BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang

Tingkat kecelakaan-kecelakaan fatal di negara-negara berkembang empat kali

lebih tinggi dibanding negara-negara industri. Di negara-negara berkembang,

kebanyakan kecelakaan dan penyakit akibat kerja terjadi di bidang-bidang pertanian,

perikanan dan perkayuan, pertambangan dan konstruksi. Tingkat buta huruf yang

tinggi dan pelatihan yang kurang memadai mengenai metode-metode keselamatan

kerja mengakibatkan tingginya angka kematian yang terjadi karena kebakaran dan

pemakaian zat-zat berbahaya yang mengakibatkan penderitaan dan penyakit yang tak

terungkap termasuk kanker, penyakit jantung dan stroke. Praktek-praktek ergonomis

yang kurang memadai mengakibatkan gangguan pada otot, yang mempengaruhi

kwalitas hidup dan produktivitas pekerja. Selain itu, masalah-masalah sosial kejiwaan

di tempat kerja seperti stres ada hubungannya dengan masalah-masalah kesehatan

yang serius, termasuk penyakit-penyakit jantung, stroke, kanker yang ditimbulkan

oleh masalah hormon, dan sejumlah masalah kesehatan mental (Pia K. M., 2004)

Di era globalisasi dan pasar bebas WTO dan GATT yang akan berlaku tahun

2020 mendatang, kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu prasyarat

yang ditetapkan dalam hubungan ekonomi perdagangan barang dan jasa antar negara

yang harus dipenuhi oleh seluruh negara anggota, termasuk bangsa Indonesia. Untuk

mengantisipasi hal tersebut serta mewujudkan perlindungan masyarakat pekerja

Indonesia; telah ditetapkan Visi Indonesia Sehat 2010 yaitu gambaran masyarakat

Indonesia di masa depan, yang penduduknya hidup dalam lingkungan dan perilaku

sehat, memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta

memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Menurut perkiraan ILO, setiap tahun di seluruh dunia 2 juta orang meninggal

karena masalah-masalah akibat kerja. Dari jumlah ini, 354.000 orang mengalami

kecelakaan fatal. Disamping itu, setiap tahun ada 270 juta pekerja yang mengalami

kecelakaan akibat kerja dan 160 juta yang terkena penyakit akibat kerja. Biaya yang

harus dikeluarkan untuk bahaya-bahaya akibat kerja ini amat besar. ILO

memperkirakan kerugian yang dialami sebagai akibat kecelakaan-kecelakaan dan

penyakitpenyakit akibat kerja setiap tahun lebih dari US$1.25 triliun atau sama

dengan 4% dari Produk Domestik Bruto (GDP).

ILO melaporkan juga bahwa satu pekerja meninggal setiap 15 detik akibat

kecelakaan di tempat kerja atau sakit akibat kerja. Setiap 15 detik terdapat sekitar 160

kecelakaan kerja di dunia. Di Indonesia sendiri, dilaporkan bahwa selama kurun

waktu 5 (lima) tahun terakhir kasus kecelakaan kerja meningkat. Dari 96.314 kaus

kecelakaan kerja di Tahun 2009, meningkat mencapai 103.285 kasus kecelakaan

kerja di Tahun 2013.

BPJS Ketenagakerjaan, yang semula dikenal dengan nama PT Jamsostek mencatat, di

Indonesia tidak kurang dari 9 orang meninggal dunia akibat kecelakaan di tempat

kerja setiap harinya dimana angka kematian akibat kerja di Inggris sebagai

pembanding, hanya mencapai angka 2 orang per harinya.

Tidak hanya kecelakaan kerja yang menjadi masalah utama selain itu,

Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan Kecelakaan Kerja (KK) di kalangan petugas

kesehatan dan non kesehatan kesehatan di Indonesia belum terekam dengan baik. Jika

kita pelajari angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja di beberapa negara maju

(dari beberapa pengamatan) menunjukan kecenderungan peningkatan prevalensi.

Sebagai faktor penyebab, sering terjadi karena kurangnya kesadaran pekerja dan

kualitas serta keterampilan pekerja yang kurang memadai. Banyak pekerja yang

meremehkan risiko kerja, sehingga tidak menggunakan alat-alat pengaman walaupun

sudah tersedia. Dalam penjelasan undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang

Kesehatan telah mengamanatkan antara lain, setiap tempat kerja harus melaksanakan

upaya kesehatan kerja, agar tidak terjadi gangguan kesehatan pada pekerja, keluarga,

masyarakat dan lingkungan disekitarnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang

akan dibahas dalam makalah ini adalah bagaimana peran tenaga kesehatan dalam

menangani korban kecelakaan kerja dan mencegah kecelakaan kerja guna

meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja.

1.3 Tujuan

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui peran tenaga kesehatan dalam

menangani korban kecelakaan kerja dan mencegah kecelakaan kerja guna

meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya

untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga

kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya

menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Sedangkan pengertian secara keilmuan

adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah

kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak dapat dipisahkan dengan proses

produksi baik jasa maupun industri. Perkembangan pembangunan setelah Indonesia

merdeka menimbulkan konsekwensi meningkatkan intensitas kerja yang

mengakibatkan pula meningkatnya resiko kecelakaan di lingkungan kerja.

Hal tersebut juga mengakibatkan meningkatnya tuntutan yang lebih tinggi dalam

mencegah terjadinya kecelakaan yang beraneka ragam bentuk maupun jenis

kecelakaannya. Sejalan dengan itu, perkembangan pembangunan yang dilaksanakan

tersebut maka disusunlah UU No.14 tahun 1969 tentang pokok-pokok mengenai

tenaga kerja yang selanjutnya mengalami perubahan menjadi UU No.12 tahun 2003

tentang ketenaga kerjaan.

Dalam pasal 86 UU No.13 tahun 2003, dinyatakan bahwa setiap pekerja atau

buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan

kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan

martabat serta nilai-nilai agama.

Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, maka dikeluarkanlah peraturan

perundangan-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja sebagai pengganti

peraturan sebelumnya yaitu Veiligheids Reglement, STBl No.406 tahun 1910 yang

dinilai sudah tidak memadai menghadapi kemajuan dan perkembangan yang ada.

Peraturan tersebut adalah Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang keselamatan

kerja yang ruang lingkupnya meliputi segala lingkungan kerja, baik di darat, didalam

tanah, permukaan air, di dalam air maupun udara, yang berada di dalam wilayah

kekuasaan hukum Republik Indonesia.

Undang-undang tersebut juga mengatur syarat-syarat keselamatan kerja dimulai

dari perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan,

pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang produk

tekhnis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya

kecelakaan.

Walaupun sudah banyak peraturan yang diterbitkan, namun pada pelaksaannya

masih banyak kekurangan dan kelemahannya karena terbatasnya personil

pengawasan, sumber daya manusia K3 serta sarana yang ada. Oleh karena itu, masih

diperlukan upaya untuk memberdayakan lembaga-lembaga K3 yang ada di

masyarakat, meningkatkan sosialisasi dan kerjasama dengan mitra sosial guna

membantu pelaksanaan pengawasan norma K3 agar terjalan dengan baik.

2.1.1 Sebab-sebab Kecelakaan

Kecelakaan tidak terjadi begitu saja, kecelakaan terjadi karena tindakan yang

salah atau kondisi yang tidak aman. Kelalaian sebagai sebab kecelakaan merupakan

nilai tersendiri dari teknik keselamatan. Ada pepatah yang mengungkapkan tindakan

yang lalai seperti kegagalan dalam melihat atau berjalan mencapai suatu yang jauh

diatas sebuah tangga. Hal tersebut menunjukkan cara yang lebih baik selamat untuk

menghilangkan kondisi kelalaian dan memperbaiki kesadaran mengenai keselamatan

setiap karyawan pabrik.

Diantara kondisi yang kurang aman salah satunya adalah pencahayaan,

ventilasi yang memasukkan debu dan gas, layout yang berbahaya ditempatkan dekat

dengan pekerja, pelindung mesin yang tak sebanding, peralatan yang rusak, peralatan

pelindung yang tak mencukupi, seperti helm dan gudang yang kurang baik.

Diantara tindakan yang kurang aman salah satunya diklasifikasikan seperti

latihan sebagai kegagalan menggunakan peralatan keselamatan, mengoperasikan

pelindung mesin mengoperasikan tanpa izin atasan, memakai kecepatan penuh,

menambah daya dan lain-lain. Dari hasil analisa kebanyakan kecelakaan biasanya

terjadi karena mereka lalai ataupun kondisi kerja yang kurang aman, tidak hanya satu

saja. Keselamatan dapat dilaksanakan sedini mungkin, tetapi untuk tingkat efektivitas

maksimum, pekerja harus dilatih, menggunakan peralatan keselamatan.

2.1.2 Faktor - faktor Kecelakaan

Studi kasus menunjukkan hanya proporsi yang kecil dari pekerja sebuah

industri terdapat kecelakaan yang cukup banyak. Pekerja pada industri mengatakan

itu sebagai kecenderungan kecelakaan. Untuk mengukur kecenderungan kecelakaan

harus menggunakan data dari situasi yang menunjukkan tingkat resiko yang ekivalen.

Begitupun, pelatihan yang diberikan kepada pekerja harus dianalisa, untuk

seseorang yang berada di kelas pelatihan kecenderungan kecelakaan mungkin hanya

sedikit yang diketahuinya. Satu lagi pertanyaan yang tak terjawab ialah apakah ada

hubungan yang signifikan antara kecenderungan terhadap kecelakaan yang kecil atau

salah satu kecelakaan yang besar. Pendekatan yang sering dilakukan untuk seorang

manager untuk salah satu faktor kecelakaan terhadap pekerja adalah dengan tidak

membayar upahnya. Bagaimanapun jika banyak pabrik yang melakukan hal diatas

akan menyebabkan berkurangnya rata-rata pendapatan, dan tidak membayar upah

pekerja akan membuat pekerja malas melakukan pekerjaannya dan terus

membahayakan diri mereka ataupun pekerja yang lain. Ada kemungkinan bahwa

kejadian secara acak dari sebuah kecelakaan dapat membuat faktor-faktor kecelakaan

tersendiri.

2.1.3 Masalah Kesehatan Dan Keselamatan Kerja

Kinerja (performen) setiap petugas kesehatan dan non kesehatan merupakan

resultante dari tiga komponen kesehatan kerja yaitu kapasitas kerja, beban kerja dan

lingkungan kerja yang dapat merupakan beban tambahan pada pekerja. Bila ketiga

komponen tersebut serasi maka bisa dicapai suatu derajat kesehatan kerja yang

optimal dan peningkatan produktivitas. Sebaliknya bila terdapat ketidak serasian

dapat menimbulkan masalah kesehatan kerja berupa penyakit ataupun kecelakaan

akibat kerja yang pada akhirnya akan menurunkan produktivitas kerja.

2.1.4 Kapasitas Kerja

Status kesehatan masyarakat pekerja di Indonesia pada umumnya belum

memuaskan. Dari beberapa hasil penelitian didapat gambaran bahwa 30-40%

masyarakat pekerja kurang kalori protein, 30% menderita anemia gizi dan 35%

kekurangan zat besi tanpa anemia. Kondisi kesehatan seperti ini tidak memungkinkan

bagi para pekerja untuk bekerja dengan produktivitas yang optimal. Hal ini diperberat

lagi dengan kenyataan bahwa angkatan kerja yang ada sebagian besar masih di isi

oleh petugas kesehatan dan non kesehatan yang mempunyai banyak keterbatasan,

sehingga untuk dalam melakukan tugasnya mungkin sering mendapat kendala

terutama menyangkut masalah PAHK dan kecelakaan kerja.

2.1.5 Beban Kerja

Sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan maupun yang bersifat teknis

beroperasi 8 - 24 jam sehari, dengan demikian kegiatan pelayanan kesehatan pada

laboratorium menuntut adanya pola kerja bergilirdan tugas/jaga malam. Pola kerja

yang berubah-ubah dapat menyebabkan kelelahan yang meningkat, akibat terjadinya

perubahan pada bioritmik (irama tubuh). Faktor lain yang turut memperberat beban

kerja antara lain tingkat gaji dan jaminan sosial bagi pekerja yang masih relatif

rendah, yang berdampak pekerja terpaksa melakukan kerja tambahan secara

berlebihan. Beban psikis ini dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan stres.

2.1.6 Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja bila tidak memenuhi persyaratan dapat mempengaruhi

kesehatan kerja dapat menimbulkan Kecelakaan Kerja (Occupational Accident),

Penyakit Akibat Kerja dan Penyakit Akibat Hubungan Kerja (Occupational

Disease & Work Related Diseases).

2.1.7 Pengertian dan Jenis – jenis alat pelindung diri

Pengertian (Definisi) Alat Pelindung Diri (APD) ialah kelengkapan wajib

yang digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan resiko kerja untuk

menjaga keselamatan tenaga kerja itu sendiri maupun orang lain ditempat

kerja

1. Safety Helmet

Safety helmet berfungsi sebagai pelindung kepala dari benda yang bisa

mengenai kepala secara langsung.

2. Safety Belt Safety belt berfungsi sebagai pelindung diri ketika pekerja bekerja/berada di atas

ketinggian.

3. Safety Shoes Safety shoes berfungsi untuk mencegah kecelakaan fatal yang menimpa kaki

karena benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia dan sebagainya.

4. Sepatu Karet Sepatu karet (sepatu boot) adalah sepatu yang didesain khusus untuk pekerja

yang berada di area basah (becek atau berlumpur). Kebanyakan sepatu karet di

lapisi dengan metal untuk melindungi kaki dari benda tajam atau berat, benda

panas, cairan kimia, dsb.

5. Sarung Tangan Berfungsi sebagai alat pelindung tangan pada saat bekerja di tempat atau situasi

yang dapat mengakibatkan cedera tangan. Bahan dan bentuk sarung tangan di

sesuaikan dengan fungsi masing-masing pekerjaan.

6. Masker (Respirator) Berfungsi sebagai penyaring udara yang dihirup saat bekerja di tempat dengan

kualitas udara buruk (misal berdebu, beracun, dsb).

7. Jas Hujan (Rain Coat) Berfungsi melindungi dari percikan air saat bekerja (misal bekerja pada waktu

hujan atau sedang mencuci alat).

8. Kaca Mata Pengaman (Safety Glasses) Berfungsi sebagai pelindung mata ketika bekerja (misalnya mengelas).

9. Penutup Telinga (Ear Plug)

Berfungsi sebagai pelindung telinga pada saat bekerja di tempat yang bising

10. Pelindung Wajah (Face Shield) Berfungsi sebagai pelindung wajah dari percikan benda asing saat bekerja (misal

pekerjaan menggerinda).

CARA MENGGUNAKAN APD

Secara teknis APD tidaklah secara sempurna dapat melindungi tubuh tetapi akan

dapat meminimaliasi tingkat keparahan kecelakaan atau keluhan / penyakit yang

terjadi. Dengan kata lain, meskipun telah menggunakan APD upaya pencegahan

kecelakaan kerja secara teknis, teknologis yang paling utama. APD dipakai

apabila usaha rekayasa ( engineering ) dan cara kerja yang aman ( work praktis )

telah maksimum. Dalam penggunaan APD masih memiliki beberapa kelemahan

seperti :

a.Kemampuan perlindungan yang tidak sempurna

b.Tenaga kerja tidak merasa aman

c.Komunikasi terganggu

Adapun jenis – jenis Alat Pelindung diri yang digunakan yaitu :

a.Alat pelindung kepala

-Topi pengaman ( safety helmet ), untuk melindungi kepala dari benturan atau

pukulan benda – benda

-Topi / Tudung, untuk melindungi kepala dari api, uap, debu, kondisi iklim yang

buruk.

-Tutup kepala, untuk melindungi kebersihan kepala dan rambut

b.Alat pelindung telinga

-Sumbat telinga ( ear plug )

-Tutup telinga ( ear muff )

c.Alat pelindung muka dan mata ( face shield )

-Kaca mata biasa

-Goggles

d.Alat perlindungan pernafasan

-Respirator yang sifatnya memurnikan udara

-Respirator yang dihubungkan dengan supply udara bersih

-Respirator dengan supply oksigen

e.Pakaian kerja

Pakaian kerja khusus untuk pekerjaan dengan sumber – sumber bahaya tertentu

seperti :

-Terhadap radiasi panas

-Terhadap radiasi mengion

-Terhadap cairan dan bahan – bahan kimia

Pakaian pelindung dipakai pada tempat kerja tertentu misalnya Apron (penutup /

menahan radiasi), yang berfungsi untuk menutupi sebagian atau seluruh badan

dari panas, percikan api, pada suhu dingin, cairan kimia, oli, dari gas berbahaya

atau beracun, serta dari sinar radiasi.

f.Tali / sabuk Pengaman

Berguna untuk melindungi tubuh dari kemungkinan terjatuh, biasanya

digunakan pada pekerjaan konstruksi dan memanjat serta tempat tertutup atau

boiler

g.Sarung Tangan

Fungsinya melindungi tangan dan jari – jari dari api, panas, dingin, radiasi,

listrik, bahan kimia, benturan dan pukulan, lecet dan infeksi.

h.Pelindung kaki

Fungsinya untuk melidungi kaki dari tertimpah benda – benda berat, terbakar

karena logam cair, bahan kimia, tergelincir, tertusuk.

Namun demikian APD memiliki syarat – syarat sebagai berikut :

1.Enak dipakai

2.Tidak mengganggu

3.Memberikan perlindungan yang efektif sesuai dengan jenis bahaya tempat

kerja.

2.2 Tinjauan Tentang Tenaga Kesehatan

2.2.1 Pengertian Tenaga Kesehatan

Kesehatan merupakan hak dan kebutuhan dasar manusia. Dengan demikian

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengadakan dan mengatur upaya pelayanan

kesehatan yang dapat dijangkau rakyatnya. Masyarakat, dari semua lapisan, memiliki

hak dan kesempatan yang sama untuk mendapat pelayanan kesehatan.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang

kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketermpilan melalui pendidikan di

bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk

melakukan upaya kesehatan, baik berupa pendidikan gelar-D3, S1, S2 dan S3-;

pendidikan non gelar; sampai dengan pelatihan khusus kejuruan khusus seperti Juru

Imunisasi, Malaria, dsb., dan keahlian. Hal inilah yang membedakan jenis tenaga ini

dengan tenaga lainnya. Hanya mereka yang mempunyai pendidikan atau keahlian

khusus-lah yang boleh melakukan pekerjaan tertentu yang berhubungan dengan jiwa

dan fisik manusia, serta lingkungannya.

Tenaga kesehatan berperan sebagai perencana, penggerak dan sekaligus

pelaksana pembangunan kesehatan sehingga tanpa tersedianya tenaga dalam jumlah

dan jenis yang sesuai, maka pembangunan kesehatan tidak akan dapat berjalan secara

optimal. Kebijakan tentang pendayagunaan tenaga kesehatan sangat dipengaruhi oleh

kebijakan kebijakan sektor lain, seperti: kebijakan sektor pendidikan, kebijakan

sektor ketenagakerjaan, sektor keuangan dan peraturan kepegawaian. Kebijakan

sektor kesehatan yang berpengaruh terhadap pendayagunaan tenaga kesehatan antara

lain: kebijakan tentang arah dan strategi pembangunan kesehatan, kebijakan tentang

pelayanan kesehatan, kebijakan tentang pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan,

dan kebijakan tentang pembiayaan kesehatan. Selain dari pada itu, beberapa faktor

makro yang berpengaruh terhadap pendayagunaan tenaga kesehatan, yaitu:

desentralisasi, globalisasi, menguatnya komersialisasi pelayanan kesehatan, teknologi

kesehatan dan informasi. Oleh karena itu, kebijakan pendayagunaan tenaga kesehatan

harus memperhatikan semua faktor di atas.

2.2.2 Jenis Tenaga Kesehatan

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang

kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketermpilan melalui pendidikan di

bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk

melakukan upaya kesehatan, baik berupa pendidikan gelar-D3, S1, S2 dan S3-;

pendidikan non gelar; sampai dengan pelatihan khusus kejuruan khusus seperti Juru

Imunisasi, Malaria, dsb., dan keahlian. Hal inilah yang membedakan jenis tenaga ini

dengan tenaga lainnya. Hanya mereka yang mempunyai pendidikan atau keahlian

khusus-lah yang boleh melakukan pekerjaan tertentu yang berhubungan dengan jiwa

dan fisik manusia, serta lingkungannya.

Jenis tenaga kesehatan terdiri dari :

a) Perawat

b) Perawat Gigi

c) Bidan

d) Fisioterapis

e) Refraksionis Optisien

f) Radiographer

g) Apoteker

h) Asisten Apoteker

i) Analis Farmasi

j) Dokter Umum

k) Dokter Gigi

l) Dokter Spesialis

m) Dokter Gigi Spesialis

n) Akupunkturis

o) Terapis Wicara dan

p) Okupasi Terapis.

2.3 Peran Tenaga Kesehatan Dalam Menangani Korban Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat saling berkaitan. Pekerja yang

menderita gangguan kesehatan atau penyakit akibat kerja cenderung lebih mudah

mengalami kecelakaan kerja. Menengok ke negara-negara maju, penanganan

kesehatan pekerja sudah sangat serius. Mereka sangat menyadari bahwa kerugian

ekonomi (lost benefit) suatu perusahaan atau negara akibat suatu kecelakaan kerja

maupun penyakit akibat kerja sangat besar dan dapat ditekan dengan upaya-upaya di

bidang kesehatan dan keselamatan kerja.

Di negara maju banyak pakar tentang kesehatan dan keselamatan kerja dan

banyak buku serta hasil penelitian yang berkaitan dengan kesehatan tenaga kerja yang

telah diterbitkan. Di era globalisasi ini kita harus mengikuti trend yang ada di negara

maju. Dalam hal penanganan kesehatan pekerja, kitapun harus mengikuti standar

internasional agar industri kita tetap dapat ikut bersaing di pasar global. Dengan

berbagai alasan tersebut rumah sakit pekerja merupakan hal yang sangat strategis.

Ditinjau dari segi apapun niscaya akan menguntungkan baik bagi perkembangan

ilmu, bagi tenaga kerja, dan bagi kepentingan (ekonomi) nasional serta untuk

menghadapi persaingan global.

Bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah ada, rumah sakit pekerja akan

menjadi pelengkap dan akan menjadi pusat rujukan khususnya untuk kasus-kasus

kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Diharapkan di setiap kawasan industri akan

berdiri rumah sakit pekerja sehingga hampir semua pekerja mempunyai akses untuk

mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif. Setelah itu perlu adanya

rumah sakit pekerja sebagai pusat rujukan nasional. Sudah barang tentu hal ini juga

harus didukung dengan meluluskan spesialis kedokteran okupasi yang lebih banyak

lagi. Kelemahan dan kekurangan dalam pendirian rumah sakit pekerja dapat

diperbaiki kemudian dan jika ada penyimpangan dari misi utama berdirinya rumah

sakit tersebut harus kita kritisi bersama.

Kecelakaan kerja adalah salah satu dari sekian banyak masalah di bidang

keselamatan dan kesehatan kerja yang dapat menyebabkan kerugian jiwa dan materi.

Salah satu upaya dalam perlindungan tenaga kerja adalah menyelenggarakan P3K di

perusahaan sesuai dengan UU dan peraturan Pemerintah yang berlaku.

Penyelenggaraan P3K untuk menanggulangi kecelakaan yang terjadi di tempat kerja.

P3K yang dimaksud harus dikelola oleh tenaga kesehatan yang professional.

Yang menjadi dasar pengadaan P3K di tempat kerja adalah UU No. 1 Tahun

1970 tentang keselamatan kerja; kewajiban manajemen dalam pemberian P3K, UU

No.13 Tahun 2000 tentang ketenagakerjaan, Peraturan Mentri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi No.03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja ; tugas pokok

meliputi P3K dan Peraturan Mentri Tenaga Kerja No. 05/Men/1995 tentang Sistem

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

2.4 Pengendalian Melalui Jalur kesehatan (Medical Control)

Pengendalian Melalui Jalur kesehatan (Medical Control) Yaitu upaya untuk

menemukan gangguan sedini mungkin dengan cara mengenal (Recognition)

kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang dapat tumbuh pada setiap jenis pekerjaan

di unit pelayanan kesehatan dan pencegahan meluasnya gangguan yang sudah ada

baik terhadap pekerja itu sendiri maupun terhadap orang disekitarnya. Dengan deteksi

dini, maka penatalaksanaan kasus menjadi lebih cepat, mengurangi penderitaan dan

mempercepat pemulihan kemampuan produktivitas masyarakat pekerja. Disini

diperlukan system rujukan untuk menegakkan diagnosa penyakit akibat kerja secara

cepat dan tepat (prompt-treatment). Pencegahan sekunder ini dilaksanakan melalui

pemeriksaan kesehatan pekerja yang meliputi :

Pemeriksaan Awal Adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sebelum

seseorang calon/pekerja (petugas kesehatan dan non kesehatan) mulai melaksanakan

pekerjaannya. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang status

kesehatan calon pekerja dan mengetahui apakah calon pekerja tersebut ditinjau dari

segi kesehatannya sesuai dengan pekerjaan yang akan ditugaskan kepadanya.

Anamnese umum Pemerikasaan kesehatan awal ini meliputi:

a) Anamnese pekerjaan

b) Penyakit yang pernah diderita

c) Alrergi

d) Imunisasi yang pernah didapat

e) Pemeriksaan badan

f) Pemeriksaan laboratorium rutin Pemeriksaan tertentu :

g) Tuberkulin test

h) Psiko test

Pemeriksaan Berkala Adalah pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan secara

berkala dengan jarak waktu berkala yang disesuaikan dengan besarnya resiko

kesehatan yang dihadapi. Makin besar resiko kerja, makin kecil jarak waktu antar

pemeriksaan berkala. Ruang lingkup pemeriksaan disini meliputi pemeriksaan umum

dan pemeriksaan khusus seperti pada pemeriksaan awal dan bila diperlukan ditambah

dengan pemeriksaan lainnya, sesuai dengan resiko kesehatan yang dihadapi dalam

pekerjaan.

Pemeriksaan Khusus Yaitu pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada khusus

diluar waktu pemeriksaan berkala, yaitu pada keadaan dimana ada atau diduga ada

keadaan yang dapat mengganggu kesehatan pekerja. Sebagai unit di sektor kesehatan

pengembangan K3 tidak hanya untuk intern laboratorium kesehatan, dalam hal

memberikan pelayanan paripurna juga harus merambah dan memberi panutan pada

masyarakat pekerja di sekitarnya, utamanya pelayanan promotif dan preventif.

Misalnya untuk mengamankan limbah agar tidak berdampak kesehatan bagi pekerja

atau masyarakat disekitarnya, meningkatkan kepekaan dalam mengenali unsafe act

dan unsafe condition agar tidak terjadi kecelakaan dan sebagainya.

BAB III

PEMBAHASAN

Hari ke I

Awal dari Rangkaian Pelatihan bertempat di Kampus II UNRIYO, kami diberikan

pembekalan dari sejumlah pembicara terkait Pelatihan ini. Yaitu :

Kebijakan Nasional K3. KEMENAKERTRANS.

Oleh Nurhaini Muchtar yaitu Kabid Pengembangan SDM dan Kompetensi

K3. Unit Kerja : Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Dimana dalam pembahasannya tentang kebijakan nasional k3 amanat dari

MENAKERTRANS yaitu Hanif Dani. Dari 269.000 perusahaan hanya ada

140.000 perusahaan yang menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Selain itu, kondisi saat ini. Data ketenagakerjaan : Total angkatan kerja

kurang lebih 118.000.000 orang (BPS 2013). Dengan tingkat pendidikan;

Tidak sekolah / SD : 53.910.000 orang.

SMTP : 22.014.000 orang.

SMTA : 19.077.000 orang.

SKM : 11.025.000 orang.

Akademi/Diploma : 3.011.000 orang.

Universitas : 8.001.000 orang.

Serta lainnya ;

Pengangguran : 7.022.000 orang.

Jumlah perusahaan : 253.000

Kelembagaan :

P2K3 (Panitia Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

Didasarkan Undang - Undang Kelamatan dan Kesehatan Kerja N0.1 tahun 1970,

Undang - Undang No.13 tahun 2013 Ketenagakerjaan Pasal 86 dan 87 (Keselamatan

dan Kesehatan Kerja) dan Pasal 190 tentang Sanksi.

Kemudian, Lambang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dimana :

Palang yang dimana artinya Bebas dari kecelakaan dan penyakit Kerja.

11 Gerigi yaitu sesuai dengan 11 isi jumlah dari BAB Undang – Undang No.1

Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Berkaitan 3 unsur dasar dilatarbelakangi :

1. Tempat dimana dilakukan pekerjaan bagisesuatu usaha.

2. Adanya tenaga kerja.

3. Adanya bahan kerja dan tempat kerja.

Apa yang dimaksud pengurus dan pengusaha ?

Pengurus merupakan orang yang ertanggung jawab secara umum kepada

perusahaan.

Pengusaha merupakan perseorangan yang mempunyai badan hukum.

SMK3 atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara normatif

sebagaimana terdapat pada PER.05/MEN/1996 pasal 1 adalah bagian dari sistem

manajemen keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan,

tnggungjawab, pelaksanaan,prosedur, proses, dan sumberdaya yang dibutuhkan bagi

pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Rangka pengendalian risiko yang berkaitan

dengan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Sebagaimana terdapat pada lampiran 1 PERMENAKER NO :

PER05/MEN/MEN/1996 sebagai berikut :

1. Komitmen dan kebijakan

Kepemimpinan dan komitmen

Tinjauan awal k3

Kebijakan k3

2. Perencanaan

Perencanaan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko

Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya

Tujuan dan sasaran

Indikator kinerja

Perencanaan awal dan perencanaan kegiatan yang sedang berlangsung.

3. Penerapan

Jaminan kemempuan SDM sarana dan Dana.

Identifikasi sumber bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko.

4. Pengukuran dan evaluasi

Inspeksi dan pengujian

Audit SMK3

Tindakan perbaikan dan pencegahan

5. Tinjauan ulang dan peningkatan oleh pihak manajemen.

6. Model dalam penerapan sistem K3

Safe person control strategy

Safe place control strategy

Traditional management

Innovative management.

Audit SMK3

Untuk pembuktian penerapan SMK3 dapat dilakukan Audit melalui lembaga Audit

Independen di tunjuk oleh Menteri.

Hasil audit dilaporkan Kemenakertrans -> tembusan Gubernur -> Bupati-> Disnaker

Audit K3.

Hari ke II

Pada hari kedua Pelatihan membahas tentang Potensi Bahaya Ditempat Kerja.

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu upaya untuk menekan dan

mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang pada hakikatnya tidak

dapat dipisahkan anatara keselamatan dan kesehatan.

Lingkungan kerja adalah istilah generik yang mencakup identifikasi dan evaluasi

faktor – faktor lingkungan yang memberikabn dampak pada kesehatan tenaga kerja.

a. Bahaya Biologi akibat bakteri virus, bakteri dan parasit.

Faktor – faktor bahaya lingkungan kerja pada faktor biologi belum ada

peraturan pelaksanaan.

Contoh : Pekerjaan pertanian, klinik dokter hewan, dll.

b. Bahaya Kimia akibat bahan kimia.

Bahaya ini adalah bahaya yang berasal dari bahan yang dihasilkan selama

produksi. Dalam Toksisitas, ada 5 faktor yang mempengaruhi :

1. Sifat fisiknya

2. Sifat kimiawinya

3. Kode entri

4. Kerentanan individu

5. Lama paparan.

Contoh : Kebocoran dari peralatan atau instalasi yangdi gunakan dalam proses

kerja.

c. Bahaya fisik.

Kondisi fisik lingkungan tempat kerja dimana para pekerja beraktifitas sehari-

hari mengandung banyak bahaya, langsung maupun tidak langsung bagi

keselamatan dan kesehatan pekerja.

Contoh : bahaya getaran, kimia, radiasi, thermal dan pencahayaan.

Stress Kerja.

Masalah – masalah tentang stress pada dasarnya sering dikaitkan dengan

pengertian stres yang terjadi dilingkungan pekerjaan, yaitu dalam proses

interaksi antara seseorang karyawan dengan aspek aspek pekerjaannya.

Masalah stress merupakan masalah yang akhir akhir ini hangat dibicarakan,

dan posisinya sangat penting dalam kaitannya dengan produktifitas kerja

karyawan.

Faktor faktor penyebab stress kerja :

Tidak adanya dukungan sosial.

Tidak adanya kesempatan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan

dikantor.

Pelecehan seksual.

Kondisi lingkungan kerja.

Manajemen tidak sehat.

Tipe kepribadian seseorang.

Peristiwa/ pengalaman kerja.

Hari ke III

Pada hari ketiga yaitu kunjungan ke Pabrik Mega Andalan Kalasan/MAK.

1. Gedung Pembelajaran.

Materi disampaikan secara umum dimana membahas sejarah Mega Andalan

Kalasan yang semulanya Home Industry ditahun 1979. Kemudian dimulai

dengan Pabrik MAK 1988.

Ideologi dari pabrik ini adalah menjadi kebanggan bagi bangsa Indonesia.

Dengan motto QESH (quality, enverionment, safety dan health). Dan hal lain

lain yang dibahas secara umum.

2. Gedung Produksi : Castor.

Tempat dimana di produksi Roda yaitu Castor diamana pekerjanya sudah

secara sadar memakai Alat Pelindung Diri namun lingkungan kerjanya kurang

memenuhi persyaratan.

3. Gedung Produksi Motor

Tempat dimana di produksi Motor yaitu dimana pekerjanya sudah secara

sadar memakai Alat Pelindung Diri namun lingkungan kerjanya kurang

memenuhi persyaratan pula.

4. Gedung Produksi Bahan Jadi.

Tempat dimana di produksi Motor yaitu dimana pekerjanya belum secara

sadar memakai Alat Pelindung Diri dan juga lingkungan kerjanya kurang

memenuhi persyaratan pula ditambah lagi belum ada rambu rambu tanda

bahaya yang belum secara keseluruhan ada di pabrik tersebut yang

memungkinkan adanya atau terjadi kecelakaan.

5. Gedung Alat Rumah Sakit.

Tempat dimana alat rumah sakit di pamerkan merupakan alat rumah sakit

yang sudah jadi dan siap dipasarkan keseluruh indonesia dan dunia.

Daftar pustaka

Poerwanto, Helena dan Syaifullah. Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan dan

Keselamatan Kerja. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas

Indonesia, 2005.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga

Kerja.

Silalahi, Bennett N.B. [dan] Silalahi,Rumondang.1991. Manajemen keselamatan dan

kesehatan kerja.[s.l]:Pustaka Binaman Pressindo.

Suma'mur .1991. Higene perusahaan dan kesehatan kerja. Jakarta :Haji Masagung

Suma'mur .1985. Keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan. Jakarta :Gunung

Agung, 1985

-------------------,1990. Upaya kesehatan kerja sektor informal di Indonesia.

[s.]:Direktorat Bina Peran Masyarakat Depkes RT.