1

BAB I

PENDAHULUAN

1. Alasan Pemilihan Judul

a. Orisinalitas

Penelitian terkait pemberdayaan masyarakat memang sudah banyak

dilakukan. Penelitian yang menyangkut implementasi program pemberdayaan juga

sudah beberapa kali dilakukan. Akan tetapi sejauh pengetahuan penulis, penelitian

yang mengambil tema ini di wilayah yang sama belum pernah ada. Di bawah ini

merupakan contoh penelitian yang dilakukan oleh beberapa peniliti yang memiliki

kaitan dengan dampak implementasi pemberdayaan masyarakat.

Pertama, skripsi tentang Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan (PPMK) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Bukit

Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan oleh Hariyana dari Universitas

Indonesia. Penelitian yang dilakukan Hariyana ini berfokus pada dampak program

pemberdayaan terhadap kesejahteraan. Dari hasil penelitian program

pemberdayaan PPMK tersebut mendapat respon positif dari responden.

Penelitian oleh Heriyana ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh

peneliti. Perbedaan fokus penelitian jelas terlihat, pada penelitian ini ingin meneliti

terkait dampak program pemberdayaan secara lebih menyeluruh dan bersifat

evaluatif. Pada penelitian ini juga menggunakan dua metode penelitian, yaitu

penelitian kualitatif bersama dengan penelitian kuantitatif. Selain itu, penelitian ini

2

dengan penelitian Heriyana mengambil tempat yang berbeda dan juga mengambil

program yang berbeda.

Kedua, skripsi oleh Diana Fildzah dari UPN “Veteran” Jawa Timur tentang

Dampak Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Bank Sampah (Studi

di Bank Sampah Bintang Mangrove Kelurahan Gunung Anyar Tambak

Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya). Penelitian yang dilakukan oleh

Fildzah berfokus pada dampak yang dihasilkan dari program pemberdayaan

masyarakat secara luas. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Program Bank

Sampah Bintang Mangrove memberikan dampak ekonomi yang positif dalam

menambah penghasilan. Dampak sosial berdampak positif bagi masyarakat adanya

perubahan pola pikir terhadap pemilahan sampah, kini masyarakat mampu memilah

sampah berdasarkan jenisnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Fildzah memiliki perbedaan dengan penelitian

ini. Penelitian ini bersifat evaluatif. Penelitian ini juga menggunakan metode

campuran sehingga tidak hanya melihat dan memberikan gambaran mengenai

dampak namun juga mengukur dampak tersebut terutama dampak ekonomi. Selain

itu pada penelitian yang dilakukan ini mengambil program yang berbeda dan

tempat yang berbeda.

Ketiga, Dampak Pemberdayaan Masyarakat bagi Perempuan (Studi

tentang Pelaksanaan CSR PT. Badak NGL terhadap Anggota Perempuan

Kelompok Tani Lestari Indah di Tanjung Laut Indah, Bontang Selatan,

Bontang). Penelitian ini dilakukan oleh Yosephin Diah Suci dari Universitas

Gadjah Mada. Penelitian oleh Suci ini berfokus pada peningkatan kapasitas SDM,

3

pendapatan, partisipasi, dan kemandirian anggota perempuan Kelompok Tani

Lestari Indah. Dan lebih menekankan pada dampak yang dirasakan oleh anggota

perempuan. Dari penelitian ini diketahui bahwa kapasitas anggota perempuan

meningkat selain itu pendapatan pun juga meningkat. Namun partisipasi masih

belum disalurkan secara maksimal dan anggota perempuan ini belum memiliki

kontrol terhadap pengambilan keputusan.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Suci dan yang dilakukan

oleh peneliti terletak pada cakupan fokus kajian dari dampak pemberdayaan. Pada

penelitian Suci cakupannya meliputi kapasitas SDM, pendapatan, partisipasi, dan

kemandirian sedangkan pada penlitian yang dilakukan cakupan lebih luas yaitu

mencakup dampak sosial yang di dalamnya terdapat dampak terhadap kapasitas

SDM, partisipasi, kemandirian, keberlanjutan, dan kewenangan masyarakat. Selain

dampak sosial, dampak ekonomi yang berupa efek pengganda ekonomi juga

menjadi bahasan pada penelitian ini. Selain itu perbedaan lain terletak pada tempat

dan juga program yang diteliti.

b. Aktualitas

Program peningkatan kesejahteraan terus diupayakan. Pengupayaan

kesejahteraan ini melalui berbagai pendekatan dalam implementasi programnya.

Salah satunya adalah pemberdayaan. Pemberdayaan masih terus menjadi salah satu

cara pembangunan masyarakat yang menjadi pilihan. Pelaksanaan pemberdayaan

masyarakat tidak jarang menemui berbagai kendala. Selain menemui berbagai

kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pun juga banyak variasi

terkait kegiatan yang dilakukan. Oleh karena itu, menjadi penting ketika adanya

4

sebuah tinjauan setelah program pemberdayaan berlangsung. Hal ini berguna untuk

terus meningkatkan kualitas dari pemebrdayaan masyarakat yang kemudian dapat

memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Selain itu, menjadi penting

dalam pelaksanaan sebuah program pemberdayaan adalah dampak yang dihasilkan

di masyarakat sehingga perlunya tinjauan yang mendalam untuk melihat hal

tersebut dan dijadikan sebagai bahan pembelajaran.

c. Relevansi dengan studi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan memiliki beberapa

fokus kajian di dalamnya. Fokus kajian di dalam PSdK yaitu Kebijakan Sosial, CSR

dan Pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini banyak membahas terkait

pemberdayaan masyarakat yang menjadi salah satu fokus kajian di Departemen

Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki

relevansi dengan studi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan.

2. Latar Belakang

Upaya pembangunan masyarakat di Indonesia bukan hanya menjadi

tanggung jawab Pemerintah. Pembangunan masyarakat dilakukan oleh berbagai

pihak, baik oleh lembaga swadaya masyarakat ataupun juga dari pihak swasta.

Indonesia sendiri memang mewajibkan beberapa perusahaan untuk menjalankan

program Tanggung Jawab Sosial sebagai salah satu kegiatan dalam rangka

pembangunan masyarakat. Ada beberapa peraturan dan Undang-Undang yang

menjelaskan perusahaan mana saja yang diharuskan melaksanakan Tanggung

Jawab Sosial Perusahaan antara lain:

5

1. Keputusan Menteri BUMN Per-05/MBU/2007 yang berisi tentang kewajiban

BUMN (Badan Usaha Milik Negara) untuk melaksanakan program

Kemitraan dan program Bina Lingkungan. BUMN yang berbentuk persero

dan perum dalam melaksanakan CSR wajib mengikuti peraturan ini

sedangkan untuk BUMN yang berbentuk Perseroan dapat berpedoman pada

aturan ini yang ditentukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada

pasal 74 dijelaskan bahwa perusahaan yang usahanya dibidang dan atau

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab

Sosial dan Lingkungan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, merupakan Peraturan

Pemerintah untuk melaksanakan pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007. PP ini

pada pasal 2 dijelaskan bahwa setiap Perseroan sebagai subjek hukum wajib

untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15

huruf b dijelaskan jika setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung

jawab sosial perusahaan.

5. Undang-Udang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,

kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan tidak secara gamblang di tuliskan

namun pada pasal 11 ayat 3 huruf p dijelaskan bahwa Kontrak Kerja Sama

Kegiatan Usaha Hulu harus memuat beberapa hal yang salah satunya adalah

pengembangan masyarakat dan jaminan hak-hak masyarakat adat. Selain itu

di pasal 40 ayat 2 dijelaskan bahwa Badan Usaha atau Bentuk Tetap

menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan

6

hidup dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam

kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada pasal 68, setiap orang yang melakukan

usaha atau kegiatan yang berkaitan degnan lingkungan hidup berkewajiban:

a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;

b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan

c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria

baku kerusakan lingkungan hidup.

Meskipun telah banyak regulasi yang mewajibkan namun tidak sedikit yang

belum melaksanakannya. Di sisi lain, ada pula perusahaan-perusahaan yang

memiliki komimen tinggi untuk melaksanakan berbagai kegiatan CSR yang tidak

hanya sebagai bentuk mentaati regulasi namun juga sebagai kesadaran yang

memang harus dilaksanakan. Tidak jarang juga selain untuk mematuhi regulasi juga

untuk mendapatkan penghargaan terutama penghargaan PROPER dari Kementrian

Lingkungan Hidup dimana kegiatan CSR sebagai salah satu penilaiannya.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan melalui

kegiatan CSRnya tidak hanya sekadar pembangunan fisik belaka, namun juga

pembangunan masyarakat yang mengedepankan pembangunan manusia.

Pembangunan masyarakat merupakan usaha yang akan terus dilakukan untuk

mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Kondisi yang sejahtera ini adalah kondisi

yang selalu diupayakan melalui perubahan-perubahan yang ada di masyarakat dan

7

kondisi yang senantiasa diidamkan. Pembangunan masyarakat sendiri dapat terjadi

secara alamiah sehingga tidak harus merupakan hasil dari suatu program, akan

tetapi pembangunan dapat pula direncanakan untuk mewujudkan hasil tertentu

(Soetomo 2012:8). Soetomo (2012:25) juga menjelaskan pembangunan

masyarakat di dalamnya terdapat empat konsep dasar yang meliputi (1) Adanya

proses perubahan, (2) proses semakin terciptanya hubungan yang harmonis antara

kebutuhan dengan potensi, sumber daya dan peluang, (3) proses peningkatan

kapasitas, (4) proses yang bersifat multiimensi.

Indonesia banyak memiliki program yang dicanangkan guna mempercepat

proses pembangunan, dimana diharapkan kondisi sejahtera pun juga semakin dekat

dengan masyarakat. Model-model pembangunan di Indonesia juga memiliki

dinamikanya sejalan dengan arus mahzab pembangunan yang sedang masif di

periode tersebut. Model-model pembangunan ini memiliki perbedaan perspektif

dan pendekatan dalam pelaksanaannya. Seperti yang diketahui di tahun 1960an

Indonesia menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi sebagai bentuk

pembangunan masyarakat yang utama. Diharapkan dari tingginya pertumbuhan

ekonomi ini akan membawa dampak perningkatan kesejateraan melalui mekanisme

trickle down effect. Namun, model pembangunan tersebut berganti seiring dengan

perkembangan mahzab yang ada. Saat ini model yang banyak adalah model

pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses dimana masyarakat

diharapkan mampu untuk membuat keputusan dan mengelola pembangunan secara

mandiri serta mengaktualisasikan potensi manusia sebagai aktor utama dalam

8

pembangunan (Soetomo 2013:403). Pemberdayaan merupakan satu model

pembangunan yang tidak berpusat pada pertumbuhan ekonomi akan tetapi

pengembangan kapasitas dan kekuatan masyarakat untuk merubah kondisi

kehidupannya menjadi lebih baik, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercapai

dari hasil pemberdayaan ini. Pemberdayaan di Indonesia dilakukan dihampir semua

program yang ada. Meskipun pada pelaksanaannya masih belum memenuhi kriteria

pemberdayaan masyarakat yang baik. Pemberdayaan masyarakat menjadi arus

utama model pembangunan. Semua pembangunan bertitle pemberdayaan,

meskipun pada prakteknya masih banyak program yang digadang-gadang sebagai

program pemberdayaan masih memiliki napas pembangunan yang sentralistik atau

baru sebagai program karitatif. Pemberdayaan tidak dilakukan oleh pemerintah

saja, akan tetapi juga oleh swasta atau perusahaan atau digalakan oleh masyarakat

sendiri.

Pemberdayaan ini juga digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk

menjalankan kegiatan CSR mereka. Salah satu perusahaan melaksanakan program

CSR dengan model pemberdayaan masyarakat adalah PT. Pertamina (Persero) yang

juga merupakan salah satu BUMN Indonesia, sehingga kegiatan CSR yang

dijalankan tidak hanya berupa pemberian saja namun juga memberdayakan

masyarakat. Melalui kegiatan pemberdayaan ini program CSR dapat meningkatkan

kapasitas masyarakat. Salah satu kegiatan CSR pertamina yang juga bekerjasama

dengan Pemerintah Daerah adalah Program Pemberdayaan Petani melalui

Pembuatan Sentra Pemberdayaan Tani dengan Budidaya Durian Montong di Desa

Karanganyar, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali. Ini merupakan bentuk

9

kerjasama antara PT. Pertamina (Persero), Pemerintah Provinsi dan juga

Pemerintah Kabupaten. Kegiatan CSR di Desa Karanganyar ini tidak hanya

dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) sendiri dalam proses pemberdayaannya.

PT. Pertamina (Persero) menggandeng Yayasan Obor Tani sebagai mitra yang akan

memberikan transfer ilmu kepada kelompok petani yang telah dibentuk di Desa

tersebut.

Pemberdayaan yang dilakukan di Desa Karanganyar ini melibatkan banyak

stakeholder baik dari sisi perusahaan, pemerintah, dan lembaga sosial masyarakat.

Program pemberdayaan ini diharapkan mampu membantu masyarakat agar lebih

mampu meningkatkan kondisi kehidupannya. Kemudian yang menjadi menarik

adalah apakah dengan menggunkan model pemberdayaan masyarakat dan upaya

pemberdayaan tersebut melibatkan berbagai pihak tidak hanya pemerintah namun

juga dibantu oleh perusahaan dan LSM mampu untuk meningkatkan kondisi

kehidupan masyarakat di Desa Karanganyar.

Peningkatan kondisi kehidupan masyarakat sebagai sebuah hasil dari

berjalannya sebuah program, dapat ditinjau dengan melakukan evaluasi. Program

pemberdayaan Sentra Pemberdayaan Tani yang dilakukan oleh CSR PT. Pertamina

(Persero) juga memerlukan sebuah kajian evaluasi untuk melihat perubahan kondisi

kehidupan masyarakat penerima program. Evaluasi dampak menjadi satu agenda

evaluasi yang penting untuk dilakukan dalam sebuah program. Oleh karena itu

peneliti mengajukan satu rumusan masalah yang dirasa menarik untuk ditinjau lebih

dalam.

10

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di jelaskan sebelumnya, peneliti

kemudian merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

Bagaimanakah dampak sosial ekonomi program pemberdayaan masyarakat

melalui Sentra Pemberdayaan Tani dengan komoditas durian Montong oleh

Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pertamina (Persero) yang bekerjasama

dengan Yayasan Obor Tani di Desa Karanganyar, Kecamatan Musuk, Kabupaten

Boyolali?

4. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan dinamika dampak yang

dirasakan oleh masyarakat Desa Karanganyar, Kecamatan Musuk, Kabupaten

Boyoali terkait adanya Program Pemberdayaan melalui Sentra Pemberdayaan Tani

dengan komoditas durian Montong.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi peneliti yaitu penelitian ini dapat menambah pengetahuan

serta wawasan peneliti terkait pemberdayaan. Selain itu sebagai bahan ajar

peneliti dalam meningkatkan kapasitas pada proses pemberdayaan

2. Manfaat bagi masyarakat yaitu sebagai referensi dan sebagai penambah

wawasan untuk mengenbangkan pengetahuan.

3. Manfaat bagi instansi yang bergerak di bidang pemberdayaan adalah untuk

memberikan gambaran mengenai pemberdayaan dan dampaknya sehingga

11

menjadikan bahan ajar dan referensi untuk meningkatkan kualitas upaya

pemberdayaan.

5. Tinjauan Pustaka

a. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayan masyarakat telah dianggap sebagai suatu konsep pendekatan

yang sempurna untuk melakukan pembangunan masyarakat. Pemberdayaan

Masyarakat banyak mementingkan peran serta masyarakat dalam proses

pembangunan, sehingga program yang dijalankan dapat dikatakan lebih ramah

terhadap masyarakat. Pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata “daya”

sehingga pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk menuju berdaya

atau suatu proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan (Sulistyani,

2004:77). Namun menurut Sulistyani, memberikan “daya” ini tidak sama dengan

memberikan “kekuasaan”. Pemberdayaan diterjemahkan dari istilah Empowerment

yang menekankan pada pentingnya power untuk masyarakat sehingga masyarakat

mampu membangun dari masyarakat yang powerless menjadi lebih berdaya

(Soetomo 2015:69). Menurut Sulistyani pemberdayaan dan Empowerment kurang

memiliki kesesuaian. Winarni dalam Sulistyani (2004:79) merumuskan inti dari

pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu pengembangan, memperkuat posisi atau daya

dan terciptanya kemandirian. Kemandirian menjadi tujuan yang hendak dicapai

melalui pemberdayaan. Kemandirian ini memungkinkan masyarakat untuk tidak

lagi tergnatung dengan pihak lain dan dapat mengusahakan memenuhi

kebutuhannya.

12

Soetomo (2013: 403) menjelaskan pemberdayaan merupakan proses untuk

meningkatkan peluang, kesempatan, kewenangan dan kemampuan sehingga

masyarakat memiliki kapasitas dalam proses pengambilan keputusan dan

pengelolaan pembangunan secara mandiri. Loekman Soetrisno dalam Sutomo

(2013:403) menjelaskan adanya perbedaan pandangan terkait pemberdayaan yaitu

versi Paolo Freire dan versi Schumacher. Persamaan keduanya terletak pada

pentingnya setiap agen pembangunan bekerja dengan kelompok penduduk

setempat untuk membangun masyarakatt mereka sendiri. Perbedaannya yaitu

menurut Freire pemberdayaan tidak hanya memberikan kesempatan kepada rakyat

untuk menggunakan sumber daya alam dan pembangunan saja tetapi juga

mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan struktural yang hanya

mungkin dilakukan dengan partisipasi politik. Versi Scumacher nuansa partisipasi

politik kurang kental, Schumacher mempercayai manusia mampu untuk

membangun dirinya tanpa harus terlebih dahulu menghilangkan ketimpangan

struktural yang ada, asalkan mereka di berikan kail bukan ikan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan antitesis dari perspektif pembangunan

sebelumnya yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi. Menurut Soetomo

(2015:71) dalam implementasi pemberdayaan harus bersifat desentralisasi, buttom

up, berorientasi variasi lokal dan adanya proses belajar sosial. Desentralisasi

memberikan kewenangan sampai tingkat masyarakat lokal dalam pengambilan

keputusan serta dalam pengelolaan pembangunan dari awal hingga akhir.

Perumusan program pembangunan masyarakat diutamakan alur dari bawah ke atas

sehingga masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengidentifikasi masalah dan

kebutuhan mereka sendiri. Masyarakat satu dengan yang lain memiliki kebutuhan

13

dan masalah yang berbeda sehingga pemberdayaan memberikan toleransi untuk

menghargai variasi lokal dan berorientasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan

masyarakat. Pemberdayaan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk

mengambil keputusan sendiri yang sebelumnya masyarakat harus memiliki

kapasitas untuk melakukannya. Oleh karena itu dalam pemberdayaan juga

terkandung pengembangan kapasitas. Dalam pemberdayaan, yang tidak kalah

penting adalah adanya keberlanjutan oleh karena itu peranan masyarakat dalam

setiap tahapan pemberdayaan diperlukan (Soetomo, 2015:81).

Salah satu bentuk dari aktualisasi pemberdayaan masyarakat tercermin dari

bentuk partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan, mulai dari

proses pengambilan keputusan, pelaksanaan dan menikmati hasil (Soetomo,

2013:406). Ketika peran masyarakat meningkat, peran pemerintah akan menurun.

Partisipasi ini penting karena proses pembangunan tidak akan berlanjut tanpa

adanya partisipasi oleh masyarakat.

Partisipasi dalam pengembangan masyarakat digunakan secara umum dan

luas dan menjadi sentral serta prinsip dasar dari pengembangan masyarakat yang di

dalamnya terkat dengan gagasan Hak Asasi Manusia (Ife dan Tesoriero 2014:295).

Mikkelsen dalam Soetomo (2013:438) menginventarisasi enam tafsiran berbeda

tentang partisipasi:

a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek

tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.

b. Partisipasi adalah usaha membuat masyarakat semakin peka dalam

meningkatkan kemampuan menerima dan menanggapi proyek-proyek

pembangunan.

14

c. Partisipasi adalah proses yang aktif yang mengandung arti seseorang atau

kelompok terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasaannya

untuk hal itu.

d. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat dengan staf dalam

dinamika proyek agar memperoleh informasi dampak-dampak sosial.

e. Partisipasi adalah ketrlibatan secara sukarela masyarakat dalam perubahan

yang ditentukan sendiri.

f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri,

kehidupan dan lingkungan mereka.

Coyers dalam Soetomo (2013:408) mengemukakan lima cara mewujudkan

partisipasi yaitu (1) survai dan konsultasi lokal untuk memperoleh data, (2)

memanfaatkan agen lapangan untuk menyerap informasi, (3) perencanaan

desentralisasi, (4) perencanaan melalaui pemerintah lokal, (5) menggunakan

strategi pengembangan komunitas. Secara jelas partisipasi diartikan sebagai

keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan yang didorong oleh

determinasi dan kesadaran tentang arti keterlibatan tersebut.

Pemberdayaan yang diterjemahkan dari kata empowerment memiliki fokus

terhadap power yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi kekuasaan.

Dalam memandang pemberdayaan tidak terlepas dari kekuasaan, individu atau

keompok memiliki atau menggunakan kesempatan untuk meraih kekuasaan, ke

dalam tangan mereka, meredistribusi kekuasaan dari kaum ‘berpunya’ ke kaum

yang ‘tidak berpunya’ dan seterusnya (Ife dan Tosoriero, 2014: 129). Selanjutnya

Korten dalam Soetomo (2013: 404) merumuskan pengertian kekuasaan sebagai

kemampuan untuk mengubah kondisi masa depan melalui tindakan dan

15

pengambilan keputusan. Namun pembangunan juga digunakan untuk

meningkatkan kekuasaan. Oleh karena itu, kekuasaan dapat digambarkan sebagai

sumber daya dan hasil dari proses pembangunan. Korten juga menjelaskan

kekuasaan tidak hanya dari dimensi distributif akan tetapi juga dari dimensi

generatif. Dalam dimensi distributif, kekuasaan secara personal dapat diartikan

kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Ditarik ke pemberdayaan, kekuasaan

dalam dimensi generatif lebih penting. Kelompok yang tidak memiliki kekuasaan

akan memperoleh tambahan kekuasaan dengan mengurangi kekuasaan kelompok

lain.

Pemberdayaan dimana tujuannya untuk menjadikan masyarakat mandiri juga

perlu dilihat dari aspek keberdayaan masyarakatnya. Indikator dalam mengukur

keberhasilan pemberdayaan ada berbagai pendapat. Menurut Sumodiningrat (dalam

Permana dan Purnomo) merumuskan lima indikator keberhasilan dalam

pemberdayaan. Kelima indikator tersebut adalah pertama, menurunnya penduduk

miskin. Kedua, berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan

penduduk miskin dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Ketiga,

meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan

penduduk miskin disekitarnya. Keempat, meningkatnya kemandirian kelompok

yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan

kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem

administrasi kelompok serta makin luasnya interaksi kelompok lain di dalam

masyarakat. Kelima, meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan

16

pendapatan yang ditandai dengan peningkatan pendapatan keluarga miskin yang

mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasar.

b. Efek Pengganda Ekonomi sebagai Dampak

Efek pengganda atau biasa disebut multiplaier effect merupakan salah satu

cara mengkaji dampak dari suatu kegiatan atau program. Ada beberapa pandangan

yang menjelaskan tentang efek pengganda ini. Tarigan (2005:129) menerangkan

efek penggada terjadi ketika ada keterkaitan antara permintaan dari luar wilayah,

produksinya meningkat, karena ada keterkaitan yang mengakibatkan produksi

sektor lain juga meningkat dan akan terjadi beberapa kali perputaran pertumbuhan

sehingga total kenaikan produksi bisa beberapa kali lipat dibandingkan dengan

kenaikan permintaan dari luar untuk sektor tersebut. Selanjutnya menurut Tarigan,

unsur efek pengganda ini akan berperan dalam meningkatkan pertumbuhan daerah

lain.

Efek pengganda dapat meliputi beberapa sektor tidak hanya satu atau dua

sektor akan tetapi tergantung pada indikator yang digunakan

(Rustiadi,Saefulhakim, dan Panuju, 2011:181). Selanjutya dijelaskan pula

setidaknya ada dua efek pengganda yaitu efek penggada tenaga kerja dan efek

pengganda pendapatan. Efek pengganda tenaga kerja bertujuan untuk menciptakan

sejumlah pekerjaan baru yang diciptakan ooleh aktivitas ekonomi baru dalam

masyarakat. Efek pengganda pendapatan oleh Blakey dalam Rustiadi,Saefulhakim,

dan Panuju (2011:181) merupakan aproksimasi terbaik untuk mengetahui potensi

17

perubahan kesejahteraan dari aktivitas ekonomi baru. Asumsinya adalah jika suatu

perubahan sektor produksi akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Di sisi lain, Widodo (2006:176) menjelaskan dalam analisis angka

pengganda, efek penggada dapat pisahkan menjadi pengganda output, pengganda

pendapatan, dan pengganda kesempatan kerja. Widodo (2006.177-179) kemudian

juga menjelaskan masing-masing efek pengganda tersebut.

a. Efek pengganda output

Adanya permintaan akhir pada suatu sektor akan meningkatkan output itu

sendiri dan sektor lain dalam perekonomian. Hal ini dikarenakan adanya efek

langsung dan tidak langsung dari peningkatan permintaan akhir. Selain itu,

Rustiadi,Saefulhakim, dan Panuju (2011:262) menjelaskan pengganda output

merupakan dampak meningkatnya permintaan akhir suatu sektor terhadap total

ouput seluruh sektor di suatu wilayah. Dalam kaitannya dengan pemberdayaan

budidaya durian ini, meningkatnya permintaan sektor di bidang pertanian durian

dapat menimbulkan dampak terhadap sektor lain yang ada di wilayah tersebut

sehingga mempengaruhi total output seluruh sektor.

b. Efek pengganda pendapatan

Perubahan peningkatan permintaan akhir suatu sektor juga akan

mempengaruhi peningkatan pendapatan masyarakat. Asumsinya adalah adanya

peningkatan permintaan akhir secara langsung maupun tidak langsung akan

meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah produksi tersebut. Peningkatan

permintaan durian hasil pertanian dapat berdampak baik secara langsung maupun

tidak langsung terhadap peningkatan pendapatan petani.

18

c. Efek pengganda kesempatan kerja

Perubahan peningkatan produksi juga berpengaruh pada adanya peningkatan

kesempatan kerja. Peningkatan kesempatan kerja dapat berupa tumbuhnya

lapangan pekerjaan baru atau meningkatnya penyerapan tenaga kerja dari sektor

produksi. Adanya usaha baru budidaya durian ini dapat menyerap tenaga kerja

dalam berbagai bagian produksinya sehingga akan berdampak pada kesempatan

kerja yang terbuka di wilayah tersebut.

Pada penelitian ini difokuskan pada efek pengganda tenaga kerja, efek

pengganda pendapatan dan efek pengganda output. Ketiganya menggunakan

penghitungan statistik sederhana. Efek pengganda output di dasarkan pada

peningkatan permintaan bahan-bahan yang di hasilkan oleh masyarakat sekitar.

c. Teori Evaluasi

Evaluasi merupakan alat dari berbagai cabang ilmu pengetahuan untuk

menganalisis dan menilai fenomena ilmu pengetahuan dan aplikasi ilmu

pengetahuan dalam penerapan ilmu pengetahuan tersebut dalam praktik profesi

(Wirawan,2011:30). Evaluasi dapat dilakukan dalam berbagai hal baik itu

kebijakan, tindakan, kegiatan atau program yang dilaksanakan. Daniel L.

Stufflebeam dan Anthony J. Shinkfield dalam Wirawan (2011:30) mendefinisikan

teori evaluasi program sebagai :

“A program evaluation theory is a coherent set of conseptual, hypotetical,

pragmatic, and ethical principles forming a general framework to guide the study

and practice program evaluation”

19

Wirawan selanjutnya menjelaskan bahwa teori evaluasi menjelaskan

bagaimana memahami objek evaluasi, bagaimana memberikan nilai terhadap

program yang dievaluasi dan kinerjanya, bagaimana mengembangkan ilmu

pengetahuan dari hasil evaluasi. Dalam perkembangannya ada berbagai perspektif

untuk memahami teori evaluasi ini. Setidaknya ada dua model evaluasi yaitu

evaluasi formatif dan evaluasi summatif. Evaluasi formatif menurut The Program

Evaluation Standards dalam Wirawan (2011:86) adalah evaluasi yang didesain dan

dipakai untuk memperbaiki suatu objek, terutama ketika objek tersebut sedang

dikembangkan. Oleh karena itu, dapat dikatakan evaluasi formatif dilakukan saat

program masih berlangsung dan digunakan sebagai bahan pertimbangan langkah

apa yang harus dilakukan selanjutnya agar program dapat berhasil. Evaluasi

sumatif merupakan evaluasi yang dilaksanakan saat program telah selesai

dilakukan. Sehingg dapat diperoleh hasil apa yang telah dicapai selama program

berlangsung.

Melakukan evaluasi program tidak dapat dilepaskan dari bagaimana

memahami logika program yang ada. Theory Driven Evaluation atau konsep teori

program merupakan evaluasi yang menggunakan logika program sebagai dasar

evaluasinya. Evaluasi berkenaan dengan esensi program yang meliputi tujuan,

perlakuan dan perubahan yang diharapkan dari pelaksanaan program (Wirawan,

2011:70). Konsep teori program sendiri memiliki dua dimensi yaitu dimensi

deskriptif dan dimensi peskriptif (Wirawan, 2011:68-70). Dimensi deskriptif

memfokuskan pada penjelasan program yang meliputi keberfungsian sumber

program, aktivitas, pengaruh, akibat, dan spesifikasi rantai asumsi. Dimensi

20

peskriptif memfokuskan pada apa yang harus dilakukan dalam keadaan yang ideak

dalam melaksanakan program. Namun fokus teori program banyak ke dimensi

deskriptif.

Evaluasi dengan konsep teori program harus mengetahui bagaimana logika

program. Logika program adalah suatu sistematika dan cara visual untuk

menyajikan dan berbagai pemahaman mengenai hubungan diantara sumber-sumber

yang harus dioperasikan dalam program, aktivitas yang harus dilakukan, dan

perubahan atau hasil yang diharapkan. Berikut diagram logika program:

Gambar 1.1

Logika Program

Sumber: Wirawan, 2011:71

Input merupakan masukan sumber-sumber yang diperlukan oleh program

agar dapat berjalan. Sumber ini dapat berupa tenaga, keuangan, dan sumber lain

yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk menjalankan program. Proses

merupakan serangkaian aktivitas peralatan, kejadian, teknologi yang merupakan

bagian dari pelaksanaan program atau intervensi program. Output atau keluaran

merupakan produk langsung dari aktivitas yang telah terjadi yang berupa target

jenis dan level layanan yang harus disajikan oleh program. Outcome atau pengaruh

adalah perubahan khusus perilaku, pengetahuan, ketrampilan, status dan level

berfungsinya partisipan program yang mendapat intervensi dalam jangka waktu 1-

5 tahun. Impact atau dampak (akibat) adalah perubahan yang diharapkan atau tidak

21

diharapkan yang terjadi dalam organisasi, masyarakat atau sistem sebagai hasil dari

aktivitas program dalam jangka waktu 6-10 tahun (Wirawan, 2011:71).

Pada penelitian ini lebih difokuskan pada evaluasi megenai dampak program

yang berjalan. Evaluasi dampak program menjadi satu agenda yang dilakukan

untuk melihat dan menilai apakah program berhasil dilakukan atau tidak. Dampak

atau Impact sendiri menurut Wibawa dkk (1994: 121) diterjemahkan sebagai

sebuah akibat yang dihasilkan dari suatu intervensi program kelompok sasaran, baik

akibat tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan oleh intervensi yang dilakukan

ataupun tidak, dari dampak tersebut mampu menimbulkan pola perilaku pada

masyarakat tersebut.

Dampak dapat dibagi menjadi beberapa aspek. Dalam penelitian ini peneliti

membatasi pada dampak sosial dan dampak ekonomi. Dampak sosial dan dampak

ekonomi kerap kali menjadi satu paket yang saling berkaitan. Suratmo (20014: 116-

117) menerangkan beberapa komponen dari dampak sosial-ekonomi. Komponen

tersebut antara lain: penyerapan tenaga kerja, perkembangan struktur ekonomi,

peningkatan pendapatan, perubahan lapangan pekerjaan, kesehatan masyarakat,

dan bentuk komponen kritis lain seperti sumber daya. Sedangkan dampak sosial

sendiri adalah perubahan yang terjadi pada manusia dan masyarakat yang

diakibatkan oleh aktivitas pembangunan (Hadi, 1995:24). Pengertian dampak sosial

tersebut sangat luas, sehingga peneliti kembali membatasi apa yang dimaksud

perubahan. Peneliti membatasi perubahan dengan aspek-aspek yang ada dalam

konsep pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan uraian dampak tersebut, peneliti

kemudian mengambil batasan terkait dampak sosial dan ekonomi. Pada penelitian

ini, dampak sosial dan ekonomi merupakan perubahan hasil proses pemberdayaan

22

yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) melalui kegiatan CSRnya dimana,

dampak sosial dan ekonomi ini memiliki indikator adanya perubahan pada

pendapatan penerima program, penyerapan tenaga kerja, perkembangan ekonomi

lokal, perkembangan kapasitas, dan perkembangan kapabilitas masyarakat

penerima program.