BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan lingkungan hidup Indonesia yang

wajib dikembangkan dan dilestarikan keberadaannya agar dapat tetap menjadi sumber dan

penunjang hidup bagi seluruh rakyat Indonesia dan mahluk hidup lainnya demi

kelangsungan hidup itu sendiri. Menurut Munadjat Danusaputro yang dikutip oleh

Muhammad Akib, lingkungan atau lingkungan hidup diartikan dengan semua benda dan

daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat

dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta

kesejahteraan manusia dan jasad–jasad hidup lainnya.1 Dalam melestarikan lingkungan

hidup juga tidak luput dari permasalahan–permasalahan yang ada. Merosotnya kuantitas

dan kualitas sumber daya alam, tercemarnya lingkungan fisik, dan timbulnya dampak

negatif pembangunan terhadap lingkungan hidup merupakan cakupan dari permasalahan

lingkungan hidup tersebut.

Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup baik karena terjadinya

pencemaran atau terkurasnya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak

negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi (economic cost),

dan tergantungnya sistem alami (natural system).2 Terdapat beberapa faktor yang menjadi

penyebab terjadinya masalah–masalah lingkungan hidup. Para sarjana tidak mempunyai

1Muhammad Akib, 2013, Hukum Lingkungan : Perspektif Global dan Nasional, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 1.

2Takdir Rahmadi, 2011, Hukum Lingkungan di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.3.

1

2

pandangan yang sama tentang sebab-sebab timbulnya masalah–masalah lingkungan.

Berdasarkan sudut pandang para sarjana, maka setidak–tidaknya ada lima faktor yang

melatarbelakangi timbulnya masalah–masalah lingkungan, yakni teknologi, penduduk,

ekonomi, politik dan tata nilai yang berlaku.3

Ketersediaan jumlah sumber daya alam bukanlah tak terbatas baik dalam jumlah

maupun kualitasnya dan di sisi lain kebutuhan terhadap sumber daya alam tersebut semakin

meningkat. Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk yang semakin meningkat dan

kebutuhan yang juga semakin meningkat. Hal seperti demikian dapat menyebabkan

pengurasan terhadap sumber daya alam. Pengurasan sumber daya alam (natural resource

depletion) diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana

sehingga sumber daya alam itu baik kualitasnya maupun kuantitasnya menjadi berkurang

atau menurun dan pada akhirnya akan habis sama sekali.4 Dengan ketersediaan sumber

daya alam yang tidak tak terbatas dan kebutuhan akan sumber daya alam yang semakin

meningkat maka dapat menyebabkan daya dukung lingkungan menjadi terganggu dan

menurunnya kualitas lingkungan hidup.

Sumber daya alam yang sangat berguna dan paling potensial dalam kehidupan

manusia serta mahluk hidup lainnya ialah air. Air merupakan kebutuhan utama dalam

kehidupan untuk memenuhi kebutuhan dasar maupun untuk menunjang pembangunan.

Seluruh aspek kehidupan membutuhkan air bersih. Kebutuhan akan air selalu mengalami

peningkatan sejalan dengan pertumbuhan penduduk untuk memanfaatkannya dalam

berbagai kebutuhan rumah tangga, pertanian, industri dan lain-lain.

3Ibid, h. 6. 4Ibid, h. 2.

3

Seiring berjalannya waktu, ketersediaan akan air pun akan berkurang sehingga

menyebabkan terjadinya krisis air bersih. Perilaku masyarakat yang cenderung boros dalam

memanfaatkan air merupakan pemicu terjadinya krisis air bersih. Hal ini disebabkan karena

masyarakat menganggap air adalah milik umum dan tidak terbatas. Kerusakan lingkungan

hidup juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya krisis air bersih disamping

pembangunan di segala bidang.

Dewasa ini, masalah terhadap air juga dirasakan di Provinsi Bali khususnya di

Kabupaten Badung. Badung sebagai daerah pariwisata di Bali, kebutuhan masyarakatnya

akan air sangatlah tinggi, khususnya kebutuhan akan air tanah yang saat ini menjadi sorotan

banyak pihak di Kabupaten Badung. Kebutuhan akan air tanah yang sangat tinggi ini dapat

dilihat dari data yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, terdapat

800 wajib pajak (WP) air tanah di Badung, 420 wajib pajak yang berizin dan 380 wajib

pajak yang tidak berizin.5 Dalam rapat koordinasi mengenai RAPBD Badung 2015 antara

pihak DPRD dengan eksekutif Badung, salah satu yang menjadi pembahasan hangat adalah

penggunaan air tanah secara besar-besaran di Kabupaten Badung, yang belakangan ini sulit

diredam. Saat ini diduga sudah banyak perusahaan khususnya di bidang pariwisata yang

menggunakan air tanah secara ilegal, tetapi kontrol dari pemerintah terkesan lemah.6 Selain

merugikan dari sisi lingkungan, penggunaan air tanah yang tak terkontrol juga

menyebabkan kerugian daerah dari sisi pendapatan. Air yang digunakan oleh masyarakat

ada sebagian berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan sumur bor (air

tanah). Dari pantauan Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung, saat ini ada kecenderungan

5“Dispenda Beber Masalah Pajak Air Tanah di Badung Terdata 800 WP Tak Berizin 380”, Denpost, 14 November 2014, h. 3.

6Ibid.

4

air tanah dijadikan sumber air utama sebuah perusahaan. Padahal semestinya air tanah

hanya sebagai cadangan setelah air PDAM. Tak hanya itu, pengusaha juga cenderung

menyembunyikan sumur bornya.7 Berkurangnya persediaan air tanah di Kabupaten Badung

disebabkan oleh pemanfaatan air tanah yang tidak terkendali.

Salah satu kawasan di Kabupaten Badung yang mendapat permasalahan terhadap

air tanah yaitu Kecamatan Kuta Selatan, seperti yang terjadi di Perumahan Bukit Pratama,

Jimbaran. Urusan pengeboran tanah untuk sumur di kawasan Perumahan Bukit Pratama,

Jimbaran ini bukan perkara mudah. Warga masih memilih membeli air karena bisa

terjangkau. Sementara kalau sumur bor, minimal harus ngebor 80 meter.8 Ini sekitar dua

kali lipat rata-rata kedalaman sumur bor di Denpasar. Sumor bor ini dibuat secara kolektif

oleh beberapa rumah tangga untuk lebih hemat biaya. “Tiap meter, biaya pengeboran Rp 1

juta. Jadi sedikitnya diperlukan Rp 100 juta untuk mendapat air tanah karena harus

membeli mesin pompa, pipa-pipa, dan lainnya”.9

Untuk menjaga agar permasalahan di atas tidak semakin meluas, maka pemerintah

harus mengatur pemanfaatan sumber daya air sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan

alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar–

besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal tersebut kemudian dijabarkan dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3026).

7Ibid. 8Luh De Suriyani, 2014, “Krisis Air di Jantung Pariwisata Bali”, http://www.balebengong.net/kabar-

anyar/2014/10/10/krisis-air-di-jantung-pariwisata-bali. html. diakses tanggal 23 Februari 2015 9Ibid.

5

Dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 1974 disebutkan “air adalah semua air yang

terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas

maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat

di laut”. Sedangkan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Badung pengelolaan terhadap

sumber daya air khususnya air tanah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung

Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten

Badung Tahun 2013 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor

24). Dalam bagian menimbang huruf a Perda ini disebutkan bahwa pengaturan air tanah

dimaksudkan untuk memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup akibat

pengambilan air tanah yang bertujuan agar keberadaan air tanah sebagai sumber daya air

tetap mendukung dan mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan yang

berkelanjutan serta berpihak kepada kepentingan rakyat.

Beberapa alasan diterapkannya Perda Kabupaten Badung No. 25 Tahun 2013 ini

adalah sebagai upaya dalam mengawasi pelaksanaan perizinan terhadap kegiatan

pemanfaatan air tanah, sehingga tidak terjadi kecurangan dan eksploitasi terhadap

penggunaan air tanah di Kabupaten Badung. Hal ini diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Perda

No. 25 Tahun 2013 yang menyebutkan “setiap orang yang melakukan kegiatan

pemanfaatan Air Tanah wajib memiliki Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan

Air Tanah”. Selain itu alasan diterapkannya Perda Kabupaten Badung No. 25 Tahun 2013

ini adalah sebagai dasar dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

penyelenggaraan pengelolaan air tanah. Pengaturannya terdapat dalam Pasal 66 ayat (1)

Perda Kabupaten Badung No. 25 Tahun 2013 yang menyebutkan “Bupati melakukan

6

pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pengelolaan Air Tanah, terutama

berkaitan dengan ketentuan dalam Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air

Tanah”. Berdasarkan hal–hal yang telah dipaparkan dalam uraian latar belakang di atas,

maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian terhadap pelaksanaan dan

pengawasan izin pengelolaan air tanah di Kabupaten Badung khususnya di Kecamatan

Kuta Selatan. Oleh karena itu adapun judul skripsi ini adalah “PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 25 TAHUN 2013

TERKAIT PENGAWASAN ATAS IZIN PENGELOLAAN AIR TANAH DI

KECAMATAN KUTA SELATAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan

sebagai berikut :

1) Bagaimanakah pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan air

tanah di Kecamatan Kuta Selatan?

2) Bagaimanakah pelaksanaan perizinan terhadap penggunaan air tanah di Kecamatan

Kuta Selatan?

3) Bagaimanakah pengawasan Pemerintah Kabupaten Badung terhadap

penyelenggaraan pengelolaan air tanah di Kecamatan Kuta Selatan?

7

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Dalam rangka menghindari terjadinya penyimpangan dalam pembahasan penelitian

ini serta agar pembahasannya lebih sistematis, metodelogis dan tidak terlalu luas, maka

penulisan penelitian ini perlu diberikan batasan ruang lingkupnya. Terhadap permasalahan

pertama akan dibahas mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam

pengelolaan air tanah di Kecamatan Kuta Selatan. Terhadap permasalahan kedua akan

dibahas mengenai pelaksanaan perizinan terhadap penggunaan air tanah di Kecamatan Kuta

Selatan. Terhadap permasalahan ketiga akan dibahas mengenai pengawasan oleh

Pemerintah Kabupaten Badung terhadap penyelenggaraan pengelolaan air tanah di

Kecamatan Kuta Selatan.

1.4 Orisinalitas Penelitian

Sejauh ini penelitian tentang “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Badung Nomor 25 Tahun 2013 terkait Pengawasan Atas Izin Pengelolaan Air Tanah

di Kecamatan Kuta Selatan” belum pernah dilakukan. Hal ini diperoleh dengan observasi

melalui internet dan beberapa perpustakaan seperti Ruang Koleksi Skripsi Perpustakaan

Fakultas Hukum Universitas Udayana. Secara spesifik tidak ada penelitian yang

mengangkat mengenai Pelaksanaan Perda Kabupaten Badung Nomor 25 Tahun 2013

terkait Pengawasan Atas Izin Pengelolaan Air Tanah di Kecamatan Kuta Selatan, serta

implementasi Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bad ung dalam upaya

mendorong kesadaran hukum masyarakat. Namun berdasarkan salah satu sistematika

8

penulisan harus menyertakan penelitian yang terkait dengan penelitian ini. Adapun

penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah :

Tabel 1. Penelitian yang Berkaitan

No Nama Peneliti

Judul Penelitian Rumusan Masalah

1 Ni Luh Putu Arianti

Pelaksanaan Perda Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Bagaimanakah pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Kabupaten Badung No. 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan?

Faktor–faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Perda Kabupaten Badung No. 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan?

2 Ida Bagus Gede Dermawan

Kedudukan dan Wewenang Unit Pelayanan Terpadu dalam Memberikan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan kepada Masyarakat di Kota Denpasar

Bagaimanakah kedudukan dan wewenang unit pelayanan terpadu dalam memberikan izin mendirikan bangunan kepada masyarakat di kota Denpasar?

Adakah kendala-kendala yang menjadi penghambat pelaksanaan pelayanan izin mendirikan bangunan kepada masyarakat di Kota Denpasar?

3 Eko Noris Pelaksanaan Pemberian Izin Pertambangan Batu Bara Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Energi di Kabupaten Dharmasraya

Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Izin Pertambangan Batu Bara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Dan Pengusahaan Pertambangan dan Energi di Kabupaten Dharmasraya?

Bagaimana kendala dalam Pemberian Izin Pertambangan Batu Bara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Dan Pengusahaan Pertambangan dan Energi di Kabupaten Dharmasraya dan upaya yang di lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut?

9

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka

tujuan dari penelitian ini digolongkan menjadi dua bagian yaitu:

1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan umum mendalami permasalahan hukum secara umum yang tersirat dalam

judul penelitian. Adapun tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui

pelaksanaan Perda Kabupaten Badung No. 25 Tahun 2013 di Kecamatan Kuta Selatan.

Adapun objek penelitian dibatasi terhadap pelaksanaan dan pengawasan atas i zin

pengelolaan air tanah di Kecamatan Kuta Selatan.

1.5.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus mendalami permasalahan hukum secara khusus yang tersirat dalam

rumusan permasalahan penelitian. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini :

1) Untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan

air tanah di Kecamatan Kuta Selatan.

2) Untuk mengetahui pelaksanaan perizinan terhadap penggunaan air tanah di

Kecamatan Kuta Selatan.

3) Untuk mengetahui pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Badung terhadap

penyelenggaraan pengelolaan air tanah di Kecamatan Kuta Selatan.

1.6 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian selalu diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai

pihak. Melalui penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat berupa:

10

1.6.1 Manfaaat Teoritis

Manfaat teoritis penulisan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi bagi

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama masalah lingkungan.

Penilitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah informasi bagi pihak -

pihak yang ingin mengetahui bagaimana pengaturan dan pelaksanaan terhadap pengelolaan

air tanah di Kabupaten Badung.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penulisan suatu peneilitian diharapkan dapat memberikan

kontribusi untuk keperluan praktek. Manfaat praktis penulisan ini adalah:

1) Bagi pemerintah, sebagai masukan informasi terkait pelaksanaan izin pengelolaan

air tanah di Kuta Selatan.

2) Bagi masyarakat adalah untuk memberikan masukan dan informasi kepada

masyarakat yang ingin melakukan kegiatan pemanfaatan air tanah di Kabupaten

Badung dan sebagai pedoman bagi para pihak dalam pengurusan izin pemakaian air

tanah atau izin pengusahaan air tanah di Kabupaten Badung.

3) Bagi penulis adalah untuk menambah wawasan penulis berkenaan dengan

pelaksanaan dan pengawasan izin pengelolaan air tanah di Kuta Selatan.

1.7 Landasan Teoritis

1.7.1 Konsep Negara Hukum

Penegasan Indonesia adalah negara hukum dapat dilihat pada alenia keempat

pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 1 ayat

11

(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan maksud atau

tujuan yang sama, di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon lahir asas

“the Rule of Law state”, Negara berdasarkan kekuasaan hukum. Memang banyak sekali

faedahnya bagi kita untuk mempelajari asas-asas dan praktik-praktik penerapan ajaran the

Rule of Law tersebut di Inggris, Malaysia, Singapura, dan Australia, akan tetapi, oleh

karena negara kita menganut sistem hukum eropa kontinental, maka perlu kita ketahui apa

yang dimaksud dengan negara hukum (rechtsstaat).

Konsep rechtsstaat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga

sifatnya revolusioner.10 Konsep rechsstaat ini di Indonesia terdapat dalam Pasal 1 ayat (3)

UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

merupakan perumusan yang tegas tentang konsep negara hukum yang memiliki arti hukum

adalah panglima dalam suatu negara. Sebaliknya konsep the rule of law berkembang secara

evolusioner. Hal ini tampak dari isi atau kriteria rechsstaat dan kriteria the rule of law.

Konsep rechtsstaat bertumpu atas sistem hukum continental yang disebut civil law,

sedangkan konsep the rule of law bertumpu atas sistem hukum yang disebut common law.

Karakteristik civil law adalah administratif, sedangkan karakteristik common law adalah

judicial. Adapun cirri – ciri rechtsstaat adalah11 :

a) adanya Undang–Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis

tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;

b) adanya pembagian kekuasaan negara;

c) diakui dan dilindunginya hak–hak kebebasan rakyat.

10Ni’ Matul Huda, 2005, Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi, Cet. 5, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 74.

11Ibid.

12

1.7.2 Teori Kewenangan

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal

dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif

administratif.12 Dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Kekuasaan untuk

melakukan sesuatu tindakan hukum publik merupakan pengertian dari wewenang.

Wewenang menandatangani atau menerbitkan surat-surat ijin dari seorang pejabat

pemerintahan merupakan salah satu contoh wewenang.

Mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan dalam

kajian Hukum Administrasi Negara sangatlah penting. Hal ini dikarenakan berkenaan

dengan pertangungjawaban hukum dalam penggunaan wewenanang tesebut. Tidak ada

kewenangan tanpa pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip negara hukum.

Atribusi, delegasi dan mandat merupakan sumber dan cara memperoleh wewenang.

Atribusi merupakan wewenang yang berasal dari peraturan perundang-undangan

atau wewenang yang bersifat asli. Dengan kata lain, organ pemeritahan memperoleh

kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-

undangan. Dalam retribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau

memperluas wewenang yang sudah ada.13

Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, namun hanya ada pelimpahan

wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak

lagi berada pada pemberi delegasi (delegans), tetapi beralih pada penerima (delegataris).

Sementara itu, pada mandat, penerima mandat (mandataris) hanya bertindak untuk dan atas

12S Prajudi Atmosudirdjo, 1994, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 78. 13Ridwan HR, 2010, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, h. 105.

13

nama pemberi mandat (mandans), tanggung jawab akhir keputusan yang diambil

mandataris tetap berada pada mandat.14

Wewenang untuk membuat keputusan dan semua wewenang dalam rangka

melaksanakan tugasnya sebagai pembentuk wewenang merupakan ruang lingkup dari

wewenang pemerintah itu sendiri. Dalam negara hukum, undang-undang yang berlaku

merupakan sumber dari wewenang pemerintah tersebut, sehingga organ pemerintah tidak

dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan, melainkan

diberikan oleh undang-undang.

1.7.3 Penerapan Hukum

Apabila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat Indonesia berarti

membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan/atau memaksa warga masyarakat

untuk taat terhadap hukum.15 Penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor–faktor

yang merupakan masalah pokok penegakan hukum itu sendiri. Dampak positif atau negatif

faktor–faktor tersebut terdapat dalam isi faktor–faktor itu sendiri. Sehingga faktor–faktor

tersebut memilik arti yang netral. Faktor-faktor tersebut meliputi: (a) faktor hukumnya

sendiri, (b) faktor penegak hukum, (c) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung

penegakan hukum, (d) faktor masyarakat, (e) faktor kebudayaan.16

14Ibid, h. 106. 15H. Zainuddin Ali, 2006, Filsafat Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, (selanjutnya disingkat H.

Zainuddin Ali I), h.94. 16Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo

Persada, Jakarta, h.8.

14

1.7.4 Konsep Perizinan

Izin merupakan instrumen hukum administrasi yang dapat digunakan oleh peja bat

pemerintah yang berwenang untuk mengatur cara-cara pengusaha menjalankan usahanya.17

Menurut Kranenburg-Vegting di Negeri Belanda ada aliran yang kuat yang hendak melihat

izin itu sebagai suatu perbuatan hukum yang bersegi satu yang dilakukan oleh

pemerintah.18 Menurut Van Der Pot dalam hal izin tidak mungkin diadakan suatu

perjanjian, oleh karena tidak mungkin diadakan suatu persesuaian kehendak. 19 Dalam

sebuah izin pejabat yang berwenang menuangkan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan

berupa perintah-perintah ataupun larangan-larangan yang wajib dipatuhi oleh perusahaan.

Dengan demikian, izin merupakan pengaturan hukum tingkat individual atau norma hukum

subjektif karena sudah dikaitkan dengan subjek hukum tertentu. Perizinan memiliki fungsi

preventif dalam arti instrumen untuk pencegahan terjadinya masalah-masalah akibat

kegiatan usaha.20

Selain itu, fungsi izin adalah represif. Izin dapat berfungsi sebagai instrumen untuk

menanggulangi masalah lingkungan disebabkan aktivitas manusia yang melekat dengan

dasar perizinan. Artinya, suatu usaha yang memperoleh izin atas pengelolaan lingkungan,

dibebani kewajiban untuk melakukan penanggulangan pencemaran atau perusakan

lingkungan yang timbul dari aktivitas usahanya.21

Berkaitan dengan pengelolaan lingkugan hidup, Undang-Undang No. 32 Tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga sudah mengatur

h. 190.

17Takdir Rahmadi, op.cit, h. 105. 18E. Utrecht, 1986, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 19Ibid. 20Takdir Rahmadi, op.cit, h.105. 21Helmi, 2012, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta, h. 28.

15

tentang perizinan terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Dalam UU-PPLH terdapat 2

(dua) jenis izin, yakni pertama, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap

orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam

rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasayarat untuk

memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 35). Kedua, izin usaha dan/atau

kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau

kegiatan (Pasal 1 angka 36).22 Selanjutnya mengenai perizinan terhadap penggunaan air

tanah di Kabupaten Badung juga sudah diatur dalam Bab VI Pasal 46 ayat (1) Perda No. 25

Tahun 2013 menyebutkan “setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan Air Tanah

wajib memilik Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah”.

1.7.5 Konsep Pengawasan

Pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang

dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki,

direncanakan, atau diperintahkan. Hasil pengawasan harus dapat menunjukan sampai di

mana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan, dan apakah sebab-sebabnya.23 Pengawasan

atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi

pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, pengawasan terhadap peraturan

daerah dan peraturan kepala daerah.24

Dalam pandangan Bagir Manan yang dikutip oleh Mukhlish dan Mustafa Lutfi,

dikemukakan bahwa pengawasan dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup dipandang

berdasarkan cara pengawasan yang dilakukan dapat dibedakan ke dalam dua bagian, yaitu :

22Ibid, h. 28. 23S Prajudi Atmosudirdjo, op.cit, h. 84-85. 24Siswanto Sunarno, 2005, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, h. 97.

16

pengawasan negatif represif dan negatif preventif dan pengawasan positif.25 Pengawasan

negatif represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan.

Sedangkan pengawasan negatif preventif dan pengawasan positif, yaitu badan

pemerintahan yang lebih tinggi menghalangi terjadinya kelalaian pem erintah yang lebih

rendah.26

Berkaitan dengan pengawasan terhadap penggunaan air tanah, dalam Pasal 1 angka

31 Perda Kabupaten Badung No. 25 Tahun 2013 dijelaskan pengertian tentang Pengawasan

Air Tanah yaitu “Kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tercapainya pelaksanaan teknis

dan administrasi Pengelolaan Air Tanah”. Selain itu dalam Pasal 65 ayat (1) disebutkan

“Pengawasan Pengelolaan Air Tanah ditujukan untuk menjamin kesesuaian antara

penyelenggaraan Pengelolaan Air Tanah dengan peraturan perundang-undangan terutama

menyangkut ketentuan administratif dan teknis Pengelolaan Air Tanah”. Begitu juga dalam

Pasal 66 ayat (1) Perda Kabupaten Badung No. 25 Tahun 2013 yang menyebutkan “Bupati

melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pengelolaan Air Tanah,

terutama berkaitan dengan ketentuan dalam Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin

Pengusahaan Air Tanah”.

1.7.6 Konsep Air

Pengertian Air dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 1974 tentang

Pengairan yaitu : “Semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber

air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan air tanah, tidak termasuk dalam

25Mukhlish dan Mustafa Lutfi, 2010, Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer Diskursus Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Hukum Administrasi di Indonesia, Setara Press, Malang, h. 44.

26Ibid.

17

pengertian ini air yang terdapat di laut”. Dalam Pasal 1 angka 1 PP No. 82 Tahun 2001

tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air juga merumuskan

pengertian air sebagai berikut : “semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan

tanah, kecuali air laut dan air fosil.27 Air di bumi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :28

1. Air Tanah

2. Air Permukaan

Pengertian air tanah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah RI No. 43

Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859) tentang Air Tanah yaitu “Air tanah

adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah”.

Sedangkan pengertian air permukaan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 7 Tahun

2004, yaitu “semua air yang terdapat pada permukaan tanah”.

Dalam Bab I angka 1 Penjelasan atas PP No. 43 Tahun 2008 “air tanah mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan rakyat Indonesia, karena fungsinya sebagai salah satu kebutuhan pokok sehari-hari. Keberadaan air tanah di Indonesia cukup melimpah, tetapi tidak di setiap tempat terdapat air tan ah sesuai dengan kondisi geologi serta curah hujan. Air tanah terdapat di bawah permukaan tanah, letaknya di daratan dengan pelamparan dapat sampai di bawah dasar laut mengikuti sebaran serta karakteristik lapisan tanah atau batuan pada cekungan air tanah. Air tanah dapat berada pada lapisan jenuh air (saturated zone), lapisan tidak jenuh air (unsatured zone), atau rongga-rongga dan saluran-saluran dalam wujud sungai bawah tanah di daerah batu gamping. Dalam cekungan, air tanah dapat mengisi sungai, waduk atau danau dan sebaliknya air sungai, waduk atau danau dapat megisi akuifer. Oleh karena itu pengelolaan air tanah harus dilakukan secara terpadu dengan pengelolaan air permukaan”.

27Takdir Rahmadi, op.cit, h.136. 28Ronny Triasmara , 2011, “Pengertian dan Jenis Macam Air Permukaan dan Air Tanah”.

https://ronnytriasmara.wordpress.com/2011/09/29/pengertian-dan-jenismacam-air-permukaan-dan-air-tanah- preatis-artesis-darat-laut/. Diakses tanggal 9 Februari 2015.

18

1.8 Metode Penelitian

Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan.

Seorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari setiap gejala yang tampak

dapat dicari penjelasannya secara ilmiah. Penelitian bersifat obyektif, karena kesimpulan

yang diperoleh hanya akan ditarik apabila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan

dan dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis dan terkonrol. 29

Metode pada hakikatnya bermakna memberikan pedoman, tentang bagaimana cara

seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami hukum yang dimaksud.

Setelah ditentukan pedoman yang akan digunakan, maka satu hal lain yang tidak kalah

pentingnya adalah bagaimana cara mendekati data yang diperlukan dalam penelitian

dimaksud.30 Sehubungan dengan itu, agar kegiatan penelitian bisa berjalan lancar, maka

perlu penentuan langkah-langkah secara sistematis tentang hal-hal yang berkaitan dengan

metode tersebut, di antaranya :

1.8.1 Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris .

Karakteristik penelitian hukum empiris adalah pada sifat empirisnya, sehingga penelitian

lapangan sebagaimana yang biasa dilakukan oleh peneliti ilmu sosial menjadi rujukan.31

Dalam perspektif empiris, menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, hukum

dipandang berlaku apabila hukum itu bekerja efektif.32 Pelaksanaan Peraturan Daerah

29Bambang Sunggono, 2010, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, h. 32. 30Ade Saptomo, 2009, Pokok-Pokok Metodologi Penilitian Hukum Empiris Murni Sebuah Alternatif,

Universitas Trisakti, Jakarta, h. 70-71. 31Ibid. h. 39. 32Ibid. h. 42.

19

Kabupaten Badung Nomor 25 Tahun 2013 Terkait Pengawasan Atas Izin Pengelolaan Air

Tanah di Kecamatan Kuta Selatan merupakan orientasi pengkajian penelitian ini.

1.8.2 Jenis Pendekatan

Terdapat beberapa jenis pendekatan dalam penelitian, yaitu : pendekatan undang–

undang (statue approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis

(historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), pendekatan

konseptual (conceptual approach),33 dan pendekatan fakta (fact approach). Jenis

pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang–

undangan (statue approach) dan pendekatan fakta (fact approach).

Pendekatan perundang–undangan (statue approach) dilakukan dengan kajian

terhadap perarturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada di

lapangan. Pendekatan fakta (fact approach) dilakukan dengan melihat keadaan nyata di

wilayah penelitian.

1.8.3 Sifat Penelitian

Sifat Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif yang

bertujuan menggambarkan secara tepat sifat–sifat suatu individu, keadaan, gejala atau

kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk

menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dal am

masyarakat. Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara

33Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki I), h. 133.

20

sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat–

sifat; karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.34

1.8.4 Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini berupa sumber data primer dan sumber data

sekunder sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama di

lapangan, dimana data tersebut berasal dari observasi atau pengamatan secara langsung ke

tempat kejadian dan melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan terkait

dengan pengelolaan air tanah di Kecamatan Kuta Selatan.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan

(library research) yaitu data yang diperoleh dari literatur–literatur dan peraturan

perundang–undangan yang berkaitan dengan Pengelolaan Air Tanah. Mengenai data

sekunder ini berdasarkan kekuatan mengikat dari isinya dapat dibagi menjadi 3, yaitu :

(a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.35 Peraturan perundang-

undangan dalam penelitian ini yaitu:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

34Bambang Sunggono, op.cit, h. 35. 35H. Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, (selanjutnya disingkat

H. Zainuddin Ali II), h.106.

21

b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3026).

c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587).

e) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolan Kualitas Air dan

Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161).

f) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4859).

g) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pengelolaan

Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 25).

(b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan–bahan yang isinya membahas bahan hukum

primer seperti buku–buku hukum, laporan penelitian serta jurnal–jurnal hukum.

(c) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan–bahan yang bersifat sebagai penunjang bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus Bahasa Indonesia dan

kamus Hukum.

22

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai

berikut:

1) Teknik Wawancara (interview)

Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan

dalam penelitian hukum empiris. Dalam kegiatan ilmiah, wawancara dilakukan bukan

sekedar bertanya pada seseorang, melainkan dilakukan pertanyaan–pertanyaan yang

dirancang untuk memperoleh jawaban–jawaban yang relevan dengan masalah penelitian

kepada responden maupun informan. Agar hasil wawancara nantinya memiliki nilai

validitas dan reabilitas, dalam berwawancara penelitian menggunakan alat berupa pedoman

wawancara atau interview guide. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada

narasumber yang terkait di dalam izin pengelolaan air tanah di Kabupaten Badung, dalam

hal ini pihak Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung, pihak Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu (BPPT) Kabupaten Badung, serta wawancara langsung dengan masyarakat yang

melakukan kegiatan pemanfaatan air tanah di Kuta Selatan.

2) Teknik Studi Dokumen

Selain teknik wawancara teknik yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah

teknik studi dokumen. Teknik studi dokumen diperoleh melalui penelitian kepustakaan

yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi,

publikasi, dan hasil penelitian.36 Dalam penelitian ini studi dokumen dilakukan atas bahan-

bahan Hukum Pemerintahan dan Hukum Lingkungan yang relevan dengan izin pengelolaan

air tanah.

36Ibid, h. 107.

23

1.8.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data dalam penulisan ini dilakukan dengan

menggunakan metode kualitatif yaitu memisahkan atau memilih bahan hukum yang ada

dan yang sesuai dengan pembahasan dalam penulisan ini. Sedangkan penyajiannya

dilakukan dengan metode deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan secara l engkap

sebagaimana tentang aspek–aspek yang berkaitan dengan masalah yang dibahas sehingga

dapat diperoleh suatu kebenaran dan suatu kesimpulan.