LATAR BELAKANG - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewI. 1. LATAR BELAKANG Dalam perkembangannya, praktik korupsi telah lebih sistematis dan meluas sehingga telah dianggap sebagai

Laporan Kegiatan Konsultasi dan Kampanye Publik RAN-PK danFGD Penyusunan RAD-PK Provinsi Papua

Hotel Matoa International, Jayapura, 17-18 Oktober 2006Bappenas-Kemitraan

I. PENDAHULUAN

I. 1. LATAR BELAKANG

Dalam perkembangannya, praktik korupsi telah lebih sistematis dan meluas sehingga telah dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat luas. Untuk itu korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), sehingga upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara-cara yang luar biasa. Dampak yang ditimbulkannya tidak hanya menyangkut kerugian perekonomian negara, tetapi jauh lebih besar lagi. Korupsi juga menghambat pembangunan berkelanjutan, meningkatkan angka kemiskinan absolut, mendelegitimasi kepatuhan pada hukum dan pemerintahan, bahkan telah menghancurkan social dan human capital yang ada.

Untuk menanggulangi dampak-dampak negatif tersebut dan mempercepat pemberantasan korupsi, Presiden RI telah mengeluarkan Inpres No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Inpres tersebut berisi instruksi umum kepada seluruh jajaran pemerintahan dan instruksi khusus kepada instansi tertentu untuk melaksanakan tugas-tugas tambahan tertentu. Inpres tersebut kemudian diejawantahkan dalam Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2004-2009 sebagai Living Document yang disusun oleh 92 instansi Pemerintah, LSM dan Perguruan Tinggi.

Demi tercapainya Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2004-2009 dibutuhkan suatu lingkungan kondusif dengan visi dan komitmen Pemerintah, pengadaan sumber daya yang memadai dengan penerapan strategi, perencanaan dan pendekatan yang terdiri dari tindakan Pencegahan dan tindakan Penindakan, serta peran aktif dari masyarakat, Monitoring dan Evaluasi dari Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2004-2009.

Dengan menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan RAN-PK 2004-2009, selain mekanisme internal yang dikonsep secara matang, diperlukan pula sebuah konsultasi publik dalam bentuk forum terbuka, dimana para pelaksana RAN-PK dapat berdialog langsung dengan penerima manfaat (masyarakat).

Selama tahun 2005, Bappenas telah melaksanakan kegiatan Konsultasi dan Kampanye Publik RAN-PK 2004-2009 di enam provinsi, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan dan Jawa Timur. Kegiatan konsultasi dan kampanye publik RAN-PK dimaksudkan untuk mendapatkan masukan-masukan lokal mengenai penyempurnaan pelayanan publik dan pemberantasan korupsi di bidang pelayanan publik yang tertuang dalam dokumen RAN-PK 2004-2009. Sedangkan secara khusus, pelaksanaan kegiatan ini ditujukan untuk mengetahui kesiapan instansi pelaksana RAN-PK menyusun rencana tindak yang lebih rinci dan konkrit dari isu/kegiatan yang telah disepakati dalam Matriks RAN-PK 2004-2009.

1



Pelaksanaan kegiatan konsultasi dan kampanye publik RAN-PK untuk tahun 2006 disepakati akan dilakukan oleh Bappenas bersama-sama dengan Kemitraan. Beberapa daerah pilot yang akan menjadi tujuan kegiatan konsultasi dan kampanye publik RAN-PK Bappenas dan Kemitraan antara lain, DI Yogyakarta, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Papua, Kalimantan Barat dan Bali. Pada tahun 2006 ini Bappenas hendak membawa implementasi RAN-PK 2004-2009 ke tahap lebih lanjut yaitu, penerapan program-program pemberantasan korupsi yang telah disepakati dalam RAN-PK melalui suatu Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) di masing-masing daerah pilot.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka pelaksanaan kegiatan konsultasi dan kampanye publik RAN-PK di ke 5 (lima) daerah pilot tahun 2006 akan dilaksanakan dengan menggunakan 2 (dua) metode yaitu, Seminar Publik dan Focus Group Discussion (FGD) yang masing-masing diharapkan dapat menjaring masukan publik yang komprehensif bagi penyempurnaan dokumen RAN-PK 2004-2009 dan mempercepat penyusunan RAD-PK serta Rencana Aksi (Action Plan) di masing-masing departemen/instansi daerah pilot.

Sebagai tambahan, Bappenas dan Kemitraan juga mengadakan kerja sama untuk program dukungan RAN-PK 2004-2009 berupa Kampanye Media (Media Campaign) untuk mendukung sosialisasi RAN-PK kepada masyarakat luas dengan tujuan menggugah kesadaran masyarakat sebagai suatu mekanisme pengawasan eksternal, menjaring lebih banyak masukan untuk penyempurnaan dan pada akhirnya dapat membantu proses Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan RAN-PK 2004-2009 yang juga merupakan kewenangan Kementerian PAN serta diseminasi informasi kepada masyarakat lokal akan penyusunan RAD-PK masing-masing daerah pilot. Proses implementasi media campaign ini akan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan konsultasi dan kampanye publik RAN-PK serta kegiatan penyusunan RAD-PK di kelima daerah pilot.

I.2. TUJUANPenyelenggaraan Konsultasi dan kampanye Publik RAN-PK 2004-2009 di

provinsi Papua terdiri dari tiga kegiatan pokok yaitu Media Campaign, seminar konsultasi dan kampanye publik RAN-PK 2004-2009 serta Focus Group Discusion di mana masing masing kegiatan bertujuan:

1. Media Campaign, terdiri atas Editor’s Meeting dan Radio Talkshow. Kegiatan ini bertujuan untuk: 1) Memberikan informasi kegiatan Konsultasi dan Kampanye Publik RAN-PK 2004-2009 di Provinsi Papua; 2) Mendapatkan dukungan dari rekan–rekan media bagi sosialisasi RAN-PK dan RAD-PK di tingkat lokal; dan 3) Mempererat koordinasi pusat, daerah dan media dalam perbaikan sektor pelayanan Publik dan pemberantasan korupsi.

2. Konsultasi dan Kampanye Publik RAN-PK yang bertujuan untuk:

2



Memberikan media kepada departemen/instansi pelaksana RAN-PK untuk menjelaskan dan memberikan klarifikasi tentang program-program departemen/instansi mereka dalam rangka pelaksanaan RAN-PK;

Mendapatkan masukan dan tanggapan dari berbagai pihak dalam rangka implementasi RAN-PK di departemen/instansi terkait;

Merumuskan prioritas-prioritas kegiatan yang perlu segera dilaksanakan; Merumuskan pelibatan Masyarakat dan Sektor Swasta dalam implementasi

RAN-PK.

3. Sedangkan tujuan diselenggarakannya FGD adalah memberikan asistensi pusat kepada departemen/instansi pelaksana RAD-PK di daerah dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan RAD-PK di daerah.

I.3. RUANG LINGKUPKegiatan konsultasi dan kampanye publik RAN PK 2004-2009 di Provinsi

Papua mencakup kegiatan seminar, FGD, dan Media Campaign.

I.4. INDIKATOR KEBERHASILANIndikator keberhasilan dari konsultasi publik ini, yaitu:

1. Adanya pemahaman peserta terhadap RAN PK dan adanya input bagi perbaikan substansi RAN PK.

2. Adanya input dari publik tentang isu-isu prioritas untuk perumusan rancangan RAD–PK Provinsi Papua.

3. Tersusunnya rancangan RAD–PK yang kemudian akan diakomodasikan ke dalam kebijakan Pemerintah Provinsi Papua tahun 2007.

I.5. PESERTA I.5.1. Seminar RAN-PK

Peserta kegiatan seminar Konsultasi dan Kampanye Publik RAN-PK terdiri dari unsur Pemerintah, Sektor Swasta serta Tokoh Masyarakat, antara lain:

3



Peserta Seminar Publik RAN-PK di Provinsi Papua Selasa, 17 Oktober 2006

NO NAMA LEMBAGA1. P.S. Dumatubun, SH Biro Organisasi2. Sudarmadji Kota Jayapura3. Jusak M. Mangolo Kota Jayapura4. Manulang Asisten Kajati Papua5. Erwin Silitonga Depkeu/DJP6. Nandi S Disbun Provinsi Papua7. J. Siahaan B.P.K Provinsi Papua8. A. Dirman ,SH Biro PBD Setda Prov9. Idham BPN10. Dedi Sutanto Ditjen Pajak11. Rina Frieska H, SH, MH Kejari Jayapura12. Paulus Sumino DPRD Komisi B13. Harun. S. Bappeda14. Yoppy. B. Bappeda15. Ronalda Bappeda16. Max Boekorstom Bappeda17. Bintang Yuliana Bappeda18. Daswil Bappeda19. Aminudin M. Bappeda20. Dance Ashuruf Bappeda21. Myrna W. S Bappeda Provinsi Papua22. Nella M. Bappeda Provinsi Papua23. Mulyoko Polresta24. Yanni DPRD Komisi A25. Budi Utomo KP. PBB Jayapura26. Marcel R. KP. Penyuluhan27. JP. Mongge Kakanwil Pajak Papua28. Bjeuseuen Kabag Umum Kanwil Pajak29. Edison Kepala KPP30. D. Saflessa Bappeda Provinsi Papua31. Agustinus S. BPN Provinsi Papua32. Ekomerry BPN Provinsi Papua33. Dian Patria KPK34. Irawadi Bawasda Kota Jayapura35. Yesaya G. Bappeda36. Jimmy Thesia Bappeda37 J. Titu Elm KPA Jayapura38 Kiki Polda Provinsi Papua

4



NO NAMA LEMBAGA39 Ricky Polda Provinsi Papua40 Christina M. Bappeda41 Denny Imbiry DPD KNPI Prov.Papua42 Irianto Jacobus KIPRA PAPUA43 Budi Setyanto ICS PAPUA44 Aryo W Kompas45 Dudung Agin Universitas Yapis Papua46 Aldy TV747 Azies Dauw FH UNIYAP JPR48 M. Solossa FH UNCEN49 Eddy Way PCW (Papua Corruption Watch)50 Lucky Ireeuw Cenderawasih Pos51 Janny Krey RA-DPD Provinsi Papua52 Wilfret S. Papua Pos53 Yos Worobbni Ardin Kota Jayapura54 Frits Ramandey AJI Papua/Detikom55 Abina W Solidaritas Perempuan Papua56 Novita. H Solidaritas Perempuan Papua57 Jadi Weliki RRI58 Paskalis Letsoin LBH Papua59 S. Fadhal Alhamid Dewan Adat Papua60 Aloy R ELSHAM61 Cunding Levi Koran Tempo62 Tineke R SPP

I.5.2. Focus Group Discussion (FGD)

Peserta kegiatan FGD terdiri dari unsur pemerintah pusat dan daerah, Sektor Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Tokoh Masyarakat, antara lain: Bappenas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ditjen Pajak, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik, Bappeda, Bawasda, LSM, Pers, serta departemen/instansi terkait daerah.

5



Peserta FGD Penyusunan RAD-PK Provinsi PAPUA Rabu, 18 Oktober 2006

NO NAMA LEMBAGA1. Agustinus Sagiman BPN Provinsi Papua2. Aminuddin M Bappeda Provinsi Papua3. Nella Moti Bappeda Provinsi Papua4. Dedi Sutanto Ditjen Pajak5. J.M. Mangola Kota Jayapura6. Irawadi Bawasda Kota Jayapura7. Linda.M. Bappeda Provinsi Papua8. Bintang Y. Bappeda Provinsi Papua9. Dian Patria KPK10. Ronald. S Bappeda11. Yesaya G. Bappeda12. A. Djitman, SH. Biro PKD13. Jimmy Thesia Bappeda14. J. Titu Elm KPA Jayapura15. Yoppy Bappeda16. Kiki Polda Papua17. Ricky Polda Papua18. Nandi S. Disbun Provinsi Papua19. Rina Kejari Jayapura20. Christina M. Weyai Bappeda Provinsi Papua21. Henom S. Bappeda Provinsi Papua22. Max Boekorstom Bappeda Provinsi Papua23. Hans Bisay Bisnis Papua24. Tineke Rumkabu SPP25. Irianto Jacobus Kipra-Papua26 Dudung AQN FH Uniyap27 Novita Hewa SPP28 Eddy Way PCW29 Yesak Reba ICS Papua30 Janny Krey RA DPD-RI Provinsi Papua31 Ajies Bauw FH Uniyap32 Abina W. SPP33 Aldy TV 734 Paskalis Leboin LBH Papua35 S. Fadhal Alhamid Dewan Adat Papua

I.5.3 Media Campaign

- Editor’s Meeting

6



Kegiatan ini dilakukan pada hari Senin, 16 Oktober 2006. Pada kesempatan ini Bappenas dan beberapa perwakilan dari pusat melakukan temu wicara dengan media massa Papua seperti SCTV, TV7, Kantor Berita ANTARA, The Jakarta Post, Detik, Papua Post, Pacific Post, Kompas dengan himbauan agar media turut berperan aktif dengan berkontribusi dalam RAD PK PAPUA ini dengan melakukan diseminasi informasi mengenai kegiatan tersebut kepada publik.

- Radio Talkshow

Kegiatan ini dilakukan pada hari Selasa, 17 Oktober 2006 setelah pelaksanaan kegiatan Seminar Publik RAN-PK. Radio Talkshow dilaksanakan di salah satu stasiun radio di kota Jayapura, kegiatan ini bersifat interaktif. Dalam kegiatan ini, narasumber berasal dari Bappenas, Kemitraan, KPK dan Bappeda Provinsi PAPUA.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN KONSULTASI DAN KAMPANYE PUBLIK RAN-PK 2004-2009 DAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

PENYUSUNAN RAD-PK PROVINSI PAPUA DAN PEMETAAN PERMASALAHAN PELAYANAN PUBLIK LOKAL

Pelaksanaan kegiatan Konsultasi dan Kampanye Publik RAN-PK dan FGD Penyusunan RAD-PK Provinsi Papua yang diselenggarakan oleh BAPPENAS-Kemitraan ini merupakan suatu kesinambungan dari Preliminary FGD yang dilaksanakan di Bogor pada tanggal 7-9 April 2006 yang lalu. Pada saat penyelenggaraan Preliminary FGD RAN-PK di Bogor tersebut Bappenas dan Kemitraan bersama dengan Kepala Bappeda dan perwakilan LSM dari Provinsi Papua, NAD, Kalimantan Barat, Papua dan DI Yogyakarta telah memetakan permasalahan pelayanan publik rawan korupsi yang terjadi di masing-masing daerah. Dalam FGD tersebut, para perwakilan daerah, baik dari unsur Bappeda maupun LSM, telah memberikan komitmen untuk menindaklanjuti penanggulangan permasalahan-permasalahan yang ada dengan membentuk suatu Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi di daerah mereka masing-masing sekaligus sebagai tindak lanjut pelaksanaan amanat yang terkandung dalam dokumen RAN-PK 2004-2009.

Kegiatan Konsultasi dan Kampanye Publik RAN-PK 2004-2009 yang diselenggarakan di Provinsi Papua terbagi atas dua kegiatan utama, Seminar Publik dan FGD Penyusunan RAD-PK Provinsi Papua, diiringi dengan aktivitas media campaign RAN-PK. Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari berturut-turut (16 Oktober sampai dengan 18 Oktober 2006).

Rangkaian Media Campaign RAN-PK di Papua dimulai dengan Editors Meeting yang diselenggarakan pada tanggal 16 Oktober 2006 yang dihadiri oleh perwakilan dari pusat (Bappenas, KPK, Ditjen Pajak, BPN, dan Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik), Bappeda Provinsi Papua dan perwakilan dari berbagai media di Provinsi Papua. Pada keesokan harinya Media Campaign dilanjutkan dengan peliputan Seminar Publik dan FGD pada hari kedua oleh beberapa media lokal dan penyelenggaraan dialog radio interaktif mengenai RAN-PK di salah

7



satu stasiun radio lokal di Jayapura dengan pembicara dari Bappenas, Kemitraan, KPK dan Bappeda Provinsi Papua.

Kegiatan Seminar Publik yang diselenggarakan pada tanggal 17 Oktober 2006 ditujukan untuk mengkonfirmasi sekaligus mengklarifikasi isu-isu pelayanan publik rawan korupsi di Provinsi Papua, antara lain: pengadaan barang dan jasa, pertanahan dan perpajakan, yang sebelumnya telah dipetakan dalam Preliminary FGD RAN-PK di Bogor dan pertemuan di Bappenas. Pada saat yang bersamaan, kegiatan pada hari kedua juga merupakan media sosialisasi RAN-PK kepada pihak-pihak pemda maupun masyarakat sipil yang belum begitu memahami konsep RAN-PK. Pelaksanaan FGD penyusunan RAD-PK Provinsi Papua merupakan pencerminan tindak lanjut komitmen pemda, swasta dan LSM di Papua untuk melaksanakan RAN-PK di Provinsi Papua dan mengakomodasi langkah-langkah perbaikan untuk menanggulangi berbagai permasalahan pelayanan publik rawan korupsi di Provinsi PAPUA sesuai dengan permasalahan yang telah dipetakan sebelumnya dalam Preliminary FGD di Bogor dan klarifikasi yang diperoleh dalam Seminar Publik sebelumnya. Peserta kegiatan Seminar Publik RAN-PK dan FGD Penyusunan RAD-PK Provinsi Papua terdiri dari berbagai macam unsur, seperti yang telah diungkapkan di atas, yang mewakili unsur pelayanan publik pada tingkat pusat dan daerah, masyarakat sipil (LSM), akademisi, dan swasta.

Keseluruhan bagian kegiatan Konsultasi dan Kampanye Publik RAN-PK Provinsi Papua berlangsung secara dinamis, meskipun peserta yang hadir lebih banyak dari kalangan masyarakat. Peserta banyak memberi masukan bagi pelaksanaan RAN-PK maupun substansi yang akan disertakan dalam RAD-PK Provinsi Papua. Berdasarkan diskusi yang berlangsung dalam setiap bagian kegiatan Konsultasi dan Kampanye Publik RAN-PK di Provinsi Papua, dapat dilihat bahwa isu pelayanan publik yang tersinyalir rawan korupsi lebih terfokus pada isu pertanahan, perpajakan dan pengadaan barang dan jasa. Ketiga hal ini menjadi pusat diskusi yang akan dibahas dalam penjabaran kegiatan Konsultasi dan Kampanye Publik RAN-PK di Provinsi Papua di bagian selanjutnya.

II.1. Senin, 16 Oktober 2006 (Editors Meeting) Sehari sebelum kegiatan Konsultasi dan Kampanye Publik dimulai, tanggal 17

September 2006, dilaksanakan kegiatan Editor’s Meeting di Hotel Matoa International. Acara dimulai dengan perkenalan antar peserta kegiatan Editors Meeting, yang kemudian dilanjutkan dengan sambutan dan paparan dari Bappenas yang dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bappenas. Dalam paparannya beliau menyampaikan mengenai RAN-PK, mulai dari tahap penyusunan hingga perkembangannya saat ini. Selain itu beliau juga memaparkan mengenai RAD-PK dan keterkaitannya dengan RAN-PK. Setelah paparan dari Bappenas, acara dilanjutkan dengan paparan dari KPK. KPK menjelaskan mengenai korupsi di Indonesia dan berbagai implikasinya. Lebih lanjut, dipaparkan pula mengenai berbagai best practice di beberapa daerah di Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Sambutan terakhir disampaikan dari Kemitraan, yang menjelaskan mengenai

8



perannya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan berbagai hal yang telah dilakukan serta kerjasama yang telah dilakukan dengan Bappenas. Setelah berbagai sambutan, acara dilanjutkan dengan paparan pembicara dari BPN dan Ditjen Pajak yang memaparkan berbagai hal yang telah dilakukan dalam pelaksanaan RAN-PK di Instansinya.

Setelah pemaparan, kalangan media diberi kesempatan untuk mengajukan berbagai pertanyaan, masukan dan tanggapan yang terkait dengan RAN-PK dan RAD-PK. Pertanyaan, masukan dan tanggapan dari rekan-rekan pers antara lain mengenai 1) sektor-sektor rawan korupsi di Papua, antara lain di bidang pertanahan, pengadaan barang dan jasa, perpajakan, illegal loging, dan perencanaan APBD; 2) Korupsi disuburkan dengan adanya kerjasama antara eksekutif dan legislatif; 3) banyaknya kasus korupsi yang “menguap”; dan 4) Usaha pemberantasan korupsi yang dilaksanakan setengah hati sehingga hasilnya tidak optimal.

Tanggapan atas pertanyaan tersebut disampaikan oleh para pembicara dan narasumber. Penjelasan antara lain mengenai berbagai kebijakan dan usaha-usaha di tingkat pusat dan daerah, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu dijelaskan pula mengenai hal-hal yang telah dilakukan instansi BPN dan Ditjen Pajak dalam pemeberantasan korupsi.

II.2. Selasa, 17 Oktober 2006 (Seminar Publik RAN-PK 2004-2009 dan FGD Penyusunan RAD-PK Provinsi Papua)

Kegiatan hari kedua Konsultasi dan Kampanye Publik RAN-PK di Provinsi Papua adalah penyelenggaraan Seminar Publik RAN-PK. Peserta seminar publik di hari ke 2 cenderung tidak banyak. Hal ini dikarenakan pada hari yang sama pejabat pemerintah daerah Provinsi Papua diundang untuk menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan tingkat provinsi, sehingga pejabat dari dinas dan instansi daerah banyak yang berhalangan mengikuti acara seminar publik RAN-PK. Padahal sebelum kegiatan ini dilaksanakan, Bappenas telah berkonsultasi terlebih dahulu kepada Bappeda Provinsi Papua sebagai mitra di daerah, mengenai kesiapan pemerintah daerah Papua untuk melaksanakan kegiatan Konsultasi dan Kampanye Publik RAN-PK 2004-2009 serta FGD Penyusunan RAD-PK Provinsi Papua.

Acara diawali dengan sambutan dari Inspektur Utama, Bappenas. Dalam kesempatan tersebut, beliau menyampaikan sedikit latar belakang dari RAN-PK dan juga memberikan penjelasan singkat mengenai RAD-PK, Konsultasi dan Kampanye Publik serta Focus Group Discussion (FGD), Inpres 5 Tahun 2004 sekaligus mengenai ratifikasi United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) oleh Indonesia dan implikasinya bagi hukum nasional maupun aksi pemberantasan korupsi nasional (pencegahan, penindakan, asset recovery dan kerjasama internasional). Selanjutnya sambutan diberikan oleh Kemitraan, yang diwakili oleh Bapak Dadang Trisasongko. Dalam sambutannya, Beliau menjelaskan mengenai status Kemitraan sebagai lembaga donor nasional yang mendukung Bappenas dalam penyusunan rencana aksi pemberantasan korupsi. Ditandaskan pula bahwa pemberantasan

9



korupsi juga harus didesentralisasikan di daerah agar bisa menangkal anggapan bahwa dengan desentralisasi hanya akan membuka peluang korupsi di daerah. Mengenai FGD, beliau menyebutkan pentingnya FGD agar partisipasi masyarakat dalam demokrasi pada umumnya dan dalam perumusan aksi pemberantasan korupsi pada khususnya sangatlah penting dan dapat difasilitasi dengan KKP dan FGD agar daerah dapat mencapai hasil yang produktif dan konstruktif. Sambutan terakhir sekaligus membuka acara Konsultasi dan Kampanye Publik RAN-PK 2004-2009 serta FGD Penyusunan RAD-PK Provinsi Papua ini secara resmi. Sambutan disampaikan oleh perwakilan dari Bappeda Provinsi Papua. Dalam sambutannya beliau menjelaskan mengenai keinginan pemerintah Provinsi Papua untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Setelah penyampaian serangkaian sambutan dan pembukaan, acara dilanjutkan dengan presentasi mengenai penjelasan RAN-PK dan RAD-PK sebagai penjabaran RAN-PK pada tingkat daerah yang diberikan secara berturut-turut oleh Direktur Hukum dan HAM Bappenas, KPK dan Bappeda Provinsi Papua. Dalam paparannya, Direktur Hukum dan HAM menjelaskan mengenai RAN-PK dan RAD-PK. Selain itu, beliau juga menjelaskan mengenai Pengintegrasian anggaran RAN-PK dalam Rencana Kerja Tahunan masing-masing pemerintahan daerah. Implementasi Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dan hal-hal yang terkait, dipaparkan juga oleh beliau. Paparan selanjutnya adalah dari KPK, yang memaparkan berbagai hal, antara lain mengenai ranking Indonesia sebagai salah satu negara yang masuk dalam kategori terkorup; Kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia yang cukup memprihatinkan; Perlunya peningkatan akses masyarakat terhadap informasi; Perlunya penerapan Good Governance dan peningkatan pelayanan publik; Harmonisasi hukum yang berkaitan dengan UNCAC, dimana pasal korupsi dapat juga dikenakan pada sektor swasta; Perlunya partisipasi masyarakat dalam menangani masalah korupsi yang sering dijumpai pada pelayanan publik; Kerjasama dengan propinsi-propinsi seperti Riau, Kalteng, Denpasar mengenai pelaksanaan pakta island of integrity.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan dari instansi pusat, antara lain: Ditjen Pajak Depkeu, Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik Bappenas, dan Inspektur Bidang Pertanahan Wilayah III BPN. Rangkaian presentasi dari ketiga instansi pelayanan publik tersebut secara garis besar menerangkan mengenai pelaksanaan RAN-PK dan perbaikan yang telah dicapai di lingkungan keempat instansi pelayanan publik tersebut, baik di pusat maupun di daerah. hal lainnya yang disampaikan adalah mengenai berbagai kebijakan yang terkait dengan perbaikan pelayanan publik. Setelah presentasi dari masing-masing instansi pelayanan publik tersebut dilakukan dengan diskusi bersama peserta seminar. Pertanyaan dari peserta antara lain dari Fakultas Hukum YAPIS Jayapura, DPRD, LSM KIPRAH Papua, Solidaritas Perempuan, Papua Corruption Watch, Dewan Adat Papua, LBH Papua, TV7. Pertanyaan dan masukan yang mengemuka antara lain 1) perlunya partisipasi seluruh pihak dalam pemberantasan korupsi; 2) perlunya dibuka akses yang luas terhadap berbagai informasi publik; 3) perlunya pengawasan dari berbagai pihak mengenai penyelenggaraan negara; 4) penggunaan hasil pajak yang

10



kurang jelas; 5) permasalahan tanah adat; 6) banyaknya yang belum memahami aturan mengenai pengadaan barang dan jasa; 7) perbaikan moral masyarakat melalui penanaman nilai-nilai agama.

Para panelis memberikan tanggapan, antara lain dari Ditjen Pajak yang menjelaskan bahwa hasil pajak penggunaannya banyak tertuju ke instansi teknis dan untuk kegiatan lainnya untuk kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, pajak memang tidak terlihat langsung benefitnya karena memang sifatnya bukan seperti retribusi yang langsung terlihat akibatnya.

Tanggapan selanjutnya yaitu dari KPK yang menyatakan perlunya komitmen dan optimisme dari seluruh pihak jika kita ingin memberantas korupsi. Tanggapan dari BPN menyebutkan bahwa masih banyak oknum yang merusak citra BPN, dan perlu adanya dukungan kepala adat dalam menyelesaikan permasalahan tanah adat. Selain itu diperlukan juga kajian lebih lanjut mengenai batas-batas tanah adat. Menanggapi pertanyaan dan masukan yang cukup banyak terkait dengan isu pengadaan barang dan jasa, narasumer dari Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik memberikan banyak penjelasan kepada peserta terkait dengan prosedur pengadaan barang dan jasa. Hal-hal lainnya yang dijelaskan antara lain: 1) mengenai kriteria penunjukan langsung yang bersifat fakultatif, yaitu salah satu kriteria saja sudah mencukupi; 2) yang paling banyak terjadi penyimpangan adalah salah penerapan metoda dan tidak mengumumkan pelelangan; 3) harga rasional tidak ada suatu kesepakatan baku namun sebagai suatu ancar-ancar yang rasional adalah harga pasar untuk spesifikasi yang sama, faktor keuntungan yang wajar (misalnya sebesar 10% sebagai konsensus bersama tanpa mengikuti laju inflasi) dan pajak atau PPN; 4) perlunya suatu iklim yang kompetitif khususnya yang berkaitan dengan derasnya laju globalisasi dan asosiasi usaha dapat memberdayakan pengusaha pengusaha lokal. Diskusi terus berlanjut dengan berbagai pertanyaan dan masukan dari para peserta yang mayoritas adalah LSM. Pertanyaan lainnya yang banyak mengemuka adalah bidang pertanahan dan perpajakan

Setelah istirahat makan siang dan sholat, acara dilanjutkan dengan persiapan FGD penyusunan RAD-PK Provinsi Papua. Acara dilanjutkan dengan identifikasi isu rawan korupsi di Provinsi Jawa Tengah. Identifikasi dilakukan oleh fasilitator dengan cara menggali masukan dan tanggapan dari peserta mengenai isu rawan korupsi yang menjadi prioritas untuk dimasukan ke dalam RAD-PK Provinsi Papua. Dari hasil identifikasi, isu prioritas yang lahir adalah mengenai pelayanan publik bidang pengadaan barang dan jasa, pertanahan dan perpajakan. Acara berakhir pada jam 16.00 WIT.

Sebagai tambahan, pada hari yang sama, perwakilan Bappenas, KPK dan Kepala Bappeda Provinsi Papua juga memberikan keterangan berkenaan dengan RAN-PK dan RAD-PK Provinsi Papua kepada masyarakat Papua melalui program Radio Talk Show yang bersifat interaktif di salah satu stasiun radio lokal di kota Banda Aceh. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat mengajukan berbagai pertanyaan terkait dengan masalah korupsi.

11



II.3. Rabu, 18 Oktober 2006 (FGD Penyusunan RAD-PK Provinsi Papua)

Kegiatan hari ketiga ini dimulai pada pukul 09.00 WIB. Agenda hari ketiga adalah diskusi lanjutan hari pertama mengenai penyusunan RAD-PK Provinsi Papua, penyusunan rencana kerja untuk pelaksanaan RAD-PK provinsi PAPUA dan membangun kesepakatan antar para aktor pendukung pelaksanaan RAD-PK di provinsi Papua.

Setelah tiap-tiap kelompok selesai berdiskusi, selanjutnya tiap kelompok diminta memaparkan hasilnya secara panel untuk mendapat masukan dan tanggapan dari kelompok lainnya. Pada kesempatan ini, peserta telah menyepakati bahwa rancangan RAD-PK yang nantinya akan dihasilkan dari FGD ini akan ditujukan untuk masa implementasi 2007-2009, mengikuti time frame dokumen payungnya yaitu RAN-PK 2004-2009.

Dalam kegiatan FGD pada hari ketiga ini, pemetaan permasalahan yang telah dihasilkan dalam Seminar Publik mengalami beberapa penajaman, terutama permasalahan yang menyangkut pengadaan barang dan jasa, pertanahan dan perpajakan. Berikut akan disampaikan penajaman pemetaan permasalahan berkaitan dengan isu di atas:

A. Working Group Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Permasalahan yang timbul dalam isu pengadaan barang dan jasa

1. Perencanaan RASK dan DASK belum memberi standar harga barang dan jasa;

2. Belum ada standar honor untuk panitia lelang;

3. Penggandaan dokumen sebagian dibebankan ke rekanan;

4. Biaya pengumuman lelang tidak dianggarkan;

5. Panitia anggaran belum memahami prosedur lelang dengan baik

a. sebagai patokan keuangan

b. sebagai patokan program

c. sebagai patokan harga;

6. Informasi lelang sering tidak diumumkan secara luas;

7. Pelelangan terbatas sangat rawan. Sebaiknya tetap dibuka perusahaan lain untuk masuk;

8. Penguasaan aparatur terhadap mekanisme pelelangan terbatas;

9. Pengujian untuk sertifikasi panitia lelang oleh Bappenas tidak efektif. Seharusnya diberi pelatihan terlebih dahulu;

12



10. UU 32/2004 memberi kewenangan kepada Pemda untuk membentuk unit khusus untuk menangani pelelangan (ahli dan lintas instansi);

11. Belum ada juknis dan juklak keppres 80/2003 terutama dalam penggunaan APBD;

12. Penunjukan langsung biasanya mengarah ke anggota tim sukses;

13. Kriteria penunjukan langsung sering disalahgunakan;

14. Evaluasi tidak dibuka secara transparan kepada penyedia barang;

15. Keterlambatan pengesahan APBD membuat waktu penyelenggaraan lelang dipersingkat;

16. Dokumen pelelangan belum standar sehingga bisa diskriminatif dan menutup peluang;

17. Terjadi penambahan persyaratan;

18. Standar perhitungan HPS tidak rasional (tidak disesuaikan dengan inflasi, bisa terlalu tinggi atau terlalu rendah) standar harga minimal tidak dirujuk, lebih dirujuk ke harga tertinggi. Tidak ada aturan untuk merujuk ke harga tertinggi atau terendah. Survey harga pasar secara nyata;

19. Tahap perencanaan pra pengadaan, banyak program yang tidak dibutuhkan tetap dialokasikan;

20. Banyak pengusaha daerah terpinggirkan dalam proses lelang. Sehingga perlu pemberdayaan;

a. aturan kemitraan

b. pembentukan asosiasi pengusaha

c. untuk pengusaha ideal;

21. Praktek subkontrak oleh pengusaha pemenang tender masih terjadi;

22. Pengawasan barang oleh biro pengelolaan/biro hukum/biro umum;

23. Bawasda lebih menekankan pengawasan hasil akhir disesuaikan dengan spek harga.

B. Working Group Bidang Perpajakan Masalah-masalah yang teridentifikasi, antara lain:1. Prosedur pelayanan berbelit dan tidak transparan;

2. Kualitas pelayanan terhadap wajib pajak rendah;

3. Prosedur pemeriksaan wajib pajak rawan KKN;

4. Integritas aparat pajak belum terjamin;

13



5. Belum lengkapnya informasi pajak yang mencakup:

a. Pendapatan pajak

b. Penggunaan dana pajak

c. Progress/kemajuan proses-proses pemerikasaan dan penyelidikan;

6. Informasi belum bisa diakses oleh publik;

7. Prosedur dan mekanisme pengaduan masyarakat belum tersedia;

8. Masih terjadi kasus petugas pajak membantu pengusaha untuk menggelapkan/meringankan beban pajak

C. Working Group Bidang Pertanahan Masalah-masalah yang teridentifikasi, antara lain:1. Pelayanan /Pengurusan sertifikat tanah;

2. Lemahnya pemahaman dan kesadaran ,masyarakat/lembaga adat tentang kebijakan atas hukum pertanahan (legitimasi batas-batas/kepemilikan tanah adat/ulayat);

3. Kebijakan tentang tanah adat/wilayah harus ada kejelasan;

4. Kepemilikan tanah terhadap daerah-daerah tak bertuan;

5. Partisipasi masyarakat terhadap pemetaan tanah adat untuk meningkatkan dan transparansi serta akses informasi kepada masyarakat;

6. Kurang dilibatkannya dalam menentukan batas-batas wilayah nya. Masyarakat masih sebagai objek terhadap tanahnya sendiri;

7. Perlu ada ketegasan dan kepastian mengenai kepemilikan tanah agar lebih jelas kepemilikanya dan tidak menjadi sengeketa;

8. Temuan adanya sertifikat diatas sertifikat.

Setelah presentasi dari masing-masing Working Group dan pembicaraan mengenai tindak lanjut penyusunan RAD-PK Provinsi Papua maka FGD penyusunan RAD-PK Provinsi Papua berakhir pada pukul 16.00 WIB dan secara resmi ditutup oleh perwakilan dari Bappeda Provinsi Papua.

14



III. HASIL DAN TINDAK LANJUT PENYUSUNAN RAD-PK PROVINSI PAPUAUNTUK TAHUN IMPLEMENTASI 2007-2009

III.1. Hasil Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Provinsi Papua (RAD PK Provinsi Papua) Isu Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2007-2009 (Lampiran I)

III.2. Hasil Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Provinsi Papua (RAD PK Provinsi Papua) Isu Pertanahan Tahun 2007-2009 (Lampiran II)

III.3. Hasil Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Provinsi Papua (RAD PK Provinsi Papua) Isu Perpajakan Tahun 2007-2009 (Lampiran III)

III.4. Integrasi RAD PK kedalam Rencana Pembangunan Provinsi Papua

Posisi RAD PK di dalam perencanaan pembangunan Provinsi sebenarnya sudah jelas. Dalam mekanisme perencanaan pembangunan, maka RAD PK sebaiknya masuk menjadi salah satu isu yang harus diangkat dan didiskusikan dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) mulai dari tingkat pedesaan hingga provinsi. Integrasi berbagai persoalan untuk RAD PK dalam hasil Musrenbang akan memastikan pengalokasian dana anggaran untuk penyelesaian persoalan di tingkat nasional dan daerah.

Salah satu landasan yang dapat dijadikan dasar hukum dalam penganggaran pelaksanaan RAD-PK terdapat dalam Permendagri nomor 26 tahun 2006 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2007, yaitu: prioritas ke 5: penegakan hukum dan ham, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi:

“…sasaran prioritas penegakan hukum dan ham, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi antara lain dapat dicapai pemerintah daerah melalui program dan kegiatan mendukung optimalisasi rencana aksi nasional di bidang pemberantasan korupsi...”

Diharapkan pula penganggaran RAD-PK terintegrasi dalam RKSKPD masing-masing daerah

III.5. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi akan dikoordinasikan oleh Bawasda Provinsi PAPUA beserta tim Kormonev Daerah yang melibatkan berbagai pihak, terutama masyarakat.

15



Keterlibatan masyarakat dalam memantau dan evaluasi sangat penting untuk memastikan dan mengukur peningkatan kinerja pelayanan publik.

III.6. Komitmen Tindak Lanjut Penyusunan RAD-PK Provinsi Papua

1. Para peserta menyetujui bahwa untuk sementara penyusunan program ditargetkan dapat mencakup satu tahun masa pelaksanaan dan akan mulai dilaksanakan pada tahun 2007.

2. Para peserta sepakat bahwa rancangan dokumen RAD-PK yang telah berhasil disusun selama kegiatan ini akan lebih dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan dan akan disesuaikan dengan format matriks kegiatan yang ada dalam dokumen RAN-PK.

3. Karena peserta yang hadir lebih banyak dari unsur masyarakat, dan sangat sedikit peserta dari pemerintah daerah, yang dalam hal ini dinas atau instansi terkait dimana mereka adalah salah satu pemangku kepentingan dan akan menjadi pelaksana dari RAD-PK Provinsi Papua, maka hasil Konsultasi dan Kampanye Publik ini akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah Papua untuk menyusun RAD-PK yang lebih komprehensif dan memenuhi aspirasi masyarakat.

4. Hasil kegiatan Konsultasi dan Kampanye Publik RAN-PK dan penyusunan RAD-PK Provinsi Papua akan diinformasikan kepada Gubernur dan instansi pusat terkait serta kepada Presiden sebagai laporan baik oleh Bappenas maupun unsur Pemda Papua, dalam hal ini oleh Bappeda Provinsi Papua. Bappenas, KPK dan seluruh peserta dari berbagai unsur di daerah berharap bahwa penyusunan RAD-PK provinsi Papua akan mendapat dukungan penuh dari Gubernur dan Presiden untuk pengesahan dan pelaksanaannya.

16

Documents

LATAR BELAKANG - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewI. 1. LATAR BELAKANG Dalam perkembangannya, praktik korupsi telah lebih sistematis dan meluas sehingga telah dianggap sebagai