BAB . I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang BPPTPM-pdf... · Perda Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan ... Menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan

1

BAB . I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kelembagaan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

yang disebut Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

Kabupaten Lamandau dengan disngkat BPPTPM pada mulanya adalah 2

(dua) unit kerja yang berbeda, Semula Bidang Penanaman Modal dan

Investasi adalah salah satu bidang tergabung dalam Organisasi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau, sementara

Kelembagaan yang menangani Pelayanan Perizinan diwadahi dengan

kelembagaan setingkat Kantor yaitu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (

KPPT). dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Lamandau, Seiring dengan dengan dinamika tuntutan

pelayanan Publik yang Prima dalam mewujudkan Kabupaten Lamandau

sebagai daerah yang kondusif bagi Investasi, Status Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu (KPPT) ditingkatkan Statusnya menjadi Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten

Lamandau, Badan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan tata kerja

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis

Daerah Kabupaten Lamandau.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Kabupaten Lamandau sebagai unsur pelaksana teknis pelayanan

administasi publik di bidang Perizinan dan Penanaman Modal yang dituntut

untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa

mengedepankan pendekatan birokratisasi. pendekatan tersebut sebagai

upaya mewujudkan Kabupaten Lamandau sebagai Daerah yang kondusif

bagi Investasi.

2

Penataan kelembagaan dan penyempurnaan tatalaksanaan

pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal mutlak dilakukan dan

bersamaan dengan itu pula perubahan sikap perilaku dan karakter para

penyelenggara pelayanan Perizinan juga perlu ditata, agar memiliki moral

yang baik, memiliki sikap diri yang Ikhlas, jujur, bersih dan anti suap, serta

memiliki intelektualitas yang cukup dan kompeten dibidangnya.

Perubahan di maksud sebagai upaya memperbaiki citra pelayanan

yang selama ini dipahami oleh banyak orang tentang pelayanan sektor

publik yang lamban, korup dan tidak profesional, diharapkan pada akhirnya

pelayan publik dibidang Perizinan dan penanaman modal dapat diperbaiki

dan tercipta birokrasi yang kuat, efektif dan bersih.

Perencanaan strategis Tahun 2013-2018 yang disusun ini adalah

sebagai kebutuhan nyata bagi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal Kabupaten Lamandau untuk mengatasi berbagai

permasalahan yang dihadapi. Perencanaan strategis ini adalah

serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang dibuat untuk

dimplementasikan oleh jajaran Organisasi BPPTPM dalam rangka

pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara strategis,

fleksibel, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan isu strategis

serta permasalahan yang ada pada tatanan Pelayanan organisasi dengan

melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perkembangan dan

dinamika tuntutan lingkungan pelayanan serta selalu berupaya

memanfaatkan peluang yang ada dan berusaha mengatasi tantangan dan

ancaman yang timbul.

Perencanaan strategis ini disusun sebagai landasan operasional

dalam melaksanakan kebijakan, Program dan kegiatan dalam mencapai

tujuan organisasi dan mencapai tingkat kepuasan maksimal masyarakat

dalam memperoleh pelayanan Perizinan dan penanaman modal, yang

pada gilirannya mampu menggerakan kegiatan perekonomian masyarakat

secara luas, merata dan berkeadilan, hal inilah yang merupakan faktor

utama penentu keberhasilan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan

3

Penanaman Modal Kabupaten Lamandau dalam melaksanakan Tugas

Pokok dan Fungsinya.


Kabupaten Lamandau dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang

administrasi pelayanan publik di Kabupaten Lamandau, Dokumen

perencanaan strategis tahun 2013-2018 ini disusun untuk menjadi

pedoman dan acuan pimpinan beserta seluruh pegawai Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dalam proses penyelenggaraan

tugas, pokok, dan fungsinya.

Rangkaian program dan kegiatan dibuat secara sinergis antara

pemimpin dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan guna

mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan organisasi dalam kurun waktu

lima tahunan dengan rencana Capaian terhadap indikator kinerja dan

pengukuran kemajuan hasil pencapaian tetap menjadi dasar utama dalam

perencanaan strategis.

Rencana strategis ini disusun dengan mengacu pada RPJMD

Kabupaten Lamandau 2013-2018, dan akan dijabarkan ke dalam rencana

kerja tahunan (Renja SKPD) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal Kabupaten Lamandau sebagai instrumen acuan

program selama satu tahun.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Renstra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau 2013-2018 adalah:

1. Undang-undang Rapublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 Tentang

pembentukan Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kabupaten

Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau,Kabupaten

Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Barito Timur di

Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

7. Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik



9. PP No.41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

10. eraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

5



11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

12. Instruksi Preseiden No. 5 tahun 1984 tentang Pedoman

Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha

13. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perbaikan dan

Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada

Masyarakat;

14. Permendagri No.24 tahun 2006 tetang Pedoman Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP);

15. Permendagri No. 20 tahun 2008 tetang Pedoman Organisasi dan Tata

Kerja Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di

Daerah;

16. Permendagri No.27 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi

Pelayanan Terpadu

17. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1998 Tentang

Perizinan Satu Atap di Daerah;

18. Perda Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten

Lamandau;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau

20. Peraturan Daerah ..............................................tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah

21. Peraturan Daerah ..............................................tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun

2013-2018

6

22. Peraturan Bupati Lamandau No. .................... Tahun....................

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu dan Penanaman Modal

23. Peraturan Bupati Lamandau No. 37 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpau Satu Pintu pada Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra)

pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

(BPPTPM) Kabupaten Lamandau tahun 2013-2018 adalah sebagai

pedoman dan acuan BPPTPM dalam rangka penyelenggaraan

Pemerintahan di bidang Perizinan dan Penanaman Modal yang mengacu

pada RPJMD Kabupaten Lamandau 2013-2018. Renstra ini memuat

ketentuan tatalaksana Perizinan di bidang Perizinan Dasar dan Perizinan

Strategis dan Lanjutan sektor perekonomian, pembangunan, kesejahteraan

masyarakat, dan pemerintahan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

dan Penanaman Modal agar lebih sederhana dan memihak pada

kepentingan masyarakat dan akan menjadi pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja Tahunan BPPTPM.

Berdasarkan maksud di atas, maka penyusunan Rancangan Rencana

Strategis (Renstra) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman

Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau tahun 2013-2018 bertujuan

sebagai berikut :

1. Menetapkan Visi, Misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program

dan indikasi kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau dalam

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode 2013-

2018;

2. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan penanaman Modal

7

(BPPTPM) Kabupaten Lamandau dalam penyelenggaraan tugas,

pokok dan fungsinya selama periode tahun 2013-2018;

3. Memberikan acuan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan

rencana kegiatan bidang Perizinan dan penanaman modal tahunan

maupun lima tahunan pada periode 2013-2018;

4. Memberikan acuan dalam mengelola penggunaan sumber daya

secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

1.4. Hubungan Renstra-BPPT PM dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan

penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau disusun dengan

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Lamandau 2013 - 2018. Proses penyusunannya diawali dengan

penyusunan Rancangan Rencana Strategis BPPTPM yang disusun dengan

mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Lamandau 2013 -

2018. Rancangan Renstra BPPTPM ini bersama-sama dengan Rancangan

Renstra SKPD-SKPD lain di Kabupaten Lamandau, Rancangan RPJMD

Kabupaten kemudian dibahas bersama-sama oleh stakeholder Kabupaten

Lamandau dalam Musrenbang RPJMD. Masukan yang diperoleh selama

pembahasan di Musrenbang RPJMD digunakan sebagai dasar dalam

menyempurnakan Rancangan RPJMD tersebut menjadi Rancangan Akhir

RPJMD. Rancangan Akhir RPJMD yang kemudian ditetapkan sebagai

RPJMD oleh Peraturan Daerah.

Sebagai Penjabaran dari RPJMD Tahun 2013 – 2018 Kabupaten

Lamandau, maka Renstra SKPD menjadi acuan kerja dari tiap–tiap SKPD

dan selanjutnya Renstra tersebut menjadi pedoman bagi SKPD untuk

penyusunan Renja SKPD tiap tahunnya dengan memperhatikan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau.

8

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman

Modal Kabupaten Lamandau 2013 - 2018 disusun dengan sistematika

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan

tujuan penyusunan Renstra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau, hubungan Renstra


Kabupaten Lamandau dengan dokumen perencanaan lainnya,

dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan

BPPTPM, uraian tugas dan fungsi serta organisasi SKPD. Dalam

bab ini juga digambarkan susunan kepegawaian dan aset yang

dikelola oleh BPPTPM.

BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

SKPD

Memuat tentang gambaran umum daerah terkait dengan

pelayanan BPPTPM, hasil-hasil yang dicapai dalam periode lima

tahun sebelumnya, serta analisis isu strategis berkaitan dengan

tugas dan fungsi SKPD.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Bab ini memuat pernyataan visi BPPTPM dan penjelasan makna

dari setiap pernyataan visi tersebut. Visi tersebut kemudian

dijabarkan ke dalam pernyataan Misi. Bab ini juga menguraikan

Misi tersebut ke dalam pernyataan tujuan dan sasaran yang ingin

dicapai. Akhirnya, dalam bab ini juga dijelaskan strategi dan

kebijakan yang dirumuskan oleh BPPTPM untuk pencapai tujuan

dan sasaran pelayanan BPPTPM.

9

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Memuat penjelasan/uraian tentang program dan kegiatan yang

akan dilaksanakan, dengan dilengkapi oleh indikator kinerja,

kelompok sasaran dan sumber pendanaan indikatif, Hasil

penjelasan selanjutnya disusun dalam bentuk tabel.

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

Memuat indikator kinerja SKPD yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain

Renstra SKPD merupakan pedoman dakam penyusunan Renja

SKPD, penguatan peran para stakeholder dalam pelaksaan renja

SKPD, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan

atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan

Kepala SKPD.

10

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BPPTPM

2.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPPTPM

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten

Lamandau merupakan Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 tahun 2012 dengan

tugas pokok melaksanakan tugas di Bidang Pelayanan Perizinan, Non

Perizinan dan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah

Daerah Kabupaten Lamandau dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dan

menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan kebijaksanaan teknis dibidang pelayanan Perizinan dan

penanaman modal;

2. melakukan koordinasi dibidang pelayanan Perizinan dan penanaman

modal;

3. pembinaan dan pengkoordinasian penerapan standar teknis Perizinan

terpadu;

4. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi

dan pelaporan penyelenggaraan Perizinan dan penanaman modal secara

terpadu;

5. pelaksanaan urusan tata usaha badan.

2.2. Struktur Organisasi


Lamandau dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program

c. Bidang Pelayanan Pengaduan atas layanan;

11

d. Bidang Pelayanan Perizinan Dasar;

e. Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan dan Strategis;

f. Bidang Penanaman Modal;

1. Sub Bidang Pengembangan dan Promosi Investasi

2. Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan Investasi

g. Tim Teknis;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

i. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

2.2.1. Tupoksi Kepala Badan

Kepala badan mempunyai tugas memimpin, menggoordinasikan dan

memberikan dan petunjuk kepada bawahannya dalam rangka pelaksanaan

tugas serta mengadakan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan

organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur

masyarakat.

2.2.2 Tupoksi Sekretariat Badan

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas

mengoordinasikan penyusunan dan pengendalian Program, Keuangan

serta Pelayanan administrasi umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;

2. Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan

Perlengkapan, Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program,

Sub Bagian Keuangan;

3. Untuk menyelenggarakan tugasnya Sekretaris mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan Pengendalian

Program;

b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan

dan kepegawaian;

c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan

hubungan masyarakat;

12

d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;

e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

2.2.2.1. Tupoksi Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program

Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program dipimpin oleh

seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas mengumpulkan dan

mengolah bahan penyusunan rencana kerja, penyusunan laporan

kegiatan serta evaluasi kegiatan Badan.

Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program mempunyai

fungsi :

a. penyusunan program kerja di Sub Bagian Perencanaan dan

Pengendalian Program;

b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data untuk bahan

penyusunan program Badan dan pelaksanaan penyusunan program

Badan;

c. pelaksanaan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap

pelaksanaan program Badan;

d. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan program Badan;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan

subbagian; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai


2.2.2.2. Tupoksi Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan penyusunan

laporan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan Badan.

Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja di Sub Bagian Keuangan;

13

b. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan

administrasi keuangan Badan;

c. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan penatausahaan

keuangan Badan;

d. pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan bahan laporan

keuangan Badan;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan

subbagian; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya

2.2.2.3. Tupoksi Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan dipimpin oleh

seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas mengumpulkan dan

mengolah bahan administrasi umum, perjalanan dinas, kehumasan,

kepegawaian, pengembangan pegawai, organisasi, tatalaksana,

hukum, perlengkapan serta menyiapkan bahan laporan tindak lanjut

hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat.

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan mempunyai fungsi

:

a. penyusunan program kerja di Sub Bagian Umum, Kepegawaian

dan Perlengkapan;

b. pelaksanaan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan

kebersihan di lingkungan kerja;

c. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian,

pemeliharaan peralatan dan perlengkapan serta menginventarisasi

sarana dan prasarana Badan serta aset lainnya;

d. pelaksanaan urusan keprotokolan, kehumasan dan

pendokumentasian;

e. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan dan

perpustakaan;

14

f. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan,

pemeliharaan data kepegawaian dan menyiapkan dan pengusullan

kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, pensiun, serta pemberian

penghargaan;

g. penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai

dan bahan laporan tindak lanjut pengawasan fungsional dan

pengawasan melekat;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan

subbagian; dan

i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya;

2.2,3. Tupoksi Bidang Pengaduan atas layanan

Bidang Pengaduan atas Layanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang mempunyai tugas pokok menerima pengaduan atas layanan

serta penanganannya.

Bidang Pengaduan Atas Layanan mempunyai fungsi :

1. penyusunan program kerja di Bidang Pengaduan Atas Layanan;

2. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan dan kebijakan

teknis sistem pelayanan dan pengaduan;

3. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan

sistem pelayanan pengaduan ;

4. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi sistem

pelayanan dan pengaduan;

5. penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas

pelayanan dan pengaduan; dan

6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai


2.2.4. Tupoksi Bidang Pelayanan Perizinan Dasar

Bidang Pelayanan Perizinan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan

kebijakan teknis pelayanan Perizinan dasar.

15

Bidang Pelayanan Perizinan Dasar mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja di Bidang Pelayanan Perizinan Dasar;

b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis

bidang pelayanan Perizinan dasar;

c. pelaksanaan pembinaan bidang pelayanan Perizinan dasar;

d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi bidang pelayanan Perizinan

dasar;

e. penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas

bidang pelayanan Perizinan dasar; dan



2.2.5. Tupoksi Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan dan Strategis

Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan dan Strategis dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan

perumusan kebijakan teknis Perizinan lanjutan dan strategis.

Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan dan Strategis mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja di Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan

dan Strategis;


bidang pelayanan Perizinan Lanjutan dan Strategis;

c. pelaksanaan pembinaan bidang pelayanan Perizinan Lanjutan dan

Strategis;

d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi bidang pelayanan Perizinan

Lanjutan dan Strategis;

e. penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang

pelayanan Perizinan Lanjutan dan Strategis; dan



16

2.2.6. Tupoksi Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan

kebijakan teknis Penanaman Modal, dan membawahi 2 (dua) Sub Bidang

:

1. Sub Bidang Pengembangan dan Promosi Investasi; dan

2. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Investasi

Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja di Bidang Penanaman Modal;


bidang penanaman modal;

c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan

pengawasan dan pengendalian investasi serta pengembangan

promosi investasi;

d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan

pengendalian investasi serta pengembangan promosi investasi;

e. pelaksanaan fasilitasi kerjasama penanaman modal;

f. penyediaan informasi potensi daerah, peluang usaha untuk kerjasama

bidang penanaman modal;

g. penyelenggaraan sistem informasi bidang penanaman modal;

h. penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di

Bidang Penanaman Modal; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai


2.2.6.1. Tupoksi Sub Bidang Pengembangan dan Promosi Investasi

Sub Bidang Pengembangan dan Promosi Investasi dipimpin seorang

Kepala Sub Bagian mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah

bahan perumusan kebijakan, analisis dan koordinasi di Bidang

Pengembangan dan Promosi Investasi.

Sub Bidang Pengembangan dan Promosi Investasi mempunyai fungsi :

17

a. penyusunan program kerja di Sub Bidang Pengembangan dan

Promosi Investasi;


bidang pengembangan dan promosi investasi;

c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang pengembangan dan

promosi investasi;

d. penyiapan pedoman dan tata cara pembangunan dan

pengembangan sistem informasi penanaman modal;

e. pelaksanaan pembangunan dan mengembangkan sistem informasi

penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi

penanaman modal Pemerintah dan Provinsi serta pemutahiran data

dan informasi penanaman modal daerah;

f. penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di Sub

Bidang Pengembangan dan Promosi Investasi; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai


2.2.6.2. Tupoksi Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Investasi

Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Investasi dipimpin seorang

Kepala Sub Bagian mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah

bahan perumusan kebijakan, analisis dan koordinasi Sub Bidang

Pengawasan dan Pengendalian Investasi.

Sub Bidang Pengembangan dan Promosi Investasi mempunyai fungsi :

1. penyusunan program kerja di Sub Bidang Pengawasan dan

Pengendalian Investasi;

2. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis

bidang pengawasan dan pengendalian investasi;

3. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang pengawasan dan

pengendalian investasi;

4. pelaksanaan pembinaan bidang pengawasan dan pengendalian

investasi;

18

5. pelaksanaan pemantauan, bimbingan dan pengawasan

pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi Pemerintah dan

Pemerintah Provinsi;

6. penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di Sub

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Investasi; dan

7. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai


2.2.7. Tupoksi Tim Teknis

Pada Bidang Pengaduan atas Layanan, Bidang Pelayanan Perizinan

Dasar, Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan dan Strategis, dibantu

oleh Tim Teknis.

Tim Teknis terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari

berbagai Perangkat Daerah yang memiliki kompetensi teknis sesuai

bidangnya dan secara struktural bertanggung jawab kepada Kepala

SKPD yang menugaskan namun secara Teknis Operasional dalam

melaksanakan pembinaan teknis terhadap Perizinan-Perizinan yang

diselenggarakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu di bawah

koordinasi Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dimana PNS dimaksud

ditugaskan.

Tim Teknis dibentuk dan ditunjuk berdasarkan penugasan dari Kepala

SKPD terkait, pengangkatan dan pemberhentian Tim Teknis ditetapkan

dengan Keputusan Bupati Lamandau,

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Tim Teknis

tersebut ditetapkan menurut intensitas pelayanan Perizinan yang

bersangkutan dengan ugas dan fungsi Tim Teknis :

1. pengumpulan dan pengolahan bahan Analisis teknis bidang

pengaduan atas layanan,pelayanan Perizinan dan Perizinan

Lanjutan dan strategis;

2. pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis pemberian ijin dan

penelitian lapangan;

3. penyiapan berita acara hasil penelitian dan pemeriksaan lapangan;

19

4. penyiapan rekomendasi persetujuan, penolakan, pembatalan dan

pencabutan ijin;

5. penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas teknis

di Bidang Pelayanan Perizinan dan atau pengaduan atas layanan

6. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

langsungnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu dan Penanaman Modal adalah Pranata Komputer dan

Arsiparis.

Pemegang Jabatan Fungsional ini dalam melaksanakan tugasnya

bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Pegawai yang paling

senior.

Jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Lamandau berdasarkan kebutuhan dan beban kerja Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu.

2.2.9. KETERKAITAN SKPD TEKNIS DALAM PERIZINAN

a. Memberikan telaahan dalam rapat pertimbangan;

b. Membina dan mengawasi pelaksanaan ijin di lapangan;

c. Memberi peringatan dan penindakan terhadap pelanggaran ijin;

d. Menerima Tembusan Laporan Rekapitulasi Perizinan dan

Penanaman Modal

20

21

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Berisi uraian mengenai tingkat capaian kinerja BPPTPM berdasarkan

sasaran/target renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan

wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD, dan/atau indikator kinerja

pelayanan SKPD atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang

telah diratifikasi oleh Pemerintah. Pelaksanaan kapasitas pelayanan

BPPTPM dapat dikategorikan dalam 7 (tujuh) peran utama yang saling

terkait, yaitu :

1. Sebagai kebijakan Penanaman Modal;

2. Kerjasama Penanaman Modal;

3. Promosi Penanaman Modal dan Perizinan;

4. Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;

5. Pengendalian Pelaksanaan Perizinan dan Penanaman Modal;

6. Pengelolaan data dan Sistem Informasi;

7. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Perizinan dan Penanaman

Modal.

Ketujuh kapasitas pelayanan utama tersebut kemudian diuraikan dan dijabarkan

kedalam berbagai program dan kegiatan strategis.

1. Pelayanan Sebagai Pengambil Kebijakan

Pelayanan sebagai Pengambil Kebijakan yang ditangani BPPTPM

Kabupaten Lamandau merupakan unit kerja penentu dalam penerbitan izin

dan penyedia informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan.

2. Pelayanan Sebagai kerjasama penanaman modal

Pelayanan sebagai kerjsama penanaman modal, BPPTPM Kabupaten

Lamandau menyelenggarakan fasilitas pemerintah daerah dalam rangka

kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat provinsi dengan pengusaha

nasional/asing.

3. Pelayanan Sebagai Promosi Penananam Modal dan Perizinan

Pelayanan sebagai Promosi Penanaman Modal dan Perizinan, BPPTPM ikut

berperanserta dalam terselenggaranya promosi peluang penananman modal

provinsi dan penananam modal kabupaten/kota.

22

4. Pelayanan Sebagai Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

Pelayanan sebagai Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, BPPTPM

memberikan kemudahan dalam pelayanan, fasilitas dan informasi dalam

perizinan dan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Pelayanan Sebagai Pengendalian Pelaksanaan Perizinan dan

Penanaman Modal

Pelayanan sebagai Pengendalian Pelaksanaan Perizinan dan Penanaman

Modal, BPPTPM merupakan unti kerja dalam terselenggaranya bimbingan

pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha

1 (satu) kali dalam setahun.

6. Pelayanan Sebagai Pengelolan data dan sistem informasi

Pelayanan sebagai Pengeloalan data dan sistem informasi, BPPTPM

menerapkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara

Elektronik (SPIPISE) dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan

Nonperizinan.

7. Pelayanan Sebagai Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan

Perizinan dan Penanaman Modal

Pelayanan sebagai Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Perizinan

dan Penanaman Modal, BPPTPM merupakan unti kerja dalam

terselenggaranya Sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada

masyarakat dunia usaha.

Untuk mengukur kinerja Pelayanan BPPTPM berdasarkan tugas dan fungsi

yang dikategorikan dalam 7 (tujuh) peran utama diatas dapat dilihat pada Tabel

2.1.

Sedangkan untuk tabel inteprestasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Badan Pelayanan Perizinan terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau yang

mengemukakan rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang

baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Pelayanan Badan

Pelayanan Perizinan terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau, disajikan

pada Tabel 2.2.

23

29

2.4. SUMBER DAYA BPPTPM

2.4.1. Kepegawaian :

Pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman

Modal Kabupaten Lamandau keadaan pada Desember 2012 berjumlah

13 orang dan THL 4 Orang. dan pada saat itu Kelembagaan Perizinan

masih berstatus Kantor namun setelah adanya penggabungan unit kerja

Pelayanan Perizinan dengan penanaman Modal, Kelembagaannya di

tingkatkan dari Kantor menjadi Badan pelayanan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal berdasarkan Perda Kabupaten Lamandau Nomor :

11 tahun 2012, Operasional pada Akhir Bulan Januari 2013, maka

Personil BPPTP bertambah menjadi 21 Orang PNS dan 5 Orang THL,

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai BPPTPM Berdasarkan Status Pegawai

No Status Kepegawaian Desember

2012

September

2013

1. Pegawai Ngeri Sipil (PNS) 13 21

2. Calon Pegawai Negeri Sipil

(CPNS)

- -

3. Tenaga Kerja Kontrak (TKK) 4 5

Jumlah (orang) 17 26

Sumber: BPPTPM

Dari segi pendidikan, 52,38 % pegawai BPPTPM memiliki tingkat

pendidikan Strata Satu (S1), 42,85 % berpendidikan SLTA dan 4,26%

berpendidikan D3. Dengan demikian tingkat pendidikan pegawai

BPPTPM sudah cukup baik.

30

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai BPPT Berdasarkan Tingkat Pendidikan

September 2013

No. Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase

1. STRATA DUA (S2) - -

2. STRATA SATU (S1) 11 Orang 52,38

3. D3 1 Orang 4,26

4. SLTA 9 Orang 42,85

J u m l a h 21 Orang 100

Sumber: BPPTPM

Berdasarkan penempatan pegawai, terlihat bahwa pegawai

paling banyak terdapat pada Sekretariat Badan, yaitu 12 orang, Bidang

Pelayan Perizinan Dasar 2 orang, kemudian Bidang Pelayanan

Perizinan Strategis sebanyak 2 orang dan Bidang Penanaman Modal

sebanyak 4 Orang sementara Bidang Pengaduan atas layanan masih

belum terisi, dari data tersebut tampak bahwa jumlah pegawai yang ada

masih sangat kurang memadai untuk melayani jumlah Perizinan

sebanyak 37 jenis. Dibandingkan dengan TUPOKSI yang ada, jumlah

tersebut masih sangat kurang.

Tabel 2.5

Perbandingan Jumlah Pegawai BPPTPM dan Kebutuhan Pegawai

Per September 2013

No Unit Kerja Jumlah

Pegawai

Jumlah Pegawai yang

Dibutuhkan*

1. Kepala badan

Staf

1 Orang

-

-

1 Orang

31

Tabel. 2.6

Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan

Per September 2013

No Golongan Jumlah (Org)

1 IV/b 1

2 IV/a -

3 III/d 3

4 III/c 2

2.

Sekretariat Badan

Sekretaris Badan

Kasubag

Bendahara

Staf

1 Orang

3 Orang

2 Orang

6 Orang

-

-

-

8 Orang

3.

Bidang Pengaduan

Atas Layanan

Kepala Bidang

Staf

-

-

1 Orang

3 Orang

4.

Bidang Pel. Perizinan

Dasar

Kepala Bidang

Staf

1 Orang

1 Orang

-

2 Orang

5. Bidang Pel Strategis

Kepala Bidang

Staf

1 Orang

1 Orang

-

2 Orang

6. Bidang Penanaman

Modal

Kepala Bidang

Kasubag

Staf

1 Orang

1 Orang

2 Orang

-

1 Orang

4 Orang

J U M L A H 21 Orang 22 Orang

32

5 III/b 5

6 III/a 1

7 II/d -

8 II/c 1

9 II/b 6

10 II/a 2

Jumlah 21

Tabel. 2.7

Jumlah Pegawai Non PNS berdasarkan Klasifikasi Pendidikan

Per September 2013

No Pendidikan Jumlah Org)

1 S1 1

2 DIII -

3 SLTA 4

Jumlah 5

Tabel.2.8

Jumlah Pejabat Struktural menurut tingkat penjenjangan (Diklat)

Per September 2013

No Diklat Penjenjangan Jumlah (Org)

1 Spada/Adum/PIM IV 6

2 Spadya/Spama/PIM III 2

3 Sespa/Spamen/PIM II -

4 Lemhanas/Spati -

Jumlah 8

33

2.4.2. Keadaan Sarana dan Prasarana(Asset)

Sarana dan Prasarana Perkantoran merupakan komponen penting

sebagai penunjang pelaksanaan tugas operasional Pelayanan,

keadaan sarana dan prasarana perkantoran BPPTPM dapat

digambarkan sebagai berikut :

Tabel. 2.9

Data Aset dan Kondisinya

Per September 2013

Jenis Jumlah

(Unit)

Keterangan

Gedung

Kantor

1

Mobil Dinas 1 Satu Jenis AVANZA

Motor Dinas 5 4 unit merk Yamaha dan 1 unit merk

Kawasaki

AC 19 18 unti Merk LG dan 1 unit merk Samsung

Printer 16 13 Merk Canon, 1 unit HP Laser Jet dan 1

unit Merk Epson

Komputer 10 Model LG, Toshiba dan Accer

Laptop 6 Model Accer dan Toshiba

Kursi 26 Terdiri dari kursi Eselon, Kursi Putar, Kursi

Staf dan Kursi tunggu

Meja 18 Terdiri dari meja pimpinan, meja staf dan

meja kayu

Lemari Besi 5 Lemari besi merk Brother

Filling

Kabinet

7 Merk Brother

Note Book 2 Model Accer dan Toshiba

Lemari

Kayu

4 Terdiri dari Lemari kayu 3 pintu dan lemari

kayu 2 pintu

Telepon 12 Merk Panasonik

34

Camera

Digital

4 Merk Sony 3 buah dan Merk Canon 1 buah

Mesin Tik 3 Mesin Tik

Rumah

Jaga

1 Uk. 8 x 6 Meter (kopel)

Rumah

Parkir

1 Uk. 12 x 6 Meter

Rumah

Genset

1 Uk. 1,5 x 1,5 Meter

Pagar

Kantor

1 ± 194 Meter

2.4.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPPTPM

2.4.3.1. Kondisi Aktual dan Yang Diharapkan

Analisis lingkungan strategis Badan Pelayanan Perizinan dan

Penanaman Modal dilakukan dengan menggunakan teknik

analisis SWOT (Strengths, Weaknessess, Opportunities, Treats).

Dalam analisis ini akan diidentifikasi dan dinteraksikan kekuatan

dan kelemahan serta peluang dan tantangan. Sebagai langkah

awal dalam analisis, perlu diketahui kondisi awal dan kondisi yang

diharapkan oleh organisasi. Adapun kondisi awal BPPTPM adalah

sebagai berikut:


Daerah cenderung bersikap sebagai koordinator SKPD teknis

pengelola izin dan penanaman modal

1. Belum optimalnya mutu pelayanan yang meliputi pelaksanaan

fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi.

2. Belum terstandartnya operasional kegiatan dan indeks biaya

pelayanan;

3. Belum Optimalnya hubungan kerja/koordinasi teknis antara

SKPD Teknis dengan pengelola izin

35

4. Belum jelasnya skala prioritas pelayanan perizinan dan non

perizinan serta penanaman modal

5. Belum terhimpunnya data akurat dan aktual yang mendukung

kegiatan penanaman modal

6. Belum optimalnya pemberdayaan bidang penanaman modal

sebagai sumber pendapatan daerah dan salah satu faktor

pengungkit pembangunan ekonomi

7. Rendahnya hubungan dengan pihak ketiga baik pada tingkat

daerah, maupun nasional

8. Belum jelasnya acuan pengembangan organisasi Badan

Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

Dengan memperhatikan arah kecenderungan perkembangan

organisasi dan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah,

maka situasi masa depan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Menjadi fasilitator administrasi perizinan dan non perizinan serta

penanaman modal di Daerah;

2. Orientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dalam semua

fungsi manajemen;

3. Pelayanan perizinan, non Perizinan dan penanaman modal yang

akan dilaksanakan telah terstandar serta dalam pembiayaan

mempunyai standart biaya yang realistis;

4. Mantapnya koordinasi internal antar unit kerja pada organisasi

Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah

dengan semua SKPD pengelola izin.

5. Adanya skala prioritas pelayanan perizinan, non Perizinan dan

penanaman modal

6. Terhimpunnya data akurat dan actual untuk mendukung kegiatan

penanaman modal

7. Terwujudnya peran yang optimal bidang penanaman modal

dalam peningkatan pendapatan daerah dan sebagai pengungkit

pembangunan ekonomi

8. Harmonisnya hubungan dengan pihak ketiga

36

9. Tersusunnya acuan pengembangan organisasi Badan

Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

2.4.3.2. Identifikasi Faktor Eksternal dan Internal Organisasi

Faktor-faktor yang menyebabkan kondisi yang diharapkan dapat

dicapai perlu diidentifikasi berbagai faktor eksternal maupun internal

organisasi yang akan mempengaruhi pencapaiannya. Faktor

eksternal dikelompokkan atas peluang dan ancaman sementara

faktor internal dikelompokkan atas kekuatan dan kelemahan.

Faktor eksternal yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

b. Peluang :

1. Tuntutan terhadap pelayanan perizinan, non Perizinan dan

penanaman modal yang prima, terpercaya dan transparan

sangat tinggi

2. Pelayanan Perizinan dan penanaman modal sebagai sumber

pendapatan daerah dan pengungkit pembangunan ekonomi

3. Adanya regulasi yang mendukung terciptanya kesejahteraan

pegawai pemberi pelayanan

4. Tersedianya tekonologi informasi untuk menunjang kegiatan

pelayanan perizinan dan penanaman modal

5. Adanya dorongan publik menjadikan SKPD Pelayanan Perizinan

dan Penanaman Modal menjadi Institusi yang terpercaya.

c. Ancaman :

1. Tingginya tingkat ketidakpastian prosedur yang baku selama

proses transisi pembentukan organisasi

2. Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap

aparat pemberi pelayanan perizinan dan penanaman modal

3. Masih rendahnya kesadaran aparat dalam mematuhi aturan

yang berlaku

37

2.4.3. Faktor internal organisasi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

2.4.3.1. Kekuatan :

1. Kapasitas kelembagaan pelayanan perizinan dan

penanaman modal yang semakin berkembang

2. Memiliki kewenangan untuk mengelola perizinan, non

Perizinan dan penanaman modal

3. Adanya kemauan yang kuat dari personil untuk maju

2.4.3.2. Kelemahan :

1. Sumber daya keuangan yang sangat terbatas

2. Sumber daya manusia yang profesional masih terbatas

3. Sumber belajar yang terbatas

4. Koordinasi yang kurang optimal

2.4.4. Interaksi Antar Faktor Internal dan Eksternal

Berdasarkan faktor-faktor eksternal dan internal yang disebutkan di atas,

selanjutnya akan dirumuskan isu-isu strategis yang dikelompokkan dalam

4 (empat) kategori, yaitu comparative advantage, mobilization,

investment/divestment dan status quo. Isu-isu strategis tersebut adalah

sebagai berikut:

a. Comparative Advantege (Interaksi antara Peluang dan Kekuatan)

1. Mengembangkan kapasitas kelembagaan pelayanan perizinan dan

penanaman modal untuk mewujudkan pelayanan prima, terpercaya

dan transparan

2. Mengimplementasikan kewenangan yang didukung jaminan

kesejahteraan pegawai, dan teknologi informasi

3. Peningkatan kapasitas pegawai melalui pemanfaatan teknologi

informasi dan tenaga ahli

b. Mobilization (Interaksi antara Kekuatan Dan Ancaman)

1. Melalui penguatan kapasitas kelembagaan membentuk system dan

prosedur yang baku untuk pelayanan perizinan dan penanaman

modal;

2. Mengefektifkan wewenang yang dimiliki untuk menumbuhkan

kepercayaan masyarakat

38

3. Dengan kemauan yang kuat menjalankan tugas sesuai aturan

menciptakan aparat yang bersih dan berwibawa

c. Investment Divestment (Interaksi antara Peluang dan Kelemahan)

1. Sumber keuangan ditingkatkkan dengan pemberdayaan pelayanan

Perizinan dan penanaman modal sebagai sumber pendapatan

Daerah dan pengungkit pembangunan ekonomi

2. Memanfaatkan tenaga ahli dan kemajuan teknologi informasi untuk

meningkatkan pembelajaran membentuk profesionalisme

3. Meningkatkan koordinasi melalui pengembangan jaringan kerja

d. Status Quo (Interaksi antara Kelemahan dan Ancaman)

1. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan

profesionalisme aparat pelayanan

2. Meningkatkan sumber daya keuangan melalui pengembangan

organisasi yang stabil dan terarah

3. Melakukan pembelajaran tentang aturan-aturan hukum yang

berlaku untuk menumbuhkan kesadaran kepatuhan aparat

terhadap hukum

39

BAB III

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPPTPM

3.1. Gambaran Umum Daerah Terkait dengan Pelayanan BPPTPM

Kondusif tidaknya iklim berinvestasi di suatu daerah dipengaruhi

beberapa faktor. Beberapa faktor yang dianggap dapat mempengaruhi iklim

usaha adalah keamanan dan ketertiban; kemudahan Perizinan; peraturan

daerah yang mendukung iklim usaha; serta pengenaan pajak daerah.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam memberdayakan masyarakat

diantaranya adalah pelaksanaan Program Pengembangan Kebijakan

Investasi Daerah melalui Kegiatan Sosialisasi Perizinan dan Program

Pengembangan Pembangunan secara terpadu. Dalam kaitan ini, diterapkan

pelayanan Perizinan terpadu. Artinya Pemerintah Kabupaten dapat

memberikan pelayanan Perizinan usaha dan penanaman modal secara

cepat murah dan mudah dalam satu tempat pelayanan secara terpadu.

Pertumbuhan investasi di Kabupaten Lamandau sampai dengan awal

tahun 2013 masih terasa lamban dimanna baru tercatat 5 Perusahaan PMA

dengan total investasi mencapai Rp. 650.719.519.193,- dan 10 Perusahaan

PMDN dengan total investasi mencapai Rp. 1.414.395.884.559,-sebagian

besar bergerak pada sektor Kehutanan dan Perkebunan.

3.2 Hasil-hasil yang Dicapai Lima Tahun Sebelumnya

Seperti telah disebutkan sebelumnya, KPPT baru ditingkat statusnya

menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sejak

awal tahun 2013. Semula masih berstatus Kantor dengan demikian

pembahasan pada sub bab ini menggambarkan kinerja yang dicapai oleh

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu ( KPPT). Beberapa butir pencapaian

KPPT dapat diringkas sebagai berikut:

1. SDM Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal yang terbatas, baik

jumlah maupun kualitasnya, namun telah memberikan kontribusi dalam

pelaksanaan Pelayanan Perizinan.

40

2. Jumlah Perizinan yang dikenakan retribusi pada tahun 2013 dapat dilihat

pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1

Jumlah Perizinan yang Dikeluarkan

s/d September 2013

No Jenis Ijin Jumlah Ijin yang Dikeluarkan

Tahun 2013 (per Sept

2013)

1 Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 40

2 Ijin Gangguan (HO) 123

3 Ijin Trayek) 0

Sumber: LAKIP BPPTPM

3. Pendapatan retribusi BPPTPM juga menunjukkan bahwa realisasinya

dapat melampaui jumlah yang ditargetkan. Lihat Tabel 3.2.

Tabel 3.2

Pendapatan Retribusi BPPTPM Tahun 2013 (Per Sept 2013)

No Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) %

1 IMB 217.970.000 197.962.500 91

2 IG (HO) 120.000.000 494.596.065 412

3 Izin Trayek 10.000.000 -

Jumlah 347.970.000 692.558.565 199

Sumber: BPPTPM

4. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik

Pemerintah Kabupaten Lamandau.

41

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik

Pemerintah Lamandau pada tahun 2012 menunjukkan hasil rata-rata nilai

indeks 2,803 atau termasuk dalam kategori ” BAIK ”. Nilai rata-rata indeks

tersebut didasarkan pada pengukuran pelayanan perizinan. Meskipun

demikian, capaian nilai indeks rata-rata masih cukup jauh terhadap nilai

optimal, yang berarti pelayanan publik masih perlu ditingkatkan.

5. Kewenangan Perizinan

Sampai dengan September 2013 BPPTPM telah melayani 13 jenis

Perizinan dari 36 Jenis Izin yang dilimpahkan kewenangannnya.

Tabel 3.3

Kewenangan Perizinan s/d September 2013

No. Jenis Izin Izin Selesai (hari

kerja)

1 2 3

A . PERIZINAN BIASA

1

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah tinggal yang luasnya sampai dengan 200 M2

12

2 Izin Undang – undang gangguan (HO) sekala rendah

10

3 Izin Tempat Usaha (ITU) 7

Izin Reklame dan Reklame. 2

4 Izin Usaha Industri (IUI) dan 14

Izin Perluasan Industri.

5 Izin Usaha Perdagangan (IUP) 3

6 Tanda Daftar Industri (TDI) 14

7 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 3

8 Tanda Daftar Gudang (TDG) 3

9 Izin penyelenggaraan Apotik 10

10 Izin Penyelenggaraan Toko Obat 10

11 Izin Penyelenggaraan Optikal. 10

12 Izin Penyelenggaraan Toko Obat Tradisional

10

13 Izin Praktek Dokter 10

14 Izin praktek Bidan 10

15 Izin Insidentil. 5

16 Akte pengesahan Koperasi. 10

17 Akte Catatan Sipil 8

42

18 Izin Peruntukan Penggunaan Tanah 14

19

Izin Pengumpulan Uang / Sumbangan Sosial dengan cara mencetak dan menjual karcis

6

20 Izin Usaha Angkutan Bermotor 12

21 Izin Angkutan Barang Khusus 14

22 Izin Penyelenggaraan Pusat Kebugaran Jasmani

7

23 Izin Pemakaian Kios / Lapak 6

24 Izin Penyimpanan Bahan Bakar untuk Industri

9

25 Izin Usaha Kepariwisataan 9

Usaha Kepariwisataan :

a. Usaha Hotel dan Penginapan ( kelas melati)

b. Restoran, Rumah Makan, tempat makan dan jasa boga

c. Permainan ketangkasan elektronik

termasuk bingo dan sejenisnya.

d. Biro perjalanan dan agen perjalanan wisata.

e. Ruang Serba Guna

f. Karaoke VIP Room / Non VIP Room.

Perizinan usaha rekreasi

a. Taman Rekreaksi

b. Kolam Pemancingan

c. Pameran Seni / Pasar Seni / Galeri

d. Tempat Bilyard

e. Ruang Serba Guna

f. Persewaan Audio Visual, VCD dan

sejenis Play Station, TV kabel.

g. Perizinan Usaha Tempat Usaha.

h. Perizinan Pramuwisata.

Perizinan hiburan umum

a. Musik hidup dan panggung Hiburan

(terbuka,tertutup)

b. Pertunjukan Film.

26. Izin Perpanjangan (Heregistrasi) 10

B. JENIS PERIZINAN STRATEGIS (PERIZINAN TERTENTU)

1

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah tinggal yang luasnya diatas 200 M2 dan IMB untuk usaha / industri

14

2 Izin Lokasi Perkebunan 45

3 Izin Pertambangan 155

4 Izin Trayek Darat / Sungai / baru dan 15

43

perpanjangan

5 Izin Sertifikasi dan Pas Kapal 15

6 Izin Pembuangan Limbah Cair 15

7 Izin Pendirian SPBU 15

8 Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja 15

9 Izin Penelitian 10

10 Izin Pendirian Hotel Berbintang 9

11 Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 14

Sumber: BPPTPM

3.3 Analisa Isu Strategis berkaitan dengan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal

dirumuskan dengan memetakan faktor-faktor internal maupun eksternal

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM),

sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pemetaan faktor internal dilihat

berdasarkan kekuatan dan kelemahan BPPTPM, sedangkan pemetaan faktor

eksternal dilihat berdasarkan peluang dan ancaman yang dihadapi BPPTPM.

Berdasarkan pemetaan tersebut, dirumuskan isu strategis pelayanan BPPPM.

A. Faktor Internal BPPTPM

Kekuatan Kelemahan

1. Kapasitas kelembagaan

pelayanan perizinan dan

penanaman modal yang

semakin berkembang

2. Memiliki kewenangan untuk

mengelola perizinan, non

Perizinan dan penanaman

modal

3. Adanya kemauan yang kuat

dari personil untuk maju

4.

1. Sumber daya keuangan yang sangat

terbatas

2. Sumber daya manusia yang profesional

masih terbatas

3. Sumber belajar yang terbatas

4. Koordinasi yang kurang optimal

5. Regulasi yang belum jelas dan tidak

sesuai dgn kondisi terkini

6. Ketepatan waktu penyelesaian proses

Perizinan sulit di pastikan

7. Sarana dan prasarana pelayanan

Perizinan yang kurang

8. Proses Perizinan dianggap berbelit-belit

44

dan kurangnya transparansi sehingga

menimbulkan biaya tinggi dan

berkurangnya minat investasi

9. pengembangan sistem informasi

Perizinan masih belum optimal

B. Faktor Eksternal BPPT

Peluang Ancaman

0. Tuntutan terhadap pelayanan perizinan,

non Perizinan dan penanaman modal

yang prima, terpercaya dan transparan

sangat tinggi

1. Pelayanan Perizinan dan penanaman

modal sebagai sumber pendapatan

daerah dan pengungkit pembangunan

ekonomi

2. Adanya regulasi yang mendukung

terciptanya kesejahteraan pegawai

pemberi pelayanan

3. Tersedianya tekonologi informasi untuk

menunjang kegiatan pelayanan

perizinan dan penanaman modal

4. Adanya dorongan publik menjadikan

SKPD Pelayanan Perizinan dan

Penanaman Modal menjadi Institusi

yang terpercaya.

1. Tingginya tingkat

ketidakpastian prosedur

yang baku selama proses

transisi pembentukan

organisasi

2. Masih rendahnya tingkat

kepercayaan masyarakat

terhadap aparat pemberi

pelayanan perizinan dan

penanaman modal

3. Masih rendahnya kesadaran

aparat dalam mematuhi

aturan yang berlaku

45

C. Isu Strategis:

Berdasarkan pemetaan tersebut di atas maka isu strategis dalam pelayanan

Perizinan dan Penanaman modal oleh BPPTPM dapat diidentifikasi sebagai

berikut:

1. Kinerja aparatur badan

a. Jumlah SDM yang kurang memadai

b. sebahagian besar Personil / aparatur yang belum memahami tugasnya

c. Sarana dan prasarana dan fasilitas pendukung pelayanan Perizinan

yang kurang.

d. Dukungan Anggaran yang yang terbatas

2. Kualitas pelayanan Perizinan

a. Belum adanya sistem informasi Perizinan yang transparan dan mudah

diakses dan digunakan oleh masyarakat.

b. Waktu pengurusan Perizinan masih terlalu lama dan sulit dipastikan.

c. Belum optimalnya tugas Tim Teknis dan mekanisme proses persetujuan

Perizinan. Permasalahan yang dihadapi dalam Tim Teknis adalah

kurangnya jumlah pegawai dan kapasitas pegawai.

d. Masih terdapatnya regulasi yang menjadi acuan Perizinan yang belum

sesuai dengan kondisi terkini (mutakhir)

e. Belum efektifnya kegiatan monitoring dan evaluasi untuk pengendalian

pelaksanaan Perizinan. Hal ini terlihat dari adanya perubahan

peruntukan dari ijin yang diberikan.

f. Belum Optimalnya Koordinasi antar SKPD pemberi Pelayanan

g. Peningkatan Status kelemgaan belum di ikuti dengan Peningkatan

Anggaran.

3. Pemahaman masyarakat/perusahaan tentang proses Perizinan

a. Rendahnya pemahaman masyarakat/perusahaan tentang perlunya/manfaat

mengurus Perizinan.

46

a. Rendahnya pemahaman masyarakat/perusahaan tentang prosedur dan

persyaratan Perizinan

b. Rendahnya pemahaman masyarakat/perusahaan tentang tata ruang dan

kaitannya dengan Perizinan.

c. Rendahnya kesadaran Masyarakat terhadap Perizinan

47

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN

4.1. Kaitan dengan RPJMD

Visi Pemerintahan Kabupaten Lamandau periode 2004-2018 adalah:

"Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten

Lamandau dan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang

baik; bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), yang

dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang

Maha Esa "

Dalam upaya pencapaian Visi tersebut, maka Misi Pemerintahan

Kabupaten Lamandau adalah:

1. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan

2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

3. Mewujudkan Pola Hidup Masyarakat Yang Sehat

4. Menciptakan Ketentraman, Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat

5. Membuka Keterisolasian Daerah Perdesaan dan Kecamatan

6. Meningkatkan Martabat Masyarakat

7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bebas dari KKN

8. Menumbuh kembangkan kehidupan beragama agar mempunyai

keimanan

Visi dan Misi pemerintahan Kabupaten Lamandau tersebut telah dituangkan

dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Lamandau 2013-2018 yang

menjadi acuan penyusunan Rancangan Renstra Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten

Lamandau untuk periode yang sama.

Mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Lamandau 2013-2018

tersebut, maka dapat diidentifikasi bahwa kontribusi BPPTPM dalam upaya

pencapaian visi pemerintahan Kabupaten Lamandau 2013-2018 berada di

48

bawah Misi 7 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,

Bebas dari KKN

Misi ke. 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,

Bebas dari KKN

Tujuan 2 : Menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien

Sasaran : Tercapainya manajemen pemerintahan yang baik

Strategi : Pengembangan sistem terpadu Perizinan dan

penanaman modal yang mengutamakan kemudahan,

kecepatan dan keakuratan informasi.

Kebijakan : Mengembangkan prosedur Perizinan yang

memudahkan masyarakat

4.2. Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal

Dalam upaya mendukung perwujudan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten

Lamandau, maka Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal Kabupaten Lamandau untuk periode 2013-2018 adalah:

“ Prima dan Terpercaya dalam Pelayanan “

Dengan dibentuknya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman

Modal ini, semua bentuk pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan

Penanaman Modal di Kabupaten Lamandau diharapkan berada di bawah

pengelolaan satu badan sehingga dengan demikian diharapkan dapat

memberikan pelayanan Perizinan dan penanaman modal yang terbaik bagi

masyarakat yaitu cepat, akurat, dan transparan serta menjadi Lembaga

Pelayanan Yang Prima dan Terpercaya.

49

4.3. Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

adalah :

1. Mewujudkan Sistem Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan

Penanaman Modal yang Efektif, Efisien, dan Transparan.

BPPTPM akan mengembangkan sistem dan prosedur Pelayanan

yang Cepat,jelas, akurat dan transparan. Kinerja aparatur BPPTPM

juga akan ditingkatkan kompetensinya agar lebih profesional dalam

memberikan pelayanan, didukung oleh Tim Teknis yang handal

dengan didukung oleh sistem informasi pelayanan Perizinan yang

mudah diakses pemohon. Kesemua hal tersebut diharapkan dapat

memberikan kontribusi untuk tercapainya pelayanan Perizinan yang

cepat, akurat, dan transparan melalui :

a. Mengembangkan Sistem Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan

Penanaman Modal berbasis Teknologi

b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan

amanah

c. Peningkatan kesejahteraan Pegawai

2. Memberikan Kemudahan dalam Pelayanan Perizinan, Non

Perizinan dan Penanaman Modal;

BPPTPM akan memberikan kemudahan dalam mendapatkan

Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal;

menyediakan tempat pengurusan Perizinan satu atap satu pintu

yang nyaman dan memadai, dipadukannya tempat pelayanan

Perizinan dalam satu gedung, diharapkan dapat mempermudah

masyarakat dan pelaku usaha yang perlu melakukan pengurusan

Perizinan, terutama bagi yang perlu mengurus Perizinan lebih dari

satu jenis Perizinan atau Perizinan secara paralel, dikumpulkannya

semua pelayanan Perizinan,Non Perizinan dan Penanaman Modal

dalam satu unit Layanan berbentuk badan diharapkan dapat

50

terselenggara pelayanan Perizinan dan penanaman modal secara

terpadu dan terintegrasi serta tersosialisasikannya semua jenis

Pelayanan Perizinan ke seluruh masyarakat melalui :

a. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan

Perizinan

b. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam pelayanan

perizinan

c. Pengakselerasian promosi dan investasi

3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan stabil dalam

rangka otonomi daerah dibidang penanaman modal sesuai potensi

dan kemampuan daerah.

Mengacu pada misi tersebut di atas BPPTPM Mengembangkan

Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara

Elektronik (SPIPISE) yang diharapkan dapat meningkatkan iklim

investasi di Kabupaten Lamandau, disamping itu persaingan akan

semakin tajam, baik antara daerah kabupaten/kota atau provinsi

maupun negara : dimana hanya daerah-daerah kabupaten/kota atau

provinsi ataupun negara yang telah mampu mempersiapkan diri

dengan baik, seperti dalam hal penyediaan informasi peluang usaha

dan pemberian pelayanan prima yang akan menjadi pilihan utama

investor guna melakukan investasi.

4.4. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Implementasi Visi dan Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal (BPPTPM) tersebut dilakukan melalui tujuan, sasaran,

dan kebijakan sebagai berikut:

51

Misi 1 : Mewujudkan Sistem Pelayanan Perizinan yang

Efektif, Efisien, dan Transparan

Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan

Sasaran :

:

1. Terselenggaranya pelayanan Perizinan dan

penanaman modal yang cepat, akurat, dan

transparan

2. Meningkatnya kinerja aparatur BPPTPM

Indikator Tingkat efisiensi pelayanan Perizinan

Strategi 1. Pengembangan sistem pelayanan Perizinan yang

terpadu

2. Pengembangan SDM aparatur badan yang

didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai

3. Peningkatan kesejahteraan pegawai

Kebijakan 1. Mengembangkan mekanisme dan prosedur

pelayanan Perizinan yang jelas, ringkas dan terpadu

2. Mengembangkan SDM yang profesional, ramah,

dan jujur didukung oleh sarana dan prasarana yang

memadai

3. Peningkatan kesejahteraan Pegawai

Misi 2 : Memberikan Kemudahan dalam Pelayanan Perizinan

dan Penanaman Modal

Tujuan Mewujudkan pelayanan Perizinan yang terpadu dan

nyaman

Sasaran Tersedianya tempat pelayanan Perizinan terpadu satu atap

satu pintu yang nyaman dan memadai

52

Indikator Kondisi Ruangan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

yang nyaman, sejuk,dan dan bersahabat

Strategi Pengembangan tempat pelayanan Perizinan yang terpadu

dan refresentatif

Kebijakan Mengembangkan pelayanan Perizinan terpadu dan

penanaman modal

Misi 3 : Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan stabil

dalam rangka otonomi daerah dibidang penanaman modal sesuai

potensi dan kemampuan daerah

Tujuan Mewujudkan pelayanan Perizinan dan non Perizinan

bidang penanaman modal.

Sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas investasi yang

memberikan iklim investasi yang kondusif serta promosi

dan kerjasama investasi.

Indikator Terselenggaranya pelayanan Perizinan dan non perizinan

bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP) dibidang penanaman modal.

Strategi Mengembangkan Sistem Pelayanan Informasi da Perizinan

Investasi secara Elektronik (SPIPISE).

Kebijakan - Meningkatkan fasilitas dalam bidang promosi investasi

penanaman modal kepada investor melalui koordinasi

dengan instansi terkait provinsi/BKPM pusat.

- Mengoptimalkan pelayanan informasi penanaman modal.

- Meningkatkan pengetahuan/wawasan aparatur PDKPM

dalam bidang penanaman modal

53

Perbandingan Misi-Tujuan-Sasaran dengan Isu Strategis:

Misi Tujuan Sasaran Isu Strategis

Mewujudkan

Sistem

Pelayanan

Perizinan

yang Efektif,

Efisien, dan

Transparan

Meningkatkan

kualitas

pelayanan

Perizinan dan

penanaman

modal

Terselenggaranya

pelayanan

Perizinan yang

cepat, akurat, dan

transparan

a. Kinerja aparatur badan

- Jumlah SDM yang

kurang

- Personil aparatur yang

belum memahami

tugasnya

- Sarana dan prasarana

pelayanan Perizinan

yang kurang.

Meningkatnya

kinerja aparatur

BPPTPM

Memberikan

Kemudahan

dalam

Pelayanan

Perizinan

Mewujudkan

pelayanan

Perizinan

yang terpadu

dan nyaman

Tersedianya

tempat pelayanan

Perizinan satu

atap satu pintu

yang nyaman dan

memadai

b. Kualitas pelayanan

Perizinan

- Belum adanya sistem

informasi.

- Waktu pengurusan

Perizinan masih terlalu

lama.

- Belum terbentuknya

Tim Teknis dan

mekanisme proses

penyetujuan Perizinan.

- Masih terdapatnya

regulasi yang belum

sesuai dengan

kondisiterkini

- Belum efektifnya

kegiatan monitoring

dan evaluasi

54

c. Perusahaan tentang

proses Perizinan

- Rendahnya

pemahaman

masyarakat/perusaha

an tentang

perlunya/manfaat

mengurus Perizinan.

- Rendahnya

pemahaman

masyarakat/perusaha

an tentang prosedur

dan persyaratan

Perizinan

- Rendahnya

pemahaman

masyarakat/perusaha

an tentang tata ruang

dan kaitannya dengan

Perizinan.

Menciptakan

iklim

investasi

yang

kondusif

dan stabil

dalam

rangka

otonomi

daerah

dibidang

penanaman

Mewujudkan

pelayanan

Perizinan dan

non Perizinan

bidang

penanaman

modal.

Terwujudnya

peningkatan

kualitas investasi

yang memberikan

iklim investasi

yang kondusif

serta promosi dan

kerjasama

investasi.

- Belum efektifnya

kegiatan monitoring dan

evaluasi

- Pelayanan Perizinan

dan Penanaman Modal

sebagai sumber

pendapatan daeah dan

pengungkit

pembangunan ekonomi.

- Tersedianya

SOP/Sistem dan

Prosedur serta Sistem

55

modal

sesuai

potensi dan

kemampuan

daerah

Informasi dibidang

Perijinan dan

Penanaman Modal.

56

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam upaya pencapaian Visi Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal Kabupaten Lamandau, serta untuk mendukung pencapaian

Visi Misi Pemerintah Kabupaten Lamandau, maka dalam Rencana Strategis ini

ditetapkan program dan indikasi kegiatan dalam periode tahun 2013-2018.

Dalam lima tahun ke depan (2014-2018), Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

dan Penanaman Modal memiliki prioritas pengembangan sebagai berikut:

2013-2014 Pengembangan KPPT menjadi BPPTPM Sejak terlantiknya

Pejabat Struktural BPPTPM tanggal 21 Januari 2013 sejak itulah

BPPTM optimal melaksanakan Tugas Operasional dan terbentuk

berdasarkan Perda kabupaten Lamandau Nomor 11 tahun 2012,

Oleh karena itu pada tahun ini prioritas adalah melakukan

penyesuaian-penyesuaian dengan TUPOKSI yang baru. SISDUR

Perizinan yang baru mulai disusun sesuai dengan jumlah dan

jenis Perizinan yang dilimpahkan oleh Bupati Lamandau.

Penyusunan Regulasi, Penyusunan Petunjuk Teknis dan Petunjuk

Pelaksanaan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan

Penanaman Modal, Pelatihan-pelatihan teknis perlu dilakukan

bagi aparatur BPPTPM sebagai landasan Operasional serta untuk

meningkatkan kapasitas dan profesionalismenya Pelayanan serta

melakukan Pengembangan Perangkat Sistem Imformasi

Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;

2015 Diharapkan pada tahun ini BPPTPM sudah dapat bekerja dengan

optimal, Seluruh Perangkat Aparatur BPPTPM terisi secara

lengkap.

Tim teknis sudah terbentuk. Pembentukan tim teknis ini dilakukan

antara lain dengan mobilisasi personil dari SKPD Teknis terkait.

57

Mengenai hal ini harus diatur melalui Peraturan Bupati.

SISDUR sudah dapat berjalan efektif. Pelatihan bagi aparatur

BPPTPM masih dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas dan

profesionalismenya. Hal ini juga dapat didukung dengan

melakukan studi banding ke kota-kota yang telah menjadi best

practice pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal.

Pada tahun ini juga dilakukan Optimalisasi sistem informasi

pelayanan Perizinan dan penanaman Modal guna mendukung

pelayanan BPPTPM serta pengembangan call centre / SMS

Gateway dan Website BPPTPM

2016-2018 Prioritas pada tahun-tahun berikutnya adalah meningkatkan

pelayanan Perizinan BPPTPM terhadap masyarakat, dunia

usaha/ perusahaan, dengan telah siapnya BPPTPM

melaksanakan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan

Penanaman secara Prima dan Terpercaya. maka pada tahap ini

sosialisasi pada masyarakat dan perusahaan dilakukan secara

lebih intensif.

Pada tahun 2016 dilakukan Pemantapan sistem informasi

pelayanan Perizinan dan penanaman modal serta

pemeliharaannya.

Pada tahun 2017 diharapkan Optimalisasi Call Centre/SMS

Gateway dan website BPPTPM.

Pada tahun 2018 dilakukan pemantapan Perangkatan Pelayanan

Perizinan, Non Perijnan dan Penanaman Modal.

58

Berdasarkan tujuan-sasaran serta strategi-kebijakan yang telah ditetapkan, maka

program-program yang akan dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Lamandau selama periode tahun 2013-2018 adalah :

Misi 1 : Mewujudkan Sistem Pelayanan Perizinan dan penanaman modal

yang Efektif, Efisien, dan Transparan

Tujuan Meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan dan penanaman

modal

Sasaran 1. Terselenggaranya pelayanan Perizinan dan Penanaman

Modal yang cepat, akurat, dan transparan

2. Meningkatnya kinerja aparatur BPPTPM

Indikator 1. Tingkat efisiensi pelayanan Perizinan dan penanaman modal

Strategi 1. Pengembangan sistem pelayanan Perizinan dan Penanaman

Modal secara terpadu

2. Pengembangan SDM aparatur badan yang didukung oleh

sarana dan prasarana yang memadai

Kebijakan 1. Mengembangkan mekanisme dan prosedur pelayanan

Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal yang jelas,

ringkas dan terpadu

2. Mengembangkan SDM yang profesional, ramah, dan jujur

didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai

Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

6. Program Peningkatan Promosi & Kerjasama Investasi

7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

59

Misi 2 : Memberikan Kemudahan dalam Pelayanan Perizinan

Tujuan Mewujudkan pelayanan Perizinan dan penanaman yang terpadu

dan nyaman

Sasaran Tersedianya tempat pelayanan Perizinan terpadu dan penanaman

modal satu atap satu pintu yang representatif, nyaman dan

memadai

Indikator Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan penanaman modal yang

telah diperluas dan direnovasi

Strategi Pengembangan tempat pelayanan Perizinan dan penanaman

modal yang terpadu

Kebijakan Mengembangkan pelayanan Perizinan dan penanaman modal

secara terpadu

Program 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

4. Program Peningkatan Disiplin aparatur

5. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan

Masyarakat

Misi 3 : Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan stabil dalam

rangka otonomi daerah dibidang penanaman modal sesuai potensi dan

kemampuan daerah

Tujuan Mewujudkan pelayanan Perizinan dan non Perizinan bidang

penanaman modal.

Sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas investasi yang memberikan

iklim investasi yang kondusif serta promosi dan kerjasama

investasi.

Indikator Terselenggaranya pelayanan Perizinan dan non perizinan bidang

penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

dibidang penanaman modal.

60

Strategi Mengembangkan Sistem Pelayanan Informasi da Perizinan

Investasi secara Elektronik (SPIPISE).

Kebijakan - Meningkatkan fasilitas dalam bidang promosi investasi

penanaman modal kepada investor melalui koordinasi dengan

instansi terkait provinsi/BKPM pusat.


- Meningkatkan pengetahuan/wawasan aparatur PDKPM dalam

bidang penanaman modal

Program 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

4. Program Peningkatan Disiplin aparatur


6. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Secara lebih lengkapnya lihat Tabel 5.1 yang menjelaskan menjelaskan Misi,

Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program BPPTPM 2013-2018 dan

Tabel 5.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan

Pendanaan Indikatif BPPTPM

Tabel 5.1

Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program BPPT 2013-2018

Misi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Urusan/Progr

am/ Kegiatan

Mewujudkan

Sistem

Pelayanan

Perizinan dan

Penanaman

Modal yang

Efektif, Efisien,

dan

Transparan

Meningkatkan

kualitas

pelayanan

Perizinan, Non

Peijinan dan

Penanaman

Modal

Terselenggaranya

pelayanan

Perizinan, Non

Perizinan dan

Penanaman

Modal yang

cepat, akurat, dan

transparan

Pengembangan

sistem

pelayanan

Perizinan dan

penanaman

Modal yang

terpadu

Mengembangkan

mekanisme dan

prosedur

pelayanan

Perizinan yang

jelas, ringkas dan

terpadu

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4.

5. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

61

Misi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Urusan/Progr

am/ Kegiatan

Meningkatnya

kinerja aparatur

BPPT

Pengembangan

SDM aparatur

badan yang

didukung oleh

sarana dan

prasarana yang

memadai

Mengembangka

n SDM yang

profesional,

ramah, dan jujur

didukung oleh

sarana dan

prasarana yang

memadai

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2.


Memberikan

Kemudahan

dalam

Pelayanan

Perizinan

Mewujudkan

pelayanan

Perizinan yang

terpadu dan

nyaman

Tersedianya

tempat pelayanan

Perizinan satu

atap satu pintu

yang nyaman dan

memadai

Pengembanga

n tempat

pelayanan

Perizinan yang

terpadu

Mengembangkan

pelayanan

Perizinan terpadu

1. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Program Peningkatan disiplin Aparatur Program peningkatan Partisipasi Masyarakat

Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan stabil dalam rangka otonomi daerah dibidang penanaman modal sesuai potensi dan kemampuan daerah

Mewujudkan pelayanan Perizinan dan non Perizinan bidang penanaman modal.

Terwujudnya peningkatan kualitas investasi yang memberikan iklim investasi yang kondusif serta promosi dan kerjasama investasi.

Mengembangkan Sistem Pelayanan Informasi da Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE).

- Meningkatkan fasilitas dalam bidang promosi investasi penanaman modal kepada investor melalui koordinasi dengan instansi terkait provinsi/BKPM pusat.


- Meningkatkan pengetahuan/wawasan aparatur PDKPM dalam bidang penanaman modal

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Program Peningkatan Disiplin aparatur

Program Peningkatan Promosi & Kerjasama Investasi

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

63

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Lamandau tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan yang

memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijkan, Program dan Kegiatan

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dalam periode tahun

2013-2018 yang disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau 2013-2018 sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diperhatikan kaidah

pelaksanaan berikut ini:

1. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lamandau berkewajiban

untuk mengimplementasikan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,

kebijakan, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018

2. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 2013-2018

menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu setiap tahunnya dalam periode tersebut, dengan

memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Lamandau untuk tahun yang sama.

3. Penguatan peran strakeholder perlu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra) BPPTPM 2013-2018 dan Rencana Kerja (Renja)

BPPTPM. Penguatan peran stakeholder ini antara lain dapat dilakukan melalui

proses sosialisasi, baik kepada masyarakat luas maupun perusahaan-

perusahaan, serta seluruh komponen aparat di lingkungan pemerintah

Kabupaten Lamandau.

4. Rencana Strategis (Renstra) BPPTPM 2013-2018 ini juga digunakan sebagai

dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan


64

Lamandau. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

perlu dilakukan agar pelaksanaan Renstra BPPTPM ini dapat berjalan efektif.

Rencana Strategis ini diharapkan mampu memberikan gambaran isu-isu

strategis yang dihadapi oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal Kabupaten Lamandau serta upaya-upaya yang dilakukan

untuk mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut.

Nanga Bulik, September 2013

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau,

Drs. H. ADI KASUMA

Pembina Tk. I

NIP. 19580717 198606 1 001

iii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar…………………………………………………………………………........................................................................ i

Daftar Isi …………………………………………………………………………………………..........................................................……. ii

BAB I Pendahuluan …………………………………………………………………………...............................................…. 1

1.1. Latar Belakang ……................................................................................................................... 1

1.2. Landasan Hukum ………………………………………………………………………………………………. 3

1.3. Maksud dan Tujuan ……..……………………………………………………………………………………. 6

1.4. Hubungan Renstra – BPPTPM dengan Dokumen Perencanaan Lainnya…………. 7

1.5 Sistematika Penulisan ............................................................................................................. 8

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD …………………………………………………................................................... 10

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi …….................................................................................................. 10

2.2. Struktur Organisasi ………………………………………………………………………………………………. 10

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD ……..……………………………………………………………………………. 21

2.4.

Sumberdaya BPPTPM ............................................................................................................ 33

BAB III Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya ........................................................... 33

3.1. Gambaran Umum Daerah terkait dengan Pelayanan BPPTPM ............................. 33

3.2. Hasil – hasil yang dicapai Lima Tahun Sebelumnya ..................................................... 33

BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan ................................................................... 39

4.1. Kaitan dengan RPJMD ……...................................................................................................... 39

42. Visi BPPTPM …………………………..……………………………………………………………………………. 40

43. Misi BPPTPM …………………………..……………………………………………………………………………. 41

BAB V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan

Indikatif .................................................................................................................................................... 45

BAB VI Indikator kinerja skpd yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ............. 52

BAB VII Penutup ................................................................................................................................................... 52

i

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa akhirnya

penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau 2013 – 2018 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 2013 – 2018 merupakan

pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam periode 5 (lima)

tahun kedepan. Selain itu Renstra ini disusun untuk menyediakan rencana teknis 5

(lima) tahunan yang akan dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan dengan

berbasis pada kinerja terukur guna memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.

Masukan dan saran sangat terbuka guna menunjang kesempurnaan Renstra ini

sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua dengan harapan peran Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal pintu masuk dan keluarnya

perizinan di Kabupaten Lamandau dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi

dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten

Lamandau Tahun 2013-2018 yakni dengan visi Bupati terpilih 2013-2018 adalah

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, Terlaksananya Tata Kelola

Pemerintahan Yang Baik, Bebas Dari KKN Yang Dilandasi Keimanan dan

Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

Kami ucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang membantu Rencana

Strategis (RENSTRA) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Kabupaten Lamandau 2013 – 2018.

Nanga Bulik, September 2013

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau,

Drs. H. ADI KASUMA Pembina Tk. I

NIP. 19580717 198606 1 001

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN LAMANDAU

KAPALA BADAN

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUBBAG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM

SUBBAG KEUANGAN

SUBBAG UMUM, PEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

BIDANG PENGADUAN ATAS LAYANAN

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DASAR

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN LANJUTAN DAN STRATEGIS

BIDANG PENANAMAN MODAL

TIM TEKNIS SUB BIDANG PENGEMBANGAN DAN PROMOSI INVESTASI

SUB BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INVESTASI

U P T B

TIM TEKNIS TIM TEKNIS

2008 2009 2010 2011 2012 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1

Terlaksaa

nanya

mekanism

e

kebijakan

penanama

n modal

Kebijakan

Penanaman

Modal

Tersedianya

informasi

peluang usaha

sektor / bidang

usaha unggulan

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100 100 100 100 100 100

Terselenggarany

a fasilitas

pemerintah

daerah dalam

rangka

kerjasama

kemitraan

dengan UMKMK

tingkat provinsi

dengan

pengusaha asing

1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100 100 100 100 100 100

Catatan

Analisa

Target

Indikato

r

Lainnya

Target IKKTarget

SPM

Indikator

Kinerja

sesuai

Tugas

dan

Fungsi

2013201320122011201020092008 2008 2009 2010 2011 2012

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Tabel 2.1

Kabupaten Lamandau Tahun 2008 - 2013

Taget Renstra SKPD Tahun Ke- Rasio Capaian pada Tahun ke -

Pencapaian Kinerja Pelayanan BPPTPM

No

Terselenggarany

a fasilitas

pemerintah

daerah dalam

rangka

kerjasama

kemitraan

dengan UMKMK

tingkat

kabupaten / kota

dengan

pengusaha

tingkat provinsi /

nasional

1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100 100 100 100 100 100

Terselenggarany

a promosi

peluang usaha

penanaman

modal provinsi

0 0 0 0 0 1 kali 0 0 0 0 0 1 kali #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100

Terselenggarany

a pendaftaran

izin dan

Penanaman

modal

(penggunaan

tenaga kerja

asing) sesuai

kewenangan

kabupaten / kota

1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 8 kali 9 kali 10 kali 11 kali 12 kali 14 25 33 40 45 50

Terselenggarany

a pendaftaran

izin dan

Penanaman

modal dalam

negeri (TDP,

SIUP, dll) sesuai

kewenangan

kabupaten / kota

20berka

s21

berka

s22

berka

s23

berka

s24

berka

s25

berka

s26

berka

s1

berka

s40

berka

s30

berka

s25

berka

s20

berka

s77 2100 55 77 96 125

Terselenggarany

a pendaftaran

izin dan

Penanaman

modal dalam

negeri (TDP,

SIUP, dll) sesuai

kewenangan

provinsi

0 0 0 0 0 1 kali 0 0 0 0 0 1 kali 0 0 0 0 0 100

Terselenggarany

a bimbingan

pelaksanaan

kegiatan

penanaman

modal dunia

usah

0 kali 3 kali 1 kali 1 kali 2 kali 2 kali 0 kali 3 kali 1 kali 1 kali 2 kali 2 kali #DIV/0! 100 100 100 100 100

Terimplementasi

nya Sistem

Informasi

Pelayanan

100 % 101 % 102 % 103 % 104 % 105 % 106 % 107 % 108 % 109 % 110 % 111 % 94 94 94 94 95 95

Terselenggarany

a Sosialisasi

kebijakan

0 kali 2 kali 1 kali 1 kali 2 kali 2 kali 0 kali 2 kali 1 kali 1 kali 2 kali 2 kali #DIV/0! 100 100 100 100 100

Program Kegiatan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

540.430.125 2.034.468.025 1.868.762.467 1.973.026.049 2.053.123.744 2.674.776.180 220.927.976 1.587.372.100 1.621.469.625 1.935.781.252 1.711.271.299 1.763.488.290 40,88 78,02 86,77 98,11 83,35 65,93

0 806.879.415 526.954.757 564.000.000 655.838.800 1.061.025.779 0 461.684.774 466.755.195 559.085.179 569.457.081 836.989.207 0,00 57,22 88,58 99,13 86,83 78,88 602.449.792 602.449.792

540.430.125 1.227.588.610 1.341.807.710 1.409.026.049 1.397.284.944 1.613.750.401 220.927.976 1.125.687.326 1.154.714.430 1.376.696.073 1.141.814.218 926.499.083

261.430.125 428.603.610 453.544.510 418.236.049 600.843.694 521.842.901 114.287.976 367.304.826 386.799.430 389.203.073 519.929.868 377.044.037 43,72 85,70 85,28 93,06 86,53 72,25 447.416.815 422.893.123

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat10.000.000 6.500.000 4.500.000 2.400.000 2.700.000 2.700.000 6.500.000 5.925.000 4.500.000 2.292.000 2.691.000,00 2.025.000 65,00 91,15 100,00 95,50 99,67 75,00 4.800.000 3.988.833

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air & Listrik19.000.000 29.200.000 12.600.000 27.600.000 32.600.000 41600000 1.878.551 15.131.576 6.289.810 20.475.359 21.059.378,00 18.265.590 9,89 51,82 49,92 74,19 64,60 43,91 27.100.000 13.850.044

Penyediaan Jasa Peralatan &

Perlengkapan Kantor5.000.000 7.500.000 4.000.000 3.000.000 5.000.000 5000000 0 6.480.000 3.251.000 2.093.000 5.000.000,00 2.000.000 0,00 86,40 81,28 69,77 100,00 40,00 4.916.667 3.137.333

Penyediaan Jasa Pemeliharaan

& Perizinan Kendaraan

Dinas/Oprs.

15.000.000 22.000.000 19.000.000 12.200.000 28.900.000 17563157 0 20.739.000 16.523.000 10.241.000 24.143.500,00 10.105.000 0,00 94,27 86,96 83,94 83,54 57,54 19.110.526 13.625.250

Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan0 33.000.000 87.258.000 84.602.000 119.815.200 139665600 0 30550000 82.817.000 84.500.000 118.623.000,00 124.237.200 0,00 92,58 94,91 99,88 99,00 88,95 77.390.133 73.454.533

Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor16.000.000 39.344.000 0 31.833.600 31.838.400 21225600 10.206.000 35844000 0 29.385.000 24.924.000,00 10.050.000 63,79 91,10 0,00 92,31 78,28 47,35 23.373.600 18.401.500

Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja10.000.000 10.000.000 19.000.000 15.000.000 19.930.000 17030000 9.650.000 9910000 11735000 11.330.000 17.865.000,00 10.000.000 96,50 99,10 61,76 75,53 89,64 58,72 15.160.000 11.748.333

Penyediaan Alat Tulis Kantor 23.410.000 49.152.750 42.868.620 32.165.230 33.987.250 37799750 23.410.000 46013150 37405870 32.160.000 32.862.000,00 28.795.250 100,00 93,61 87,26 99,98 96,69 76,18 36.563.933 33.441.045

Penyediaan Barang Cetakan &

Penggandaan20.000.000 22.000.000 15.000.000 11.500.000 29.100.000 16788794 4.500.000 20625000 13805250 10.500.000 27.650.000,00 11.730.000 22,50 93,75 92,04 91,30 95,02 69,87 19.064.799 14.801.708

Penyediaan Komp. Instalasi

Listrik / Penerangan Bangunan

Kantor

0 38.400.000 0 0 58.645.044 2250000 0 36909300 0 0 31.449.500,00 - 0,00 96,12 0,00 0,00 53,63 0,00 16.549.174 11.393.133

Penyediaan Peralatan &

Perlengkapan Kantor15.000.000 37.400.000 97.702.030 35.717.819 51.107.800 33000000 11.000.000 34340000 85000000 35.444.000 50.067.800,00 12.208.000 73,33 91,82 87,00 99,23 97,97 36,99 44.987.942 38.009.967

Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga7.082.625 5.348.225 9.366.000 4.343.000 5.004.000 5004000 7.082.625 0 7266000 4.000.000 3.350.000,00 3.500.000 100,00 0,00 77,58 92,10 66,95 69,94 6.024.642 4.199.771

Penyediaan Bhn Bacaan &

Peraturan Perundang-

undangan

15.000.000 3.000.000 14.033.860 11.000.000 11.000.000 11000000 1.632.800 2991000 9670000 8.945.000 667.000,00 7.850.000 10,89 99,70 68,90 81,32 6,06 71,36 10.838.977 5.292.633

Penyediaan Makanan &

Minuman30.937.500 24.348.000 33.216.000 29.216.000 31.216.000 31216000 6.075.000 16026000 26564000 22.554.000 20.528.000,00 17.444.000 19,64 65,82 79,97 77,20 65,76 55,88 30.024.917 18.198.500

Rapat-rapat Koordinasi &

Konsultasi Keluar Daerah50.000.000 80.000.000 45.000.000 54.000.000 50.000.000 70000000 30.613.000 70360800 36101000 52.663.714 49.997.690,00 55.535.997 61,23 87,95 80,22 97,53 100,00 79,34 58.166.667 49.212.034

Rapat-rapat Koordinasi &

Konsultasi Dalam Daerah25.000.000 21.410.635 50.000.000 63.658.400 70.000.000 70000000 1.740.000 15460000 45871500 62.620.000 69.161.000,00 63.298.000 6,96 72,21 91,74 98,37 98,80 90,43 50.011.506 43.025.083

Fasilitasi Pameran

Pembangunan Tingkat

Kabupaten

0 0 20.000.000 0 0 0 19.891.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 99,46 #DIV/0! 5.000.000 4.972.750

49.000.000 644.400.000 830.340.000 964.040.000 576.256.250 342.400.000 48.800.000 639.530.000 732.605.000 960.859.000 558.589.600 340.878.000 99,59 99,24 88,23 99,67 96,93 99,56 567.739.375 546.876.933

Rata-rata Pertumbuhan

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan BPPTPM Kabupaten Lamandau

Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)

Belanja

Belanja Tidak Langsung

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Program Peningkatan Sarana &

Prasarana Aparatur

Belanja Langsung

Pengadaan Konstruksi/

Pembelian Gedung Kantor500.000.000 494.000.000 916.900.000 Rp - 0 499.380.000 491.300.000 915.814.000 0 0,00 99,88 99,45 99,88 0,00 #DIV/0! 382.180.000 476.623.500

Pengadaan Kendaraan Dinas /

Operasional98.500.000 0 Rp - 0 95.650.000 0 0 0,00 0,00 97,11 0,00 0,00 #DIV/0! 24.625.000 31.883.333

Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor38.400.000 Rp 117.000.000 0 34.850.000 0 100.310.000 0 0,00 90,76 0,00 0,00 85,74 #DIV/0! 51.800.000 33.790.000

Pengadaan Meubelair 57.200.000 41.856.250 0 55.740.000 41.580.000 0 0,00 0,00 97,45 0,00 99,34 #DIV/0! 33.018.750 32.440.000

Penataan Jalan Kantor /

Rumah Dinas210.400.000 0 210.050.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 99,83 #DIV/0! 105.200.000 105.025.000

Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0 0

Pembangunan Rumah Penjaga

Kantor0 85600000 0 85.278.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,62 42.800.000 42.639.000

Pembangunan WC Umum 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

Pembangunan Pagar Kantor 207.000.000 203300000 206.649.600 202.500.000 0,00 0,00 0,00 0,00 99,83 99,61 205.150.000 204.574.800

Penataan Halaman Kantor 0 53500000 0 53.100.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,25 26.750.000 26.550.000

Pengadaan peralatan Gedung

Kantor171.500.000 38.000.000 0 0 82300000 37.600.000 0 0 0,00 0,00 47,99 98,95 0,00 #DIV/0! 52.375.000 29.975.000

Pemeliharaan ruti/berkala

Gedung Kantor9.140.000 9.140.000 0 0 7615000 7.445.000 0 0 0,00 0,00 83,32 81,46 0,00 #DIV/0! 4.570.000 3.765.000

Pengadaan Komputer Laptop

dan Aksesorisnya49.000.000 106.000.000 48.800.000 105.300.000

0 0 37.923.200 8.000.000 30.335.000 31.500.000 - 0 32.310.000 8.000.000 30.047.000 0 0,00 0,00 85,20 100,00 99,05 0,00 17.959.700 11.726.167

Pengadaan Dinas Beserta

Perlengkapannya10.923.200 4.500.000 12.335.000 12600000 10800000 4.500.000 12.281.000 - 0,00 0,00 98,87 100,00 99,56 0,00 10.089.550 6.895.250

Pengadaan Pakaian Khusus

hari-hari Tertentu27.000.000 3.500.000 18.000.000 18900000 21510000 3.500.000 17.766.000 - 0,00 0,00 79,67 100,00 98,70 0,00 16.850.000 10.694.000

#DIV/0!

40.000.000 25.000.000 20.000.000 8.750.000 12.000.000 20.000.000 - 3.600.000 3.000.000 8.650.000 8.200.000 7.800.000 0,00 14,40 15,00 98,86 68,33 39,00 20.958.333 5.208.333

Pendidikan & Pelatihan

Formal40.000.000 25.000.000 20.000.000 8.750.000 12.000.000 20000000 - 3600000 3000000 8.650.000 8.200.000 7.800.000 0,00 14,40 15,00 98,86 68,33 39,00 20.958.333 5.208.333

0 0 0 0 0 452.607.500 - 0 0 0 0 176.177.046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,92 75.434.583 29.362.841

Pengembangan Potensi

Unggulan Daerah0 - 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0 0

Peningkatan Pemantauan,

Pembinaan & Pengawasan

Pelaksanaan Penanaman

Modal

0 71.151.250 0 28.558.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,14 35.575.625 14.279.000

Penyelenggaraan Pameran &

Promosi didalam & diluar

Negeri

0 100.421.250 0 36.778.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,62 50.210.625 18.389.000

Penyelenggaraan Pameran

Pembangunan Tingkat

Kabupaten

0 20.000.000 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000 0

Pembinaan, monitoring &

Evaluasi PMA, PMDN & PBS0 22.935.000 0 9.985.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,54 11.467.500 4.992.500

Pembangunan Sistem

Pelayanan Informasi &

Perijinan Investasi secara

Elektronik

0 238.100.000 0 100.856.046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,36 119.050.000 50.428.023

Program Peningkatan Promosi &

Program Peningkatan Disiplin

Program Peningkatan Kapasitas

0 0 0 0 10.000.000 10.000.000 - 0 0 0 9.832.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 98,32 0,00 3.333.333 1.638.667

Penyelenggaraan Keg. Bln

Bhakti Gotong Royong

Masyarakat

10.000.000 10000000 9.832.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00 98,32 #VALUE! 10.000.000 9.832.000

190.000.000 129.585.000 0 10.000.000 167.850.000 235.400.000 57.840.000 115.252.500 0 9.984.000 15.215.750 24.600.000 30,44 88,94 0,00 99,84 9,07 10,45 122.139.167 37.148.708

Kegiatan Identifikasi Ijin

Usaha70.000.000 21.405.000 16.340.000 19.095.000

Kegiatan Penyusunan SOP/

sistem dan prosedur70.000.000 11.630.000 - 10.857.500

Kegiatan Operasional

Pelayanan Perijinan50.000.000 82.800.000 41.500.000 81.300.000

Survei Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)2.200.000 3.200.000 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000 0

Peningkatan Pelayanan

Perijinan139.500.000 - 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 69.750.000 0

Sosialisasi Pelayanan Perijinan 4.000.000 10.000.000 26.150.000 24.600.000 4.000.000 9.984.000 15.215.750 24.600.000 0,00 100,00 0,00 99,84 58,19 100,00 16.187.500 13.449.938

Penyusunan produk hukum /

tata l;aksana9.750.000 -

Pembuatan Sistem Informasi

Pelayanan Perijinan Daerah- 207.600.000 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.800.000 0

Program Peningkatan Partisipasi

Program Peningkatan Pelayanan

Perijinan

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Belanja Tidak Langsung 23

Pegawai

1.238.428.004 1.424.192.205 1.637.821.035 1.883.494.191 2.166.018.319 8.349.953.754

1 Meningkatkan kualitas

kelembagaan

Meningkatnya sarana dan

prasarana kelembagaan

Persentase administrasi

perkantoran

1 20 1 20 12 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

1 20 1 20 12 01 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Dokumen Bermaterai 7000 Lembar 1000

Lembar4.500.000

1800

Lembar7.200.000

1800

Lembar7.200.000

1800

Lembar7.200.000

2000

Lembar9.000.000

7400

Lembar

35.100.000

1 20 1 20 12 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air & Listrik

Waktu penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air

dan listrik

5 Tahun1 Tahun 148.154.550 1 Tahun 165.400.000 1 Tahun 165.400.000 1 Tahun 165.400.000 1 Tahun 165.400.000

5 Tahun 809.754.550

1 20 1 20 12 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan &

Perlengkapan Kantor

Waktu penyediaan jasa

peralatan dan perlengkapan

kantor


5 Tahun 72.000.000

1 20 1 20 12 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan

& Perizinan Kendaraan

Dinas/Oprs.

Jumlah dan jenis kendaraan

dinas/operasional yang

disediakan jasa

6 Unit2 Unit 18.913.157 3 Unit 45.000.000 3 Unit 45.000.000 4 Unit 65.000.000 4 Unit 65.000.000

15 Unit 238.913.157

1 20 1 20 12 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi

KeuanganWaktu penyediaan

administrasi jasa keuangan


5 Tahun 1.423.392.000

1 20 1 20 12 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan

KantorWaktu penyediaan jasa

kebersihan kantor

12 Orang3 orang 35.798.400

4 orang 47.722.800

4 orang 47.722.800

4 orang 47.722.800

4 orang 47.722.800

19 Orang 226.689.600

1 20 1 20 12 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan KerjaJumlah dan jenis peralatan

kerja yang diperbaiki


5 Tahun 199.880.000

1 20 1 20 12 01 10Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah dan jenis alat tulis

kantor yang disediakan


5 Tahun 276.030.750

1 20 1 20 12 01 11 Penyediaan Barang Cetakan &

Penggandaan

Jumlahdan jenis barang

cetakan dan

penggandaanyang


5 Tahun 99.655.176

1 20 1 20 12 01 12 Penyediaan Komp. Instalasi

Listrik / Penerangan Bangunan

Kantor

Jumlah dan jenis komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantoryang


5 Tahun 202.250.000

1 20 1 20 12 01 13 Penyediaan Peralatan &

Perlengkapan Kantor

Jumlah dan jenis peralatan

dan perlengkapan

kantoryang disediakan


5 Tahun 540.660.000

1 20 1 20 12 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Jumlah dan jenis peralatan

rumah tanggayang

disediakan


5 Tahun 43.254.000

1 20 1 20 12 01 15 Penyediaan Bhn Bacaan &

Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan

peraturan perundang-

undanganyang disediakan


5 Tahun 49.000.000

1 20 1 20 12 01 17 Penyediaan Makanan &

Minuman

Jumlah orang yang

disediakan makanan dan

minuman

30 THL6 THL 3.750.000

8 THL 11.520.000

8 THL 11.520.000

8 THL 11.520.000

8 THL 11.520.000

30 THL 49.830.000

1 20 1 20 12 01 18 Rapat-rapat Koordinasi &

Konsultasi Keluar Daerah

Jumlah rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah


5 Tahun 835.861.900

1 20 1 20 12 01 19 Rapat-rapat Koordinasi &

Konsultasi Dalam Daerah

Jumlah rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi

dalam daerah


5 Tahun 643.910.000

2 Persentase peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

1 20 1 20 12 02 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

20 1 20 12 02 4 Pengadaan Mobil JabatanJumlah dan jenis mobil

jabatan yang diadakan1 unit 1 unit 334.495.000

120 1 20 12 02 05

Pengadaan Kendaraan Dinas/

Operasional.

Jumlah dan jenis kendaraan

dinas/operasional yang

diadakan

5 Unit 3 unit 58.500.000 1 Unit 400.000.000 1 Unit - 1 Unit 400.000.000 1 Unit 400.000.000 7 Unit 1.258.500.000

120 1 20 12 02 10 Pengadaan Meubelair

Jumlah dan jenis mebelair

yang diadakan2 Paket 1 paket 75.000.000 1 paket 75.000.000 1 paket - 1 paket - 2 Paket 150.000.000

120 1 20 12 02 13 Perluasan Tempat Parkir

Jumlah tempat parker yang

dibangun 1 paket 1 paket 209.000.000 1 paket - 1 paket - 1 paket - 1 paket 209.000.000

120 1 20 12 02 16

Pembangunan Toilet Pemohon

IzinJumlah Toilet yang dibangun 1 paket 1 paket 69.550.000 1 paket - 1 paket - 1 paket - 1 paket 69.550.000

120 1 20 12 02 15

Pembangunan Lanjutan Pagar

Kantor

Meningkatnya dukungan

sarana dan prasarana kerja 1 paket 1 paket 385.000.000 1 paket - 1 paket - 1 paket - 1 paket 385.000.000

120 1 20 12 02 15 Penataan Halaman Kantor

Jumlah atau luasan halaman

yang dilakukan penataan 1 paket 1 paket 263.500.000 1 paket 200.000.000 1 paket 300.000.000 1 paket 300.000.000 4 paket 1.063.500.000

1

20 1 20 12 02 12Pembangunan rumah penjaga

kantor (Lanjutan)

Jumlah atau luasan rumah

penjaga yang dibangun 1 paket 1 Paket 26.750.000 1 paket 26.750.000

120 1 20 12 02 15 Perluasan Jalan Kantor

Jumlah atau luasan jalan

yang dibangun 1 paket 250000000 250.000.000

(1)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD

(2018)

2014 2015 2016 2017 2018

TABEL 5.2

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BPPTPM Kabupaten Lamandau

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome) dan Kegiatan

(Output)

Data Capaian

pada tahun awal

perencanaan

(2013) s/d

September 2013


(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)(1)




(2018)

2014 2015 2016 2017 2018Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan



(Output)

Data Capaian

pada tahun awal

perencanaan

(2013) s/d

September 2013

120 1 20 12 02 3 Pembangunan Aula Kantor

Luasan aula kantor yang

dibangun 1 paket 635000000 635.000.000

120 1 20 12 02 11 Pembangunan Gapura

Meningkatnya dukungan

sarana dan prasarana kerja 1 paket 192.600.000 192.600.000

1 20 1 20 12 02 42Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor

Jumlah atau luasan gedung

kantor yang direhabilitasi

sedang/berat

1 Paket 195.000.000 195.000.000

3 1 20 1 20 12 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

-

1 20 1 20 12 03 Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas

beserta

perlengkapannyayang

123 Pegawai 23

Pegawai7.820.000

25

Pegawai17.375.000

25

Pegawai17.375.000

25

Pegawai17.375.000

25

Pegawai17.375.000

123

Pegawai

77.320.000

1 20 1 20 12 03 Pengadaan Pakaian Khusus hari-

hari TertentuJumlah pakaian khusus hari-

hari tertentuyang diadakan

123 Pegawai 23

Pegawai7.820.000

25

Pegawai32.500.000

25

Pegawai32.500.000

25

Pegawai32.500.000

25

Pegawai32.500.000

123

Pegawai

137.820.000

4 Meningkatnya kinerja aparatur

BPPTPM

Persentase kinerja aparatur

yang baik

1 20 1 20 12 05 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Pendidikan & Pelatihan FormalJumlah peserta pendidikan

dan pelatihan formal

23 Kali 3 Kali 15.000.000 5 Ksli 25.000.000 5 Ksli 25.000.000 5 Ksli 25.000.000 5 Ksli 25.000.000 23 Kali 115.000.000

5 Meningkatkan kualitas

pelayanan perizinan,

non perizinan dan

penanaman modal

Meningkatnya Investasi persentase peningkatan

investasi

1 20 1 20 12 15

Program Peningkatan Promosi

& Kerjasama Investasi

1 20 1 20 12 15 02 Pengembangan Potensi

Unggulan Daerah

Informasi potensi unggulan

daerah

5 Paket1 Paket 44.124.219 1 Paket 317.640.250 1 Paket 317.640.250 1 Paket 317.640.250 1 Paket 317.640.250

5 Paket 1.314.685.219

1 20 1 20 12 15 14 Penyelenggaraan Pameran &

Promosi didalam & diluar Negeri

Terselenggaranya Pameran

dan promosi didalam dan di

luar Negeri


5 Tahun 617.796.250

1 20 1 20 12 15 16 Penyelenggaraan Pameran

Pembangunan Tingkat

Kabupaten

Terselenggaranya Pameran

Tingkat Kabupaten

5 Kali1 kali 20.000.000 1 kali 20.000.000 1 kali 20.000.000 1 kali 20.000.000 1 kali 20.000.000

5 Kali 100.000.000

1 20 1 20 12 15 15Pembinaan, monitoring &

Evaluasi PMA, PMDN & PBS

Pembinaan , Monitoring dan

Evaluasi PMA, PMDN dan

PBS

5 Tahun

1 Tahun 22.860.000 1 Tahun 22.935.000 1 Tahun 22.935.000 1 Tahun 22.935.000 1 Tahun 22.935.000 5 Tahun 114.600.000

1 20 1 20 12 15 19 Pembangunan Sistem Pelayanan

Informasi & Perijinan Investasi

secara Elektronik

Cakupan Pelayanan

Informasi dan perijinan

1Paket 1Paket 400.000.000 1Paket 400.000.000

Memfasilitasi dan koordinasi

kerjsama di bidang Penanaman

Modal

koordinasi bidang

penanaman modal

4 Kali 1 kali 50.000.000 1 kali 50.000.000 1 kali 50.000.000 1 kali 50.000.000 4 Kali 200.000.000

6Program Peningkatan Iklim

Investasi Dan Realisasi

Investasi

1 20 1 20 12 15 13

Peningkatan Pemantauan,

Pembinaan & Pengawasan

Pelaksanaan Penanaman Modal

Meningkatnya minat investor

berinvestasi

60 bulan

12 bulan 69.956.250 12 bulan 71.151.250 12 bulan 71.151.250 12 bulan 71.151.250 12 bulan 71.151.250

60 bulan 354.561.250

Penyusunan Sistem Informasi

Penanaman modal

Tersedianya Sistem

informasi Penanaman Modal

0 1 Kali 200.000.000 1 Kali 200.000.000 1 Kali 200.000.000 1 Kali 200.000.000 4 kali 800.000.000

Penyederhanaan prosedur

perizinan dan peningkatan

pelayanan penanaman modal

Meningkatnya Pelayanan

Perizinan dan Penanaman

Modal

0 1 Tahun 25.000.000 1 Tahun 25.000.000 1 Tahun 25.000.000 1 Tahun 25.000.000 4 tahun 100.000.000

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Terlaksananya Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan

48 bulan 12 Bulan 71.151.250

12

Bulan 71.151.250

12

Bulan 71.151.250

12 Bulan 71.151.250

48 bulan 284.605.000

7 Terselenggaranya pelayanan

perizinan yang cepat, akurat

dan transparan

1 20 1 20 12 49Program Peningkatan

Pelayanan Perijinan

1 20 1 20 12 49 01Survei Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)Tersedianya tingkat IKM

1 Kali 1 Kali 2.850.000 1 kali

50.000.000

1 kali

50.000.000

1 kali

50.000.000

1 kali

50.000.000

5 Kali 202.850.000

1 20 1 20 12 49 03Sosialisasi Pelayanan Perijinan

Terlaksananya sosialisasi

pelayanan perijinan

8 Kecamatan-

2

Kecamat

an

50.000.000 2

Kecamat

an

50.000.000 2

Kecamat

an

50.000.000 2

Kecamat

an

50.000.000 8

Kecamat

an

200.000.000

1 20 1 20 12 49 04Monitoring dan Evaluasi Perijinan

Terlaksananya Monitoring

dan Evaluasi Perijinan

8 Kecamatan-

2

Kecamat

an

25.000.000 2

Kecamat

an

25.000.000 2

Kecamat

an

25.000.000 2

Kecamat

an

25.000.000 8

Kecamat

an

100.000.000

1 20 1 20 12 49 05 Koordinasi Perijinan dan

Investasi

Terlaksanya Koordinasi

Perijinan dan Investasi

0 1

Kegiatan31.680.900

1

Kegiatan349.388.400

1

Kegiatan349.388.400

1

Kegiatan32.460.900

1

Kegiatan32.460.900

4

Kegiatan

795.379.500


(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)(1)




(2018)

2014 2015 2016 2017 2018Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan



(Output)

Data Capaian

pada tahun awal

perencanaan

(2013) s/d

September 2013

1 20 1 20 12 49 06Pendataan Perijinan

Tersedianya data Perijinan 8 Kecamatan15.945.000

2

Kecamat

an

25.000.000 2

Kecamat

an

25.000.000 2

Kecamat

an

25.000.000 2

Kecamat

an

25.000.000 8

Kecamat

an

115.945.000

1 20 1 20 12 49 02 Penyusunan SOP / Sistem dan

Prosedur

Tersedianya SOP / Sistem

dan Prosedur

0 - 1

Kegiatan

50.000.000 1

Kegiatan

50.000.000 1

Kegiatan

50.000.000 1

Kegiatan

50.000.000 4

Kegiatan

200.000.000

8 1 20 1 20 12 30Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat dlm

Membangun Desa1 20 1 20 12 30 03

Penyelenggaraan Keg. Bln Bhakti

Gotong Royong MasyarakatTerlaksananya BBGRM

8 Desa 2 desa 20.000.000 2 desa 20.000.000 2 desa 20.000.000 2 desa 20.000.000 2 desa 20.000.000 10 Desa 100.000.000

Program Mengintensifkan

Penanganan Pengaduan

Masyarakat

1 20 1 20 12 24 01 Pembentukan unit khusus

penanganan pengaduan

masyarakat

Terbentuknya unit khusus

penanganan pengaduan

masyarakat

0 1 tahun 25.000.000 1 tahun 25.000.000 1 tahun 35.000.000 1 tahun 40.000.000 1 tahun 125.000.000

1 20 1 20 12 24 03 Sistem Pelayanan Informasi dan

Pengaduan Masyarakat Cakupan Layanan Informasi

dan pengaduan masyarakat

0 1 paket 30.000.000 1 paket 40.000.000 1 paket 50.000.000 1 paket 60.000.000 1 paket 180.000.000

Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi

Informasi

1 20 1 20 12 23 01 Pengembangan Sistem Informasi

terhadap layanan publik

Cakupan Informasi terhadap

layanan publik

0 1 paket 50.000.000 1 paket 50.000.000 1 paket 50.000.000 1 paket 50.000.000 1 paket 200.000.000

1 20 1 20 12 23 03 Kerjasama dengan media cetak

dan elektronik

Pelaksanaan diseminasi dan

pendistribusian informasi

nasional melalui: media

massa, media baru, media

tradisional, media

0 1 tahun 30.000.000 1 tahun 30.000.000 1 tahun 30.000.000 1 tahun 30.000.000 1 tahun 120.000.000

0 2.767.766.180 6.328.430.999 5.639.834.829 5.374.155.485 5.710.904.613 25.821.092.106 TOTAL

(20)

Nanga Bulik

Nanga Bulik

Nanga Bulik

Nanga Bulik

Nanga Bulik

Nanga Bulik

Nanga Bulik

Nanga Bulik

Nanga Bulik

Nanga Bulik

Nanga Bulik

Nanga Bulik

Nanga Bulik

Nanga Bulik

Luar Daerah

Dalam

Daerah

Nanga Bulik

Nanga Bulik

Nanga Bulik

Nanga Bulik

Nanga Bulik

Nanga Bulik

Nanga Bulik

Nanga Bulik

Lokasi

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

(20)

Lokasi

Nanga Bulik

Nanga Bulik

Nanga Bulik

Nanga Bulik

Nanga Bulik

Nanga Bulik

Dalam &

Luar Daerah

Nanga Bulik

Dalam &

Luar Negeri

Dalam

daerah

Dalam &

Luar Daerah

Dalam

daerah

Nanga Bulik

Nanga Bulik

Nanga Bulik

Dalam

daerah

Dalam

daerah

Dalam &

Luar Daerah

(20)

Lokasi

Dalam

daerah

Nanga Bulik

Dalam

daerah

Nanga Bulik

Nanga Bulik

Nanga Bulik

Nanga Bulik

Documents

BAB . I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang BPPTPM-pdf... · Perda Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan ... Menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan