- 5 -
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 641/KEP/XII/2014
TENTANG
PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS DINAS PERTANIAN
KABUPATEN ENREKANG TAHUN
2014-2018
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu proses yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1
(Satu) tahun sampai dengan 5 (Lima) tahun dan disusun
berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan, baik dalam skala
nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi,
peluang dan kendala yang ada atau timbul serta memuat visi dan
misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta
kebijaksanaan sasaran dan prioritas sasaran sampai dengan Tahun
2018.
Perencanaan Startegis Dinas Pertanian Kab. Enrekang
mengacu pada Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 dalam jangka waktu
5 (Lima) tahun mendatang yaitu
“Terwujudnya Enrekang Maju, Aman, Sejahtera (EMAS),
menuju Daerah Agropolitan Berwawasan Lingkungan”
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian
Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 dimaksudkan sebagai arah
dan pedoman pembangunan Pertanian di Kabupaten Enrekang,
sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai
dan terukur.
Pembangunan pertanian Kabupaten Enrekang dilaksanakan
dalam upaya peningkatan produksi, produktivitas dan pendapatan
petani dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dalam konsep
pembangunan pertanian menuju Enrekang aman, maju, sejahtera
dan berkelanjutan sesuai Visi Dinas Pertanian Kabupaten
Enrekang Tahun 2014 – 2018 adalah
“Terwujudnya Pertanian Tangguh, Berdaya Saing dan
Berorientasi Agribisnis Menuju EMAS Tahun 2018”
- 6 -
Sehingga untuk mengelola pembangunan pertanian tanaman
pangan, hortikultura dan perkebunan serta Penyuluhan secara
efesien dan efektif maka diperlukan adanya suatu rencana strategis
agar program pembangunan pertanian yang disusun dapat lebih
terarah yang selanjutnya menjadi acuan utama bagi jajaran
birokrasi dinas yang menangani pertanian.
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian
dimaksudkan untuk :
a. Memberikan arahan bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di
lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang dalam
pencapaian visi, misi dan program serta pelayanannya kepada
masyarakat .
b. Sebagai acuan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi
perencanaan kegiatan antar sektor/subsektor, antar instansi
terkait Pemerintah Kabupaten Enrekang, serta antar
instansi/lembaga yang menangani pertanian, baik di pusat
maupun Kabupaten/kota;
c. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya
antara target kinerja dalam RPJMD Kabupaten Enrekang
dengan Renstra Dinas Pertanian Kab. Enrekang.
d. Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 (lima)
tahun mendatang dalam urusan pertanian, dalam rangka
kelanjutan pembangunan jangka panjang, sehingga secara
bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten
Enrekang.
Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Pertanian
Kabupaten Enrekang adalah :
a. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja pada
Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang.
b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana
pembangunan tahunan daerah dalam bentuk Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang.
- 7 -
1.3 LANDASAN HUKUM
Penyusunan Renstra SKPD Dinas Pertanian Kabupaten
Enrekang didasarkan pada berbagai landasan aturan dan
kebijaksanaan yang mendukung antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, tambahan
Lembaran Negara Nomor 4660);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
132, tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
227, tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan
dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, tambahan Lembaran
Negara Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
308, tambahan Lembaran Negara Nomor 5613);
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 830 Tahun 2016 Tentang
Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional;
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten
Enrekang Tahun 2014 - 2018 mengacu kepada Permendagri Nomor
54 Tahun 2010 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah yang disusun secara sistematis seperti berikut :
- 8 -
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas Dan Fungsi SKPD
2.2 Sumberdaya SKPD
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
BAB III.ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan SKPD
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI & KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi SKPD
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3 Staretegi dan Kebijakan SKPD
BAB V.RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
- 9 -
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 TUGAS DAN FUNGSI SKPD
Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 52
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang, maka Dinas Pertanian
Kabupaten Enrekang adalah unsur pelaksana Pemerintahan Daerah
yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam
pelaksanaan tugas sehari-hari Kepala Dinas dibantu oleh seorang
Sekretaris dan empat Kepala Bidang.
Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Kepala Bidang pada
Dinas Pertanian diuraikan sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dinas dalam
menyelengarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan
pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang
Pertanian dan Perkebunan. Untuk melaksanakan tugas pokok
tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan Dinas Pertanian ;
b. Penyusunan rencana strategik Dinas Pertanian
c. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan dan Penyuluhan
Pertanian
d. Pembinaan, pengkordinasian, pengendalian, pengawasan
program dan kegiatan Dinas Pertanian dan
e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Dinas
Pertanian
2. Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan umum
dan ketatalaksanaan bidang kepegawaian, keuangan serta
perencanaan Dinas Pertanian tersebut, Sekretaris
mempunyai fungsi :
a. Penyusunan kebijakan teknis administrasi umum dan
kepegawaian, administrasi keuangan dan perencanaan
dinas;
- 10 -
b. Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum dan
kepegawaian, keuangan dan perencanaan dinas;
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian,
pengawasan program dan kegiatan Sub Bagian;
d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan lingkup
dinas.
3. Kepala Bidang Tanaman Pangan
Kepala Bidang Tanaman Pangan, mempunyai tugas
menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sistem
dibidang Tanaman Pangan, Bidang Tanaman Pangan
mempunyai fungsi :
a. Penyelenggaraan Kegiatan Perbenihan dan Perlindungan
Tanaman Pangan;
b. Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Produksi
Tanaman Pangan;
c. Penyelenggaraan Kegiatan Sarana dan Prasarana
Tanaman Pangan.
4. Kepala Bidang Hortikultura
Kepala Bidang Hortikultura, mempunyai tugas
menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sistem
perbenihan, peningkatan produksi dan konservasi dan
perlindungan hortikulutura, Bidang Hortikultura mempunyai
fungsi :
a. Penyelenggaraan kegiatan Perbenihan dan Perlindungan
hortikultura;
b. Penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Produksi
Hortikultura;
c. Penyelenggaraan kegiatan Sarana dan Prasarana
hortikultura.
5. Kepala Bidang Perkebunan
Kepala Bidang Perkebunan, mempunyai tugas
menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sistem
dibidang perkebunan. Untuk melaksanakan tugas pokok
tersebut. Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :
- 11 -
a. Penyelenggaraan Kegiat
