BAB I P E N D A H U L U A N 1.1Latar Belakang PERUBAHAN BARU 4-11... · 7. Penyebarluasan, ... Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unsur pada ... Adapun Tugas

Perubahan Rencana Strategis 2011-2015.

Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung 1

BAB IP E N D A H U L U A N

1.1Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa Renstra Kabupaten bandung 2010-2015 telah

dilaksanakan dan dijadikan pedoman sebagai arah kebijakan dan penjabaran

implementatif dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) yang dalam pelaksanaanya berkaitan dengan capaian program,

Investasi, Investor dan izin yang diterbitkan oleh BPMP Kab. Bandung.

Dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan Badan Koordinasi Penanamn

Modal (BKPM RI) menerbitkan Perka BKPM RI No. 14 tahun 2011 tentang

standar pelayanan minimal pada Kab/Kota di Indonesia. Terdapat tujuh

pelayanan dasar sebagai pedoman/acuan pada SPM dimaksud yang terdiri

dari:

1. Kebijakan Penanaman Modal

2. Kerjasama Penanaman Modal

3. Promosi Penanaman Modal

4. Pelayanan Penanaman Modal

5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

6. Penyelesaian data di Sistem Informasi Penanaman Modal

7. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal

Bagi Pemerintah Kabupaten Bandung adanya SPM khususnya pada Badan

Penanaman Modal dan Perizinan merupakan acuan dan atau pedoman dalam

meningkatkan pelayanan pada Penanaman Modal dan Perizinan. Juga sebagai

acuan dalam penyusunan program dan kegiatan serta sinergitas program lintas

sektoral yang berkaitan dengan koordinasi dan konsultasi dalam rangka

meningkatkan dan akurasi data pada kegiatan Pelayanan Penanaman Modal

dan Perizinan di Kabupaten Bandung.



Dalam rangka tindak lanjut dari Badan Koordinasi Penanaman Modal RI diatas

maka terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPMP

harus menyesuaikan dengan tujuh pelayanan dasar pada SPM sehingga perlu

adanya penyesuaian dan perubahan Renstra BPMP tahun 2010-2015

1.2Landasan HukumRencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Badan

Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015

disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1.2.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

1.2.2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

1.2.3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan

Pembangunan Nasional;

1.2.4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

1.2.5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal;

1.2.6. Inpres Nomor 3 Tahun 2006, tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi;

1.2.7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

1.2.8. Permendagri Nomor 24 Tahun 2006, tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

1.2.9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1.2.10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2007, tentang

Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;

.2.10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007, tentang

Pedoman Penyusunan Standar Perizinan Terpadu Satu Pintu di Jawa

Barat;



1.2.11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007, tentang

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di

Provinsi Jawa Barat;

1.2.12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2012 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21

Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Bandung;

1.2.13. Peraturan Bupati Bandung Nomor 42 Tahun 2012 Tentang

Penyelenggraan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Badan

Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Bandung sebagai

perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2008

Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu di Kabupaten

Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 14 Tahun 2008

tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatangan Perizinan

dan Non Perizinan di Lingkungan Kabupaten Bandung;

1.2.15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian

Tugas, Fungsi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

Bandung.

1.3Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan

Perijinan Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 yaitu :

a) Dijadikan sebagai arah kebijakan dan program dalam rangka

pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang penanaman modal

dan perizinan di Kabupaten Bandung;

b) Sebagai penjabaran implementatif dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) pada Badan Penanaman Modal dan

Perizinan kabupaten bandung;

c) Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unsur pada

Badan Penanaman Modal dan Perizinan kabuapten Bandung;



Tujuan disusunnya Rencana Strategik Badan Penanaman Modal dan

Perizinan kabupaten Bandung, yaitu :

1) Membantu seluruh jajaran petugas/aparatur Badan Penanaman Modal dan

Perizinan Kabupaten Bandung dalam pencapaian tujuan dan sasaran

berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam

pembangunan bidang penanaman modal dan perijinan di Kabupaten

bandung;

2) Untuk memudahkan bagi para pemangku kepentingan dalam

pembangunan penanaman modal dan perizinan di Kabupaten Bandung;

3) Mengarahkan pembangunan bidang penanaman modal dan perizinan di

Kabupaten bandung pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama

kurun lima tahun ke depan.

1.4Sistimatika Penulisan

Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten

Bandung Tahun 2011-2015 disusun berdasarkan sistematika penulisan

sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan

tujuan, serta sistematika penulisan renstra Badan Penanaman Modal dan

Perizinan Kabupaten Bandung;

BAB II Menjelaskan Gambaran Umum Pelayanan Badan Penanaman Modal

dan Perizinan Kabupaten bandung, meliputi: tugas, fungsi dan struktur

organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan kabupaten bandung,

sumber daya yang dimiliki dan kinerja, tantangan dan peluang pengembangan

pelayanan;

BAB III membahas Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi yang

diemban oleh badan Penanaman Modal Perizinan kabupaten Bandung. Pada

bab ini dipaparkan identifikasi permasalahan, telaahan visi dan misi serta

program Bupati dan Wakil Bupati Bandung dan penentuan isu-isu strategis;



BAB IV dijelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten bandung;

BAB V menguraikan rencana program dan kegiatan sebagai penjabaran dari

stratyegi kebijakan yang ditetapkan, serta indikator kinerja, kelompok sasaran

dan pendanaan indikatif;

BAB VI menjelaskan incikator kinerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan

kabupaten Bandung yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung;

BAB VII Penutup.

BAB IIGAMBARAN PELAYANAN SKPD



2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan

Perizinan Kabupaten Bandung;

Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung

dibentuk sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor

21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Bandung Badan ini sebagai pengembangan dari Kantor

Penanaman Modal Daerah Kabupaten Bandung, sebagai lembaga teknis di

lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Adapun Tugas Pokokdan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Perijinan ditetapkan dalam Surat

Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi

dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bandung yaitu Menyusun dan melaksanakan Kebijakan diBidang Penanaman Modal dan Perijinan yang meliputi Promosi danPenggalian Potensi Penanaman Modal, Pengendalian dan KerjasamaPenanaman Modal, Perijinan serta melaksanakan ketatausahaan Badan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Badan Penanaman

Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung mempunyai fungsi :

Melaksanakan perumusan dan menentukan kebijakan teknis di bidangPenanaman Modal dan Perijinan yang meliputi Promosi Investasi,Kerjasama, Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan PerijinanTerpadu Satu Pintu serta pelayanan teknis administrasi ketatausahaan.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2012

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21

Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Bandung, susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan

Perijinan Kabupaten Bandung terdiri dari :

(1) Kepala Badan;

(2) Sekretariat , membawahkan :

a. Sub Bagian Penyusunan Program;



b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Promosi dan Pengendalian Potensi Penanaman Modal,

membawahkan :

a. Sub Bidang Promosi Peluang Investasi Penanaman Modal;

b. Sub Bidang Pengendalian Potensi Penanaman Modal.

(4) Bidang Pengendalian dan Kerjasama Penanaman Modal,

membawahkan:

a. Sub Bidang Pengendalian Penanaman Modal;

b. Sub Bidang Kerjasama Penanaman Modal.

(5) Bidang Perijinan, membawahkan :

a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Perijinan;

b. Sub Bidang Pengolahan dan Penerbitan Perijinan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2 Sumberdaya BPMP

a. Kondisi Sumberdaya Manusia BPMP Kabupaten Bandung






membawahkan :




membawahkan:







2.2 Sumberdaya BPMP







membawahkan :




membawahkan:







2.2 Sumberdaya BPMP




Kondisi dan potensi yang ada di BPMP Kabupaten Bandung

merupakan faktor kekuatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan

dalam mencapai Visi dan Misi BPMP Kabupaten Bandung, adapun

faktor-faktor kekuatan tersebut antara lain :

Struktur organisasi BPMP Kabupaten Bandung berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2012 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun

2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Bandung;

Tabel1Perbandingan Jabatan Struktural Organisasi BPMP

No Nama Jabatan Perda No. 72001

Keterangan

1 Eselon IIb 1

2 Eselon IIIa 1

3 Eselon IIIb 3

4 Eselon IVa 9

Jumlah 14

- Pegawai BPMP sebagian besar berpendidikan sarjana, hal ini

merupakan salah satu pendorong dan modal dasar untuk

menciptakan profesionalisme berencana.

Tabel IIKomposisi Pegawai BPMP Berdasarkan Golongan

Per 1 April 2010

No Golongan Jumlah

1 I -2 II 213 III 274 IV 7

Jumlah 55

Tabel IIIKomposisi Pegawai BPMP Berdasarkan Pendidikan

Per 31 Desember 2013No Pendidikan Jumlah



1 SLTP 12 SLTA 263 Akademi 34 Strata 1 (S1) 135 Strata 2 (S2) 126 Strata 3 (S3) -

Jumlah 55

- Sistem jaringan informasi yang dimilik BPMP terakses dengan

www.bandungkab.go.id

- Tersedianya sarana dan prasarana kerja di BPMP Kabupaten

Bandung yang cukup memadai dapat membantu dalam menunjang

kinerja pelayanan publik

b. Sumberdaya Sarana dan Prasarana

1. Gedung Kantor

2. Ruang Pelayanan

3. Kendaraan Bermotor

4. Peralatan Elektronik

2.3 Kinerja Pelayanan BPMP

Kinerja Pelayanan Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP)

Kabupaten Bandung sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah

membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelaksanaan pembangunan

penanaman modal dan perizinan.

Dilihat dari segi geografis Kabupaten Bandung merupakan salah satu

kabupaten yang mempunyai banyak potensi, baik sumber daya alam

maupun sumber daya manusia.

Potensi sumber daya alam seperti : Potensi Industri, Potensi Wisata,

Potensi Agriculture, Potensi Agrobisnis, dan banyak lagi potensi lainnya



yang masih harus digali dan dikembangkan dengan berbagai kajian-

kajian ilmiah, sehingga dapat menjadikan daya tarik bagi para investor.

Potensi sumber daya manusia, seperti : perguruan tinggi, lembaga-

lembaga penelitian dan lainnya merupakan sisi lain yang menarik dan

dapat menjadi modal yang baik dalam rangka menggali dan

mengembangkan berbagai potensi alam di Kabupaten Bandung.

Namun demikian, berdasarkan hasil pendataan dan pengamatan

Badan Penanaman Modal dan Perijinan, bahwa investor yang berminat

untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Bandung masih belum pulih

bila dibandingkan dengan pada saat sebelum terjadinya krisis, apalagi

ditambah dengan terjadinya krisis global sekarang ini, keadaan ini sebagai

konsekuensi yang terjadi secara nasional dan global.

Adapun sebagai gambaran perkembangan investasi PMA dan PMDN

di Kabupaten Bandung sampai tahun 2013, adalah sebagai berikut:

Perkembangan Realisasi Investasi PMDN/PMA di Kabupaten BandungBerdasarkan LKPM Tahun 2010 s.d. 2013

Tahun JumlahProyek

Realisasi Investasi(Rp.)

Penyerapan TenagaKerja

Indonesia Asing2010 6 386.120.983.016,00 6.270 122011 18 462.234.306.778,00 10.188 412012 76 3.692.192.487.389,00 45.125 1142013 29 2.716.672.903.833,00 32.936 62

Sumber : LKPM Tahun 2010-2013, diolah.(periode Januari s.d Desember 2013)



PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN DIKABUPATEN BANDUNG TAHUN 2013 BERDASARKAN LKPM

DAN SURAT IZIN USAHA LAINNYA TAHUN 2011 - 2013

No TahunJumlah Proyek Nilai Investasi

KeteranganPMDN PMA TOTAL Rp. Total (Rp)

1 2011

38 37 77646.585.771.663,0

3.132.722.592.614,0

PMDN

294.579.517.116,0 PMA

2158 2.050.898.602.935,0 SIUP

36 140.658.700.900,0 IUI

2 201238 38 76

337.163.675.000,0

6.302.943.075.739,0

PMDN

96.025.000.000,0 PMA

3045 5.869.754.400.739,0 IZIN USAHA

3 201323 6 29

1.772.534.698.333,0

8.248.373.475.002,0

PMDN

944.138.205.500,0 PMA

2439 5.531.700.571.169,0 IZIN USAHA

Sumber : BPMP Kabupaten Bandung.

2.4 Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi Ke DepanBerdasarkan Perka BKPM Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan

Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/kota , berisi 7

indikator Standar Pelayanan Minimal ,yaitu :

1. Kebijakan Penanaman Modal

2. Kerjasama Penanaman Modal

3. Promosi Penanaman Modal

4. Pelayanan Penanaman Modal

5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

6. Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal

7. Diklat Penanaman Modal



2.5 Kekuatan,Kelemahan,Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BPMP

A. Kekuatan (Strengh)

• Perubahan Kelembagaan berdasarkan Perda 21 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Lembaga Teknis Daerah dari Kantor Penanaman

Modal Daerah menjadi Badan Penanaman Modal dan Perizinan

Kabupaten Bandung

• Perbup 42 Tahun 2012 tentang penyelenggraan PPTSP sebagai

perubahan atas Perbup 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

PPTSP dan Perbup 14 Tahun 2008 tentang pelimpahan sebagian

Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan non Perizinan

• Regulasi lainnya hasil prolegda BPMP Tahun 2011 dan tahun 2012

yaitu 7 Perda dan 7 Perbup Penanaman Modal

B. Kelemahan (Weakness)

• Masih adanya Perizinan dan non perizinan yang di proses di masing-

masing OPD

• Pelimpahan Perizinan dan non perizinan dari OPD belum di sertai

Regulasi Perda dan perbup

• Sumber daya manusia belum sesuai keahlian di bidang masing-masing

C. Peluang (Opportunity)

• Banyaknya Penawaran Pengembangan Sumber Daya Manusia berupa

Diklat dan Bimtek baik dari Lembaga /Departemen maupun non

Departemen/swasta

• Banyaknya tawaran pameran promosi investasi di dalam negeri maupun

luar negeri



D. Tantangan (Threat)

• Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi;

• Pasar bebas

• Inmendagri Nomor 570 Tahun 2012 Tentang Percepatan

Pemberian Izin dan Non Izin

• OPD yang akan menyerahkan perizinan dan non perizinan



BAB IIIISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Anggaran penyelenggraan pameran promosi investasi yang masih

terbatas

2. Sarana dan prasarana infrastruktur yang masih belum memadai

sesuai yang diharapkan untuk menunjang investor masuk ke

Kabupaten Bandung;

3. Belum terbentuknya regulasi tentang RDTRK di Wilayah Kabupaten

Bandung dan regulasi lainnya termasuk regulasi tentang

penyederhanaan perizinan dan non perizinan yang akan menunjang

dalam pengembangan investasi di Kabupaten Bandung

4. Sumber daya manusia yang belum memadai terkait dengan

pelimpahan perizinan dan non perizinan.

.



BAB IVVisi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

4.1. VisiMenyadari akan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang

diberikan dalam rangka menarik kembali investor baik PMA maupun PMDN ke

Kabupaten Bandung, maka sebelum memulai aktivitasnya sebagai langkah

awal kami menyusun dan menginventarisir berbagai sarana dan prasarana

yang dibutuhkan dibidang penanaman modan dan perijinan termasuk

memulihkan dan meningkatkan kepercayaan investor baik PMA maupun

PMDN ke Kabupaten Bandung.

Dalam rangka memulihkan dan meningkatkan kepercayaan investor

baik dari sisi pelayanan, kebijakan, keamanan dan kepastian hukum,

diperlukan kebijakan-kebijakan yang dapat dijadikan pegangan dan pedoman

bagi para investor di bidang penanaman modal dan perijinan. Untuk itu Badan

Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung menyusun Visi dan

Misi, sebagai berikut : Menyadari akan hal tersebut, maka Badan Penanaman

Modal dan Perijinan mempunyai Visi, yaitu : ” Terwujudnya Iklim InvestasiYang Kondusif Melalui Pelayanan perijinan Terpadu Satu Pintu UntukMendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Yang Maju, Mandiri DanBerdaya Saing ”. Adapun maknanya adalah sebagai berikut :

1. Kondusif : keadaan situasi dan kondisi yang menunjang investasi

2. PPTSP : adalah merupakan lembaga yang melayani perijinan

dengan prinsif praktis, transparan, dan pasti.

3. Maju : mempergunakan teknologi dalam pelayanan, baik yang

berhubungan dengan investasi, maupun perijinan;

4. Mandiri : dapat melakukan berbagai program yang berkaitan

dengan investasi dan perijinan secara langsung.

5. Berdaya Saing : memiliki nilai strategis baik itu Sumber daya manusia,

Sumber daya alam serta infrastruktur lainnya.



Agar visi tersebut dapat terwujud, maka dirumuskan Misi Badan

Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung yang didalamnya

mengandung nuansa tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapai.

Selain sebagai penjabaran dari visi, remusan misi juga menggambarkan tugas

pokok dan fungsi BPMP.

4.2. Misi

Adapun rumusan Misi BPMP Kabupaten Bandung adalah sebagai

berikut:

Misi Badan Penanaman Modal dan Perijinan

Adapun untuk mewujudkan Visi di atas dituangkan dalam Misi sebagai beriut :

a. Mengembangkan Sistem Informasi di Bidang Penanaman Modal

melalui teknologi;

b. Merumuskan kebijakan yang mendorong pertumbuhan investasi;

c. Meningkatkan pelayanan prima melalui Pelayanan Perijinan Terpadu

Satu Pintu (PPTSP);

d. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) ke arah aparatur yang

profesional, jujur dan akuntabel;

e. Meningkatkan informasi investasi yang akurat;

f. Mendorong terwujudnya iklim penanaman modal yang lebih kondusif

dan meingkatkan peluang investasi.

4.3 Tujuan dan SasaranTujuan :

a. Tersusunnya database dan sistem informasi penanaman modal yang berisi

program dan prospek potensi investasi di Kabupaten Bandung;

b. Menjaring Investor yang berfasilitas dan non fasilitas untuk menanamkan

modalnya di Kabupaten Bandung;

c. Meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal dan perijinan;



d. Tersusun dan terdatanya potensi investasi yang informatif dan

menguntungkan bagi para calon investor;

e. Terlaksananya kegiatan penanaman modal yang sesuai dengan aturan-

aturan yang berlaku;

f. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparat di bidang penanaman

modal dan perijinan.

Sasaran :

a. Meningkatnya jumlah investor, baik dalam maupun luar negeri yang

menanamkan modalnya di Kabupaten Bandung;

b. Memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan berbagai

informasi di bidang penanaman modal dan perijinan;

c. Memberikan pedoman dan gambaran kepada investor untuk memilih jenis

dan program investasi yang sesuai dengan keinginnya;

d. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparat di bidang penanaman

modal dan perijinan guna melayani para calon investor dan pembuat izin;

e. Meningakatnya layanan perijinan melalui PPTSP;

4.4 Strategi :

a. Memudahkan investor untuk berinvestasi sesuai dengan potensi;

b. Memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan berbagai

informasi di bidang penanaman modal;

c. Memberikan pedoman dan gambaran kepada investor untuk memilih jenis

dan program investasi yang sesuai dengan keinginannya;

d. Meningkatkan pengetahuan kemampuan aparat Badan Penanaman Modal

dan Perijinan;

e. Membentuk Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP).



4.5 Kebijakan :

a. Merumuskan dan meningkatkan sistem koordinasi dengan

dinas/badan/kantor/ bagian dan kelembagaan lainnya;

b. Menggali dan mengembangkan potensi-potensi investasi;

c. Merumuskan mekanisme pelaksanaan system pelayanan perijinan bagi

investor;

d. Menginventaris dan menyusun feasibility study terhadp potensi-potensi

investasi;

e. Merumuskan sistem kerjasama investasi;

f. Merumuskan sistem pembinaan dan pengendalian bidang penanaman

modal dan perijinan;

g. Merumuskan sistem promosi invstasi, baik dalam skala Nasional, Regional

maupun Internasional;

h. Merumuskan pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi

Penanaman Modal Dan Perijinan

i. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan bidang

penanaman modal dan perijinan;

j. merumuskan sistem peningkatan profsionalisme Sumber Daya Aparatur.



BAB V

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran danPendanaan Indikatif

5.1. URUSAN WAJIB SKPD5.1.1. Program Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

a. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

b. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

c. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

d. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

e. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

f. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

g. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

h. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

i. Kegiatan penunjang hari-hari besar bersejarah

5.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mebeulair besar

c. Kegiatan pemeliharaanrutin/berkala software, hardware, dan jaringan

5.1.3. Program peningkatan disiplin Aparatur

5.1.4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

kinerjaa. Kegiatan penyusunan laporan capaian kerja dan besaran realisasi kinerja

b. Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran

c. Kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun



5.2. URUSAN WAJIB BELANJA PROGRAM5.2.1. Program peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi akan

diimplementasikan dalam kegiatan :

a. Peningkatan Koordinasi dalam rangka kerjasama penanaman modal

antara pemerintah dengan dunia usaha;

b. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, pengawasan

pelaksanaan penanaman modal;

c. Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi;

d. Penyelenggaraan Pameran investasi

e. Peningkatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

5.2.2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi akan

diimplementsikan dalam kegiatan sebagai berikut:

a. Penyusunan kebijakan investasi bagi penyusunan kebijakan

infrastruktur;

b. Pengembangan system informasi penanaman modal;

c. Penyusunan cetak biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman

Modal

d. Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan

penanaman modal

5.2.3. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana

Daerah

Pada program ini hanya akan terdapat satu kegiatan yaitu:

a. Kajian Potensi sumber Daya yang terkait dengan investasi.



BAB VI

Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Program IndikatorData pada

Awal TahunPerencanaan

2011 2012 2013 2014 2015 SKPD

k Rp. k Rp. k Rp. k Rp. k Rp.

ProgramPeningkatan Promosidan KerjasamaInvestasi

'- Jumlah Ijin

yang

diterbitkan

(20

kewenangan

)

8.127 10.20812.09.850.00

0758

Rp.

1.266.480.00

0

8.200

Rp.

2.050.000.00

0

8.200Rp.

1.900.00

0

9000

Nilai

Investasi Rp. 82.318.127.650

Rp.

215.400.762.94

5

Rp.

152.256.615.50

4

Rp.

170.000.000.00

0

Rp.

175.000.000.00

0

Rp.

190.0

00.00

0.000

Jumlah

investor

29

(PMA / PMDN)

75

PMA = 37

PMDN = 38

76

PMA = 38

PMDN = 38

77

PMA = 39

PMDN = 38

79

PMA = 39

PMDN = 40

83

PMA

= 41

PMD

N =

42



ProgramPeningkataniklimInvestasi danRealisasiInvestasi

'- Nilai

Investasi

(PMA/PMDN

) Sektor

Usaha =

primer,sekun

der dan

tertier

Rp

354.156.876.684

Rp.

3.692.192.487

.389

Rp.

350.000.00

0

Rp.

6.302.943.075

.739

Rp.

350.000.00

0

Rp.

6.500.000.000

.000

Rp. 350.

000.000

Rp.

6.600.000.000

.000

Rp.

450.00

0.000

Rp.

6.700.0

00.000.

000

(M)

(T) (kenaikan)

3.338.035.610

.705

(T) (kenaikan)

2.610.750.588

.350 (170%)

(T) (kenaikan)

197.056.904.7

61 (103%)

(T) (kenaikan)

100.000.000

(101%)

(T)

(kenaika

n)

100.000

.000

(101%)

Jumlah

investor29

75

PMA = 37

PMDN = 38

2194

(Ijin Usaha Lainnya

76

PMA = 38

PMDN = 38

3121

(Ijin Usaha

Lainnya)

77

PMA = 39

PMDN = 38

4800

(Ijin Usaha

Lainnya)

79

PMA = 39

PMDN = 40

4850

(Ijin Usaha

Lainnya)

83

PMA =

41

PMDN

= 42

5000

(Ijin

Usaha

Lainny

a

ProgramPenyiapanPotensiSumberdaya,Sarana danPrasaranaDaerah

Jumlah

Potensi

Investasi

11 Bidang Usaha

(Sektor Primer,

Sekunder &

Tertier)

18 Bidang

Usaha

(Sektor

Primer,

Sekunder &

Tertier)

12 Bidang

Usaha

(Sektor

Primer,

Sekunder &

Tertier)

Rp.

198.565.00

0

14

Bidang Usaha

Rp.

250.000.00

0

15

Bidang Usaha

Rp.

300.00

0.000

16

Bida

ng

Usah

a

Nilai

InvestasiRp. 1.200.000.000.000 Rp. 36.921.924.87389 Rp. 3.700.000.000 Rp. 3.800.000.000

Rp.4.000.000.000



BAB VIIPENUTUP

Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung

Tahun 2011-2015 disusun sebagai gambaran arah kebijakan dan strategi pelaksanaan

program dan kegiatan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung

disusun dengan mengacu kepada :

1) Hasil-hasil yang dicapai pada periode 2011 - 2015

2) Permasalahan dan tantangan yang dihadapi, dan

3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung Tahun

2011-2015.

Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2011-2015 ini dimaksudkan untuk

mewujudkan peningkatan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung

yang profesional, kreatif, inovatif sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya

penanaman modal dan perizinan di Kabupaten Bandung.

Selain itu Renstra Badan penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung

Tahun 2011-2015 juga menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana

kegiatan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung, sehingga

menghasilkan sinergitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanaman modal

dan perijinan di Kabupaten Bandung.

Soreang, Februari 2014KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN

KABUPATEN BANDUNGKepala,

DRS. H. RULI HADIANAPembina Tk. I

NIP. 19690124 198903 1 001





Documents

BAB I P E N D A H U L U A N 1.1Latar Belakang PERUBAHAN BARU 4-11... · 7. Penyebarluasan, ... Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unsur pada ... Adapun Tugas