12
LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015 Hal.1 BAB I PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Selanjutnya Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat disebutkan bahwa setiap berakhirnya tahun anggaran, Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Atas dasar tersebut, maka disusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015 yang merupakan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan Walikota kepada DPRD. Kota Semarang didirikan oleh Sunan Pandanaran II pada tanggal 2 Mei 1547. Setelah kemerdekaan, Kota Semarang ditetapkan sebagai Kotapraja diwilayah Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari Negara Kesatuan RepubIik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 1976, berdasarkan pada Peraturan

BAB I PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM - …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101408551.BabILKPJ2016... · Bab III Kebijakaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Bab IV Penyelenggaraan

  • Upload
    dangnga

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BAB I PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM - …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101408551.BabILKPJ2016... · Bab III Kebijakaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Bab IV Penyelenggaraan

LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015

Hal.1

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah

adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh

Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

otonom.

Selanjutnya Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan. Sedangkan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada

Masyarakat disebutkan bahwa setiap berakhirnya tahun anggaran, Kepala Daerah

mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan keterangan

pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Atas dasar tersebut, maka disusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

(LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015 yang merupakan informasi

penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang

disampaikan Walikota kepada DPRD.

Kota Semarang didirikan oleh Sunan Pandanaran II pada tanggal 2 Mei 1547.

Setelah kemerdekaan, Kota Semarang ditetapkan sebagai Kotapraja diwilayah

Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari Negara Kesatuan RepubIik Indonesia

berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat,

dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 1976, berdasarkan pada Peraturan

Page 2: BAB I PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM - …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101408551.BabILKPJ2016... · Bab III Kebijakaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Bab IV Penyelenggaraan

LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015

Hal.2

Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat

II Semarang, jumlah kecamatan di Kota Semarang bertambah dari semula 5

kecamatan (Kecamatan Semarang Barat, Semarang Utara, Semarang Timur,

Semarang Selatan dan Semarang Tengah) menjadi 9 kecamatan, dengan

penambahan kecamatan Mijen, Gunungpati dan Tembalang di sebelah selatan,

Genuk di sebelah Timur dan Tugu di sebelah Barat. Selanjutnya pada tahun 1992,

wilayah administrasi kecamatan di Kota Semarang kembali berubah dari semula

berjumlah 9 menjadi 16 kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50

Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten

Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta

Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam

Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini disusun dalam tujuh bab sesuai

dengan lampiran III Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2007, yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Bab II Kebijakan Pemerintah Daerah

Bab III Kebijakaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Bab IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Bab V Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

Bab VII Penutup

B. GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG

1. GAMBARAN WILAYAH

Secara geografis, Kota Semarang terletak antara garis 6º 50’ - 7º 10’ Lintang

Selatan dan garis 109º 50’ - 110º 35’ Bujur Timur. Secara administratif Kota

Semarang terdiri atas 16 wilayah kecamatan dan 177 Kelurahan, dengan luas

wilayah adalah 373,70 Km2 (BPS, 2015), dengan batas-batas administratif adalah:

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang

Sebelah Barat : Kabupaten Kendal

Sebelah Timur : Kabupaten Demak

Secara topografi, Kota Semarang memiliki keunikan karena terdiri dari

daerah pantai dan daerah perbukitan, dengan elevasi topografi berada pada

ketinggian antara 0,75 m sampai sekitar 350 m diatas permukaan laut. secara

Page 3: BAB I PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM - …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101408551.BabILKPJ2016... · Bab III Kebijakaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Bab IV Penyelenggaraan

LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015

Hal.3

umum, Kota Semarang didominasi oleh dataran rendah khususnya pada bagian

utaranya dan perbukitan di bagian selatannya. Sama halnya dengan kenampakan

morfologi Pulau Jawa, semakin mengarah ke selatan, morfologi Kota Semarang

cenderung berupa area perbukitan. Berdasarkan data topografi Kota Semarang

yang tercantum dalam RTRW Kota Semarang 2011 – 2031, sebanyak 43,89%

luasan wilayah Kota Semarang memiliki kelerangan yang berkisar 0 – 2% hal ini

dikarenakan sebagian besar Kota Semarang merupakan dataran rendah dengan

ketinggian 2,45 meter di atas permukaan laut.

Jika dirinci per kecamatan di Kota Semarang, kecamatan yang mayoritasnya

merupakan dataran rendah diantara Kecamatan Pedurungan, Genuk, Gayamsari,

Semarang Timur, Semarang Utara, Semarang Tengah, Semarang Barat dan Tugu.

Sedangkan kecamatan yang memiliki area dengan perpaduan morfologi dataran

rendah dan perbukitan dimiliki oleh Kecamatan Mijen, Banyumanik,

Gajahmungkur, Candisari, dan Tembalang. Sedangkan kecamatan yang memiliki

morfologi perpaduan antara perbukitan dengan pegunungan berada di Kecamatan

Gunungpati dan sebagian kecil berada di Banyumanik.

Kondisi klimatologi Kota Semarang sama seperti kondisi klimatologi di

Indonesia pada umumnya. Kota Semarang memiliki iklim tropis basah yang

dipengaruhi oleh angin muson barat dan muson timur. Dari bulan November

hingga Mei, angin bertiup dari arah Utara Barat Laut (NW) menciptakan musim

hujan dengan membawa banyak uap air dan hujan. Lebih dari 80% dari curah

hujan tahunan, turun pada periode ini. Untuk curah hujan di Kota Semarang, Kota

Semarang mempunyai sebaran yang tidak merata sepanjang tahun, dengan total

curah hujan di tahun 2014 mencapai 10.55 mm (berdasarkan data Badan Pusat

Statistik - BPS).

2. GAMBARAN DEMOGRAFI

Secara demografi, berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kota Semarang di

tahun 2015 diperkirakan sejumlah 1.596.036 jiwa, yang terdiri dari penduduk

laki-laki sejumlah 793.266 jiwa (49,7%) dan penduduk perempuan sejumlah

802.770 jiwa (50,3%). Jika dibandingkan dengan penduduk di tahun 2014,

penduduk di tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 0,7% atau bertambah

11.130 jiwa.

Dari sebaran penduduk per kecamatan, Kecamatan Pedurungan adalah

kecamatan dengan penduduk terbanyak. Sedangkan Kecamatan Tugu adalah

Page 4: BAB I PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM - …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101408551.BabILKPJ2016... · Bab III Kebijakaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Bab IV Penyelenggaraan

LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015

Hal.4

kecamatan dengan penduduk paling sedikit. Secara rinci, sebaran penduduk di tiap

kecamatan terlihat pada tabel berikut:

JUMLAH PENDUDUK KOTA SEMARANG PER KECAMATAN TAHUN 2015

NO KECAMATAN JUMLAH (JIWA) PERSENTASE (%)

1 Kecamatan Semarang Selatan 86.064 5,39

2 Kecamatan Semarang Utara 131.511 8,24

3 Kecamatan Semarang Barat 164.324 10,30

4 Kecamatan Semarang Timur 81.899 5,13

5 Kecamatan Semarang Tengah 74.412 4,66

6 Kecamatan Gunungpati 75.895 4,76

7 Kecamatan Tugu 30.759 1,93

8 Kecamatan Mijen 56.994 3,57

9 Kecamatan Genuk 92.376 5,79

10 Kecamatan Gajahmungkur 65.035 4,07

11 Kecamatan Tembalang 144.371 9,05

12 Kecamatan Candisari 82.409 5,16

13 Kecamatan Banyumanik 131.651 8,25

14 Kecamatan Ngaliyan 122.687 7,69

15 Kecamatan Gayamsari 76.040 4,76

16 Kecamatan Pedurungan 179.609 11,25

J U M L A H 1.596.036 100,00

Sumber: BPS Kota Semarang Tahun 2015 (data sementara, data diolah)

Jika dilihat dari sebaran penduduk berdasarkan kelompok umurnya, jumlah

penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) di tahun 2015 sejumlah 1.142.952

jiwa, dan jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas)

sejumlah 453.084 jiwa. Dengan membandingkan antara jumlah penduduk tidak

produktif dengan penduduk yang produktif, maka akan dapat diketahui Angka

Beban Ketergantungan (dependency ratio). Angka beban ketergantungan Kota

Semarang pada tahun 2015 adalah sebesar 39,64%. Secara rinci, jumlah penduduk

Kota Semarang di tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

JUMLAH PENDUDUK KOTA SEMARANG BERDASAR KELOMPOK UMUR KONDISI TAHUN 2015

KELOMPOK UMUR JUMLAH (JIWA) PERSENTASE (%) 0 – 4 127.674 8,00 5 – 9 126.763 7,94

10 – 14 123.123 7,71 15 – 19 148.361 9,35 20 – 24 157.671 9,97 25 – 29 150.913 9,47 30 – 34 140.438 8,80 35 – 39 126.105 7,89 40 – 44 119.700 7,49 45 – 49 107.174 6,70 50 – 54 90.847 5,67 55 – 59 64.789 4,03 60 – 64 36.954 2,29

65+ 75.524 4,69 Jumlah 1.596.036 100,00

Sumber: BPS Kota Semarang (data sementara, data diolah)

Page 5: BAB I PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM - …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101408551.BabILKPJ2016... · Bab III Kebijakaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Bab IV Penyelenggaraan

LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015

Hal.5

Berdasarkan tingkat pendidikannya, komposisi penduduk Kota Semarang

hampir merata pada pendidikan dasar dan menengah (SD/MI sederajat, SMP/MTs

sederajat, SMA/MA sederajat) dengan persentase terbesar adalah tamatan SD/MI

sederajat sebesar 22,88%. Sedangkan penduduk yang menamatkan pendidikan

pada jenjang perguruan tinggi jumlahnya hanya sekitar 8,78%, yang terdiri dari

tamatan Diploma I/II/III sebesar 4,33% dan tamatan D IV, S1, S2, dan S3 sebesar

4,44%. Berikut ini tabel penduduk Kota Semarang dirinci berdasar tingkat

pendidikan formal.

JUMLAH PENDUDUK KOTA SEMARANG BERDASAR PENDIDIKAN TAHUN 2015

NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH (JIWA) PERSENTASE (%)

1 Tidaksekolah 96.047 6,54

2 Tidak/ belum tamat SD 299.639 20,39

3 Tamat SD/MI sederajat 336.148 22,88

4 Tamat SLTP/MTs / sederajat

298.149 20,29

5 Tamat SLTA/MA / sederajat 310.231 21,11

6 Tamat Diploma I / II / III 63.790 4,34

7 Tamat D IV / S1 / S2 / S3 65.248 4,44

J U M L A H 1.469.252 100,00

Sumber: BPS Kota Semarang Tahun 2015 (data sementara, data diolah)

Berdasarkan mata pencahariannya, penduduk Kota Semarang sebagian besar

bekerja sebagai buruh industri (25,69%), PNS/TNI/POLRI (13,77%), pedagang

(12,53%) dan buruh bangunan (12,03%). Sementara itu, jenis mata pencaharian

petani dan buruh tani (3,9%) serta nelayan (0,37%) adalah mata pencaharian yang

paling sedikit di Kota Semarang. Jumlah penduduk menurut mata pencahariannya

secara lengkap dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

JUMLAH PENDUDUK KOTA SEMARANG BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN TAHUN 2015

NO JENIS MATA

PENCAHARIAN

JUMLAH PERSENTASE

(JIWA) (%)

1 Petani Sendiri 27.203 3,90

2 Buruh Tani 18.665 2,67

3 Nelayan 2.560 0,37

4 Pengusaha 53.947 7,72

5 Buruh Industri 179.416 25,69

6 Buruh Bangunan 83.986 12,03

7 Pedagang 87.500 12,53

8 Angkutan 25.845 3,70

9 PNS/TNI/POLRI 96.189 13,77

10 Pensiunan 40.243 5,76

11 Lainnya 82.825 11,86

J U M L A H 698.379 100,00

Sumber: BPS Kota Semarang Tahun 2015 (data sementara, data diolah)

Page 6: BAB I PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM - …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101408551.BabILKPJ2016... · Bab III Kebijakaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Bab IV Penyelenggaraan

LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015

Hal.6

Untuk mengukur kualitas hidup, terutama yang terkait dengan kualitas

pembangunan manusia di suatu wilayah, digunakan Indeks Pembangunan Manusia

(IPM). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam

upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).IPM dapat

menentukan peringkat atau level pembangunansuatu wilayah/negara. Sejak data

tahun 2014, IPM dilihat dengan menggunakan indikator metode pengukuran yang

berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya IPM diukur dengan Angka Melek Huruf

(AMH), Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah dan Konsumsi Per

Kapita, dari tahun 2014 digunakan indikator Angka Harapan Hidup (AHH),

Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Paritas Daya

Beli. Di tahun 2015, diperkirakan nilai IPM Kota Semarang meningkat menjadi

79,82.

GRAFIK INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KOTA SEMARANG TAHUN 2015

Keterangan : *). Data prediksi berdasarkan trend 5 tahun Sumber : BPS Kota Semarang, Bappeda Kota Semarang ( data diolah )

3. KONDISI EKONOMI

a. POTENSI DAERAH

Selain berdasarkan posisinya, Kota Semarang memiliki lokasi strategis

sebagai koridor pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari empat

simpul pintu gerbang yaitu koridor pantai utara, koridor selatan, koridor timur

dan koridor barat. Lokasi strategis Kota Semarang juga didukung dengan

keberadaan Pelabuhan Tanjung Mas, Bandar Udara Ahmad Yani, Terminal

Terboyo, Stasiun Kereta Api Tawang dan Poncol, yang menguatkan peran Kota

Page 7: BAB I PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM - …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101408551.BabILKPJ2016... · Bab III Kebijakaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Bab IV Penyelenggaraan

LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015

Hal.7

Semarang sebagai simpul aktivitas pembangunan di Provinsi Jawa Tengah dan

bagian tengah Pulau Jawa, Indonesia.

Dalam konteks pembangunan Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang juga

merupakan bagian dari rangkaian kawasan strategis nasional KEDUNGSAPUR

bersama dengan Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota

Salatiga, dan Kabupaten Grobogan. Sebagai kota metropolitan, Kota Semarang

dalam kedudukannya di kawasan strategis nasional KEDUNGSAPUR menjadi pusat

aktivitas perdagangan dan jasa, industri dan pendidikan. Fungsi inilah yang

kemudian berdampak pada perkembangan pembangunan yang ada di Kota

Semarang karena sebagaimana yang diketahui, aktivitas perdagangan dan jasa,

industri dan pendidikan menjadi aktivitas yang paling banyak mengundang

manusia untuk beraktivitas di dalamnya. Oleh karenanya, Kota Semarang menjadi

salah satu kota yang memiliki daya tarik bagi penduduk pendatang untuk

beraktivitas di dalamnya.

PETA KOTA SEMARANG TAHUN 2015

A. B. C. D. E. F. G. H. I.

J. Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2011

Kota Semarang memiliki Pelabuhan Tanjung Emas yang merupakan pintu

utama Jawa Tengah dari jalur laut. Keberadaan Pelabuhan Tanjung Emas ini

menjadi pendorong pengembangan kota. Selama tahun 2015, kinerja bongkar

Page 8: BAB I PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM - …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101408551.BabILKPJ2016... · Bab III Kebijakaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Bab IV Penyelenggaraan

LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015

Hal.8

muat dan penumpang di Pelabuhan Tanjung Emas dapat terlihat pada tabel

berikut ini :

JUMLAH ARUS BARANG DAN PENUMPANG MELALUI PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG DI TAHUN 2015

BULAN

ARUS BARANG (ton) JUMLAH PENUMPANG

(orang)

DALAM NEGERI LUAR NEGERI EMBARKASI DEBARKASI

BONGKAR MUAT BONGKAR MUAT

Januari 244.897 10.430 101.609 3.683 18.752 11.159

Februari 207.028 216.575 105.235 127.735 14.905 13.878

Maret 272.939 13.373 120.556 11.995 10.879

April 242.999 16.199 90.710 2.500 10.637 10.432

Mei 342.834 24.015 207.540 10.091 10.788

Juni 451.043 22.801 132.582 23.840 7.663 18.262

Juli 133.150 10.452 102.583 5.989 39.314 52.726

Agustus 192.103 18.311 66.740 32.942 49.997 11.297

September 460.210 12.774 206.870 30.562 15.922 16.203

Oktober 130.483 9.547 190.665 9.100 11.451 16.524

November 241.864 10.208 48.988 19.240 10.644 14.257

Desember 271.605 9.992 190.074 17.445 8.855 16.173

Sumber: BPS Kota Semarang Tahun 2015 (data sementara, data diolah)

b. GAMBARAN EKONOMI

Kinerja perekonomian suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dari

seberapa besar nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan

produksi yang dihasilkan oleh suatu masyarakat dalam kurun waktu satu tahun

yang berada di daerah atau regional tertentu. Penyajian PDRB dihitung

berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku

menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga

pada tahun berjalan. Nilai PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan

sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah pergeseran dan struktur

perekonomian daerah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dapat

mencerminkan perkembangan riil ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke

tahun yang digambarkan melalui laju pertumbuhan ekonomi.

Dari tahun 2014, BPS menggunakan metode dan lapangan usaha baru dalam

penghitungan PDRB. Penyesuaian ini dilakukan sesuai dengan System of National

Accounts 2008 (SNA2008) atau Sistem Neraca Nasional (SNN) yang merupakan

rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas

ekonomi yang sesuai dengan standar neraca baku yang didasarkan pada prinsip-

prinsip ekonomi. Jika sebelumnya terdapat 9 jenis lapangan usaha, di

Page 9: BAB I PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM - …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101408551.BabILKPJ2016... · Bab III Kebijakaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Bab IV Penyelenggaraan

LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015

Hal.9

penghitungan PDRB yang baru digunakan 17 jenis lapangan usaha. Selain itu, hal

baru pada penghitungan PDRB dari tahun 2014 adalah penggunaan tahun dasar

penghitungan harga konstan dari sebelumnya tahun 2000 menjadi tahun 2010.

Berdasarkan jenis lapangan usaha PDRB yang baru, PDRB Kota Semarang

didominasi oleh lapangan usaha Konstruksi; Industri Pengolahan dan Perdagangan

besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Dari hasil

penghitungan, terjadi perubahan agregat PDRB tahun 2014 sebesar Rp.

102.501.385,64 juta menjadi Rp. 107.927.480,48 juta di Tahun 2015 sehingga

terjadi penambahan sebesar Rp. 5.426.094,84 juta atau mengalami kenaikan

sebesar 5,29 %. Sedangkan apabila menurut harga berlaku, maka pertumbuhan

ekonomi adalah sebesar 11,11 % atau mengalami kenaikan sebesar Rp.

13.471.402,52 juta, dari Rp. 121.262.902,12 juta pada tahun 2014 menjadi Rp.

134.734.304,64juta pada tahun 2015.

PDRB KOTA SEMARANG TAHUN 2014 DAN TAHUN 2015

LAPANGAN USAHA HARGA BERLAKU (juta rupiah)

HARGA KONSTAN 2010

(juta rupiah)

2014*) 2015**) 2014*) 2015**)

1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

1.191.741,91 1.372.864,36 955.371,32 1.083.410,15

2 Pertambangan dan Penggalian

237.362,63 257.566,38 180.989,86 203.283,79

3 Industri Pengolahan 34.014.760,83 36.088.781,96 27.693.433,54 28.043.565,99

4 Pengadaan Listrik, Gas 115.316,51 147.998,24 123.652,45 132.467,04

5 Pengadaan Air 106.014,39 138.895,36 100.363,05 118.405,84

6 Konstruksi 32.419.240,18 36.177.423,56 26.606.793,55 28.857.134,61

7 Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor

17.109.716,68 20.634.546,36 15.307.225,85 17.026.785,62

8 Transportasi dan Pergudangan

4.443.064,22 4.597.309,10 3.718.913,76 3.726.085,53

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

4.193.188,06 4.373.965,53 3.238.499,55 3.358.183,58

10 Informasi dan Komunikasi

8.613.386,80 10.285.146,93 9.498.187,04 9.265.642,00

11 Jasa Keuangan 5.182.183,79 5.893.435,90 4.048.687,63 4.522.381,29

12 Real Estate 3.302.285,58 3.727.803,66 3.026.679,77 3.149.778,05

13 Jasa Perusahaan 712.300,68 754.635,74 597.792,43 597.728,75

14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

4.031.883,83 4.715.998,39 3.198.841,73 3.701.992,76

15 Jasa Pendidikan 3.329.442,98 3.149.567,45 2.312.701,34 2.203.494,65

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

902.194,22 914.595,41 711.486,43 698.486,30

17 Jasa lainnya 1.358.818,80 1.503.770,32 1.181.766,33 1.238.654,54

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

121.262.902,12 134.734.304,64 102.501.385,64 107.927.480,48

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang (data sementara, data diolah) keterangan : *) Angka sementara **)Angka sangat sangat sementara

Page 10: BAB I PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM - …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101408551.BabILKPJ2016... · Bab III Kebijakaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Bab IV Penyelenggaraan

LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015

Hal.10

Berdasarkan harga konstan tahun 2010, pada tahun 2015 sumbangan

terbesar berasal dari lapangan usaha Konstruksi yang sebesar 26,74%. Terdapat

peningkatan kontribusi lapangan usaha ini dibanding tahun 2014 yang mencapai

25,96%. Kontributor tertinggi kedua adalah dari lapangan usaha Industri

Pengolahan yang sebesar 25,98%, menurun dibandingkan kontribusi di tahun

2014 sebesar 27,02%. Kontribusi terbesar ketiga berasal dari sektor Perdagangan

Besar Dan Eceran, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor, yaitu sebesar

15,78%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 14,93%.

Gambaran lengkap distribusi lapangan usaha PDRB Kota Semarang dapat terlihat

pada tabel berikut ini:

DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 DI KOTA SEMARANG TAHUN 2011-2015

LAPANGAN USAHA 2011 (%)

2012 (%)

2013

(%) 2014

(%) *) 2015

(%)**)

1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

1,05 1,01 0,98 0,93 1,00

2 Pertambangan dan Penggalian 0,19 0,19 0,18 0,18 0,19

3 Industri Pengolahan 25,49 25,96 26,66 27,02 25,98

4 Pengadaan Listrik, Gas 0,12 0,13 0,13 0,12 0,12

5 Pengadaan Air 0,12 0,11 0,10 0,10 0,11

6 Konstruksi 26,73 26,80 26,41 25,96 26,74

7 Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor

16,60 15,78 15,38 14,93 15,78

8 Transportasi dan Pergudangan 3,34 3,40 3,51 3,63 3,45

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

3,08 3,14 3,12 3,16 3,11

10 Informasi dan Komunikasi 8,26 8,57 8,68 9,27 8,59

11 Jasa Keuangan 4,29 4,17 4,07 3,95 4,19

12 Real Estate 2,91 2,89 2,92 2,95 2,92

13 Jasa Perusahaan 0,54 0,54 0,57 0,58 0,55

14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

3,59 3,41 3,30 3,12 3,43

15 Jasa Pendidikan 1,91 2,13 2,18 2,26 2,04

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

0,62 0,65 0,66 0,69 0,65

17 Jasa lainnya 1,16 1,10 1,13 1,15 1,15

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang (data sementara, data diolah) keterangan : *) Angka sementara **)Angka sangat sementara

Page 11: BAB I PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM - …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101408551.BabILKPJ2016... · Bab III Kebijakaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Bab IV Penyelenggaraan

LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015

Hal.11

DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU DI KOTA SEMARANG TAHUN 2011-2015

LAPANGAN USAHA 2011 (%)

2012 (%)

2013

(%) 2014 (%)

2015 (%)

1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

1,03 1,00 1,04 0,98 1,02

2 Pertambangan dan Penggalian 0,19 0,19 0,18 0,20 0,19

3 Industri Pengolahan 26,70 27,15 27,24 28,05 26,79

4 Pengadaan Listrik, Gas 0,12 0,11 0,11 0,10 0,11

5 Pengadaan Air 0,11 0,10 0,09 0,09 0,10

6 Konstruksi 26,46 26,71 26,56 26,73 26,85

7 Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor

16,19 15,18 14,91 14,11 15,31

8 Transportasi dan Pergudangan 3,26 3,27 3,48 3,66 3,41

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

3,07 3,24 3,41 3,46 3,25

10 Informasi dan Komunikasi 7,93 7,66 7,33 7,10 7,63

11 Jasa Keuangan 4,31 4,41 4,42 4,27 4,37

12 Real Estate 2,79 2,70 2,70 2,72 2,77

13 Jasa Perusahaan 0,55 0,55 0,59 0,59 0,56

14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

3,46 3,53 3,47 3,32 3,50

15 Jasa Pendidikan 2,07 2,46 2,68 2,75 2,34

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

0,64 0,69 0,71 0,74 0,68

17 Jasa lainnya 1,13 1,05 1,09 1,12 1,12

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang(data sementara, data diolah) keterangan :*) Angka sementara **)Angka sangat sementara

Indikator lain yang digunakan untuk melihat perkembangan ekonomi Kota

Semarang juga dapat terlihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang

merupakan kenaikan output agregat (keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan

oleh kegiatan perekonomian). Jika pada tahun 2014 LPE Kota Semarang mencapai

5,30%, maka pada tahun 2015 angka LPE mencapai 5,30%. Angka ini masih lebih

tinggi dibandingkan LPE nasional (4,79%) dan LPE Provinsi Jawa Tengah (5,4%).

PERKEMBANGAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (LPE) KOTA SEMARANG DAN NASIONAL TAHUN 2011-2015

Sumber : BPS Kota Semarang Tahun 2015

Page 12: BAB I PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM - …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101408551.BabILKPJ2016... · Bab III Kebijakaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Bab IV Penyelenggaraan

LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015

Hal.12

Dari sisi inflasi, pada tahun 2015 inflasi mengalami penurunan yang cukup

drastis. Inflasi Kota Semarang di tahun 2015 mencapai 2,56%, menurun

dibandingkan inflasi di tahun 2014 yang mencapai 8,53%. Penurunan ini

disebabkan antara lain oleh kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan

penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dipicu oleh penurunan harga

minyak dunia. Selain itu penurunan inflasi juga disebabkan oleh terjaganya

pasokan komoditas strategis. Secara umum di Provinsi Jawa Tengah, sumbangan

terbesar inflasi di tahun 2015 berasal dari komoditas beras, rokok kretek filter,

bawang merah, bawang putih danakademi/perguruan tinggi. Sedangkan

komoditas yang menyumbangkan deflasi adalah bensin, cabai merah, cabai rawit,

minyak goreng dan semen. Jika dilihat dari nilai tiap bulannya, inflasi tertinggi

terjadi pada bulan Desember, sementara deflasi terbesar terjadi di bulan Februari.

LAJU INFLASI DI KOTA SEMARANG

No BULAN TAHUN (%)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 Januari 0,75 0,60 0,42 0,99 0,90 -0,48 2 Februari 0,47 -0,12 0,37 0,90 0,24 -0,67 3 Maret -0,20 -0,11 0,33 0,95 0,27 0,25 4 April 0,37 -0,54 0,14 -0,43 -0,04 0,17 5 Mei 0,02 0,13 0,36 -0,17 0,25 0,54 6 Juni 0,84 0,43 0,68 0,86 0,85 0,64 7 Juli 1,73 0,67 0,83 3,50 0,62 0,91 8 Agustus 0,53 0,57 1,26 1,25 0,41 0,28 9 September 1,04 0,51 -0,10 -0,61 0,41 -0,18

10 Oktober 0,02 -0,19 0,07 0,12 0,55 -0,16 11 Nopember 0,63 0,51 -0,01 0,42 1,35 0,21 12 Desember 0,70 0,38 0,41 0,21 2,40 1,04

Year on Year (Kalender Desember)

7,11 2,87 4,85 8,19 8,53 2,56

Sumber: BPS Kota Semarang Tahun 2015(data sementara, data diolah)

Meskipun inflasi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor ekstenal,

pengendalian inflasi menjadi hal yang harus terus dilakukan oleh Pemerintah Kota

Semarang untuk menjaga daya beli masyarakat. Selain melalui upaya pengendalian

ketersediaanya, pembangunan infrastruktur diharapkan akan dapat berperan

untuk menjaga nilai inflasi.