BAB I - jdih.bppk.kemenkeu.go.idjdih.bppk.kemenkeu.go.id/renstra/Renstra Pusdiklat KNPK 2015-2019.pdf · menghasilkan SDM yang amanah, profesional, berintegritas tinggi, dan bertanggung

Rencana Strategis Pusdiklat KNPK Tahun 2015-2019 1

BAB I PENDAHULUAN

erencanaan Strategis (Renstra) merupakan suatu perangkat manajemen

dalam memandang masa depan dan melihat peluang atau tantangannya

untuk mencapai visi dan menjalankan misi organisasi. Perencanaan

strategis tidak hanya memperkirakan kejadian masa depan, namun juga

mempengaruhi masa depan melalui mobilisasi sumber daya dan kegiatan. Mengingat

pentingnya perencanaan strategis tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

mengamanatkan kepada setiap kementerian untuk menyusun Rencana Strategis

Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) untuk periode lima tahun.

Renstra Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan

Keuangan (Pusdiklat KNPK) merupakan turunan dari Renstra Badan Pendidikan dan

Pelatihan Keuangan (BPPK). Sementara Renstra BPPK merupakan turunan dari Renstra

Kementerian Keuangan, dan Renstra Kementerian Keuangan merupakan penjabaran

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahap III Tahun

2015-2019.

1.1. Kondisi Umum

Berdasarkan PMK Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Keuangan Pasal 1805 Pusdiklat Kekayaan Negara dan

Perimbangan Keuangan mempunyai tugas membina pendidikan dan pelatihan

keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan

berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepala badan.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut sesuai Pasal 1806 peraturan

di atas, Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

P


a. pengkajian pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang kekayaan

negara dan perimbangan keuangan;

b. perencanaan, penyusunan dan pengembangan program pendidikan dan

pelatihan keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan

keuangan;

c. penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan

keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan;

d. penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar keuangan negara

di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan;

e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang

kekayaan negara dan perimbangan keuangan;

f. evaluasi dan pelaporan kinerja pendidikan dan pelatihan keuangan negara di

bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan; dan

g. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, rumah tangga, pengelolaan aset,

kepegawaian dan hubungan masyarakat.

Susunan organisasi Pusdiklat KNPK berdasarkan Pasal 1807 PMK tersebut

diatas adalah sebagai berikut:

a. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat;

b. Bidang Penyelenggaraan;

c. Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja;

d. Bagian Tata Usaha; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional


Struktur Organisasi Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

Subbidang Pengolahan Hasil Diklat Subbagian Perencanaan dan

Keuangan

Subbidang Tenaga PengajarSubbidang Informasi dan

Pelaporan KinerjaSubbagian Humas dan

Kepegawaian

Subbidang Program Subbidang Penyelenggaraan I Subbidang Evaluasi DiklatSubbagian Rumah Tangga dan

Pengelolaan Aset

Subbidang Kurikulum Subbidang Penyelenggaraan II

Bidang Perencanaan dan

Pengembangan DiklatBidang Penyelenggaraan

Bidang Evaluasi dan Pelaporan

KinerjaBagian Tata Usaha

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

PUSAT

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN

Sesuai dengan Renstra Pusdiklat KNPK tahun 2010-2014, Pusdiklat telah

menetapkan visi yaitu“menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang

kekayaan negara dan perimbangan keuangan yang terdepan dalam

menghasilkan SDM yang amanah, profesional, berintegritas tinggi, dan

bertanggung jawab”. Untuk mewujudkan visi tersebut Pusdiklat KNPK memiliki

misi umum yaitu melaksanakan pengembangan SDM pengelola di bidang

kekayaan negara dan perimbangan keuangan melalui pendidikan dan

pelatihan untuk mewujudkan SDM yang amanah, profesional, berintegritas

tinggi, dan bertanggung jawab dan misi khusus: 1) meningkatkan kegiatan

penelitian di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan; dan 2) Turut

serta menuntaskan reformasi birokrasi BPPK dan menjadi lembaga pendidikan

dan pelatihan dengan tata kelola yang baik.

Capaian Kinerja Pusdiklat KNPK sesuai dengan Renstra tahun 2010-2014

adalah sebagai berikut:


1.1.1. Menghasilkan SDM Pengelola Keuangan dan kekayaan negara dalam

bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan yang amanah

profesional bertanggung jawab melalui penyelenggaraan pendidikan

dan pelatihan keuangan dan kekayaan negara yang berkualitas.

a. Diklat berbasis kompetensi dengan pemanfaatan teknologi informasi

melalui penelitian dan pemutakhiran data kebutuhan diklat.

1) Capaian Riset dan Karya Tulis Widyaiswara Pusdiklat KNPK

Tabel 1.1 Jumlah Riset dan Karya Tulis Widyaiswara

Riset Karya Tulis

Tahun Rencana Realisasi Rencana Realisasi

2010 - - - -

2011 1 1 9 25

2012 1 1 35 48

2013 1 1 42 50

2014 1 1 24 10 *) mulai tahun 2014 terjadi perubahan mekanisme penyusunan artikel web dan majalah (harus melalui persetujuan proposal oleh Kepala Pusdiklat dan seminar hasil penulisan)

2) Pembahasan Koordinasi Kebutuhan Diklat dengan Unit Pengguna

Dalam pembahasan/koordinasi dengan user utama (DJKN dan DJPK)

pusdiklat menggunakan fasilitas teknologi informasi terutama video

conference.

Tabel 1.2 Jumlah Koordinasi Kebutuhan Diklat

Tahun Unit Pengguna – Frekuensi

DJKN DJPK

2010 2 2

2011 2 2

2012 4* 2

2013 4* 2

2014 5* 3* *) termasuk IKD insidental (susulan)


3) Capaian Pelaksanaan Program Diklat

Tabel 1.3 Rencana dan Realisasi Program Diklat

Tahun Program Diklat DJKN Program Diklat DJPK

Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %

2010 13 15 115% 3 3 100%

2011 15 18 120% 4 4 100%

2012 22 26 118% 7 8 114%

2013 35 37 106% 6 8 133%

2014 25 28 112% 4 4 100%

4) Capaian Jumlah Peserta Diklat

Tabel 1.4 Rencana dan Realisasi Jumlah Peserta Diklat DJKN dan DJPK

Tahun Peserta Diklat DJKN Peserta Diklat DJPK

Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %

2010 760 737 97% 70 56 80%

2011 1103 1065 97% 244 237 97%

2012 1586 1532 97% 207 211 102%

2013 1757 1674 95% 213 255 120%

2014 1275 1198 94% 125 102 82%

Tabel 1.5

Rencana dan Realisasi Jumlah Peserta Diklat Kemenkeu Non DJKN-DJPK

Tahun Peserta Diklat

Rencana Realisasi %

2010 0 22 -

2011 0 0 -

2012 360 259 72%

2013 404 721 178%

2014 291 268 92%

Tabel 1.6

Realisasi Program dan Jumlah Peserta Kerja sama Diklat Tahun Program Diklat Jumlah Peserta

2010 - -

2011 3 Program 94 Peserta





b. Kualitas layanan diklat

1) Dukungan Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang proses belajar mengajar Pusdiklat telah

dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa kelas, asrama, alat-

alat instruksional, alat-alat oleh raga, poli klinik dan sarana ibadah

serta perpustakaan. Jika diperlukan Pusdiklat juga bisa

menggunakan ruang-ruang kelas di BPPK Jl. Purnawarman.

Tabel 1.7 Sarana dan Prasarana Pusdiklat KNPK

Tahun Kelas Asrama

2010 6 60 kamar

2011 6 60 kamar

2012 8 106 kamar

2013 8 106 kamar

2014 8 88 kamar *) Pada tahun 2014 dilakukan renovasi dimana 18 kamar di lantai 1 menjadi ruang layanan diklat (perpustakaan, fitness center, poliklinik, aula dan kamar eksekutif)

Pada tahun 2013 Pusdiklat KNPK memperoleh sertifikat

Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dari SGS International

nomor 14/02622 Tanggal 7 Januari 2014 untuk seluruh proses

bisnis Pusdiklat.

c. Evaluasi diklat yang menyeluruh dan berkelanjutan

1) Capaian Evaluasi Pasca Diklat

Tabel 1.8 Realisasi Evaluasi Pasca Diklat Pusdiklat KNPK

Tahun Rencana Realisasi

2010 10 10

2011 7 7

2012 7 7

2013 9 9

2014 6 6

1.1.2. Menjadi lembaga diklat yang terdepan dengan tata kelola yang baik.

a. Peningkatan pemanfaatan TIK yang mendukung pelaksanaan pendidikan dan

pelatihan

Pusdiklat KNPK dalam menjalankan bisnis prosesnya didukung oleh aplikasi

berbasis IT yaitu e-program, e-test, dan aplikasi data base peserta. Pusdiklat

KNPK telah menggunakan vasilitas video conference dalam kegiatan


penyusunan kurikulum, rapat persiapan diklat, rapat kelulusan diklat dan

koordinasi dengan unit pengguna dan balai diklat.

b. Pengelolaan kepegawaian menuju SDM Pusdiklat Kekayaan Negara dan

Perimbangan Keuangan yang profesional dengan dukungan tata administrasi

kepegawaian yang baik

1) Perkembangan jumlah Widyaiswara

Tabel 1.9 Widyaiswara Pusdiklat KNPK

Tahun Jumlah Kompetensi

2010 11 BMN, Penilaian, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Piutang, KND, Dana Perimbangan, dan Teknologi Informasi 2011 14

2012 12 BMN, Penilaian, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Piutang, KND, Dana Perimbangan, Teknologi Informasi, PBB dan BPHTB

2013 11

2014 17

BMN, Penilaian, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Piutang, KND, Dana Perimbangan, Teknologi Informasi, PBB dan BPHTB, Corporate Finance, Manajemen Keuangan, Internal Audit, Sistem Informasi, Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah, Keuangan Daerah, dan Barang Milik Daerah

2) Jumlah pegawai Pusdiklat KNPK

Tabel 1.10 Jumlah Pegawai Pusdiklat KNPK

Tahun Pendidikan

Jumlah S-3 S-2 S-1/D-IV D-III D-I SMA SMP

2010 0 11 20 21 3 5 1 61

2011 0 16 29 22 3 5 1 76

2012 0 15 30 20 3 5 1 74

2013 1 15 27 19 5 3 1 71

2014 1 23 30 21 3 5 1 84

c. Akuntabilitas sistem manajemen keuangan dan manajemen aset

1) Dukungan Anggaran


Tabel 1.11 Rencana dan Realisasi Anggaran Pusdiklat KNPK (dalam jutaan Rupiah)

Tahun Rencana Realisasi % Penyerapan

2010 15.675 13.015 83,03%

2011 26.159 25.351 96,91%

2012 16.328 15.941 97,63%

2013 18.504 17.791 96,15%

2014 14.275 14.193 99,42%

Sasaran Renstra Pusdiklat KNPK Tahun 2010-2014 seluruhnya dapat

dicapai dengan melaksanakan seluruh rencana aksi yang telah ditetapkan.

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (UU ASN) seluruh ASN wajib mengikuti pendidikan dan

pelatihan serta didorong untuk mencapai tingkat kompetensi tertentu.

Disamping itu Pusdiklat diposisikan sebagai technostructure dan center

of excellence. Dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang

Kementerian Keuangan khususnya Pasal 48, Badan Pendidikan dan

Pelatihan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan,

pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks

Pusdiklat KNPK amanah dalam Perpres ini menjadi landasan bagi

pemetaan potensi kedepan.

Potential trainee dibidang kekayaan negara dan perimbangan

keuangan adalah sebagai berikut :


Tabel 1.12 Estimasi Potensi Peserta Diklat

Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (orang)

2015 2016 2017 2018 2019

1 DJKN 3,750 3,938 4,134 4,341 4,558 20,721

2 DJPK 424 445 467 491 515 2,343

3 Unit Eselon I non DJKN & DJPK 1,566 1,644 1,727 1,813 1,903 8,653

4 PPPK Kementerian Keuangan - 100 110 120 130 460

Sub Total Kementerian Keuangan 5,740 6,127 6,438 6,765 7,107 32,177

1 K/L di luar Kemenkeu 450 450 450 450 450 2,250 Asumsi 15 Kelas per tahun

2 Pemerintah Daerah 150 300 300 300 300 1,350 Asumsi 10 Kelas per tahun

(Selaras dengan Nawacita)

3 BUMN/D - 150 150 150 150 600 Asumsi 5 Kelas per tahun

Sub Total di luar Kementerian Keuangan 600 900 900 900 900 4,200

Total Seluruhnya 6,340 7,027 7,338 7,665 8,007 36,377

Asumsi Kenaikan 5% per Tahun

No UnitTahun

Jumlah Keterangan

*) belum termasuk potensi penguatan SDM desa/desa adat yang berjumlah sekitar 80.000 desa diseluruh Indonesia

Disamping itu, sesuai amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun

2014 tentang Aparatur Sipil Negara(UU ASN), Pusdiklat KNPK

mempunyai tugas untuk melakukan sertifikasi kompetensi. Sertifikasi

kompetensi yang sangat dibutuhkan oleh unit pengguna antara lain :

a. Kompetensi Kekayaan Negara:

1). Pengelolaan Barang Milik Negara,

2). Pelelangan,

3). Penilaian Aset,

4). Pengelola Piutang Negara,

5). Juru Sita,

b. Kompetensi Perimbangan Keuangan:

1). Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

Adanya beberapa ketentuan yang bersifat mandatori yang diatur

dalam UU ASN yang harus dilaksanakan oleh Pusdiklat selaku

institusi Pemerintah, yaitu:

a. Peserta diklat kedepan bukan hanya PNS Kementerian

Keuangan tetapi juga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

Kerja (PPPK) (Pasal 6);


b. Arah fungsi pegawai ASN ada tiga yaitu sebagai pelaksana

kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu

bangsa (Pasal 10);

c. Jabatan ASN adalah Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional,

dan Jabatan Pimpinan Tinggi (Pasal 13). Untuk Jabatan

Administrasi ada tiga yaitu jabatan administrator, jabatan

pengawas, dan jabatan pelaksana (Pasal 14 dan 15);

d. Jabatan Fungsional harus diarahkan kepada jabatan fungsional

berbasis keterampilan (Pasal 18);

e. Akan dilakukan akreditasi lembaga diklat Pegawai ASN sesuai

Pasal 43 Butir e termasuk diperlukannya ijin penyelenggaraan

diklat Pegawai ASN sesuai Pasal 45 Butir a;

f. Kompetensi Pegawai ASN sesuai Pasal 69 ayat 3 adalah

kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi

sosial kultural;

g. Menurut UU ASN setiap Pegawai ASN wajib mengikuti diklat

masing-masing 40 s.d. 80 jamlat dalam satu tahun;

h. Dalam mengembangkan kompetensi setiap instansi

pemerintah wajib menyusun Rencana Pengembangan

Kompetensi Tahunan (RPKT) sesuai UU ASN Pasal 70 ayat 4

yang tertuang dalam RKAT instansi yang bersangkutan.

1.2.2 Permasalahan

Dalam penyusunan Renstra ini ada beberapa permasalahan utama

yang menjadi dasar atau patut diperhitungkan dalam penyusunannya

yaitu sebagai berikut:

1) Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD), yang menurut Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 37/PMK.012/2014 tentang Pedoman Identifikasi

Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Non Gelar di Lingkungan

Kementerian Keuangan, bahwa kebutuhan diklat sepenuhnya

menjadi tanggungjawab user untuk kemudian diharmonisasi dengan

pusdiklat. Masih ditemukan belum optimalnya proses IKD dimaksud;


2) Mengingat bahwa pendidikan dan pelatihan bersifat keharusan dan

kewajiban maka masih dibutuhkan peningkatan dukungan sarana

dan prasarana, termasuk penguatan tenaga widyaiswara/pengajar.


BAB II

VISI, MISI

2.1 Visi

Dalam rangka mendukung visi BPPK, yaitu: “menjadi lembaga pendidikan dan

pelatihan terkemuka yang menghasilkan pengelola keuangan negara berkelas

dunia”, maka Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan menetapkan

visi untuk periode 2015-2019 adalah:

“Menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan terkemuka yang menghasilkan

pengelola keuangan negara berkelas dunia di bidang kekayaan negara dan

perimbangan keuangan”

Penetapan visi ini akan memacu Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan

Keuangan untuk fokus sebagai provider pendidikan dan pelatihan, dan sekaligus

menjadi center of excellence di bidang kekayaan negara dan perimbangan

keuangan. Selain itu, visi ini akan mengobarkan semangat Pusdiklat Kekayaan

Negara dan Perimbangan Keuangan untuk menciptakan pengelola keuangan

negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan yang kompeten,

terampil, dan mampu memberikan pelayanan publik berkelas dunia.

2.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka Pusdiklat KNPK merumuskan upaya-

upaya yang akan dilakukan dalam bentuk misi Pusdiklat KNPK sebagai berikut:

1. Membangun sistem pendidikan dan pelatihan SDM Keuangan Negara dibidang

kekayaan negara dan perimbangan keuangan yang terintegrasi dalam

mewujudkan corporate university.

2. Mengelola dan mengembangkan tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan

SDM Keuangan Negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan

yang berkualitas.


3. Mengembangkan sarana prasarana pembelajaran yang mutakhir dan efektif

dalam mendukung pembelajaran.

4. Mengembangkan teknologi informasi pendidikan dan pelatihan SDM Keuangan

Negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan yang

berkualitas.

5. Meningkatkan kerja sama dengan institusi pendidikan dan pelatihan terbaik.


BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,

DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPPK

alam menyusun arah kebijakan dan strategi, BPPK

mengacu pada salah satu tujuan Kementerian Keuangan,

yaitu kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan

governance, dan penguatan lembaga. Sasaran strategis yang menjadi

peran BPPK dari arah kebijakan ini adalah SDM yang kompetitif. Sasaran

strategis ini dirinci ke dalam beberapa arah kebijakan. Arah kebijakan yang

sesuai dengan tugas dan fungsi BPPK yaitu:

1. Integrasi pendidikan dan pelatihan yang jelas dan menyeluruh dalam

konsep corporate university dengan penguatan lembaga pendidikan

kedinasan yang ada saat ini dan penguatan fungsi perencanaan,

pengembangan, serta evaluasi pelatihan untuk menjamin terjadinya link

and match dengan tujuan strategis organisasi.

2. Pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara melalui pendidikan

dan pelatihan di bidang keuangan negara.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Keuangan sebagaimana

disebutkan diatas diimplementasikan oleh BPPK melalui lima arah

kebijakan, yaitu:

1. Terwujudnya organisasi yang fit for purpose dalam rangka

mengembangkan corporate universitydi Kementerian Keuangan.

2. Tersedianya sistem pendidikan dan pelatihan yang fleksibel memenuhi

kebutuhan unit pengguna.

D


3. Tersedianya layanan keahlian di bidang pengelolaan dan

pengembangan SDM.

4. Terwujudnya SDM Kementerian Keuangan yang memiliki kompetensi

tinggi untuk menjadi SDM yang kompetitif.

5. Tersedianya jaminan kualitas output layanan melalui sertifikasi

kompetensi profesi/jabatan dan standardisasi.

Dalam mendukung arah kebijakan di atas BPPK menetapkan 15

strategi, yaitu:

1. Strategi dalam rangka mewujudkan organisasi yang fit for purpose untuk

mengembangkan corporate universitydi Kementerian Keuangan adalah:

a. Penataan Organisasi BPPK dengan penguatan fungsi perencanaan,

pengembangan, dan evaluasi diklat.

b. Peningkatan kapasitas Pusdiklat, Balai Diklat Keuangan, dan Balai

Diklat Kepemimpinan.

2. Strategi dalam mewujudkan SDM Kementerian Keuangan yang memiliki

kompetensi tinggi untuk menjadi SDM yang kompetitif adalah dengan

cara sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan diklat yang berkualitas tinggi dan dengan kuantitas

yang mampu memenuhi pemerataan kebutuhan diklat bagi semua

pegawai serta menjadi prioritas dalam mendukung nawa cita.

b. Pengembangan kerangka kerja dan sistem organisasi pembelajaran di

lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki keterkaitan (link

and match) antara diklat yang diselenggarakan dan kebutuhan

kompetensi untuk mendukung pencapaian tujuan strategis

Kementerian Keuangan.

c. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas tinggi di Politeknik

Keuangan Negara-STAN.

3. Strategi dalam mewujudkan pendidikan dan pelatihan yang fleksibel

memenuhi kebutuhan unit pengguna adalah:

a. Peningkatan kapasitas SDM BPPK yang dapat mengantisipasi


kebutuhan kompetensi SDM Kementerian Keuangan di masa depan.

b. Pengembangan kerja sama diklat yang mendukung pengembangan

SDM keuangan negara yang menjadi prioritas.

c. Pengembangan desain program yang tepat melalui konversi data IKD

yang akurat.

d. Pengembangan manajemen pengetahuan untuk kebutuhan

pendidikan dan pelatihan yang diarahkan untuk menjadi bagian

utama dalam pengembangan sistem manajemen pengetahuan


4. Strategi dalam mewujudkan layanan keahlian di bidang pengelolaan dan

pengembangan SDM dengan cara:

a. Pengadaan tenaga pengajar sesuai dengan kebutuhan jumlah dan

kompetensi.

b. Peningkatan kapasitas widyaiswara sesuai dengan kompetensinya

agar dapat menjadi spesialis keuangan negara yang mumpuni.

c. Pengembangan budaya riset yang berkualitas.

5. Strategi dalam mewujudkan jaminan kualitas output layanan melalui

sertifikasi kompetensi profesi/jabatan dan standardisasi dengan cara:

a. Penerapan standardisasi layanan yang berlaku di lingkungan BPPK.

b. Pengembangan sistem manajemen mutu untuk seluruh unit di BPPK.

c. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi di lingkup keuangan negara.

Untuk menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi tersebut diatas,

BPPK memiliki sembilan kegiatan yang terdiri dari:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis

Lainnya bagi Unit Kerja di Lingkungan BPPK;

2. Kegiatan Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis

dan Fungsional di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan;


dan Fungsional di Bidang Kepabeanan dan Cukai;



dan Fungsional di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan;


dan Fungsional di Bidang selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan,

Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara, dan Perimbangan Keuangan;


dan Fungsional di Bidang Perpajakan;

7. Kegiatan Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat

Kepemimpinan dan Manajemen serta Pendidikan Pasca Sarjana Bagi

Pegawai Kementerian Keuangan;

8. Kegiatan Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Pendidikan

Keuangan;

9. Kegiatan Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan

Pelatihan Keuangan Negara di Daerah.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pusdiklat KNPK

Dalam menyusun arah kebijakan dan strategi, Pusdiklat KNPK

mengacu pada arah kebijakan dan strategi BPPK, sebagai berikut:

1. Terwujudnya organisasi yang fit for purpose dalam rangka

mengembangkan corporate university di Kementerian Keuangan

a. Penguatan fungsi perencanaan, pengembangan, dan evaluasi diklat

1) Melakukan assessment pegawai Pusdiklat KNPK

2) Penataan SDM Pusdiklat KNPK khususnya Bidang Perencanaan

dan Pengembangan Diklat dan Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Kinerja

3) Mengirimkan Pegawai untuk mengikuti pelatihan tentang

corporate university dan Learning Organization

Sementara itu, untuk menunjang rencana sertifikasi kompetensi akan

dilakukan pembangunan Program Sertifikasi Profesi di bidang

keuangan negara melalui:


1) Menugaskan Pegawai untuk mempelajari pengembangan

sertifikasi kompetensi

2) Melakukan identifikasi profesi di DJKN dan DJPK yang memerlukan

sertifikasi profesi khususnya profesi Lelang dan Analis Keuangan

Pusat dan Daerah

3) Melakukan benchmarking ke lembaga-lembanga pemerintah yang

telah mempunyai program sertifikasi untuk jabatan fungsional

keahlian

b. Peningkatan Kapasitas Pusdiklat KNPK

1) Inventarisasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan

Untuk mengantisipasi kebutuhan sarana dan prasarana diklat

Pusdiklat KNPK merencanakan peningkatan kapasitas Pusdiklat

sebagai berikut:

a) Renovasi Asrama

Pada tahun 2015 dilakukan renovasi lanjutan tahap III yang

merupakan tahap terakhir dari renovasi asrama diklat.

Renovasi tahap I dan tahap II telah dilaksanakan pada tahun

2013 dan 2014.

b) Laboratorium Mini Penilaian Properti

Laboratorium Mini Penilaian Properti akan dibangun pada

tahun 2016, meliputi pembuatan ruangan laboratorium,

peralatan diklat properti dan miniatur properti seperti miniatur

gedung, rumah, jembatan, jalan raya, bandara, bendungan, dan

lain-lain.

c) Laboratorium Audio Visual

Laboratorium Audio Visual akan dibangun pada tahun 2017,

meliputi pembuatan ruang laboratorium, perangkat keras

audio visual, dan perangkat lunak pendukung.

2) Menyiapkan usulan anggaran pengadaan sarana dan prasarana

3) Pengadaan Barang dan Jasa


2. Tersedianya sistem pendidikan dan pelatihan yang fleksibel memenuhi

kebutuhan unit pengguna

a. Peningkatan kapasitas SDM Pusdiklat KNPK yang dapat

mengantisipasi kebutuhan kompetensi SDM Kementerian Keuangan

di masa depan.

1) Mengikutsertakan SDM Pusdiklat KNPK untuk mengikuti diklat

sesuai IKD untuk meningkatkan kompetensi di bidang:

a) Manajemen Diklat, Perencanaan Diklat, Penyelenggaraan

Diklat, Evaluasi Diklat

b) Kompetensi Kekayaan Negara

c) Kompetensi Perimbangan Keuangan

d) Kompetensi Lainnya

2) meningkatkan pemahaman terkait paradigma corporate university

pada level operasional dan widyaiswara melalui seminar,

lokakarya, dan study banding.

b. Pengembangan kerja sama diklat dengan instansi diluar Kementerian

Keuangan terkait kekayaan negara dan perimbangan keuangan yang

mendukung pengembangan SDM keuangan Negara sesuai prioritas.

1) Mengembangkan kerjasama diklat terkait Kekayaan Negara dan

Perimbangan Keuangan dengan Kementerian / Lembaga di luar


2) Mengembangkan kerjasama dengan lembaga pendidikan lain baik

di dalam maupun di luar negeri untuk mendukung peningkatan

kompetensi SDM Pusdiklat KNPK dalam penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan, terutama melalui:

a) benchmarking¸

b) penggunaan tenaga ahli,

c) diklat-diklat jangka pendek, dan

d) program pendidikan gelar dan non-gelar

c. Pengembangan desain program diklat terkait Kekayaan Negara dan


Perimbangan Keuangan yang tepatmelaluikonversi data IKD yang

akurat.

1) Melakukan pendampingan terhadap Unit Pengguna Diklat dalam

melakukan proses IKD

2) Melakukan penyusunan pola diklat DJKN dan DJPK yang in-line

dengan pola karir

3) Menyusun buku program yang lebih menarik dan komunikatif

4) Mengajukan usulan perbaikan peraturan terkait pelaksanaan IKD

dengan melibatkan Pusdiklat KNPK dalam pelaksanaan IKD

bersama dengan unit teknis

d. Pengembangan konten manajemen pengetahuan untuk kebutuhan

diklat di DJKN dan DJPK

1) Menyiapkan Widyaiswara untuk mampu menyusun materi

pembelajaran untuk e-learning

2) Mengembangkan Materi pembelajaran untuk keperluan e-

learning dalam bentuk bahan tayang dan video presentation

3) Menyiapkan SDM yang memiliki kemampuan untuk mengolah

bahan tayang dan video presentation untuk e-learning

3. Tersedianya layanan keahlian di bidang pengelolaan dan pengembangan

SDM

a. Pengadaan tenaga pengajar sesuai dengan kebutuhan jumlah dan

kompetensi di bidang kekayaan negara dan perimbangan Keuangan

1) Melakukan Identifikasi kebutuhan pengadaan widyaiswara

sesuai dengan kebutuhan Pusdiklat

2) Mengusulkan pengadaan Widyaiswara sesuai hasil identifikasi

3) Mengundang tenaga pengajar dari unit teknis atau

praktisi/akademisi dengan metode pembelajaran team teaching

untuk transfer of knowledge dan knowledge sharing


b. Peningkatan kapasitas widyaiswara sesuai dengan kompetensinya

agar dapat menjadi spesialis keuangan negara di bidang kekayaan

negara dan perimbangan keuangan

1) menugaskan widyaiswara untuk mengambil satu spesialisasi

keuangan negara di lingkup DJKN dan DJPK sesuai dengan rumpun

mata diklat (RMD)

2) menugaskan widyaiswara untuk mengikuti pelatihan dan ujian

sertifikasi profesi

3) mengusulkan penugasan widyaiswara untuk mengikuti

pengembangan kompetensi baik di dalam maupun di luar negeri

4) Melakukan kegiatan Internship (magang) bagi widyaiswara ke unit

teknis

c. Pengembangan budaya riset yang berkualitas di bidang kekayaan

negara dan perimbangan keuangan

1) Menyediakan anggaran riset yang memadai

2) Mengusulkan penugasan widyaiswara/pegawai untuk mengikuti

diklat metodologi riset

3) membuat program pendampingan untuk widyaiswara agar

mempunyai kemampuan dalam melakukan riset

4) Membangun kerjasama dengan unit teknis terkait penyediaan

atau pertukaran data untuk kepentingan riset

4. Terwujudnya SDM Kementerian Keuangan yang memiliki kompetensi

tinggi untuk menjadi SDM yang kompetitif

a. Penyelenggaraan diklat terkait Kekayaan Negara dan Perimbangan

Keuangan yang berkualitas tinggi dan dengan kuantitas yang mampu

memenuhi pemerataan kebutuhan diklat bagi semua pegawai DJKN

dan DJPK serta menjadi prioritas dalam mendukung nawa cita,

khususnya nawa cita ke-6 dan ke-3

1) Menyelenggarakan diklat terkait dengan pengelolaan BMN/D,

lelang, penilaian, piutang Negara/daerah, dan kekayaan negara


yang dipisahkan, untuk mendukung DJKN dalam melaksanakan

tugas dan fungsi organisasi, dan diklat terkait dengan

pengembangan jabatan fungsional seperti: pengelola BMN,

penilai, jurusita, danpelelang yang mencakup pemenuhan

kompetensi dan sertifikasi

2) Pusdiklat KNPK menyelenggarakan diklat terkait dengan

perimbangan keuangan, pajak daerah dan retribusi daerah, untuk

mendukung DJPK dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi

dan diklat terkait pengembangan jabatan fungsional analis

keuangan pusat dan daerah yang mencakup pemenuhan

kompetensi dan sertifikasi, termasuk pengembangan jabatan

fungsional lainnya

3) Standarisasi kualitas dengan kriteria sbb:

a) Memenuhi kebutuhan unit pengguna sesuai kompetensi yang

dibutuhkan

b) Materi bahan ajar yang mutakhir/updated yang menjadi

domain Pusdiklat KNPK (Pengelolaan BMN, Penilaian, Piutang

Negara, Lelang, PDRD, Pembiayaan dan Kapasitas Daerah,

EPIKD, dan Dana Perimbangan)

c) Menyediakan Widyaiswara yang kompeten

d) Menyediakan sarana pendukung yang memadai

b. Pengembangan kerangka kerja dan sistem organisasi pembelajaran di

lingkungan DJKN dan DJPK yang memiliki keterkaitan (link and match)

antara diklat yang diselenggarakan dan kebutuhan kompetensi untuk

mendukung pencapaian tujuan strategis Kementerian Keuangan

1) Pengembangan Pusdiklat KNPK sebagai learning organization

terkait Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan sehingga

dapat menjadi acuan (benchmark) bagi unit instansi lainnya di

lingkungan Kementerian Keuangan, melalui:

a) Pembentukan Tim Organisasi Pembelajaran di lingkungan

Pusdiklat KNPK


b) Pembuatan forum diskusi di website Pusdiklat KNPK

c) Pembangunan Data Repository Pusdiklat KNPK yang dapat

diakses oleh seluruh stakeholders

d) Pembangunan Laboratorium Penilaian

2) Pengembangan program diklat Kekayaan Negara dan

Perimbangan Keuangan yang mengaitkan proses belajar di ruang

kelas dan di tempat kerja, melalui:

a) Menyempurnakan mekanisme penyusunan kurikulum

b) Pengembangan desain program diklat dengan memasukkan

materi studi kasus/ studi lapangan

c) Penggunaan media e-learning

d) Evaluasi pasca diklat

5. Tersedianya jaminan kualitas output layanan melalui sertifikasi

kompetensi profesi/jabatan dan standardisasi

a. Penerapan standardisasi layanan yang berlaku di lingkungan BPPK

1) Menerapkan standar layanan dalam penyelenggaraan diklat di

Pusdiklat KNPK

2) Monitoring atas pelaksanaan standar layanan dalam

penyelenggaraan diklat di Pusdiklat KNPK

b. Pelaksanaan system manajemen mutu di Pusdiklat KNPK

Mengarahkan tim manajemen mutu untuk melaksanakan dan

mereview sistem manajemen mutu dalam rangka perbaikan proses

bisnis secara berkelanjutan

c. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi di bidang kekayaan negara dan

perimbangan keuangan

1) Melaksanakan persiapan proses sertifikasi kompetensi di bidang

kekayaan negara dan perimbangan keuangan

2) Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi


3.3. Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi sebagaimana telah

dikemukakan pada bagian sebelumnya, Pusdiklat KNPK perlu didukung oleh

perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur.

Untuk itu, pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi

dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak

diperlukan.

Meskipun telah ditetapkan KMK Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak

Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-

2025 yang salah satunya mengatur penataan kelembagaan BPPK, namun KMK

tersebut tidak dapat menjawab tantangan BPPK ke depan, terutama dengan

adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28

Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan yang memperluas peran, tugas, dan

fungsi BPPK sebagai Badan Diklat.

Berkenaan dengan hal tersebut, BPPK telah melakukan berbagai upaya

guna merumuskan desain organisasi yang fit-for-purpose diantaranya melalui:

1. Mengkaji dan mendiagnosis existing condition organisasi BPPK saat ini.

2. Melakukan koordinasi intensif antara BPPK, SETJEN, CTO, dan Wakil Menteri

Keuangan untuk menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan.

3. Melakukan pertemuan dan diskusi antara BPPK, SETJEN. CTO dengan

regulator terkait di luar Kementerian Keuangan (Kementerian RISET dan

DIKTI, KEMENPAN-RB, dan LAN).

4. Sharing knowledge dengan institusi publik yang dapat menjadi best

practices.

5. Merumuskan grand design dan roadmap penataan organisasi BPPK ke

depan.

Ke depan, penataan organisasi BPPK akan mencakup:

1. Penguatan peran perencanaan dan pengembangan program pelatihan.

2. Penguatan peran evaluasi atas program pelatihan hingga pada pemantauan

pemanfaatan lulusan diklat.


3. Pembentukan unit sertifikasi.

Ketiga hal tersebutlah yang akan dicapai melalui desain ”corporate university”.

Dalam konsep corporate university:

1. Seluruh unit eselon I akan terlibat dalam program pengembangan SDM.

Setiap pemimpin akan menjadi owner atas program pengembangan SDM di

unit atau bidangnya.

2. Program pelatihan yang didesain akan berupa kombinasi antara

pembelajaran di kelas dan praktik di tempat kerja. Program pelatihan lebih

berupa problem solving.

Langkah-langkah yang akan dilakukan BPPK ke depan, adalah:

a. Jangka Pendek

1) Menyusun desain organisasi BPPK yang fit for purpose secara lebih rinci,

antara lain dengan:

a) Memfokuskan pusdiklat pada dua bidang utama, yaitu: (i)

perencanaan dan pengembangan program pelatihan; (ii) evaluasi

atas program pelatihan hingga pada pemantauan pemanfaatan

lulusan diklat.

b) Mengkaji kemungkinan penyerahan fungsi penyelenggaraan diklat

kepada Balai Diklat.

c) Mengkaji kemungkinan pengintegrasian beberapa pusdiklat untuk

mewujudkan program diklat yang komprehensif dan mengeliminasi

duplikasi program diklat antar pusdiklat.

d) Mengkaji reorganisasi Pusdiklat Pengembangan SDM.

e) Membangun unit sertifikasi profesi.

2) Melakukan validasi konsep desain organisasi BPPK melalui minilab-

minilab dengan pengelola SDM unit Eselon I, Biro SDM dan CTO.

3) Membahas dan mengajukan usulan revisi atas Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program

Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025

(khususnya terkait BPPK).

4) Story boarddan change management.


b. Jangka Menengah

1) Sosialisasi rancangan BPPK ke depan.

2) Penyusunan dan pembahasan organisasi dan tata kerja, tugas dan

fungsi, SOP, uraian jabatan, dan peraturan terkait kelembagaan dan

proses bisnis BPPK lainnya.

3) Implementasi struktur organisasi BPPK yang baru.

c. Jangka Panjang

Pengembangan corporate university Kementerian Keuangan dengan

membangun dua unsur utama, yaitu organisasi pembelajaran (learning

organization) dan manajemen pengetahuan (knowledge management).

Pada prinsipnya, arah kebijakan kelembagaan dan proses bisnis BPPK ke

depan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas

BPPK, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate

governance), dan meningkatkan kualitas layanan kepada unit pengguna yang

disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, beban kerja, kemajuan

teknologi informasi dan komunikasi, tuntutan stakeholders, dan dinamika

perkembangan yang terjadi.

Namun demikian, usulan penataan kelembagaan dan proses bisnis BPPK

sebagaimana tersebut di atas merupakan inisiatif yang bersifat tentatif dan

pelaksanaannya sangat bergantung dengan perkembangan internal dan

eksternal Kementerian Keuangan, perubahan kebijakan nasional dan

Kementerian terkait tugas, fungsi dan peran Kementerian Keuangan (khususnya

BPPK), dan kebijakan nasional yang digariskan oleh Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.


BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

ntuk mencapai visi, misi, dan tujuan, Pusdiklat KNPK

melaksanakan program diklat aparatur Kementerian

Keuangan dengan kegiatan berupaPengembangan SDM

melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kekayaan

Negara dan Perimbangan Keuangan. Tingkat keberhasilan kegiatan diukur

dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan

Fungsional di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan.

1. Sasaran Kegiatan (Outcome):

Mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi.

2. Indikator Kinerja Kegiatan:

a. Nilai Peningkatan Kompetensi SDM.

b. Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian

Keuangan.

c. Persentase Lulusan Diklat dari Kementerian Keuangan dengan Predikat

Minimal Baik.

Rincian target kinerja Renstra Pusdiklat KNPK Tahun 2015-2019 tertuang dalam

Lampiran 1.

4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah

ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan

sumber daya dapat berasal dari aparatur Kementerian Keuangan yang

U


kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan

tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan

pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai visi dan misi

Pusdiklat KNPK sampai dengan tahun 2019 terlampir dalam Lampiran 2.


BAB V PENUTUP

encana Strategis Pusdiklat KNPK tahun 2015-2019 merupakan

penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Pusdiklat KNPK

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unit yang membina

pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang kekayaan negara dan

perimbangan keuangan.

Matriks Rencana Aksi dan Rencana Anggaran sebagaimana terlampir menjadi

dasar operasional Pusdiklat KNPK. Dalam keadaan terjadi perubahan strategis di luar

prediksi sehingga rencana strategi mengalami kendala besar dalam implementasinya,

dapat dilakukan perubahan atas inisiatif pimpinan BPPK dengan persetujuan Menteri

Keuangan.

Rencana Strategis ini selanjutnya akan dijabarkan dalam roadmap yang

dilengkapi dengan target-target indikator kinerja untuk memantau keberhasilan tujuan

dan sasaran yang tercantum dalam rencana strategis ini.

R

LAMPIRAN 2

Satker : Pusdiklat Kekayaan Negara dan PerimbanganKeuangan

Kegiatan : Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (1734)

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 004 Jumlah Peserta Diklat Peserta 2.138 2.154 3.627 4.013 4.523 5.136.820 7.564.580 16.047.575 18.335.220 19.781.917

2 006 Peralatan/Sarana Pendidikan Unit 7 15 250 261 275 187.965 185.000 879.000 895.000 950.000

3 012 Layanan Dukungan Kediklatan Laporan 33 67 52 51 57 493.491 2.243.491 1.272.977 1.390.276 1.519.305

4 994 Layanan Perkantoran Bulan 12 12 12 12 12 7.427.598 7.825.759 8.608.335 9.469.168 10.416.085

5 995 Kendaraan Bermotor Unit - 1 - 1 2 - 17.800 - 275.100 550.200

6 996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Unit 7 26 30 22 30 242.681 178.000 350.000 250.000 300.000

7 997 Peralatan Fasilitas Perkantoran Unit 12 40 30 1 10 431.993 50.000 1.370.000 400.000 400.000

8 998 Gedung/Bangunan M2 1.237 304 378 154 400 4.168.000 300.000 1.135.000 362.000 400.000

18.088.548 18.364.630 29.662.887 31.376.764 34.317.507

ANGGARAN

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

(2)

TOTAL

MATRIKS RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BPPK

TAHUN ANGGARAN 2015-2019

NO URAIAN OUTPUT

TARGET OUTPUT

SATUANVOLUME

Documents

BAB I - jdih.bppk.kemenkeu.go.idjdih.bppk.kemenkeu.go.id/renstra/Renstra Pusdiklat KNPK 2015-2019.pdf · menghasilkan SDM yang amanah, profesional, berintegritas tinggi, dan bertanggung