BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia dikenal sebagai negara hukum. Hal ini ditegaskan pula

dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: “Negara Indonesia

adalah negara hukum”.1 Dalam amanat Undang-Undang tersebut menegaskan

bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechsstaat), tidak berdasar pada

kekuasaan belaka (manchtsstaat). Hal tersebut memberikan rambu kenegaraan

bahwa masyarakat Indonesia wajib taat hukum dan melakukan semua aktivitas

pergaulan hidup tanpa terkecuali.2 Negara Indonesia yang berdiri di atas hukum

yang menjamin keadilan kepada masyarakat. Keadilan adalah syarat untuk

mencapainya kebahagiaan hidup untuk masyarakat dan keadilan itu perlu diajarkan

rasa kesopanan kepada setiap manusia agar menjadi masyarakat yang baik.

Indonesia memiliki lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda

yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan (dari sudut Pandang Garuda), perisai

berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda,

dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti “berbeda-beda tetapi tetap satu”

ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Lambang ini dirancang oleh

Sultan Hamid II dari Pontianak, yang kemudian disempurnakan oleh Presiden

Soekarno, dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada

sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950.3

Garuda sebagai lambang negara muncul dalam berbagai kisah, sudah menjadi

lambang kerajaan atau stempel kerajaan di Jawa, seperti Kerajaan Airlangga. Di

Bali yang banyak dalam kisah Garuda melambangkan kebajikan, pengetahuan,

kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan disiplin. Garuda sebagai kendaraan Wishnu

memiliki sifat pemelihara dan penjaga tatanan alam semesta. Dalam tradisi Bali,

1 Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945

2https://www.artikelsiana.com/2015/15/05contoh-perilaku-sikap-taat-hukum-

contoh.html, diakses pada tanggal 08 April, Pukul 20.41 WIB 3 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lambang_negara_Indonesia, diakses 6 April

2019, pukul 19.25 WIB

https://www.artikelsiana.com/2015/15/05contoh-perilaku-sikap-taat-hukum-contoh.htmlhttps://www.artikelsiana.com/2015/15/05contoh-perilaku-sikap-taat-hukum-contoh.htmlhttps://id.m.wikipedia.org/wiki/Lambang_negara_Indonesia

Garuda dimuliakan sebagai “Tuan segala makhluk yang dapat terbang” dan “Raja

agung para burung”. Posisi mulia Garuda dalam tradisi Indonesia sejak zaman kuno

telah menjadikan Garuda sebagai simbol nasional Indonesia, sebagai perwujudan

ideologi Pancasila. 4

Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang

Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, berbunyi:

“Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang

kepalanya menoleh lurus ke sebalah kanan, perisai berupa jantung yang digantung

dengan rantai pada leher Garuda, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di

atas pita yang dicengkeram oleh Garuda”.5

Pancasila bukan semata-mata gagasan yang keluar dari para pendiri bangsa,

melainkan merupakan intisari dari tradisi, adat istiadat dan ruh bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,

Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah

Permusyawaratan/Perwakilan dan Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang

terdapat di dalam butir-butir Pancasila menjadi identitas dan wujud eksitensi bangsa

yang menjadi simbol kedaulatan serta kehormatan bangsa dan negara Republik

Indonesia. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia, yang dimana lambang negara yaitu Garuda Pancasila dengan

semboyan Bhinneka Tunggal Ika. sebagaimana dalam deskripsi dan arti filosofis

Garuda Pancasila sendiri adalah burung Garuda yang sudah dikenal melalui

mitologi kuno dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu kendaraan wishnu yang

menyerupai burung elang rajawali. Garuda digunakan sebagai lambang negara yang

yang kuat. 6

Garuda Pancasila bukan hanya sebuah gambar yang biasa saja, tetapi

lambang negara mempunyai makna yang lahir dari budaya-budaya Indonesia,

lambang negara mempunyai nilai sakralitas (suci) yang wajib dilindungi dan

4 Ujang Chandra, Pendidikan Pancasila, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 47-48.

5 Pasal 46 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan

Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan 6 https://wikipedia.org/wiki/lambang-negara-Indonesia, diakses pada tanggal 6

April 2019, pukul 19.00 WIB

https://wikipedia.org/wiki/lambang-negara-Indonesia

dipertahankan martabatnya oleh setiap orang yang mengaku sebagai warga negara

untuk menandakan sebuah etika yang menunjukkan rasa kecintaan terhadap tanah

air (Nasionalisme).

Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia merupakan jati diri

bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan merupakan simbol

cerminan kedaulatan negara dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu,

berdaulat, adil dan makmur. Dengan demikian, lambang negara bukan hanya

sekedar merupakan pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara,

melainkan menjadi simbol atau lambang negara yang dihormati dan dibanggakan

warga negara Indonesia. 7

Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009

Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Mengatur dan

menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lambang negara, berbunyi: ”warga negara

Indonesia berhak dan wajib memelihara, menjaga, dan menggunakan bendera

negara, bahasa Indonesia, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan untuk

kehormatan dan kedaulatan bangsa dan negara, sesuai dengan undang-undang ini”.8

Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa harus menjaga dan

menghormati bendera, bahasa Indonesia, dan lambang negara, serta lagu

kebangsaan yang merupakan sarana mempersatu bangsa, identitas, dan wujud

eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara. dan

merupakan kebudayaaan yang berakar pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

lambang negara juga memiliki makna tersendiri sehingga dimasukkan dalam ranah

hukum, seperti yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Di Indonesia, ada beberapa orang yang tidak bertanggungjawab yang secara

langsung ataupun tidak langsung. Yang sengaja ataupun tidak sengaja telah

menghina atau menistakan serta merendahkan lambang negara Indonesia. Bentuk-

bentuk perendahan baik secara penyalahgunaan lambang negara masih banyak

7 Ujang Chandra, Pendidikan Pancasila, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 53.

8 Pasal 65 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan

Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

terjadi, serta banyak kasus yang menimbulkan permasalahan dikarenakan ada

beberapa desain lambang yang tidak jelas. Penghinaan menurut kamus hukum

adalah penyerangan dengan sengaja atas kehormatan atau nama baik secara lisan

maupun tulisan dengan maksud untuk diketahui banyak orang.9

Akhir-akhir ini banyak terjadi tindakan penghinaan lambang negara yang

dilakukan oleh banyak kalangan, mulai dari kalangann artis hingga kalangan remaja

yang akun media sosial. Tindakan tersebut menuai banyak kritikan dari masyarakat

Indonesia ada yang berpendapat bahwa sebaiknya orang-orang yang melakukan

penghinaan lambang negara seharusnya dihukum. Seperti beberapa contoh kasus

penghinaan terhadap lambang negara:

1. Kasus pertama yakni dilakukan oleh penyanyi dangdut yaitu ZG melakukan

tindakan penghinaan lambang negara dalam acara yang ditayangkan di

salah satu stasiun televisi. Ia menyebut bahwa lambang sila kelima bebek

“nungging”. Tindakan ini dinilai telah mencederai rasa hormat terhadap

lambang negara Indonesia. 10

2. Penghinaan lambang negara dilakukan oleh GP (24), warga Mempawah,

Kalimantan Barat, harus berurusan dengan polisi Direktorat Reserse

Kriminal Khusus Polda Kalbar lantaran telah melakukan penghinaan

terhadap lambang negara. GP ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya di

Wajok Hilir pada Rabu malam pada 12 Oktober 2019. Penangkapan itu

terjadi karena telah merubah Pancasila menjadi Pancagila.11

3. Pada tanggal 2 Juli 2019 terdapat perempuan pemilik akun Facebook Aida

Konveksi terlibat kasus penghinaan lambang negara. tetapi pemilik akun

mengaku hanya membagikan konten yang diduga menghina lambang

negara dari postingan yang muncul di beranda media sosialnya. 12

9 J.T.C. Simorangkir, Rudy T.erwin, dan Prasetyo, Kamus Hukum (Jakarta: Sinar

Grafika, 2013), 124. 10

https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/it5ecec7f0a177/jerat-pidana-

bagi-penghina-lambang-negara, diakses 8 April 2019, pukul 22.35 WIB 11

https://m.liputan6.com/regional/read/4077785/ubah-pancasila-jadi-pancagila-

pemuda-kalbar-ditangkap-polisi, diakses 27 Februari 2020, pukul 20.00 WIB. 12

https://www.google.com/amps/s/madura.tribunnews.com/amp/2019/07/02tersandung-kasus-

https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/it5ecec7f0a177/jerat-pidana-bagi-penghina-lambang-negarahttps://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/it5ecec7f0a177/jerat-pidana-bagi-penghina-lambang-negarahttps://m.liputan6.com/regional/read/4077785/ubah-pancasila-jadi-pancagila-pemuda-kalbar-ditangkap-polisihttps://m.liputan6.com/regional/read/4077785/ubah-pancasila-jadi-pancagila-pemuda-kalbar-ditangkap-polisihttps://www.google.com/amps/s/madura.tribunnews.com/amp/2019/07/02tersandung-kasus-penghinaan-lambang-negara-pemilik-akun-mengaku-hanya-bagikan-konten-di-facebook

Banyak persoalan penghinaan terhadap lambang negara, tetapi penerapan

sanksi terhadap pelaku belum berjalan sesuai aturan undang-undang yang telah

berlaku. Aparat penegak hukum seharusnya tidak segan-segan menghukum bagi

setiap pelaku penghinaan terhadap lambang negara. Seseorang yang melawan

hukum adalah tindakan yang dilarang oleh hukum atau Undang-Undang dengan

ancaman hukuman atau oleh adat istidat atau kebiasaan atau tata kesusilaan dan

kesopanan yang hidup dalam masyarakat.

Hukum seharusnya membuat penegasan, ia akan bertentangan dengan realita

karena pelanggaran sering dilakukan tanpa dilaksanakan sebagaimana ditetapkan.

Pelaku yang menghina lambang negara baik lewat ungkapan, tulisan, maupun lewat

foto. Penghinaan lambang negara dapat memecahbelahkan persatuan. Sebagaimana

semua orang diperintah untuk menjada persatuan dalam Al-Quran surah Ali Imron

ayat 103 berfirman:

Artinya: dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan

janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah

kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan,

Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat

Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi

jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya.

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu

mendapat petunjuk.

Dengan berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas, maka

penulis merasa tertarik dan juga ingin mengetahui secara lebih mendalam mengenai

penghinaan-lambang-negara-pemilik-akun-mengaku-hanya-bagikan-konten-di-facebook, diakses pada 27 Februari 2020, Pukul 21.00 WIB.

https://www.google.com/amps/s/madura.tribunnews.com/amp/2019/07/02tersandung-kasus-penghinaan-lambang-negara-pemilik-akun-mengaku-hanya-bagikan-konten-di-facebook

sanksi bagi pelaku penghinaan terhadap lambang negara, sehingga di dalam

penulisan skripsi penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul

“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Penghinaan

Lambang Negara menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang

Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku penghinaan lambang negara

menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa,

dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan?

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku penghinaan

lambang negara?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan permasalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan

ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui bagaimana sanksi pelaku penghinaan lambang negara

menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,

Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap

sanksi pelaku penghinaan lambang negara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan dalam

menambah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, serta dalam

ilmu pengetahuan hukum positif dan hukum Islam, khususnya berhubungan

dengan tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku penghinaan

lambang negara menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang

Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan dapat

dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang

dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum positif dan hukum

Islam di Indonesia.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini berguna bagi peneliti sendiri, mahasiswa, pembaca,

masyarakat, bagi peneliti berikutnya serta bagi penegak hukum dalam

membantu memberikan masukan dan tambahan pengetahuan dalam

perkembangan ilmu hukum yang ada di Indonesia secara umum serta sebagai

masukan pada penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi mengenai penghinaan bukanlah pertama kalinya.

Sebelumnya telah terdapat penelitian mengenai hal tersebut. tetapi dalam penelitian

ini penulis membahas hal yang berbeda. Oleh karena itu penulis menjadikan

penelitian yang terdahulu sebagai rujukan dalam penelitian ini.

Harits Aditya Permadi (2017), membahas,“Penghinaan Terhadap Kepala

Negara Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Penelitian menyimpulkan

bahwa penghinaan kepada kepala negara menurut hukum positif dan hukum Islam

tidak boleh, karena perbuatan penghinaan adalah sikap tercela. Menghina sesama

saja dilarang apalagi menghina terhadap kepala negara. Dalam hukum positif

penghinaan kepada kepala negara dapat dikenakan sanksi dalam KUHP pasal 207

dan 208. Dan hukum Islam dapat dikenakan sanksi yaitu berupa dera dan hukuman

cambuk 30 kali yang dapat membuat jera.13

Andi Resky Noviana Akiel (2017), membahas, “Tinjauan Yuridis Terhadap

Tindak Pidana Penghinaan (Studi Kasus Nomor: 155/Pid.B/2015/Pn.Wtp).

Penelitian menyimpulkan bahwa skripsi ini penerapan hukum pidana tidak tepat.

Majelis hakim dalam perkara ini memilih dakwaan pertama yaitu Pasal 310 ayat (1)

KUHPidana tentang tindak pidana penghinaan. tindak pidana yang dilakukan

terdakwa adalah tindak pidana ringan yaitu diatur dalam Pasal 315 KUHPidana.

Dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana tidak tepat, majelis hakim

tidak mempertimbangkan secara cermat dan jelas mengenai salah satu unsur dalam

13

Harits Aditya Permadi, Penghinaan Terhadap Kepala Negara Perspektif

Hukum Islam dan Hukum Positif, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

pasal 310 ayat (1) KUHpidana yaitu unsur menuduh yang menentukan apakah

terdakwa melakukan tindak pidana penghinaan ataukah tindak pidana penghinaan

ringan. Penulis berpendapat pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan

terdakwa dengan pasal 310 ayat (1) KUHPidana sangatlah keliru. Seharusnya hakim

memutus terdakwa dengan pasal 315 ayat (1) KUHPidana dengan tindak pidana

penghinaan ringan. 14

Merlia Anggraini (2017), membahas, “Delik Penghinaan terhadap simbol-

simbol Agama dalam Hukum Positif dan Hukum Islam”. Penelitian ini

menyimpulkan bahwa skripsi ini penerapan pasal 156a (KUHP) tentang delik

penghinaan terhadap simbol-simbol agama karena dimaksukkan ke dalam penodaan

agama, karena penghinaan disini mengandung melecehkan, meremehkan diri suatu

agama. Dapat dikenakan sanksi hukumnya adalah dengan pidana penjara

selamanya-lamanya lima tahun. Dalam hukum islam penerapan sanksi berupa ta’zir.

15

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, penulis bermaksud mendalami

mengenai sanksi pelaku penghinaan lambang negara menurut Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu

Kebangsaan dan tinjuan hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku penghinaan

penghinaan lambang negara.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, tidak terlepas dari penggunaan metode.

Karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak.

Metode penelitian pada dasarnya cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan

tujuan dan kegunaan tertentu.16

Oleh karena itu penting bagi peneliti menentukan

metode yang paling tepat dalam menyelesaikan penelitiannya.

14

Andi Resky Noviana Akiel, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana

Penghinaan (Studi Kasus Nomor: 155/Pid.B/2015/Pn.Wtp), Skripsi Hukum Universitas

Hasanuddin, 2017 15

Merlia Anggraini, Delik Penghinaan terhadap simbol-simbol Agama dalam

Hukum Positif dan Hukum Islam, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2017 16

Sugioyo, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,

2013), 2.

1. Jenis penelitian

Penelitiian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif,

dimana dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan data dasar yang

dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut

memiliki ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi,

buku-buku harian, buku-buku sampai pada dokumen-dokumen resmi yang

dikeluarkan oleh pemerintah. Penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian

yang datanya diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka, dalam hal ini

data yang paling pokok digunakan adalah beberapa literatur baik buku, jurnal,

majalah yang berkaitan dengan permasalahan yang diambil penulis.17

2. Jenis dan Sumber data

a. Jenis Data

Menurut Muri Yusuf, jenis data dibagi menjadi dua yaitu kualitatif dan

data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif dan

cenderung menggunakan analisis subjektif peneliti dengan memanfaatkan

landasan teori sebagai panduan di lapangan. Sedangkan data kuantitatif

adalah data sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal

hingga hasil akhir penelitian berdasarkan pengumpulan data informasi yang

berupa simbol angka dan bilangan.18

Adapun dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif yaitu

merupakan data yang diuraikan secara rinci sanksi pelaku penghinaan

lambang negara.

b. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, pada umumnya peneliti menggunakan dua

sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data penelitian yang

digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang terdiri dari:

17

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu

Tinjauan Singkat), (Cet.IV, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) , 12. 18

Muri Yusuf, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan,

(Jakarta: Kencana, Cet. 4. 2017), 328.

a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas

peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan-putusan

pengadilan. Bahan primer diperoleh melalui bahan yang mendasari dan

berkaitan dengan penulisan ini, yaitu:

1) Al-Quran

2) Hadist

3) Undang-Undang Dasar 1945

4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan

Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan

bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami

bahan hukum primer antara lain literatur dan referensi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, karya-

karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan

dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mencari beberapa

peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan serta

mempelajari literatur yang berupa buku karya ilmiah, untuk mencari konsep-

konsep, teori dan pendapat yang berkaitan erat dengan permasalahan yang

selanjutnya dibahas dan kemudian disajikan dalam bentuk uraian.

4. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisa data sebagai berikut:

a. Analisis deskriptif dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya

tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Peristiwa hukum

adalah peristiwa yang beraspek hukum, terjadi disuatu tempat tertentu

pada saat tertentu.19

Analisis deskriptif memberikan gambaran terhadap

sanksi pelaku penghinaan lambang negara dengan menyusun fakta-fakta

sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat

dipahami dengan mudah.

b. Metode deduktif yaitu teori yang digunakan untuk mengkaji data yang

diperoleh secara umum yang kemudian dianalisis untuk disimpulkan

secara khusus. Gambaran terhadap sanksi pelaku penghinaan lambang

negara dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini bahwa di dalam penulisan skripsi agar

dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi disusun dalam 4 (empat) bab

dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pada bab ini di uraikan mengenai merupakan latar belakang yang

memuat alasan-alasan penulis memilih topik penghinaan lambang negara, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis.

Metode penelitian yang memaparkan penelitian terdahulu metode penelitian

pengambilan informasi dan penyusunan proposal ini, dan sistematika penulisan

yang menerangkan secara singkat pembahasan bab per bab dalam skripsi ini.

Bab II Dalam bab ini berisi materi mengenai deskripsi tentang tinjauan

umum tentang pengertian penghinaan, unsur-unsur penghinaan, macam-macam

penghinaan, pengertian lambang negara, sejarah lambang negara, pengertian tindak

pidana, unsur-unsur tindak pidana, pembagian tindak pidana, pengertian sanksi

pidana, macam-macam sanksi pidana, sanksi menurut hukum pidana Islam.

Bab III Dalam bab ini akan diuraikan tentang pembahasan sanksi pelaku

penghinaan lambang negara menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009

tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, dan

tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku penghinaan lambang negara.

19

Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi

Teori Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 152.

Bab IV Bab ini merupakan bab penutup, berisi kesimpulan dari hasil

pembahasan serta saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang telah

dilakukan.

Daftar Pustaka

Lampiran