BAB. I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG. · Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi ... Berisi tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan Renstra ... Desa

Rencana Strategis (RENSTRA) 2016 – 2021 Kecamatan Mantup 1

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG.

Penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) Kecamatan

Mantup Tahun 2016 – 2021, merupakan tindak lanjut pelaksanaan

Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – undang Nomor 23

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang

mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis SKPD

merupakan rencana pembangunan 5 ( lima ) Tahunan SKPD yang

disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan Tugas dan Fungsinya

masing – masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah ( RPJMD ).

Dokumen Renstra Kecamatan Mantup tahun 2016-2021 ini

merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten

Lamongan tahun 2016-2021. Dengan demikian, maka antara

dokumen Renstra Kecamatan Mantup tahun 2016-2021 dengan

dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana

pembangunan jangka menengah yang, dan satu dengan yang lain

ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan

indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen

Renstra Kecamatan Mantup tahun 2016-2021 harus

selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program


prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu, dokumen Renstra

Kecamatan Mantup disusun guna memberikan masukan/saran

penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan

RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD

mendatang.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan

dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Mantup

tahun 2016-2021, sebagaimana telah diatur dalam peraturan

perundang- undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi

dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak

langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan

yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional,

maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang

telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan

dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk

selama 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan

kepada masyarakat di Kecamatan Mantup dalam kurun waktu tahun

2016- 2021, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan

tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah,

sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Mantup untuk 5

(lima) tahun kedepan.

Secara operasional Renstra Kecamatan Mantup tahun 2016-

2021 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021.

Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan

tahun 2016-2021 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu,

proses penyusunan Renstra Kecamatan Mantup tahun 2016-2021


dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana


Tahun 2016 – 2021.

Gambar 1 Keterkaitan Rencana Strategis SKPD

dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra

Kecamatan Mantup tahun 2016-2021 merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan

antara Renstra Kecamatan Mantup tahun 2016-2021 dengan

dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan Mantup tahun 2016-2021 merupakan

penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2016-

2021;

RPJP Nasional

RPJP Daerah

Renstra KL

RPJM Nasional

RPJM Daerah

Renstra SKPD

Renja KL

RKP

RKP Daerah

Renja SKPD

RKA KL

RAPBN

RAPBD

RKA SKPD

Rincian APBN

APBN

APBD

Rincian APBD

Pedoman Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diacu

Diacu

Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui

Musrenbang

Dijabarkan

Dijabarkan

Pemerintah

Pusat

Pemerintah

Daerah


2. Renstra Kecamatan Mantup tahun 2016-2021 disusun dengan

memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana


tahun 2016-2021;

3. Renstra Kecamatan Mantup tahun 2016 - 2021

mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah

ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor

5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Jawa Timur Tahun 2011-2031 dan Peraturan Daerah Kabupaten

Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Lamongan 2011- 2031;

4. Renstra Kecamatan Mantup tahun 2016 - 2021 menjadi

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan.

1.2. LANDASAN HUKUM.

Landasan Penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) Satuan

Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Kecamatan Mantup tahun 2016 –

2021 sebagai berikut :

1. Landasan Konstitusional Undang Unadang Dasar 1945.

2. Landasan Idiel Pancasila.

3. Landasan Penyusunan Renstra SKPD tahun 2016 – 2021 :

a. Undang – Undang RI. Nomor : 28 Tahun 1999, tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Mepotisme;

b. Undang – Undang Nomor : 17 Tahun 2003, tentang

Keuangan Negara;


c. Undang – Undang Nomor : 25 Tahun 2004, tentang Sistim

Perencanaan Pembangunan Nasional;

d. Undang – Undang RI. Nomor : 32 Tahun 2004, tentang

Pemerintahan Daerah, Pasal : 151 Ayat : ( I ) dan ( II ) ;

e. Undang – Undang Nomor : 33 Tahun 2004, tentang

Perimbangan Keuangan atara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah daerah ;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah ;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang

Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan;

i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah

Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;

j. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;

k. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;

l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang

Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

m. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 –

2014 ;


n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,

tentang Pedoman Pengelolaan Keuanga Daerah ;

o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010,

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah ;

p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009,

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

( RPJM ) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 ;

q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun

2014, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah ( RPJMD ) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019

r. Peraturan Daerah Kabupaten lamongan Nomor 1 Tahun

2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021

s. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 29 Tahun 2000 tentang

Struktur Organisasi dan Tatalaksana

t. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2011, tentang

Dokumen Pelengkap Rencana Pembangunan jangka

Menengah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Mantup tahun

2016- 2021 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja


perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang

menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta

tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka

penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Lamongan di

bidang pelayanan kepada masyarakat, disusun sesuai dengan

kebutuhan masyarakat.

Dokumen Renstra Kecamatan Mantup tahun 2016-2021

ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau

acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan

Mantup;

2. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta

kegiatan prioritas Kecamatan Mantup dalam jangka menengah;

3. Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Mantup yang

mencerminkan penyelenggaran pembangunan yang baik,

transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain

adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun

anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;

2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif,

efisien dan berkelanjutan;

3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar

pelaku pembangunan di Kecamatan Mantup.


1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.

Renstra Kecamatan Mantup disusun dengan sistematika

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan Renstra

Kecamatan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MANTUP.

Berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Mantup,

Sumber Daya Kecamatan Mantup. Kinerja Pelayanan Kecamatan

Mantup serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Kecamatan Mantup

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS Dan

FUNGSI.

Berisi tentang isu-isu strategis yang ditetapkan dengan metode

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

SKPD; telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih; serta telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

Berisi tentang uraian dan penjelasan komponen Rencana Strategis

Kecamatan yang terdiri dari Visi dan Misi SKPD; ( Tujuan dan

Sasaran Jangka Menengah SKPD serta Strategi dan Kebijakan ).


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Berisi tentang rencana program dan kegiatan dalam rangka

mencapai target indikator sasaran serta pendanaan indikatif yang

mendukung pelaksanaan program dan kegiatan

BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN YANG

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Berisi Indikator Kinerja Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan

sasaran RPJMD yang dilengkapi dengan target tahunan selama

masa Renstra

BAB VII PENUTUP.

Berisi tentang Pedoman Transisi dan kaidah Pelaksanaan RENSTRA

Kecamatan Mantup yang telah dicapai.


BAB. II

GAMBARAN PELAYANAN

SKPD KECAMATAN MANTUP

2.1. KONDISI GEOGRAFIS KECAMATAN MANTUP.

Kecamatan Mantup merupakan bagian wilayah Kabupaten

Lamongan yang terletak di belahan selatan, kurang lebih 19 Km dari

Ibu Kota kabupaten Lamongan, berada pada ketinggian 12 m dari

permukaan laut dengan suhu minimum 24 C, maximum 27 C bentuk

wilayah pegunungan dan sawah dengan luas wilayah : 4.419,13 Ha.

- Tanah sawah : 3.977,13 Ha

- Tanah tegal : 80,40 Ha

- Tanah pekarangan : 352,19 Ha

- Tanah pengairan : 659,73 Ha

- Tanah tadah hujan : 3.317,81 Ha

Dengan batas wilayah :

- Sebelah Utara : Kecamatan Kembangbahu

- Sebelah Timur : Kecamatan Balongpanggang Gresik

- Sebelah Selatan : Kecamatan Dawarblandong Mjkto

- Sebelah Barat : Kecamatan Sambeng

Wilayah Kecamatan Mantup terdiri atas 15 Desa, 72 Dusun, 121 RW

276 RT dan 13.205KK.

Dilihat dari katagori Geografis Kecamatan Mantup yaitu Daerah

Kehutanan dan Daerah Pertanian, daerah tersebut mayoritas mata

pencaharian penduduknya adalah sebagai petani tebu. Sedangkan

daerah yang lain adalah daerah kawasan pertanian yang meliputi


Desa Kedukbembem, Desa Kedungsoko, Desa Mantup, Desa

Mojosari, Desa Plabuhanrejo, Desa Rumpuk, Desa Sidomulyo, Desa

Sukobendu, Desa Sukosari, Desa Sumberagung, Desa

Sumberbendo, Desa Sumberdadi, Desa Sumberkerep, Desa Tugu

dan Desa Tunggunjagir dengan kondisi pertanian tadah hujan.

Karakteristik kawasan Kecamatan Mantup merupakan kawasan

permukiman perkotaan dengan kegiatan Pertanian sebagai aktifitas

dominan bagi daerah sedangkan bagi daerah pedalaman

karakteristik yang muncul masih dipengaruhi oleh aktifitas pertanian.

Potensi pertambangan bahan galian golongan C ada dibeberapa

desa yaitu Desa Mantup, Desa Sukobendu dan Desa Tugu, tetapi

potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dan masih perlu

penataan baik penataan dari segi legalitas penambang maupun

penataan tehnik penambang yang berwawasan lingkungan.

Potensi Kecamatan Mantup :

- Lahan Pertanian dan sawah

- Peternak sapi, kambing, domba, itik, kelinci, lele dan ayam

- Industri kecil yang meliputi : Meubel, Meja kursi, Rak stenlis,

Anyaman bambu dan Pandan.

2.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD KEC.

MANTUP.

Kecamatan Mantup dalam menjalankan atau

menyelenggarakan pemerintahan telah diatur dalam Peraturan

Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

Kabupaten Lamongan.


2.2.1. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi SKPD.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor

5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Lamongan.

2.2.2. Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Mantup.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Mantup Kabupaten

Lamongan sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN MANTUP

2.2.3. Uraian Tugas dan Fungsi sampai dengan satu eselon di

bawah Kepala SKPD :

Kecamatan Mantup merupakan salah satu Satuan

Perangkat Daerah ( SKPD ) di Kabupaten Lamongan yang

CAMAT

SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKSI TATA

PEMERINTAHAN

SEKSI PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA

SEKSI TRAMTIBUM

SEKSI EKONOMI DAN

PEMBANGUNAN

SUB. BAGIAN

UMUM

SUB. BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN


mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur

pelaksana bidang Pemerintahan, Pembangunan dan

Kemasyarakatan. Kecamatan Mantup dipimpin oleh Camat

yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan

pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan Mantup mempunyai tugas melaksanakan

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan

tugas pemerintahan lainya. Tugas pokok dan fungsi

Kecamatan Mantup mengacu pada Peraturan Bupati

Lamongan Nomor 88 Tahun 2016, tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Kecamatan Kabupaten Lamongan.

A. CAMAT

a. Tugas :

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah

untuk menangani urusan otonomi daerah dan

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di

wilayah kerja kecamatan .

b. Fungsi :

Dalam menyelenggarakan tugas, camat memiliki

fungsi :

1. Pengelolaan administrasi dan urusan umum;

2. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan

perlengkapan;


3. Pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan

kehumasan;

4. Pelaksanaan urusan kepegawaian;

5. Pelaksanaan urusan keuangan;

6. Pelaksanaan urusan program ;

7. Pelayanan teknis administrative kecamatan dan

semua satuan unit kerja di tingkat kecamatan;

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIS KECAMATAN

a. Tugas :

1. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan,

melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan

dan mengevaluasi serta memberikan dukungan

pelayanan teknis dan administrasi kegiatan

administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan,

penyusunan program, keuangan dan asset,

hubungan masyarakat kepada seluruh unit organisasi

di lingkungan kecamatan;

2. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Camat.

b. Fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program,

kegiatan dan anggaran;


2. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan

keuangan/anggaran;

3. Pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha,

kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, surat

menyurat dan keprotokolan kecamatan;

4. Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan

administrasi kepegawaian, organisasi dan

ketatalaksanaan kecamatan ;

5. Pengoordinasian dan perumusan perencanaan dan

program kecamatan;

6. Pengoordinasian dan pengelolaan administrasi

keuangan dan asset kecamatan ;

7. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas

pelaksanaan kecamatan ;

8. Pengoordinasian dan pelaksanaan evaluasi program

dan kegiatan, serta pelaporan kinerja dan keuangan

kecamatan ;

9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

C. SUBBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

a. Kedudukan :

Sub Bag Keuangan dan Perlengkapan adalah unsur staf

yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris.

b. Sub Bag Keuangan dan Perlengkapan menpunyai

tugas :


1. Menyusun bahan pengoordinasian kegiatan

perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta

pelaporan kinerja, program dan kegiatan

kecamatan;

2. Menyusun perencanaan kinerja, program dan

kegiatan kecamatan;

3. Menyusun hasil pelaksanaan monitoring dan

evaluasi kinerja, program dan kegiatan kecamatan;

4. Menyusun laporan kinerja, program dan kegiatan

kecamatan;

5. Melakukan verifikasi dan akuntansi pengelolaan

keuangan kecamatan;

6. Melakukan pengelolaan dan pembayaran gaji dan

tunjangan pegawai;

7. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan asset

kecamatan;

8. Menyusun laporan pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan dan asset kecamatan;

9. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan

oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

D. SUBBAG UMUM

a. Kedudukan :

Sub Bag Umum adalah unsur staf yang dipimpin oleh

seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Sekretaris.

b. Sub Bag Umum menpunyai tugas :


1. Melaksanakan tata usaha umum, tata usaha

pimpinan dan administrasi perjalanan dinas

kecamatan;

2. Melaksanakan urusan administrasi surat menyurat,

pendistribusian surat dan tata kearsipan;

3. Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan

dan inventaris kecamatan;

4. Memelihara peralatan, keamanan dan kebersihan

kantor;

5. Melaksanakan tugas di bidang hubungan

masyarakat dan keprotokolan;

6. Melaksanakan analisis kebutuhan dan pengadaan

barang kebutuhan kecamatan;

7. Menyusun bahan pembinaan kepegawaian,

kelembagaan dan ketatalaksanaan kecamatan;

8. Melaksanakan tata usaha kepegawaian,

pengembangan karier pegawai usaha, peningkatan

mutu pengetahuan, disiplin dan kesejahteraan

pegawai serta pengelolaan dokumen kepegawaian;

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

a. Kedudukan :

Seksi Tata Pemerintahan adalah unsur pelaksana teknis

operasional kewilayahan yang dipimpin oleh Kepala Seksi

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada

Camat melalui Sekretaris.

b. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :


1. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan

Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi

Vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan

Pemerintahan

2. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan

sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja

perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;

3. Melakukan evaluasi dan melaporkan

penyelengaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

Kecamatan ;

4. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib

administrasi Pemerintahan Desa dan / atau

Kelurahan ;

5. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan

konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan /

atau Kelurahan ;

6. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

Kepala Desa dan / atau Lurah ;


Perangkat Desa dan / atau Kelurahan ;

8. Melakukan pelayanan administrative pada

masyarakat ;

9. Melakukan evaluasi penyelenggaraan

Pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan ;

10. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan

pengawasan penyelenggaraaan Pemerintahan

Desa dan / atau Kelurahan ;



oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

a. Kedudukan :

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur

pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin

oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab Kepada Camat melalui Sekretaris.

b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai

tugas

1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta

dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan

Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan

pembangunan di Desa / Kelurahan dan Kecamatan


keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun

swasta yang mempunyai program kerja dan

kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah

kerja Kecamatan ;

4. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan

pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan

baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah

maupun swasta ;

5. Melakukan tugas – tugas lain di bidang

pemberdayaan masyarakat sesuai dengan

peraturan perundang – undangan ;



pelaksanaan urusan kegiatan kesejahteraan sosial ;

7. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan

masyarakat di wilayah kerja Kecamatan ;



G. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

a. Kedudukan :

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah unsur



bertanggung jawab Kepada Camat melalui Sekretaris .

b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai

tugas:


Kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau

Tentara Nasional Indonesia mengenai - Program

dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum di wilayah Kecamatan ;

2. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang

berada di wilayah kerja Kecamatan untuk

mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum

masyarakat di wilayah Kecamatan ;

3. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman

dan ketertiban umum ;


4. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja

perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di

bidang penerapan peraturan perundang-undangan ;


perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di

bidang penegakan peraturan Perundang–undangan

dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

6. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan

penegakan Peraturan Perundang–undangan di

wilayah Kecamatan ;



H. SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

a. Kedudukan :

Seksi Ekonomi dan Pembangunan adalah unsur



bertanggung jawab Kepada Camat melalui Sekretaris .

b. Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai

tugas :

1. Melakukan pengumpulan data bidang ekonomi dan

pembangunan di tingkat Kecamatan meliputi

sumber daya alam ( Pertanian, Perkebunan,

Kehutanan dan Peternakan ) bina usaha ( Industri,

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan

Menengah dan Lingkungan Hidup ;



satuan kerja perangkat daerah di bidang

penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan

pembangunan di tingkat Kecamatan ;


penyelenggaraan kegiatan di bidang ekonomi dan

pembangunan ;

4. Menyiapkan bahan fasilitas, rekomendasi, dan

perizinan di tinghkat Kecamatan ;


perangkat daerah dan / atau Instansi vertikal yang

tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan

prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat

Kecamatan ;

6. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam

pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum di tingkat Kecamatan ;

7. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan

kepada masyarakat di tingkat Kecamatan ;

9. Melakukan percepatan pencapaian standard

pelayanan minimal di wilayahnya ;


pelaksanaan pelayanan pada masyarakat di tingkat

Kecamatan ;

11. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan

kegiatan di bidang ekonomi dan pembangunan .


oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.


2.2.4. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk

menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata

laksana SKPD ( proses, prosedur, mekanisme ) :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten lamongan

Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Kecamatan Mantup, maka Susunan Organisasi

Kecamatan Mantup adalah sebagai berikut :

a. Camat.

b. Sekretaris Kecamatan membawahi staf :

1 ). Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan,

membawai Staf ;

a. Pengelolaan Data Keuangan ;

b. Penyimpan / Bendaharawan Barang dan Pengurus

Barang.

2 ). Kepala Sub Bagian Umum, membawai Staf ;

a. Pengadministrasian Umum ;

b. Pengelola Data Kepegawaian.

c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan membawahi staf :

a. Pengelola Data Pemerintahan Umum ;

b. Pengelola Data Pemerintahan Desa / Kelurahan ;

c. Pengelola Data Kependudukan dan Catatan Sipil .

d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

membawahi staf :


a. Pengelola data Kesejahtraan Sosial ;

b. Pengelola Data Pendidikan, Kepemudaan dan Olah

Raga.

e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

membawahi staf :

a. Pengelola Data Ketentraman dan Ketertiban Umum ;

b. Pelaksana / petugas ketentraman dan ketertiban

Umum.

f. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan membawahi

staf :

a. Pengelola Data Perekonomian dan Perijinan ;

b. Pengelola Data Perekonomian dan Pembangunan.

2.3. SUMBER DAYA SKPD KECAMATAN MANTUP.

Sumber Daya Manusia ( SDM ) adalah faktor sentra dalam

suatu instansi / organisasi. Adapun bentuk serta tujuannya,

organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan

manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh

manusia, jadi manusia merupakan faktor strategis dalam semua

kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan

tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya

manusia yang dimilikinya.

Pegawai Kecamatan Mantup berjumlah 26 orang terdiri dari

10 PNS Kecamatan Mantup, 2 orang Tenaga Kontrak Ban Pol PP, 6

orang Tenaga Kontrak Kecamatan dan 8 orang PNS Sekretaris


Desa, sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan

golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel dibawah ini :

TABEL PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN

Unit Kerja : Kecamatan Mantup.

NO. NAMA / NIP JABATAN / PANGKAT/GOLONGAN

1 2 3

1 ZUBAERI,SH,MM

Nip. 19640215 198703 1 018

Camat / Pembina Tingkat I ( IV/b )

2 NUR ROKHMAN, SAP.

NIP. 19710403 199403 1 007 Sekretaris Kecamatan Penata ( III/c )

3 SUMARNO.SH

NIP. 19623015 198711 1 002

Kasi PMD / Penata Tk I ( III/d )

4 HANI RAHONO, S.Sos

NIP. 19670606 198912 1 001

Kasi Ekbang / Penata Tk I ( III/c )

5 SUPRIJANTO, S.Sos

NIP. 19650512 198703 1 019

Kasi Tata Pemerintahan ( III/d )

6 MOCH. YUSUF, SE

Nip. 19621101 198602 1 002

Kasi Tramtibum / Penata Tk I ( III/d )

7 EDIWAN, SE

NIP. 19701012 199602 1 001

Kasubag Umum / Penata Muda Tingkat I ( III/b )

8 SUKOWO, S.Sos

NIP. 19710225 200701 1 007

Kasubag Keuangan dan Perlengkapan Penata Muda ( III/a )

9

SRI ENDIAH PN, SE

NIP. 19750912 199403 2 002

Staf / Penata Muda Tk.I ( III/b )

10 SUDIKNO. S.Sos

NIP. 19681217 200701 1 013

Staf / Pengatur Muda Tk.I ( II/b )

11 BADRI

Staf / Tenaga Kontrak

12 LINA MAYASARI



13 JOKO PITONO Tenaga Kontrak Ban Pol PP

14 DIAN PURFITASARI

Tenaga Kontrak Ban Pol PP

15

ISTRI APRILIA


16 DWI RULITASARI


17 SUNARTO, SE


18 ISVINA FAJRINA. SE


TABEL PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

NO. TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH

1 2 3

1 SD -

2 SLTP -

3 SLTA 6

4 S1 11

5 S2 1

JUMLAH 18

2.4. KINERJA PELAYANAN SKPD KECAMATAN MANTUP

Berdasarkan sasaran / target Renstra sebelumnya dapat

diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan di Kecamatan

Mantup dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatnya perencanaan pembangunan ;


2. Meningkatnya peran serta kepemudaan ;

3. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungann ;

4. Meningkatnya pendidikan politik masyarakat

5. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran ;

6. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur ;

7. Meningkatnya Pembangunan Sistem Pelapran Capaian Kinerja

dan Keuangan ;

8. Meningkatnya peberdayaan masyarakat pedesaan ;

9. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut

program kerja di Kecamatan Mantup dapat dijelaskan sebagaimana

tersebut di bawah ini.

1. Program kerja perencanaan pembangunan.

Terlaksananya monitoring pelaksanaan musyawara

perencanan pembangunan Desa ( Musrenbangdes ) di Desa,

Kelurahan se Kecamatan Mantup.

Terlaksananya musyawarah perencanan pembangunan

( Musrenbang ) di Kecamatan Mantup.

2. Program kerja peran serta kepemudaan.

Terlaksananya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga.

Terselenggaranya lomba – lomba tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi

3. Program kerja keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Terlaksananya Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan

lingkungan di wilayah Kecamatan Mantup.

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Politik terhadap LSM, dan

Ormas.


Terlaksananya Pembinaan terhadap anggota Linmas Desa

dan Kelurahan di Kecamatan Mantup.

Terlaksananya penertiban dan pembinaan terhadap pedagang

kaki lima, warung – warung penjual miras atau berprofesi

ganda, para penambang liar galian C dan pengusaha yang

belum punya ijin atau ijinnya sudah mati.

Terlaksananya pemantauan dan memberikan bantuan apabila

terjadi bencana alam baik didarat maupun dilaut.

Terlaksananya operasi yustisi di wilayah Kecamatan Mantup.

4. Program kerja pendidikan politik masyarakat.

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dalam

rangka Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

5. Program kerja pelayanan administrasi perkantoran.

Terbayarnya jasa komunikasi sumberdaya Air dan Listrik.

Tersediannya peralatan dan perlengkapan administrasi Kantor

Kecamatan Mantup.

Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas

/ operasional.

Tercapainya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor.

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Kantor

Terpenuhinya komponen instalansi listrik, penerangan

bangunan kantor.

Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang –

undangan

Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum kegiatan rapat –

rapat .


Meningkatkan pelayanan jasa tenaga administrasi ./ teknik

kegiatan.

6. Program kerja sarana dan prasarana aparatur.

Terpenuhinya peralatan gedung kantor Kecamatan Mantup

dan Kelurahan Mantup,

Terjaganya kualitas bangunan gedung kantor.

Terjaganya kondisi yang baik kendaraan dinas/operator

7. Program kerja pembangunan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan .

Terselenggaranya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD.

Terselenggaranya laporan keuangan semesteran.

Terselenggaranya laporan keuangan akhir tahun .

Terlaksananyapenyusunan dokumen dan evaluasi.

8. Program kerja pemberdayaan masyarakat pedesaan .

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBDes .

9. Program kerja partisipasi masyarakat dalam membangun

Desa

Terselenggaranya bantuan stimulan pembangunan Rt di Desa

Mantup.

Sedangkan secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja

menurut masing – masing bidang di Kecamatan Mantup dapat

dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini.


1. BIDANG SEKRETARIAT KECAMATAN :

Melaksanakan dan mewujudkan peningkatan pelayanan

administrasi Kecamatan dalam bidang tertib administrasi

Kesekretariatan dan tertib laporan Kepegawaian baik laporan

bulanan, tribulan dan semesteran .

2. BIDANG TATA PEMERINTAHAN :

Terselenggaranya rapat Koordinasi Dinas Instansi, Unit

Pelaksana Tehnis ( UPT ) dan Kepala Desa secara rutin se

tiap bulan;

Terselenggaranya Konperensi Kepala Desa dan Perangkat

Desa secara rutin setiap bulan;

Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan tertib

administrasi pemerintahan desa;

Terlaksananya pelayanan publik kependudukan tepat waktu .

3. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ( PMD ) :

Terlaksananya monitoring penyaluran beras raskin dan

program – program sosial lainnya.

Terlaksananya monitoring dan fasilitasi penyerahan bantuan

BLSM, PKH kepada masyarakat .

Terlaksananya penyaluran bantuan GNOTA kepada siswa /

siswi yang tidak mampu.

Terlaksananya monitoring bantuan BKSM tingkat SD s/d SMU

Terlaksananya penyaluran bantuan sarana dan prasarana alat

bermain ke sekolah PAUD.

Terlaksananya pendistribusian Kartu Indonesia Sehat

( KIS ) kepada Masyarakat.


5. BIDANG KEAMANAN DAN KETENTRAMAN

Terlaksananya Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan

lingkungan di wilayah Kecamatan Mantup.

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Politik terhadap LSM, dan

Ormas.

Terlaksananya Pembinaan terhadap anggota Linmas Desa

dan Kelurahan di Kecamatan Mantup.

Terlaksananya penertiban dan pembinaan terhadap pedagang

kaki lima, warung – warung penjual miras atau berprofesi

ganda, para penambang liar galian C dan pengusaha yang

belum punya ijin atau ijinnya sudah mati.

Terlaksananya pemantauan dan memberikan bantuan apabila

terjadi bencana alam.

Terlaksananya operasi yustisi di wilayah Kecamatan Mantup.

4. BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN ;

Melaksanakan koordinasi dalam rangka perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan,

serta memberikan pembinaan dan pengendalian kegiatan

bidang pembangunan dengan berhak meminta

laporan/keterangan atas pelaksanaan program dan proyek

daerah serta melaksanakan pengawasan terhadap kelancaran

penyelesaian dan dapat mengambil langkah antisipasi terhadap

kemungkinan terjadi masalah ;

Mengkoordinir memberikan bimbingan dalam rangka menyusun

perencanaan usulan proyek instansi tingkat kecamatan serta

Desa/Kelurahan untuk disampaikan kepada Bupati beserta

pertimbangan kelayakannya


Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Mantup

Kabupaten Lamongan

No.

Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi SKPD

Target

SPM

Target

IKK Target Indikator lainnya

Target Renstra SKPD tahun ke- Realisasi Capaian Tahun Ke - Rasio Capaian Tahun Ke -

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 ( % )

2012 ( % )

2013 ( % )

2014 ( % )

2015 ( % )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Bidang Sekretariat.

1. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Sistem Administrasi Pemerintahan.

- - Jml. Surat masuk 1.050 1.225 1.225 1.200 1.200 1.164 1.664 1.414 1.223 1.378 110,8 135,8 115,4 101,9 114,8

Jml surat keluar 1.075 1.275 1.250 1.260 1.225 1.189 1.846 1.442 1.567 1.381 110,6 144,7 115,3 124,3 112,7

Laporan Bulanan 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100 100 100 100 100

Laporan Tribulan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 100 100 100 100

Laporan Semester 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100 100 100 100 100

Laporan Tahunan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100

2. Meningkatnya pembinaan aparatur pemerintahan Kecamatan

- - Rapat Staf 12 12 12 12 12 15 18 18 20 24 125 150 150 166,6 200

Apel pagi – siang 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 100 100 100 100 100

SKJ 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 100 100 100 100 100

3. Menigkatnya kualitas aparatur pemerintah Kecamatan

- - Mengikutsertakan Diklat Kepemimpinan bagi pejabat

1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 100 100 100 50 50


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2 Bidang Tata Pemerintahan.

1. Meningkatnya Koordinasi Lintas Sektoral.

- - Terlaksananya Rapat Koordinasi , Dinas Instansi, UPT, Kepala Desa / Lurah.

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100 100 100 100 100

Terlaksananya Rapat , Dinas Kepala Desa / Lurah dan Perangkat Desa / Kelurahan

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100 100 100 100 100

2. Meningkatnya Pembinaan Administrasi dan Pengawasan Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan.

- - Terlakasananya Pembinaan Administrasi dan Pengawasan Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan .

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100 100 100 100 100

3. Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan

- - Laporan bulanan Kependudukan

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100 100 100 100 100

4. Meningkatnya Pelayanan Publik

- - Terlaksananya pelayanan KTP.

25.200

8.000 2.400 2.100 2.200 25.730 8.397 2.732 2.158 2.550 102,1 104,9 113,8 102,7 115,9

- - Terlaksananya pelayanan KK

5.400 3.600

3.300 3.120

3.360 5.436 3.773 3.378 3.106 3425 100,6 104,8 102,3 99,5 101,9

5. Meningkatkan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

- - Terlaksananya monitoring dan evaluasi APBDes

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 100 100 100 100


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3. 1. Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga.

- - 1. Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 100 100 100 100

- - 2. Terlaksananya Lomba – lomba tingkat Kecamatan, Kabupaten, dan Propinsi

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 100 100 100 100

2. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat miskin

- - 1. Terlaksananya monitoring penyaluran beras raskin dan program – program sosial lainnya.

- - 2. Terlaksananya monitoring dan fasilitasi penyerahan bantuan BLSM, PKH kepada masyarakat

- - 3. Terlaksananya penyaluran bantuan GNOTA kepada siswa / siswi yang tidak mampu

- - 4. Terlaksananya monitoring bantuan BKSM tingkat SD s/d SMU

- - 5. Terlaksananya penyaluran bantuan sarana dan prasarana alat bermain ke sekolah PAUD.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Bidang Tramtibum

4 1. Meningkatnya Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan di wilayah Kecamatan Mantup.

1. Terlaksananya Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan di wilayah Kecamatan Mantup.

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100 100 100 100 100

2. Meningkatnya Pembinaan Politik terhadap LSM, Ormas dan OKP

- - 1. Terlaksananya Pembinaan Politik terhadap LSM, Ormas dan OKP

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100

- - 2. Terlaksananya Pembinaan terhadap anggota Linmas Desa dan Kelurahan di Kecamatan Mantup

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100

- - 3. Terlaksananya penertiban dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima, warung – warung penjual miras atau berprofesi ganda, para penambang liar galian C dan pengusaha yang belum punya ijin atau ijinnya sudah mati.

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100 100 100 100 100

- - 4. Memantau dan memberikan bantuan apabila terjadi bencana alam baik didarat maupun dilaut.

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 100 100 100 100


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3. Meningkatnya pendidikan politik masyarakat

- - Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 100 100 100 200 100

5. Bidang Ekonomi Pembangunan

1. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

- - Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kecamatan

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 100 100 100 100

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

- - Terselenggaranya bantuan stimulan pembangunan desa

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 100 100 100 100 100

3. Meningkatkan Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa

- - Terlaksananya Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 100 100 100 100 100

4. Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa

- - Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 100 100 100


Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kecamatan Mantup

Kabupaten Lamongan

Uraian

Anggaran Pada Tahun Ke Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke Rasio Antara Realisasi dan Anggaran

Tahun Ke

Rata - rata

Pertumbuhan

1 ( 000 )

2 ( 000 )

3 ( 000 )

4 ( 000 )

5 ( 000 )

1 ( 000 )

2 ( 000 )

3 ( 000 )

4 ( 000 )

5 ( 000 )

1 ( % )

2 ( % )

3 ( % )

4 ( % )

5 ( % )

Angga

ran ( % )

Reali

sasi ( % )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Belanja Tidak Langsung

1.450.480 1.595.528 1.755.080 1.930.588 2.123.647 1.450.480 1.595.528 1.755.080 1.930.588 2.123.647 98,59 90,59 98,67 97,76 100 97,26 100

Belanja Langsung 627.370 690.107 759.117 835.029 918.532 627.370 690.107 759.117 835.029 918.532 99,71 98 99,81 99,55 100 99,77 100

Urusan Perencanaaan

Pembangunan Daerah 10.000 11.000 12.100 13.310 14.641 10.000 11.000 12.100 13.310 14.641 100 100 100 100 100 100 100

Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( PAK )

40.000 44.000 48.400 53.240 58.564 40.000 44.000 48.400 53.240 58.564 0 99,98 100 0 0 99,98 100

Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 100 100 100 100 100 100 100

Urusan Kesatuan

Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

8.000 8.800 9.680 10.648 11.712 8.000 8.800 9.680 10.648 11.712 100 100 100 100 100 100 100

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian

519.370 571.307 628.437 691.281 760.409 519.370 571.307 628.437 691.281 760.409 99,44 96,17 99,84 99,24 100 99,64 100

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

15.000 16.500 18.150 19.865 21961 15.000 16.500 18.150 19.865 21961 100 100 99,70 99,97 100 84,48 100


2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan

Mantup selama 5 ( lima ) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang

harus dihadapi dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas

dan fungsi pelayanan Kecamatan Mantup 5 ( lima ) tahun ke depan

diantaranya :

1. Kecamatan Mantup termasuk kecamatan tape C dengan jumlah

pegawai ( ABK ) sebanyak 23 orang dan 2 orang operator,

kondisi saat ini jumlah pegawai sebanyak 10 orang sehingga

kecamatan Mantup kekurangan pegawai ;

2. Sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan Mantup

masih kurang memadahi sehingga memperlambat kinerja

kegiatan administrasi perkantoran ;

3. Kecamatan sebagai SKPD yang belum diberikan kewenangan

penuh untuk mengajukan dan mengelola anggaran SKPD,

kewenagan Kecamatan hanya sebatas pengelolaan Gaji pegawai

dan biaya operasional Kecamatan. Sedangkan pengelolaan

anggaran pembangunan masih melalui SKPD terkait ;

4. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal /

maksimal, dan tepat waktu ;

5. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi

berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat ;

6. Pemohon KK dan KTP di wilayah Kecamatan Mantup cukup

banyak, sedangkan petugas operator hanya 1 ( satu ) orang maka

diperlukan kerja ekstra untuk mencukupi target tersebut ;

7. Semakin transparanya informasi melalui media elektronik dituntut

peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika

pembangunan masyarakat.


Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama

5 ( lima ) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan

Kecamatan Mantup antara lain :

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan,

pejabat struktural dan para staf kecamatan, sehingga tercipta

suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif ;

2. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara Kecamatan

Mantup dengan Muspika, Dinas Instansi, UPT, Kepala Desa,

Perangkat Desa, BUMN, BUMD, Swasta dan Tokoh Masyarakat,

merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas

perencanaan pembangunan, keamanan dan kenyamanan

lingkungan melalui rapat koordinasi ;

3. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses

perencanaan pembangunan ;

4. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good

Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan

memberikan kesempatan bagi Kecamatan Mantup dalam

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ;

5. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM

melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan

bagi setiap pegawai ;

6. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagi mitra pemerintah

dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka

meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui

koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan ;


BAB. III ISU ISU STRATEGI

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan SKPD Kecamatan Mantup.

Isu – Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan

dalam perencanaan pembangunan selama 5 ( lima ) tahun dalam

melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan

Kecamatan Mantup kepada masyarakat. Analisa isu – isu strategis di

identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan

Mantup dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai

permasalahan, sebagai berikut :

a. Bidang Sekretariat .

1. Sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan

Mantup masih kurang memadahi sehingga memperlambat

kinerja kegiatan administrasi perkantoran, untuk

meningkatkan kinerja kegiatan administrasi perlu adanya

penambahan perangkat komputer ;

2. Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan

Mantup, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas

lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu

adanya tambahan personil ;

3. Kecamatan sebagai SKPD yang belum diberikan

kewenangan penuh untuk mengajukan dan mengelola

anggaran SKPD, kewenagan Kecamatan hanya sebatas

pengelolaan Gaji pegawai dan biaya operasional Kecamatan.

Sedangkan pengelolaan anggaran pembangunan masih

melalui SKPD terkait ;


b. Bidang Pemerintahan .

1. Kurangnya personil pengelolaan data pemerintahan umum,

pengelolaan data pemerintahan desa / kelurahan dan tenaga

operasional pelayanan e- KTP dan KK di Kantor Kecamatan

Mantup, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas

lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu

adanya tambahan personil dan tenaga operasional ;

2. Perubahan KTP Siak menjadi e - KTP di Kecamatan Mantup

saat ini belum bisa maksimal dikarenakan perangkat

perekaman e - KTP tidak bisa dioperasionalkan karena alat

perekaman sidik jari dan iris mata sering trobel sehingga

pemohon disarankan untuk perekaman di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten

Lamongan dan diberi pengantar dari Kecamatan Mantup.


banyak, sedangkan petugas operator hanya 1 ( satu ) orang

yang ditangani meliputi cetak KK, Pengantar KK dan KTP (

Barcode ) dan perangkat komputer hanya 1 ( satu ) yang bisa

dioperasikan sehingga pelayanan kurang maksimal, maka

perlu adanya penambahan petugas operator dan

penambahan perangkat komputer.

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .

1. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa /

Kelurahan :

2. Belum optimalnya peranserta dan swadaya masyarakat

dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah ;


3. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa / kelurahan

seperti jalan lingkungan , sanitasi lingkungan masih rendah

dan pengelolaan persampahan yang belum optimal .

d. Bidang Keamanan dan kenyamanan lingkungan .

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum ;

2. Kurangnya personil pada bagian Tramtibum Kecamatan

Mantup ;

3. Kurangnya personil Linmas di masing – masing Desa /

Kelurahan dan Linmas yang ada belum berjalan secara

maksimal ;

4. Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor

Kecamatan Mantup ;

e. Bidang Ekonomi dan Pembangunan .

1. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Mantup sudah

cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya,

khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan

pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap

dilakukan pembangunan melalui berbagai program

pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah

Kecamatan Mantup terkendala dengan cepatnya usia

fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas

yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang

air sehingga usia teknis menjadi pendek ;


3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

daerah terpilih.

1. Visi

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati /

Wakil Bupati terpilih pada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 9

Desember 2015, dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan

daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJMD ) Kabupaten

Lamongan Tahun 2005 – 2025 dan RTRW Kabupaten Lamongan

Tahun 2011 – 2031, visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 serta RPJM Nasional

Tahun 2015 – 2019 ( NAWACITA ). Dari hasil integrasi dan

harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi

Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 adalah :

Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera

dan Berdaya Saing

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna

terjalinnya sinergis yang dinamis antara Masyarakat, Pemerintah

Kabupaten Lamongan dan seluruh Stakeholder’s dalam

merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan

Kabupaten Lamongan secara komprehensif.

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang

terkandung di dalamnya yaitu :

1. Terwujudnya terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah

Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Lamongan yang

Sejahtera dan Berdaya Saing.


2. Lamongan adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan

segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan

di Wilayah kabupaten Lamongan.

3. Lebih Sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan

tercukupi kebutuhan lahiriah dan batiniyah yang ditandai dengan

meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat

Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu tatanan yang

sesuai dengan kondisi Sosial, Budaya, Agama, Masyarakat dan

Kearifan lokal Kabupaten Lamongan.

4. Lebih Berdaya Saing dalam pengertian terwujudnya

peningkatan lebih lanjut keunggulan komparatif dan kompetitif

daerah, sehingga mapu bersaing secara optimal dengan

mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang

dimiliki dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten

Lamongan 2016 – 2021 “Terwujudnya Lamongan Lebih

Sejahtera dan Berdaya Saing” ditempuh melalui lima misi

sebagai berikut :

Misi 1.

Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui

peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan,

dengan penjelasan sebagai berikut :

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Lamongan yang memiliki keunggulan

kompetitif dan komperatif melalui peningkatan akses serta kualitas

pelayanan pendidikan dan kesehatan.


Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang sudah baik, semakin

dimantapkan guna menghadapi tantangan pembangunan di masa

yang akan datang.

Misi 2.

Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan

mengoptimalkan potensi daerah, dengan penjelasan sebagai

berikut :

Misi ini dimaksud untuk memantapkan perekonomian

Kabupaten lamongan menjadi lebih mandiri dan berdaya saing,

dengan manggali dan mengembangkan semua potensi yang

dimiliki. Potensi – potensi daerah sebagai penggerak

perekonomian diantaranya sektor Pertanian, Perikanan,

Peternakan, Perdagangan,Industri dan Pariwisata.

Misi 3.

Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga

kelestarian lingkungan, dengan penjelasan segabai berikut :

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan

infrastruktur dasar berupa Jalan, Jembatan, Perhubungan,

Pemukiman, Air bersih serta sarana penunjang produksi barang

dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses

perekonomian. Pemantapan infrastruktur dasar dilaksanakan

dengan tetap memperhatikan prinsip – prinsip pembangunan

berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup.

Misi 4.


Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan

publik, dengan penjelasan segabai berikut :

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang baik ( good governance ) dan pelayanan publik

yang profesional. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses

Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pengawasan dan

Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan

kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Misi 5.

Memantapkan kehidupan masyarakat yang tentram dan damai

dengan menjunjung tinggi budaya lokal, dengan penjelasan

segabai berikut :

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan kehidupan

masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar Pangan,

Sandang, dan Papan dengan didukung kondisi stabilitas politik dan

pemerintahan yang Aman, Tentram serta menjunjung tinggi nilai –

nilai Agama, Sosial dan Budaya.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra.

Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Jawa Timur dan

Kabupaten Lamongan menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Mantup

dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja

Kecamatan Mantup yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 ( lima )

tahun ke depan.

Adapun faktor – faktor penghambat ataupun faktor – faktor

pendorong dari pelayanan SKPD Kecamatan Mantup yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD Kecamatan Mantup

antara lain :


1. Sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan Mantup

masih kurang memadahi sehingga memperlambat kinerja kegiatan

administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan

administrasi perlu adanya penambahan perangkat komputer ;

2. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Mantup, sehingga

banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan

kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil ;

3. Perubahan KTP Siak menjadi e- KTP di Kecamatan Mantup saat

ini belum bisa maksimal dikarenakan perangkat perekaman e -

KTP tidak bisa dioperasionalkan karena alat perekaman sidik jari

dan iris mata sering trobel sehingga pemohon disarankan untuk

perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di

Kabupaten Lamongan dan diberi pengantar dari Kecamatan

Mantup.


banyak, sedangkan petugas operator hanya 1 ( satu ) orang yang

ditangani meliputi cetak KK, Pengantar KK dan KTP ( Barcode )

dan perangkat komputer hanya 1 ( satu ) yang bisa dioperasikan

sehingga pelayanan kurang maksimal, maka perlu adanya

penambahan petugas operator dan penambahan perangkat

komputer.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Lamongan Tahun 2011 – 2031. Adapun faktor – faktor

penghambat dan pendorong dari pelayanan Kecamatan Mantup

yang mempengaruhi permasalahan pelayanan di Kecamatan Mantup

ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai berikut :


NO RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN MANTUP

PERMASALAHAN PELAYANAN KECAMATAN

MANTUP

FAKTOR

PENGHAMBAT PENDORONG

1 2 3 4 5

1 Penambahan ruang rapat staf dan ruang arsib

Belum memiliki ruang rapat staf dan arsib.

Ruang rapat staf masih menggunakan ruang Camat, sehingga pada saat rapat staf pelayanan terhambat

Dengan adanya ruang rapat tersendiri maka pelayanan tidak akan terhambat

2 Ruang Satpol PP akan di buat ruang pelayanan masyarakat terkait dengan program PATEN

Ruang untuk program PATEN belum terlaksana

Sarana dan Prasarana pelayanan masyarakat belum tercukupi sehingga pelayanan terhambat

Dengan terlbangunnya ruang pelayanan program PATEN, maka pelayanan akan lebih muda, tertib, lancar ,dan terorganisir

3.5. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Penentuan Isu – Isu strategis.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari

beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu – isu strategis

yang di hadapi Kecamatan Mantup antara lain :

1. Sarana dan prasarana komputer di Kecamatan Mantup masih

kurang memadahi ;

2. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Mantup ;

3. Kecamatan sebagai SKPD yang belum diberikan kewenangan

penuh untuk mengajukan dan mengelola anggaran SKPD,

kewenagan Kecamatan hanya sebatas pengelolaan Gaji pegawai

dan biaya operasional Kecamatan. Sedangkan pengelolaan

anggaran pembangunan masih melalui SKPD terkait ;

4. Kurangnya tenaga operator pelayanan e- KTP dan KK di Kantor

Kecamatan Mantup ;

5. Perubahan KTP Siak menjadi e- KTP di Kecamatan Mantup saat

ini belum bisa maksimal dikarenakan perangkat perekaman e -

KTP tidak bisa dioperasionalkan karena alat perekaman sidik jari

dan iris mata sering trobel sehingga pemohon disarankan


untuk perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di

Kabupaten Lamongan dan diberi pengantar dari Kecamatan

Mantup.


banyak, sedangkan petugas operator hanya 1 ( satu ) orang yang

ditangani meliputi cetak KK, Pengantar KK dan KTP ( Barcode )

dan perangkat komputer hanya 1 ( satu ) yang bisa dioperasikan

sehingga pelayanan kurang maksimal ;

7. Belum optimalnya peranserta dan swadaya masyarakat dalam

pemberdayaan dan pembangunan wilayah ;

8. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum ;

9. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa / kelurahan seperti

jalan lingkungan , sanitasi lingkungan masih rendah dan

pengelolaan persampahan yang belum optimal .


BAB. IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN.

4.1. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan

Brondong Kabupaten Lamongan berlandaskan pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Lamongan Tahun 2016-2021. Kabupaten Lamongan mencetuskan visi

dengan terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat,

Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder’s dalam

merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten

Lamongan secara komprehensif, sehingga ditetapkan visi Kabupaten

Lamongan Tahun 2016-2021, yaitu:

“ TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN

BERDAYA SAING “

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Lamongan

maka dirumuskan dalam 5 (lima) misi sebagai berikut :

Misi ke-1

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan;

Misi ke-2

Mengembangkan Perekonomian Yang Berdaya Saing Dengan

Mengoptimalkan Potensi Daerah;


Misi ke-3

Memantapkan Sarana Dan Prasarana Dasar Dengan Menjaga

Kelestarian Lingkungan;

Misi ke-4

Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan

publik.

Misi ke-5

Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai

dengan menjunjung tinggi budaya lokal;

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi

Kecamatan adalah Misi ke-4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021

yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan

Pelayanan Publik. Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-4

ditetapkan 2 ( Dua ) tujuan yaitu:

Tujuan 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap

Pelayanan di Kecamatan

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di

Kecamatan.

Indikator Sasaran : Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )

Tujuan 2 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang

baik.

Sasaran : Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan

penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Indikator Sasaran :


1. Persentase jumlah Koordinasi dan Pembinaan Bidang

Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan

Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang

ditindaklanjuti dalam satu tahun

2. Prosentase Desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja (

ABK )

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Mantup

Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran RPJMD tersebut

perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Kecamatan Mantup Kabupaten

Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini

dirumuskan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap

urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dilakukan oleh

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan. Sedangkan Sasaran

merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur

dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu

tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Tujuan dan sasaran Kecamatan MantupTahun 2016-2021 adalah;

Sebagimana Tabel. 4.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis


MATRIK RENSTRA OPD KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016 – 2021

Matrik Tujuan 1 :

Matrik Sasaran :

TUJUAN

SASARAN

RUMUSAN KONDISI

AWAL 2015

2016 2017 2018 2019 2020 2021 KONDISI AKHIR URAIAN

INDIKATOR KINERJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan

Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Mantup

Prosentase layanan public kecamatan (PATEN) sesuai SOP

Jumlah pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan SOP

--------------------------- X 100% Jumlah pelayanan

75,20 75,50 76,20 77,70 78,20 78,70 80,20 80,20

TUJUAN INDIKATOR TUJUAN FORMULA BASE LINE 2015

TARGET KINERJA KONDISI AKHIR

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

B B B B B B B B


Matrik Program :

PROGRAM INDIKATOR RUMUS KONDISI

AWAL 2015

2016 2017 2018 2019 2020 2021 KONDISI AKHIR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan


Jumlah responden yang puas terhadap pelayanan di Kecamatan ------------------------------ X 100% Jumlah Responden

75,20 75,50 76,20 77,70 78,20 78,70 80,20 80,20

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik

Jumlah Aparatur OPD yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran -------------------------------- X 100% Jumlah Aparatur OPD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase Prasarana Aparatur dengan kondisi baik

Jumlah Sarana Prasarana dengan kondisi baik -------------------------------- X 100% Jumlah Sarana Prasarana yang ada

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan Disiplin Aparatur

Prosentase Aparatur yang disiplin

Prosentase Aparatur yang disiplin -------------------------------- X 100% Jumlah Aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal -------------------------------- X 100% Jumlah Aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Prosentase Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang tepat waktu

Prosentase Dokumen Perencanaan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti -------------------------------- X 100% Jumlah Dokumen

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Matrik Tujuan 2 :

TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS KONDISI

AWAL 2015

2016 2017 2018 2019 2020 2021 KONDISI AKHIR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik

1. Prosentase Desa Maju 1 Jumlah Desa Maju ------------------------- X 100 % Jumlah Desa

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Matrik Sasaran :

TUJUAN

SASARAN

RUMUSAN KONDISI

AWAL 2015

2016 2017 2018 2019 2020 2021 KONDISI AKHIR URAIAN INDIKATOR KINERJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik

Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa

1. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa

1 Jumlah hasil rekomendasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditindaklanjuti dalam satu tahun --------------------- X 100 % Jumlah Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2. Prosentase Desa yang menerapkan Anggaran berbasis kinerja ( ABK )

2. Jumlah Desa yang menerapkan Anggaran berbasis kinerja ( ABK ) --------------------- X 100 % Jumlah Desa

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Matrik Program :

PROGRAM INDIKATOR RUMUS KONDISI

AWAL 2015

2016 2017 2018 2019 2020 2021 KONDISI AKHIR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

Prosentase Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1 Jumlah hasil Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditindaklanjuti dalam satu tahun --------------------------------- X 100 % Jumlah semua hasil Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2. Jumlah Desa yang menerapkan Anggaran berbasis kinerja ( ABK ) -------------------------------- X 100 % Jumlah Desa

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan, Kecamatan Mantup mendukung Urusan Perencanaan dengan tujuan dan indikator

sasaran yang selaras dengan RPJMD sebagaimana berikut :

Tabel IV.2 Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021

MISI 4

Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik

RP

JM

D K

ab

up

ate

n

La

mo

ng

an

Ta

hu

n 2

01

6-2

02

1

Tujuan 1

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Kecamatan

Sasaran

Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Mantup

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Mantup

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Penanggujawab


Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Mantup


1. Camat 2. Sekcam 3. Kasi Tata pemerintahan 4. Kasi Ekbang 5. Kasi PMD 6. Kasi Tramtibum 7. Kasubag Umum


MISI 4


RP

JM

D K

ab

up

ate

n

La

mo

ng

an

Ta

hu

n 2

01

6-2

02

1

Tujuan 2


Sasaran

Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Mantup

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Penanggujawab


Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa

1. Prosentase Koordinasi dan

Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Camat 2. Sekcam 3. Kasi Tata pemerintahan 4. Kasi Ekbang 5. Kasi PMD 6. Kasi Tramtibum

1. Prosentase Desa yang

menerapkan Anggaran berbasis kinerja ( ABK )

1. Camat 2. Sekcam 2. Kasi Tata pemerintahan


Tabel IV.3 Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional, Formulasi, Sumber Data, dan Penetapan Target

Tujuan 1 Indikator Kinerja Tujuan Formulasi Kondisi

Awal Kondisi

Akhir

Mewujudkan kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Mantup

Indek Kepuasan

Masyarakat ( IKM ) IKM Layanan Masyarakat B B

Prosentase capaian pelayanan publik di Kecamatan

Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan Jumlah Jenis Pelayanan

100% 100%

Sasaran ke-1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan

Indikator Formulasi Jumlah Jenis Pelayanan Sumber Data Kondisi

awal

Target Kinerja 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kondisi Akhir

Indek Kepuasan

Masyarakat ( IKM )

Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan di Kecamatan ----------------------- X 100% Jumlah Responden

IKM Layanan Masyarakat Penyebaran

Kuisioner

kepada

Masyarakat

75,2

0

75,5

0

76,2

0

77,7

0

78,2

0

78,7

0

80,2

0

80,2

0

Prosentase capaian pelayanan publik di Kecamatan

Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan 20 Jenis ----------------------- X 100% Jumlah Jenis Pelayanan

20 Jenis

Jenis pelayanan yang dilaksanakan di kecamatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


Tujuan 2 Indikator Kinerja Tujuan Formulasi Kondisi

Awal Kondisi

Akhir



Jumlah hasil Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditindaklanjuti dalam satu tahun ------------------------------------------------------------------------------ X 100 % Jumlah semua hasil Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

100% 100%

Prosentase Desa yang menerapkan Anggaran berbasis kinerja ( ABK )

Jumlah Desa yang menerapkan Anggaran berbasis kinerja ( ABK ) ----------------------------------------------------------------------------- X 100% Jumlah Desa

100% 100%

Sasaran ke-1 : Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa

Indikator Formulasi Jumlah Jenis Pelayanan

Sumber Data Kondisi

awal

Target Kinerja

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kondisi Akhir


Jumlah hasil Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditindaklanjuti dalam satu tahun -------------------------------------------------- X 100 % Jumlah semua hasil Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

Jumlah hasil

Koordinasi dan

Pembinaan Bidang

Pemerintahan,

Ketentraman dan

Ketertiban,

Perekonomian dan

Pembangunan,

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

Semua Kasi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Jumlah Desa yang menerapkan Anggaran berbasis kinerja ( ABK ) ------------------------------------------- X 100 % Jumlah Desa

Monitoring dan

Evaluasi APBDes

dan Perdes

Kasi Tata

Pemerintahan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


4.3. Arah kebijakan dan Strategi

Tabel IV.3 Penyelarasan Arah kebijakan dan Strategi

MISI 4


RP

JM

D K

ab

up

ate

n

La

mo

ng

an

Ta

hu

n 2

01

6-2

02

1

Tujuan 1

Mewujudkan kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Mantup

Sasaran 1

Meningkatknya kualitas pelayanan publik di kecamatan

Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi Meningkatkan kepuasan

masyarakat terhadap

pelayanan di Kecamatan

Meningkatnya kualitas pelayanan

publik di Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) - Melaksanakan penyebaran kuisioner kepada

masyarakat guna mengetahui kepuasan

masyarakat dalam pelayanan di kecamatan.

Peningkatan pelayanan publik secara

prima kepada masyarakat

- Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Desa

dalam penerbitan surat pengantar harus teliti dan

benar.

- Mempercepat proses pelayanan dengan

menambah jam kerja ( lembur )

- Melaksanakan Program Paten

- Melaksanakan Program KTP masal


MISI 4


RP

JM

D K

ab

up

ate

n

La

mo

ng

an

Ta

hu

n 2

01

6-2

02

1

Tujuan 2


Sasaran

Meningkatnya koordinasi dan Pembinaan pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa

Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi

Terwujudnya Tata Kelola

Pemerintahan Desa yang

baik

Meningkatnya koordinasi

pemerintahan dan

penyelenggaraan pemerintahan

Desa

Meningkatkan Koordinasi dan

Pembinaan di bidang Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertiban,

Perekonomian dan

Pembangunan,Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa

- Melaksanakan Rapat Koordinasi Dinas Instansi,

UPT dan Kepala Desa

- Melaksanakan Rapat Dinas Kepala Desa

- Melaksanakan Pembinaan Aparatur Desa

- Melaksanakan Pembinaan Linmas, Kepemudaan

- Melaksanakan Musrenbang

- Melaksanakan Koordinasi bidang Ekonomi dan

Pembangunan

Meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa

- Melaksanakan Evaluasi dan Monitoring APBDes

dan Perdes

- Melaksanakan pembinaan kesadaran kebersihan

masyarakat

- Melaksanakan pembinaan fasilitasi kemiskinan


BAB. V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan

Kecamatan Mantup selama 5 ( lima ) tahun ke depan ( 2016 – 2021 )

diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan

misi Kecamatan Mantup. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi

Kecamatan Mantup akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten

Lamongan selama 5 ( lima ) tahun ke depan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistimatis dan

terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh sesuatu atau

beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan

oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan program

tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu

sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau

beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang

terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana

program perlu dijabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas

kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya, adapun

rencana program dan kegiatan Kecamatan Mantup untuk priode tahun

2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

5.1. Rencana Program dan Kegiatan.

Rencana program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan

Mantup Kabupaten Lamongan tahun 2016 – 2021 meliputi :


1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Dengan Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat ;

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik ;

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;

4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan

Dinas/Operasional ;

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor ;

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ;

7. Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor ;

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang –

Undangan ;

9. Penyediaan Makan Minum ;

10. Penyediaan Jasa Administrasi/ Teknis Kegiatan ;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.


1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ;

2. Pengadaan Meubelair ;

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ;

4. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.


4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja Dan Keuangan.


1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran ;

3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun ;

4. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi.

6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan.


1. Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

7. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pembangunan.


1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan ;

2. Pembinaan Organisasi Kepemudaan ;

3. Pengendalian Keamanan Lingkungan ;

4. Monitoring dan Evaluasi APBDes dan PERDES ;

5. Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;

6. Pembinaan Kesadaran Kebersihan Masyarakat ;

7. Fasilitasi Kemiskinan.


5.2. Indikator Kinerja.

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk

memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan, dengan

berpedoman indikator kinerja maka pengelolaan dan pengendalian

kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih

mudah pemecahan masalahnya.

5.3. Kelompok sasaran.

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan

Mantup adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat

yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang

Desa dan Kecamatan, yang salah satu poin pentingnya adalah

menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses

Musrenbang, maka peningkatan dan komitmen terhadap sistem dan

prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra

Kecamatan Mantup tahun 2016 – 2021 .

5.4. Pendanaan Indikatif.

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh

Kecamatan Mantup bersumber pada dana Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Lamongan yang tertuang

dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) yang berlandaskan

hukum Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan. Untuk lebih

jelasnya lihat tabel 5.1 di bawah ini.


Tabel 5.2

Revisi Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

OPD Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan

TUJUAN SASARAN INDIKAT

OR SASARAN

KODE

PROGRAM DAN

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

DAN KEGIATAN (OUTPUT)

DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL

PERENCANAAN TAHUN

2016

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

UNIT SKPD PENANGGU

NG JAWA

B

LOKASI TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RENSTRA OPD 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 16 17 18 19 20 21

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

Prosentase Layanan Publik (PATEN) yang sesuai SOP 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

% Unit kerja internal yang terlayani dengan baik

100% 100% 233,520,600 100%

229,970,600 100%

241,469,130

100%

253,542,587 100%

266,219,716

100%

1,224,722,632 Sekcam

Kec. Mantup

01.01

Penyediaan Jasa Perkantoran

Jumlah Penyediaan Jasa Perkantoran yang terlayani dengan baik

100% 100% 130,920,600 100%

139,370,600 100%

146,339,130

100%

153,656,087 100%

161,338,891

100%

731,625,307 Subag. Umum

Kec. Mantup

Jumlah materai yang dibeli

100%

Materai 550 buah, Jasa

Pengiriman 10 kali

2,500,000

Meterai @3000 233 lb, materai @6000 300

lb

2,500,000

Meterai @3000 233 lb, materai @6000 300 lb

2,625,000

Meterai @3000 233 lb, materai @6000 300

lb

2,756,250

Meterai @3000 233 lb, materai @6000 300 lb

2,894,063

100%

13,275,313 Subag. Umum

Kec. Mantup

Jumlah Jasa Komunikasi SDA dan Listrik Kantor

100% 1 Tahun

28,000,000 2 rekening

28,000,000

2 rekening

29,400,000 2 rekening

30,870,000

2 rekening

32,413,500 100%

148,683,500

Subag. Umum

Kec. Mantup

Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor

100% 6 jenis

12,000,000 5 jenis

12,000,000

5 jenis

12,600,000 5 jenis

13,230,000

5 jenis

13,891,500 100%

63,721,500

Subag. Umum

Kec. Mantup

Jumlah kendaraan dinas yang bayar pajak

100%

mobil dinas 1 Unit, sepeda

motor 3 Unit

2,000,000

1 unit mobil, 4 roda dua

2,000,000


2,100,000


2,205,000


2,315,250

100%


Kec. Mantup


Jumlah Jasa Tenaga Administrasi/Telnis kegiatan

100% 10 orang

86,420,600 10 orang

94,870,600

10 orang

99,614,130 10 orang

104,594,837

10 orang

109,824,578 100%

495,324,745

Subag. Umum

Kec. Mantup

01.02

Penyediaan Barang

Pakai Habis Perkantoran

Jumlah Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran

100% 100%

102,600,000 100%

90,600,000

100%

95,130,000 100%

99,886,500

100%

104,880,825 100%

493,097,325

Subag. Umum

Kec. Mantup

Jumlah ATK yang dicukupi

100% 52 Jenis

40,000,000 41 jenis

30,000,000

41 jenis

31,500,000 41 jenis

33,075,000

41 jenis

34,728,750 100%

169,303,750

Subag. Umum

Kec. Mantup

Jumlah Barang Cetakan dan Penggaangaan

100% 5 Jenis

30,000,000 4 jenis

28,015,000

4 jenis

29,415,750 4 jenis

30,886,538

4 jenis

32,430,864 100%

150,748,152

Subag. Umum

Kec. Mantup

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

100% 7 Jenis

3,000,000 8 jenis

3,000,000

8 jenis

3,150,000 8 jenis

3,307,500

8 jenis

3,472,875 100%

15,930,375

Subag. Umum

Kec. Mantup

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100% 4 jenis

4,600,000 3 jenis

4,600,000

3 jenis

4,830,000 3 jenis

5,071,500

3 jenis

5,325,075 100%

24,426,575

Subag. Umum

Kec. Mantup

Jumlah pengadaan makanan dan minuman

100% 627 kotak

25,000,000

snack 1330 dus, nasi 370

dus, air mineral 11

dus

24,985,000

snack 1330 dus, nasi 370 dus, air

mineral 11 dus

26,234,250

snack 1330 dus, nasi 370

dus, air mineral 11

dus

27,545,963

snack 1330 dus, nasi 370 dus, air

mineral 11 dus

28,923,261

100%

132,688,473 Subag. Umum

Kec. Mantup

2

Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

% Sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik

100% 100% 110,700,000 100%

810,700,000 100%

851,235,000

100%

893,796,750 100%

938,486,588

100%

3,604,918,338 Sekcam

Kec. Mantup

2.03

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor

100% 4 unit

25,000,000 6 unit

45,700,000

6 unit

47,985,000 6 unit

50,384,250

6 unit

52,903,463 100%

221,972,713

Subag. Umum

Kec. Mantup


Jumlah Pengadaan Meubelair

100% 2 unit

20,700,000 -

-

- -

- -

- -

100%


Kec. Mantup

2.04

Pemelihaarn rutin/berkala gedung kantor

Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

100% 1 unit

35,000,000 1 unit

35,000,000

1 unit

36,750,000 1 unit

38,587,500

1 unit

40,516,875 100%

185,854,375

Subag. Umum

Kec. Mantup

2.06

Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor

Jumlah Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor

100% - -

2 unit

700,000,000 2 unit

735,000,000

2 unit

771,750,000 2 unit

810,337,500

100%

3,017,087,500 Subag. Umum

Kec. Mantup

2.07

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas dan operasional

100% 1 Mobil Dinas

30,000,000

1 unit mobil 5 unit sepeda

motor

30,000,000

1 unit mobil 5

unit sepeda motor

31,500,000

1 unit mobil 5 unit sepeda

motor

33,075,000

1 unit mobil 5

unit sepeda motor

34,728,750

100%

159,303,750 Subag. Umum

Kec. Mantup

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

% Aparatur yang disiplin

100% 100% 24,650,000 100%

24,650,000 100%

25,882,500

100%

27,176,625 100%

28,535,456

100%

130,894,581 Sekcam

Kec. Mantup

03.02

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Jumlah Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya

100% 66 stel

24,650,000 64 stel

24,650,000

64 stel

25,882,500 64 stel

27,176,625

64 stel

28,535,456 100%

130,894,581

Subag. Umum

Kec. Mantup

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

% Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

- - - 100%

18,800,000 100%

19,740,000

100%

20,727,000 100%

21,763,350

100%

81,030,350 Sekcam

Kec. Mantup

05.01

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan / pelatihan formal

- - -

2 Orang

18,800,000 2 Orang

19,740,000

2 Orang

20,727,000 2 Orang

21,763,350

100%


Kec. Mantup

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

% Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu

100% 100% 30,000,000 100%

10,000,000 100%

10,500,000

100%

11,025,000 100%

11,576,250

100%

73,101,250 Sekcam

Kec. Mantup


06.01

Penyusunan Pelaporan Keuangan secara berkala

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja SKPD yang tersusun

100% 1 laporan

5,000,000 4 laporan

5,000,000

4 laporan

5,250,000 4 laporan

5,512,500

4 laporan

5,788,125 100%

26,550,625

Subag. Umum

& Subag. Keuang

an

Kec. Mantup

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran SKPD yang tersusun

100% 2 laporan

5,000,000 -

-

- -

- -

- -

100%

5,000,000

Subag. Umum

& Subag. Keuang

an

Kec. Mantup

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun

100% 1 laporan

5,000,000 -

-

- -

- -

- -

100%

5,000,000

Subag. Umum

& Subag. Keuang

an

Kec. Mantup

6.02

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Jumlah dokumen laporan dokumen perencanaan dan evaluasi SKPD yang tersusun

100% 4 dokumen

15,000,000 4 dokumen

5,000,000

4 dokumen

5,250,000 4 dokumen

5,512,500

4 dokumen

5,788,125 100%

36,550,625

Subag. Umum

& Subag. Keuang

an

Kec. Mantup

15

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

% Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan

100% 100% 40,000,000 100% 31,550,000 100% 33,127,500 100% 34,783,875 100% 36,523,069 100% 175,984,444 Sekcam Kec.

Mantup

15.02

Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

jumlah peralatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang dibutuhkan

100% 3 Unit

40,000,000 3 Unit

31,550,000

3 Unit

33,127,500 3 Unit

34,783,875

3 Unit

36,523,069 100%

175,984,444

Kasi. Pem

Kec. Mantup

Terwujudnya tata kelola Pemerintahan desa yang baik

Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa

Prosentase rekomendasi hasil koordinasi kecamatan yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

17

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

% Jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerfintahan, keamanan dan ketertiban sosial dan pembangunan di wilayah

100% 100% 188,500,000 100% 178,500,000 100% 187,425,000 100% 196,796,250 100% 206,636,063 100% 957,857,313 Sekcam Kec.

Mantup

17.01

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

jumlah desa yang mengikuti musrenbang

100% 15 Desa

10,000,000 15 Desa

10,000,000

15 Desa

10,500,000 15 Desa

11,025,000

15 Desa

11,576,250 100%

53,101,250

Kasi. Ekbang

Kec. Mantup

17.02

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

jumlah desa yang mengikuti pembinaan organisasi kepemudaan

100% 15 Desa

35,000,000 15 Desa

35,000,000

15 Desa

36,750,000 15 Desa

38,587,500

15 Desa

40,516,875 100%

185,854,375

Kasi. PMD

Kec. Mantup

17.03 Pengendalian Keamanan Lingkungan

jumlah desa yang mengikuti pembinaan pengendalian keamanan lingkungan

100% 15 Desa

8,000,000 15 Desa

8,000,000

15 Desa

8,400,000 15 Desa

8,820,000

15 Desa

9,261,000 100%

42,481,000

Kasi. Trantib

Kec. Mantup


17.04

Monitoring dan Evaluasi APBDes dan PERDES

jumlah desa yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi APBDes dan PERDES

100% 15 Desa

60,000,000 15 Desa

50,000,000

15 Desa

52,500,000 15 Desa

55,125,000

15 Desa

57,881,250 100%

275,506,250

Kasi. Pem

Kec. Mantup

17.05

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa

100% 15 Desa

25,500,000 15 Desa

25,500,000

15 Desa

26,775,000 15 Desa

28,113,750

15 Desa

29,519,438 100%

135,408,188

Kasi. Pem

Kec. Mantup

17.06

Pembinaan Kesadaran Kebersihan Masyarakat

jumlah desa yang mengikuti pembinaan kesadaran kebersihan masyarakat

100% 15 Desa

35,000,000 15 Desa

35,000,000

15 Desa

36,750,000 15 Desa

38,587,500

15 Desa

40,516,875 100%

185,854,375

Kasi. PMD

Kec. Mantup

17.11 Fasilitasi Kemiskinan

jumlah desa yang difasilitasi kemiskinan

100% 15 Desa

15,000,000 15 Desa

15,000,000

15 Desa

15,750,000 15 Desa

16,537,500

15 Desa

17,364,375 100%

79,651,875

Kasi. PMD

Kec. Mantup

T O T A L 100% 100% 627,370,600 100%

1,304,170,600 100%

1,369,379,130

100%

1,437,848,087 100%

1,509,740,491

100%

6,248,508,907


BAB. VI

INDIKATOR KINERJA SKPD KECAMATAN MANTUP YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

( SKPD ) Kecamatan Mantup bertujuan untuk memberi gambaran

tentang tolak ukur keberhasilan pencapaian visi dan misi RENSTRA

SKPD Kecamatan Mantup. Hal ini ditujukan dari akumulasi pencapaian

indikator program pembangunan SKPD setiap tahun sehingga kondisi

kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai, suatu

indikator kinerja SKPD dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisa

pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap

tingkat capaian indikator kinerja wilayah berkenaan penetapan indikator

kinerja SKPD selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel 6.1 di bawah ini.


Tabel 6.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO

Indikator Tujuan RPJMD

2016-2021

Indikator Sasaran RPJMD

2016-2021

Indikator Sasaran Renstra Kecamatan

Kondisi Kinerja pada awal periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )


Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan di Kecamatan

------------------------------------ X 100% Jumlah Responden

75,20 75,50 76,20 77,70 78,20 78,70 80,20 80,20

2. Prosentase Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Jumlah hasil Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

----------------------------------- X 100 % Jumlah semua hasil Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Jumlah Desa yang menerapkan Anggaran berbasis kinerja ( ABK ) ---------------------------------- X 100 % Jumlah Desa

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Tabel 6.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mantup

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA

FORMULASI SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB

1 Meningkatnya kualitas pelayanan

Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )

Prosentase Responden yang puas terhadap pelayanan di kecamatan

Dokumen IKM Sekcam

NO KINERJA UTAMA

INDIKATOR

KINERJA UTAMA

FORMULASI SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

2 Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa

persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

Jumlah Koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

______________________________ x 100 %

Jumlah semua koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik dalam satu tahun

Laporan dari semua Kasi

Semua Kasi

Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )

Jumlah desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ----------------------------------------------------x 100 %

Jumlah desa

Dokumen APBDes dan Perdes

Kasi Pemerintahan


BAB. VII

P E N U T U P

Rencana Strategis ( Renstra ) Kecamatan Mantup Kabupaten

Lamongan Tahun 2016 – 2021 merupakan paduan kerja bagi

Kecamatan Mantup selama 5 ( lima ) tahun ke depan. Kecamatan

Mantup berkewajiban menyusun Rencana Strategis ( RENSTRA ) Tahun

2016 - 2021 berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih sedangkan

sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana

Strategis ( RENSTRA ) Kecamatan Mantup adalah merupakan sasaran

dan indikator kinerja Kecamatan Mantup yang disinergikan dengan

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD )

Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021 sebagai acuan, yang

direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian

program Kepala Daerah.

Rencana strategis Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan

Tahun 2016 – 2021 sebagai wujud pertanggung jawaban tugas dan

fungsi serta pelaksanaan kebijakan dan sebagai pedoman dalam

menyusun Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) yang selanjutnya

dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan, program yang tercanyum

dalam dokumen ini adalah merupakan program Kecamatan Mantup

sebagai bahan / pedoman evaluasi kinerja dan penyusunan LAKJIP

Kecamatan Mantup.


Demikian Rencana Strategis ( RENSTRA ) Kecamatan Mantup

Tahun 2016 – 2021 disusun diharapkan mampu melaksanakan tugas

sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan walaupun

dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sepenuhnya mampu

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara

umum Rencana Strategis ( RENSTRA ) Kecamatan Mantup tersebut

sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembanguan serta

pemberdayaan kepada masyarakat.

CAMAT MANTUP

ZUBAERI.SH.MM

Pembina Tk. I Nip. 19640215 198703 1 018


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN MANTUP Jalan Ayam Alas No. 45 Mantup Kode Pos 62283

Tlp. (0322) 4670299 Fax (0322) 4670299 E.Mail : [email protected]. Website:www.lamongankab.go.id

Mantup, Desember 2017

Nomor Sifat Lampiran Perihal

: : : :

050 / / 413.324 / 2017 Penting. - Review Renstra Kecamatan Mantup. Tahun 2016 – 2021.

Kepada

Yth. Bpk. Bupati Lamongan

di-

LAMONGAN

Bersama ini disampaikan dengan hormat Review Rencana

Strategis ( Renstra ) dan Metrik Renstra OPD Kecamatan Mantup Tahun

2016 - 2021 sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Tembusan :

Yth.1. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Lamongan; 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan.

.

CAMAT MANTUP

ZUBAERI. SH. MM

Pembina Tk.I Nip. 19640216 198703 1 018

mailto:[email protected].%20%20%20%20%20%20%20%20Website:www.lamongankab.go.id

mailto:[email protected].%20%20%20%20%20%20%20%20Website:www.lamongankab.go.id

BAB. I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG. · Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi ... Berisi tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan Renstra ... Desa

Text of BAB. I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG. · Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari...

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahdigilib.uinsgd.ac.id/10296/3/3_babIpendahuluan.pdf · yang menghasilkan konvensi pemberantasan korupsi sedunia. Dalam konferensi Merida

BABI PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Penelitian ... 1.pdf · Korupsi (KPK) karena telah melakukan tindak pidana Korupsi. Korupsi ... hukum untuk memberantas dan mencegah tindakan

Bab 07akperrsdustira.ac.id/wp-content/uploads/2017/07/Buku-Pendidikan... · Latar Belakang Lahirnya Delik Korupsi dalam Perundang-undangan Korupsi; ... Orde baru selama hampir 32

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakangrepository.radenfatah.ac.id/6167/2/Skripsi Nana BAB I.pdf · A. Latar Belakang ... Kedua, kasus korupsi Hambalang yang melibatkan kader dari partai

A. Latar Belakang Penelitianrepository.unpas.ac.id/33083/1/07. BAB 1.pdf · 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian Menurut Focma Andrea kata korupsi berasal dari bahasa

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang...1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan negara dalam hal keuangan negara, perekonomian negara dan

LATAR BELAKANG - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewI. 1. LATAR BELAKANG Dalam perkembangannya, praktik korupsi telah lebih sistematis dan meluas sehingga telah dianggap sebagai

“PENGUATAN SEMU PEMBERANTASAN KORUPSI” · “PENGUATAN SEMU PEMBERANTASAN KORUPSI” ... DAFTAR ISI LATAR BELAKANG 2 METODOLOGI 4 ... Selain itu, pada sektor peradilan pun belum

LATAR BELAKANG · Web viewLATAR BELAKANG Dalam perkembangannya, praktik korupsi telah lebih sistematis dan meluas sehingga telah dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang · 2020-03-02 · BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahdigilib.uinsby.ac.id/3084/4/Bab 1.pdf · 2016-01-06 · Tindakan inilah yang disebut dengan korupsi. ... Indikasi tingginya tingkat korupsi

LATAR BELAKANG

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah I edit 2.pdf1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Korupsi telah menjadi penyakit yang muncul perlahan-lahan sebagai momok yang

BAB I LATAR BELAKANG A. Latar Belakang Masalah

BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS Latar Belakang …

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahdigilib.uinsgd.ac.id/12295/4/4_BAB I.pdf · untuk memberantas korupsi.1 Tindak pidana seperti halnya korupsi telah meluas dihampir seluruh

BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahrepository.radenfatah.ac.id/4366/2/BAB 1.pdf · 2019. 8. 28. · BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Tindak pidana korupsi dikatagorikan

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitianrepository.unpas.ac.id/28078/3/F. BAB 1.pdf · 2017-06-15 · 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian Fenomena korupsi yang

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahthesis.umy.ac.id/datapublik/t14718.pdfdibantah korupsi begitu melekat dalam kehidupan sosial bangsa. Ada yang mengatakan korupsi memiliki

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG · Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); ... KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL ... urusan rumah tangga, perlengkapan,

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah I.pdf · Latar belakang dilakukannya supervisi terletak pada kebutuhan riil masyarakat. Ada beberapa latar belakang yaitu latar belakang

POLITIK KRIMINAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI …fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/BRIAN SERJANA HUKUM.pdf · BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Korupsi merupakan salah

Tren Korupsi Tahun 2014 semester 1 rev a - tamalangkun.comtamalangkun.com/wp-content/uploads/2014/09/Tren-Korupsi-Tahun-2014... · Latar Belakang • Pemberantasan korupsi, khususnya

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalahrepository.unim.ac.id/2454/2/BAB I.pdf · 2020. 12. 4. · 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Komisi Pemberantasan Korupsi

BAB 1 LATAR BELAKANG 1.1. LATAR BELAKANG PENELITIAN

BAB 1 LATAR BELAKANG 1. 1 Latar Belakang

BAB I LATAR BELAKANG MASALAH 1.1 Latar Belakang …repository.upi.edu/11060/4/S_MIK_0808448_Chapter1.pdf · LATAR BELAKANG MASALAH 1.1 Latar Belakang Masalah Persaingan bisnis di

latar belakang

Pendidikan Anti-Korupsi - Afid Burhanuddin · PDF filePendidikan Anti-Korupsi ... Latar Belakang Lahirnya Delik ... akibat kerusuhan sosial yang meluas, krisis ekonomi/moneter; dan

LATAR BELAKANG - Kementerian … · Web viewI. 1. LATAR BELAKANG Dalam perkembangannya, praktik korupsi telah lebih sistematis dan meluas sehingga telah dianggap sebagai pelanggaran

Documents

BAB. I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG. · Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi ... Berisi tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan Renstra ... Desa

Text of BAB. I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG. · Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari...