1.1. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang meliputi :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4010);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat

Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3934);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4833);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5103);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata

Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara

Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160);

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang

Kawasan Jabodetabekpunjur (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor

54).

1.2. TINJAUAN KEBIJAKAN

1.2.1. RTRW NASIONAL

Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka arahan penataan

ruang dari RTRW Nasional yang berkaitan dengan RTRW Kota

Tangerang adalah sebagai berikut:

a. Wilayah Kota Tangerang masuk ke dalam Kawasan perkotaan

Jabodetabek yang ditetapkan sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional)

di dalam sistem perkotaan nasional.

b. Jaringan jalan nasional yang masuk di dalam wilayah Kota Tangerang,

meliputi:

- Jalan Arteri Primer yang terdiri dari Jl. Daan Mogot (Batas Provinsi

DKI Jakarta Kota Tangerang), Jl. Raya Serang (Kota Tangerang

Batas Kabupaten Tangerang) dimana Jl. Raya Serang di dalam

wilayah Kota Tangerang menjadi dua ruas jalan yaitu Jl. Merdeka

dan Jl. Gatot Subroto.

- Jalan Bebas Hambatan (Jalan Tol) terdiri dari Jalan Tol Jakarta

Tangerang, Jalan Tol Prof. Dr. Sedyatmo, dan Jakarta Outer Ring

Road II (JORR II) ruas Teluk Naga Batuceper dan Cengkareng

Batuceper Kunciran Serpong.

- Jaringan jalur kereta api perkotaan untuk menghubungkan

kawasan perkotaan dengan bandar udara pusat penyebaran primer

dan mendukung aksesibilitas di kawasan perkotaan.

c. Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta yang kawasannya

masuk di dalam wilayah Kota Tangerang ditetapkan sebagai bandar

udara pusat penyebaran skala pelayanan primer yang merupakan

bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN.

d. Sungai Cisadane yang sebagian wilayahnya masuk di dalam Kota

Tangerang yang merupakan bagian dari Wilayah Sungai Cidanau

Ciujung Cidurian Cisadane Ciliwung Citarum adalah wilayah

sungai lintas provinsi.

e. Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur ditetapkan sebagai Kawasan

Strategis Nasional.

1.2.2. TATA RUANG JABODETABEKPUNJUR

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2008 tentang Penataan

Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak

Cianjur (Jabodetabekjur) ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional,

maka arahan penataan ruang dari Penataan Ruang Kawasan

Jabodetabekpunjur yang berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan sistem pusat permukiman di Kawasan Jabodetabekjur

untuk mendorong pengembangan Pusat Kegiatan Nasional Kawasan

Perkotaan Jakarta, dengan kota inti adalah Jakarta dan kota satelit

adalah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota lainnya;

2. Pengembangan Jalan Lingkar Luar Jakarta Kedua (Jakarta Outer Ring

Road 2) dan jalan radialnya sebagai pembentuk struktur ruang

Jabodetabekpunjur;

3. Penataan angkutan masal jalan rel dengan angkutan jalan;

4. Peningkatan pemanfaatan jaringan jalur kereta api pada ruas-ruas

tertentu sebagai prasarana pergerakan komuter dari wilayah Bogor,

Tangerang, Bekasi, dan Depok ke Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan

sebaliknya;

5. Pengembangan jalan yang menghubungkan antarwilayah dan

antarpusat permukiman, industri, pertanian, perdagangan, jasa dan

simpul-simpul transportasi serta pengembangan jalan penghubung

antara jalan selain jalan tol dengan jalan tol;

6. Pengembangan sistem jaringan transportasi masal yang

menghubungkan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan pusat-pusat

kegiatan di sekitarnya;

7. Pengembangan sistem transportasi masal cepat yang terintegrasi

dengan bus yang diprioritaskan, perkeretaapian monorel, dan moda

transportasi lainnya;

8. Arahan drainase dan pengendalian banjir di Kawasan

Jabodetabekpunjur dilakukan melalui upaya antara lain:

a. penataan kawasan sempadan sungai dan anak-anak sungainya;

b. normalisasi sungai-sungai dan anak-anak sungainya;

c. pelestarian situ-situ serta daerah retensi air;

d. pembangunan prasarana dan pengendali banjir; dan

e. pembangunan prasarana drainase.

9. Kawasan lindung prioritas pada Kawasan Jabodetabekpunjur antara

lain meliputi:

a. situ;

b. rawa;dan

c. kawasan resapan air dan/atau retensi air.

10. Proporsi ruang terbuka hijau publik kota/perkotaan di Kawasan

Jabodetabekpunjur paling rendah 20% (dua puluh persen) dari luas

wilayah masing-masing kota/perkotaan.

11. Pemanfaatan ruang di Wilayah Kota Tangerang masuk ke dalam Zona

B1 dan Zona B2, yang arahan pemanfaatan ruangnya adalah:

- Zona B1 diarahkan untuk perumahan hunian padat, perdagangan

dan jasa, serta industri ringan nonpolutan dan berorientasi pasar,

dan difungsikan sebagai pusat pengembangan kegiatan ekonomi

unggulan.

- Zona B2 diarahkan untuk perumahan hunian sedang, perdagangan

dan jasa, industri padat tenaga kerja, dan diupayakan berfungsi

sebagai kawasan resapan air.

- Di Zona B1 dan B2 dilarang membangun industri yang mencemari

lingkungan dan banyak menggunakan air tanah.

12. Dalam perencanaan kawasan budi daya ditetapkan kawasan budi

daya prioritas dengan kriteria sebagai berikut:

a. memiliki aksesibilitas tinggi yang didukung oleh prasarana

transportasi yang memadai;

b. memiliki potensi strategis yang memberikan keuntungan dalam

pengembangan sosial dan ekonomi;

c. berdampak luas terhadap pengembangan regional, nasional, dan

internasional; dan

d. memiliki peluang investasi yang menghasilkan nilai tinggi.

Kawasan budi daya prioritas di Wilayah Kota Tangerang meliputi

kawasan pusat kegiatan ekonomi yang mencakup pusat kegiatan

perdagangan dan pusat kegiatan industri serta kawasan sekitar bandar

udara.

1.2.3. RTRW PROVINSI BANTEN

Arahan penataan ruang dari Penataan Ruang RTRW Provinsi Banten

yang berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang

adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Perkotaan Tangerang sebagai Pusat Kegiatan Nasional

(PKN) sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun

2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur, selain itu

sesuai ketentuan dalam PP No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional, Pusat Kegiatan Nasional adalah

kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala

internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

2. Perkotaan Tangerang masuk ke dalam Perkotaan Metropolitan

sebagai bagian dari Metropolitan Jabodetabekpunjur.

3. Kota Tangerang masuk ke dalam Wilayah Kerja Pembangunan I (WKP

I) yang diarahkan untuk pengembangan kegiatan industri, jasa,

perdagangan, pertanian, dan permukiman/perumahan;

4. Jaringan jalan nasional terdiri dari jalan arteri dan jalan kolektor dalam

sistem jaringan jalan primer yang masuk di dalam wilayah Kota

Tangerang, meliputi:

a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan arteri primer

Merak Cilegon Serang Tangerang Batas DKI Jakarta yang

meliputi ruas Jl. Raya Serang (Tangerang) dan Jl. Daan Mogot

(Tangerang - Bts.DKI).

b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan kolektor primer

di Provinsi Banten meliputi Tangerang Bandara Soekarno-Hatta.

c. Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan (jalan tol) dalam

kota di Provinsi Banten meliputi Jakarta Tangerang, JORR II

(Jakarta Outer Ring Road II) : Kamal Teluk Naga Batu Ceper,

Cengkareng Batu Ceper Kunciran, Kunciran Serpong.

d. Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan (jalan tol) antarkota

di Provinsi Banten meliputi Tangerang Merak, Serpong

Kunciran Bandara Soekarno Hatta Teluk Naga.

5. Jaringan jalan propinsi berfungsi sebagai jalan kolektor dalam sistem

jaringan jalan primer, yang masuk di dalam wilayah Kota Tangerang,

meliputi:

a. Ciputat Ciledug terdiri dari ruas Jl. Raden Fattah dan Jl. Raya

Jombang (Ciledug);

b. Tangerang Serpong - Bts.Bogor terdiri dari ruas Jl. Jenderal

Sudirman dan Jl. MH. Thamrin;

c. Jl. KH. Hasyim Ashari;

d. Jl. HOS. Cokroaminoto; dan

e. Karawaci Legok ruas Jl. Imam Bonjol.

6. Pengembangan terminal meliputi terminal tipe A dan B, yaitu :

a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan terminal

penumpang Tipe A meliputi Terminal Bandara Soekarno Hatta dan

Poris Plawad; dan

b. Pengembangan terminal penumpang Tipe B untuk melayani

angkutan antar kota dalam provinsi dan angkutan kota meliputi

Terminal Ciledug, Cimone, Cadas, dan Jatiuwung.

7. Pengembangan prasarana transportasi perkeretaapian meliputi :

a. Mengembangkan jaringan prasarana KA yang menghubungkan

kawasan-kawasan industri, simpul-simpul transportasi utama

antara lain pembangunan jaringan prasarana baru pada lintas

Serpong Tangerang Bandara Soekarno Hatta;

b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan prasarana KA yang

padat melayani transportasi perkotaan antara lain pada lintas

Tangerang Duri;

c. Mengembangkan pelayanan angkutan KA bisnis dan eksekutif

yang melayani angkutan perkotaan terutama pada lintas

Tangerang Duri;

d. Pengembangan jalur kereta api (double track) Jakarta - Kota

Tangerang;

e. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana Stasiun Pasar

Anyar (Kota Tangerang); dan

f. Mengembangkan Stasiun Kereta Api Terpadu pada Kawasan

Bandara Soekarno - Hatta.

8. Arahan pengembangan bandar udara meliputi:

a. Mengembangkan pelayanan sarana, prasarana dan sistem

pengoperasian Bandar Udara Soekarno Hatta sesuai dengan

fungsinya sebagai bandara pusat penyebaran primer yang secara

langsung melayani pergerakan orang dan barang dalam negeri dan

ke luar negeri; dan

b. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan

pembangunan pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

(KKOP).

c. Untuk mendukung kelancaran pergerakan orang dan barang dari

dan ke Provinsi Banten dengan menggunakan Bandar Udara

Soekarno-Hatta, maka yang diperlukan adalah rencana

pembangunan jalan bebas hambatan untuk meningkatkan

aksesibilitas ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.

9. Arahan pengembangan angkutan masal cepat di wilayah perkotaan

meliputi pengembangan angkutan masal cepat di wilayah

Jabodetabekpunjur dalam sistem transportasi yang saling terkait

dengan sistem transportasi Provinsi DKI Jakarta

10. Adapun arahan pengembangan sumberdaya air dikembangkan pada

lokasi :

a. Bendungan Pasar Baru untuk pengendalian banjir.

b. Bendung Cisadane pintu sepuluh untuk pengendalian banjir.

11. Sungai Cisadane yang sebagian wilayahnya masuk di dalam Kota

Tangerang yang merupakan bagian dari Wilayah Sungai Cidanau

Ciujung Cidurian Cisadane Ciliwung Citarum adalah wilayah

sungai lintas provinsi

12. Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur ditetapkan sebagai Kawasan

Strategis Nasional.

1.3. PROFIL WILAYAH KOTA TANGERANG

Gambaran umum Kota Tangerang diuraikan dalam bentuk penjelasan

karakteristik fisik, sosial dan ekonomi, serta analisis kondisi, potensi dan

permasalahan kota secara keseluruhan yang akan mempengaruhi tata

ruang kota dimasa yang akan datang.

1.3.1. Karakteristik Fisik

A. Letak Geografis

Kota Tangerang yang terbentuk pada tanggal 28 Februari 1993

berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1993, secara geografis

terletak pada 106036 106042 Bujur Timur (BT) dan 606-

6013Lintang Selatan (LS), dengan luas wilayah 181,818 Km2

(termasuk luas Bandara Soekarno-Hatta sebesar 19,69 km2). Secara

administrasi Kota Tangerang terdiri dari 13 Kecamatan dan 104

Kelurahan (Gambar 1.1 dan Gambar 1.2).

Adapun batas administrasi Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan

Sepatan (Kabupaten Tangerang).

Sebelah Selatan : Kecamatan Curug (Kabupaten Tangerang),

Kecamatan Serpong, dan Kecamatan Pondok

Aren (Kota Tangerang Selatan).

Sebelah Timur : Provinsi DKI Jakarta.

Sebelah Barat : Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan

Cikupa (Kabupaten Tangerang).

Gambar 1.1. PETA ORIENTASI WILAYAH KOTA TANGERANG

Gambar 1.2. PETA ADMINISTRASI WILAYAH KOTA TANGERANG

Memperhatikan posisi geografis, maka Kota Tangerang memiliki letak

strategis karena berada di antara DKI Jakarta, Kota Tangerang

Selatan dan Kabupaten Tangerang. Sesuai dengan Instruksi Presiden

Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Jabotabek (Jakarta,

Bogor, Tangerang, Bekasi), Kota Tangerang merupakan salah satu

daerah penyangga Ibukota Negara DKI Jakarta.

Posisi strategis tersebut menjadikan perkembangan Kota Tangerang

berjalan dengan pesat. Pada satu sisi, menjadi daerah limpahan dari

berbagai kegiatan di Kota Jakarta, di sisi lainnya Kota Tangerang

menjadi daerah kolektor pengembangan wilayah Kabupaten

Tangerang sebagai daerah dengan sumber daya alam yang produktif.

Pesatnya perkembangan Kota Tangerang, didukung pula dari

tersedianya sistem jaringan transportasi terpadu dengan wilayah

Jabodetabek, serta aksesibilitas dan konektivitas berskala nasional

dan internasional yang baik sebagaimana tercermin dari keberadaan

Bandara International Soekarno-Hatta, Pelabuhan International

Tanjung Priok, serta Pelabuhan Bojonegara sebagai gerbang maupun

outlet nasional. Kedudukan geostrategis Kota Tangerang tersebut

telah mendorong bertumbuhkembangnya aktivitas industri,

perdagangan dan jasa yang merupakan basis perekonomian Kota

Tangerang saat ini.

B. Kondisi Topografi

Kondisi topografi Kota Tangerang berada pada ketinggian 10 - 30

meter di atas permukaan laut (dpl), dengan bagian utara memiliki rata-

rata ketinggian 10 meter dpl seperti Kecamatan Neglasari, Kecamatan

Batuceper, dan Kecamatan Benda. Sedangkan bagian selatan

memiliki ketinggian 30 meter dpl seperti Kecamatan Ciledug dan

Kecamatan Larangan. Lihat Gambar 1.3.

Gambar 1.3.

PETA KONTUR KOTA TANGERANG

Sebagian besar wilayah Kota Tangerang mempunyai tingkat

kemiringan lahan antara 0-3% dan sebagian kecil wilayah pada bagian

selatan kota memiliki kemiringan lahannya antara 3-8%, yang terdapat

di Kelurahan Parung Serab, Kelurahan Paninggilan Selatan dan

Kelurahan Cipadu Jaya. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian

besar lahan di Kota Tangerang cukup landai. Hal ini juga sangat

menguntungkan bagi pengembangan Kota Tangerang secara umum,

terutama untuk pengembangan kegiatan perkotaan. Lihat Gambar 1.4.

Dengan sebagian besar wilayah memiliki kemiringan lereng yang

cukup datar, kendala pembagunan fisik di Kota Tangerang dapat

dikurangi sehingga akan berdampak pada biaya pembangunan yang

relatif lebih murah dibandingkan dengan kemiringan lereng di atas 8%.

Ada beberapa cekungan-cekungan kecil yang berpotensi menimbulkan

masalah banjir di beberapa tempat. Lihat Gambar 1.5.

C. Jenis Tanah

Jenis tanah yang terdapat di Kota Tangerang terdiri dari jenis aluvial,

latosol dan padeolik yang tersebar di beberapa bagian wilayah.

Gambaran mengenai kondisi jenis tanah di Kota Tangerang dapat

dilihat pada Gambar 1.6.

D. Geologi

Kondisi Geologi di Kota Tangerang terdiri dari jenis aluvium, kipas

aluvium dan tuff banten yang tersebar di beberapa bagian wilayah.

Kondisi geologi dapat dilihat pada Tabel 1.1 dan Gambar 1.7.

Tabel 1.1 STRUKTUR GEOLOGI DI KOTA TANGERANG

Struktur Geologi Keterangan

Aluvium Lempung, lanau, pasir, kerikil, kerakal, dan bongkah

Kipas Alluvium Tuf halus berlapis, tuf pasiran, berselingan dan tuf

konglomerat

Tuf Banten Tuf, tuf batu apung, batu pasir tufan

Sumber : Peta geologi PLPG Bandung

Gambar 1.4.

PETA LERENG KOTA TANGERANG

Gambar 1.5.

PETA FISIOGRAFI PERMUKAAN KOTA TANGERANG

Gambar 1.6.

PETA JENIS TANAH KOTA TANGERANG

Gambar 1.7.

PETA STRUKTUR GEOLOGI KOTA TANGERANG

E. Hidrologi

- Kondisi Air Permukaan

Air permukaan di Kota Tangerang berupa sungai berfungsi untuk

mengumpulkan air hujan ke daerah aliran sungai. Potensi air

permukaan ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh

penduduk Kota Tangerang, seperti untuk minum, mandi maupun

mencuci. Selain itu juga digunakan untuk kebutuhan air bagi

industri. Oleh karena itu, untuk beberapa aliran sungai yang

mempunyai cakupan daerah aliran sungai yang cukup luas perlu

mendapat perhatian untuk dilakukan perlindungan, untuk

mencegah terjadinya pencemaran air.

Sungai-sungai besar yang melintasi Kota Tangerang, meliputi :

1. Sungai Cisadane yang membelah Kota Tangerang menjadi 2

(dua) bagian yaitu bagian timur aliran sungai dan bagian barat

aliran sungai. Memiliki catchment area selaua 106.350 Ha.

Dengan tinggo muka air banjir 100 tahunan berkisar antara 24,9

(di bagian hulu) dan 12,1 (di bagian hilir) dan panjang 15 km,

dengan lebar badan sungai 100 meter dan tinggi 5,25 meter.

Debit airnya 88 m/detik. Di sepanjang DAS, sebagian besar

merupakan areal terbangun (perumahan dan bangunan

lainnya). Hal ini, menyebabkan terganggunya keseimbangan

antara kecepatan aliran air yang masuk dengan kapasitas debit

aliran sungai ini, sehingga terjadi peninggian muka air tahun ke

tahun.

2. Sungai Cirarab yang terletak pada batas sebelah barat dari

Kecamatan Jatiuwung dengan Kecamatan Pasar Kemis

(Kabupaten Tangerang). Adapun kondisi Daerah Aliran Sungai

(DAS) Cirarab yang melintasi Kota Tangerang adalah sebagai

berikut : Catchment area seluas 6.030 Ha, dengan panjang 7

km dan lebar badan sungai 11 meter dan tinggi 3,5 meter serta

debit air sebesar 24 m/detik.

3. Sungai Angke terletak pada sebelah timur dari Kota Tangerang.

Adapun kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) Angke yang

melintasi Kota Tangerang adalah sebagai berikut: catchment

area seluas 7.430 Ha, dengan panjang 10 km, dan lebar badan

sugai 12 meter serta tinggi 5,5, meter. Debit air sebesar 36

m/detik.

Peta DAS wilayah Kota Tangerang dapat dilihat pada Gambar 1.8.

Berdasarkan perhitungan detail untuk debit pengaliran maksimum

dan minimum pada beberapa sungai yang ada di Kota Tangerang,

yang dilakukan oleh Dinas PU Pengairan Kota Tangerang

menunjukan debit maksimum yang besar dimiliki oleh Sungai

Cisadane (2.500 m/detik) dan kali Angke (105 m/detik).

Umumnya sungai-sungai besar tersebut dimanfaatkan untuk

saluran pembuangan. Selain itu, terdapat saluran air buatan yang

ada di Kota Tangerang, meliputi Saluran Pembuangan Mookervart,

Saluran Irigasi Induk Tanah Tinggi, Saluran Induk Cisadane Barat,

Saluran Induk Cisadane Timur dan Saluran Induk Cisadane Utara.

Saluran Induk dibangun sebagai saluran irigasi untuk persawahan,

namun seiring perubahan fungsi lahan pertanian ke lahan non

pertanian (kegiatan perkotaan), mengakibatkan saluran Induk

dimanfaatkan juga sebagai saluran pembuangan.

Selain itu, kondisi hidrologi di Kota Tangerang dapat dilihat

berdasarkan karakteristik kemungkinan luah sumur (possibility of

well yields), sebagai berikut :

1. Luas sumur antara 2 - 25 liter/detik, yaitu akuifer dengan aliran

melalui ruang antar butir setempat melalui rekahan, umumnya

terdapat pada bantuan sedimen Kuarter, terdiri dari beberapa

akuifer batu pasir, ketebalan berkisar antara 3 - 18 meter,

keterusan 120 - 260 m/hari dengan kedalaman 150-250 meter

di bawah tanah, kapasitas jenis 0,5 - 1,5 liter/detik/meter, muka

air tanah statsi 3 - 21 meter di bawah muka tanah.

Gambar 1.8.

PETA DAS KOTA TANGERANG

2. Luas sumur kurang dari 5 liter/detik, merupakan akuifer dengan

aliran melalui ruang antar butir, setempat melalui rekahan dan

saluran pelarutan; terdiri dari beberapa akuifer bantuan sedimen

Kuarter berupa batu pasir dan breksi, stempat batuan Tersier

breksi, batu gamping koral dan batu gamping pasiran: ketebalan

berkisar 3 - 20 meter, keterusan 7-100 m/hari dengan

kedalaman sumur 60 - 250 meter, dibawah muka tanah,

kapsitas jenis 0,1 - 0,4 liter/detik/meter, muka air tanah ststis 2 -

45 meter di bawah tanah.

3. Nir akuifer, yaitu daerah resapan air tanah langka atau tak

berarti.

- Kondisi Air Tanah

Air tanah yang ada di Kota Tangerang, baik sistem pengaliran,

jumlah, mutu, dan waktu pembetukannya sangat beragam

tergantung dari faktor curah hujan, kondisi geologi, kemiringan

lereng serta tutupan alahan pada masing-masing daerah. Sumber

air yang berasal dari air tanah digunakan oleh masyarakat Kota

Tangerang untuk keperluan sehari-hasi diperoleh melalui sumur

bor dengan air tanah tertekan.

F. Iklim

Curah hujan di Kota Tangerang pada tahun 2009 adalah sebanyak

1.804 mm dengan jumlah hari hujan 133 hari. Bulan Januari

merupakan curah hujan paling banyak yaitu sebesar 355 mm selama

20 hari, sedangkan curah hujan paling sedikit terjadi di bulan Agustus

sebanyak 52 mm selama 5 hari. Lihat Gambar 1.9.

Gambar 1.9.

PETA CURAH HUJAN KOTA TANGERANG

1.3.2. Penggunaan Lahan

Kota Tangerang memiliki luas wilayah sebesar 18.423,31 Ha, dari luasan

tersebut 57,12% (10.523,39 Ha) adalah kawasan yang terbangun, artinya

sebagian wilayah di Kota Tangerang sangat strategis untuk dapat

dikonsolidasi ke dalam wilayah terbangun kota melalui perencanaan kota

yang sesuai.

Pola penggunaan lahan di Kota Tangerang dapat dikelompokkan ke

dalam 2 (dua) kategori, yaitu kawasan lindung dan kawasan non lindung.

A. Kawasan Lindung

Berdasarkan data yang ada luas kawasan lindung di Kota Tangerang

adalah seluas 278 Ha (1,5%). Sebagian besar kawasan lindung ini

diantaranya meliputi kawasan Situ Cipondoh dan kawasan sempadan

sungai dan sungai Cisadane.

B. Kawasan Non-Lindung : Terbangun dan Non-Terbangun

Wilayah Kota Tangerang memiliki luas sekitar 18.423,31 Ha yang

terbagi menjadi 12.813 Ha (69,55%) kawasan yang sudah terbangun

dan 5.609,89 Ha (30,45%) kawasan belum terbangun.

Keberadaan lahan yang belum terbangun serta potensi yang dimiliki

oleh Kota Tangerang memberi peluang kepada pihak investor, baik

industri, perumahan abaru maupun perdagangan dan jasa untuk

menanamkan modalnya di Kota Tangerang.

Berkaitan dengan Zoning di Kota Tangerang, pusat kota ditetapkan di

Kecamatan Tangerang. Kawasan pengembangan terbatas berada

dibagian utara yaitu di Kecamatan Benda dan Kecamatan batceper

yang masih mengikuti RTRW sebelumnya. Kecamatan Batuceper

masih diarahkan untuk kegiatan pergudangan, industri dan perumahan

susun. Kecamatan Benda yang wilayahnya meliputi sebagian Bandara

International Soekarno Hatta diarahkan sebagai ruang terbuka hijau

dan buffer (kawasan penyangga/kawasan pengaman) bandara, yang

masih konsisten dengan RTRW sebelumnya. Sedangkan, Kecamatan

Ciledug tetap diarahkan untuk kegiatan perumahan tapi dengan

penegasan yang lebih jelas antara perumahan skala menengah dan

kecil. Kecamatan Jatiuwung di bagian barat dari Kota Tangerang

diarahkan untuk kegiatan industri dengan pengembangan terbatas,

serta permukiman penunjang industri. Kawasan tersebut tidak

diarahkan untuk penambahan industri baru tetapi hanya untuk

perluasan kegiatan yang sudah ada saja.

Kondisi penggunaan lahan saat ini di Kota Tangerang dapat dibedakan

menjadi dua yaitu lahan terbangun dan lahan belum terbangun (lahan

lindung no-budidaya dan lahan budidaya).

Tabel 1.2

LUAS PENGGUNAAN LAHAN DI KOTA TANGERANG TAHUN 2009

Kecamatan

Penggunaan Lahan Luas

Wilayah

Sawah Pekarangan/ Tanah untuk Bangunan

Tegalan/ Kebun/ Ladang/ Huma

Rawa-rawa

Kolam/ Empang

Sementara Tidak

diusahakan

Lainnya

Ciledug 25 823,66 23,60 4,60 876,86

Larangan 905,83 7,20 26,70 939,73

Kr. Tengah 14 846,78 91,30 11,80 83,50 1.047,38

Cipondoh 369 1.318,20 50,00 11,80 29,80 12,20 1.791,00

Pinang 495 1.323,83 88,96 126,18 14,04 111,00 2.159,01

Tangerang 23 1.305,03 81,00 13,17 22,00 134,33 1.578,53

Karawaci 34 1.204,11 49,71 29,29 8,47 21,93 1.347,51

Cibodas 758,10 4,80 4,80 135,90 57,50 961,10

Jatiwung 1.375,69 12,80 13,80 13,50 24,80 1.140,59

Periuk 93 772,70 15,90 9,60 11,40 51,70 954,30

Neglasari 316 903,00 172,00 38,20 26,40 152,09 1.607,69

Batuceper 33 938,50 53,30 17,50 25,00 91,00 1.158,30

Benda 225 193,44 91,00 26,70 55,80 1.969,37 2.561,31

Jumlah 1.627 12.668,87 710,77 126,18 221,50 332,87 2.736,12 *18.423,31

* : Luas Kota Tangerang termasuk dengan luas Bandara Soekarno Hatta

Sumber : Kota Tangerang Dalam Angka, 2009, BPS

Kondisi penggunaan lahan eksisting di Kota Tangerang dapat di lihat

pada Gambar 1.10

Gambar 1.10.

PETA PENGGUNAAN LAHAN EKSISTING KOTA TANGERANG

1.3.3. Perekonomian

Perekonomian Kota Tangerang masih didominasi oleh kegiatan

perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan lokal/kota (radius 5-6

meter) dan merupakan limpahan (overspill) dari kegiatan ekonomi Jakarta.

Kegiatan industri yang merupakan kegiatan ekonomi Kota Tangerang

yang dominan selama 2000 - 2008 memiliki kondisi yang stabil, namun

cenderung mengalami penurunan terutama pada jenis industri skala

besar. Penyusutan kawasan industri di Kota Tangerang yaitu pada

Kecamatan Batuceper. Sedangkan kawasan industri di Jatiuwung lebih

banyak didominasi oleh kegiatan industri pesanan dari perusahaan

multinasional yang cenderung tidak memiliki pijakan yang kuat dan mudah

berpindah tempat (footloose industry).

Selain kegiatan ekonomi di bidang industri, saat ini Kota Tangerang

memiliki potensi untuk pengembangan perumahan, dapat dilihat dari

banyaknya proyek properti skala besar sudah mulaiu diimplementasikan,

namun pada kenyataannya masih belum bisa memimpin pasar dan masih

berada di bawah tekanan competitor produk sejenis seperti di Serpong

dan Lippo Karawaci.

Tabel 1.3

ANALISA PERTUMBUHAN SEKTOR EKONOMI DI KOTA TANGERANG TAHUN 2000 S.D. 2008

No Kegiatan Tahun

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1 Pertanian 0.23% 0.21% 0.20% 0.19% 0.18% 0.17% 0.16% 0.16% 0.15%

2 Industri Pengelolaan

58.45% 58.72% 58.88% 57.89% 57.51% 55.99% 56.22% 55.38% 54.57%

3 Listrik, Gas dan Air Minum

1.40% 2.71% 2.81% 2.70% 2.73% 2.70% 3.15% 2.99% 3.07%

4 Bangunan/konstruksi

1.78% 1.69% 1.64% 1.58% 1.56% 1.63% 1.53% 1.52% 1.51%

5 Perdagangan, hotel & restoran

25.50% 24.77% 24.52% 24.19% 23.71% 24.08% 23.40% 23.25% 23.02%

6 Pengangkutan & komunikasi

9.71% 9.79% 9.74% 9.65% 9.68% 10.57% 10.25% 10.43% 10.67%

7 Bank & Lembaga Keuangan Lainnya

0.85% 0.13% 0.25% 1.91% 2.73% 2.91% 3.44% 4.43% 5.18%

8 Jasa-jasa 2.09% 1.99% 1.95% 1.90% 1.89% 1.94% 1.86% 1.85% 1.84%

1.3.4. Kependudukan

A. Perkembangan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Tangerang terus meningkat dari tahun ke

tahun. Jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Karawaci

karena memang diperuntukkan bagi kawasan perumahan, sedangkan

jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Benda, hal ini

disebabkan karena sebagian wilayah dari kecamatan Benda berfungsi

untuk kawasan bandara.

Tabel 1.4

JUMLAH PENDUDUK KOTA TANGERANG

Kecamatan 2001 2002 2003 2004 2004

Ciledug 94,768 99,010 100,721 102,240 104,583

Larangan 120,801 126,039 127,033 128,946 137,120

Karang Tengah 84,786 88,208 96,129 97,577 100,724

Cipondoh 127,102 133,921 144,367 146,540 153,289

Pinang 107,471 111,451 116,031 117,779 121,110

Tangerang 113,595 117,961 120,584 122,403 125,133

Karawaci 150,574 155,959 161,371 163,799 168,052

Cibodas 120,317 16,328 129,217 131,162 134,650

Jatiuwung 119,150 126,237 123,045 124,900 126,680

Periuk 101,736 107,818 111,510 113,188 117,005

Neglasari 82,024 85,775 90,162 91,521 94,657

Batuceper 72,275 75,308 80,087 81,293 84,324

Benda 59,627 62,828 66,320 67,318 69,917

Kota Tangerang 1,354,226 1,306,842 1,466,577 1,488,666 1,537,244

Sumber : Kota Tangerang Dalam Angka 2001-2005, BPS

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Tangerang paling tinggi pada

tahun 2001-2002 yaitu sebesar 4,15 % dengan Kecamatan Neglasari

sebesar 12,37 %. Sedangkan pada tahun 2002 -2003, laju

pertumbuhan penduduk Kota Tangerang masih cukup tinggi yaitu

sebesar 3,98 %. Hal ini disebabkan bukan hanya oleh pertumbunhan

alami, tetapi juga karena daya tarik Kota Tangerang yang merupakan

wilayah hunian yang menarik bagi wilayah - wilayah yang ada di

sekitar Tangerang terutama DKI Jakarta. Selain itu Kota Tangerang

juga memiliki potensi ekonomi dalam sector indutri perdagangan dan

jasa.

Tabel 1.5

LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

Kecamatan 2001-2002

(%) 2002-2003

(%) 2003-2004

(%) 2004-2005

(%)

Ciledug 4,48 1,73 1,51 2,24

Larangan 4,34 0,79 1,51 5,96

Karang Tengah 4,04 8,98 1,51 3,12

Cipondoh 5,36 7,80 1,51 4,40

Pinang 3,70 4,11 1,51 2,75

Tangerang 3,84 2,22 1,51 2,18

Karawaci 3,58 3,47 1,50 2,53

Cibodas 5,00 2,29 1,51 2,59

Jatiuwung 5,95 -2,53 1,51 1,40

Periuk 5,98 3,42 1,50 3,26

Neglasari 18,68 5,11 1,51 3,31

Batuceper -8,19 6,35 1,51 3,59

Benda 5,37 5,56 1,50 3,72

Kota Tangerang 4,62 3,51 1,51 3,16 Sumber : Kota Tangerang Dalam Angka 2001-2005, BPS

Kepadatan penduduk Kota Tangerang sebesar 75-80 jiwa/Ha dan

dapat dilihat bahwa kepadatan penduduk Kota Tangerang semakin

meningkat tiap tahunnya.

Dalam kurun waktu 2001-2005, Kecamatan Larangan dan Kecamatan

Cibodas merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi

di Kota Tangerang.

Kepadatan penduduk di wilayah Kota Tangerang dapat dilihat pada

Tabel 1.6. dan Gambar 1.11. berikut ini

Gambar 1.11.

PETA KEPADATAN PENDUDUK KOTA TANGERANG

Tabel 1.6 KEPADATAN PENDUDUK KOTA TANGERANG

Kecamatan Kepadatan Penduduk (jiwa per Ha)

2001 2002 2003 2004 2005

Ciledug 108 113 115 117 119

Larangan 129 134 135 137 146

Karang Tengah 81 84 92 93 96

Cipondoh 71 75 81 82 86

Pinang 50 52 54 55 56

Tangerang 72 7 76 78 76

Karawaci 112 116 120 122 125

Cibodas 125 131 134 136 140

Jatiuwung 83 88 85 87 88

Periuk 107 113 117 119 123

Neglasari 45 53 56 57 59

Batuceper 71 65 69 70 73

Benda 110 111 112 114 118

Kota Tangerang 74 77 80 81 93

Sumber : Kota Tangerang Dalam Angka 2001-2005, BPS

B. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk merupakan gambaran yang dibagi dalam

kelompok kelompok tertentu yang memiliki karakteristik yang sama,

seperti berdasarkan umur.

Tabel 1.7

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR

Kelompok Umur

Jumlah Penduduk (jiwa)

0 4 139,004 5 9 124,363

10 -- 14 132,951

15 19 121,944 20 24 138,490 25 29 183,641 30 34 187,111 35 39 149,519 40 44 109,545 45 49 86,324 50 54 58,472 55 59 37,466 60 64 22,996 65 69 18,156 70 74 11,042

75 + 16,220

Total 1,537,244

Sumber : Kota Tangerang Dalam Angka, 2005

Berdasarkan tabel di atas, kelompok umur 25-29 tahun merupakan

kelompok umur dengan jumlah terbesar di Kota Tangerang. Kelompok

umur 70 - 74 tahun merupakan kelompok umur dengan jumlah terkecil

di Kota Tangerang.

Berdasarkan tabel di atas, kelompok umur terbanyak adalah kelompok

umur 15-64 tahaun yang merupakan usia produktif, yaitu sebesar

71,26 % (=1.095.508 jiwa). Salah satu penyebab hal ini karena

sebagian besar penduduk yang berimigrasi ke Kota Tangerang yang

adalah penduduk dengan usia produktif.

C. Ketenagakerjaan

Aspek ketenagakerjaan sangat berkaitan dengan kependudukan

dalam pembangunan ekonomi daerah dan dapat diketahui jumlah

penduduk miskinnya. Berdasarkan tabel di bawah ini dapat dilihat

bahwa penyerapan tenaga kerja terbanyak berada pada sektor

industri, mengingat basis ekonomi Kota Tangerang adalah sektor

industri, kemudian diikuti oleh sektor jasa dan sektor perdagangan,

hotel & restoran.

Tabel 1.8

PORSI TENAGA KERJA DI TIAP SEKTOR EKONOMI 2000-2004

Tahun Pertanian Industri Perdagangan, Hotel & Restoran

Angkutan & Komunikasi

Lainnya

2000 2,02 32,75 24,71 10,41 10,58

2001 2,75 33,96 16,14 3,62 15,43

2002 2,75 33,96 16,14 3,62 15,43

2003 2,78 33,63 16,20 3,65 15,50

2004 2,78 33,63 16,20 3,65 15,50

Sumber : BPS, dalam Rencana Induk Pembangunan Ekonomi (RIPE, 2006)

1.4. POTENSI DAN PERMASALAHAN KOTA TANGERANG

1.4.1. Perumahan dan permukiman

Beberapa permasalahan yang terkait dengan perumahan dan

permukiman di Kota Tangerang berupa:

a. Belum memadainya penyediaan perumahan bagi pekerja industri. Hal

ini dapat dilihat bahwa tingkat kepadatan permukiman yang sangat

tinggi dengan kondisi sanitasi lingkungan yang cukup buruk dan

terbatasnya ketersediaan air bersih.

b. Minat investasi yang kurang tepat lokasinya seperti di lokasi industri,

kawasan sekitar bandara (kawasan bahaya kecelakaan dan kawasan

kebisingan), serta di lokasi banjir.

c. Adanya kebijakan pemerintah pusat tentang pembangunan rumah

susun milik di lokasi bantaran sungai, yang seharusnya merupakan

kawasan lindung.

d. Menurunnya kualitas permukiman di Perumnas (I-IV). Hal ini dapat

dilihat dari tingginya kepadatan penduduk yang tidak sesuai dengan

rencana perkembangan jumlah penduduk pada saat merancang

kawasan tersebut, dan ini menyebabkan infrastruktur yang disediakan

sudah tidak lagi dapat melayani kebutuhan warga (seperti saluran

drainase, pengelolaan air limbah dengan sistem perpipaan, supply air

bersih, sampah, dan kemacetan di jalan raya).

e. Banyaknya lokasi perumahan di sekitar DAS Kali Sabi, DAS Cirarab,

Kali Angke, Kali Pesanggrahan, Kali Cantiga yang terkena banjir.

Dari beberapa permasalahan mengenai perumahan dan permukiman di

Kota Tangerang, terdapat potensi yang menarik di sini, yaitu:

a. Model Rumah Susun Sewa yang dibangun di Kelurahan Manis, dinilai

cukup berhasil sebagai tempat tinggal bagi pekerja industri.

b. Adanya minat investasi dari pengembang perumahan sederhana sehat

pada kawasan yang tidak terlalu besar dan juga di kawasan Kavling

DPR Pinang Cipondoh.

c. Adanya alokasi dana APBD, dana pusat dan BLN untuk program

perbaikan kampong (kumuh).

d. Potensi untuk revitalisasi kawasan perumahan Perumnas (I-IV).

e. Mengembalikan kawasan di sekitas DAS Kali Sabi, Kali Cirarab, Kali

Angke, Kali Pesanggrahan, dan Kali Cantiga sebagai areal resapan

air.

1.4.2. Ruang/Spasial

Permasalahan yang ada di Kota Tangerang secara umum adalah:

Banjir di Kota Tangerang yang disebabkan oleh sumber-sumber banjir

seperti Sungai Cisadane, Cirarab, Sabi dan Angke, serta beberapa

situ, yakni Situ Cipondoh, Situ Bulakan dan Situ Cangkring. Kondisi

rawan banjir di Kota Tangerang dapat dilihat pada Gambar 1.12.

Gangguan lalu lintas yang ditimbulkan akibat tumbuhnya sektor

perdagangan dan jasa yang tidak terkendali, dan hal ini juga

menyebabkan penurunan fungsi jalan.

Tidak tersedianya ruang bagi ruang terbuka hijau.

Kawasan industri yang terus mengalami penurunan kualitas terutama

di Kecamatan Jatiuwung.

Banyaknya lahan kosong yang sudah dikuasi oleh pengembang.

Potensi yang bisa dilihat dilihat dari aspek keruangan di Kota Tangerang

adalah:

Pengembangan wilayah pusat yang baru.

Investasi bagi pemilik modal untuk pengembangan perumahan sehat

sederhana.

Penyediaan bagi ruang terbuka hjau, bukan saja sebagai areal

resapan air, tapi juga merupakan paru-paru kota bagi Kota Tangerang.

1.4.3. Ekonomi

Permasalahan pada bidang ekonomi dalam pengembangan Kota

Tangerang adalah:

Penurunan kawasan industri di beberapa tempat di Kota Tangerang.

Padahal sektor industri adalah basic ekonomi di Kota Tangerang.

Pertumbuhan perdagangan dan jasa dengan pola memita (ribbon

development).

Makin maraknya usaha rumah kontrakan yang tidak dilengkapi dengan

standar kualitas sanitasi sehingga cenderung menjadi kawasan yang

tidak tertata dan kumuh.

Gambar 1.12.

PETA RAWAN BANJIR

Penilaian terhadap potensi ekonomi yang dimiliki oleh Kota Tangerang

dalam bidang ekonomi adalah pengembangan pada sektor-sektor:

Industri.

Perdagangan dan jasa.

Keuangan dan perbankan.

Perumahan (potensi minat investasi oleh pengembangan perumahan).

Pertumbuhan keempat sektor kegiatan tersebut semakin pesat dengan

adanya ruas jalan tol Jakarta Tangerang Merak dan gerbang

perhubungan udara Indonesia Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Keempat sektor kegiatan tersebut menjadi sumber mata pencaharian

utama bagi sebagian besar penduduk Kota Tangerang.

1.4.4. Transportasi

Permasalahan dalam bidang transportasi di Kota Tangerang adalah

sebagai berikut:

Kemacetan lalu lintas di beberapa titik di Kota Tangerang.

Tidak tersedianya jalur untuk lalu lintas angkutan barang.

Banyak terdapat terminal bayangan di beberapa lokasi yang

menimbulkan gangguan lalu lintas.

Tidak adanya bus lokal dalam kota.

Penurunan kelas jalan di sepanjang Jl. Daan Mogot Jl. Merdeka Jl.

Gatot Subroto.

Hierarki jalan yang belum jelas di Kota Tangerang.

Potensi dalam pengembangan transportasi di Kota Tangerang adalah:

Pengembangan angkutan terpadu dalam kota.

Penyediaan terminal bagi beberapa lokasi pusat kegiatan.

Pengembangan jalan STA 11 dan JORR II sebagai kemudahan akses

bagi penduduk Kota Tangerang.

1.4.5. Infrastruktur

Permasalahan mengenai infrastruktur di Kota Tangerang adalah:

Saluran drainase yang menyebabkan banjir.

Penanganan masalah sampah, seperti lokasi TPA di Kota Tangerang.

Kurangnya sumber air bersih untuk kebutuhan penduduk dan industri.

Potensi dalam pengembangan infrastruktur di Kota Tangerang adalah:

Potensi investasi dari hasil kerjasama investor dengan PDAM dalam

penyediaan kebutuhan air bersih di Kota Tangerang.

Potensi dalam penyediaan daerah penampungan air sementara.

Pengembangan teknologi komunikasi di era globalisasi.

1.5. KONSEP RENCANA

1.5.1. Pengembangan Berdasarkan Kondisi Eksisting (market share)

A. Kesempatan Pengembangan Tingkat Lokal dan Kota

Yang dimaksud dengan kesempatan pengembangan pada tingkat

lokal dan kota adalah kesempatan tertentu yang berasal dari pasar

yang ada pada tingkat lokal (dengan catchment area sekitar 5-6km)

dan/atau dari pasar pada tingkat kota Tangerang.

Pada prinsipnya data suplay dan demand yang ada selama 5 (tiga)

tahun terakhir akan dijadikan sebagai dasar untuk proyeksi market

share untuk 3-5 tahun ke depan. Penentuan market share masih akan

memperhitungkan bukan saja berdasarkan kondisi pasar saat ini,

tetapi juga informasi mengenai proyek-proyek baru yang akan

dilakukan oleh para pesaing selama kurun waktu tersebut.

B. Kesempatan Pengembangan Tingkat Nasional

Overspill dari Jakarta: Conference Center.

Komplementer dengan Bandara Internasional Soekarno Hatta:

Hotel berbintang.

Universitas Propinsi Banten/Kota Tangerang.

C. Kesempatan Pengembangan Tingkat Global

Tourist Facilities

Sebuah sentra kegiatan kultural dan perdagangan dari produk-

produk manufaktur dan kerajinan yang diminati oleh turis asing

maupun lokal dari luar daerah. Mereka yang sedang melakukan

transit di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan mempunyai

waktu sekitar 3-5 jam bisa mengunjungi sentra ini. Atraksi utama

sentra semacam ini adalah pertunjukan kultural seperti musik,

tarian yang dapat dinikmati sambil memakan makanan yang khas

dari daerah yang sama. Selain gerai-gerai yang menjual souvenir

bisa juga ditawarkan berbagai jasa rekreatif, seperti pijat

refleksi/tradisional, dst.

Promotion and Design Center for Handicraft and Small Industry

1.5.2. Pengembangan Berdasarkan Konsep Place Making (menciptakan pasar baru) A. Proyek Pemacu Awal: Univesitas, Tourism Facilities

Kota Tangerang dikenal sebagai tempat beberapa penjara. Mengubah

location image yang telah melekat pada lokasi sehingga nantinya

mampu menarik investor properti untuk mengembangkan produk-

produk berkelas bukanlah suatu pekerjaan yang mudah.

Persyaratan pertama tentu saja memindahkan penjara tersebut dan

setelah itu, kedua adalah mengembangkan sejumlah aktifitas yang

mampu merubah citra lokasi tersebut dimata para investor.

Aktifitas yang perlu dikembangkan sebagai Pemacu Awal sangat

tergantung dari kegiatan apa yang diharapkan akan berkembang.

Pemkot Tangerang mengarahkan kegiatan di lokasi pengembangan

tersebut harus merupakan kegiatan yang terintegrasi dalam fungsi-

fungsi ekonomi yang bersifat global (Walikota: Tangerang lebih dekat

ke Singapura dari Jakarta), maka kegiatan awal yang diperlukan

untuk memacu proses pengembangan di lokasi tersebut harus sesuai

dengan visi yang bersifat global tersebut.

B. Special Zoning: IT Center, Techno Park

C. Special Urban Services: sentra bisnis otomotif, furniture

1.6. SISTEMATIKA LAPORAN

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini membahas tentang dasar hukum, tinjauan kebijakan, profil

wilayah, potensi dan permasalahan, konsep rencana dan terakhir

sistematika pelaporan.

Bab 2 Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tujuan penataan ruang wilayah

Kota Tangerang, kebijakan pemanfaatan ruang wilayah dan strategi

penataan ruang wilayah dimana arahan tersebut akan turut

mempengaruhi konsepsi pengembangan tata ruang yang direncanakan di

masa mendatang.

Bab 3 Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Tangerang

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai rencana struktur tata ruang yang

dilihat dari rencana pengembangan sistem perkotaan/kegiatan dan

rencana pengembangan sistem prasarana wilayah.

Bab 4 Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Tangerang

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai rencana pola pemanfaatan ruang

yang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Bab 5 Penetapan Kawasan Strategis Kota Tangerang

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai penetapan kawasan strategis

kota, yang terdiri dari kawasan strategis dari sudut kepentingan

pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, dan daya dukung lingkungan hidup.

Bab 6 Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Tangerang

Pada bab ini berisi tentang implementasi pemanfaatan ruang wilayah

kota, prioritas tahapan pembangunan, indikasi program.

Bab 7 Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota

Tangerang

Pada bab ini berisi tentang ketentuan peraturan zonasi, ketentuan

perijinan, insentif dan disinsentif dan arahan sanksi.