1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bali saat ini menjadi salah satu tujuan wisatawan mancanegara,

pembangunan pun dilaksanakan di segala bidang. Upaya pembangunan

tersebut dilaksanakan dengan mengerahkan segala kemampuan yang ada,

tidak terkecuali di bidang pariwisata dan transportasi. Hal tersebut

merupakan salah satu andil yang dilakukan Kota Denpasar untuk turut

serta dalam mensukseskan program Nasional di bidang Industri

Kepariwisataan. Dengan tumbuhnya pariwisata khususnya di Kota

Denpasar.

Sebagai salah satu daerah tujuan wisata tentunya saja banyak

pengunjung yang datang dari berbagai pelosok tanah air bahkan tidak

hanya pengunjung dari tanah air tetapi juga pengunjung dari manca

negara. Untuk memperlancar perjalanan para wisatawan tersebut,

diperlukan adanya suatu sarana penunjang yaitu sarana di bidang

transportasi.

Dalam memberikan pelayanan dan mempermudah para wisatawan

di bidang transportasi, di daerah Kecamatan Denpasar banyak berdiri dan

berkembang tempat penyewaan mobil yang menyediakan berbagai jenis

mobil untuk disewakan dengan harga sewa yang bervariasi, sehingga

para wisatawan tersebut tinggal memilih mana yang diminati serta harga

1

2

sewanya yang terjangkau. Didirikannya tempat persewaan mobil ini

diharapkan dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang sering terjadi dan

timbul di dalam masyarakat khususnya di bidang transportasi.

Seseorang yang membutuhkan jasa transportasi dapat menyewa

mobil di tempat persewaan mobil. Sebelum menyewa, terlebih dahulu

dibuatlah perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu antara penyewa dan

yang menyewakan, dalam hal ini adalah perjanjian sewa menyewa

mobil.

Menurut Subekti yang dimaksud dengan sewa meyewa: “Suatu

perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk

memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang,

selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga oleh

pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya”.1

Berdasarkan pengertian yang diuraikan di atas terdapat tiga unsur

yang terkandung di dalam sewa-menyewa, yaitu: benda, harga, dan

waktu. Unsur itu yang penting benda yang dinikmati, harga sewa yang

dibayar dan lamanya waktu sewa sudah ditentukan secara pasti di dalam

perjanjian sewa menyewa tersebut.

Untuk menentukan waktu dan besarnya sewa kendaraan tersebut

maka di sini diperlukan adanya perjanjian sewa-menyewa antara pihak

yang satu dengan yang lainnya, apabila si penyewa tidak melaksanakan

1R.Subekti, 1984, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung (Selanjutnya disingkat Subekti 1) h. 39.

3

kewajiban dalam hal ini mengembalikan kendaraan sesuai dengan tepat

waktu dan tidak membayar uang sewa sesuai dengan apa yang telah

diperjanjikan , sesuai dengan pasal 1234 KUHPer menyebutkan bahwa ”

memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu isi perjanjian

tersebut dengan prestasinya dalam sewa menyewa mobil adalah berbuat

sesuatu yaitu mengembalikan mobil yang disewa tepat pada waktunya,

dan membayar uang sewa sesuai dengan yang diperjanjikan.

Namun dalam menyatakan sewa menyewa mobil debitur tidak

melaksanakan prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal ini dapat

digolongkan kedalam wanprestasi.

Perjanjian sewa-menyewa bertujuan untuk memberikan hak

pemakaian saja, bukan hak milik atas suatu benda,oleh karena itu pihak

yang menyewakan tidak usah seorang pemilik atas benda yang disewakan

itu, cukuplah misalnya ia seorang yang mempunyai hak pakai atau

vruchtgebruik atas benda tersebut.

Dalam setiap perjanjian masing-masing pihak diwajibkan untuk

memenuhi apa yang menjadi isi dari perjanjian atau para pihak wajib

untuk memenuhi prestasinya. Prestasi ini dapat berupa memberikan

sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Apabila isi dari

perjanjian yang telah disepakati tidak dipenuhi oleh salah satu pihak,

maka hal ini menimbulkan wanprestasi.

Kalau kita telusuri maka dari perikatan dan perjanjian, maka

didalamnya terdapat makna adanya persetujuan, jadi tidak akan ada

4

perikatan, bila tidak ada kesepakatan sebagai wujud yaitu adanya hak

dan kewajiban, maka hal itu akan membawa suatu konsekuensi hukum

bagi para pihak, dalam bagian ini menjelaskan tentang perjanjian kredit

perbankan pada umumnya seperti yang telah dikemukakan terlebih

dahulu tentang perjanjian yang akan dikaji dari segi pengertiannya.

Sedangkan R. Setiawan, SH. Mengutip pendapat sarjana yang

bernama Pitlo menjelaskan pengertian perikatan :”Perikatan adalah suatu

hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua atau lebih atas

dasar pihak yang satu (kreditur) berhak atas suatuprestasi (debitur) dan

pihak lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi”.2

Mengenai wanprestasi banyak sarjana hukum atau ahli hukum

yang memberikan pendapatnya, diantaranya adalah :

Menurut A.A.N.G. Dirksen, S.H “wanprestasi mengandung arti

tidak dipenuhinya suatu prestasi yang diwajibkan bagi debitur

sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian yang dibuat dengan pihak

kreditur. Tidak dipenuhinya kewajibannya tersebut dapat terjadi karena

datang dalam debitur sendiri dan dapat juga karena datangnya dari luar

debitur.”3

Menurut A. Ridwan Halim, S.H” yang dimaksud dengan

wanprestasi adalah kelalaian suatu pihak dalam memenuhi kewajibannya

2R.Setiawan, 1986, Pokok – pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Jakarta, h. 2.

3A.A.N.G. Dirksen, 1998, Hukum Perikatan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 56.

5

terhadap pihak lain yang seharusnya ditunaikannya berdasarkan

perikatan yang telah dibuat.”4

Menurut Abdulkadir Muhammad

“wanprestasi berasal dari sitilah aslinya dalam bahasa Belanda ‘wanprestatie’ artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Tidak dipenuhinya kewajiban itu ada 2 (dua) kemungkinan alasan, yaitu :1. Karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan maupun

karena kelalaian.2. Karena keadaan memaksa (force majeure) jadi diluar

kemampuan debitur. Debitur tidak bersalah. 5

Akibat hukum yang timbul terhadap debitur yang mengalami

wanprestasi dalam suatu perjanjian dimana debitur tidak memenuhi

kewajibannya, secara nyata dapatlah dilihat bahwa akibatnya tidak

dapatnya perjanjian dipenuhi atau dilaksanakan secara benar, maka

seorang kreditur tidak mendapat pemenuhan hak-haknya yang semestinya

didapatkan sesuai dengan adanya perjanjian tersebut.

Secara yuridis, akibat hukum dari wanprestasi dalam suatu

perjanjian tidaklah sederhana itu, sebab perjanjian sebagai ikatan dalam

bidang hukum harta benda antara dua subjek atau lebih, dimana satu

pihak berhak atas sesuatu dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk

4A. Ridwan Halim,1982, Hukum Dalam Tanya Jawab, Gahlia Indonesia, Jakarta, h. 158.

5Abdulkadir Muhammad, 1982, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, (selanjutnya disingkat Abdulkadir Muhammad I) h. 54

6

melakukannya. Meletakan suatu akibat yang diatur oleh hukum jikalau

terjadi keadaan wanprestasi itu sendiri.

Menurut Purwahid Patrik, akibat hukum terhadap perjanjian

karena wanprestasi, maka debitur harus :

1. Mengganti kerugian;

2. Benda yang dijadikan objek dari perikatan sejak saat tidak

dipenuhinya kewajiban menjadi tanggungjawab dari debitur;

3. Jika perikatan itu timbul dari perjanjian yang timbal balik,

kreditur dapat minta pembatalan (putusan) perjanjian.6

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat

dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil yang

disewa oleh penyewa digadaikan pada pihak ketiga ?

2. Bagaimanakah penyelesaian perjanjian sewa menyewa mobil yang

disewa oleh penyewa digadaikan pada pihak ketiga ?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Untuk menghindari pembahasan tidak menyimpang dari

permasalahan, maka ruang lingkup penulisan perlu dibatasi hubungan

hukum antara penyewa dengan pihak ketiga dan Upaya – upaya apa yang

ditempuh terhadap mobil yang disewa kemudian digadaikan.

6Purwahid Patrik, 1994, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung, h.11

7

1.4. Orisinalitas

Dalam rangka menumbuhkan semangat anti plagiat didalam dunia

pendidikan di Indonesia, maka mahasiswa diwajibkan untuk mampu menunjukan

orisinalitas dari penelitian yang tengah dibuat dengan menampilkan, beberapa

judul penelitian skripsi atau disertai terdahulu sebagai pembanding. Adapun

dalam penelitian kali ini, peneliti akan menampilkan 2 skripsi yang

pembahasannya berkaitan dengan “ Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil

yang Disewakan Oleh Penyewa di Gadaikan Pada Pihak Ketiga“

Tabel 1.1. Daftar Penelitian Sejenis

No Judul Penulis Rumusan Masalah1 Wanprestasi Dalam

Perjanjian Sewa Menyewa Sepeda Motor Di Kabupaten Badung

I Wayan Iwan Indrawan (mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana) Tahun 1999

1. Bagaimanakah bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa sepeda motor di Kabupaten Badung ?

2. Bagaimanakah penyelesaian akibat wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa sepeda motor di Kabupaten Badung

2 Tanggung Jawab Penyewa dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Roda Empat Di Kota Denpasar

I.G.A.Ayu Mirah Novia Sari (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana) Tahun 2009

1. Bagaimana tanggung jawab penyewa apabila pihak penyewa wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan roda empat di Kota Denpasar ?

2. Bagaimanakah upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan roda empat di Kota Denpasar ?

8

Tabel 1.2. Daftar Penelitian Penulis

No Judul Penulis Rumusan Masalah1 Pelaksanaan

Perjanjian Sewa Menyewa Mobil yang Disewakan Oleh Penyewa di Gadaikan Pada Pihak Ketiga

Kadek Wahyu Cahayana, Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2014

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil yang disewa oleh penyewa digadaikan pada pihak ketiga ?

2. Bagaimanakah penyelesaian perjanjian sewa menyewa mobil yang disewa oleh penyewa digadaikan pada pihak ketiga ?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok dari penyusunan skripsi ini dapat dibedakan menjadi

2 antara lain :

a. Tujuan umum

1. Untuk melatih didalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara

tertulis.

2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

4. Untuk mengembangkan diri pribadi ke dalam kehidupan

masyarakat.

5. Untuk pembulat studi di bidang ilmu hukum.

6. Untuk mengetahui sewa menyewa mobil yang disewa oleh

penyewa.

7. Untuk mengetahui tanggung jawab penyewa terhadap mobil yang

disewa di gadaikan pada pihak ketiga.

9

b. Tujuan Khusus

1. Untuk memahami sewa menyewa mobil yang disewa oleh

penyewa.

2. Untuk memahami tanggung jawab penyewa terhadap mobil

yang disewa di gadaikan pada pihak ketiga.

1.6. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan

dapatmenambah ilmu pengetahuan hukum mengenai

perjanjian khususnya sewa menyewa mobil.

2. Untuk memberikan referensi kepada adik kelas sebagai bahan

untuk menelesaikan permasalahan yang sejenis.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat dipakai sebagai

pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang sejenis khususnya dalam

perjanjian sewa menyewa mobil.

1.7. Landasan Teoritis dan Hipotesis

a. Landasan Teoritis

Bahwa sewa menyewa merupakan suatu perjanjian yang

menyerahkan barang, oleh karena dalam hal sewa menyewa, pihak

yang menyewakan diwajibkan menyerahkan barangnya kepada si

penyewa, sedang pihak yang menyewa ini diwajibkan membayar

10

harga sewa, akan tetapi sifat penyerahan barang. Dalam perjanjian

sewa menyewa, bahwa si pemiliki barang (yang menyewakan),

hanyalah menyerahkan pemakaian/menggunaan dari barang yang

disewakan kepada si penyewa, dengan menerima pembayaran

berupa “harga sewa” dan hak milik atas barang tersebut adalah tetap

berada di tangan si pemilik. Jadi barang itu diserahkan tidak untuk

dimiliki, melainkan hanya untuk dipakai atau dinikmati

penggunanya. Dengan demikian penyerahan tadi hanya bersifat

penyerahan kekuasaan belaka atas barang yang disewa tersebut.

Untuk menunjang pembahasan permasalahan tersebut di atas,

ada beberapa teori yang berhubungan dengan judul dari skripsi

tersebut di atas antara lain :

Menurut Subekti: “Meskipun sewa menyewa itu suatu

perjanjian konsensuil, namun oleh undang-undang diadakan

perbedaan antara sewa tertulis dan sewa lisan”.7

Menurut Subekti “Dengan dijualnya barang yang disewa,

suatu persewaan yang dibuat sebelumnya tidaklah diputuskan,

kecuali apabila ia telah diperjanjikan pada waktu menyewakan

barangnya tersebut (Pasal 1576 KUHPer).”8

7R.Subekti, 1989, Hukum Perjanjian, cet. VI, PT. Intermasa, Jakarta, (selanjutnya disingkat Subekti II), h. 94.

8R.Subekti, 1985, Aneka Perjanjian, cet. VII, Alumni Bandung, Bandung, (selanjutnya disingkat Subekti III), h. 48.

11

Pasal 1552 ayat 1 KUHPer mengatakan :“Pihak yang

menyewakan harus menanggung, bahwa pada barang yang disewa

tiada cacat, yang berakibat menghalangi si penyewa memakai

barang, meskipun pihak yang menyewakan, pada waktu persetujuan

sewa menyewa itu diadakan, tidak tahu adanya cacat itu.”9

Ayat 2 pasal tersebut menegaskan : “Apabila si penyewa

mendapat rugi sebagai akibat dari cacat itu, maka pihak yang

menyewakan harus memberi ganti kerugian.”10

Pasal 1550 KUHPer menyebutkan tiga macam kewajiban

pokok dari pihak yang menyewakan yaitu :

Ke-1 : Untuk menyerahkan (leveran) barangnya kepada sipenyewa.

Ke-2 : Untuk memelihara barangnya sedemikian rupa, sehinggabarangnya dapat dipakai secara yang dimaksudkan.

Ke-3 : Untuk berusaha supaya si penyewa selama persetujuansewa menyewa berjalan, selalu secara tenteram dapatmemakai dan menikmati barang yang disewa itu(“Rusting genot”).11

Hak pihak yang menyewakan adalah :

- Uang sewa harus dibayar oleh pihak penyewa tepat pada

waktunya sesuai dengan perjanjian.

9Wirjono Prodjodikoro, 1981, Hukum Perjanjian tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, cet. VII, Sumur Bandung, Bandung, (selanjutnya disingkat Wirjono Prodjodikoro I) h. 53.

10Ibid, h. 53.

11Ibid, h. 54.

12

- Pihak yang menyewakan berhak untuk menuntut ganti

rugi kepada pihak penyewa apabila barang yang

disewakan rusak.

Pasal 1560 KUHPer menyebutkan dua kewajiban pokok dari

si penyewa tersebut :

Ke-1 : Untuk memakai barang sewaan secara yang sangatberhati-hati(“Alsengoed huisvader”) dan menuruttujuan dan maksud dari persetujuan sewa menyewa.

Ke-2 : Untuk membayar uang sewa pada waktu-waktu yangditentukan dalam persetujuan sewa-menyewa.12

Hak dari pihak penyewa adalah :

- Penyerahan barang yang disewa harus dalam keadaan

terpelihara sehingga dapat dipergunakan untuk keperluan

yang dimaksudkan.

- Adanya jaminan dari pihak yang menyewakan akan

kenikmatan, ketentraman dan tidak adanya cacat dari

barang yang disewa.

Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany, dalam bukunya

menulis bahwa menurut pasal 1553 KUHPer dalam sewa menyewa

resiko mengenai barang yang dipersewakan dipikul oleh si pemilik

barang, yaitu pihak yang menyewakan.13

Tentang pengertian dari resiko dapat diketahui dari bagian

umum hukum perjanjian yang diatur dalam buku KUHPer yaitu

12Ibid

13Joko Prakosa dan Bambang Riyadi Lany, 1987, Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia, PT. Bina Ksara, Jakarta, h. 68.

13

resiko adalah merupakan kewajiban untuk memikul kerugian yang

disebabkan oleh suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak

yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian. Peraturan

tentang resiko dalam sewa menyewa tidak begitu jelas diterangkan

oleh pasal 1553 KUHPer. Dalam pasal ini disebutkan bahwa apabila

barang yang disewa musnah karena suatu peristiwa perjanjian sewa

menyewa gugur demi hukum. Dari perkataan “Gugur demi Hukum”,

ini disimpulkan bahwa masing-masing pihak sudah tidak dapat

menuntut suatu apa-apa dari pihak lawannya.

Menurut Abdulkadir Muhammad jika tidak dilaksanakannya

kewajiban perjanjian dapat menimbulkan berbagai kemungkinan

akibat, baik yang berkenaan dengan perjanjiannya sendiri maupun

yang berkenaan dengan kewajiban pihak-pihak.14

Kewajiban-kewajiban para pihak sebaiknya dimuat di dalam

perjanjian sewa menyewa tersebut.

Abdulkadir Muhammad juga mengatakan bahwa perjanjian

sewa menyewa dapat dibuat secara tertulis dan dapat pula secara

tidak tertulis.15

Menurut Subekti perbedaan antara sewa tertulis dan tidak

tertulis yang diadakan oleh Pasal 1570 dan Pasal 1571

14Abdulkadir Muhammad, 1992, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, Citra Aditya Bakti, Bandung (Selanjutnya disingkat Abdulkadir Muhammad II) h. 14.

15Ibid, h. 77.

14

KUHPer(yang tertulis secara otomatis apabila diadakan dengan

jangka waktu, setelah lewatnya waktu itu sedangkan yang tidak

tertulis memerlukan pemberitahuan penghentian) tidak perlu

dipertahankan. Cukuplah diadakan perbedaan antara sewa yang

diadakan dengan tenggang waktu dan yang tanpa waktu tertentu.16

Sesuai dengan bunyi dari Pasal 1573 KUHPeryang

menyatakan bahwa:

“Jika, Setelah berakhirnya suatu penyewaan yang dibuat dengan tulisan, si penyewa tetap menguasai barang yang disewa dan dibiarkan menguasainya, maka terjadilah dengan ini suatu sewa baru, yang akibatnya diatur dalam pasal-pasal yang mengenai penyewaan-penyewaan dengan lisan.”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu

perjanjian kendaraan lebih lanjut agar dalam mengadakan suatu

sewa-menyewa itu diperjanjikan sehingga nantinya tidak

menyulitkan kedua belah pihak.

Menurut Subekti mengemukakan bahwa dalam sewa

menyewa itu resiko mengenai barang yang dipersewakan dipikul

oleh si pemilik barang yaitu pihak yang menyewakan.17

Jadi disini berarti bilamana salah satu pihak yang terikat

dalam perikatan tersebut melaksanakan suatu perbuatan atau tidak

menepati pelaksanaan pemenuhan prestasi sesuai dengan waktu

yang ditentukan.

16R.Subekti, 1992, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung (Selanjutnya disingkat Subekti IV) h. 31.

17Subekti 1, Op.Cit, h. 44.

15

Memang dengan tidak tepat pada waktunya debitur belum

juga melaksanakan prestasinya sudah dianggap lalai, tetapi ada

pelaksanaan prestasi yang tidak ditentukan secara pasti bagaimana

nantinya mempersoalkan tidak tepat waktu dalam perjanjian.

Mariam Darus Badrulzaman, menyebutkan bahwa ada tiga

bentuk wanprestasi yaitu :

a. Debitur sama sekali tidak berprestasi

b. Debitur salah berprestasi

c. Debitur terlambat berprestasi

ad.a. Debitur sama sekali tidak berprestasi

Dalam hal ini debitur tidak perlu dinyatakan lalai oleh

kreditur, karena dalam hal ini diharapkan debitur dapat

berprestasi percumalah memberi dorongan kepada debitur agar

melaksanakan perikatan yang ia tidak mampu

melaksanakannya.

ad.b. Debitur salah berprestasi

Dalam hal debitur berprestasi salah, apakah debitur

dinyatakan lalai lebih dahulu oleh kreditur agar nantinya iada

dapat menuntut pembatalan perikatan dengan tambahan ganti

rugi, biaya atau bunga.

16

ad.c. Debitur terlambat berprestasi

Disini berarti tidak berprestasinya debitur tepat pada

waktunya yang disepakati dengan kreditur akan tetapi debitur

berprestasi lebih dari waktunya.18

R. Subekti, dalam bukunya tentang aneka perjanjian

menguraikan bahwa wnaprestasi (Kelalaian dan kealpaan) seorang

debitur dapat berupa empat macam yaitu :

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana

dijanjikan.

c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh

diakukannya.19

b. Hipotesis

Berdasarkan pada kerangka teori yang telah diuraikan maka

terhadap permasalahan yang telah dirumuskan di atas dapat

dikemukakan hipotesa sebagai berikut:

1. Hubungan hukum yang terjadi antara penyewa dengan pihak

ketiga, saling keterkaitan, karena penyewa mendapatkan uang

dari pihak ketiga dan pihak ketiga menerima mobil sebagai

benda jaminan atas uang yang di keluarkan.

18Mariam Darus Badrulzaman, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan , PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, h. 19

19R. Subekti I, loc. cit.

17

2. Upaya yang ditempuh para pihak Motor dalam penyelesaian

wanprestasi adalah secara kekeluargaan, apabila secara

kekeluargaan tidak dapat diselesaikan, maka akan dilakukan

upaya hukum yaitu melakukan gugatan perdata ke pengadilan.

5. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus penelitiannya, penelitian hukum dibagi

lagi menjadi beberapa jenis.Prof. Abdulkadir Muhammad

membaginya menjadi 3 (tiga) yaitu penelitian hukum normatif,

penelitian hukum normatif-empiris, penelitian hukum empiris.20

Ketiga jenis penelitian tersebut dapat menggunakan studi

kasus hukum.Dalam hal ini, kasus hukum dikonsepkan sebagai

peristiwa hukum dan produk hukum. Lebih lanjut penjelasan

mengenai ketiga jenis penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Penelitian hukum normatif (normative law research)

menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk

perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang.

Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma

atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan

perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normative

berfokus pada inventarisasi hukum fositif, asas-asas dan doktrin

20Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, cet. I, PT.Citra Aditya Bhakti,Jakarta, (selanjutnya disingkat Abdulkadir Muhammad III), h. 52.

18

hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik

hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan

sejarah hukum.

2. Penelitian hukum normatif-empiris (applied law research),

menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa

produk perilaku hukum, misalnya mengkaji implementasi

perjanjian kredit.Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau

implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual

pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam

masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari

ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada

peristiwa hukum in concretodalam masyarakat, sehingga dalam

penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu :

a. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang

berlaku

b. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa in

concretoguna mencapai tujuan yang telah

ditentukan.Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui

perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan

menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan

ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara

patut atau tidak, karena penggunaan kedua tahapan tersebut,

19

maka penelitian hukum normatif-empiris membutuhkan data

sekunder dan data primer.

3. Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum

empiris berupa perilaku hukum masyarakat.Pokok kajiannya

adalah hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual

behavior) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang

dialami setiap orang dalam hubungan hidup

bermasyarakat.Sumber data penelitian hukum empiris tidak

bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi

di lokasi penelitian.21

Dalam penulisan skripsi ini, dipergunakan jenis penelitian yuridis

empiris, yaitu melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan

yang ditinjau dari segi hukum dan kemudian dihubungkan dengan

praktek penerapannya di lapangan. Penelitian dilakukan untuk dapat

mengetahui perjanjian dalam sewa menyewa mobil dan penyelesaian

wanprestasi yang paling efektif yang nantinya akan dipergunakan di

SC.Rent car.

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini dalam penulisan karya ilmiah ini bersifat

deskriptif, yakni penelitian secara umum termasuk pula didalamnya

penelitian ilmu hukum, bertujuan untuk dapat menentukan ada

21Ibid, h.54

20

tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala laindalam

masyarakat. Yang nantinya hasil dari pada penelitian ini bersifat

deskriptif analisis, artinya hasil dari penelitian tersebut diharapkan

dapat menggambarkan adanya hubungan atau keterkaitan fakta-fakta

yang ada di lapangan dengan permasalahan yang akan diteliti.

c. Sumber data

Untuk menunjang permasalahan yang diajukan, maka data

harus melalui suatu penelitian.Sedangkan, arti kata penulisan itu

adalah suatu penyelidikan yang bersifat ilmiah. Dengan demikian

metode penelitian adalah suatu jalan yang ditempuh untuk

mengadakan penyelidikan yang bersifat ilmiah.

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini

adalah bersumber dari:

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui teknik

wawancara (interview), teknik ini dilakukan tanpa mengajukan

daftar pertanyaan tetapi sebelum wawancara dilakukan sudah

membuat catatan-catatan pertanyaan untuk menjadi pegangan

dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan.22

2. Data Sekunder

Data skunder bersumber kepustakaan, text book, kamus hukum.

Data skunder dibidang Hukum meliputi:

22Burhan Ashofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, cet. IV PT. Rineka Cipta, Jakarta, h. 96.

21

a. Bahan hukum primer

Data yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

seperti Kitab Undang – undang Hukum Perdata

b. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan

bahan hukum primer dan dapat membantu serta

menganalisis.Contoh,buku karangn R.Subekti, Abdulkadir

Muhammad, Wijono prodjodikoro, dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan

hukum primer dan sekunder. Contoh, Koran Kompas, artikel

dari website,dan lain sebagainya.

d. Teknik pengumpulan data

Di dalam pengumpulan data menggunakan teknik :

1. Teknik wawancara

Wawancara atau interview, yakni suatu proses tanya jawab

lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik,

yang satu dapat melihat muka dan mendengarkan, yang lain

dengan telinganya sendiri dan suaranya sebagai alat informan

yang langsung tentang beberapa data sosial baik yang

terpandang maupun yang bermanfaat. Informan adalah orang-

orang yang memberikan data atau keterangan dimana ia

mengalami langsung permasalahan yang dibahas.

22

2. Teknik kepustakaan

Teknik kepustakaan didapatkan dengan membaca beberapa

literatur berkaitan dengan permasalahan dengan

menggunakan teknik telaahan dokumen yaitu membaca serta

menganalisa bahan-bahan bacaan yang terkait dan relevan

dengan skripsi ini.

e. Teknik pengolahan dan analisis data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode

penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang

dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan

data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum

positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk

menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan

dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek

kajian.23

23 Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar grafika, Palu, h. 107.