis di kelas 34 yaitu sigaret

kretek, telah memiliki persamaan pada pokoknya. Atas dasar itikad tidak baik

dari tergugat H. Ali Khosin, SE selaku pemilik merek Gudang Baru maka pihak

penggugat PT Gudang Garam Tbk mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga

pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Mei 2013. Gugatan tersebut

menyatakan merek Gudang Baru beserta Lukisan atas nama tergugat memiliki

7

persamaan pada pokoknya terkait bentuk dan komposisi huruf, gaya penulisan,

ejaan, bunyi ucapan, komposisi warna dan cara peletakan gambar/lukisan.

Tetapi dalam hal ini merek Gudang Baru beserta lukisan yang dimiliki oleh

Tergugat, telah sama-sama terdaftar dalam daftar umum Direktorat Merek, dan

secara sah juga diakui oleh Direktorat Merek sebagai merek yang berhak

mendapat perlindungan hukum. Sehingga dalam pembuktiannya nanti tergantung

dari keputusan pengadilan yang memutus perkara sengketa merek tersebut, siapa

sebenarnya pemilik merek yang sah dan siapa pemilik yang beritikad tidak baik.

Dari kasus adanya pemboncengan reputasi merek terkenal untuk barang yang

sejenis penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana peran Hakim Pengadilan

Niaga maupun Mahkamah Agung dalam menafsirkan hukum terhadap putusan

Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 04/HKI-Merek/2013/PN Niaga Sby serta

putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014. Berdasarkan hal

tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi mengenai

“ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBONCENGAN REPUTASI ATAS

MEREK TERKENAL DALAM KASUS MEREK ROKOK GUDANG

GARAM MELAWAN ROKOK GUDANG BARU” (Berdasarkan Putusan

Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 04/HKI-Merek/2013/PN Niaga Sby Juncto

Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014)

8

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang

merupakan inti dari penulisan skripsi ini yang meliputi:

1. Ditinjau dari perspektif HAKI apakah Pabrik Rokok Jaya Makmur dengan

memproduksi rokok merek Gudang Baru melakukan perbuatan

pemboncengan reputasi atas merek terkenal yaitu merek rokok Gudang

Garam?

2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Surabaya dalam

memutus sengketa atas pemboncengan reputasi merek terkenal yang sudah

terdaftar dalam perkara Nomor 04/HKI-MEREK/2013/PN-NIAGA.Sby

yang memenangkan merek rokok Gudang Garam?

3. Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus

sengketa atas pemboncengan reputasi merek terkenal yang sudah terdaftar

dalam perkara Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 yang memenangkan merek

rokok Gudang Baru?

C. Tujuan Penelitian

Dalam menentukan tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti,

maka berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah serta untuk

mendapatkan data-data dan informasi-informasi atau keterangan-keterangan,

maka peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ditinjau dari perspektif HAKI Pabrik Rokok Jaya

Makmur dengan memproduksi rokok merek Gudang Baru melakukan

9

perbuatan pemboncengan reputasi atas merek terkenal yaitu merek rokok

Gudang Garam

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Surabaya

dalam memutus sengketa atas pemboncengan reputasi merek terkenal yang

sudah terdaftar dalam perkara Nomor 04/HKI-MEREK/2013/PN-

NIAGA.Sby yang memenangkan merek rokok Gudang Garam

3. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus

sengketa atas pemboncengan reputasi merek terkenal yang sudah terdaftar

dalam perkara Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 yang memenangkan merek

rokok Gudang Baru

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini juga dapat diharapkan dapat memberikan kegunaan atau

manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mata kuliah

HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) serta untuk mengembangkan kajian

ilmu hukum bisnis, khususnya dalam hal ini adalah mengenai analisis yuridis

tentang pemboncengan reputasi atas merek terkenal dalam kasus merek

rokok Gudang Garam melawan merek rokok Gudang Baru

2. Manfaat Praktis

Selain kegunaan secara teoritis, hasil penelitian yang dilakukan penulis

diharapkan juga mampu memberikan sumbangan praktis yaitu:

10

a. Bagi Penulis

Merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan serta,

penelitian ini dapat digunakan untuk menambah khazanah pengetahuan

serta dapat mengungkapkan permasalahan tertentu secara sistematis dan

berusaha memecahkan permasalahan yang ada tersebut dengan metode

ilmiah.

b. Bagi Perusahaan Pemegang Merek

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran

bagi perusahaan terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis

dalam analisis yuridis tentang pemboncengan reputasi atas merek terkenal

dalam kasus merek rokok Gudang Garam melawan merek rokok Gudang

Baru

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan kemanfaatan

bagi masyarakat luas khususnya mengenai pemboncengan reputasi merek

terkenal, serta memberikan informasi kepada masyarakat agar tidak

terkecoh terhadap merek yang memiliki persamaan.

E. Metode Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan metode penulisan yang

baik agar penelitian lebih terarah, rinci dan sistematis, sehingga data yang

diperoleh dari penelitian tidak menyimpang dari permasalahan. Adapun

sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

11

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis yang bersifat

normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama

dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.9

penelitian dilakukan dengan mengolah dan menganalisa Peraturan

Perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang

merek dalam bidang khususnya yang berkaitan dengan pemboncengan

reputasi atas merek terkenal

2. Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini terdapat 3 jenis bahan hukum yang akan dipergunakan,

yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1995

Tentang Komisi Banding Merek Ditetapkan Tanggal 29 Agustus

1995

9 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta,

1998, Cetakan Ketiga Yang Disempurnakan, Hlm. 9

12

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993

Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek Ditetapkan

Tanggal 31 Maret 1993

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993

Tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek Ditetapkan

Tanggal 31 Maret 1993

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah

yang terkait dengan objek penelitian yaitu tentang tinjauan yuridis

tentang pemboncengan reputasi atas merek terkenal terhadap barang

yang sejenis seperti putusan pengadilan, seminar hukum, majalah, karya

tulis ilmiah yang berkaitan dengan tinjauan yuridis tentang

pemboncengan reputasi atas merek terkenal terhadap barang yang

sejenis serta beberapa sumber dari situs internet yang berkaitan dengan

persoalan di atas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan

hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus,

ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan adalah metode

kepustakaan atau library research yaitu teknik pengumpulan data yang

13

dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa

buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.10

Sebagaimana pengumpulan data yang berkaitan dengan analisis yuridis

tentang pemboncengan reputasi atas merek terkenal dalam kasus merek

rokok Gudang Garam melawan merek rokok Gudang Baru.

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Berdasarkan penelitian hukum yang bersifat doktrinal dan berdasarkan

keilmuan hukum yang bersifat perspektif, maka pendekatan yang

dipergunakan adalah pendekatan Undang-Undang (Statute Approach),

pendekatan kasus (Case Approach), dan pendekatan konseptual (conceptual

Approach).11

Dalam penelitian dilakukan dengan mengolah dan menganalisa

Peraturan Perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2001 Tentang Merek dalam bidang khususnya yang berkaitan dengan

pemboncengan reputasi atas merek terkenal

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun secara

berurutan, dengan tujuan agar menghasilkan suatu pembahasan yang sistematis.

Mulai BAB I sampai dengan BAB IV, secara garis besar diuraikan sebagai

berikut:

10

M.Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodoogi Penelitian, Ghalia Indonesia, 2002, hlm 11 11

H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika. Jakarta, Hlm. 113

14

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang yakni memuat

alasan yang menjadi pentingnya dilakukan suatu penelitian

berdasarkan permasalahan yang ada. Rumusan masalah, yakni

meliputi pertanyaan yang spesifik terhadap permasalahan yang akan

diteliti serta merupakan dasar pemilihan judul penulisan tugas akhir.

Tujuan penulisan memuat pernyataan singkat tentang apa yang akan

dicapai oleh peneliti. Manfaat penulisan, merupakan uraian mengenai

kegunaan secara praktis dan teoritis. Metode penulisan yang

menguraikan tentang metode pendekatan yang digunakan dalam

penulisan jenis bahan hukum yang digunakan, teknik pengumpulan

bahan hukum dan teknik menganalisa hasil penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang dimana penulis menyajikan teori maupun

kaidah-kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

maupun literatur yang akan dipakai untuk mendukung analisis yang

akan diberlakukan pada penelitian ini. Kerangka teori tersebut berisi

tinjauan umum tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI),

tinjauan umum tentang merek, tinjauan umum tentang

pemboncengan reputasi merek terkenal, dan tinjauan tentang putusan

pengadilan.

15

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas sekaligus menjawab permasalahan

yang telah ditentukan sebelumnya yaitu mengenai pertimbangan

Hakim Pengadilan Niaga Surabaya dalam memutus sengketa atas

pemboncengan reputasi merek terkenal yang sudah terdaftar dalam

perkara Nomor 04/HKI-MEREK/2013/PN-NIAGA.SBY yang

memenangkan merek rokok Gudang Garam, dan pertimbangan

Hakim Mahkamah Agung dalam memutus sengketa atas

pemboncengan reputasi merek terkenal yang sudah terdaftar dalam

perkara Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 yang memenangkan merek

rokok Gudang Baru, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga

Surabaya Nomor 04/HKI-Merek/2013/PN Niaga Sby Juncto Putusan

Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana

berisikan kesimpulan dan saran penulisan dalam menanggapi

permasalahan yang telah diangkat penulis.