BAB I PENDAHULUAN - bandungkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1Latar Belakang Latar Belakang penyusunan Renstra Review : ... Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Provinsi

RENSTRA DISPARBUD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Latar Belakang penyusunan Renstra Review :

1. Rentra Review disusun saat Renstra awal Disparbud belum Bisa memenuhi kebutuhan tujuan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten bandung saat ini. Sehingga data Indikator kinerja

Utama (IKU) berubah sesuai dengan arahan dari Menpan yang berhubungan dengan

pembentukan Perangkat Daerah yaitu Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru yang

didalamnya terdapat Bagan Struktur Organisasi (BSO) dan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) No

91 Tentang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.

2. Lahirnya PERDA dan PERBUP di antara Renstra dengan Renstra ReviewYaitu:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, dan Peraturan

b. Peraturan Bupati Bandung No.47 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka

Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.12

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan PD Kabupaten Bandung

c. Peraturan Bupati Bandung No 91 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional mengamanatkan kewajiban penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan (DISPARBUD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD) sebagai penyelenggara pemerintah daerah yang

mengemban tugas dan fungsi dalam perencanaan, penyusunan rencana strategis untuk perencanaan

lima tahunan yang sepenuhnya mengarah pada pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah

yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor Tahun 2016 tentang RPJMD

Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021.

Rencana Strategis DISPARBUD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 adalah dokumen

perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, melalui strategi dan

kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan DISPARBUD dalam

kurun waktu tahun 2016-2020. Penyusunan Renstra DISPARBUD untuk mengantisipasi masalah dan

kendala yang belum sepenuhnya tertangani pada periode 2010-2015, yang diperkirakan akan timbul

pada lima tahun ke depan sebagai akibat dari perubahan lingkungan strategis yang dinamis, baik

lingkungan strategis di tingkat lokal, regional, nasional maupun global, serta perubahan iklim yang

terjadi akhir-akhir ini, yang selanjutnya Renstra tersebut akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja)

tahunan sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.


2

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan rencana strategis Review DISPARBUD

Kabupaten Bandung Tahun 2016–2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

5. Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4815);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun

2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2009 Nomor 64);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 2025 (Lembar daerah provinsi Jawa Barat Tahun

2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87).

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25

Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2008-2013

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Barat Nomor 88);


3

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi

dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan

Kabupaten Bandung;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD)KabupatenBandung Tahun 2005-2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor … Tahun 2016 tentang Rencana

PembangunanJangka MenengahDaerah (RPJMD) KabupatenBandung Tahun 2016-

2021;

21. Keputusan Bupati Bandung Nomor 91 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi dan

Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung.

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomer 18 tahun 2012 tentang Rencana Induk

Pembangunan Kepariwisataan Daerah tahun 2012-2017;

23. Undang-Undang Republik Indonesia nomer 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomer 4 tahun 2015 tentang Penyelenggara Tanda Daftar

Usaha Kepariwisataan

25. Peraturan Bupati nomer 23 tahun 2016 tentang RKPD Kab. Bandung Tahun 2017

26. Peraturan Bupati Bandung No.47 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan

Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.12 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan PD Kabupaten Bandung

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Review DISPARBUD adalah untuk mempertajam gambaran, tujuan

dan sasaran lima tahunan DISPARBUD Kabupaten Bandung, termasuk strategi dan arah kebijakan

yang diambil, yang diterjemahkan dalam program dan kegiatan dalam rangka mencapai dan

mendukung visi dan misi Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DISPARBUD Kabupaten Bandung Tahun 2016 -

2021 adalah untuk akselerasi pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD

Kabupaten Bandung tahun 2016 – 2021 melalui perencanaan yang lebih terarah dan terukur

berdasarkan Indikator Kinerja DISPARBUD.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Review DISPARBUD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 ini disusun

dengan sistematika penulisan sebagai berikut:


4

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksuddan

Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DISPARBUD

Bab ini menjelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi,Sumber Daya

Manusia DISPARBUD, Kinerja Pelayanan DISPARBUD,Tantangan dan

peluang Pengembangan Pelayanan DISPARBUD Kabupaten Bandung.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menjelaskan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan DISPARBUD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,Telaahan Renstra, Telaahan

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Provinsi

(KLHS), Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DISPARBUD

Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 serta Tujuan, Sasaran, Strategi dan

Arah Kebijakan DISPARBUD

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menjelaskan Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VI : INDIKATOR KINERJA DISPARBUD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja DISPARBUD yangsecara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DISPARBUD dalam lima

tahun mendatang sebagai komitmenuntuk mencapaian tujuan dan

sasaran RPJMD.

BAB VII : PENUTUP


5

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DISPARBUD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Pembentukan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung ditetapkan

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, dan Peraturan Bupati Bandung No. 47 Tahun 2016

tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung dan

Peraturan Bupati Bandung Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepariwisataan dan

Kebudayaan.

Kedudukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, yang selanjutnya disingkat

DISPARBUD Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang

Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.

Susunan Organisasi

Susunan OrganisasiDinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung terdiri dari:

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

KEPALA DINAS

(1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas;

(2) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini KepalaDinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup

tugasnya;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, membawahkan:

1. Sekretariat, membawahkan :

a. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2. Bidang Kebudayaan, membawahkan :

a. Seksi Sejarah,Kepurbakalaan dan permuseuman

b. Seksi Nilai Budaya dan Cagar Budaya

c. Seksi Kesenian

3. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahkan :


6

a. Seksi Data dan Informasi;

b. Seksi Promosi dalam dan Luar Negeri;

c. Seksi Sarana dan Prasarana.

4. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahkan :

a. Seksi Standarisasi Produk Wisata dan Usaha Jasa Pariwisata Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW);

b. Seksi Pengembangan SDM;

c. Seksi Pengembangan dan Kerjasama Pariwisata.

5. Jabatan Fungsional.

SEKRETARIAT

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris;

(2) Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunanrencana kerja kesekretariatan;

b. pengumpulan dan pengolahan usulan rencana kebutuhan program Dinas;

c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;

d. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sekretariat.

(4) Sekretaris, membawahkan :

a. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan

(1) Subbagian Penyusunan program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian;

(2) Kepala Subbagian Penyusunan program dan keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Dinas dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Subbagian Penyusunan program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas;

b. pengkoordinasian penyusunan rencana operasional kegiatan dan program kerja Dinas;

c. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program Dinas;


7

d. pelaksanaan penyusunan rencana strategis Dinas;

e. pengkoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang – undangan penunjang pelaksanaan tugas Dinas;

f. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;

g. pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;

h. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan Dinas;

i. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan Dinas;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

k. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(1) Kepala Subbagian Penyusunan Program,membawahkan:

a. JFU Penyusunan rencana anggaran dan program

b. JFU Penyusunan evaluasi dan pelaporan

c. JFU Bendahara Penerimaan

d. JFU Bendahara pengeluaran

e. JFU Pengelola keuangan

f. JFU Penata pelaporan keuangan

g. JFU Pengelola data aplikasi dan pengelolaan data sistem keuangan

Subbagian Umum dan Kepegawaian

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian;

(2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatanpelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;

b. pengkoordinasian penyusunan pelayanan administrasi kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas dinas;

c. pelaksanaan operasional kegiatanpelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(4) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, membawahkan :

a. JFU Pengelolaan administrasi kepegawaian

b. JFU Pengurus barang

c. JFU Penyimpanan barang

d. JFU Pengadaan umum

e. JFU Pengelola DOK Informasi Publik

f. JFU Pengelola kearsipan


8

BIDANG KEBUDAYAAN

(1) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;

(2) Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang Kebudayaan;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi : a. penyelenggaraanperumusan kebijakan teknis operasional bidang Kebudayaan,

meliputiSejarah Kepurbakalaan,danPermuseuman, dan Cagar Budaya serta Nilai Budaya,Seksi Kesenian;

b. penyelenggaraan rencana kerja bidang Kebudayaan, meliputiSejarah dan Kepurbakalaan, Permuseman dan Cagar Budaya serta Nilai Budaya;

c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Kebudayaan, meliputiSejarah dan Kepurbakalaan, Permuseuman dan Cagar Budaya serta Nilai Budaya,Kesenian;

(4) Kepala Bidang Kebudayaan, membawahkan : a. Seksi Sejarah Kepurbakalaan,dan permuseuman

b. Seksi Nilai budaya dan Cagar Budaya;

c. Seksi Kesenian.

Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan dan permuseuman

(1) Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan dan permuseuman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;

(2) Kepala Seksi Sejarah Kepurbakalaan dan permuseuman mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan Sejarah Kepurbakalaan dan permuseuman;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Sejarah Kepurbakalaan dan permuseuman menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sejarah Kepurbakalaan dan

permuseuman; b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerjaSeksi Sejarah Kepurbakalaan dan permuseuman; c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja pelayanan dan

pengembangan Sejarah Kepurbakalaan dan permuseuman.

(4) Kepala Seksi Sejarah Kepurbakalaan dan permuseuman, membawahkan:

(1) JFU ~~~

(2) JFU ~~~

Seksi Nilai Budaya dan Cagar Budaya


9

(1) Seksi Nilai Budaya dan Cagar Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;

(2) Kepala Seksi Nilai budaya dan Cagar Budaya mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan nilai budaya dan Cagar Budaya;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Nilai budaya dan Cagar Budaya menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Nilai budaya dan Cagar

Budaya; b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerjaSeksi Permuseman dan Cagar Budaya; c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja pelayanan dan

pengembangan Permuseman dan Cagar Budaya.

(4) Kepala Seksi Permuseman dan Cagar Budaya, membawahkan:

(3) JFU ~~~

(4) JFU ~~

Seksi Kesenian

(1) Seksi Kesenian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;

(2) Kepala Seksi Kesenian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan Kesenian;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Kesenian menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Kesenian; b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerjaSeksi Kesenian; c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja pelayanan dan

pengembangan Nilai Kesenian.

(4) Kepala Seksi Kesenian, membawahkan:

a. JFU ~~~ b. JFU ~~~

BIDANG PEMASARAN PARIWISATA

(1) Bidang Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;

(2) Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang Pemasaran Pariwisata;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi : a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Pemasaran Pariwisata,

meliputiData dan Potensi Kepariwisataan, Promosi dan Informasi Pariwisata dalam dan Luar Negeri serta Pengembangan SDM Pariwisata;

b. penyelenggaraan rencana kerja bidang Pemasaran Pariwisata, meliputiData dan Potensi Kepariwisataan, Promosi dan Informasi Pariwisata dalam dan Luar Negeri serta Pengembangan SDM Pariwisata;

c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

d.penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Pemasaran

Pariwisata, meliputiData dan Potensi Kepariwisataan, Promosi dan Informasi Pariwisata

dalam dan Luar Negeri serta Pengembangan SDM Pariwisata.


10

(4) Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahkan :

a. Seksi Data dan Informasi; b. Seksi Promosi dalam dan Luar Negeri; c. Seksi Sarana dan Prasarana .

Seksi Data dan Informasi

(1) Seksi Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;

(2) Kepala Seksi Data dan Informasi Kepariwisataan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan Data dan Informasi;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Data dan Informasi Kepariwisataan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Data dan Informasi

Kepariwisataan; b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerjaSeksi Data dan Informasi Kepariwisataan; c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja pelayanan Data dan

Informasi Kepariwisataan.

(4) Kepala Seksi Data dan Informasi, membawahkan:

a. JFU Pengumpul dan Pengolah Data

b. JFU Penyusun Administrasi

c. JFU Penyusun Evaluasi dan Pelaporan

Seksi Sarana Prasarana Pariwisata

(1) Seksi Sarana Prasarana Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;

(2) Kepala Seksi Sarana Prasarana Pariwisata mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan Sarana Prasarana Pariwisata;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Sarana Prasarana Pariwisata menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sarana Prasarana Pariwisata; b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerjaSeksi Sarana Prasarana Pariwisata; c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja pelayanan dan

pengembangan Sarana Prasarana Pariwisata.

(4) Kepala Seksi Sarana Prasarana Pariwisata, membawahkan:

(1) JFU Penyusun kerja sama sarana dan prasarana

(2) JFU Pengadministrasi umum sarana dan prasarana

(3)

Seksi Promosi dalam dan Luar Negeri

(1) Seksi Promosi dalam dan Luar Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;

(2) Kepala Seksi Promosi dalam dan Luar Negeri mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan Promosi dalam dan Luar Negeri;


11

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Promosi dalam dan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Promosi dalam dan Luar

Negeri; b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerjaSeksi Promosi dalam dan Luar Negeri; c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja pelayanan dan Promosi

dalam dan Luar Negeri.

(4) Kepala Seksi Promosi dalam dan Luar Negeri, membawahkan:

a. JFU Penyusunan Bahan Promosi

b. JFU Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan

BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

Seksi Pengembangan dan Kerjasama Pariwisata

(1) Seksi Pengembangan dan Kerjasama Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;

(2) Kepala Seksi Pengembangan dan Kerjasama Pariwisata mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan Pengembangan dan Kerjasama Pariwisata;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Pengembangan dan Kerjasama Pariwisata menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pengembangan dan

Kerjasama Pariwisata; b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerjaSeksi Pengembangan dan Kerjasama Pariwisata; c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja pelayanan Pengembangan

dan Kerjasama Pariwisata.

(4) Kepala Seksi Pengembangan dan Kerjasama Pariwisata, membawahkan:

a. JFU Penyusun Bahan Kerjasama Pariwisata

b. JFU Penyusun Evaluasi dan Pelaporan

Gambar 2.1.

Bagan Struktur Organisasi

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

( Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung)


12

Kemudian seiring dengan telah terbitnya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung. Sehubungan dengan hal tersebut,

sudah dibentuk suatu struktur baru berdasarkan Peraturan Pemerintah dimaksud, untuk

melaksanakan tugas pokok dan fungsi DISPARBUD Tahun 2017-2021 dalam menyelenggarakan

program dan kegiatan yang disesuaikan dengan SOTK baru Tahun 2017.

2.2. Sumber Daya Manusia DISPARBUD Kabupaten Bandung

Sumber daya yang ada di DISPARBUD Kabupaten Bandung terdiri dari penyediaan sumber daya

manusia berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pendidikan yang diikuti baik pendidikan formal

maupun non formal, dan penyediaan sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kegiatan

perencanaan seperti gedung beserta ruang rapat yang memadai, Fasilitas komputer beserta jaringan

internet, meja kursi, peralatan kantor dan lain-lain.

2.2.1. Sumber Daya Manusia pada DISPARBUD Kabupaten Bandung

Berikut gambaran tentang sumber daya manusia yang tersedia pada DISPARBUD Kabupaten

Bandung pada Tahun 2016.

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai DISPARBUD Kabupaten Bandung

Keberadaan Personil berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tahun 2017


13

No Tingkat Golongan Jumlah (Orang)

1 S2 7

2 S1 12

3 D3 1

4 D1

5 SLTA 19

6 SLTP 4

7 SD 4

Jumlah 47

Sumber : Kepegawaian DISPARBUD 2017

Tabel 2.1 menunjukkan, Pegawai DISPARBUD Kabupaten Bandung berdasarkan tingkat

pendidikan terdiri atas: SLTP sebesar Orang, SLTA sebesar Orang, D1 sebesar Orang,D3 sebesar

Orang, S1 Sebesar Orang dan S2 sebesar Orang. DISPOPAR sebagai lembaga teknis daerah, secara

pendidikan formal sudah memadai, namun kapasitas sumber daya manusia terkait perlu ditingkatkan

melalui diklat teknis perencana.

Jumlah Pegawai DISPARBUD Kabupaten berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada

tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Pegawai DISPARBUD Kabupaten Bandung

Keberadaan Personil Berdasarkan Tingkat Golongan

Tahun 2017

No Tingkat Golongan Jumlah (Orang)

1 Golongan IV 7

2 Golongan III 19

3 Golongan II 20

4 Golongan I 1

Jumlah 47

Sumber : Kepegawaian DISPARBUD Bulan Juli 2017

Berdasarkan Tabel 2.2. di atas maka pegawai DISPARBUD Kabupaten Bandung berdasarkan

golongan terdiri atas Golongan I sebanyak Orang, Golongan II sebanyak Orang, Golongan III sebanyak

Orang dan Golongan IV sebanyak Orang, melihat komposisi tersebut, pagawai DISPARBUD didominasi

oleh golongan III dan golongan II.

Di samping pendidikan formal, pegawai DISPARBUD juga telah mengikuti pendidikan struktural,

data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3


14

Data Pegawai Negeri Sipil DISPARBUD Kabupaten Bandungyang Telah Mengikuti Pendidikan

Struktural dan Jabatan berdasarkan Esselon Tahun 2017

No Tingkat Golongan Jumlah

1 Adum/DiklatpimIV/Spada 10

2 Adumla/Spala

3 Spama/Diklatpim III/Spadya 2

4 Diklatpim II/Spamen 1

Jumlah 13

Sumber : Kepegawaian DISPARBUD 2017

2.2.2. Sarana dan prasarana pada DISPARBUD Kabupaten Bandung

TERLAMPIR

2. 3. Kinerja Pelayanan DISPARBUD Kabupaten Bandung

-

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DISPARBUD Kabupaten Bandung

Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan yang akan dilaksanakan DISPARBUD Kabupaten

Bandung lima tahun kedepan, di identifikasi dari permasalahan-permasalahan yang telah terjadi yaitu

:

a. Belum optimalnya kualitas SDM, yang sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja.

b. Masih adanya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum sesuai dengan

kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian.

c. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah, sehingga kondisi ini mengancam sifat

inovasi pada para karyawan yang ada.

d. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran masih belum optimal

e. Sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik, karena pemanfaatan sistem

informasi yang telah tersedia belum optimal.

f. Hasil pengendalian dan evaluasi, serta penggunaan dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi

dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan.

Melihat fenomena yang telah diungkapkan diatas, maka sesungguhnya keinginan untuk

memperbaiki kinerja DISPARBUD telah merupakan keharusan dan menjadi perhatian yang besar.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, DISPARBUD Kabupaten Bandung

menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dankelemahan pada lingkungan internal serta

faktor peluang dan ancaman pada lingkungan eksternal.

Faktor kekuatan yang ada pada lingkungan internal DISPARBUD Kabupaten Bandung adalah sebagai

berikut :


15

a. Jumlah SDM Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terbentuk meskipun masih kekurangan SDM

b. Fasilitas dan sarana prasarana perkantoran yang dimiliki sekarang

c. Pengelolaan keuangan daerah melalui Aplikasi SIMDA

d. Loyalitas pegawai terhadap organisasi cukup baik

e. Tingkat pendidikan staf yang cukup memadai

f. Dukungan pimpinan terhadap kinerja unit-unit kerja pada DISPARBUD dan pola komunikasi yang

lancar antar atasan dan bawahan

Faktor kelemahan yang perlu ditingkatkan pada lingkungan internal DISPARBUDKabupaten Bandung

adalah sebagai berikut :

a. Jumlah SDM yang belum sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja organisasi

b. Masih adanya penempatan SDM yg belum sesuai dengan kompetensi kualifikasi

pendidikan

c. Masih ada Objek Wisata dan daya tarik wisata yang belum tergali dan belum optimal

d. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan

e. Belum dimanfaatkannya secara optimal hasil-hasil penelitian dalam perencanaan

pembangunan Kepariwisataan dan Kebudayaan

f. Rendahnya ketersediaan data dan informasi Kepariwisataan dan Kebudayaan

g. Masih kurangnya Akses ke Objek Wisata

Faktor peluang yang perlu dimanfaatkan pada lingkungan eksternal DISPARBUD Kabupaten

Bandung adalah sebagai berikut :

a. Peran DISPARBUD sebagai perumus kebijakan teknis di bidang Kepariwisataan dan

Kebudayaan

b. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang di dalam

penyusunan materi bidang Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata dan Kebudayaan.

c. Peluang wisatawan dari luar Kabupaten Bandung Tinggi

d. Berkembangnya trend pelestarian lingkungan yang berkaitan dengan berbagai bidang

seperti misalnya industri dan pariwisata

e. Meningkatkan jumlah wisatawan

f. Mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan melalui pengembangan ekowisata

g. Meningkatkan aksesibilitas destinasi wisata

h. Meningkatkan jumlah destinasi wisata

Faktor ancaman yang perlu ditekan pada lingkungan eksternal DISPARBUD Kabupaten Bandung

adalah sebagai berikut :

a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan ekowisata dan kelestarian lingkungan hidup

b. Ketersediaan Data dan informasi yang kurang memadai

c. Infrastruktur pendukung yang belum memadai

d. Antusiasme yang kurang dari masyarakat yang kurang terhadap pembangunan di bidang

Kepariwisataan dan Kebudayaan

e. Meningkatkan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal di sekitar objek wisata

f. Mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan melalui pengembangan ekowisata

g. Faktor Alam masih ada titik rawan bencana longsor akses menuju objek wisata


16

Faktor-faktor tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT (strengths,

weaknesses, opportunities, threats). Dari hasil analisis SWOT kemudian disusun strategi perencanaan,

pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam lima tahun ke depan sebagai berikut:

a. Memiliki Kekayaan seni dan budaya yang dapat diinteregarisikan menjadi daya tarik

wisata

b. Pengaruh globalisasi menimbulkan tantangan terhadap pelestarian budaya daerah

c. Meningkatkan pembinaan SDM Bidang Kepariwisataan dan Kebudayaan

d. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana Pariwisata dan kebudayaan

e. Telah banyak hotel dan restoran di Kabupaten Bandung

f. Memiliki SDM yang Kreatif dan inovatif

g. Memiliki Banyak Objek wisata

h. Investasi di sektor tersier (hotel, hiburan dan restoran)

i. Peluang wisatawan dari luar Kabupaten Bandung

j. Meningkatkan pajak hotel, hiburan dan restoran

k. Meningkatkan jumlah wisatawan

l. Mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan melalui pengembangan ekowisata

m. Meningkatkan aksesibilitas destinasi wisata

n. Meningkatkan dampak ekonomi bagi masyarakat disekita objek wisata

Dari beberapa strategi di atas, kemudian ditetapkan prioritas strategi yang akan ditempuh

dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran menggunakan analisis tapisan yang berdasarkan 6 (enam)

indikator, yaitu: (a) waktu pelaksanaan strategi; (b) Besar pengaruhnya dalam mencapai tujuan dan

sasaran; (c) Biaya yang diperlukan; (d) Pelaksanaan strategi memerlukan Pengembangan baru,

perubahan yang konsekuen, penyesuaian terhadap perundang-undangan, penambahan fasilitas dan

penambahan tenaga kerja/staf; (e) Pendekatan terbaik bagi pemecahan masalah; (f) akibat yang

ditimbulkan apabila salah dalam melaksanakan strategi.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, menghasilkan rumusan 2 (Dua) strategi utama

dari DISPARBUD tahun 2016-2021 yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pariwisata di Kabupaten Bandung

2. Meningkatnya Seni dan Pelestarian Budaya Daerah

2.4.1. Analisis Indikator Kinerja terhadap Capaian Sasaran Strategis Renstra DISPARBUD Kabupaten

Bandung

Analisis bertujuan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas

pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra DISPARBUD Kabupaten Bandung, sesuai dengan urusan

yang menjadi kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing bidang yang ada di

lingkungan DISPARBUD.

Tabel 2.4

Indikator Kinerja terhadap Sasaran Strategis Renstra Review DISPARBUDKABUPATEN

Bandung

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1 Meningkatnya kualitas Pariwisata di Jumlah Kunjungan Wisatawan


17

Kabupaten Bandung Lama Wisatawan Tinggal

2 meningkatnya Seni dan Pelestarian

Budaya Daerah

Jumlah Bangunan Cagar / Situs dengan kondisi baik

Jumlah Lingkung seni / Budaya yang aktif

Sumber: Hasil Analisis Review DISPARBUD, 2017

Berdasarkan data diatas, dapat kita sampaikan bahwa sasaran Rencana Strategis DISPARBUD

Kabupaten Bandung tahun 2016-2021 adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Parwisata di Kabupaten Bandung

2. Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya Daerah

2.4.2 Analisis terhadap RTRW Kabupaten Bandung

Sesuai dengan Perda Kabupaten Bandung Nomor 3 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027, disebutkan bahwa maksud penyusunan

RTRW adalah sebagai pedoman operasional dalam pengelolaan pembangunan yang mampu

memadukan kepentingan sektor-sektor dan keseimbangan perkembangan antar wilayah berdasarkan

daya dukung lingkungannya secara berkelanjutan melalui proses yang partisipatif. Sedangkan

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana

yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk

menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi kebijakan Pengembangan Sistem Kota-kota,

Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Perkotaan, Pengembangan Kawasan Strategis Nasional,

Provinsi dan Kabupaten dan kebijakan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Kebijakan Pengembangan Sistem Kota-kota meliputi pembangunan/ pengembangan

infrastruktur sistem kota-kota dan pengembangan Sistem Kota – kota sesuai fungsi utamanya.

Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis diantaranya adalah pengembangan kawasan strategis

nasional Cekungan Bandung yang dilaksanakan melalui keterpaduan pengembangan wilayah secara

regional. Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Wilayah diantaranya adalah kebijakan

Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi, yang meliputi : Pembangunan dan Pengembangan

Sistem Jaringan Jalan, Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal, dan Pengembangan Sarana

Transportasi. Kebijakan lainnya adalah Pengembangan Sistem Drainase dan Kebijakan Pengembangan

Jaringan Listrik dan Energi.

Strategi pengembangan tata ruang mikro wilayah diantaranya dengan peningkatan penyediaan

jaringan transportasi wilayah yang menghubungkan antar simpul-simpul secara hirarkis untuk

memperlancar distribusi barang dan jasa, memperkuat keterkaitan antar kawasan perdesaan dan

kawasan perkotaan karena. Secara geografis Kabupaten Bandung mempunyai potensi yang sangat

besar terkait dengan fungsi dan peran Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat, sehingga

perlu ditunjang oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai baik dari segi kuantitas maupun

kualitas.


18

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DISPARBUD

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses

penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan

sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian

prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas dan fungsi DISPARBUD dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan

diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena

itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari

perencanaan yang tidak boleh diabaikan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dapat kita identifikasi dari permasalahan-

permasalahan yang terjadi yaitu:

a. Bidang Kepariwisataan

Kabupaten Bandung memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata. Kondisi alam yang indah

dengan Kontur berbukit di beberapa area beserta iklim yang sejuk menjadikan Kabupaten Bandung

kaya akan potensi pariwisata. Disamping itu, keunikan budaya serta pembangunan fisik turut

memperkaya potensi pariwisata, sehingga pobjek wisata tidak hanya meliputi objek wisata alam,

tetapi juga meliputi objek wisata budaya, objek wisata agro dan objek wisata terpadu.

Meskipun demikian, pada kondisi eksisting sektor pariwisata Kabupaten Bandung masih

dihadapkan pada belum optimalnya pengembangan pariwisata. Hal tersebut diakibatkan oleh

beberapa aspek seperti belum memadainya infrastruktur pendukung, branding dan pemasaran objek

pariwisata yang belum berjalan dengan baik, serta belum adanya kerjasama yang intensif baik

dengan, masyarakat, dunia usaha maupun dengan perguruan tinggi- perguruan tinggi yang ada di

Kabupaten Bandung.


19

Persoalan dalam sektor pariwisata ditampilkan dalam diagram permasalahan berikut.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Pemerintah mempunyai kewajiaban menfasilitasi kegiatan kepemudaaan, salah satu nya adalah

menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung aktivitas kepemudaan. Untuk Peningkatan

prestasi olahraga, peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Serta untuk meningkatkan ekonomi

masyarakat yang dilihat dari sektor pariwisata.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta

mempertimbangkan isu yang ada di Kabupaten Bandung, maka visi pemerintah Dearah Kabupaten

Bandung pada tahun 2016-2021 yang hendak dicapai pada tahapan kedua RPJMD Kabupaten

bandung adalah :

“Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata

Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius,

Kultural dan Berwawasan Lingkungan”.

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada

masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Bandung dapat lebih berperan dalam perubahan yang

terjadi dilingkup nasional, regional maupun global. Penelaahan visi dimaksud menghasilkan pokok-

pokok visi yang diterjemahkan dalam pengertiannya sebagaimana dalam tabel di bawah ini :


20

Tabel 3.2

Perumusan Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Bandung

Tahun 2016-2021

Visi Pokok-pokok Visi Penjelasan Visi

“Memantapkan

Kabupaten

Bandung yang

Maju, Mandiri

dan Berdaya

Saing, melalui

Tata Kelola

Pemerintahan

yang Baik dan

Pemantapan

Pembangunan

Perdesaan,

Berlandaskan

Religius, Kultural

dan Berwawasan

Lingkungan”.

Maju Kondisi sumber daya manusia Kabupaten

Bandung yang memiliki kepribadian baik,

berakhlak mulia dan berkualitas pendidikan yang

tinggi.

Mandiri Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang

mampu memenuhi kebutuhan sendiri, untuk

lebih maju serta mampu mewujudkan kehidupan

yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain

yang telah maju, dengan mengandalkan

kemampuan dan kekuatan sendiri.

Berdaya Saing Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang

memiliki kemampuan untuk menempatkan diri

unggul dalam kontek sektoral, mampu membuka

diri terhadap tindak inovatif untuk memperoleh

keuntungan dari persaingan, baik pada tingkat

regional, nasional dan internasional.

Tata Kelola

Pemerintahan

yang Baik

Kondisi penyelenggaraan Pemerintahan

Kabupaten Bandung yang dilakukan secara

bersama-sama antara Pemerintah, masyarakat

dan swasta), dan bertanggung jawab, dengan

menjaga sinergitas interaksi yang bersifat

konstruktif diantara tiga domain utama, yaitu

pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan

mempertimbangkan efisiensi, efektivitas,

partisipatif yang berlandaskan hukum,

menjunjung tinggi keadilan, demokrasi,

transparan, responsif serta berorientasi pada

konsensus, kesetaraan dan akuntabel.

Pemantapan

Pembangunan

Perdesaan

Kondisi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten

Bandung dengan memberikan perhatian yang

besar dan sungguh–sungguh terhadap

pengembangan perdesaan, peningkatan kualitas

SDM kelembagaan perdesaan, peningkatan

ketersediaan infrastruktur perdesaan,

penyediaan sistem transportasi perdesaan yang

memadai, peningkatan produk pertanian yang

berdaya saing, pemenuhan kebutuhan pangan

masyarakat serta pemberdayaan masyarakat


21

Visi Pokok-pokok Visi Penjelasan Visi

perdesaan.

Religius Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang

memiliki nilai-nilai, norma, semangat dan kaidah

agama, khususnya Islam yang diyakini dan dianut

serta menjadi karakter dan identitas mayoritas

Kabupaten Bandung, yang harus menjiwai,

mewarnai dan menjadi ruh atau pedoman bagi

seluruh aktivitas kehidupan, termasuk

penyelengaraan pemerintahan dan pelaksanaan

pembangunan, dengan tetap menjunjung tinggi

toleransi dan kerukunan hidup beragama.

Kultural Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang

memiliki nilai-nilai budaya sunda yang baik,

melekat dan menjadi jati diri, yang harus terus

tumbuh dan berkembang seiring dengan laju

pembangunan, serta menjadi perekat bagi

keselarasan dan kestabilan sosial. Pengembangan

budaya sunda tersebut dilakukan dengan tetap

menghargai pluralitas kehidupan masyarakat

secara proporsional.

Berwawasan

Lingkungan

Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung memiliki

pengertian dan kepedulian yang tinggi terhadap

keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan

yang didasari oleh kesadaran akan fungsi

strategis lingkungan terhadap keberlangsungan

hidup manusia. Daya dukung dan kualitas

lingkungan, harus menjadi acuan utama segala

aktivitas pembangunan, agar tercipta tatanan

kehidupan yang seimbang, nyaman dan

berkelanjutan.

Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan

potensi yang dimiliki, maka ditetapkan misi RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2010-2015 yang

didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.


22

3.2.2 Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016-

2021 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Bandung Tahun 2005-2025 pada tahap ketiga. Perumusan visi untuk RPJMD 2016-2021 ini selain

mengacu pada RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025, juga memperhatikan visi yang tertera

pada RPJM Nasional Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Dengan memperhatikan isu dan pencapaian visi Kabupaten Bandung yang maju, mandiri dan

mampu bersaing, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Pemantapan Pembangunan Perdesaan,

Religius,Kultural, Berwawasan Lingkungan tersebut, maka dirumuskan 9 (sembilan) Misi Kabupaten

Bandung dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Bandung 2016 – 2021 sebagai berikut :

Misi Pertama: “Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan”

Misi peningkatan kualitas dan cakupan layan pendidikan sejalan dengan visi Kabupaten

Bandung, khususnya dalam upaya membangun “Sumber Daya Manusia yang Berkualitas”.

Perbaikan dalam sektor pendidikan menjadi misi pertama yang diusung dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021. Penetapan sektor

pendidikan sebagai prioritas pertama didasari oleh pentingnya aspek ini dalam pembangunan

Kabupaten Bandung, masyarakat Kabupaten Bandung sebagai aktor utama dalam

penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Bandung perlu memiliki kapasitas dan daya saing

dalam mendukung keberhasilan pembangunan Kabupaten Bandung.

Dalam rangka membangun sumber daya manusia Kabupaten Bandung yang berkualitas maka

diperlukan upaya – upaya untuk meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan, yang

mana antara lain dengan meningkatkan jumlah fasilitas pendidikan, terutama fasilitas sekolah

menengah atas yang tersebar secara merata dan mencakup seluruh wilayah, meningkatkan

kualitas pada fasilitas- fasilitas pendidikan melalui peningkatan efisiensi sekolah,

meningkatkan kualitas tenaga pengajar, serta meningkatkan kompetensi siswa melalui

penguasaan budaya lokal, olah raga dan keterampilan lain.

Misi Kedua: “Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan”

Seperti halnya misi pengembangan sektor pendidikan, misi mengoptimalkan kuantitas dan

kualitas pelayanan kesehatan juga sejalan dengan upaya menciptakan “Sumber Daya Manusia

yang Berkualitas”. Dalam hal ini drajat kesehatan penduduk menjadi fokus yang ingin dicapai

melalui misi ini. Drajat kesehatan masyarakat menjadi satu tolak ukur bagi kualitas SDM yang

secara langsung berpengaruh terhadap produktivitas penduduk. SDM yang kreatif, inovatif

dan kontributif terhadap pembangunan Kabupaten Bandung tidak akan berpengaruh

signifikan terhadap pembangunan Kabupaten Bandung tanpa didukung oleh drajat kesehatan

penduduk yang tinggi.

Untuk mendukung misi ini, beberapa upaya peningkatan kuantitas fasilitas kesehatan serta

upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan perlu dilakukan. Dijabarkan lebih rinci

beberapa upaya untuk mendukung pencapaian misi ini antara lain meningkatkan kuantitas dan

kualitas puskesmasdan rumah sakit, menurunkan angka kesakitan penduduk melalui berbagai

upaya pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga pola hidup

bersih serta meningkatkan jumlah tenaga medis secara optimal yang melayani seluruh wilayah

Kabupaten Bandung.


23

Misi Ketiga: “Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu tata ruang wilayah

dengan memperhatikan aspek kebencanaan”

Penyediaan infrastruktur dasar memiliki pengaruh luas terhadap pembangunan di berbagai

sektor. Infrastruktur dasar dalam hal ini meliputi infrastruktur transportasi, infrastruktur air

bersih, infrastruktur air limbah, infrastruktur telekomunikasi dan infrastruktur energi. Dalam

implementasinya, pembangunan infrastruktur terkait erat dengan tata ruang. Pengembangan

infrastruktur dapat menstimulus perkembangan guna lahan suatu wilayah, sehingga

perencanaan infrastruktur dan perencanaan tata ruang perlu dilakukan secara seiring untuk

menciptakan adanya keterpaduan. Upaya- upaya yang dapat dilakukan dalam rangka

meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah

antara lain melalui mengoptimalkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar serta

mewujudkan perencanaan tata ruang secara simultan, mulai dari perencanaan tata ruang,

hingga ke pemanfaatan ruang dan pengendalian permanfaatan ruang.

Aspek kebencanaan merupakan salah satu komponen yang perlu diakomodir dalam

perencanaan pembangunan. Hal tersbut didasari oleh kondisi Kabupaten Bandung yang

memiliki beberapa potensi bencan. Meninjau historis kebelakang, beberapa bencana

cenderung tidak dapat dihindarkan dan menggangu stabilitas pembangunan. Mitigasi berupa

pencegahan terjadinya bencana tidak akan menghilangkan seluruh resiko bencana.

Berdasarkan hal tersebut, maka upaya terkait penanganan aspek kebencanaan selain

mengakomodir upaya mitigasi pelu pula untuk diarahkan pada upaya adaptasi berupa

rekayasa infrastruktur dan fasilitas publik agar memiliki kelentingan terhadap bencana.

Misi Keempat: : “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat”

Penetapan misi meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat sejalan dengan upaya

membangun sumber daya manusia Kabupaten Bandung yang berkualitas. Dengan

meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat, diharapkan secara tidak langsung

menciptakan stabilitas kemanan wilayah. Beberapa upaya yang akan diterapkan untuk

meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat antara lain dengan peningkatan upaya

pemenuhan layanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), serta peningkatan

partisipasi masayrakat dalam upaya pengentasan masalah kesejahteraan sosial.

Misi Kelima: “Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif”

Pembangunan ekonomi memiliki cakupan yang luas meliputi beberapa sektor, seperti

misalnya perdagangan dan jasa, pertanian, idustri, pariwisata, koperasi dan UKM serta

investasi dan modal. Misi menciptakan pembangunan ekonomi ini sejalan dengan pokok visi

pembangunan Kabupaten Bandung untuk menciptakan “Perekonomian yang Berdaya Saing”.

Untuk sektor industri dan jasa, perkembangan diarahkan untuk mendorong potensi

perdagangan dan jasa dalam rangka meningkatkan PAD. Pada kondisi eksisting, perdagangan

dan jasa merupakan sektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Kabupaten

Bandung. Meskipun demikian pada kondisi eksisting pemanfaatannya belum dilakukan secara

optimal.

Sektor perdagangan dan jasa erat kaitannya dengan transaksi yang terjadi di suatu wilayah,

untuk mendorong transaksi maka berbagai upaya seperti misalnya meningkatkan jaminan

ketersediaan kontinuitas pasokan komoditas, menciptakan kepastian mengenai mutu dan

harga barang, serta memberikan jaminan mengenai stabilitas harga barang perlu dilakukan.

Sejalan dengan upaya- upaya tersebut, regulasi terkait perdagangan berperan penting untuk

memberikan arahan serta batasan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut maka


24

untuk mengoptimalkan sektor perdagangan, perlu pula ditunjang dengan keberadaan regulasi

terkait usaha perdagangan dan jasa yang memadai.

Untuk sektor industri, pengembangan diarahkan pada optimalisasi pengembangan potensi

pariwisata serta peningkatan pengelolaan objek wisata eksisting. Upaya- upaya yang dapat

dilakukan dalam rangka pengembangan sektor pariwisata dalam rangka meningkatkan

competitive advantage sektor ekonomi Kabupaten Bandung antara lain melalui kerjasama

antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha serta melalui branding dan promosi

pemasaran objek wisata.

Untuk sektor industri, pengembangan lebih diarahkan pada mendorong perkembangan

industri konvensional menuju industri berteknologi tinggi dan ramah lingkungan. Beberapa

upaya terkait antara lain melalui insentif dan insentif bagi industri yang telah melakukan

pemanfaatan teknologi tinggi dalam hal produksi dan pengelolaan limbah. Selain dari pada itu,

untuk memberikan imbas pada perekonomian lokal, maka keberadaan sektor industri perlu

dikaitkan dengan penggunaan sumber daya dan bahan baku lokal.

Adapun untuk sektor pertanian dan perikanan, pengembangan lebih diarahkan pada

pengoptimalan potensi pertanian dan peternakan serta penguasaan petani dna peternak

terhadap teknologi pertanian dan peternakan.

Misi Keenam: “Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup”

Selain ditopang oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan sektor ekonomi yang berdaya

saing, untuk menciptakan pembangunan Kabupaten Bandung yang berkelanjutan perlu pula

ditopang oleh pengelolaan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung diarahkan pada upaya menetralisir

dampak lingkungan yang timbul akibat kegiatan- kegiatan yang memacu perumbuhan

ekonomi. Upaya yang dapat dilakukan untuk memelihara dan mengelola lingkungan hidup

antara lain melalui penanggulangan pencemaran lingkungan, baik oleh limbah padat, cair

maupun udara.

Misi Ketujuh: “Meningkatkan Kemandirian Desa”

Penetapan misi ini dilatar belakangi oleh kondisi fisik Kabupaten Bandung eksisting yang lebih

didominasi oleh kawasan perdesaan. Pembangunan perdesaan tidak semata- mata dilakukan

melalui pembangunan infrastruktur perdesaan, lebih dari itu pembangunan perdesaan perlu

mengedepankan pemberdayaan masyarakat perdesaan sebagai pelaku utama pembangunan

desa. Melalui pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu menciptakan kemandirian desa

yang jika diakumulasikan dalam skala kabupaten akan bersinergi mendukung pembangunan

Kabupaten Bandung.

Misi meningkatkan kemandirian desa melalui pemberdayaan masyarakat ini sejalan dengan

upaya pencapaian pokok visi menciptakan “sumber daya manusia yang berkualitas” serta

“ekonomi yang berdaya saing”. Beberapa upaya yang dapat diterapkan untuk meningkatkan

kemandirian desa antara lain dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat perdesaan,

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, serta meningkatkan

ketersediaan dan kualitas infrastruktur di perdesaan.

Misi Kedelapan: “Meningkatkan reformasi birokrasi”

Untuk menjamin tercapainya pembangunan “Sumber Daya Manusia yang Berkualitas”,

“Ekonomi yang Berdaya Saing”, serta “Lingkungan yang Lestari”, maka perlu ditunjang oleh


25

kapasitas aparatur. Dalam hal ini unsur pemerintahan akan berperan sebagai agen yang

menjaga keseimbangan pembangunan. Aparatur yang berkualitas akan menjadi katalisator

bagi pembangunan Kabupaten Bandung.

Birokrasi dan aparatur dengan tugas utama pelayanan publik menjadi kunci bagi efektivitas

dan efisiensi pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka reformasi birokrasi diharapkan

mampu menciptakan optimalisasi bagi penyediaan pelayanan publik. Upaya- upaya yang dapat

dilakukan dalam meningkatkan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi antara lain

melalui meningkatkan kualitas kinerja aparatur, mempersiangkat waktu pelayanan

administrasi dan mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi.

Misi Kesembilan: “Meningkatkan Kemanan dan Ketertiban Wilayah”

Pembangunan wilayah tidak dapat dilepaskan dari komponen keamanan dan ketertiban

wilayah. Stabilitas keamanan wilayah secara signifikan akan berpengaruh terhadap

kelangsungan pembangunan wilayah. Berdasarkan hal tersebut, sebagai upaya mencapai visi

pembangunan Kabupaten Bandung, maka penetapan misi meningkatkan keamanan dan

ketetiban wilayah mutlak diperlukan. Beberapa upaya yang dapat diterapkan untuk

meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah antara lain dengan meminimalisasi terjadinya

ancaman terhadap kemanan dan ketertiban masyarakat melalui peningkatan penegakan

peraturan daerah, serta Meningkatkan peran serta masayrakat dalam menjaga keamanan dan

ketertiban masyarakat melalui peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan

kebangsaan.


26

Tabel 3.2

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021

Visi:


Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan

Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”

Misi Tujuan Sasaran

Misi Pertama:

“Meningkatkan

kualitas dan

cakupan layanan

pendidikan”

Meningkatkan

ketersediaan

layanan pendidikan

berkualitas dan

partisipasi

masyarakat dalam

bidang pendidikan

1. Optimalnya ketersediaan fasilitas pendidikan

formal baik dari segi kuantitas maupun dari segi

kualitas Meningkatnya jumlah penduduk yang

bersekolah

2. Meningkatnya jumlah penduduk yang bersekolah

Meningkatnya jumlah guru per mata pelajaran

yang sesuai dengan kualifikasi

3. Meningkatnya kompetensi penduduk melalui

penguasaan budaya lokal, olah raga, dan

pendidikan non formal

4. Meningkatnya minat baca masyarakat Kabupaten

Bandung

Misi Kedua:

“Mengoptimalka

n kuantitas dan

kualitas

pelayanan

kesehatan”

Meningkatkan

pelayanan

kesehatan serta

meningkatkan

drajat kesehatan

masyarakat

1. Optimalnya penyediaan layanan kesehatan oleh

pemerintah

2. Meningkatnya drajat kesehatan penduduk

3. Meningkatnya kesadaran penduduk untuk

menerapkan perilaku hidup bersih

Misi Ketiga:

“Mewujudkan

pembangunan

infrastruktur

dasar yang

terpadu dengan

tata ruang

wilayah serta

memperhatikan

aspek

kebencanaan”

Meningkatkan

Ketersediaan dan

kualitas

Infrastruktur dasar

yang tahan

terhadap bencana

serta mewujudkan

keserasian

pembangunan

dengan tata ruang

wilayah

1. Meningkatnya aksesbilitas, kapasitas dan

keselamatan terhadap pelayanan sarana dan

prasarana transportasi (%)

2. Meningkatnya aksesbilitas, kapasitas dan kualitas

infrastruktur sumber air

3. Meningkatnya penataan kawasan ibu kota

Kabupaten Bandung

4. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman

5. Optimalnya sistem telekomunikasi dan

informatika yang terpadu melalui pemanfaatan


27

Visi:




Misi Tujuan Sasaran

teknologi dan komunikasi

6. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur listrik

dan energi yang merata mencakup seluruh

wilayah

7. Meningkatnya fektivitas perencanaan tata ruang

8. Meningkatnya efektivitas pemanfaatan ruangn

wilayah

9. Optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang

10. Meningkatnya resiliensi wilayah terhadap resiko

bencana

11. Meningkatnya upaya penanganan masyarakat

yang tergenang banjir

Misi Keempat

“Meningkatkan

kesejahteraan

sosial

masyarakat”

Mengentaskan

permasalahan

kesejahteraan

sosial di Kabupaten

Bandung

1. Berkurangnya jumlah penyandang masalah

kesejahteraan sosial (PMKS)

Misi Kelima:

“Menciptakan

Pembangunan

Ekonomi yang

Memiliki

Keunggulan

Kompetitif”

Meningkatkan

daya saing

perekonomian

Kabupaten

Bandung sebagai

upaya optimalisasi

kontribusi sektor

ekonomi terhadap

pembangunan

daerah

1. Tercapainya Kondisi Ketahanan Pangan

2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian

3. Meningkatnya kesejahteraan petani

4. Meningkatnya transaksi pada sektor

perdagangan dan jasa di Kabupaten Bandung

5. Meningkatkan kapasitas, kapabilitas serta

produktivitas UMKM-IKM dan kualitas produk

unggulan

6. Meningkatnya destinasi wisata

7. Meningkatnya kemudahan investasi

Misi Keenam:

“Meningkatkan

Kelestarian

Lingkungan

Hidup”

Menciptakan

lingkungan yang

serasi dan

seimbang dengan

memperhatikan

daya dukung

lingkungan, daya

1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian

terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan

2. Terselenggaranya konservasi sumber daya alam

3. Meningkatkan resiliensi wilayah terhadap resiko

bencana


28

Visi:




Misi Tujuan Sasaran

tampung

lingkungan

Misi Ketujuh:

“Meningkatkan

kemandirian

Desa”

Meningkatkan

partisipasi

masyarakat desa

dalam

pembangunan

wilayah

1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

perdesaan

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam

pembangunan desa

Misi Kedelapan:

“Meningkatkan

reformasi

birokrasi”

Meningkatkan

kinerja aparatur

dan kelembagaan

penyelenggara

pelayanan publik

1. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur

pemerintah

2. Meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi

publik

3. Meningkatkan efisiensi kinerja dan fungsi

kelembagaan

4. Meningkatkan pemanfaatan potensi daerah


publik


publik

7. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi

dan Komunikasi (TIK)

8. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan dan aset daerah

9. Terwujudnya regulasi penyelengaraan

pemerintahan daerah

Misi Kesembilan:

“Meningkatkan

keamanan dan

ketertiban

wilayah”

Meningkatkan

stabilitas kemanan

yang kondusif bagi

pembangunan

wilayah

1. Meningkatnya kemanan dan ketertiban

masyarakat

2. Meningkatkan peran serta masayrakat dalam

menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

Sumber: Hasil Analisis DISPARBUD, 2016

3.3 Telahaan Renstra Review

Hasil analisis terhadap Renstra Review , DISPARBUD Kabupaten Bandung perlu menyusun daftar

faktor penghambat dan pendorong pelayanan DISPARBUD Kabupaten Bandung yang akan

mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi pada Tabel 3.2.


29

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan DISPARBUD Kabupaten Bandung berdasarkan Sasaran Renstra

beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No Sasaran Jangka Menengah Renstra

Permasalahan Pelayanan DISPARBUD

Faktor

Penghambat Pendorong

1. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas Internal DISPARBUD

- Masih Kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan DISPARBUD - Jumlah SDM DISPARBUD yang telah memiliki sertifikat pengadaan barang/ jasa masih sedikit

- Kebijakan pendistribusian pegawai bukan kewenangan DISPARBUD - Masih Kurangnya pengiriman diklat untuk Penambahan wawasan baik bagi struktural dan fungsional SDM DISPARBUD - Masih adanya pegawai yang kurang disiplin untuk kehadiran

- SDM DISPARBUD mempunyai kemauan untuk memajukan DISPARBUD Kabupaten Bandung

Belum tersedianya SOP - Sarana dan prasana yang belum memadai

- Belum adanya standarisasi Operasional Prosedure

- Keterbukaan Komunikasi dan Informasi

- Partisipasi dari berbagai stakeholder

Belum adanya sinergritas perencanaan yang optimal

- Persepsi yang masih berbeda

- Sektoral mempunyai potensi cukup banyak dan beragam

Belum adanya data base dan aplikasi Pariwisata dan Kebudayaan

Masih belum lengkapnya data yang di miliki DISPARBUD

Keinginan bersama SKPD Dalam menyamakan Dan menyeragaman data yangtersedia.

Sumber : Hasil Analisis DISPARBUD 2017

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

-

3.5 Penentuan Isu Strategis

Dari permasalahan yang dihadapi DISPARBUD, serta memperhatikan visi dan misi daerah

Kabupaten Bandung maka dari sembilan misi Kabupaten Bandung DISPARBUD Kabupaten Bandung

memunculkan beberapa isu strategis yang terkait dengan misi yaitu:

1. Peningkatan pelayanan serta pembinaan pengelolaan sektor kepariwisataan

2. Peningkatan penataan infrastruktur penunjang pariwisata sebagai bagian dai penguatan sapta

pesona, mengingat begitu besarnya minat wisatawan masuk ke Kabupaten Bandung

3. Penguatan Pemasaran Pariwisata secara Integral melalui koordinasi dengan pusat, termasuk

promosi wisata melalui pameran di dalam dan luar negri

4. Penguatan regulasi untuk pengembangan pembangunan sektor kebudayaan dan pariwisata

sesuai dengan tata ruang wilayah Kabupaten Bandung


30

5. Akselerasi pembangunan seribu Kampung di kabupaten Bandung sebagai kawasan agro wisata

seni dan budaya

6. Peningkatan upaya pelestarian seni dan budaya tradisional termasuk pewarisan kepada

generasi muda

7. Penguatan regulasi untuk perlindungan bangun cagar / situs budaya di Kabupaten Bandung

8. Penyediaan tempat/ruang/ gedung pertunjukan seni budaya yang representatif milik

pemerintah Kabupaten Bandung melalui Rehabilitasi gedung padepokan seni dan tempat

pariwisata


31

BAB IV

TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DISPARBUD.

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan diatas, maka diperlukan

kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan

sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan

daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, dalam mendukung pelaksanaan misi tersebut.

Tujuan pada pelaksanaan misi ke 5 “Menciptakan pembangunan ekonomi yang memiliki

keunggulan kompetitif” dengan sasaran DISPARBUD Kabupaten Bandung yaitu

1. Meningkatnya Kualitas Pariwisata di Kabupaten Bandung,

2. Meningkatnya Seni dan Pelestarian Budaya di Kabupaten Bandung ”.

Seperti yang tertuang pada tabel berikut:

Untuk lebih memudahkan dalam penetapan tujuan, sasaran untuk setiap tahunnya selama

lima tahun kedepan maka kami sajikan tabel sebagai berikut:

Tabel. 4.1.1

SASARAN /STRATEGI /ARAH KEBIJAKAN /INDIKATOR SASARAN DISPARBUD

No Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Sasaran

Target Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah

PD Penanggung

Jawab Capaian

2016 Capaian

2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

1

Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang berdaya saing

Meningkatnya daya Saing Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung

Meningkatnya Kualitas Pariwisata di kabupaten Bandung

Meningkatkan jumlah destinasi wisata

Pengembangan dan pemeliharaan objek wisata Kabupaten Bandung

Jumlah Kunjungan wistawan

2.100.000 2.350.000 Program pengembangan destinasi pariwisata

DISPARBUD

Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan melalui pengembangan Pariwisata berwawasan lingkungan

Meningkatkan jumlah wisatawan

Peningkatan promosi pariwisata

Program pengembangan pemasaran pariwisata

Meningkatkan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal di sekitar objek wisata

Peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam pengelolaan objek wisata serta pengembangan pariwisata berbasis masyarakat

Lama Wisatawan Tinggal

1 2 Program pengembangn kemitraan

Meningkatnya Seni dan Pelestarian Budaya daerah

Meningkatkan Bangunan Cagar / Situs Budaya dengan Kondisi baik

Peningkatan Pemeliharaan dan Pelestarian Bangunan Cagar / Situs Budaya di Kabupaten Bandung

Jumlah Bangunan Cagar / Situs Budaya dengan Kondisi baik

35 65 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Melestarikan Seni / Budaya Daerah

Pelestarian Seni / Budaya yang ada di Kabupaten Bandung

Jumlah Lingkung Seni / Budaya yang Akti

45 80 Program Pengelolaan Nilai Budaya

2 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal

Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan instansi Organisasi Perangkat Daerah (DISPARBUD)

Meningkatkan Kinerja Internal DISPARBUD

Peningkatan Kinerja Internal DISPARBUD

Prediklat Nilai AKIP DISPARBUD

0 76 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Pelayananan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya Aset dalam kondisi baik

Peningkatan Asset dalam kondisi baik

Prosentase Aset dalm kondisi baik

0 78 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


32

Tabel 4.1.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

DISPARBUD Kabupaten Bandung

Tujuan Sasaran Indikator

Kinerja Satuan

Target Kinerja Pada tahun ke-

Rumus perhitungan Kondisi Awal

2017 2018 2019 2020 2021 2016

Meningkatnya

Daya Saing

Pariwisata dan

Kebudayaan

Daerah

Meningkatnya

Kualitas Pariwisata

di Kabupaten

Bandung

Jumlah

Kunjungan

Wisatawan

Orang

=Kondisi Awal x

((n-n0)2.4%) 100%)

2.100.000

(target kenaikan 2.4 % Pertahun) dari kondisi awal

2.150.000 2.200.000 2.250.000 2.300.000 2.350.000

Lama Wisatawan

Tinggal

Hari

0 1 1 1 1 2

Meningkatnya Seni

dan Pelestarian

budaya Daerah

Bangunan Cagar /

Situs dalam

kondisi baik

Situs

= Jumlah situs bangunan

dalam kondisi baik/Jumlah

situs yang adax 100 %

Proyeksi Kenaikan 4.5%

Pertahun

30 35 45

50

55 60

Jumlah Lingkung

Seni yang aktif

Lingkung

Seni

35 45 60 65 70 75

Meningkatnya

Kapasitas dan

kapabilitas

internal

Meningkatnya

Tatakelola

Pemerintahan

DISPARBUD

Predikat Nilai

Akip Disparbud

Predikat

Nilai AKIP

0 65 68 71 74 76

Prosentase aset

dalam kondisi

baik

%

=Jumlah Aset yang bisa

digunakan / Jumlah Aset

yang ada x 100 %

0 70 72 74 76 78

Sumber: Hasil Analisis DISPARBUD 2017

4.2 Strategi dan Arah Kebijakan DISPARBUD Kabupaten Bandung

Faktor-faktor yang mempengaruhi baik pada lingkungan internal maupun eksternal dianalisis

dengan menggunakan pendekatan SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats). Dari hasil

analisis SWOT kemudian disusun strategi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

dalam lima tahun ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan jumlah destinasi wisata

2. Meningkatkan jumlah wisatawan

3. Meningkatkan dampak ekonomi bagi masyarakt lokal di sekitar objek wisata

4. Meningkatkan aksebilitas destinasi wisata

5. Meningkatkan Jumlah Bangunan Cagar / Situs budaya dalam kondisi baik

6. Melestarikan seni dan budaya daerah

Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka DISPARBUD

menetapkan arah kebijakanpembangunan sebagai berikut:

1. Pengembangan dan pemeliharaan objek wisata di Kabupaten Bandung

2. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan melalui pengembangan ekowisata


33

3. Peningkatan promosi pariwisata

4. Peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam pengelolaan objek wisata serta

pengembangan pariwisata berbasis masyarakat

5. Peningkatan Pemeliharaan Bangunan situs / Cagar Budaya

6. Pelestarian Seni dan Budaya


34

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN

PENDANAAN INDIKATIF

Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten

Bandung berisi program-program prioritas, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka

menengah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia

untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai

kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah

dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Prioritas pembangunan Kabupaten Bandung diarahkan pada beberapa hal yang dianggap

merupakan isu strategis daerah sehingga perlu mendapatkan perhatian dan penanganan segera. Hal

tersebut antara lain:

1. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas pendidikan;

2. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan;

3. Penanggulangan kemiskinan dan PMKS;

4. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah;

5. Penanggulangan banjir dan kekeringan;

6. Reformasi birokrasi;

7. Pemantapan pembangunan wilayah perdesaan;

8. Peningkatan daya saing perekonomian produk unggulan;

9. Pemantapan ketahanan dan kemandirian pangan;

10. Pengendalian pencemaran lingkungan dan penyediaan RTH;

11. Pemantapan stabilitas kemanan dan ketertiban masyarakat.

Sejalan dengan penetapan sembilan misi pembangunan serta penetapan sebelas prioritas di

atas, Bupati Bandung memiliki gagasan untuk mengembangkan lima fokus pembangunan. Kelima

fokus pembangunan tersebut meliputi: 1). Sumber Daya Manusia, 2). Kualitas Infrastruktur, 3).

Ekonomi, 4). Ketahanan Pangan, serta 5). Kualitas Lingkungan. Pada dasarnya lima fokus

pembangunan mewakili baik misi pembangunan maupun prioritas pembangunan Kabupaten

Bandung. Penetapan fokus pembangunan dianggap mampu mengemas misi dan prioritas

pembangunan dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami publik, tanpa mengurangi

inti penting dari misi dan prioritas pembangunan Kabupaten Bandung. Harapannya melalui penetapan

fokus pembangunan melalui penggunaan bahasa yang lebih komunikatif dan sederhana, sembilan

misi pembangunan Kabupaten Bandung dapat lebih mudah tersampaikan kepada masyarakat luas.

Adapun keterkaitan antara misi pembangunan, prioritas pembangunan dan fokus pembangunan

disajikan pada Tabel 5.1.


35

TABEL 5.1

Misi Pembangunan Prioritas Pembangunan Fokus Pembangunan

Meningkatkan kualitas dan

cakupan layanan pendidikan

Peningkatan cakupan pelayanan

dan kualitas pendidikan

Sumber Daya Manusia

Mengoptimalkan kuantitas

dan kualitas pelayanan

kesehatan

Peningkatan cakupan pelayanan

dan kualitas kesehatan

Meningkatkan kesejahteraan

sosial masyarakat

Penanggulangan kemiskinan dan

PMKS

Meningkatkan kemandirian

Desa

Pemantapan pembangunan

wilayah perdesaan

Meningkatkan reformasi

Birokrasi

Reformasi birokrasi

Meningkatkan kemanan dan

ketertiban umum wilayah

Pemantapan stabilitas keamanan

dan ketertiban masyarakat

Mewujudkan pembangunan

infrastruktur yang terpadu

tata ruang wilayah dengan

memperhatikan aspek

kebencanaan

Peningkatan pelayanan sarana

dan prasarana dasar wilayah

Penanggulangan banjir dan

Kekeringan Kualitas Infrastruktur

Menciptakan pembangunan

ekonomi yang memiliki

keunggulan kompetitif

Peningkatan daya saing

perekonomian produk unggulan Ekonomi

Pemantapan ketahanan dan

kemandirian pangan Ketahanan Pangan

Meningkatkan kelestarian

lingkungan hidup

Pengendalian pencemaran

Lingkungan Kualitas Lingkungan

Sumber: RPJMD Kab.Bandung 2016-2021


36

Selain pencetusan fokus pembangunan, Kepala Daerah Kabupaten Bandung memberi

perhatian khusus bagi pembangunan di sektor ekonomi, fisik dan sosial, yang dituangkan dalam

janji kampanye kepala daerah. Secara detail janji kampanye Bupati Bandung diantaranya:

a. Janji Kampanye dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik

- Pembangunan infrastruktur yang mendukung terhadap pertumbuhan sector

ekonomi;

- Penanganan lahan kritis dalam bentuk bank pohon dan pembuatan

embung-embung sumur resapan;

- Implementasi bank sampah;

b. Janji Kampanye dalam Bidang Perencanan Pembangunan Ekonomi

- Mendorong pembentukan Seribu Kampung OVOP (One Village One Product) atau kampung-

kampung yang memiliki produk unggulan (ternak/ sapi, strawberry, kopi,

fashion);

- Meningkatkan pertanian terpadu berbasis organik;

- Pengembangan ekonomi kreatif;

- Peningkatan pembangunan kepariwisataan melalui pembentukan BUMD bidang pariwisata dll;

- Pembangunan Pasar Induk Agro dan Pasar Industri/ Tekstil;

c. Janji Kampanye dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial

- Peningkatan SDM pada pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, serta pada karakter

masyarakat yang bersifat universal;

- Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);

- Peningkatan Angka Melek Al- Quran;

- Mendorong terciptanya Soreang sebagai Kota Religius/ Kota Dzikir dan Sholawat;

- Peningkataan kapasitas kecamatan, kelurahan dan desa;

- Penguatan regulasi pengelolaan keuangan desa, khususnya terkait RAKSA;

- Mendorong optimalisasi PAD;

- Meningkatkan kerjasama perbatasan.

- Peningkatan kerja sama dengan Perguruan Tinggi;

Baik, misi, prioritas pembangunan, fokus pembangunan maupun janji kampanye Bupati Bandung

akan diimplementasikan dalam bentuk pelaksanaan programprioritas. Dalam rangka menunjang

pelaksanaan program prioritas pembangunan Kabupaten Bandung tersebut, maka pada

pelaksanaannya perlu ditunjang oleh anggaran program operasional pada masing-masing Satuan

Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil rekapitulasi anggaran pendanaan, dapat disimpulkan total

belanja langsung seluruh Perangkat Daerah pada tahun ke-1 (2016) sebesar Rp 1.280.945.582.481,00,

pada tahun ke-2 (2017) sebesar Rp 1.412.322.314.422,00 pada tahun ke-3 (2018) sebesar

1.489.099.682.743,00, pada tahun ke-4 (2019) sebesar Rp 1.503.592.547.987,00, sementara pada

tahun ke-5 sebesar Rp 1.524.574.033.660,00. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada lampiran

kebutuhan pendanaan setiap Perangkat Daerah.


37

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisatadan Kebudayaan tahun 2016 – 2021 dapat dilihat

pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1

Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2017 Berdasarakan Perangkat Daerah dan sampai Prakiraan

Maju Tahun 2021 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung

LAMPIRAN


38

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DISPARBUD YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator

kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan

yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang

ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk

menjamin dan meningkatkan akuntabilitas

pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat

pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan

sesuatau yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat

tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap pelaksanaan (on going), maupun

tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post)

Indikator Kinerja DISPARBUD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yaitu:

Tabel 6.1

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DISPARBUD

No Indikator Kinerja Kondisi Awal Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021

II.1.11

Meningkatnya Kualitas

Pariwisata Kabupaten

bandung

Jumlah Kunjungan

Wisatawan 2.100.000 2.150.000 2.200.000 2.250.000 2.300.000 2.350.000

Lama Wisatawan Tinggal

0

1 1 1 1 2

II.1.8

Meningkatnya Seni dan

Pelestarian Budaya Daerah

Jumlah Bangunan Cagar /

Situs dalam kondisi baik 35 45 50 55 60 65

Jumlah Lingkung Seni /

Budaya yang aktif 45 60 65 70 75

80

Sumber : RPJMD Kab. Bandung 2016-2021


39

Untuk mencapai indikator tersebut dijabarkan melalui program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan selama 5 Tahun dengan target indikator program (outcome) sebagai berikut :

Tabel 6.2

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada

Tujuan dan Sasaran RPJMD

DISPARBUD Kabupaten Bandung

VISI Tujuan Sasaran Indikator

Kinerja Satuan

Proyeksi Target Kinerja Pada tahun ke-

Kondisi Awal

2017 2018 2019 2020 2021 2016

Menciptakan

Pembangunan

Ekonomi yang

Memiliki

Keunggulan

Kompetitif

Meningkatnya

Daya Saing

Pariwisata dan

Kebudayaan

Daerah

Meningkatnya

Kualitas

Pariwisata di

Kabupaten

Bandung

Jumlah

Kunjungan

Wisatawan

Orang 2.100.000 2.150.000 2.200.000 2.250.000 2.300.000 2.350.000

Lama

Wisatawan

Tinggal

Hari 0 1 1 1 1 2

Meningkatnya

Seni dan

Pelestarian

budaya

Daerah

Jumlah

Bangunan

Cagar / Situs

dalam

kondisi baik

Situs 35 45

50

55 60 65

Jumlah

Lingkung

Seni yang

aktif

Lingkung

Seni 45 60 65 70 75 80

Meningkatnya

Kapasitas dan

kapabilitas

internal

Meningkatnya

Tatakelola

Pemerintahan

DISPARBUD

Predikat

Nilai Akip

Disparbud

Predikat

Nilai AKIP

0 65 68 71 74 77

Prosentase

aset dalam

kondisi baik

% 0 70 72 74 76 78

Sumber :Hasil AnalisisDISPARBUD 2017

Tabel 6.2

SK IKU DISPARBUD

Terlampir


40

BAB VII

PENUTUP

Renstra Review Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD) Tahun 2017-2021 merupakan

suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan DISPARBUD Kabupaten Bandung,

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan memberikan gambaran tentang kinerja

Pelayanan. Penyelesaian isu-isu strategis yang ada menghasilkan penetapan Visi, Misi, Tujuan dan

Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam lima tahun kedepan, yang telah

disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

Renstra review DISPARBUD disusun sebagai rancangan kegiatan 5 (lima) tahunan pada

DISPARBUD yang mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021.

Renstra DISPARBUD Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 diharapkan menjadi pedoman

bagi seluruh unit kerja di lingkungan DISPARBUD Kabupaten Bandung dalam meningkatkan kinerja

dan pelayanannya bagi masyarakat, serta menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja)

DISPARBUDKabupaten Bandung setiap tahun.

Keberhasilan pelaksanaan renstra ini dapat direalisasikan bila ada kesepahaman dan

komitmen bersama untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan

Program/kegiatan yang telah direncanakan lima tahun kedepan melalui penajaman pada indikator

sasaran, outcome, kegiatan danoutput dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang

berkualitas dan profesional.


41

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Dokumen

Rencana Strategis Review Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2017-2021

dapat diselesaikan.

Dinas Pariwisata dan Kebuyaan Kabupaten Bandung sebagai salah satu Lembaga Teknis

Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung memiliki kewajiban untuk menyusun

Rencana Strategis DISPARBUD Kabupaten Bandung Tahun 2017-2021. Melalui Renstra DISPARBUD ini

dapat terlihat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan rencana kegiatan-kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh DISPARBUD Kabupaten Bandung selama Tahun 2017-2021. Dokumen Renstra

Review diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan di

Kabupaten Bandung dan seyogyanya dapat menggunakan dokumen Renstra Review sebagai pedoman

dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan dan

sasaran melalui penajaman pada indikator sasaran, outcome, kegiatan dan output dalam

mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional.

Mudah-mudahan Renstra DISPARBUD ini dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh

seluruh stakeholder tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DISPARBUD Kabupaten

Bandung selama Tahun 2016-2021.

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk kelancaran serta

keberhasilan DISPARBUD Kabupaten Bandung dalam upaya mewujudkan visi dan misinya

Soreang, Juli 2017

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

Kepala,

Drs.H.AGUS FIRMAN ZAINI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640730 198305 1 001

Documents

BAB I PENDAHULUAN - bandungkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1Latar Belakang Latar Belakang penyusunan Renstra Review : ... Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Provinsi