BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penerapan kebijakan desentralisasi merupakan landasan

normatif bagi perubahan penyelenggaraan pemerintahan di

daerah, termasuk dalam hal perubahan kewenangan baik di

tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun

Pemerintah Kabupaten/Kota. Perubahan ini berimplikasi pada

perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang

melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut yang kemudian

menuntut dilakukannya penataan kelembagaan pemerintahan di

daerah.

Konsep tersebut telah cukup memadai dan

diimplementasikan dengan menerbitkan Undang-Undang tentang

Pemerintahan Daerah dan diikuti dengan peraturan pelaksananya

yang memberikan ruang kewenangan bagi daerah untuk

melaksanakan urusan di daerah. Sejak reformasi sampai sekarang

telah terjadi tiga kali perubahan fundamental dalam Undang-

undang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 22 Tahun

1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014) sebagai upaya mengakomodasi

dinamika perubahan lingkungan strategis yang terus berkembang

dalam kehidupan masyarakat. Substansi pengaturan tersebut

meliputi hubungan pemerintah pusat dan daerah,

penyelenggaraan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan,

- 2 -

pembinaan dan pengawasan, penataan daerah, perangkat daerah,

keuangan daerah dan juga pengembangan demokrasi lokal. Aspek-

aspek tersebut dianggap penting untuk diatur sehingga

penyelenggaraan desentralisasi memberikan dampak

kesejahteraan bagi masyarakat di daerah.

Selain hal tersebut, setiap daerah sesuai karakter dan

potensi yang dimiliki mempunyai prioritas berbeda antara satu

daerah dengan daerah lain dalam mensejahterakan

masyarakatnya. Masing-masing daerah otonom mempunyai

prioritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

menyebabkan jumlah Perangkat Daerah berbeda satu daerah

dengan daerah lain sesuai karakter, potensi dan kebutuhan

masyarakatnya.

Kedudukan Jakarta sebagai ibukota negara diatur

tersendiri dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang

Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai

Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga memiliki

karakter yang berbeda dengan daerah lain. Perbedaan tersebut

sebagai berikut: (a) pelaksanaan otonomi daerah berada pada

lingkup provinsi, dan kedudukan Kota dan Kabupaten sebagai

Perangkat Daerah; (b) anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta

berjumlah paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen)

dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk DKI

Jakarta sebagaimana ditentukan dalam undang-undang; (c) peran

Gubernur Provinsi DKI Jakarta tidak hanya sebagai Kepala Daerah

dan Wakil Pemerintah Pusat di Daerah melainkan juga sebagai

Kepala Ibukota Negara; (d) jumlah kecamatan di Kabupaten

Administrasi Kepulauan Seribu hanya 2 (dua) kecamatan,yaitu

Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan

- 3 -

Seribu Selatan, sedangkan daerah lain sekurang-kurangnya 3

(tiga) kecamatan.

Karena pelaksanaan otonomi pada lingkup provinsi di

Provinsi DKI Jakarta, maka kedudukan kota/kabupaten bersifat

administratif dan merupakan wilayah kerja Gubernur. Dalam

lingkup Provinsi, sehingga Gubernur DKI Jakarta berkedudukan

ganda di samping sebagai Kepala Daerah juga sebagai wakil

Pemerintah Pusat di Daerah dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan.

Tersedianya Perangkat Daerah yang efisien dan efektif

menjadi sebuah keharusan. Adapun kedudukan Perangkat Daerah

merupakan unsur pembantu Kepala Daerah (dalam hal ini

Gubernur) dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang menjadi wewenang daerah. Menurut Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,

Urusan Pemerintahan terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan

Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan pemerintahan dimaksud

terdiri dari:

1. urusan pemerintahan wajib, yaitu: (a) urusan wajib berkaitan

dengan pelayanan dasar, meliputi: pendidikan; kesehatan;

pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan dan

kawasan pemukiman; ketertiban umum dan perlindungan

masyarakat; dan sosial; (b) urusan wajib tidak berkaitan

dengan pelayanan dasar, meliputi: tenaga kerja; pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan;

lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan catatan

sipil; pemberdayaan masyarakat; pengendalian penduduk dan

keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan

informatika; koperasi, usaha kecil dan menengah; penanaman

- 4 -

modal; kepemudaan dan olahraga; statistik; persandian;

kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.

2. urusan pemerintahan pilihan, yaitu: kelautan dan perikanan;

pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya

mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.

3. urusan pemerintahan umum, yaitu: pembinaan wawasan

kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka

memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan

pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; pembinaan

kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras,

dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan

lokal, regional, dan nasional; penanganan konflik sosial sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan; koordinasi

pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan untuk

menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan

memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia,

pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi

serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; pengembangan kehidupan

demokrasi berdasarkan Pancasila; dan pelaksanaan semua

urusan pemerintahan bukan merupakan kewenangan daerah

dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Berdasarkan hal tersebut, maka elemen yang juga perlu

diperhatikan secara mendalam adalah menyangkut kelembagaan,

bahwa kewenangan daerah tidak dapat terlaksana jika tidak

diakomodir oleh kelembagaan daerah yang merupakan wadah

- 5 -

atau sarana berlangsungnya penyelenggaraan urusan yang

menjadi kewenangan daerah tersebut.

Dalam rangka menyusun organisasi kelembagaan

pemerintah daerah untuk mencapai tujuan otonomi daerah yang

responsif terhadap perkembangan zaman dan tuntutan

masyarakat yang semakin beragam, maka upaya awal yang dapat

dilakukan adalah dengan melakukan pembaharuan atau penataan

kelembagaan pemerintah daerah yang selama ini diterapkan.

Pasca dilaksanakannya desentralisasi berdasarkan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sampai saat ini

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,

Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sudah 4 (empat) kali

melakukan perubahan Peraturan Daerah tentang Organisasi

Perangkat Daerah, sebagai berikut :

Pertama, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta.

Kedua, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Organisasi Perangkat Daerah.

Ketiga, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang

Organisasi Perangkat Daerah.

Keempat, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta.

Penerapan kebijakan kelembagaan pasca Peraturan Daerah

Nomor 5 Tahun 2016 dirasa belum optimal. Sejak berlakunya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- 6 -

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah, telah terjadi perubahan paradigma dalam

pembentukan dan penataan Perangkat Daerah yang sebelumnya

mengacu pada prinsip miskin struktur kaya fungsi berubah

menjadi prinsip tepat fungsi (right function), tepat ukuran (right

sizing) dan tepat perilaku (right behavior) yang berorientasi pada

pelayanan, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan bagi

masyarakat yang berkualitas dan berkelanjutan berdasarkan

beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing

Daerah yang terimplementasikan dengan konsep tipelogi

Perangkat Daerah baik tipe A, tipe B, dan tipe C.

Pasca berlakunya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

DKI Jakarta, telah dilakukan evaluasi kelembagaan di Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 terhadap 42 (empat puluh

dua) Perangkat Daerah yang ada saat ini. Dalam evaluasi

kelembagaan tersebut terakomodir beberapa permasalahan

diantaranya:

a. terdapat potensi beban kerja yang relatif kecil pada beberapa

Perangkat Daerah;

b. terdapat potensi irisan tugas dan fungsi baik antar Perangkat

Daerah maupun di internal Perangkat Daerah; dan/atau

c. terdapat potensi beban kerja yang tidak berimbang di internal

beberapa unit kerja masing-masing Perangkat Daerah.

Pelaksanaan kerja pembangunan pemerintah daerah

tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi,

misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran,

strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan

- 7 -

daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat

daerah dengan kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima)

tahun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Untuk itu, penyelenggaraan urusan pemerintahan sangat

ditentukan oleh penataan organisasi Perangkat Daerah yang

menyesuaikan dengan substansi materi dalam dokumen RPJMD

2017 – 2022 dalam rangka merealisasikan visi dan misi serta

program prioritas Gubernur.

Evaluasi kelembagaan harus mempertimbangkan beberapa

hal berikut:

a. bentuk, jenis, dan jumlah kelembagaan Perangkat Daerah

diarahkan untuk lebih proporsional dan fokus dalam

menyelesaikan program-program prioritas Gubernur sesuai

yang tertuang dalam dokumen RPJMD; dan

b. Efisiensi Perangkat Daerah yang tidak berkaitan langsung

dengan program-program prioritas Gubernur dalam dokumen

RPJMD.

Mengacu kepada hal tersebut maka perlu dilakukan

penataan dalam rangka mewujudkan organisasi perangkat daerah

yang ideal yang berdasarkan prinsip-prinsip organisasi dan

penyesuaian terhadap visi dan misi Kepala Daerah serta mampu

melaksanakan urusan berdasarkan karakteristik daerah dan

kebutuhan masyarakatnya. Organisasi perangkat Daerah

diharapkan menjadi organisasi yang mapan dan mampu berperan

sebagai wadah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah serta

sebagai proses interaksi antara Pemerintah dengan institusi

daerah lainnya dan masyarakat secara optimal dengan

memperhatikan tetap kehususan Provinsi DKI Jakarta.

- 8 -

Melalui penataan organisasi Perangkat Daerah diharapkan

tidak terjadi lagi duplikasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah,

urusan kepentingan, tumpang tindih atau saling lempar tanggung

jawab terhadap suatu urusan tertentu diantara Perangkat Daerah

di masa mendatang.

Guna optimalisasi pelaksanaan tugas dan penyesuaian

dengan peraturan yang baru, sebagaimana diamanatkan dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99

Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan

Perangkat Daerah, maka Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan

pengkajian kembali secara mendalam dan menyesuaikan

organisasi perangkat daerahnya sebagai bentuk upaya

penyederhanaan birokrasi pemerintah yang mengarah pada

prinsip tepat fungsi (right function), tepat ukuran (right sizing) dan

tepat perilaku (right behavior) yang berorientasi pada pelayanan,

pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat

yang berkualitas dan berkelanjutan berdasarkan beban kerja yang

sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah dalam

rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good local

government) yang mendukung percepatan pencapaian visi dan misi

Kepala Daerah.

1.2 DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

hukum pembentukan Peraturan Daerah dan pembentukan

Perangkat Daerah, antara lain sebagai berikut:

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

- 9 -

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan dasar

hukum konstitusional bagi Pemerintahan Daerah

membentuk Peraturan Daerah sebagaimana ditetapkan

dalam Pasal 18 ayat (6), menyatakan bahwa Pemerintahan

Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi

dan tugas pembantuan.

b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota

Negara Kesatuan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tidak saja menjadi

dasar hukum dalam pembentukan Organisasi Perangkat

Daerah, melainkan juga dasar hukum pelaksanaan

otonomi berada pada lingkup provinsi.

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi dasar

hukum mengenai hak dan kewajiban serta wewenang dan

tanggung jawab Pemerintah Daerah (dalam hal ini

Gubernur dan Perangkat Daerah) sebagai eksekutif dan

DPRD sebagai legislatif dalam rangka pelaksanaan otonomi

daerah dan tugas pembantuan termasuk juga sebagai

dasar hukum dalam pembentukan Perangkat Daerah.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 merupakan

dasar hukum pengaturan langsung dan detail mengenai

Perangkat Daerah baik di Provinsi maupun di kota /

- 10 -

kabupaten yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal

212 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang

Kecamatan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 yang

merupakan pelaksanaan Pasal 228 dan Pasal 230 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagai dasar hukum bagi Kecamatan dan

Kelurahan.

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016

merupakan pelaksanaan Pasal 118 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah sebagai dasar pembentukan Perangkat Daerah

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas

Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017

merupakan pelaksanaan Pasal 19 ayat (5), Pasal 22 ayat

(8), Pasal 28 ayat (5), Pasal 41 ayat (5), dan Pasal 49 ayat

(5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah sebagai dasar dan pedoman untuk

pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan unit

pelaksana teknis daerah.

- 11 -

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018

tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat

Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018

merupakan pelaksanaan Pasal 115 ayat (1) Perat uran

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah sebagai dasar pembinaan dan pengendalian

penataan perangkat daerah.

i. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 merupakan

pelaksanaan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai dasar

dalam membentuk perangkat daerah provinsi daerah

khusus ibukota jakarta.

Peraturan perundang-undangan tersebut, menjadi dasar

dalam penyusunan Naskah Akademik mengenai penataan

Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Pengkajian ini bermaksud untuk melakukan identifikasi

dan analisa terhadap kondisi eksisting dan kewenangan perangkat

daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar dapat dirumuskan

kembali konsep bentuk kelembagaan organisasi perangkat daerah

yang tepat fungsi (right function), tepat ukuran (right sizing) dan

tepat perilaku (right behavior) sebagai landasan bagi Pemerintah

- 12 -

Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian

Penataan Perangkat Daerah untuk mewujudkan visi dan misi

Gubernur serta mengakomodir kebutuhan pelayanan yang

berkelanjutan bagi masyarakat dalam rangka memperbaiki dan

meningkatkan kinerja kelembagaan sebagaimana diamanatkan

dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 sehingga dapat melaksanakan administrasi

pemerintahan daerah yang proporsional dan sesuai kebutuhan

(flat, transparan, hirarki yang pendek dan terdesentralisasi, efisien

dan efektif) dengan tetap mengakomodir Undang-Undang Nomor

29 Tahun 2007.

Tujuan naskah akademik ini adalah:

a. Melakukan pengkajian dan evaluasi kembali terhadap kondisi

eksisting, permasalahan, dan kebutuhan kelembagaan

perangkat daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018

tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat

Daerah.

b. Menganalisa bentuk kelembagaan perangkat daerah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyesuaikan visi dan misi

Gubernur dalam dokumen RPJMD 2018 – 2022 sehingga tepat

fungsi, tepat ukuran, dan tepat perilaku mengacu kepada

Undang-Undang 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 dengan tetap mengakomodir

kekhususan Provinsi DKI Jakarta sesuai amanat Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2007.

c. Merumuskan desain struktur organisasi Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta.

- 13 -

1.4 KELUARAN (OUTPUT)

Evaluasi kelembagaan dalam reformasi birokrasi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimaksudkan untuk

mengidentifikasi permasalah dan hambatan kinerja kelembagaan

dalam usaha meningkatkan mutu pelayanan publik.

Adapun tujuan evaluasi kelembagaan adalah memberikan

arahan dan pertimbangan bagi tersusunnya konsep naskah

akademik rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka

penataan kelembagaan sesuai tuntutan perkembangan dan

tuntutan normatif peraturan perundang-undangan mengacu pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang

Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.

1.5 METODE PENGKAJIAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, salah

satu proses yang dilakukan dalam pembentukan suatu peraturan

perundang-undang termasuk di dalamnya Peraturan Daerah

adalah harmonisasi, yaitu upaya untuk menyelaraskan suatu

peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-

undangan lain baik peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi maupun sederajat atau sama (Peraturan Daerah), sehingga

Peraturan Daerah tersusun secara sistematis, tidak saling

bertentangan atau tumpang tindih (overlaping). Hal tersebut

- 14 -

merupakan konsekuensi kedudukan Peraturan Daerah sesuai

hierarki peraturan perundang-undangan.

Pengharmonisasian terhadap materi muatan Konsep

Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat

Daerah, agar tidak tumpang tindih dan saling bertentangan,

sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan

ambiguitas dalam penerapannya. Pelaksanaan harmonisasi secara

horizontal, Peraturan Daerah yang ada di Provinsi DKI Jakarta

terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan baik langsung

maupun tidak langsung dipelajari secara cermat agar materi

muatan Konsep Rancangan Peraturan Daerah selaras dengan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang secara substansial terkait

dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan harmonisasi, ada 2 (dua) aspek

dilakukan. Pertama, harmonisasi vertikal, yakni harmonisasi

peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-

undangan yang lain dalam hierarki berbeda atau lebih tinggi dari

Peraturan Daerah. Kedua, harmonisasi horizontal, yaitu

harmonisasi dengan Peraturan Daerah yang ada sehingga Konsep

Rancangan Peraturan Daerah yang disusun saling isi mengisi dan

tidak tumpang tindih dengan peraturan daerah yang telah ada.

Harmonisasi dilakukan berangkat dari asas lex posterior

delogat legi priori yang artinya peraturan perundang-undangan

yang baru mengesampingkan atau mengalahkan peraturan

perundang-undangan yang lama dan asas lex specialist delogat legi

generalis yang berarti suatu peraturan perundang-undangan yang

bersifat khusus mengenyampingkan peraturan perundang-

undangan bersifat umum. Kedua asas tersebut menjadi prinsip

- 15 -

dalam penyusunan Naskah Akademik dan Konsep Rancangan

Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Metode pendekatan pengkajian ini adalah dengan :

1. Harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan pengaturan kelembagaan Perangkat Daerah. Melalui

pendekatan tersebut diharapkan terwujud harmonis materi

muatan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang ada.

2. Menggunakan metode tailor made, yaitu berupaya menyusun

desain kelembagaan perangkat daerah pada Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta dengan melakukan analisis terhadap

kondisi eksisting yang ada sekarang serta kebutuhan di masa

mendatang.

Data yang digunakan dalam pengkajian ini meliputi studi

literatur dan dokumentasi untuk mengumpulkan data dan

bahan berupa peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan pengaturan kelembagaan perangkat daerah baik yang

bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Selain itu, juga

dilakukan pengumpulan data dan bahan berupa hasil

pengkajian yang sudah dilakukan sebelumnya sebagai bahan

perbandingan dan analisis.

Pengkajian ini juga termasuk penelitian hukum normatif, maka

diperlukan data dan informasi dari bahan hukum primer,

sekunder, dan tertier.

a. bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan kedudukan, peran, dan

fungsi Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor

18 Tahun 2016 serta kedudukan dan peran Pemerintahan

- 16 -

Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2007 maupun Peraturan

perundang-undangan lain yang terkait dengan

penyelenggaraan urusan pemerintahan.

b. bahan hukum sekunder, yakni bahan bacaan atau literatur

yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum

primer seperti: hasil penelitian dan literatur berkaitan

penyelenggaraan pemerintahan daerah, kelembagaan, dan

sebagainya.

c. bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer

dan sekunder yang berupa kamus hukum dan ensiklopedi

ilmu hukum bila diperlukan.

Untuk mendapatkan data dan informasi tersebut metode yang

digunakan sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Melalui studi kepustakaan diharapkan dapat menggali data

dan informasi yang diperlukan berhubungan dengan

substansi naskah akademik ini dengan prinsip-prinsip

rasional, kritis, objektif, dan impersonal dari berbagai

sumber.

b. Pengumpulan data sekunder

Data sekunder diperoleh selain melalui diskusi berkaitan

aspek yang harus diperhatikan dalam penyusunan

substansi atau materi muatan Rancangan Peraturan

Daerah dan naskah akademik.

c. Focus Group Discussion (FGD) dengan para pengambil

kebijakan dan unsur professional / ahli.

- 17 -

Memperhatikan kompleksitas permasalahan dan asas dan

prinsip yang perlu diperhatikan agar penyusunan naskah

akademik agar dapat memberikan landasan filosofis, sosiologis,

dan yuridis terhadap materi muatan pengkajian ini sejalan asas

dan prinsip dalam pembentukan peraturan perundang-udangan,

maka analisis penyusunan naskah akademik ini menggunakan

pendekatan sebagai berikut:

1. empiris, yaitu norma-norma yang harus diperhatikan dalam

penyusunan suatu peraturan perundang-undangan (dalam hal

ini Rancangan Peraturan Daerah) terkait dengan tugas,

wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah termasuk

pembinaan secara umum terkait dengan aspek kelembagaan;

2. yuridis, yaitu aspek yang perlu diperhatikan dalam perumusan

muatan materi Peraturan Daerah berdasarkan analisis yang

disampaikan dalam naskah akademik. Metode digunakan

context of justification dengan cara menggali peraturan

perundang-undangan;

3. teori hukum, dimaksudkan agar naskah akademik memenuhi

teori hukum, antara lain aspek yang perlu diperhatikan di

dalam pembentukan norma;

Data dan bahan yang telah dikumpulkan selanjutnya

diolah dengan menggunakan teknik analisis penghitungan dengan

menggunakan kriteria Tipelogi Perangkat Daerah yg diatur di

dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang

mencakup indikator-indikator sebagai berikut:

1. Kriteria tipelogi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe

Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan

pemerintahan dengan variabel:

a. umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan

- 18 -

b. teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen).

2. Kriteria variabel umum ditetapkan berdasarkan karakteristik

Daerah yang terdiri atas indikator:

a. jumlah penduduk;

b. luas wilayah; dan

c. jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

3. Kriteria variabel teknis ditetapkan berdasarkan beban tugas

utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah Provinsi dan kabupaten/kota serta fungsi

penunjang Urusan Pemerintahan. Ketentuan mengenai

perhitungan variabel umum dan teknis tersebut tercantum

dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Berkenaan dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri

telah mengembangkan sistem informasi pemetaan Urusan

Pemerintahan dan penentuan beban kerja Perangkat Daerah yang

dapat diakses melalui internet dengan mengakses situs:

fasiltasi.otda.kemendagri.go.id, sehingga seluruh kabupaten /

kota dan provinsi lebih mudah dan ada standarisasi dalam

mengolah data urusan pemerintahan.

Selain kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, pengkajian ini juga

memasukkan unsur kekhususan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

sesuai amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan

dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.

- 19 -

Dalam pengkajian ini yang dijadikan acuan utama adalah

hasil dari sistem informasi pemetaan urusan pemerintahan,

penentuan beban kerja, dan perumpunan perangkat daerah yang

dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri ditambah dengan

analisa mengenai kekhususan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan

DKI Jakarta dalam visi dan misi Gubernur serta pelaksanaan

penataan Perangkat Daerah terhadap pembentukan, kedudukan,

susunan, pembagian tugas dan fungsi, beban kerja, dan tata

laksana perangkat daerah agar tepat fungsi, tepat ukuran dan

sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan

sesuai dengan asas pembentukan perangkat daerah yang

berorientasi pada perlindungan, pelayanan, pemberdayaan dan

peningkatan kesejahteraan yang efektif, efisien dan berkualitas.

Pendekatan dilakukan dengan pengharmonisasian

terhadap peraturan perundang-undangan baik materi yang

termuat dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat

umum maupun peraturan perundang-undangan yang bersifat

khusus.

- 20 -

BAB II

KONDISI EKSISTING PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

2.1 GAMBARAN UMUM

2.1.1 KONDISI GEOGRAFIS, TOPOGRAFI, GEOLOGI,

HIDROLOGI DAN KLIMATOLOGI

Provinsi DKI Jakarta merupakan dataran rendah yang

terletak pada posisi 5019’12” Lintang Selatan - 6 0 23’ 54” Lintang

Selatan dan 106022’ 42” Bujur Timur - 106058’ 18” Bujur Timur

dengan ketinggian ratarata ±7 meter di atas permukaan laut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007,

Provinsi DKI Jakarta memiliki batas-batas yaitu sebelah utara

dengan Laut Jawa, sebelah timur dengan Kabupaten Bekasi dan

Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, sebelah selatan dengan Kota

Depok Provinsi Jawa Barat; dan sebelah barat dengan Kabupaten

Tangerang dan Kota Tangerang Provinsi Banten.

Wilayah Provinsi DKI Jakarta merupakan dataran rendah

dengan ketinggian rata-rata 8 meter di atas permukaan laut.

Namun, sekitar 40 persen wilayah Jakarta berupa dataran yang

permukaan tanahnya berada 1 - 1,5 meter di bawah muka laut

pasang.

Secara geologis, Struktur seluruh daerah di Jakarta terdiri

dari endapan Pleistocene yang terdapat ±50 meter di bawah

permukaan tanah. Di sisi utara, permukaan keras baru terdapat

- 21 -

pada kedalaman 10-25 meter, semakin ke selatan permukaan

keras semakin dangkal pada kedalaman 8-15 meter, pada

sebagian wilayah, lapisan permukaan tanah yang keras terdapat

pada kedalaman 40 meter. Sedangkan struktur di sisi selatan

terdiri atas lapisan alluvial. Pada dataran rendah pantai

merentang ke bagian pedalaman sekitar 10 Kilometer. Di bawah

terdapat lapisan endapan yang lebih tua yang tidak tampak pada

permukaan tanah karena timbunan seluruhnya oleh endapan

alluvium.

Secara umum, karakteristik keteknikan tanah dan batuan

di Provinsi DKI Jakarta menunjukan bahwa terdapat 4 (empat)

karakteristik utama, yaitu:

a. Pasir lempungan dan lempung pasiran, merupakan endapan

aluvial sungai dan pantai berangsurangsur dari atas ke bawah

terdiri dari lanau lempungan, lanau pasiran dan lempung

pasiran. Semakin kearah utara mendekati pantai di

permukaan berupa lanau pasiran dengan sisipan lempung

organik dan pecahan cangkang kerang, tebal endapan antara

perselang-seling lapisannya bekisar antara 3-12 meter, namun

ketebalan secara keseluruhan endapan tersebut diperkirankan

mencapai 300 meter. Lanau lempungan tersebar secara

dominan di permukaan, abu-abu kehitaman sampai abu-abu

kecoklatan, setempat mengandung material organik, lunak-

teguh, plastisitas sedang-tinggi. Lanau pasiran, kuning

keabuan, teguh, plastisitas sedang-tinggi. Lempung pasiran,

abu-abu kecokolatan, tegus, plastisitas sedang-tinggi. Pada

beberapa tempat nilai penetormeter saku (qu) untuk lanau

lempungan antara lanau pasiran antara 2-3 kg/cm2 dan

lempung pasiran antara 1,5-3 kg/cm2, tebal lapisan (data

sondir dan bor tangan) lanau lempungan antara 1,5-5 m,

- 22 -

lanau pasiran antara 0,5-3 meter dan lempung pasiran antara

1-4 m dan kisaran nilai tekanan konus lanau lempungan

antara 2-20 kg/m2, lanau pasiran antara 15-25 kg/m2 dan

lempung pasiran antara 10-40 kg/m2.

b. Satuan Pasir Lempungan, merupakan endapan pematang

pantai berangsur-angsur dari atas kebawah terdiri dari

perselang-selangan lanau pasiran dan pasir lempungan. Tebal

endapan antara 4,5-13 meter. Di permukaan didominasi oleh

pasir lempungan, dengan warna coklat muda dan mudah

terurai. Pasir berbutir halus-sedang, mengandung lempung,

setempat kerikilan dan pecahan cangkang kerang. Lanau

pasiran berwarna kelabu kecoklatan, lunak, plasitisitas

sedang. Di beberapa tempat nilai penetrometer saku (qu) untuk

pasir lempungan antara 0,75-2 kg/cm2 dan lanau pasiran

antara 1,5-3 kg/cm2, tebal lapisan (data sondir dan bor

tangan) pasir lempungan antara 3-10 m dan lanau pasiran

antara 1,5-3 meter dan kisaran nilai tekanan konus pasir

lempungan antara 10-25 kg/m2 dan lanau pasiran antara 2-

10 kg/m2.

c. Satuan Lempung Pasiran dan Pasir Lempungan, merupakan

endapan limpah banjir sungai. Satuan tersebut tersusun

beselang-selang antara lempung pasrian dan pasir lempungan.

Lempung pasiran umumnya berwarna abu-abu kecoklatan,

coklat, dengan plasitisitas sedang, konsistensi lunak-teguh.

Pasir lempungan berwarna abu-abu, angka lepas, berukuran

pasir halus-kasar, merupakan endapan alur sungai dengan

ketebalan 1,5-17 meter.

d. Lempung Lanauan dan Lanau Pasiran, merupakan endapan

kipas aluvial vulkanik (tanah tufa dan konglomerat),

- 23 -

berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari lempung

lanauan dan lanau pasiran dengan tebal palisan antara 3-13,5

meter. Lempung lanauan tersebar secara dominan di

permukaan, coklat kemerahan hingga coklat kehitaman,

lunak-teguh, plasitisitas tinggi. Lanau pasiran,

merahkecoklatan, teguh, plasitisitas sedang-tinggi. Di beberapa

tempat nilai penetrometer saku untuk lempung antara 0,8-

2,85 kg/cm2 dan lanau lempungan antara 2,3-3,15 kg/cm2 ,

tebal lapisan (data sondir dan bor tangan) lempung antara 1,5-

6 m dan lanau lempungan antara 1,5-7,5 meter. Kisaran nilai

tekanan konus lempung antara 2-50 kg/m2 dan lanau

lempungan antara 18-75 kg/m2. Tufa dan konglomerat

melapuk menengah – tinggi, putih kecoklatan, berbutir pasir

halus-kasar, agak padu dan rapuh.

Provinsi DKI Jakarta merupakan endapan vulkanik quarter

yang terdiri dari 3 (tiga) formasi yaitu: Formasi Citalang, Formasi

Kaliwangu, dan Formasi Parigi. Formasi Citalang memiliki

kedalaman hingga kira-kira 80 meter. Formasi Citalang didominasi

oleh batu pasir pada bagian bawahnya dengan bagian atasnya

merupakan batu lempung, sedangkan di beberapa tempat terdapat

breksi/konglomerat terutama pada bagian Blok M dan Dukuh

Atas. Formasi Kaliwangu didominasi oleh batu lempung diselingi

oleh batu pasir yang memiliki kedalaman sangat bervariasi,

dengan kedalaman bagian utaranya lebih dari 300 meter dan di

sekitar Babakan, formasi Parigi mendesak keatas hingga

kedalaman 80 meter. Dengan kondisi geografis demikian, disadari

bahwa Jakarta termasuk wilayah rawan banjir. Dalam siklus 5-6

tahunan Jakarta memiliki potensi banjir cukup tinggi, terbukti

pada tahun 2002, 2007 dan tahun 2013, 2014 terjadi banjir besar

dengan kerugian yang besar pula. Mengingat Jakarta merupakan

- 24 -

kota yang terbentuk secara alami, sehingga penataan kota tidak

dapat dilakukan secara optimal khususnya dalam sistem tata

air/drainase dan jalan. Sebagian besar tanah di Jakarta sudah

menjadi hak milik atau dikuasai perorangan sehingga menyulitkan

dalam penataan kota, karena memerlukan dana yang besar untuk

pembebasan lahan milik warga.

Potensi air bawah tanah di Provinsi DKI Jakarta sebagian

besar terletak dalam cekungan air bawah tanah yang tidak

mengenal batas administrasi pemerintahan dan bersifat lintas

kabupaten/kota yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi, yang

secara teknis diatur dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber

Daya Mineral Nomor 716 K/40/MEM/2003 tentang Batas

Horisontal Cekungan Air Tanah Di Pulau Jawa dan Pulau Madura,

berikut Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Jawa Tengah dan DIY.

Menurut keputusan tersebut, Provinsi DKI Jakarta berada pada

Cekungan Air Tanah (CAT) Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta

yang merupakan cekungan air tanah lintas Provinsi, yang berada

di antara Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa

Barat dengan luas sekitar 1.439 Km2 . Sebarannya mencakup

sebagian Kota Tangerang dan sebagian Kabupaten Tangerang,

seluruh wilayah DKI Jakarta, sebagian Kabupaten Bogor dan

sebagian Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan letaknya, Kota Jakarta termasuk kota delta

(delta city) yaitu kota yang berada pada muara sungai yang

umumnya berada di bawah permukaan laut, dan cukup rentan

terhadap perubahan iklim. Meskipun demikian, keberadaan

sungai dan laut menyebabkan sebuah delta city memiliki

keunggulan strategis, terutama dalam hal transportasi perairan.

Kota delta umumnya berada di bawah permukaan laut, dan cukup

rentan terhadap perubahan iklim. Selain sungai, Provinsi DKI

- 25 -

Jakarta memiliki 6 buah situ dan 15 tempat parkir air (retention

basin). Fungsi utama tempat parkir ini adalah sebagai wadah

”retention” atau tempat menahan sementara luapan air sungai

pada saat muka air sungai meningkat.

Dalam hal musim, wilayah Indonesia pada umumnya

dikenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan.

Untuk wilayah Jakarta yang termasuk dalam wilayah iklim tropis

memiliki karakteristik musim penghujan rata-rata pada bulan

Oktober hingga Maret dan musim kemarau pada bulan April

hingga September. Puncak musim penghujan di DKI Jakarta

terjadi pada bulan November hingga Januari dengan curah hujan

tertinggi pada bulan Januari dan hari hujan tertinggi selama 26

hari terjadi pada bulan Januari tahun 2014.

2.1.2 KONDISI DEMOGRAFIS

Pertumbuhan penduduk dapat dipengaruhi oleh kelahiran,

kematian, dan migrasi. Pada tahun 2016 jumlah penduduk

Provinsi DKI Jakarta mencapai 10.277.628 jiwa. Dilihat dari

komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk

laki-laki Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 sebanyak 5.159.683

jiwa atau 50,20 persen dari jumlah keseluruhan penduduk, sedikit

lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan yaitu

sebanyak 5.117.945 jiwa atau 49,80 persen. Oleh karenanya,

Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 memiliki sex ratio sebesar

100,8 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta cenderung terus

meningkat dari tahun ke tahun, dengan pertumbuhan pada tahun

2012 sebesar 1,13 persen, tahun 2013 sebesar 1,09 persen, tahun

- 26 -

2014 sebesar 1,06 persen, tahun 2015 sebesar 1,09 persen, dan

tahun 2016 sebesar 0,98 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki

kepadatan penduduk tertinggi dibandingkan dengan provinsi

lainnya di Indonesia, dengan kepadatan penduduk 15,51 ribu

jiwa/Km2. Struktur penduduk Provinsi DKI Jakarta menunjukkan

dominasi penduduk usia produktif (15-64) Pada tahun 2016,

penduduk usia produktif tercatat sebanyak 7.324.391 jiwa atau

sebesar 71,27 persen dari total penduduk, penduduk yang belum

produktif (0-14 tahun) sebanyak 2.553.915 jiwa atau 24,85

persen, dan penduduk yang tidak produktif lagi atau melewati

masa pensiun sebanyak 399.302 atau 3,89 persen. Dengan

struktur penduduk tersebut, angka ketergantungan (dependency

ratio) DKI Jakarta pada tahun 2016 sebesar 40,32 persen yang

berarti dari 100 penduduk usia produktif DKI Jakarta akan

menanggung secara ekonomi sebesar 40,32 penduduk usia tidak

produktif.

Secara umum, komposisi penduduk menurut jenis kelamin

memiliki tren yang hampir sama antar wilayah Kota/Kabupaten

Administrasi, penduduk laki-laki cenderung berjumlah sama

banyak dibandingkan penduduk perempuan. Jumlah penduduk

tertinggi adalah Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu sebanyak

2.892.783 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat

pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yaitu sebanyak

23.987 jiwa.

2.1.3 KONDISI PEMERINTAHAN

Dalam hal administrasi pemerintahan, Provinsi DKI

Jakarta dibagi menjadi 5 (lima) Kota Administrasi dan 1 (satu)

- 27 -

Kabupaten Administrasi. Hal tersebut guna meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien.

Wilayah kecamatan terbagi menjadi 44 kecamatan, dan kelurahan

menjadi 267 kelurahan. Wilayah Provinsi DKI Jakarta terluas

adalah Kota Administrasi Jakarta Timur, yaitu 27,65 persen dari

luas Provinsi DKI Jakarta, sedangkan wilayah terkecil adalah

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan luas 1,28

persen.

Pembagian wilayah Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada

Tabel 1.

TABEL 1

PEMBAGIAN WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA

KOTA /

KABUPATEN

ADMINISTRASI

LUAS

(Km2)

JUMLAH

KECAMATAN KELURAHAN RW RT

Jakarta Pusat 48,13 8 44 389 4.572

Jakarta Utara 146,66 6 31 449 5.223

Jakarta Barat 129,54 8 56 586 6.481

Jakarta Selatan 141,27 10 65 576 6.088

Jakarta Timur 188,03 10 65 707 7.926

Kepulauan Seribu 8,70 2 6 24 127

Jumlah 662,33 44 267 2.731 30.417

Sumber : Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2018

- 28 -

2.1.4 POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH

Jakarta merupakan wilayah yang sangat strategis baik

dalam lingkup nasional, regional, maupun internasional. Oleh

karena itu, dalam pengembangan wilayah memperhatikan

lingkungan strategis sekitarnya. Dalam pengembangan wilayah,

rencana struktur ruang DKI Jakarta merupakan perwujudan dan

penjabaran dari struktur ruang kawasan perkotaan

Jabodetabekpunjur. Sejalan dengan hal tersebut, maka

perencanaan struktur ruang telah memperhatikan berbagai aspek

lingkungan strategis yang diduga akan mempengaruhi

perkembangan kota Jakarta secara keseluruhan. Rencana

struktur ruang yang dikembangkan di DKI Jakarta meliputi empat

struktur ruang, yaitu sistem pusat kegiatan, sistem dan jaringan

transportasi, sistem prasarana sumber daya air, dan sistem dan

jaringan utilitas perkotaan.

Sistem pusat kegiatan terdiri dari sistem pusat kegiatan

primer dan sekunder. Sistem dan jaringan trasnportasi terdiri dari

sistem dan jaringan transportasi darat, transportasi laut dan

transportasi udara. Selanjutnya sistem prasarana sumber daya air

terdiri dari sistem konservasi sumber daya air, sistem

pendayagunaan sumber daya air, dan sistem pengendalian daya

rusak air. Sedangkan sistem dan jaringan utilitas perkotaan terdiri

atas sistem dan jaringan air bersih, sistem prasarana dan sarana

pengelolaan air limbah, sistem prasarana dan sarana pengelolaan

sampah, sistem dan jaringan energi, serta sistem dan jaringan

telekomunikasi.

- 29 -

2.2 VISI DAN MISI

Dalam merumuskan dan mempersiapkan Perencanaan

strategik, organisasi harus:

1. Menentukan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Perencanaan

strategik merupakan keputusan mendasar yang dinyatakan

secara garis besar sebagai acuan operasional kegiatan

organisasi terutama dalam pencapaian tujuan akhir organisasi;

2. Mengenali lingkungan dimana organisasi

mengimplementasikan interaksi-nya, terutama suasana

pelayanan yang wajib diselenggarakan oleh organisasi kepada

masyarakat;

3. Melakukan berbagai analisis yang bermanfaat dalam

positioning organisasi dalam percaturan memperebutkan

kepercayaan pelanggan;

4. Mempersiapkan semua faktor penunjang yang diperlukan

terutama dalam mencapai keberhasilan operasional organisasi;

5. Menciptakan sistem umpan balik untuk mengetahui efektivitas

pencapaian implementasi perencanaan strategik.

Penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategik dalam

organisasi antara lain:

1. Visi

Untuk lembaga pemerintah baik pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah pengertian yang selama ini dijadikan acuan

adalah sebagai berikut:

- 30 -

a. Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan

bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya

agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif

serta produktif.

b. Visi adalah cara pandang jauh ke depan ke mana instansi

pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan

inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang

tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi

pemerintah.

Perlu diketahui bahwa visi tersebut harus merupakan visi

bersama, oleh karena itu, organisasi yang bermaksud untuk

membentuk Visi Bersama, perlu secara terus menerus

mengajak anggotanya untuk mengembangkan visi individu

mereka. Tanpa visi individu cenderung menghasilkan hanya

sekedar “persetujuan” terhadap visi orang lain. Hasilnya

adalah “kepatuhan” bukan “komitmen”.

Visi bersama merupakan gambaran pandangan kedepan yang

dibawa oleh orang-orang yang ada dalam organisasi tanpa

melihat apa perannya masing-masing. Visi bersama muncul

dari visi individu, sehingga muncul rasa kebersamaan dan

komitmen dari anggota organisasi. Jadi visi bersama berakar

dari visi individu, yang kemudian terbentuk bedasarkan

adanya aspirasi bersama yang berbasis rasa kebersamaan

(Commonality) yang tinggi.

Oleh karena itu, proses penetapan Visi Organisasi haruslah

menggunakan dua pendekatan utama yakni pendekatan

partisipatif dan pendekatan dari bawah keatas (Bottom-up

Approach). Dan untuk organisasi pemerintah termasuk

Pemerintah Daerah di Seluruh Indonesia pendekatan proses

- 31 -

perencenaannya telah diatur dalam Undang-undang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan setiap

organisasi harus mempunyai Misi yang jelas. Misi merupakan

pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi dan sasaran

yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi

kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu

ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya.

Untuk lembaga pemerintah baik pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah pengertian yang selama ini dijadikan acuan

sebagai berikut :

a. Misi adalah sesuatu yang harus diemban oleh instansi,

sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat

terlaksana dan berhasil dengan baik.

b. Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh instansi

pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan

berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut,

diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang

berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah, dan

mengetahui peran dan program-programnya serta hasil

yang akan diperoleh dimasa mendatang (Inpres No. 7 tahun

1999)

Adapun Visi dan Misi pada Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta 2018-2022 adalah:

- 32 -

VISI

“Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat

dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi

semua.”

MISI

1. Misi Pertama : Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat,

cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga

dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang

melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.

2. Misi Kedua : Menjadikan Jakarta kota yang memajukan

kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja,

kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok,

meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan

infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta

perbaikan pengelolaan tata ruang.

3. Misi Ketiga : Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur

negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta

menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara

efektif, meritokratis dan berintegritas.

4. Misi Keempat : Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan

pembangunan dan tata kehidupan yangmemperkuat daya

dukung lingkungan dan sosial.

5. Misi Kelima : Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis

sebagai simpul kemajuan Indonesia yangbercirikan keadilan,

kebangsaan dan kebhinekaan.

- 33 -

2.3 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi

DKI Jakarta berdasarkan pelaksanaan otonomi daerah berada

pada lingkup provinsi, kedudukan Gubernur sebagai Kepala

Daerah dan Wakil Pemerintah di daerah yang secara hukum

bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan urusan

pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta atas tugas, wewenang, dan

kewajiban yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Wewenang Gubernur tidak dapat dilimpahkan kepada

Kepala Perangkat Daerah karena peraturan perundang-undangan

(wewenang atribusi) memberikan kepada Gubernur bukan kepada

Kepala Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah

melaksanakan tugas (wewenang mandat) yang diberikan Gubernur

yang secara administratif bertanggungjawab melalui Sekretaris

Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016,

Perangkat Daerah terdiri dari: Sekretariat Daerah; Sekretariat

DPRD; Inspektorat; Dinas; Badan; Badan Penunjang Lainnya; Kota

Administrasi; Kabupaten Administrasi; Kecamatan; dan

Kelurahan.

Dinas berjumlah 23 (dua puluh tiga) yang terdiri atas:

Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga, Dinas

Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan

Pertanahan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,

Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan,

Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas

Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian penduduk,

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, Dinas

- 34 -

Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika, dan

Statistik, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta

Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas

Kehutanan, dan Dinas Perindustrian dan Energi.

Badan berjumlah 8 (delapan) yang terdiri atas: Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan

Daerah, Badan Pengelola Aset Daerah, Badan Pajak dan Retribusi

Daerah, Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Badan

Kepegawaian Daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Badan Penunjang lainnya berjumlah 2 (dua) yang terdiri

atas: Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, dan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik.

Kota Administrasi berjumlah 5 (lima) terdiri atas: Kota

Administrasi Jakarta Pusat; Kota Administrasi Jakarta Utara; Kota

Administrasi Jakarta Barat; Kota Administrasi Jakarta Selatan;

dan Kota Administrasi Jakarta Timur.

Kabupaten Administrasi yaitu Kabupaten Administrasi

Kepulauan Seribu.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas dan badan

tertentu dapat mempunyai Unit Pelaksana Teknis sesuai

kebutuhan. Namun tidak semua tugas dan fungsi yang

dilaksanakan Kepala Perangkat Daerah dapat ditarik oleh

Gubernur dan dilimpahkan kepada Unit Pelaksana Teknis karena

Kepala Perangkat Daerah juga mendapatkan wewenang atribusi

dari undang-undang.

- 35 -

Wewenang Gubernur dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang menjadi fungsi Kepala Perangkat Daerah

berupa perencanaan, pembinaan dan pengawasan.

1. Perencanaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang

dimaksud dengan perencanaan adalah suatu proses untuk

menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan

pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Perencanaan pembangunan terdiri dari:

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah adalah

dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004,

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

menyiapkan rancangan RPJP Daerah melalui Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Panjang

Daerah, yaitu forum antar pelaku dalam rangka menyusun

rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan

Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut.

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), adalah

dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Menurut

Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004, Kepala Bappeda

menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran

dari visi, misi, dan program Kepala Daerah (dalam hal ini

Gubernur) ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan

umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan

keuangan Daerah. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari

visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya

berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM

- 36 -

Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi

pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan

Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat

Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-

rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka

pendanaan yang bersifat indikatif. Sesuai ketentuan Pasal 15

ayat (4) UU Nomor 25 Tahun 2004, Kepala Bappeda menyusun

rancangan RPJM Daerah menggunakan rancangan Renstra-

SKPD dan berpedoman pada RPJP Daerah.

c. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan

Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD merupakan

penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP,

memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas

pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik

yang dilaksanakan langsung pemerintah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), adalah dokumen

perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5

(lima) tahun. Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi,

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun

sesuai tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta

berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 25 Tahun 2004,

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan

Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah.

- 37 -

e. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah -

Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja-SKPD

disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan

mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan

kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh

Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, Kepala Bappeda Provinsi DKI

Jakarta mendapatkan wewenang atribusi dalam penyiapan

RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Demikian dengan Kepala SKPD juga

mendapatkan wewenang atribusi dalam penyiapan Renstra-SKPD

dan Renja-SKPD. Menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 yang

diberikan wewenang dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD

adalah SKPD.

2. Pembinaan

Pembinaan adalah sebuah konsep populer dalam sistem

organisasi birokrasi di Indonesia, bahkan hampir setiap peraturan

perundang-undangan terdapat kata-kata pembinaan terutama

dalam tugas dan fungsi organisasi birokrasi, akan tetapi batasan

atau definisi pembinaan beragam.

Secara umum pembinaan dapat diartikan sebagai usaha

untuk memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu

tujuan tertentu. Pembinaan merupakan hal umum yang

digunakan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, kecakapan

dibidang pendidikan, ekonomi, sosial, kemasyarakatan dan

lainnya. Pembinaan menekankan pada pendekatan praktis,

pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan.

- 38 -

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005,

yang dimaksud pembinaan adalah upaya yang dilakukan

pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan

otonomi daerah. Lingkup pembinaan tersebut, meliputi: (a)

koordinasi; (b) pemberian pedoman teknis; (c) pemberian

bimbingan dan konsultasi; (d) pendidikan dan pelatihan.

3. Pengawasan dan Pengendalian

Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan

ilmu administrasi sebagai salah satu unsur dalam kegiatan

pengelolaan. Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut

dengan controlling yang diterjemahkan dengan pengawasan dan

pengendalian. Istilah controlling lebih luas daripada pengawasan.

Beberapa ahli manajemen memberikan pemahaman yang sama

pengertian controlling dengan pengawasan. Dalam hal ini

pengawasan termasuk pengendalian.

Menurut George T. Terry dalam Winardi, “control is to

determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective

measures is needed to ensure result in keeping with the plan”.

Lembaga Administrasi Negara (2003), menjelaskan pengawasan

adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah

pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan

rencana. Di dalam pengawasan pada dasarnya membandingkan

kondisi yang ada bila terjadi penyimpangan atau hambatan segara

diambil tindakan koreksi.

Fungsi pengawasan untuk membantu manajemen dalam 3

(tiga) hal, yaitu: (1) meningkatkan kinerja organisasi; (2)

memberikan opini atas kinerja organisasi; (3) mengarahkan

manajemen untuk melakukan koreksi atas permasalahan dalam

pencapaian kinerja yang ada. Ketiga hal tersebut dilakukan

- 39 -

dengan cara memberikan informasi yang dibutuhkan secara cepat

dan memberikan tingkat kenyakinan akan pencapaian rencana

yang telah ditetapkan. Definisi lain pengawasan adalah proses

pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi

untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang

dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan

sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut, pengawasan dapat bersifat (a)

politik, bilamana menjadi ukuran atau sasaran adalah efektivitas

dan atau legitimasi; (b) yuridis (hukum), bilamana tujuannya

menegakkan yuridiksitas dan atau legalitas, (c) ekonomis,

bilamana yang menjadi sasaran adalah efisiensi dan teknologi, (d)

moril dan susila, bilamana yang menjadi sasaran atau tujuan

mengetahui keadaan moralitas.

Hasil pengawasan menjadi masukan dalam pengambilan

kebijakan, antara lain untuk: (a) menghentikan atau meniadakan

kesalahan, penyimpangan, dan hambatan yang terjadi; (b)

mencegah terulang kembali kesalahan dan/atau penyimpangan

dari rencana yang ditetapkan; (c) mencari cara-cara yang lebih

baik atau membina yang telah baik untuk mencapai maksud dan

tujuan. Pengawasan akan bermakna, manakala diikuti dengan

langkah-langkah atau upaya tindak lanjut yang nyata dan tepat

oleh Kepala Perangkat Daerah, yaitu merevisi kebijakan yang tidak

tepat dan/atau yang belum ada atau diperlukan segera untuk

ditetapkan oleh Gubernur.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016,

besaran Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan tiga variabel,

yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah Anggaran

- 40 -

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh karena itu besaran

organisasi perangkat daerah secara eksplisit dapat ditentukan.

Variable penentu besaran Organisasi Perangkat Daerah

lainnya berdasarkan kewenangan otonomi khusus seperti daerah

Provinsi DKI Jakarta dapat mempertimbangkan variabel khusus

dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang

bersifat khusus yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007.

Pembagian wilayah administrasi pemerintahan

berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil,

dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan

undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Menurut Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2014, Negara

Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan

Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota, dan

Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan

dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.

Kedudukan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

merupakan Daerah dan masing-masing mempunyai Pemerintahan

Daerah kecuali untuk Kota Administrasi dan Kabupaten

Administrasi di Provinsi DKI Jakarta. Artinya, Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 sudah menegaskan Kota Administrasi dan

Kabupaten Administrasi di Provinsi DKI Jakarta bukan sebagai

Daerah atau Daerah Otonom, yaitu kesatuan masyarakat hukum

yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 41 -

Pelaksanaan otonomi pada lingkup provinsi di Provinsi DKI

Jakarta, maka wilayah kerja Bupati/Walikota menjadi wilayah

kerja Gubernur. Artinya, Kota dan Kabupaten di Provinsi DKI

Jakarta statusnya sebagai daerah merupakan wilayah

administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Gubernur adalah

Provinsi, Kota Administratif dan Kabupaten Administratif baik

sebagai Kepala Daerah maupun sebagai wakil Pemerintah Pusat di

Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Berdasarkan uraian tersebut, Kota dan Kabupaten di

Provinsi DKI Jakarta menurut Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 29 Tahun 2007, kedudukannya sebagai Perangkat Daerah

Provinsi dengan penamaan Kota Administratif dan Kabupaten

Administratif. Hal tersebut, yang membedakan pelaksanaan

otonomi dengan daerah lain di Indonesia, dimana pelaksanaan

otonomi di daerah lain berada pada lingkup provinsi dan

kabupaten/kota sebagai daerah otonom, sedangkan di Provinsi

DKI Jakarta pelaksanaan otonomi hanya berada pada lingkup

provinsi.

Meskipun kedudukan Kota Administrasi dan Kabupaten

Administrasi sebagai Perangkat Daerah, tugas dan fungsi Walikota

dan Bupati bukan melaksanakan urusan pemerintahan yang

menjadi tugas dan fungsi Dinas dan Lembaga Teknis Daerah,

melainkan melaksanakan urusan pemerintahan umum.

Kedudukan Kecamatan sesuai Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014, daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan. Atas

dasar tersebut, dapat ditafsirkan kedudukan Kecamatan sebagai

Unit Kerja Perangkat (UKP) Kota Administratif dan Kabupaten

Administratif. Untuk daerah lain sesuai ketentuan Pasal 209 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kedudukan kecamatan

- 42 -

sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota karena

Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom, sementara di Provinsi

DKI Jakarta kedudukan Kota/Kabupaten sebagai Perangkat

Daerah Provinsi.

Penjelasan Kecamatan dan Kelurahan di Provinsi DKI

Jakarta sebagai Unit Kerja Perangkat Kota Administrasi dan

Kabupaten Administrasi sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007.

Dengan demikian secara wilayah administratif, kedudukan

Provinsi sebagai daerah otonom, Kota Administratif dan

Kabupaten Administratif sebagai Perangkat Daerah Provinsi,

Kecamatan dan Kelurahan sebagai Unit Perangkat Kerja Kota

Administratif dan Kabupaten Administratif, maka struktur

penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta

berdasarkan pembagian wilayah administratif.

Walikota dan Bupati di Provinsi DKI Jakarta berperan

sebagai kepala wilayah tetapi tidak memiliki daerah dalam arti

daerah kewenangan. Tugas Walikota dan Bupati selain

melaksanakan urusan pemerintahan umum juga melaksanakan

tugas umum pemerintahan di wilayah Kota Administatif untuk

Walikota dan Bupati di wilayah Kabupaten Administratif,

melaksanakan tugas atributif bidang koordinasi pemerintahan

terhadap seluruh instansi pemerintah baik Perangkat Daerah

maupun instansi vertikal di Kota Administratif dan Kabupaten

Administratif; penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban,

penegakan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan

Gubernur; pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di

Kecamatan dan kelurahan; pelaksanaan tugas pemerintahan

- 43 -

lainnya yang belum dilaksanakan Kecamatan dan Kelurahan serta

Perangkat Daerah di wilayah kecamatan.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan

koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan

pemberdayaan masyarakat kelurahan. Menurut Pasal 223 UU

Nomor 23 Tahun 2014, Kecamatan diklasifikasikan atas: (1)

Kecamatan tipe A untuk Kecamatan dengan beban kerja yang

besar; (2) Kecamatan tipe B untuk Kecamatan dengan beban kerja

yang kecil. Penentuan beban kerja kecamatan didasarkan pada

jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah kelurahan.

Koordinasi baik yang dilakukan Walikota dan Bupati

maupun Camat bertujuan untuk mencapai keserasian,

keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi, dan integrasi

keseluruhan kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan di Kota

Administrasi, Kabupaten Administrati, dan Kecamatan, guna

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan

efisien.

Kelurahan menurut Pasal 229 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun

2014, Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang

disebut Lurah selaku Perangkat Kecamatan dan bertanggung

jawab kepada Camat. Lurah diangkat oleh Bupati / Walikota

(dalam hal ini Kepala Daerah) atas usul Sekretaris Daerah dari

pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam: (a)

melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan; (b) melakukan

pemberdayaan masyarakat; (c) melaksanakan pelayanan

masyarakat; (d) memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;

(e) memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum; (f)

- 44 -

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; (g)

melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun

2018 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Organisasi Perangkat Daerah, maka pola Organisasi Perangkat

Daerah dapat dilihat pada lampiran I Naskah Akademik ini dan

untuk Jumlah Perangkat Daerah dan produk hukum daerah yang

berkaitan dengan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3.

TABEL 2

JUMLAH PERANGKAT DAERAH

NO PERANGKAT DAERAH JUMLAH

1. Sekretariat Daerah 1

2. Sekretariat DPRD 1

3. Inspektorat 1

4. Dinas 23

5. Badan 8

6. Badan Penunjang Lainnya 2

7. Kota Administrasi 5

8. Kabupaten Administrasi 1

9. Kecamatan 44

- 45 -

10. Kelurahan 267

Jumlah 353

Sumber : Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, 2017

TABEL 3

PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERKAITAN DENGAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

NO NO PERGUB JUDUL TANGGAL

PENETAPAN

1. No 254 Tahun

2016

Organisasi dan Tata Kerja Badan

Pengelola Keuangan Daerah

29 Desember

2016

2. No.256 tahun 2016 Organisasi dan Tata kerja Badan

Kepegawaian Daerah

29 Desember

2016

3. No.257 tahun 2016 Organisasi dan Tata Kerja Badan

Pengembangan Sumber Daya

Manusia

29 Desember

2016

4. No 253 Tahun

2016

Organisasi dan Tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan

Daerah

29 Desember

2016

5. No. 259 Tahun

2016

Organisasi dan Tata Kerja Badan

Pembinaan Badan Usaha Milik

Daerah

29 Desember

2016

6. No. 255 Tahun

2016

Organisasi dan Tata Kerja Badan

Pengelola Aset Daerah

29 Desember

2016

7. No. 258 Tahun

2016

Oranisasi dan Tata Kerja Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik

29 Desember

2016

- 46 -

8. No. 260 Tahun

2016

Organisasi dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana

Daerah

29 Desember

2016

9. No. 262 Tahun

2016

Organisasi dan Tata Kerja Badan

Pendapatan dan Retribusi

Daerah

29 Desember

2016

10. No. 261 Tahun

2016

Organisai dan Tata Kerja Badan

Pelayanan Pengadaan Barang /

Jasa

29 Desember

2016

11. No. 273 Tahun

2016

Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Bina Marga

29 Desember

2016

12. No. 279 Tahun

2016

Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Cipta Karya, Tata Ruang, dan

Pertanahan

29 Desember

2016

13. No. 280 Tahun

2016

No. 149 Tahun

2018

Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Kehutanan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Kehutanan

29 Desember

2016

21 Desember

2018

14. No. 263 Tahun

2016

Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

29Desember

2016

15. No. 278 Tahun

2016

Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Kesehatan

29 Desember

2016

16. No. 268 Tahun Organisasi dan Tata kerja Dinas 29 Desember

- 47 -

2016 Ketahanan Pangan, Kelautan,

dan Pertanian

2016

17. No. 266 Tahun

2016

Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah, serta Perdagangan

29 Desember

2016

18. No. 284 Tahun

2016

Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Lingkungan Hidup

29 Desember

2016

19. No. 269 Tahun

2016

Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan

29 Desember

2016

20. No. 283 Tahun

2016

Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Pemberdayaan, Perlindungan

Anak, dan Pengendalian

Penduduk

29 Desember

2016

21. No. 276 Tahun

2016

Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Pemuda dan Olahraga

29 Desember

2016

22. No. 281 Tahun

2016

Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

29 Desember

2016

23. No. 264 Tahun

2016

Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Penanggulangan Kebakaran dan

Penyelamatan

29 Desember

2016

24. No. 277 Tahun

2016

Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Pendidikan

29 Desember

2016

25. No.270 Tahun Organisasi dan Tata Kerja Dinas 29 Desember

- 48 -

2016

No. 5 Tahun 2019

Perhubungan

Perubahan Atas Peraturan

Gubernur Nomor 270 Tahun

2016 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Perhubungan

2016

21 Januari 2019

26. No. 267 Tahun

2016

Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Perindustrian dan Energi

29 Desember

2016

27. No. 282 Tahun

2016

No. 10 Tahun 2018

Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan

29 Desember

2016

6 Februari 2018

28. No. 274 tahun

2016

Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman

29 Desember

2016

29. No. 275 Tahun

2016

No. 20 Tahun 2018

Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Sosial

Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Sosial

29 Desember

2016

19 Maret 2018

30. No. 272 Tahun

2016

Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Sumber Daya Air

29 Desember

2016

31. No. 271 Tahun

2016

Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi

29 Desember

2016

32. No. 285 Tahun

2016

Organisasi dan Tata Kerja Satpol

PP

29 Desember

2016

33. No. 265 Tahun

2016

No. 75 Tahun 2018

Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Komunikasi, Informatika, dan

Statistik

Perubahan Atas Peraturan

29 Desember

2016

26 Juli 2018

- 49 -

Gubernur Nomor 265 Tahun

2016 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Komunikasi,

Informatika, dan Statistik

34. No. 252 Tahun

2016

Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat

29 Desember

2016

35. No. 250 Tahun

2016

Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Daerah

29 Desember

2016

36. No. 251 Tahun

2016

Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah

29 Desember

2016

36. No. 286 Tahun

2016

Organisasi dan Tata Kerja Kota

Administrasi

29 Desember

2016

37. No. 287 Tahun

2016

No. 131 Tahun

2018

Organisasi dan Tata Kerja

Kabupaten Administrasi

Kepulauan Seribu

Organisasi dan Tata Kerja

Kabupaten Administrasi

Kepulauan Seribu

29 Desember

2016

30 November

2018

Sumber : Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, 2018

- 50 -

BAB III

PENDEKATAN PENATAAN KELEMBAGAAN

3.1 DASAR PERTIMBANGAN PENATAAN KELEMBAGAAN

PEMERINTAH DAERAH

Suatu organisasi dituntut untuk melakukan perubahan

mengikuti dinamika perubahan lingkungan apabila organisasi

tersebut ingin tetap mempertahankan eksistensinya baik dalam

skala kecil maupun besar. Organisasi harus memiliki strategi baru

yang lebih fleksibel menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang

sering terjadi. Terbitnya Undang-Undang 23 Tahun 2014,

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 menuntut

penyesuaian pada pola penataan kembali kelembagaan dalam

lingkup organisasi Perangkat Daerah.

Penataan kembali kelembagaan merupakan proses yang

berkelanjutan, dalam arti bahwa seiring atau pada setiap terjadi

perubahan disertai kondisi terbaru menuntut sebuah aksi

penataan kelembagaan. Dalam rangka menata sistem

Pemerintahan Daerah agar menyesuaikan dan harmonis dengan

pencapaian visi dan misi yang diemban Kepala Daerah, maka

kebijakan penataan kelembagaan menjadi langkah yang tepat.

Penataan kelembagaan atau organisasi tersebut harus diimbangi

dengan penataan pada unsur dan elemen utama lainnya dari

sistem tersebut, antara lain penataan keuangan, penataan SDM,

- 51 -

penataan kebutuhan sarana dan prasarana serta penataan pola

hubungan kerja antar unit dalam organisasi.

Selanjutnya terkait dengan penataan kelembagaan,

terdapat beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan untuk

melakukan penataan kelembagaan Pemerintah Daerah, yang

meliputi 3 (tiga) aspek yaitu : aspek yuridis, aspek kebutuhan

empiris dan aspek akademis.

3.1.1 ASPEK YURIDIS

Secara yuridis, penataan dan evaluasi kelembagaan

Pemerintah Daerah didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun

2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat

Daerah. Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota, yang mempengaruhi perubahan pada

kelembagaan di Daerah tertuang di dalam Lampiran Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam hal penataan kelembagaan

daerah, salah satu kapasitas kelembagaan ditentukan oleh beban

kerja yang didasarkan atas besar kecilnya kewenangan yang

dimiliki oleh suatu daerah. Namun demikian, di atas semuanya,

keluarnya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan

Menteri Dalam Negeri ini dimaksudkan untuk mendorong daerah

membuat organisasi perangkat daerah yang rasional dan objektif

disesuaikan dengan dinamika dan potensi yang dimiliki oleh

masing-masing daerah serta sesuai dengan asas pembentukan

perangkat daerah yang berorientasi pada perlindungan,

- 52 -

pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan yang

efektif, efisien dan berkualitas.

Keluarnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian

Penataan Perangkat Daerah maka Pemerintah Daerah harus

menyesuaikan kembali kelembagaan perangkat daerah secara

keseluruhan.

3.1.2 ASPEK EMPIRIS

Selain didasarkan atas aspek yuridis, penataan

kelembagaan suatu daerah juga harus didasarkan pada

kebutuhan empiris. Kebutuhan empiris ini merupakan suatu

konsekuensi dari dinamisasi perkembangan yang terjadi di

masyarakat seiring dengan berbagai tuntutan kebutuhan yang

semakin meningkat. Kebutuhan yang dewasa ini menjadi bagian

dari pola kehidupan masyarakat antara lain kebutuhan terhadap

penyediaan pelayanan publik yang lebih baik, baik dari segi

kualitas maupun kuantitas, kebutuhan terhadap informasi dan

komunikasi, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang semakin

berkembang dari hari ke hari. Dengan munculnya berbagai

kebutuhan baru dan berkembangnya kebutuhan yang telah ada,

pemerintah perlu memfasilitasi dan mengatur penyediaan

kebutuhan tersebut yang mana untuk menanganinya dibutuhkan

suatu kelembagaan pemerintah.

Di samping berkembangnya berbagai kebutuhan tersebut

yang selanjutnya berimplikasi terhadap kebutuhan kelembagaan

- 53 -

perangkat daerah, dalam kenyataan empiris juga muncul

permasalahan-permasalahan yang membutuhkan penanganan

segera. Oleh karenanya, perlu adanya pola organisasi yang

memberikan kemungkinan untuk melakukan penanganan secara

cepat dan tepat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018

mendorong bagi Daerah untuk menciptakan kelembagaan yang

tepat ukuran dan tepat fungsi (rightsizing), sehingga dinamisasi

perubahan kebutuhan sebagaimana dijelaskan di atas lebih cepat

untuk ditangani dan dipecahkan oleh kelembagaan yang ada.

Perbedaan paradigma penataan kelembagaan yang tepat

aturan dan tepat fungsi tersebut harus didasarkan pada

pengukuran beban kerja perangkat daerah secara terukur dan

akuntabel. Diharapkan dengan adanya ketentuan ini,

kelembagaan Perangkat Daerah di masa depan akan lebih mampu

mengatasi masalah yang ada dan masalah yang mungkin muncul.

Idealnya, kelembagaan Perangkat Daerah juga menganut pada

karakteristik tersebut sehingga efektifitas organisasi akan semakin

meningkat.

3.1.3 ASPEK AKADEMIS

Semakin maraknya tuntutan berbagai pihak untuk

melakukan reformasi birokrasi juga berdampak pada penataan

kelembagaan yang cenderung efektif dan efisien. Hal ini sejalan

dengan perkembangan paradigma pemerintahan di negara –

negara maju yang dewasa ini telah meninggalkan konsep

pemerintahan / birokrasi yang menekankan pada konsep

administrasi pemerintahan yang mekanistis dan kaku. Konsep

- 54 -

tersebut kemudian dikenal pula dengan sebutan birokrasi feodal

atau tradisional yaitu birokrasi yang lebih cenderung menerapkan

sentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam bentuk birokrasi semacam ini perkembangan

kebutuhan masyarakat cenderung kurang dapat terlayani.

Disamping itu, birokrasi feodal juga menimbulkan inefisiensi dan

produktivitas yang rendah, sementara yang menonjol justru

formalisme dan rigiditas sehingga efektivitas dalam melaksanakan

pelayanan dan pembangunan tidak bisa berjalan sesuai dengan

yang diharapkan.

Dengan adanya kekecewaan terhadap hasil yang

didapatkan dari Birokrasi feodal tersebut, timbul dorongan untuk

menciptakan inovasi baru dalam praktek penyelenggaraan

birokrasi. Konsep inovasi birokrasi antara lain dihasilkan Ted

Gabler dan David Osborn yang mengemukakan 10 (sepuluh)

prinsip dalam melaksanakan perubahan-perubahan dalam

pemerintahan yang diberi istilah Reinventing Government.

Kesepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1. Catalyttic Government: Steering Rather Rowing;

Pemerintah lebih mengkonsentrasikan diri pada aspek

pengaturan/regulasi dengan membuat kebijaksanaan dari

pada sebagai pelaksana kebijakan atau pelaksana

penyelenggaraan pelayanan umum bagi masyarakat;

2. Community-owned Government: Empowering Rather Than

Serving;

Pemerintah lebih bertujuan kepada memberdayakan

masyarakat (empowering citizens) tidak hanya melayani

yang membuat masyarakat terlena dan tergantung kepada

pemerintah tetapi pemberian layanan dan penyediaan

- 55 -

fasilitas dilakukan dalam rangka pendewasaan dan

pemandirian masyarakat;

3. Competitive Government: Injecting Competition into service

Delivery;

Menciptakan kompetisi dalam pemerintahan dengan

mendorong terjadinya kompetisi dalam pemberian layanan

di antara penyelenggara pelayanan umum;

4. Mission-Driven Government: Transforming Rule-Driven

Organizations;

Pemerintah atau birokrasi Max weber mengemukakan

bahwa jalannya birokrasi dikendalikan atau diarahkan oleh

aturan, konsepsi tersebut dirasakan kurang tepat lagi

tetapi sebaiknya Pemerintah atau birokrasi berjalan

diarahkan oleh tujuan dan misi (mission) yang telah

ditetapkan yakni untuk kepentingan masyarakat;

5. Results-Oriented Government: Funding Outcomes, Not Input;

Pemerintah yang berorientasi pada hasil dengan penekanan

atau pokok perhatian bukan pada aspek "inputs",

melainkan pada aspek hasilnya (outcomes);

6. Customer-Driven Government: Meeting the Needs of the

Customer, Not the Bureaucracy;

Pemerintah yang diarahkan oleh kebutuhan dari konsumen

yaitu masyarakat bukan diarahkan oleh kebutuhan dari

pada Birokrasi;

7. Enterprising Government: Earning Rather Than Spending;

Penanaman semangat entrepreneur dalam Pemerintah,

yakni bersemangat untuk menghasilkan atau mendapatkan

- 56 -

keuntungan untuk penerimaan keuangan (earning money),

daripada memikirkan bagaimana menghabiskan anggaran

yang dialokasikan (spending money);

8. Anticipatory Government: Prevention Rather Than Cure;

Pemerintah yang antisipatif, yakni melakukan antisipasi

baik berupa pencegahan terjadinya sesuatu permasalahan,

antisipasi terhadap perubahan yang mungkin akan terjadi,

daripada mengatasi masalah setelah permasalahan

tersebut muncul atau menyesuaikan setelah perubahan

terjadi;

9. Decentralized Government: From Hierarchy to Participation and

Teamwork;

Pemerintah yang melaksanakan desentralisasi atau

mendelegasikan kewenangan kepada unsur-unsur

bawahannya antara lain dengan menerapkan pola

manajemen partisipatif serta kerjasama kelompok

(teamwork) dalam pencapaian sasaran organisasi.

10. Market-Oriented Government: Leveraging Change Through the

Market;

Pemerintah yang mendorong berlakunya "mekanisme

pasar" secara sehat dan menyesuaikan tuntutan

perubahan berdasarkan tuntutan dan mekanisme pasar.

11. Kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi menjadi

faktor penting yang mendorong terjadinya perubahan

organisasi seperti Pemerintahan sehingga perubahan dalam

kehidupan berorganisasi tidak dapat dielakkan. Perubahan

yang terjadi di dalam organisasi (internal) umumnya terkait

dengan latar belakang, kemampuan, dan kapasitas internal,

- 57 -

serta motivasi dari para aktor perubahan yang ada dalam

organisasi. Perubahan organisasi yang disebabkan oleh faktor

eksternal (dari luar organisasi) merupakan imlementasi atas

tuntutan peran sosio-ekonomi-politik organisasi terhadap

lingkungannya terutama terkait dengan kebutuhan pelanggan

(konsumen) dan penyedia barang dan jasa (produsen).

Perubahan yang dilakukan dalam organisasi ditujukan

untuk menjaga keseimbangan organisasi. Pola perubahan

organisasi biasa dimulai dengan perubahan atas sistem dan

struktur organisasi, aplikasi keterampilan tenaga kerja, serta

peningkatan dan pengembangan pengetahuan anggota organisasi.

Perlu disadari bahwa tidak ada kemajuan tanpa perubahan

tapi tidak berarti bahwa setiap perubahan akan mengakibatkan

adanya kemajuan. Jadi pembahasan tentang perubahan di sini

terutama terkait dengan dasar pertimbangan perubahan

organisasi.

Berbagai penelitian tentang organisasi menunjukkan

bahwa ada perbedaan kesuksesan antara organisasi yang diubah

secara berencana dengan organisasi yang perubahannya tidak

direncanakan terlebih dahulu. Geiner (Liliwery, 1997),

menyimpulkan bahwa organisasi yang dapat melakukan

perubahan dengan baik adalah organisasi yang memiliki proses

sebagai berikut:

1. para pimpinan harus mengikuti saran agen pembaharuan

(kemauan dan rendah hati mendengarkan gagasan-gagasan

baru);

2. mengangkat seorang konsultan organisasi;

3. para pimpinan melibatkan bawahan dalam penerapan bentuk

pengujian yang disarankan oleh konsultan organisasi;

- 58 -

4. memanfaatkan keahlian konsultan mencari dan mendapatkan

fakta, mendiskusikan masalah kemudian membuat

identifikasi, dan terakhir segera mencari jalan keluar;

5. pimpinan membuktikan kepada seluruh pimpinan Unit Kerja

dan pada bawahan di organisasi itu, bahwa gagasan dan

metode baru yang ditawarkan konsultan telah menghasilkan

sesuatu yang baru yang dinikmati oleh semua orang pada

semua tingkat organisasi.

Perubahan dapat terjadi melalui revolusi, reformasi,

evolusi, dan inovasi. Hal ini sangat terkait dengan

tanggapan/respon setiap orang, baik yang ada dalam organisasi,

maupun yang diluar organisasi. Beberapa tanggapan tersebut

antara lain menerima, menolak, siap, belum siap. Perbedaan

tanggapan tersebut membuat masing-masing orang menentukan

pilihan yang berbeda-beda terhadap perubahan. Anggota

organisasi akan memilih salah satu dari tiga alternatif sebagai

berikut:

1. Menjadi motor perubahan atau agen perubahan: Setiap orang

yang mampu menjadi katalisator dengan penuh tanggung

jawab dapat melakukan perubahan aktivitas tertentu. Mereka

memiliki posisi di garda terdepan terhadap proses perubahan

yang terjadi. Lebih dari itu, mereka juga dituntut untuk

memiliki pengetahuan tentang konsep dan alasan perlunya

suatu perubahan harus dilakukan. Dengan demikian,

merekapun dapat mempengaruhi serta meyakinkan pihak lain

tentang perlunya perubahan organisasi.

2. Mendiamkan perubahan: posisi ini merupakan posisi yang

paling banyak dipilih oleh mereka yang ingin mengambil posisi

aman terhadap kondisi yang ada. Mereka tidak berada pada

- 59 -

posisi sebagai pelopor perubahan, namun juga tidak menolak

atas perubahan yang terjadi. Ketika perubahan itu akan

membawa keuntungan, maka perubahan itu akan mereka

dukung. Sebaliknya, jika mereka melihat perubahan itu tidak

membawa keuntungan mereka memilih posisi aman dengan

diam pada posisi yang ada pada saat ini.

3. Menghambat perubahan atau resisten terhadap perubahan:

Keterbatasan kemampuan dan keterampilan dapat

mengakibatkan orang resisten terhadap perubahan.

Sejalan dengan konsepsi tersebut negara-negara yang

tergabung dalam OECD (Organization for Economic Cooperation and

Development) melakukan Langkah-langkah serupa untuk

mengadakan perubahan dalam birokrasinya dengan melakukan

perubahan-perubahan sebagai berikut (Public Management Service

OECD, 1996) :

1. Melaksanakan desentralisasi kewenangan diantara organ-

organ pemerintahan baik di antara pemerintah pusat maupun

antara Pusat dan Daerah dan melaksanakan devolusi

tanggungjawab ke pemerintahan di bawahnya;

2. Mengadakan pengkajian ulang terhadap apa yang seharusnya

pemerintah lakukan dan yang pemerintah biayai, apa yang

seharusnya pemerintah biayai tapi mereka tidak lakukan dan

apa yang seharusnya pemerintah kerjakan tetapi tidak

dikerjakan dan apa yang seharusnya pemerintah tidak

kerjakan tetapi pemerintah kerjakan;

3. Mengadakan perampingan organisasi “downsizing” dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengadakan

privatisasi dan koorporatisasi kegiatan-kegiatan pemerintahan;

- 60 -

4. Mempertimbangkan cara-cara yang lebih efektif dalam

pembiayaan pemberian layanan seperti dengan mengadakan

contracting out, menyerahkan pada mekanisme pasar and

pengenaan retribusi;

5. Orientasi pada konsumen dengan menerapkan standar

kualitas untuk pelayanan kepada masyarakat;

6. Melakukan benchmarking dan pengukuran kinerja;

7. Mengadakan reformasi dengan mendisain pengaturan secara

mudah atau sederhana dan mengurangi komponen-komponen

pembiayaan.

Inggris tidak ketinggalan dalam melakukan pembaharuan

birokrasinya, mereka mengistilahkan “New Public Management”.

Inggris ingin menampilkan wajah baru pemerintahannya yang

lebih memberikan kepuasan kepada masyarakat. Untuk

melaksanakan tujuannya tersebut, Pemerintah Inggris

mengadakan langkah-langkah yang menurut Minogue adalah

sebagai berikut (The British Council, 2002) :

1. Mengadakan restrukturisasi sektor publik khususnya dengan

mengadakan privatisasi;

2. Memperkenalkan prinsip-prinsip kompetisi melalui privatisasi,

market testing pada pelayanan internal pemerintahan dan

meningkatkan efisiensi dalam pengawasan;

3. Mengatasi keterbatasan dana yang dimiliki, pembiayaan

pemerintahan dan pelayanan;

4. Berorientasi kepada konsumen melalui menjalin hubungan

yang serasi dengan pelaksana pelayanan dibandingkan hanya

memperhatikan kebutuhan yang mendasari pelayanan;

- 61 -

5. Memfokuskan pada outcomes dan outputs dibandingkan pada

inputs dan processes;

6. Meningkatkan akuntabilitas kepada konsumen atau pelanggan

yakni masyarakat;

7. Mengadakan penataan terhadap aturan yang ada dengan

menerapkan desentralisasi dengan menciptakan badan usaha

negara yang otonom;

8. Meningkatkan efisiensi, memperbaiki manajemen yang

mendasarkan pada pengukuran kinerja dan insentif.

Langkah-langkah public sector reform tersebut di atas

antara lain bermuara kepada pembenahan atau menata kembali

besaran organisasi pemerintah menyesuaikan dengan kebutuhan

dan peran serta fungsi pemerintahan.

Begitu pula halnya dengan organisasi perangkat daerah

yang dibentuk berdasarkan berbagai peraturan dan perundangan.

Dalam mendesain organisasi perangkat daerah, struktur

organisasi adalah hal yang perlu mendapat perhatian khusus.

Menurut Suryanto dkk (2008: 102-103) : “Struktur organisasi

merupakan peta formal yang menunjukkan pembagian dan

pengelompokkan tugas serta pengkoordinasian pelaksanaan

kegiatan dalam suatu organisasi. Semakin kompleks struktur

organisasi semakin dibutuhkan koordinasi, kontrol dan

komunikasi yang intensif diantara organisasi yang ada sehingga

para pimpinan dapat memastikan bahwa setiap unit dapat bekerja

dengan baik”. Oleh karena itu, Suryanto menegaskan bahwa

dalam mendesain organisasi pemerintahan daerah, pembagian

tugas, pengelompokkan tugas, dan pengkoordinasian kegiatan

perlu diperhatikan dengan baik.

- 62 -

Menurut Mintzberg (1993:153) dalam struktur organisasi

terdapat peraturan-peraturan, tugas dan hubungan kewenangan

yang bersifat formal. Hubungan kewenangan tersebut mengatur

bagaimana orang bekerjasama dan menggunakan sumber daya

yang ada untuk mencapai tujuan organisasi. Tugas-tugas yang

terdapat dalam struktur organisasi dibedakan ke dalam lima

unsur dasar, yaitu Strategic Apex, Middle Line, Technostructure,

Supporting Staff dan Operating Core. Masing-masing unsur

menjalankan fungsinya masing-masing dalam suatu hubungan

kerja yang sinergis dan sistematis sehingga tujuan yang

diharapkan dapat diwujudkan. Bahwa setiap organisasi memiliki 5

(lima) bagian, meliputi staf inti teknis, manajemen puncak,

manajemen menengah, staf dukungan teknis, dan staf dukungan

administratif. Lima bagian dari organisasi tersebut dapat

bervariasi dalam ukuran dan pentingnya tergantung pada

lingkungan, teknologi organisasi, dan faktor lainnya.

Inti teknis termasuk orang-orang yang melakukan

pekerjaan dasar dari organisasi. Melakukan fungsi subsistem

produksi dan benar-benar menghasilkan produk dan layanan

output organisasi. Disinilah transformasi utama dari input ke

output berlangsung. Inti teknis adalah departemen produksi di

perusahaan manufaktur, kegiatan pembelajaran di universitas,

dan kegiatan pelayanan medis di rumah sakit. Dukungan teknis

merupakan fungsi dukungan teknis yang membantu organisasi

beradaptasi dengan lingkungannya. Karyawan dukungan teknis

seperti insinyur dan peneliti mengamati lingkungan terkait

permasalahan, peluang, dan perkembangan teknologi. Sedangkan

dukungan administrasi merupakan fungsi dukungan administratif

bertanggung jawab untuk kelancaran dan pemeliharaan

organisasi, termasuk unsur-unsur fisik dan manusia. Dalam

- 63 -

fungsi ini termasuk melaksanakan kegiatan sumber daya manusia

seperti perekrutan, mempekerjakan, dan pelatihan karyawan dan

pengembangan.

Mintzberg (1993:153) mendeskripsikan kelima unsur dasar

dimaksud sebagai berikut :

1. The Strategic Apex, yaitu bagian dari organisasi yang

berfungsi sebagai penanggungjawab berhasiltidaknya

organisasi mencapai tugas pokoknya;

2. The Middle Line, yaitu bagian dari organisasi yang bertugas

membantu menterjemahkan kebijakan-kebijakan top

manajemen untuk selanjutnya disampaikan kepada unit

pelaksana untuk ditindaklanjuti;

3. The Technostructure, yaitu bagian dari organisasi yang

berfungsi menganalisis kebijakan-kebijakan pimpinan dengan

mengeluarkan berbagai pedoman-pedoman atau standardisasi-

standardisasi tertentu yang harus diperhatikan oleh seluruh

perangkat daerah/pengguna masing-masing;

4. The Supporting Staff, yaitu bagian dari organisasi yang pada

dasarnya ikut memberi dukungan untuk tugas perangkat

daerah secara keseluruhan; dan

5. The Operating Core, yaitu bagian dari organisasi yang

berfungsi melaksanakan tugas pokok organisasi yang

berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Kendali kegiatan yang berada pada institusi tertentu

berdasarkan kewenangannya akan melahirkan suatu rnodel

konfigurasi birokrasi dengan ukuran efektivitas tertentu pula.

Berdasarkan pemahaman ini, mengukur efektifitas institusi dalam

melaksanakan fungsinya seharusnya dapat didasarkan pada

- 64 -

konfigurasi institusi. Sebagaimana dikemukakan Mintzberg

bahwa, konfigurasi institusi adalah berfungsinya struktur institusi

berdasarkan tiga kriteria. Pertama, dominasi kontrol oleh bagian

institusi tertentur. Kedua, derajat desentralisasi yang diterapkan.

Ketiga, mekanisme koordinasi yang digunakan. Berdasarkan

konfigurasi institusi dapat diketahui institusi yang paling

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas tertentu, dan

kemudian dapat diukur efektivitas fungsinya dalam melaksanakan

tugas tersebut.

Mengacu pada lima konfigurasi ini, pengukuran efektivitas

institusi pemerintah daerah dalam dalam melaksanakan fungsi

mengurus penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara

cermat, baik menyangkut kinerja Sekretariat Daerah, Sekretariat

DPRD, Dinas Daerah, unsur penunjang Urusan Pemerintahan

(Badan Daerah), maupun Kecamatan.

3.2 ASPEK-ASPEK YANG DIPERTIMBANGKAN DALAM

PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

Pada dasarnya, ada 2 (dua) macam sifat dari aspek-aspek

yang perlu dipertimbangkan dalam penataan kelembagaan Daerah

yaitu:

1. Aspek yang bersifat kualitatif

Disini, aspek-aspek tersebut sulit dihitung karena terkait

dengan nilai (value) yang notabene sulit untuk diukur karena

aspek ini memiliki unsur subyektifitas yang relatif besar.

Namun demikian, kekurangan ini dapat diatasi dengan

melakukan penilaian yang didasarkan atas pengalaman dan

- 65 -

kebutuhan di masa yang akan datang, bukan didasarkan pada

kebutuhan individual. Aspek-aspek tersebut misalnya adalah

nilai strategis daerah ataupun teknologi yang terkait dengan

visi dan misi suatu daerah.

2. Aspek yang bersifat kuantitatif

yakni aspek yang dapat dihitung dan diukur, misalnya potensi

dan kebutuhan daerah/masyarakat, jumlah SDM Aparatur,

aspek keuangan, dan aspek kewenangan.

Walaupun demikian terdapat pula aspek yang bersifat semi

kualitatif dan kuantitatif antara lain kualitas kewenangan dan

kualitas SDM. Aspek-aspek baik yang bersifat kuantitatif,

kualitatif maupun semi kualitatif dan semi kuantitatif inilah yang

akan menentukan beban tugas atau beban pekerjaan suatu

kelembagaan Daerah.

3.2.1 ASPEK KEWENANGAN

Desentralisasi dapat diartikan sebagai pelimpahan

kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom (suatu

kesatuan masyarakat), dengan demikian kewenangan yang

dilimpahkan kepada Daerah dapat dilakukan oleh Sektor Publik

(Pemerintahan), Sektor Swasta dan Masyarakat Daerah. Oleh

karenanya, dalam menata kelembagaan daerah, perlu diawali

terlebih dahulu dengan melakukan analisis terhadap kewenangan

daerah. Adapun penyelenggaraan kewenangan daerah dapat

dipilah menjadi beberapa jenis sebagai berikut :

1. Kewenangan yang perlu diselenggarakan sepenuhnya atau

secara mandiri oleh Pemerintah Daerah atau kewenangan yang

- 66 -

sepenuhnya dimonopoli oleh Pemerintah. Kewenangan-

kewenangan yang semacam ini lebih banyak adalah

kewenangan dalam hal pembuatan kebijakan untuk

pengaturan (steering);

2. Kewenangan yang perlu diselenggarakan secara kerjasaama

antara Pemerintah Daerah dan Sektor Swasta atau

Masyarakat. Kewenangan semacam ini lebih banyak adalah

kewenangan dalam hal pelaksanaan kegiatan (pembangunan

dan pelayanan);

3. Kewenangan yang seyogyanya diserahkan kepada sektor

swasta atau masyarakat, pemerintah hanya membuat

pengaturan atau standar-standar untuk menjaga kualitas;

4. Kewenangan juga perlu dipilah, mana yang seyogyanya

dibiayai oleh Pemerintah walaupun pelaksanaannya dilakukan

sektor swasta atau masyarakat dan mana yang menjadi beban

atau tanggungjawab masyarakat. Dengan pemilahan tersebut,

penyelenggaraan kewenangan tidak seharusnya dimonopoli

(diatur dan diselenggarakan) oleh pemerintahan, namun

demikian dalam kondisi dewasa ini dimana sektor swasta dan

masyarakat yang relatif belum berdaya maka peran pemerintah

di negara berkembang seperti di Indonesia masih sangat

dibutuhkan.

3.2.2 ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Baik dalam organisasi maupun dalam proses manajemen,

keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aspek yang

sangat penting dan sangat determinan. SDM dengan kualifikasi

- 67 -

baik akan mendorong perwujudan tujuan organisasi secara lebih

efektif dan efisien.

Dalam perspektif keilmuan yang telah menggunakan

pendekatan manajemen strategik, SDM tidak hanya dianggap

sebagai tool of management tapi juga sebagai sumber keunggulan

kompetitif dan elemen kunci untuk mencapai tujuan organisasi.

Perspektif tersebutlah yang menjadi dasar filosofis manajemen

Sumber Daya Manusia.

Dalam lingkup yang lebih luas, Manajemen Sumber Daya

Manusia (MSDM) ini tidak hanya mencakup aspek hubungan

(relasi) antara karyawan dan organisasi saja, tetapi juga

menyangkut fungsi-fungsi yang lain seperti perencanaan,

rekrutmen, seleksi, training, pengembangan dan penlilaian hasil

kerja (Syafruddin Alwi, 2001; VI). Rekrutmen merupakan langkah

kedua atau ketiga dalam MSDM yang sebelumnya diawali dengan

Perencanaan Kepegawaian yang didahului dengan menetapkan

struktur organisasi beserta struktur pekerjaan dan profil yang

akan mengerjakan pekerjaan tersebut. Walaupun demikian

rekrutmen merupakan aspek yang sangat kritis dan menentukan

dalam proses Manajemen Sumber Daya Manusia dalam artian

proses manajemen SDM selanjutnya sangat ditentukan oleh

kualitas dari Proses Rekrutmen ini. Proses rekrutmen merupakan

"pintu gerbang" untuk memasuki "kawasan organisasi". Kalau

langkah awal ini sudah bejalan dengan baik, maka selanjutnya

sumber daya manusia akan lebih mudah dikembangkan.

Kelemahan atau kesalahan yang mungkin akan timbul dalam

proses pengembangan selanjutnya sudah dapat dieliminasi

sedemikian rupa.

- 68 -

Dalam konteks penataan kelembagaan, SDM baik secara

individual maupun Manajemen SDM yang diterapkan akan

berpengaruh terhadap kelembagaan yang dibentuk. SDM yang

berkualitas akan mengurangi besaran organisasi yang akan

diterapkan begitu halnya dengan pola manajemen SDM yang

profesional, dimulai dari proses rekrutmen, pengembangan

pegawai sampai dengan berhenti (pensiun) akan berpegaruh

terhadap organisasi yang ada.

Besar kecilnya kewenangan yang dimiliki oleh suatu

daerah, selain berimplikasi pada besar kecilnya beban kerja yang

harus diemban oleh kelembagaan Pemerintah Daerah tersebut,

juga berdampak pada besar kecilnya kebutuhan Sumber Daya

Manusia dan manajemennya. Oleh karenanya, untuk melakukan

penataan kelembagaan daerah, ketersediaan Sumber Daya

Manusia dan sistem manajemennya harus harus diperhatikan

kaitannya dengan kesiapan daerah untuk melaksanakan berbagai

kewenangan yang dimilikinya.

3.2.3 ASPEK KEUANGAN

Selain aspek kewenangan dan aspek Sumber Daya

Manusia, dalam penataan kelembagaan perlu juga memperhatikan

aspek keuangan, maksudnya perlu untuk mempertimbangkan

kemampuan daerah dalam membiayai kelembagaan yang

dihasilkannya. Semakin besar organisasi yang dibuat semakin

besar dana yang harus dialokasikan untuk membiayai

kelembagaan/organisasi tersebut. Dalam hal ini, penataan

kelembagaan yang dilakukan diharapkan dapat melakukan

perubahan-perubahan sebagai berikut:

- 69 -

1. Organisasi yang dibentuk dapat mengurangi pemborosan dan

inefisiensi yang terjadi

Dengan mempertimbangkan aspek keuangan, baik

pengeluaran, pendapatan atau manfaat yang dihasilkan

oleh kelembagaan yang terbentuk maka pemborosan dan

inefisiensi dapat dikurangi. Di sini, kelembagaan besar

belum tentu menjadikan pemborosan tetapi dapat pula

menghasilkan manfaat yang besar, tentu saja manfaat yang

dimaksudkan adalah manfaat untuk masyarakat.

Kelembagaan kecil belum tentu menghasilkan efisiensi tapi

dapat pula menimbulkan ketidakoptimalan potensi yang

dimilikinya atau terdapat pekerjaan yang tidak dapat

terlaksana padahal pekerjaan tersebut manfaatnya sangat

besar bagi masyarakat.

2. Pembentukan organisasi baik secara horizontal maupun secara

vertikal perlu juga mempertimbangkan pengalokasian sumber

dana secara efisien

Keterbatasan dana yang tersedia menuntut perlunya

pendistribusian secara adil, baik keadilan secara distributif

maupun keadilan secara alokatif sehingga tidak

menimbulkan kecemburuan dan ketidakharmonisan antar

unit organisasi. Unit organisasi yang memiliki beban tugas

yang besar seyogyanya mendapat alokasi dana yang cukup

untuk menjalankan tugas-tugasnya.

3. Penataan Kelembagaan Daerah diharapkan dapat mendorong

dan meningkatkan kreativitas, kewiraswastaan dan inisiatif di

sektor publik

Semangat entrepreneur dalam birokrasi perlu ditanamkan

sehingga tidak hanya mengetahui dan memahami

- 70 -

bagaimana membelanjakan tetapi juga mencari peluang

atau kesempatan untuk meningkatkan pendapatan.

4. Penataan Kelembagaan daerah juga diharapkan dapat

meningkatkan transparansi keuangan publik.

Masyarakat dapat memahami apakah yang telah

dibelanjakan pemerintah memberikan manfaat atau nilai

tambah bagi masyarakat atau justru sebaliknya. Dengan

adanya transparansi, Pemerintah Daerah juga akan lebih

meningkatkan kualitas program-program yang

dilaksanakan dan akan meningkatkan akuntabilitasnya

karena masyrakat akan menyoroti apa yang telah, sedang

dan akan dilakukannya.

3.2.4 ASPEK TEKNOLOGI

Perkembangan teknologi dewasa ini sangat pesat, termasuk

di dalamnya teknologi menyangkut sarana dan prasarana kerja.

Akibatnya, proses penyelesaian pekerjaan menjadi semakin

mudah, cepat dan berkualitas. Salah satu teknologi yang saat ini

banyak diperbincangkan adalah Electronic Government (E-

Government). Terkait dengan teknologi tersebut, berikut ini

disampaikan beberapa peluang dan keuntungan dari penerapan e-

government (Microsoft E-Government Strategy, 2001) :

1. Deliver electronic and integrated public services

Penerapan e-government akan memberikan nilai tambah

dalam peningkatan pelayanan dimana pelayanan akan

menjasi semakin cepat, akurat dan terpadu.

2. Bridge the digital divide

- 71 -

Pemerintah dapat menjadi jembatan penghubung dengan

masyarakat dalam memperkenalkan teknologi baru.

3. Achieve lifelong learning

Dapat menjadi sarana proses pembelajaran masyarakat.

4. Rebuild their customer relationship

Membangun hubungan dengan konsumen untuk

meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah.

5. Foster economic development

Untuk mendukung peningkatan pembangunan

perekonomian.

6. Establish sensible policies and regulations

Dengan semakin berkembangnya informasi memunculkan

berbagai isu aktual antara lain berkaitan dengan e-

commerce, cyber-crime, cyber-terrorism, dan lain-lain yang

memunculkan tuntutan untuk membuat kebijakan dan

pengaturannya.

7. Create a more participative form of government

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung

demokrasi.

Sehubungan dengan peluang dan keuntungan yang akan

diperoleh dari penerapan e-government tersebut, maka teknologi

ini menjadi salah satu kebutuhan mendesak untuk diaplikasikan.

Pemerintah Malaysia telah mengantisipasinya dengan menetapkan

e-government sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan di

negaranya.

Menyadari ketertinggalan dan kebutuhan serta keuntungan

penerapan teknologi e-government, dalam penataan kelembagaan

- 72 -

daerah di Indonesia harus juga dapat dipertimbangkan. Dalam

menerapkan teknologi informasi (e-government) harus

mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Hardware yakni perangkat keras yang akan digunakan,

kebutuhan perangkat keras disesuaikan dengan sejauhmana

tingkat teknologi yang dibutuhkan.

2. Software yakni perangkat lunak berupa program-program

aplikasi yang tepat cepat dan sederhana sehingga dapat

mendukung dan mempermudah penyelesaian pekerjaan.

3. Humanware yakni faktor manusianya, kemampuan dari SDM

menjalankan teknologi yang dimiliki baik hardware maupun

softwarenya. Dalam birokrasi biasanya faktor humanware

terkadang menjadi kendala dalam mengaplikasikan teknologi

yang dimiliki. Kendala yang menhadangnya baik berupa

pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya maupun

terkait dengan budanya atau kebiasaan yang ada.

Dengan teknologi yang digunakan baik hardware, software

dan humanware, semakin tinggi tingkatannya maka akan semakin

ramping organisasi yang dibutuhkannya.

3.2.5 ASPEK KEBUTUHAN PELAYANAN

Menyadari berbagai perbedaan dalam hal potensi yang

dimiliki oleh setiap daerah, UU Nomor 23 Tahun 2014

memberikan keleluasaan pada daerah untuk menyusun

kelembagaannya disesuaikan dengan kebutuhan dari daerah yang

bersangkutan termasuk sifat kekhususan maupun sifat

keistimewaan. Dalam penataan kelembagaan Pemerintah Daerah,

- 73 -

kebutuhan atau potensi yang dimiliki harus diperhatikan pula.

Untuk itu faktor-faktor kebutuhan atau potensi daerah yang perlu

diperhatikan antara lain sebagai berikut:

1. Luas wilayah kerja atau besarnya objek kewenangan yang

ditangani;

2. Jumlah penduduk yang mendapatkan Layanan;

3. Potensi pemerintah daerah;

4. Kebutuhan masyarakat;

5. Kompleksitas pekerjaan yang dilakukan;

6. Potensi masyarakat dan swasta.

Dengan memahami berbagai potensi dan kebutuhan yang

dimiliki tersebut, beban pekerjaan yang dipikul oleh suatu daerah

dapat diprediksi. Karena potensi dan kebutuhan suatu daerah

bersifat unik, maka beban pekerjaanya tidak dapat digeneralisir

atau disamaratakan.

3.2.6 ASPEK NILAI STRATEGIS DAERAH

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang

bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi,

kabupaten/kota, sedangkan penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan

oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan

daerah. Dalam rangka melakukan penataan potensi unggulan dan

kekhasan daerah, nilai strategis daerah juga harus menjadi

pertimbangan. Nilai strategis daerah ini biasanya tertuang dalam

Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Dengan menentukan sektor-

- 74 -

sektor tertentu yang menjadi unggulan (core competency) maka

kelembagaan yang menanganinya pun perlu diperhatikan.

Sebagai kesimpulan, perlu dipahami bahwa penataan

kelembagan bukan suatu proses yang berdiri sendiri, artinya

kelembagaan Pemerintahan Daerah hanya merupakan suatu

subsistem dari suatu sistem yang lebih besar lagi yaitu Sistem

Pemerintahan Daerah. Oleh karenanya, perubahan dalam

kelembagaan akan berpengaruh dan dipengaruhi oleh sistem dan

subsistem lainnya. Penataan Kelembagaan juga merupakan suatu

proses kontinyu tidak bisa dilakukan hanya sekali jadi tetapi

harus dilakukan secara bertahap, terus menerus dan terpadu.

Untuk itulah Penataan kelembagaan Pemerintah Daerah perlu

dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor lain. Selain

itu juga harus mempertimbangkan jauh kedepan bagaimana

kelembagaan hasil penataan kelembagaan dilaksanakan di

lapangan dan tentu saja perlu diiringi oleh perubahan aspek-

aspek lain atau sub sistem-sub sistem lain yang erat

keterkaitannya.

- 75 -

BAB IV

ANALISA KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pada dasarnya, struktur merupakan peta alur kerja di

dalam organisasi. Dalam rangka menentukan bentuk kelembagaan

ini, akan digunakan 4 (empat) indikator keorganisasian modern

yaitu: fleksibilitas, efektifitas, efisiensi, dan proporsionalitas. Agar

diperoleh pemahaman yang sama mengenai keempat karakteristik

tersebut, berikut ini dijabarkan mengenai pengertian dari masing-

masing karakteristik, sebagai berikut:

1. Fleksibilitas

Secara umum, konteks fleksibilitas pada penyusunan

organisasi perangkat daerah lebih ditekankan pada bagaimana

suatu organisasi dapat dengan mudah merespon dinamisasi

perkembangan lingkungan baik pada skala makro maupun

mikro. Oleh karenanya, dalam penataan kelembagaan suatu

daerah harus disesuaikan dengan besaran beban urusan yang

dimilikinya.

2. Efektivitas

Setiap urusan, baik dengan tingkat beban kerja besar, sedang

maupun kecil, perlu ditangani dengan baik. Efektivitas

kelembagaan yang menangani urusan tersebut dikatakan baik

apabila tujuan dan sasaran dari pelaksanaan urusan tersebut

dapat tercapai. Jadi efektifitas di sini lebih ditekankan pada

- 76 -

bagaimana kelembagaan daerah mampu berkontribusi positif

pada pencapaian visi dan misi daerah secara keseluruhan

dengan melaksanakan beban urusan yang diembannya. Ketika

beban urusan pemerintahan tergolong besar, dibutuhkan

kelembagaan yang besar untuk menanganinya karena dengan

dengan kelembagaan yang besar, kapasitas kewenangan yang

dimilikinya juga besar dan otomatis pelaksanaan penanganan

urusan tersebut menjadi efektif.

3. Efisiensi

Efisiensi dari kelembagaan yang melaksanakan suatu urusan

pemerintahan dapat dilihat dari: 1) tidak adanya duplikasi

institusi dalam penanganan urusan; 2) ketepatan pemilihan

model organisasi; 3) jumlah kelembagaan OPD yang optimal,

artinya jumlahnya disesuaikan dengan tingkat potensi dan

kebutuhan Provinsi DKI Jakarta, namun diupayakan

kelembagaan yang tersusun tersebut dapat bekerja optimal

mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan.

Pendefinisian efisiensi ini juga dikaitkan dengan model

organisasi yang disesuaikan dengan jenis dan karakteristik

beban kerja urusan pemerintahan yang dilaksanakan.

Terdapat 2 model organisasi yang digunakan yaitu model

matriks dan model lini and staff, dimana keduanya sama-sama

baik, bila disesuaikan dengan jenis dan karakteristik beban

kerja urusan pemerintahan yang diemban oleh setiap

kelembagaan.

4. Proporsional

Pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan yang ada harus

terbagi habis pelaksanaannya oleh kelembagaan yang

terbentuk, dan pembagian urusan tersebut harus merata dan

- 77 -

proporsional antar lembaga perangkat daerah. Artinya beban

urusan dengan kategori tinggi sebaiknya dilaksanakan oleh

kelembagaan yang besar, sementara beban urusan dengan

kategori sedang dan atau kecil dapat dilaksanakan oleh

kelembagaan kecil atau bila memungkinkan dilekatkan pada

kelembagaan yang juga menangani fungsi lain.

Selanjutnya, sebagaimana diketahui, model kelembagaan

daerah terdiri dari 4 (empat) jenis atau fungsi, yakni organisasi lini

(direpresentasikan oleh dinas), staf dan auxiliary (sekretariat),

supporting units (unsur penunjang urusan) dan lembaga tertentu /

lainnya. Oleh karena jenis dan fungsi dasarnya berbeda, maka

kewenangan yang diemban pun juga berbeda. Berikut ini

diuraikan masing-masing model kelembagaan tersebut:

1. Dinas adalah organisasi yang menjalankan tugas-tugas pokok

(kewenangan substantif atau kewenangan material) daerah.

Itulah sebabnya, bidang kewenangan dan nomenklatur dinas

dibentuk berdasarkan pertimbangan sektoral (sektor

pertanian, sektor kesehatan, dan sebagainya).

2. Sekretariat adalah unit organisasi yang bertugas menjalankan

fungsi-fungsi pembantuan untuk mendukung pelaksanaann

fungsi lini yang dijalankan dinas. Dengan kata lain, unit-unit

dalam sekretariat berkewajiban melaksanakan tugas-tugas

ketatausahaan dalam rangka pengambilan kebijakan, seperti

bagian umum, bagian kepegawaian, bagian keuangan, bagian

bina pemerintahan, dan sebagainya.

3. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan berbentuk "badan"

bertugas melaksanakan fungsi-fungsi strategis daerah yang

belum terakomodasikan oleh pola kelembagaan yang lain.

Fungsi-fungsi yang diemban oleh lembaga teknis bukanlah

- 78 -

kewenangan substantif daerah, namun memiliki peran yang

sangat penting bagi daerah. Contohnya adalah badan

penelitian dan pengembangan, dan badan perencanaan

daerah.

4. Lembaga Tertentu adalah lembaga yang dibentuk atas perintah

peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari

perangkat daerah.

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2016, Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan

asas Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; efisiensi;

efektivitas; pembagian habis tugas; rentang kendali; tata kerja

yang jelas; dan fleksibilitas.

4.2 URUSAN PEMERINTAHAH

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sedangkan Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu

Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah Provinsi. Namun demikian, kewenangan Daerah Provinsi

DKI Jakarta selain menjalankan kewenangan Daerah Provinsi juga

menjalankan kewenangan daerah kabupaten dan kota sesuai sifat

kekhususannya.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya

- 79 -

dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara

Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,

memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Urusan

Pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan

Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan

dasar; dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan

dengan pelayanan dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan

pelayanan dasar, terdiri atas: pendidikan; kesehatan; pekerjaan

umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan

permukiman; ketenteraman dan ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat; dan sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan

pelayanan dasar, terdiri atas: tenaga kerja; pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan;

lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan

sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian

penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi

dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah;

penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik;

persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan, terdiri atas:

kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; perdagangan;

kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perindustrian; dan

transmigrasi.

Unsur penunjang Urusan Pemerintahan meliputi:

perencanaan; keuangan; kepegawaian serta pendidikan dan

- 80 -

pelatihan; penelitian dan pengembangan; dan fungsi penunjang

lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.3 PERAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA

Implikasi pelaksanaan otonomi berada pada lingkup

provinsi, Provinsi DKI Jakarta berperan ganda, yaitu sebagai

Daerah Otonom sekaligus Ibukota Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Dengan kedudukan tersebut, Gubernur Provinsi DKI

Jakarta memiliki 3 (tiga) peran, yaitu sebagai Kepala Ibukota

Negara Kesatuan Republik Indonesia, Wakil Pemerintah Pusat di

Daerah dan Kepala Daerah.

4.3.1 PERAN GUBERNUR SEBAGAI KEPALA IBUKOTA NEGARA

KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007,

Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibukota Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak,

kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara

asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional. Yang

dimaksud penyelenggaraan pemerintahan dalam ketentuan ini

adalah sebagai tempat kedudukan lembaga pusat baik eksekutif,

legislatif, maupun yudikatif, tempat kedudukan perwakilan negara

asing, dan tempat kedudukan kantor perwakilan lembaga

internasional.

- 81 -

Untuk mendukung kelancaran penyelenggara lembaga

pusat baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, tempat

kedudukan perwakilan negara asing, dan tempat kedudukan

kantor perwakilan lembaga internasional, Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta diberikan kewenangan dalam penetapan dan pelaksanaan

kebijakan dalam bidang: (a) tata ruang, sumber daya alam, dan

lingkungan hidup; (b) pengendalian penduduk dan permukiman;

(c) transportasi; (d) industri dan perdagangan; (e) pariwisata; (f)

melestarikan dan mengembangkan budaya masyarakat Betawi

serta melindungi berbagai budaya masyarakat daerah lain yang

ada di daerah Provinsi DKI Jakarta.

Urusan pemerintahan tersebut disebut dengan urusan

pemerintahan bersifat khusus dalam kedudukan DKI Jakarta

sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendanaan

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat khusus

berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam penyelenggaraan kewenangan dan urusan

pemerintahan yang bersifat khusus, Gubernur bertanggung jawab

kepada Presiden, yang secara operasional dibantu sebanyak-

banyak 4 (empat) Deputi Gubernur, yaitu pejabat yang membantu

Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Provinsi

DKI Jakarta karena kedudukan sebagai Ibukota Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Melalui UU Nomor 29 Tahun 2007, Gubernur hanya

diberikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab penyelenggaraan

urusan pemerintahan bersifat khusus kepada Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta, tidak disertai prasarana dan sarana serta sumber

daya aparatur, sehingga Deputi Gubernur dalam melaksanakan

- 82 -

tugas menggunakan prasarana dan sarana serta sumber daya

aparatur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

4.3.2 PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH

PUSAT DI DAERAH

Menurut Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014, daerah

provinsi selain berstatus sebagai daerah juga merupakan Wilayah

Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Gubernur sebagai

wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi Gubernur dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah

provinsi. Hal yang sama juga ditetapkan dalam Pasal 1 angka 7

UU Nomor 29 Tahun 2007, Gubernur adalah Kepala Daerah

Provinsi DKI Jakarta karena jabatannya berkedudukan juga

sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Urusan pemerintahan umum tersebut, menurut Pasal 25

UU Nomor 23 Tahun 2014, meliputi: (a) pembinaan wawasan

kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan

pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka

Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) pembinaan persatuan

dan kesatuan bangsa; (c) pembinaan kerukunan antarsuku dan

intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna

mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional; (d)

penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. (e) koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi

pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah

kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul

- 83 -

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia,

pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi

serta keanekaragaman Daerah sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan; (f) pengembangan kehidupan demokrasi

berdasarkan Pancasila; (g) pelaksanaan semua urusan

pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan

tidak dilaksanakan Instansi Vertikal. Urusan pemerintahan umum

tersebut dilaksanakan oleh Gubernur dan bupati/wali kota di

wilayah kerja masing-masing, dan dibantu oleh Instansi Vertikal.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, Gubernur

bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri dan Bupati/

Walikota bertanggungjawab kepada Menteri melalui Gubernur

sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Berdasarkan hal tersebut, kedudukan Gubernur sebagai

Wakil Pemerintah Pusat di Daerah melaksanakan urusan

pemerintahan umum, secara operasional dilakukan Instansi

Vertikal. Hal tersebut memberikan makna ke depan ada

pemisahan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di

Daerah, yang selama ini berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004,

dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui Sekretariat Daerah.

4.3.3 PERAN GUBERNUR SEBAGAI KEPALA DAERAH

Peran Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai Kepala

Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom. Urusan pemerintahan dimaksud

adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Presiden yang pelaksanaannya dilakukan kementerian negara dan

- 84 -

penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,

memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Sedangkan

yang dimaksud daerah otonom adalah hak, wewenang, dan

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setiap Perangkat Daerah menyusun rencana strategis

dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis Perangkat

Daerah tersebut memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan

pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan pemerintahan

wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas

dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran,

program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis

Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran,

program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam

rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah

nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan

nasional.

4.4 PERAN WALIKOTA / BUPATI ADMINISTRASI

Kota / Kabupaten di Provinsi DKI Jakarta menurut Pasal

13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dijelaskan

bahwa kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Provinsi dengan

penamaan Kota Administratif dan Kabupaten Administratif

sehingga berbeda pelaksanaan otonominya dengan daerah lain di

Indonesia, dimana pelaksanaan otonomi di daerah lain berada

pada lingkup provinsi dan kabupaten/kota sebagai daerah

- 85 -

otonom, sedangkan di Provinsi DKI Jakarta pelaksanaan otonomi

hanya berada pada lingkup provinsi.

Secara wilayah administratif, kedudukan Provinsi sebagai

daerah otonom, Kota Administratif dan Kabupaten Administratif

sebagai Perangkat Daerah Provinsi, Kecamatan dan Kelurahan

sebagai Unit Perangkat Kerja Kota Administratif dan Kabupaten

Administratif, maka struktur penyelenggaraan pemerintahan di

Provinsi DKI Jakarta berdasarkan pembagian wilayah

administratif.

Walikota dan Bupati di Provinsi DKI Jakarta berperan

sebagai kepala wilayah tetapi tidak memiliki daerah dalam arti

daerah kewenangan. Tugas Walikota dan Bupati selain

melaksanakan urusan pemerintahan umum juga melaksanakan

tugas umum pemerintahan di wilayah Kota Administatif untuk

Walikota dan Bupati di wilayah Kabupaten Administratif

Peran Kota / Kabupaten Administrasi saat ini merupakan

Perangkat Daerah, namun demikian tugas dan fungsi Walikota /

Bupati Administrasi bukan melaksanakan urusan pemerintahan

yang menjadi tugas dan fungsi Dinas dan Lembaga Teknis Daerah,

melainkan melaksanakan urusan pemerintahan umum. Dengan

keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka tugas

pemerintahan umum yang dijalankan berdasarkan kewenangan

yang dilimpahkan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di

daerah.

Selain hal tersebut, Kota / Kabupaten Administrasi

dimungkinkan untuk berperan dalam melaksanakan sebagian

kewenangan dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam Pasal

26 ayat (9) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 yang

- 86 -

menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta

mendelegasikan sebagian kewenangan dan urusan pemerintahan

kepada pemerintah kota administrasi/kabupaten administrasi,

kecamatan, dan kelurahan dalam rangka meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat.

Menurut OECD (Organization for Economic Cooperation and

Development), untuk mengadakan perubahan dalam birokrasi

perlu melaksanakan desentralisasi kewenangan diantara organ-

organ pemerintahan melaksanakan devolusi tanggungjawab ke

pemerintahan di bawahnya sebagaimana kewenangan Gubernur

Provinsi DKI Jakarta mendelegasikan sebagian kewenangan dan

urusan pemerintahan kepada Walikota / Bupati Administrasi

guna mendekatkan dan mempercepat pelayanan public baik yang

bersifat fisik maupun sosial kemasyarakatan dengan dibantu oleh

Camat dan Lurah.

Kota / Kabupaten Administrasi dalam menjalankan

pendelegasian tersebut dapat diberikan suatu lembaga teknis yang

berbentuk unit pelaksana teknis yang langsung bertanggung

jawab baik secara administrasi maupun secara operational kepada

Walikota / Bupati Administrasi guna memberikan pelayanan yang

efisien, efektif dan optimal kepada masyarakat di wilayah masing-

masing namun tetap berkoordinasi dengan Dinas atau Badan

pada tingkat Provinsi.

Mencermati susunan organisasi Kecamatan sebagaimana

diuraikan di atas, diperlukan perubahan organisasi dalam rangka

mendukung kebijakan bahwa Camat selaku Estate Manajer

(pengelola sebuah kawasan) dalam arti Camat mengawasi,

mengendalikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

dan fungsi Dinas pada tingkat Kecamatan.

- 87 -

4.5 PERAN CAMAT DAN LURAH

Dengan pesatnya perkembangan ekonomi, sosial, budaya

dan teknologi di Provinsi DKI Jakarta, secara factual membuat

peran Camat dan Lurah bukan lagi sebagai kepala wilayah

melainkan perangkat daerah. Tanggung jawab sebagai pimpinan

dari perangkat daerah sendiri tidak mudah karena harus

melaksanakan program / kegiatan sesuai tugas fungsi serta

mempertanggungjawabkan anggaran yang diberikan untuk itu.

Kemampuan dalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan

pemantauan anggaran menjadi syarat mutlak bagi keberhasilan

seorang lurah. Dalam praktek keseharian di lapangan, tidak

terhindarkan bagi lurah untuk menjalankan peran sebagaimana

dulu melekat menjadi tanggung jawab sebagai kepala wilayah,

khususnya berkaitan dengan pembinaan kemasyarakatan. Oleh

karena itu, dibutuhkan figur lurah yang bukan hanya cakap

dalam menjalankan tugas-tugas administratif tetapi juga memiliki

kemampuan yang baik dalam membina hubungan dengan

masyarakat.

Secara wilayah administratif, kedudukan Provinsi sebagai

daerah otonom, Kota Administratif dan Kabupaten Administratif

sebagai Perangkat Daerah Provinsi, Kecamatan dan Kelurahan

sebagai Unit Perangkat Kerja Kota Administratif dan Kabupaten

Administratif, maka struktur penyelenggaraan pemerintahan di

Provinsi DKI Jakarta berdasarkan pembagian wilayah

administratif.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan

koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan

- 88 -

pemberdayaan masyarakat kelurahan guna mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang

disebut Lurah selaku Perangkat Kecamatan dan bertanggung

jawab kepada Camat. Lurah mempunyai tugas membantu Camat

dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;

melakukan pemberdayaan masyarakat; melaksanakan pelayanan

masyarakat; memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;

memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat;

melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Penguatan peran kelurahan dan kecamatan dilakukan

melalui pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota / Bupati

Administrasi kepada camat dan lurah di Jakarta agar dapat

menjadi estate manager. Camat dan Lurah sebagai estate manager

diharapkan tidak hanya menjalankan administrasi pemerintahan

tetapi sekaligus sebagai pengelola kawasan untuk urusan-urusan

teknis seperti kesehatan masyarakat, kebersihan lingkungan, dan

keamanan.

4.6 PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membawa

perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat

daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing)

berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di

masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip

- 89 -

penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proposional,

efektif dan efisien.

Kerangka berfikir dalam pengelompokan elemen besar

organisasi perangkat daerah adalah bahwa pembentukan

organisasi terdiri dari 5 (lima) elemen yaitu strategic apex (kepala

daerah), middle line (sekretaris daerah), operating core (dinas

daerah), technostructure (badan/fungsi penunjang) dan supporting

staff (staf pendukung).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016,

pembentukan dan susunan Perangkat Daerah berdasarkan

pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan

Pilihan yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang

intensitas Urusan Pemerintahan Wajib dan potensi Urusan

Pemerintahan Pilihan serta beban kerja penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan. Pemetaan urusan dimaksud digunakan untuk

menentukan susunan dan tipe Perangkat Daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala

daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf

yang diwadahi dalam sekretariat daerah, unsur pelaksana urusan

pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang diwadahi

dalam dinas, unsur pelaksana fungsi-fungsi penunjang urusan

pemerintahan daerah yang diwadahi dalam badan daerah, unit

kerja yang melaksanakan fungsi khusus yaitu inspektorat dan

satuan polisi pamong praja serta kecamatan sebagai perangkat

daerah kabupaten/kota yang bersifat kewilayahan yang

melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan fungsi

pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Sedangkan DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD yang bertugas

- 90 -

memberikan pelayanan administrasi kepada DPRD dalam

melaksanakan fngsi DPRD.

Pembentukan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus

mempertimbangkan:

a. Kriteria tipelogi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe

Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan

Pemerintahan dengan variabel:

1. umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan

2. teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen).

b. Kriteria variabel umum tersebut ditetapkan berdasarkan

karakteristik Daerah yang terdiri atas indikator:

1. jumlah penduduk;

2. luas wilayah; dan

3. jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

c. Kriteria variabel teknis tersebut ditetapkan berdasarkan beban

tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah serta fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan.

Pada tiap-tiap variabel, baik variable faktor umum maupun

variable faktor teknis ditetapkan 5 kelas interval, dengan skala

nilai dari 200 sampai dengan 1.000.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri

telah mengembangkan sistem informasi pemetaan Urusan

Pemerintahan dan penentuan beban kerja Perangkat Daerah yang

- 91 -

dapat diakses melalui internet di situs:

fasiltasi.otda.kemendagri.go.id. Sedangkan untuk hasil skor

urusan Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel 4.

TABEL 4

SKOR URUSAN PEMERINTAHAN

NO URUSAN SKOR TIPE BESARAN

ORGANISASI

1. Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil 1000 Dinas Tipe A

2. Energi dan Sumber Daya Mineral 420 Dinas Tipe C

3. Inspektorat 1000 Inspektorat Tipe A

4. Kearsipan 740 Dinas Tipe B

5. Kebudayaan 820 Dinas Tipe A

6. Kehutanan 490 Dinas Tipe B

7. Kelautan dan Perikanan 670 Dinas Tipe B

8. Kepegawaian 820 Badan Tipe A

9. Kepemudaan dan Olahraga 1000 Dinas Tipe A

10. Kesehatan 940 Dinas Tipe A

11.

Ketenteraman dan Ketertiban

Umum serta Perlindungan

Masyarakat

(Sub Kebakaran)

840 Dinas Tipe A

12. Ketenteraman dan Ketertiban

Umum serta Perlindungan

1000 Satpol PP Tipe A

- 92 -

Masyarakat

(Sub Sat Pol PP)

13. Keuangan 1000 Badan Tipe A

14. Komunikasi dan Informatika 1000 Dinas Tipe A

15. Koperasi, Usaha Kecil, dan

Menengah 920 Dinas Tipe A

16. Lingkungan Hidup 970 Dinas Tipe A

17. Pangan 920 Dinas Tipe A

18. Pariwisata 950 Dinas Tipe A

19. Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang 886 Dinas Tipe A

20. Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa 630 Dinas Tipe C

21. Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak 950 Dinas Tipe A

22. Penanaman Modal 820 Dinas Tipe A

23. Pendidikan 940 Dinas Tipe A

24. Pendidikan dan Pelatihan 820 Badan Tipe A

25. Penelitian dan Pengembangan 920 Badan Tipe A

26. Pengendalian Penduduk dan KB 820 Dinas Tipe A

27. Penghubung Provinsi - -

28. Perdagangan 722 Dinas Tipe B

29. Perencanaan 968 Badan Tipe A

- 93 -

30. Perhubungan (Untuk Wilayah

Daratan) 888 Dinas Tipe A

31. Perindustrian 1000 Dinas Tipe A

32. Perpustakaan 1000 Dinas Tipe A

33. Persandian 328 Bukan Dinas Tersendiri

(Setingkat Bidang)

34. Pertanahan 340 Bukan Dinas Tersendiri

(Setingkat Bidang)

35. Pertanian 720 Dinas Tipe B

36. Perumahan dan Kawasan

Permukiman 880 Dinas Tipe A

37. Sekretariat Daerah 940 Sekretariat Daerah Tipe A

38. Sekretariat Dewan 940 Sekretariat DPRD Tipe A

39. Sosial 1000 Dinas Tipe A

40. Statistik 980 Dinas Tipe A

41. Tenaga Kerja 800 Dinas Tipe B

42. Transmigrasi 360 Bukan Dinas Tersendiri

(Setingkat Bidang)

Sumber: Kemendagri melalui: fasiltasi.otda.kemendagri.go.id 2016

Sesuai hasil pemetaan tersebut, maka susunan Perangkat

Daerah Provinsi DKI Jakarta terdiri atas:

a. Sekretariat Daerah merupakan Perangkat Daerah tipe A;

b. Sekretariat DPRD merupakan Perangkat Daerah tipe A;

- 94 -

c. Inspektorat merupakan Perangkat Daerah tipe A;

d. Dinas, terdiri atas:

1. Dinas Pendidikan merupakan Perangkat Daerah tipe A yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendidikan;

2. Dinas Kesehatan merupakan Perangkat Daerah tipe A yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kesehatan;

3. Dinas Bina Marga merupakan Perangkat Daerah tipe A

yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di

bidang jalan, sub urusan pemerintahan di bidang jasa

konstruksi, dan sub urusan pemerintahan di bidang

permukiman;

4. Dinas Sumber Daya Air merupakan Perangkat Daerah tipe

A yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di

bidang sumber daya air, sub urusan pemerintahan di

bidang air minum, sub urusan pemerintahan di bidang air

limbah, dan sub urusan pemerintahan di bidang drainase;

5. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan

merupakan Perangkat Daerah tipe A yang

menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang

penataan ruang, sub urusan pemerintahan di bidang

bangunan gedung, sub urusan pemerintahan di bidang

penataan bangunan dan Lingkungannya, dan urusan

pemerintahan di bidang pertanahan;

6. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

merupakan Perangkat Daerah tipe A yang

- 95 -

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

7. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

merupakan Perangkat Daerah tipe A yang

menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang

kebakaran;

8. Satpol PP merupakan Perangkat Daerah tipe A yang

menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang

ketenteraman dan ketertiban umum;

9. Dinas Sosial merupakan Perangkat Daerah tipe A yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;

10. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan

Pengendalian Penduduk merupakan Perangkat Daerah tipe

A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, serta

urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk

dan keluarga berencana;

11. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian

merupakan Perangkat Daerah tipe A yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan,

urusan pemerintahan di bidang pertanian, dan urusan

pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;

12. Dinas Lingkungan Hidup merupakan Perangkat Daerah tipe

A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

lingkungan hidup, dan sub urusan pemerintahan di bidang

persampahan;

13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan

Perangkat Daerah tipe A yang menyelenggarakan urusan

- 96 -

pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil;

14. Dinas Perhubungan merupakan Perangkat Daerah tipe A

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

perhubungan;

15. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik merupakan

Perangkat Daerah tipe A yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika,

urusan pemerintahan di bidang statistik, dan urusan

pemerintahan di bidang persandian;

16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah serta

Perdagangan merupakan Perangkat Daerah tipe A yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

koperasi, usaha kecil, dan menengah serta urusan

pemerintahan di bidang perdagangan;

17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu merupakan Perangkat Daerah tipe A yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

penanaman modal, dan penyelenggaraan pelayanan

perizinan dan non perizinan;

18. Dinas Pemuda dan Olah Raga merupakan Perangkat

Daerah tipe A yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kepemudaan dan olah raga;

19. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan Perangkat

Daerah tipe A yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kebudayaan, dan urusan

pemerintahan di bidang pariwisata;

- 97 -

20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Perangkat

Daerah tipe A yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perpustakaan, dan urusan

pemerintahan di bidang kearsipan;

21. Dinas Perindustrian dan Energi merupakan Perangkat

Daerah tipe A yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perindustrian, dan urusan

pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral,

serta penyelenggaraan pelayanan pencahayaan kota;

22. Dinas Kehutanan merupakan Perangkat Daerah tipe A yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kehutanan, dan penyelenggaraan pelayanan pertamanan

dan pemakaman; dan

23. Dinas Tenaga Kerja merupakan Perangkat Daerah tipe B

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

tenaga kerja.

e. Badan, terdiri atas:

1. Badan Perencanaan Pembangunan merupakan Perangkat

Daerah tipe A yang menyelenggarakan fungsi penunjang

urusan pemerintahan di bidang perencanaan, dan fungsi

penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan

pengembangan;

2. Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan Perangkat

Daerah tipe A yang menyelenggarakan fungsi penunjang

urusan pemerintahan di bidang keuangan;

3. Badan Pengelola Aset Daerah merupakan Perangkat Daerah

tipe A yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan

pemerintahan di bidang keuangan khususnya bidang aset;

- 98 -

4. Badan Pajak dan Retribusi Daerah merupakan Perangkat

Daerah tipe A yang menyelenggarakan fungsi penunjang

urusan pemerintahan di bidang keuangan khususnya

bidang pajak daerah dan retribusi daerah;

5. Badan Kepagawaian Daerah merupakan Perangkat Daerah

tipe A yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan

pemerintahan di bidang kepegawaian dan penyelenggaraan

pelayanan kesekretariatan KORPRI;

6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan

Perangkat Daerah tipe A yang menyelenggarakan fungsi

penunjang urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan

pelatihan;

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan

Perangkat Daerah tipe A yang menyelenggarakan sub

urusan pemerintahan di bidang bencana;

8. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

merupakan Perangkat Daerah tipe B yang

menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan

di bidang keuangan khususnya bidang pembinaan BUMD;

9. Badan Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa merupakan

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi

penunjang urusan pemerintahan di bidang lainnya berupa

pelayanan pengadaan barang / jasa; dan

10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Perangkat

Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan

pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

f. Kota Administrasi merupakan Perangkat Daerah yang terdiri

atas:

- 99 -

1. Kota Administrasi Jakarta Pusat;

2. Kota Administrasi Jakarta Utara;

3. Kota Administrasi Jakarta Barat;

4. Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan

5. Kota Administrasi Jakarta Timur.

g. Kabupaten Administrasi merupakan Perangkat Daerah di

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Pada Kota Administrasi / Kabupaten Administrasi dibentuk

Kecamatan. Kecamatan tersebut merupakan perangkat Kota

Administrasi / Kabupaten Administrasi.

Pada Kecamatan dibentuk Kelurahan. Kelurahan tersebut

merupakan perangkat Kecamatan.

Setelah Perangkat Daerah diimplementasikan berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, terdapat beberapa unit

kerja pada Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah yang

memerlukan evaluasi dan penyesuaian mengingat telah

dikeluarkannya dasar hukum dari Kementerian Dalam Negeri bagi

seluruh Pemerintah Daerah agar melakukan penataan kembali

atas Perangkat Daerah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian

Penataan Perangkat Daerah dengan tetap memperhatikan

kekhususan kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 97

Tahun 2016.

Evaluasi perangkat daerah menurut Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 dilakukan 2 (dua) tahun

setelah pemerintah daerah melakukan penataan struktur

perangkat daerah, baik berupa pembentukan baru, penambahan,

- 100 -

penggabungan dan/atau pengurangan jumlah perangkat daerah

atau unit kerja pada perangkat daerah. Evaluasi perangkat daerah

meliputi aspek produktivitas dan efisiensi, serta aspek struktur

organisasi perangkat daerah.

1. Evaluasi Produktivitas Dan Efisiensi

Evaluasi terhadap aspek produktivitas dan efisiensi struktur

dilakukan dengan cara:

a. identifikasi pelaksanan tugas layanan utama dari unit kerja

eselon IV lini, yaitu tugas yang menghasilkan layanan

kepada masyarakat atau kepada perangkat daerah lain di

luar tugas dalam penyusunan laporan, monitoring,

evaluasi, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian,

koordinasi internal, pengelolaan aset, peningkatan

kompetensi, surat menyurat dan arsip unit kerja, dan

tugas administrasi lainnya;

b. identifikasi frekuensi/volume pelaksanaan tugas, durasi

masingmasing pelaksanaan tugas yang menghasilkan

layanan utama;

c. sepakati durasi setiap pelaksanaan tugas layanan utama;

d. temukan bukti dukung pelaksanaan tugas dan bukti

dukung hasil pelaksanaan tugas;

e. kalikan frekuensi/volume dengan durasi pelaksanaan

tugas.

Struktur organisasi dianggap produktif dan efisien jika durasi

pelaksanaan tugas layanan utama setiap eselon IV mencapai

70% (tujuh puluh persen) dari waktu kerja efektif dalam 1

(satu) tahun (1250 jam) atau 875 (delapan ratus tujuh puluh

lima) jam. Jika durasi pelaksanaan tugas layanan utama

- 101 -

kurang dari 56% (lima puluh enam persen) dari waktu kerja

efektif dalam 1 (satu) tahun atau 700 (tujuh ratus) jam, unit

kerja tersebut tidak produktif dan tidak efisien sehingga harus

digabung dengan unit kerja lain yang sejenis atau berdekatan

fungsinya.

Dalam hal hasil evaluasi produktifitas dan efisiensi perangkat

daerah ditemukan beban kerja layanan utama seluruh eselon

IV melebihi dari 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) jam

dapat dinaikkan tipe perangkat daerah sepanjang sesuai hasil

pemetaan yang telah dilakukan. Jika tipe perangkat daerah

sesuai dengan hasil pemetaan, dilakukan usul pemetaan ulang

terhadap urusan pemerintahan/penunjang urusan

pemerintahan yang bersangkutan.

2. Evaluasi Struktur Organisasi

Evaluasi dan pengendalian terhadap struktur organisasi

perangkat daerah meliputi aspek:

a. Besaran Organisasi

Evaluasi terhadap aspek besaran organisasi perangkat

daerah dilakukan dengan membandingkan hasil pemetaan

urusan pemerintahan dengan tipe perangkat daerah

dengan ketentuan:

1) jumlah dan tipe perangkat daerah tidak boleh melebihi

hasil pemetaan;

2) tipe perangkat daerah dapat diturunkan atau digabung

dengan perangkat daerah lain;

3) penurunan tipe atau penggabungan perangkat daerah

tidak boleh mengakibatkan tidak adanya nomenklatur

- 102 -

urusan pemerintahan tersebut dalam unit kerja pada

perangkat daerah tersebut; dan

4) pembentukan unit pelaksana teknis harus sesuai

dengan kriteria yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan.

Jika terdapat penyimpangan dari ketentuan pada angka 1)

sampai dengan angka 4) di atas, pemerintah daerah wajib

menata ulang perangkat daerahnya.

d. Susunan Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap aspek susunan perangkat daerah

dilakukan untuk membandingkan susunan perangkat

daerah yang diperbolehkan dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan dengan perangkat daerah yang

dibentuk oleh daerah, dengan ketentuan:

1) Susunan perangkat daerah terdiri atas: a) Sekretariat

Daerah; b) Sekretariat DPRD; c) Inspektorat; d) Dinas; e)

Badan; dan f) Kota / Kabupaten Administrasi.

2) Pemerintah daerah tidak boleh membentuk perangkat

daerah yang tidak termasuk dalam jenis/bentuk

susunan perangkat daerah sebagaimana dimaksud

pada angka 1.

3) Unit kerja dan unit pelaksana teknis pada perangkat

daerah tidak melebihi batas maksimal yang ditentukan

oleh peraturan perundang-undangan baik pada jenjang

jabatan administrator maupun pengawas.

Apabila terdapat susunan dan jenis perangkat daerah yang

menyimpang dari ketentuan pada angkat 1) sampai dengan

- 103 -

angka 3), maka pemerintah daerah wajib menyesuaikan

perangkat daerahnya sesuai dengan ketentuan tersebut.

e. Pewadahan Dan Perumpunan

Evaluasi pewadahan dan perumpunan perangkat daerah

dilakukan dengan ketentuan:

1) tugas dan fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan

hanya boleh digabung dengan perangkat daerah yang

melaksanakan urusan pemerintahan dalam rumpun

yang sama;

2) penggabungan urusan pemerintahan daerah dalam

satu perangkat daerah hanya boleh dilakukan paling

banyak 3 (tiga) urusan pemerintahan. Dalam hal

beberapa urusan yang sudah digabung dalam satu

perangkat daerah ingin diwadahi dalam perangkat

daerah yang berdiri sendiri, boleh dilakukan apabila

hasil evaluasi produktivitas dan efisiensi perangkat

derah melebihi kapasitas beban maksimal dan harus

sesuai dengan hasil pemetaan;

3) urusan pemerintahan tidak bisa digabung dengan

urusan penunjang atau urusan pendukung;

4) pewadahan urusan pemerintahan yang ditangani oleh

satu perangkat daerah ke dalam dua atau lebih

perangkat daerah hanya diperbolehkan apabila

berdasarkan hasil produktivitas dan efisiensi perangkat

daerah melebihi kapasitas maksimal dan harus sesuai

dengan hasil pemetaan; dan

5) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud

pada angka 3, apabila seluruh urusan pemerintahan

- 104 -

dalam satu rumpun tidak memenuhi syarat untuk

dibentuk satu dinas.

Apabila terdapat pewadahan dan perumpunan yang

menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada

angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima), maka

pemerintah daerah wajib melakukan penyesuaian sesuai

dengan ketentuan tersebut.

f. Tugas Dan Fungsi

Evaluasi terhadap tugas dan fungsi perangkat daerah

dilakukan dengan ketentuan:

1) tugas dan fungsi perangkat daerah tidak boleh memuat

pelaksanaan urusan pemerintahan yang bukan menjadi

kewenangannya;

2) tugas dan fungsi satu perangkat daerah tidak boleh

tumpang tindih dengan tugas dan fungsi perangkat

daerah yang lain;

3) tugas dan fungsi yang sudah dilaksanakan oleh unit

pelaksana teknis tidak boleh tumpang tindih dengan

tugas dan fungsi bidang atau seksi/sub bidang pada

dinas/badan yang bersangkutan.

Apabila terdapat pembagian tugas dan fungsi perangkat

daerah menyimpang dari ketentuan sebagaimana

dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 3), maka

pemerintah daerah wajib melakukan penyesuaian sesuai

dengan ketentuan tersebut.

g. Tata Kerja Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap tata kerja perangkat daerah dilakukan

dengan ketentuan:

- 105 -

1) kepala perangkat daerah bertanggung jawab kepada

kepala daerah melalui sekretaris daerah, kecuali

ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-

undangan;

2) hubungan kerja sekretariat daerah adalah hubungan

direktif/penyusunan kebijakan, koordinatif, evaluatif

dan administratif dengan perangkat daerah lainnya;

3) unit kerja pada perangkat daerah termasuk unit

pelaksana teknis berada dan bertanggung jawab kepada

kepala perangkat daerah;

4) hubungan kerja antara perangkat daerah pelaksana

urusan pemerintahan dengan perangkat daerah

penunjang, dan perangkat daerah kewilayahan bersifat

koordinatif; dan

5) hubungan kerja inspektorat dengan perangkat daerah

lain bersifat pengawasan dan pembinaan dalam rangka

pencegahan dan penyelesaian penyimpangan

penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh perangkat

daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 42 (empat puluh dua)

perangkat daerah di Provinsi DKI Jakarta dengan mengacu pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 dan

menyesuaikan dengan kebutuhan percepatan pencapaian visi-misi

Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana tertuang dalam

RPJMD 2018-2022, maka terdapat beberapa Perangkat Daerah

yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan,

Perangkat Daerah mengalami pembubaran, Perangkat Daerah

mengalami pembentukan baru, dan beberapa Perangkat Daerah

- 106 -

mengalami penyesuaian nomenklatur, dengan rincian sebagai

berikut:

1. Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 dan kebutuhan

pencapaian target RPJMD 2018-2022, meliputi:

a. Sekretariat Daerah;

b. Sekretariat DPRD;

c. Inspektorat;

d. Dinas, terdiri atas:

1) Dinas Pendidikan;

2) Dinas Kesehatan;

3) Dinas Bina Marga;

4) Dinas Sumber Daya Air;

5) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan;

6) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

7) Satpol PP;

8) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

9) Dinas Sosial;

10) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

11) Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan

Pengendalian Penduduk;

12) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian;

13) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

14) Dinas Perhubungan;

15) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik;

- 107 -

16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu;

17) Dinas Pemuda dan Olahraga;

18) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

e. Badan, terdiri atas:

1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

2) Badan Pengelola Keuangan Daerah;

3) Badan Pengelola Aset Daerah;

4) Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;

5) Badan Kepegawaian Daerah;

6) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

8) Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa; dan

9) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2. Perangkat Daerah yang mengalami pembubaran mengacu pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 adalah

Dinas Perindustrian dan Energi dengan pertimbangan:

a. beban kerja urusan energi tidak memenuhi ketentuan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018;

dan

b. rumpun urusan perindustrian lebih dekat dengan urusan

KUKM dan urusan perdagangan sesuai kebutuhan

percepatan capaian target RPJMD 2018-2022.

3. Perangkat Daerah yang mengalami pembentukan baru

mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99

- 108 -

Tahun 2018 dan kebutuhan pencapaian target RPJMD 2018-

2022 adalah Dinas Kebudayaan dengan pertimbangan:

a. pemisahan urusan kebudayaan dengan urursan pariwisata

untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat

yang majemuk melalui penguatan dan pengembangan nilai

budaya dan kekeluargaan di tengah kehidupan

masyarakat;

b. urusan kebudayaan memiliki beban kerja dan produktifitas

besar dengan tipelogi A; dan

c. Dinas Kebudayaan berdiri sendiri untuk menunjang

percepatan capaian target RPJMD 2018-2022.

4. Perangkat Daerah yang mengalami penyesuaian nomenklatur

mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99

Tahun 2018 dan kebutuhan pencapaian target RPJMD 2018-

2022, meliputi:

a. Dinas, terdiri atas:

1) Dinas Lingkungan Hidup dan Energi dengan

pertimbangan integrasi pengembangan energi yang

aman dan handal dengan konsep lingkungan hidup

yang ramah dan berkelanjutan (sustainable) guna

mendukung pengembangan kota;

2) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan

pertimbangan:

a) peningkatan kewirausahaan yang kreatif dan

produktif;

b) pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang

berkelanjutan;

- 109 -

c) fasilitasi pelaku ekonomi kreatif; dan

d) mendukung terwujudnya kepulauan seribu dan

kota tua sebagai Kawasan Strategis Pariwisata

Nasional (KSPN).

3) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dengan

pertimbangan untuk percepatan peningkatan kualitas

dan kuantitas taman dan hutan kota serta ruang

terbuka hijau di wilayah Provinsi DKI Jakarta;

4) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Dan KUKM dengan

pertimbangan:

a) kedekatan rumpun urusan pemerintahan; dan

b) integrasi kebijakan UMKM dengan industri kecil.

b. Badan Pendapatan Daerah dengan pertimbangan:

1) merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur

Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah

Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan

2) integrasi tata kelola pendapatan antara lain pajak,

retribusi, kekayaan yang dipisahkan, dana

perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah,

dan pendapatan lainnya.

Berdasarkan data dan analisis tersebut, maka perlu

dilakukan penataan kembali kelembagaan Perangkat Daerah

Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mewujudkan organisasi yang

tepat fungsi (right function) dan tepat ukuran (right sizing) dengan

penerapan prinsip pemerintahan yang baik (good governance).

- 110 -

BAB V

P E N U T U P

5.1 SIMPULAN

Penataan organisasi perangkat daerah merupakah hal yang

biasa dalam suatu siklus organisasi, termasuk dalam organisasi

pemerintah daerah. Penataan organisasi perangkat daerah

merupakan bagian dari proses perubahan organisasi dalam upaya

mengantisipasi berbagai kecenderungan yang berkembang. Melalui

penataan organisasi tersebut, diharapkan kinerja pemerintah

daerah menjadi lebih efektif dan efisien. Pada prakteknya,

penataan organisasi perangkat daerah seringkali direduksi

maknanya sebatas rasionalisasi (downsizing) struktur maupun

pegawai. Akibatnya, terjadi tarik-menarik kepentingan yang

bersifat politis dalam penataan organisasi perangkat daerah.

Padahal, penataan organisasi tidak selalu harus berupa

rasionalisasi (downsizing) karena bisa juga berupa penggabungan

(merger) dari beberapa organisasi dengan fungsi

sejenis/serumpun, bahkan pembentukan organisasi baru yang

memang diperlukan untuk mendukung visi dan misi organisasi.

Karena itu, paradigma baru yang seyogianya diterapkan dalam

penataan organisasi perangkat daerah adalah mencari struktur

dan fungsi yang proporsional (bukan sekedar miskin struktur,

kaya fungsi) serta mendesain organisasi perangkat daerah secara

benar (rightsizing), bukan sekedar downsizing.

Demikian pula dari sisi waktu, masa hidup suatu

organisasi sangat beragam, ada yang dipertahankan untuk jangka

waktu lama tetapi ada pula yang dibentuk untuk jangka waktu

- 111 -

pendek untuk menangani masalah yang bersifat mendesak (crash

program) atau ditujukan untuk mempersiapkan langkah-langkah

strategis untuk mendukung suatu program. Dengan kata lain,

kontinuitas suatu organisasi ditentukan oleh peran yang akan

dilakukan oleh organisasi itu. Untuk mengantisipasi berbagai

perkembangan di masa mendatang yang akan berlangsung dengan

cepat, diperlukan regulasi yang fleksibel dalam penataan

organisasi perangkat daerah.

Dengan demikian, penyusunan desain kelembagaan

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga harus

mempertimbangkan faktor-faktor lain agar desain yang dihasilkan

sesuai dengan kebutuhan daerah dan dapat mengantisipasi

berbagai kecenderungan perkembangan di masa mendatang.

Sejumlah dasar pemikiran yang perlu diperhatikan dalam

penyusunan desain kelembagaan OPD, antara lain :

1. Kaidah perumpunan urusan.

2. Harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan

“sektoral”, misalnya UU Pajak dan Retribusi Daerah, UU

Penanggulangan Bencana, dan lain-lain.

3. Akomodasi kepentingan nasional, misalnya untuk ketahanan

pangan, penanganan bencana, kesetaraan gender,

perlindungan anak, dan lain-lain.

4. Pertimbangan proporsionalitas beban kerja antar OPD.

5. Optimalisasi fungsi dinas dan badan sebagai ujung tombak

dalam pembangunan dan pelayanan.

Prinsip-prinsip tersebut perlu menjadi dasar pertimbangan

ketika menyusun desain organisasi perangkat daerah agar

struktur yang dihasilkan tidak hanya efisien, tapi juga efektif.

- 112 -

Sekalipun penataan organisasi perangkat daerah tidak dapat

dilepaskan dari sejumlah pertimbangan politis, namun, orientasi

terhadap pencapaian visi dan misi daerah dan peran pemerintah

daerah perlu tetap menjadi faktor utama dalam menentukan

desain yang akan diterapkan agar kesinambungan tata

pemerintahan daerah dapat terus dipertahankan, bahkan dapat

mengantisipasi berbagai perkembangan di masa mendatang.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisa dan pengkajian

yang telah dilakukan maka diusulkan penataan kelembagaan

Perangkat Daerah antara lain:

1. Perangkat Daerah yang mengalami pembubaran adalah Dinas

Perindustrian dan Energi dengan pertimbangan:

a. beban kerja urusan energi tidak memenuhi ketentuan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018;

dan

b. rumpun urusan perindustrian lebih dekat dengan urusan

KUKM dan urusan perdagangan sesuai kebutuhan

dokumen RPJMD 2018-2022.

2. Perangkat Daerah yang mengalami pembentukan baru adalah

Dinas Kebudayaan dengan pertimbangan:

a. pemisahan urusan kebudayaan dengan urursan pariwisata

untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat

yang majemuk melalui penguatan dan pengembangan nilai

budaya dan kekeluargaan di tengah kehidupan

masyarakat;

b. urusan kebudayaan memiliki beban kerja dan produktifitas

besar dengan tipelogi A; dan

- 113 -

c. Dinas Kebudayaan berdiri sendiri untuk menunjang

pencapaian target pencapaian dokumen RPJMD 2018-

2022.

3. Perangkat Daerah yang mengalami penyesuaian nomenklatur,

meliputi:

a. Dinas, terdiri atas:

1) Dinas Lingkungan Hidup dan Energi dengan

pertimbangan integrasi pengembangan energi yang

aman dan handal dengan konsep lingkungan hidup

yang ramah dan berkelanjutan (sustainable) guna

mendukung pengembangan kota;

2) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan

pertimbangan:

a) peningkatan kewirausahaan yang kreatif dan

produktif;

b) pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang

berkelanjutan;

c) fasilitasi pelaku ekonomi kreatif; dan

d) mendukung terwujudnya kepulauan seribu dan

kota tua sebagai Kawasan Strategis Pariwisata

Nasional (KSPN).

e) fasilitasi pelaku ekonomi kreatif.

3) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dengan

pertimbangan untuk percepatan peningkatan kualitas

dan kuantitas taman dan hutan kota serta ruang

terbuka hijau di wilayah Provinsi DKI Jakarta;

- 114 -

4) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Dan KUKM dengan

pertimbangan:

a) kedekatan rumpun urusan pemerintahan; dan

b) integrasi kebijakan UMKM dengan industri kecil.

b. Badan Pendapatan Daerah dengan pertimbangan:

1) merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur

Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah

Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan

2) integrasi tata kelola pendapatan antara lain pajak,

retribusi, kekayaan yang dipisahkan, dana

perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah,

dan pendapatan lainnya.

4. Penyesuaian terhadap seluruh Peraturan Gubernur tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai tindak

lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018.

5.2 SARAN

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan

Perangkat Daerah, secara yuridis perlu dilakukan penataan

kembali organisasi perangkat daerah di Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta dengan prinsip tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat

perilaku dengan tetap mengacu pada sifat kekhususan Provinsi

- 115 -

DKI Jakarta sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang

Nomor 29 Tahun 2007.

Untuk mengimplementasikan rencana penataan kembali

organisasi perangkat daerah tersebut, maka Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta akan melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah dengan konsep Draft Rancangan Peraturan

Daerah sebagaimana tertuang dalam lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Akademik ini.

- 116 -

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Blau Peter M & Marshall W. Meyer, (2000) Alih bahasa oleh Slamet

Rijanto, Birokrasi Dalam Masyarakat Modern, Prestasi

Pustakaraya, Jakarta.

Supriyono, Bambang, (2001) Pertautan Teori Organisasi Dan Institusi,

Melalui

http://images.hozinulasrul.multiply.multiplycontent.com/attach

ment/0/SJavGAoKCBoAAF@cPH41/Teori%20Institusi.pdf?nmid=

108832919

_________________(2010) Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis

Masyarakat Multikultural, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru

Besar dalam Bidang Ilmu Sistem Pemerintahan Daerah pada

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.

The British Council, (2002) Public Sector Reform in Britain Melalui

http://www.britishcouncil.org.

Gifford & Elizabeth Pinchot (1993), The End of Bureaucracy & The

Rise of the Intelligent Organization, Berrett – Koehler

Publishers, San Francisco.

Mintzberg, Henry, (1993) Structure in Five Designing Effective

Organizations, Prentice-Hall, Inc. New Jersey.

- 117 -

Nirwandar, Sapta, (1998), “Arah Kebijaksanaan Pemerintah

Tentang Kelembagaan Otonomi Daerah”, makalah pada

Lokakarya Format Penataan Kelembagaan Pemerintah Dalam

Rangka Meningkatkan Kinerja Otonomi Daerah, Bandung, 3

Desember 1998.

Osborne David dan Ted Gaebler (1992) berjudul: "Reinventing

Government, How the Entrepreneurial Spirit is Transforming

the Public Sector"

Osborne David and Peter Plastrik, (1997) Banishing Bureaucracy

The Five Strategies forReinventing Government.

Ron Ashkenas, Dave Ulrich, Todd Jick, Steve Kerr (2002), The

Boundaryless Organization Breaking The Chains of

Organizational Structure, Jhon Willey & Sons Inc.

Sachroni, Oman, (1998), “Kebijaksanaan Pemerintah Tentang

Otonomi Daerah”, makalah pada Lokakarya Format

Penataan Kelembagaan Pemerintah Dalam Rangka

Meningkatkan Kinerja Otonomi Daerah, Bandung, 3

Desember 1998.

Soekanto, Suryono,(2006), Penelitian Hukum Normatif : Suatu

Tinjauan Singkat, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada

- 118 -

Suwandi, Made, tt, “Menata Kewenangan Daerah”, Ditjen Otda

Jakarta, Melalui

http://www.hubdat.web.id/downloads/rakornis/2005/oton

omikewenangandaerah.pdf

LAN RI (2012), Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan, Kajian Standar

Pemerintahan Pusat.

UNDP (1996), Local governance, Report of the United Nations

Global Forum on Innovative Policies and Practices in Local

Governance, Gothenburg Sweden.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota

Negara Kesatuan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

- 119 -

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan

Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi

Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang

Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta