Upload
vancong
View
239
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
.
2017 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
i
Tiga belas dari empat belas Indikator Kinerja Utama (IKU) telah melampaui targetnya
merupakan cerminan efektivitas kinerja BPPK yang baik. Namun demikian, masih ada satu
indikator kinerja yang perlu menjadi perhatian.
Capaian IKU BPPK Tahun 2017adalah:
1. Nilai Peningkatan Kompetensi SDM dengan realisasi sebesar 39,58 dari target sebesar
40.
2. Persentase Lulusan Diklat dari Kementerian Keuangan dengan Predikat minimal Baik
dengan realisasi sebesar 97,24% dari target sebesar 90%.
3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dengan realisasi sebesar 4,33 dari target sebesar
4,12.
4. Persentase implementasi inisiatif RBTK dengan realisasi sebesar 98% dari target
sebesar 90%.
5. Persentase Program Diklat yang Mendapatkan Nilai Validasi A dengan realisasi
sebesar 100% dari target sebesar 100%.
6. Persentase Jam Pelatihan Pegawai terhadap Jam Kerja Kementerian Keuangan dengan
realisasi sebesar 4,3976% dari target sebesar 4%.
7. Indeks Persepsi Peserta Diklat terhadap Proses Pembelajaran dengan realisasi
sebesar 4,49 dari target sebesar 4.
8. Persentase Program Diklat yang Berkontribusi terhadap Peningkatan Kompetensi
dengan realisasi sebesar 100% sama dengan target yang ditetapkan.
9. Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan dengan
realisasi sebesar 93,14% dari target sebesar 90%.
10. Indeks Tata Kelola Organisasi dengan realisasi sebesar 86,16 dari target sebesar 75.
11. Persentase Implementasi Sertifikasi di Bidang Keuangan Negara dengan realisasi
sebesar 100% sama dengan target yang ditetapkan.
12. Tingkat Downtime Sistem TIK dengan realisasi sebesar 0% atau lebih baik dari target
yang ditetapkan sebesar 1%.
13. Indeks Implementasi IT Service Management Tahap I dengan realisasi sebesar 88, dari
target sebesar 80.
14. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan realisasi sebesar 103,25%, dari
target sebesar 95%.
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
ii
Untuk mewujudkan strategi dan kebijakan pada periode Tahun Anggaran 2017 ini,
BPPK memiliki 1 program dan 9 kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar
Rp729.554.964.000 atau lebih besar dibanding tahun sebelumnya sebesar
Rp637.627.262.000 (setelah dikurangi self blocking). Realisasi Belanja Negara sampai
dengan akhir Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp650.125.131.340 atau mencapai
89,11%. Selanjutnya, berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: 25/MK.1/2017
penyerapan anggaran atas pagu neto di BPPK adalah sebesar 98,54% dengan capaian
keluaran riil sebesar 99,82 % dan efisiensi sebesar 106,79%, sehingga realisasi IKU
Kualitas Pelaksanaan Anggaran adalah 103,25%.
Tabel 0.1
Rincian Belanja Berdasarkan Jenis Kegiatan TA 2017
Pagu Realisasi Capaian %
015.11.04Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan
Negara 729,554,964,000 650,125,131,340 89.11
1731Pengembangan Sdm Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Dan
Pelatihan Keuangan Negara Di Daerah135,460,600,000 125,661,224,656 92.77
1732Pengembangan Sdm Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis Dan
Fungsional Di Bidang Anggaran Dan Perbendaharaan32,971,545,000 31,222,873,188 94.70
1733Pengembangan Sdm Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis Dan
Fungsional Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai27,703,326,000 26,038,062,319 93.99
1734Pengembangan Sdm Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis Dan
Fungsional Di Bidang Kekayaan Negara Dan Perimbangan Keuangan19,142,302,000 17,393,033,189 90.86
1735
Pengembangan Sdm Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis Dan
Fungsional Di Bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan,
Perpajakan, Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara Dan
Perimbangan Keuangan
24,203,960,000 23,516,431,556 97.16
1736Pengembangan Sdm Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis Dan
Fungsional Di Bidang Perpajakan70,680,158,000 66,775,822,510 94.48
1737
Pengembangan Sdm Melalui Penyelenggaraan Diklat
Kepemimpinan Dan Manajemen Serta Pendidikan Pascasarjana
Bagi Pegawai Departemen Keuangan
189,837,142,000 162,367,870,127 85.53
1738Pengembangan Sdm Melalui Penyelenggaraan Pendidikan
Program Diploma Keuangan136,383,132,000 134,824,317,052 98.86
1739Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis
Lainnya Bagi Unit Kerja Di Lingkungan Bppk93,172,799,000 62,325,496,743 66.89
Kode Program/KegiatanAnggaran
Sumber : Data Bagian Keuangan;
Dalam kinerja lainnya, BPPK melakukan terobosan penting membangun peran
strategis dalam mengelola keuangan Negara. Pembentukan SDM yang memiliki kualitas
yang handal, akuntabel, dan kompeten serta dapat menyelesaikan tugas dengan efektif
dan efisien dilaksanakan melalui proses pembelajaran. Pembelajaran yang link and match
dengan tujuan dan kebutuhan organisasi merupakan strategi baru BPPK sebagai
Kemenkeu Corporate University untuk mencapai tujuan tersebut.
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
iv
Daftar Isi
EXECUTIVE SUMMARY .................................................................................................... i
KATA PENGANTAR .......................................................................................................... iii
DAFTAR ISI ........................................................................................................................ iv
DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................................ v
DAFTAR TABEL ................................................................................................................ vi
DAFTAR DIAGRAM ....................................................................................................... vii
Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang ...................................................................................... 1
B. Tugas dan Fungsi ................................................................................ 1
C. Struktur Organisasi ............................................................................. 2
D. Sistematika Penyajian ........................................................................ 3
Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja
A. Pendahuluan ......................................................................................... 4
B. Visi BPPK................................................................................................. 4
C. Misi BPPK ............................................................................................... 4
D. Arah Kebijakan dan Strategi ........................................................... 5
E. Target Kinerja ....................................................................................... 6
F. Penetapan Kinerja ............................................................................... 7
Bab III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Renstra ................................................................................... 9
B. Capaian Kinerja .................................................................................. 16
C. Realisiasi Anggaran .......................................................................... 49
D. Kinerja Lainnya ................................................................................... 54
Bab IV Penutup
A. Simpulan............................................................................................... 71
LAMPIRAN
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
v
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran I Penetapan Kinerja BPPK Tahun 2017
Lampiran II Pengukuran Kinerja BPPK Tahun 2017
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
vi
DAFTAR TABEL
Tabel 0.1 Rincian Belanja Berdasarkan Jenis Kegiatan TA 2017 ............................................. ii
Tabel 2.1 Matriks Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ............................... 6
Tabel 2.2 Kontrak Kinerja IKU BPPK Tahun 2017 ......................................................................... 8
Tabel 3.1 Capaian Renstra BPPK Tahun 2017 .................................................................................9
Tabel 3.2 Target dan Realisasi serta Capaian IKU BPPK Tahun 2017 ................................. 17
Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Kegiatan BPPK Tahun 2017 .................................................... 50
Tabel 3.4 Realisasi Output Kegiatan BPPK Tahun 2017 .......................................................... 52
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
vii
DAFTAR DIAGRAM
Diagram 1.1 Struktur Organisasi BPPK ............................................................................................ 2
Diagram 2.1 Strategy Map BPPK Tahun 2017 ................................................................................ 7
BAB 1
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
1
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) memerlukan pengembangan
dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,
berhasil, bersih dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan asas akuntabilitas sebagai salah satu
asas umum penyelenggaraan negara, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Asas
akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Sebagai perwujudan dari peraturan di atas, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja. Dengan adanya beberapa ketentuan
tersebut, sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate dalam bentuk laporan
kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi instansi pemerintah akan
dapat diwujudkan. Penyusunan Laporan Kinerja BPPK Tahun 2017 ini dimaksudkan sebagai
perwujudan peran serta BPPK untuk mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam
pelaksanaan visi dan misi telah ditetapkan. Laporan Kinerja BPPK Tahun 2017 juga dimanfaatkan
sebagai alat untuk memperbaiki dan/atau meningkatkan kinerja BPPK di periode yang akan datang.
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tanggal 6 Maret
2015 tentang Kementerian Keuangan, BPPK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan,
pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPK menyelenggarakan fungsi:
a) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan, pelatihan dan sertifikasi
kompetensi di bidang keuangan negara;
b) pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara;
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
2
c) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi
kompetensi di bidang keuangan negara;
d) pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; dan
e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
BPPK terdiri dari Sekretariat Badan dan 6 Pusdiklat yaitu Pusdiklat Pengembangan Sumber
Daya Manusia, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Pusdiklat Pajak, Pusdiklat Bea dan Cukai,
Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, dan Pusdiklat Keuangan Umum serta
Politeknik Keuangan Negara STAN. Untuk penyelenggaraan diklat di daerah, BPPK memiliki unit
pelaksana teknis yaitu 11 Balai Diklat Keuangan (Medan, Pekanbaru, Palembang, Cimahi, Yogyakarta,
Malang, Denpasar, Pontianak, Balikpapan, Makassar, dan Manado) dan 1 Balai Diklat Kepemimpinan
(Magelang). Struktur organisasi BPPK seperti terlihat dalam Diagram 1.1 berikut:
Diagram 1.1
Struktur Organisasi BPPK
Sedangkan Politeknik Keuangan Negara STAN merupakan perguruan tinggi di lingkungan
Kementerian Keuangan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan
melalui Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, seperti halnya diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Keuangan
Negara STAN.
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
3
Sistematika penyajian Laporan Kinerja BPPK Tahun 2017 ini adalah sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Tugas dan Fungsi
C. Struktur Organisasi
D. Sistematika Penyajian
Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja
A. Pendahuluan
B. Visi
C. Misi
D. Arah Kebijakan dan Strategi
E. Target Kinerja
F. Penetapan Kinerja
Bab III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Renstra
B. Capaian Kinerja
C. Realisasi Anggaran
D. Kinerja Lainnya
Bab IV Penutup
A. Simpulan
BAB 2
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
4
Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2015 tentang Rencana
Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019, setiap Unit Eselon I, Eselon II, Instansi Vertikal,
dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Keuangan wajib menyusun Rencana
Strategis (Renstra). Sejalan dengan hal ini, Renstra BPPK tahun 2015-2019 disusun berdasarkan
Renstra Kementerian Keuangan tahun 2015-2019. Pada saat ini, BPPK telah menetapkan rencana
strategis tahun 2015-2019 dengan Surat Keputusan Kepala Badan Nomor KEP-1162/PP/2015
tentang Rencana Strategis BPPK Tahun 2015-2019 yang didalamnya berisi tentang : Visi, Misi, Arah
Kebijakan, dan Strategi serta Target Kinerja BPPK selama periode Tahun 2015-2019.
BPPK telah menetapkan visi tahun 2015-2019, yaitu menjadi lembaga pendidikan dan
pelatihan terkemuka yang menghasilkan pengelola keuangan negara berkelas dunia. Visi ini
menggambarkan BPPK memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan sumber daya
manusia pengelola keuangan yang handal dan profesional tidak hanya untuk Kementerian
Keuangan namun juga untuk instansi di luar Kementerian Keuangan.
Dalam mewujudkan visi sebagaimana disebutkan di atas, BPPK menetapkan misi sebagai
berikut:
1. Membangun sistem pendidikan dan pelatihan SDM keuangan negara yang terintegrasi dalam
mewujudkan corporate university.
2. Mengelola dan mengembangkan tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan SDM keuangan
negara yang berkualitas.
3. Mengembangkan sarana prasarana pembelajaran yang mutakhir dan efektif dalam mendukung
pembelajaran.
4. Mengembangkan teknologi informasi pendidikan dan pelatihan SDM keuangan negara yang
berkualitas.
5. Meningkatkan kerja sama dengan institusi pendidikan dan pelatihan terbaik.
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
5
Arah Kebijakan dan Strategi yang disusun oleh BPPK dilakukan untuk mendukung arah
kebijakan dan strategi Kementerian Keuangan. Dalam mewujudkan visi dan misi yang telah
ditetapkan, BPPK telah menyusun 5 arah kebijakan dan 15 strategi untuk mendukung pencapaian
kelima arah kebijakan yang telah ditetapkan.
1. Strategi untuk mewujudkan organisasi yang fit for purpose untuk mengembangkan corporate
university di Kementerian Keuangan adalah:
a. Penataan Organisasi BPPK dengan penguatan fungsi perencanaan, pengembangan, dan
evaluasi diklat.
b. Peningkatan kapasitas Pusdiklat, Balai Diklat Keuangan, dan Balai Diklat Kepemimpinan.
2. Strategi untuk mewujudkan SDM Kementerian Keuangan yang memiliki kompetensi tinggi untuk
menjadi SDM yang kompetitif adalah:
a. Penyelenggaraan diklat yang berkualitas tinggi dan dengan kuantitas yang mampu
memenuhi pemerataan kebutuhan diklat bagi semua pegawai serta menjadi prioritas dalam
mendukung nawa cita.
b. Pengembangan kerangka kerja dan sistem organisasi pembelajaran di lingkungan
Kementerian Keuangan yang memiliki keterkaitan (link and match) antara diklat yang
diselenggarakan dan kebutuhan kompetensi untuk mendukung pencapaian tujuan strategis
Kementerian Keuangan.
c. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas tinggi di Politeknik Keuangan Negara-STAN.
3. Strategi untuk mewujudkan pendidikan dan pelatihan yang fleksibel memenuhi kebutuhan unit
pengguna adalah:
a. Peningkatan kapasitas SDM BPPK yang dapat mengantisipasi kebutuhan kompetensi SDM
Kementerian Keuangan di masa depan.
b. Pengembangan kerja sama diklat yang mendukung pengembangan SDM keuangan negara
yang menjadi prioritas.
c. Pengembangan desain program yang tepat melalui konversi data IKD yang akurat.
d. Pengembangan manajemen pengetahuan untuk kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang
diarahkan untuk menjadi bagian utama dalam pengembangan sistem manajemen
pengetahuan Kementerian Keuangan.
4. Strategi untuk mewujudkan layanan keahlian di bidang pengelolaan dan pengembangan SDM
adalah:
a. Pengadaan tenaga pengajar sesuai dengan kebutuhan jumlah dan kompetensi.
b. Peningkatan kapasitas widyaiswara sesuai dengan kompetensinya agar dapat menjadi
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
6
spesialis keuangan negara yang mumpuni.
c. Pengembangan budaya riset yang berkualitas.
5. Strategi untuk mewujudkan jaminan kualitas output layanan melalui sertifikasi kompetensi
profesi/jabatan dan standardisasi adalah:
a. Penerapan standardisasi layanan yang berlaku di lingkungan BPPK.
b. Pengembangan sistem manajemen mutu untuk seluruh unit di BPPK.
c. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi di lingkup keuangan negara.
Pada tahun 2015-2019, BPPK akan berusaha menjadi mitra strategis bagi unit-unit di
lingkungan Kementerian Keuangan dalam pengembangan SDM keuangan negara. Untuk
melaksanakan kegiatan tersebut BPPK juga didukung oleh pendanaan yang memadai dengan
jumlah yang mengalami kecenderungan meningkat di setiap tahun. Peningkatan jumlah dana
bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas dukungan BPPK dalam memenuhi
kebutuhan unit-unit Kementerian Keuangan, khususnya di bidang pengembangan SDM keuangan
negara. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap kegiatan diukur dengan
menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:
a. Nilai peningkatan kompetensi SDM.
b. Persentase jam pelatihan terhadap jam kerja pegawai Kementerian Keuangan
c. Persentase lulusan diklat Kementerian Keuangan dengan predikat minimal baik.
Rincian target kinerja kegiatan BPPK dari Tahun 2015 s.d. 2019 yang tertuang dalam
Renstra BPPK Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1
Matriks Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
NO Indikator
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
015.11.04 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara
Nilai Peningkatan Kompetensi SDM. 22.00 22.00 23.00 23.00 24.00
Persentase Jam Pelatihan Terhadap
Jam Kerja Pegawai Kementerian
Keuangan
3.50 3.75 4.00 4.25 4.50
Persentase Lulusan Diklat Kementerian
Keuangan dengan Predikat Minimal
Baik.
90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
7
Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai
antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah atau tanggung jawab
kepada pihak yang memberikan amanah atau tanggung jawab. Dengan demikian, penetapan kinerja
ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah
dari atasan langsungnya. Penetapan Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan
diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu periode tertentu dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini bertujuan untuk
meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Manfaat lainnya adalah sebagai
dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berikut ini
adalah Strategy Map dan IKU BPPK BPPK, berdasarkan kontrak kinerja yang telah ditetapkan dan
ditandatangani oleh Kepala BPPK untuk Tahun 2017:
Diagram 2.1
Strategy Map BPPK Tahun 2017
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
8
Tabel 2.2
Kontrak Kinerja IKU BPPK Tahun 2017
Program Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
2017
(2) (3) (4) (5)
Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur Kementerian
Keuangan
1 SDM yang Kompetitif 1a-CP Nilai Peningkatan
Kompetensi SDM
40
2 Lulusan Pendidikan dan
Pelatihan Berkualitas
Tinggi Sesuai dengan
Kebutuhan
2a-N Persentase Lulusan
Pendidikan dan Pelatihan
dengan Predikat min. Baik
90%
3 Kepuasan Penggunan
Layanan yang Tinggi
3a-N Indeks Kepuasan Pengguna
Layanan
4,12
(skala 5)
4 Perencanaan dan
Perumusan Kebijakan
yang Berkualitas Tinggi
4a-CP Persentase implementasi
inisiatif RBTK
90%
5 Program yang
Akomodatif
5a-N Persentase Program Diklat
yang Mendapatkan Nilai
Validasi A
100%
5b-N Persentase Jam Pelatihan
Pegawai terhadap Jam
Kerja Kemenkeu
4%
6 Proses Pembelajaran
yang Kreatif dan Efektif
6a-N Indeks Persepsi Peserta
Diklat terhadap Proses
Pembelajaran
4
(skala 5)
7 Evaluasi Kebijakan yang
Komprehensif
7a-N Persentase Program Diklat
yang Berkontribusi
terhadap Peningkatan
Kompetensi
100%
8 SDM yang Kompeten,
Kreatif dan Memiliki
Perilaku yang Tepat
8a-CP Persentase Pejabat yang
telah Memenuhi Standar
Kompetensi Jabatan
90%
9 Organisasi yang
Kondusif
9a-N Indeks Tata Kelola
Organisasi
75
9b-N Persentase Implementasi
Sertifikasi di Bidang
Keuangan Negara
100%
10 Sistem Manajemen
Informasi yang Andal
10a-CP Tingkat Downtime Sistem TIK 1%
10b-N Indeks Implementasi IT
Service Management Tahap I
80
(skala 100)
11 Pengelolaan Anggaran
yang Optimal
11a-CP Persentase Kualitas
Pelaksanaan Anggaran
95%
Sumber: Bagian OTL Sekretariat BPPK
BAB 3
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
9
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap kegiatan diukur dengan
menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu Nilai
peningkatan kompetensi SDM, Persentase jam pelatihan terhadap jam kerja pegawai Kementerian
Keuangan, serta Persentase lulusan diklat Kementerian Keuangan dengan predikat minimal baik.
Capaian target kinerja kegiatan BPPK Tahun 2017 dapat tergambarkan dalam target dan
realisasi Renstra BPPK Tahun 2017 berikut:
Tabel 3.1
Capaian Renstra Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
NO Indikator
Target
Tahun 2016
Realisasi
Tahun 2016
Target
Tahun 2017
Realisasi
Tahun
2017
015.11.04 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan
Negara
Nilai Peningkatan Kompetensi SDM. 23 34,16 40 39,58
Persentase Jam Pelatihan Terhadap Jam
Kerja Pegawai Kementerian Keuangan
2,3735 % 2,5336% 4.% 4,3976%
Persentase Lulusan Diklat Kementerian
Keuangan dengan Predikat Minimal Baik.
90% 94,86% 90% 97,24%
Pada target capaian renstra tabel di atas, terdapat perbedaan target Indikator capaian pada
Nilai Peningkatan Kompetensi SDM yang semula 23 menjadi 40 antara target yang tertuang dalam
Renstra BPPK Tahun 2015-2019 dengan target capaian yang ditetapkan pada periode Tahun 2017.
Hal ini merupakan pembuktian komitmen BPPK dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM. Tentu
saja upaya ini tidak terlepas dari dukungan penuh dari pimpinan tertinggi Kemeterian Keuangan.
Beberapa hal mengenai Renstra sepanjang tahun 2015 sampai dengan periode ini sebagai
berikut:
Pengembangan program-program diklat yang mengaitkan proses belajar di ruang kelas dan di
tempat kerja. Hal yang telah dilakukan yaitu :
- Pelaksanaan diklat dengan blended learning dan action learning project (piloting 2016;
Implementasi sejak 2017).
- Pedoman Instructional System Design (ISD) telah selesai disusun dan ditetapkan melalui
Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-4/PP/2017 tentang Pedoman Desain Pembelajaran di
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
10
Lingkungan Kementerian Keuangan. Pedoman Ini akan menggantikan Pedoman Kurikulum
tahun 2013.
- Pedoman ISD memungkinkan program pembelajaran/pelatihan dilakukan dengan full
classical/blended/fully online.
Pengembangan desain program yang tepat melalui konversi data IKD yang akurat. Hal yang telah
dilakukan yaitu :
- Pedoman AKP telah selesai disusun untuk menggantikan PMK IKD 37/PMK.012/2014 yang
target penetapannya di tahun 2017. RPMK terkait Analisis Kebutuhan Pembelajaran telah
disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui ND-70/PP/2017 tanggal 21 Desember 2017.
Selanjutnya, sampai akhir tahun 2017 masih dalam tahap pembahasan/finalisasi dengan Biro
Organta dan Biro SDM.
- PMK AKP memuat AKP Strategis, AKP Jabatan dan AKP Individual yang mana berbeda dengan
IKD yg hanya menitik beratkan pada satu metode.
- Penyusunan PMK AKP sejalan dengan amanat IS RBTK Milestone 2017.
Pelaksanaan sertifikasi kompetensi di lingkup keuangan negara. Hal yang telah dilakukan yaitu :
- Piloting program sertifikasi kompetensi di KNPK
- BPPK telah mendapat amanat melakukan sertifikasi Jabatan Fungsional Analis Anggaran
efektif implementasi 2018.
Penataan organisasi dengan fokus penguatan fungsi perencanaan, pengembangan, dan evaluasi
diklat pada Pusdiklat. Pusdiklat akan fokus pada 3 bidang utama yaitu Rencana Pengembangan,
Evaluasi, dan Pengembangan Sertifikasi.
Peningkatan kapasitas Pusdiklat, BDK, dan Balai Diklat Kepemimpinan. Hal yang telah dilakukan
yaitu :
- Pembangunan asrama Pusdiklat Pajak (2017).
- Pembaharuan fisik pendopo (2017) pada BDK Kepeminpinan Magelang.
- Inisiasi AKP di Daerah oleh BDK -counterpart AKP Kemenkeu (2017).
Penyiapan sarana dan prasarana dan fasilitas sesuai standar BPPK, diprioritaskan untuk
Pontianak, Pekanbaru, Denpasar. Hal yang telah dilakukan yaitu :
- Peningkatan sarana dan prasarana Pontianak selesai (2017)
- Sarana dan prasarana BDK Denpasar.
- Sarana dan prasarana BDK Pekanbaru tahapan selesai pematangan lahan (2017)
Membangun sarana dan prasarana yang mengakomodasi konsep green building dan
pengarusutamaan gender, dengan Pembangunan sarana prasarana pendukung PUG seperti
ruang laktasi, daycare.
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
11
Penyelenggaraan diklat berkualitas tinggi dengan kuantitas yang mampu memenuhi pemerataan
kebutuhan diklat bagi semua pegawai serta menjadi prioritas dalam mendukung nawacita. Hal
yang dilakukan yaitu :
- Penyempurnaan peraturan pelatihan dengan mendukung platform Pembelajaran Corporate
University dan sesuai dengan PP 11/2017 tentang Manajemen ASN.
- Pedoman ISD memungkinkan BPPK menyusun pelatihan classical dan non classical (e-
learning) 2017.
- Pada tahun 2018, BPPK mendapat amanat utuk melakukan Pelatihan menunjang kebijakan
Dana Desa.
- Telah mengirim pegawai untuk menguasai pembelajaran e-learning ke Auckland 2017.
- Pusdiklat Pajak telah menyelenggarakan program fully e-learning di tahun 2017 untuk 2000
Account Representative (AR). Pusdiklat KU telah menginisiasi pembangunan pelatihan e-
learning full untuk tahun 2018.
Pengembangan kerangka kerja dan system organisasi pembelajaran yang selaras dengan target
kinerja organisasi (link and match). Hal yang dilakukan yaitu :
- Implementasi Strategi Kemenkeu Corporate University (IS RBTK 2017-2018).
- BPPK telah menerima akreditasi dari LAN untuk mengakreditasi program pelatihan di bidang
keuangan negara dari K/L dan Pemda. Telah disusun konsep perubahan format dan
kewenangan penandatanganan sertifikat.
Penyelenggaraan Pendidikan berkualitas tinggi di PKN STAN dengan memroses Akreditasi
program studi di PKN STAN.
Peningkatan kapasitas SDM BPPK dalam mengantisipasi kebutuhan kompetensi SDM Kemenkeu
dengan telah dilaksanakan WiCU 2017 (III Batch).
Pengembangan kerjasama diklat yang mendukung pengembangan SDM keuangan negara yang
menjadi prioritas. Hal yang dilakukan yaitu :
- Menetapkan PER-2/PP/2016 tentang Kerjasama Program Diklat.
- Dilakukan penandatanganan MoU dengan 20 Perguruan Tinggi di Indonesia 2016.
- Telah dilaksanakan Komunikasi Badan Diklat dengan 14 Kementerian Lembaga (2017).
Pengembangan Knowledge Management. Hal yang dilakukan yaitu :
- Telah disusun dan dilaksanakan KLC sebagai platform Knowledge Management Kemenkeu
2017.
- Telah menugaskan tim Knowledge Management yang terdiri dari perwakilan Eselon I untuk
pelatihan Sertifikasi Knowledge Management di Amerika (2017).
- Telah ditetapkan IKU Knowledge Management bagi Widyaiswara dan Dosen 2017.
- Telah disusun kebijakan Knowledge Management Kemenkeu (2017).
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
12
Pengadaan tenaga pengajar sesuai jumlah dan kompetensi yang dibutuhkan.
Peningkatan kapasitas widyaiswara sesuai dengan kompetensinya.
Pengembangan budaya riset yang berkualitas dengan kegiatan kajian akademis, Forum Ilmiah
Keuangan Negara, Jurnal BPPK, serta Jurnal di PKN STAN.
Penerapan standardisasi layanan yang berlaku di lingkungan BPPK.
Pengambangan sistem manajemen mutu untuk seluruh unit di BPPK, dengan upaya di tahun
2018 akan disusun pedoman quality assurance sebagai pengganti ISO 9001:2008 yang telah
diterminasi pada tahun 2017.
Sedangkan capaian Inisiatif Strategi (IS) Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan
(RBTK) 2017:
Kemenkeu Corpu Governance,
- telah ditetapkan blueprint Kemenkeu Corpu dalam Keputusan Kepala BPPK nomor KEP-
140/PP/2017 tentang Cetak Biru Kementerian Keuangan Corporate University;
- telah ditetapkan shadow structure sebagai struktur tata kelola Kemenkeu Corpu di tahun
2017 yang melibatkan jajaran pimpinan di BPPK untuk mempercepat implementasi
Kemenkeu Corpu.
Learning Needs Analysis,
- telah didesain metode Analisis Kebutuhan Pembelajaran pola baru untuk memastikan
pembelajaran yang didesain dan disampaikan oleh BPPK link and match dengan target tiap
unit Eselon I di Kementerian Keuangan. Analisis Kebutuhan Pembelajaran pola baru tersebut
dibagi menjadi 3 kegiatan yaitu:
a. Analisis Kebutuhan Pembelajaran Strategis,
b. Analisis Kebutuhan Pembelajaran Jabatan, dan
c. Analisis Kebutuhan Pembelajaran Insidental.
- AKP pola baru tersebut telah dilaksanakan di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan serta
Pusdiklat Keuangan Umum pada tahun 2017 sebagai piloting identifikasi kebutuhan
pembelajaran untuk tahun 2018.
- RPMK terkait Analisis Kebutuhan Pembelajaran telah disampaikan kepada Menteri Keuangan
melalui ND-70/PP/2017 tanggal 21 Desember 2017 hal Permohonan Penetapan RPMK tentang
Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran di lingkungan Kementerian Keuangan.
Learning Design, telah ditetapkan Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-4/PP/2017 tanggal 21
Desember 2017 tentang Pedoman Desain Pembelajaran di lingkungan Kementerian Keuangan
sebagai mekanisme yang mengatur penyusunan dan penyempurnaan Instructional System
Design (kurikulum) pembelajaran.
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
13
Learning Delivery, telah dilaksanakan:
- Program pelatihan sebanyak 1.626 program dengan total peserta pelatihan sebanyak 58.779
orang,
- 75 Open Night Classes,
- pelatihan dengan melibatkan 636 orang Leader as Teacher,
- pelatihan dengan melibatkan 91 orang Retired Prominent Faculty,
- In House Training untuk kantor-kantor wilayah DJP, DJPB, dan DJKN,
- beberapa seminar dan kuliah umum dengan narasumber Luar Negeri oleh PKN STAN yaitu:
a. Seminar Public Economic dengan mengundang Prof. Mandar Oak dari The University
Adelaide,
b. Workshop Performance Audit for Public Sector dengan mengundang Prof. Gayla Kraetsch
Hartsough dari University of Southern California,
c. FGD Pajak Internasional dengan tema The Impacts of the U.S. Tax Cuts for the Rest of the
World, dengan pembicara Pauline Halchuk dan Bede Moore dari The Treasury Australia,
dan
d. kuliah umum dengan narasumber Prof. Gareth Miles.
Learning Impact Measurement,
- telah ditetapkan Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-5/PP/2017 tanggal 22 Desember 2017
hal Pedoman Evaluasi Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan yang mengatur
mekanisme evaluasi pembelajaran yang dihasilkan oleh BPPK untuk level 1 dan 2
(Kirkpatrick);
- telah disusun mekanisme evaluasi pembelajaran level 3 dan 4 (Kirkpatrick) sebagai
penyempurnaan evaluasi pembelajaran di BPPK;
- telah didesain mekanisme penghitungan Competency Gap Index yang akan menjadi salah
satu indikator capaian kinerja BPPK di tahun 2018;
- telah dilaksanakan piloting identifikasi Competency Gap Index sekaligus penyempurnaan
tools yang dibutuhkan pada tanggal 11-13 Desember 2017 dengan mekanisme assessment
terhadap 9 orang pejabat Eselon III dan IV dari Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja serta
Bidang Penyelenggaraan di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPPK. Assessment
dilakukan oleh assessor profesional di lingkungan BPPK yang didampingi oleh Subject Matter
Expert.
Learning Journey,
- telah ditetapkan standar kompetensi teknis di BPPK dalam Keputusan Kepala BPPK nomor
KEP-139/PP/2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Manajemen Pelatihan di Lingkungan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
- telah disusun learning journey beberapa jabatan di BPPK terkait tugas fungsi (tusi) kediklatan;
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
14
- telah diidentifikasi crucial job di Kementerian Keuangan (untuk DJP, DJBC, DJA, DJKN, Itjen, dan
BPPK).
Learning Infrastructure,
- telah ditetapkan Keputusan Kepala BPPK Nomor KEP-148/PP/2017 tanggal 22 Desember 2017
hal Pedoman Standar Ruang Kelas Pintar (smart classroom) di Lingkungan Badan Pendidikan
dan Pelatihan Keuangan;
- telah selesai dilaksanakan pembangunan smart classroom di Pusdiklat KNPK sebagai piloting
di tahun 2017;
- Kemenkeu Learning Center (klc.kemenkeu.go.id.) go live pada tanggal 31 April 2017 sebagai
platform Knowledge Management dan online learning;
- telah diterbitkannya 7 hasil penelitian Dosen PKN STAN, dengan 4 di antaranya diterbitkan
dalam International Journal;
- telah diterbitkannya 6 jurnal PKN STAN;
- telah disusunnya buku Praktik Akuntansi Keuangan Menengah I dan II dan buku Kupas Tuntas
PPh Potput.
Sertifikasi Kompetensi,
- Pusdiklat KNPK telah ditetapkan sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi oleh BNSP pada tanggal
10 Mei 2016;
- Di tahun 2017, dilakukan Focus Group Discussion untuk seluruh assesor kompetensi dan
assessment kompetensi atas 3 orang penilai dari DJP.
Akreditasi pelatihan terkait keuangan negara, BPPK telah menjadi lembaga pengakreditasi
pelatihan di bidang keuangan negara bagi lembaga pelatihan di seluruh Kementerian
Lembaga(K/L) /Pemda berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan sertifikat LAN
Nomor 070/K.1/PDP.09 tanggal 2 Agustus 2017.
Alliance and Partnership,
- telah tergabung dalam Global Council of Corporate Universities per 21 Agustus 2017;
- telah tergabungnya PKN STAN dalam International Network Customs University sebagai
perwakilan Indonesia;
- telah tergabungnya PKN STAN dalam konferensi Kepabeanan Internasional (PICARD) 2017 di
Tunisia;
- telah dilaksanakan komunikasi Badan Pengembangan SDM pertama yang diikuti oleh 14
Kementerian/Lembaga di Indonesia pada tanggal 18 September 2017;
- telah disusunnya naskah akademik oleh PKN STAN terkait:
a. Pengembangan Ekspor Nasional, bekerja sama dengan DJPPR dan LPEI,
b. Tarif PNBP Imigrasi, bekerja sama dengan Dirjen Imigrasi, Kemenkumham;
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
15
- telah dilakukannya asistensi dan pengembangan kapasitas aparatur daerah oleh PKN STAN
melalui:
a. asistensi pendirian BUM Desa di Kab. Tangerang Selatan,
b. pengembangan kapasitas perpajakan, kerja sama dengan Pemkot Bogor dan Pemkot
Bandung,
c. pengembangan kapasitas akuntansi keuangan daerah berbasis akrual, kerja sama
dengan Pemprov Sulawesi Utara,
d. pengembangan kapasitas perbendaharaan, kerja sama dengan Pemkot Surabaya,
e. pengembangan kapasitas pengelolaan aset daerah, kerja sama dengan Pemkab. Kuantan
Singingi;
- telah dilaksanakannya kerja sama antara PKN STAN dengan:
a. Charles Sturt University untuk menyusun customs dual degree program,
b. Politeknik Maritim Indonesia untuk menjadi penyelenggara Symposium Internasional
Maritime dan acara pelayaran mahasiswa nusantara dengan menggunakan kapal perang
TNI AL,
c. Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPP) untuk melaksanakan peringatan
Hari Kesaktian Pancasila di PKN STAN dengan pembicara Bapak Yudi Latif;
- telah ditetapkan PKN STAN menjadi Pembina BDS (Business Development Service) dengan
USP(UMKM Sahabat Pajak);
- telah dilaksanakan kerja sama antara Pusdiklat PSDM dengan Australia Award Indonesia
untuk pendanaan beasiswa untuk 20 karyasiswa split site UI-kampus di Australia;
- telah ditetapkannya Pusdiklat KU sebagai unit dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Knowledge Management,
- telah disusun RMPK/RKMK Tata Kelola Knowledge Management di lingkungan Kemenkeu;
- telah disusun/dibentuk dan dipublikasikan:
a. 55 online course keuangan negara,
b. 661 knowledge document,
c. 50 Communities of Practices,
di portal Kemenkeu Learning Center (klc.kemenkeu.go.id);
- konten diisi oleh:
a. Menteri Keuangan d. BKF
b. Pejabat Eselon I e. PKN STAN
c. BPPK f. Peserta Diklat Pim
- analisis atas portal Kemenkeu Learning Center (klc.kemenkeu.go.id):
a. rata-rata 500 visit per hari,
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
16
b. Hit tertinggi 1.859 visit dalam 1 hari,
c. Daily Time on Site – 6:20,
d. Daily Page views per Visitor – 4.05;
- pada tanggal 21 Desember 2017, telah di-launching buku oleh Menteri Keuangan dengan
judul sebagai berikut:
a. 2016 Tahun Tidak Biasa: Belajar dari Proses dan Pengelolaan APBN 2016,
b. Sri Mulyani Indrawati: Selintas Pengabdian Sarat Tauladan,
c. 5 Menteri Keuangan Bicara,
d. Mengenal Pokok-Pokok Reformasi Keuangan Negara.
National Events,
- Pusdiklat AP menyelenggarakan seminar nasional mengenai ICOFR dengan mengundang Biro
Keuangan dan Itjen K/L;
- PKN STAN menyelenggarakan Seminar Nasional dan Call For Paper Kebijakan Fiskal Indonesia
dan menjadi delegasi dalam acara call for papers di Universitas Gadjah Mada, Politeknik
Negeri Batam, dan Politeknik Negeri Semarang.
International Events,
- Pusdiklat AP menyelenggarakan shortcourse di LN kerjasama dengan NESSO;
- Pusdiklat BC menjadi tuan rumah pada:
a. The 2nd Joint Customs Middle Management Programme (JCMMP) pada 31 Juli - 3 Agustus
2017 - Peserta dari DJBC, Kastam Diraja Malaysia, Royal Customs and Excise Department
Brunei Darussalam, dan Singapore Customs,
b. The Regional Workshop on Valuation and Post Clearance Audit (PCA) pada 20 - 23
November 2017 - Peserta dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Kamboja,
Vietnam, dan Sekretariat ASEAN.
Salah satu cara untuk mengukur kinerja organisasi guna menggambarkan tugas dan fungsi
organisasi dengan proporsional adalah menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan
alat ukur pencapaian sasaran strategi yang telah ditetapkan suatu organisasi. Pada saat ini, sistem
manajemen IKU di lingkungan Kementerian Keuangan terdiri dari 6 tingkatan. yaitu:
1) Kemenkeu-Wide : Level Kementerian (IKU Menteri Keuangan)
2) Kemenkeu -One : Level Unit eselon I (IKU Pimpinan Unit Eselon I)
3) Kemenkeu -Two : Level Unit eselon II (IKU Pimpinan Unit Eselon II)
4) Kemenkeu -Three : Level Unit eselon III (IKU Pimpinan Unit Eselon III)
5) Kemenkeu -Four : IKU Pimpinan Unit Eselon IV
6) Kemenkeu -Five : IKU Pelaksana, Staf Ahli, Tp, Fungsional, Eselon V
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
17
BPPK sebagai unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan berada pada level IKU
Kemenkeu-One. Sebagai bentuk monitoring dari persentase capaian IKU digunakan 3 tingkatan
warna indikator untuk mengklasifikasikan persentase capaian yaitu:
- warna merah untuk capaian di bawah 80
- warna kuning untuk capaian 80≤ x ˂100
- warna hijau untuk capaian 100≤ x ≥120
Periode pengukuran Tahun Anggaran 2017 ini, dari 14 IKU terdapat 13 IKU berstatus hijau,
dan 1 IKU berstatus kuning. Target, realisasi, dan capaian IKU BPPK Tahun 2017 serta realisasi IKU
Tahun 2016, secara rinci disajikan dalam Tabel 3.2:
Tabel 3.2
Target dan Realisasi serta Capaian IKU BPPK
Program Sasaran Strategis IKU Realisasi Target Realisasi
Indeks 2016 2017 2017
1 2 3 4 5 6 7 8
Pendidikan
dan Pelatihan
Aparatur
Kementerian
Keuangan
STAKEHOLDER PERSPECTIVE (25%) 98,96
1
SDM Keuangan
Negara
berkompetensi
Tinggi
1a-CP Nilai Peningkatan
Kompetensi SDM 34,16 40
39,58 98,96
CUSROMER PERSPECTIVE (15%) 106,67
2
Lulusan
Pendidikan dan
Pelatihan
Berkualitas Tinggi
sesuai dengan
Kebutuhan
2a-N
Persentase Lulusan
Diklat dengan
Predikat minimal
Baik
93,09% 90%
97,24% 108,04
3
Kepuasan
Pengguna
Layanan yang
Tinggi
3a-N Indeks Kepuasan
Pengguna Layanan 4,33 4,12
4,33 105,10
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (30%) 106,67
4
Perencanaan dan
Perumusan
Kebijakan yang
Berkualitas Tinggi
4a-N
Persentase
implementasi
inisiatif RBTK
N/A 90%
98% 108,89
5 Program yang
Akomodatif
5a-N
Persentase Program
Diklat yang
Mendapatkan Nilai
Validasi A
100% 100%
100% 100
5b-N
Persentase Jam
Pelatihan Pegawai
terhadap Jam Kerja
Kemenkeu
2,5336% 4% 4,3976% 109,94
6
Proses
Pembelajaran
yang Kreatif dan
Efektif
6a-N
Indeks Persepsi
Peserta Diklat
terhadap Proses
Pembelajaran
4,36 4
4,49 112,24
7
Evaluasi Kebijakan
yang
Komprehensif
7a-N
Persentase Program
Diklat yang
Berkontribusi
terhadap
Peningkatan
Kompetensi
100% 100%
100% 100
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
18
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE (40%) 108,88
8
SDM yang
Kompeten, Kreatif
dan Memiliki
Perilaku yang
Tepat
8a-CP
Persentase Pejabat
yang telah
Memenuhi Standar
Kompetensi Jabatan
93,60% 90%
93,14% 103,49
9
Organisasi yang
Efisien, Efektif dan
Memiliki Budaya
yang Tepat
9a-CP Indeks Tata Kelola
Organisasi N/A 75
86,16 114,87
9b-N
Persentase
Implementasi
Sertifikasi di Bidang
Keuangan Negara
N/A 100%
100% 100
10
Sistem
Manajemen
Informasi yang
Andal
10a-CP Tingkat Downtime
Sistem TIK 0% 1%
0% 120
10b-CP
Indeks Implementasi IT
Service Management
Tahap I
N/A 80
88 110
11
Pengelolaan
Anggaran yang
Optimal dan
Akuntabel
11a-CP Persentase Kualitaas
Pelaksanaan Anggaran 97,16% 95%
103,25% 108,68
Nilai Kinerja Organisasi 105,39
Sumber : LCK BPPK 2017, Bagian OTL Sekretariat Badan
Penjelasan tiap-tiap capaian IKU adalah sebagai berikut:
1. SDM Keuangan Negara berkompetensi tinggi
1a-CP Nilai Peningkatan Kompetensi SDM
IKU Nilai Peningkatan Kompetensi SDM bertujuan untuk mengukur keberhasilan
program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK untuk meningkatkan
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
19
Formula : Rata-rata Nilai Peningkatan Kompetensi SDM seluruh Diklat
kompetensi peserta diklat Kementerian Keuangan. Kompetensi SDM adalah karakteristik
dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap
sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan. IKU ini dimaksudkan untuk mengukur outcome dari
program-program pengembangan SDM melalui diklat yang diselenggarakan BPPK. Selain
itu, IKU ini juga dapat membantu unit-unit pengguna untuk mengetahui peningkatan
kompetensi individual para peserta pendidikan dan pelatihan dari unitnya masing-
masing. Unit penanggung jawab IKU ini adalah seluruh Pusdiklat dengan formula
penghitungan capaian IKU sebagai berikut:
Formula IKU
Nilai peningkatan kompetensi SDM didapatkan dari rerata raw data selisih level
kompetensi akhir dengan level kompetensi awal setiap responden.
Adapun Teknis pengukurannya dilakukan dalam dua fase:
1. Leveling kompetensi awal dengan menggunakan pre-assessment melalui metode
survey 360°. Pegawai yang akan dianalisis adalah pegawai yang memiliki nilai pre-
assessment dibawah 60.
2. Leveling kompetensi akhir, menggunakan metode yang sama. Kegiatan ini secepat-
cepatnya 3 bulan dan selambat-lambatnya 6 bulan setelah peserta kembali bekerja
sesuai dengan kompetensi yang diperoleh dari diklat yang diikuti.
Sampel yang akan digunakan dalam IKU ini adalah diklat-diklat yang memenuhi
syarat sebagai berikut:
- Diutamakan diklat dengan peserta homogen (berasal dari eselon I yang sama);
- Spesifik (peserta sudah berada dalam jabatan);
- Diutamakan bukan merupakan diklat penyegaran maupun diklat lanjutan;
- Diklat yang memiliki tujuan sesuai dengan kriteria C3 pada Taksonomi Bloom
(mampu menerapkan/mengaplikasikan)
Contoh perhitungan per Diklat:
KUESIONER Pre-Assessment Post-Assessment
SKALA 1-10 SKALA 1-10
Variable A (SK/Kompetensi Dasar/Mata Diklat A) Pertanyaan 1 (Perilaku yang diharapkan) 4 6 Pertanyaan 2 (Perilaku yang diharapkan ) 5 7 Pertanyaan 3 (Perilaku yang diharapkan ) 6 7 Pertanyaan 4 (Perilaku yang diharapkan ) 3 6
Rata-rata Variabel A (Rata-rata Pertanyaan 1-4) 4.5 6.5 Variable B (SK/Kompetensi Dasar/Mata Diklat B) Pertanyaan1 (Perilaku yang diharapkan ) 5 7 Pertanyaan 2 (Perilaku yang diharapkan ) 6 8
Rata-rata Variabel B (Rata-rata Pertanyaan 1-2) 5.5 7.5
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
20
Variable C (SK/Kompetensi Dasar/Mata DiklatC) Pertanyaan 1 (Perilaku yang diharapkan ) 5 7
Rata-rata Variabel C (Rata-rata Pertanyaan 1) 5 7
Total Nilai Kompetensi SDM (Rata-rata Variabel A+B+C)
5 7
Nilai Pre Assessment 5 Nilai Post Assessment 7 Peningkatan Kompetensi SDM 2 Konversi dari skala 1-10 ke skor 1-100 20
Realisasi Nilai Peningkatan Kompetensi Diklat X Rata-rata [nilai kompetensi
akhir – nilai kompetensi awal]
Jenis diklat yang dievaluasi meliputi Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS),
Diklat Teknis Substansif Dasar (DTSD), Diklat Fungsional (DF), dan Diklat Peningkatan
Kompetensi (DPK). Target pada tahun 2017 sebesar 40 mengalami peningkatan dari
target yang ditentukan tahun 2016 sebesar 23.
Kaitan pencapaian target IKU Nilai Peningkatan Kompetensi SDM Tahun 2017
dengan sasaran dalam Renstra Kementerian Keuangan 2015 – 2019 yaitu mendukung
ketercapaian sasaran strategis SDM Keuangan Negara Berkompetensi Tinggi dalam
menunjang pencapaian tujuh tujuan Kementerian Keuangan, dengan indikator kinerja
dan target yang sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan tersebut.
Dengan tercapainya target Nilai Penilaian Kompetensi SDM maka dapat mengindikasikan
baiknya koordinasi antara BPPK dengan unit Eselon I di Kementerian Keuangan untuk
mewujudkan SDM Kementerian Keuangan yang berintegritas dan berkompetensi tinggi.
Capaian IKU
NO URAIAN IKU REALISASI
2016
TARGET
2017
REALISASI
2017 Capaian
1.a-CP Nilai Peningkatan Kompetensi SDM 34.16 40 39,58 98,96
IKU ini mengukur peningkatan kompetensi alumni pada 23 program diklat yang
diselenggarakan pada tahun 2017. Pengukuran dilakukan dengan metode survei 360°
dengan membandingkan hasil post-assessment dengan pre-assessment. Dari 23 program
diklat tersebut, 13 diantaranya belum mencapai target peningkatan yang optimal.
Unit Program Diklat Peningkatan
Pusdiklat PSDM
1. Diklat Manajemen SDM (PPPK) 48,6
2. Diklat Analisis Bebas Kerja 35,4
Rata-rata 42,00
Pusdiklat Anggaran dan
Perbendaharaan
1. Diklat staf PPK 37,4
2. Diklat bendahara pengeluaran 41,9
3. Diklat PBJ 40,74
Rata-rata 40,01
Pusdiklat Pajak
1. DF Pemeriksa Ahli 35,21
2. DTSS Penelaah Keberatan Dasar 40,53
3. DTSS Forensik Digital Perpajakan Angkatan II 39,78
4. DTSS Operator Console Angkatan III 41,85
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
21
Rata-rata 39,34
Pusdiklat BC
1. DTSS Kepala Hanggar Kepabeanan dan Cukai 37,30
2. DTSS Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan KITE Angkatan I
40,90
3. DTSS Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan KITE Angkatan II
36,90
4. DTSS Pemeriksaan Barang Impor Angkatan I 42,50
5. DTSS Pemeriksaan Barang Impor Angkatan II 43,50
Rata-rata 40,22
Pusdiklat KNPK
1. DTSS Pengurusan Piutang Negara 35,2
2. DTSS Pengawasan dan Pengendalian BMN 34,9
3. DTSS Supervisor TIK DJKN Tingkat Madya 32,8
4. DTSS Penilaian Properti Lanjutan 58,6
Rata-rata 40,38
Pusdiklat Keuangan
Umum
1. Diklat Aksi UKI Akt 12 45,4
2. Diklat Aksi UKI 14 37,28
3. Diklat Adm Jaringan Komputer 37,6
4. Diklat Audit TIK Tk Dasar 25,5
5. Diklat Evaluasi Pasca Diklat 38,5
Rata-rata 37,28
BPPK 39,58
Belum tercapainya target di tahun 2017 diakibatkan karena analisis kebutuhan
diklat di BPPK sebagian besar belum bisa memenuhi kebutuhan dari unit penggunanya
dikarenakan Analisis Kebutuhan Pembelajaran belum memetakan kebutuhan riil
kompetensi untuk meningkatkan kinerja. Hal ini tercermin pada penilaian evaluasi pasca
diklat yang dilakukan oleh pusdiklat ataupun balai diklat belum bisa menggambarkan
dampak peserta mengikuti diklat dengan peningkatan kinerja bagi unit organisasi
peserta.
Oleh karena itu di tahun ini, BPPK melakukan penyempurnaan analisis
kebutuhan diklat melalui kegiatan AKP yaitu Analisis Kebutuhan Pembelajaran. Analisis
Kebutuhan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat AKP adalah serangkaian proses
analisis terhadap kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam rangka
pengembangan sumber daya manusia dengan program-program Pembelajaran guna
mendukung pencapaian target kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan
yang dilaksanakan oleh Unit Pengelola dan Unit Pengguna serta berkoordinasi dengan
Sekretariat Jenderal.
Belum terpetakannya kebutuhan riil kompetensi untuk meningkatkan kinerja
pada Analisis Kebutuhan Pembelajaran, berimplikasi pula pada pembelajaran yang belum
optimal memenuhi kebutuhan kompetensi pegawai dalam pencapaian kinerja. Akar
masalahnya adalah belum tepatnya mekanisme link and match antara pelatihan yang
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
22
dilaksanakan dengan kebutuhan kompetensi pegawai dalam upaya peningkatan kinerja
organisasi. Hal tersebut ditindaklanjuti oleh BPPK dengan:
- Penyempurnaan proses TNA melalui penyusunan pedoman Analisis Kebutuhan
Pembelajaran (proses legal drafting).
- Penetapan pedoman ISD (Instructional System Design).
- Penyempurnaan pedoman evaluasi.
- Mengimplementasikan AKP pola baru pada rencana aksi di triwulan I Tahun 2018.
Dengan adanya tindak lanjut di atas, diharapkan resources yang digunakan
BPPK dalam proses pelatihan semakin efisien, diharapkan proses pelatihan tidak hanya
menggunakan metode pembelajaran yang konvensional, harus menerapkan beberapa
kombinasi metode yang tidak hanya menggunakan metode klasikal atau tatap muka.
Metode-metode yang dimaksud adalah sebagai berikut :
- Action Learning : dalam metode ini, pelatihan diharuskan untuk memberikan
kegiatan aktualisasi yang terkait dengan tugas dan fungsi peserta di lingkungan unit
organisasi masing-masing. Rencana aktualisasi inilah yang nantinya akan dipantau dan
dievaluasi dengan tujuan mengimplementasikan kompetensi yang diperolah ketika
pelatihan dengan tanggung jawab kerja peserta pelatihan.
- Blended Learning : metode ini menggabungkan antara metode e-learning dengan
metode klasikal. Dimana ada masa sebelum pelatihan dimulai, peserta diberikan
penugasan dan materi terkait pelatihan dan penugasan dapat diperoleh melalui
media KLC yaitu Kemenkeu Learning Centre. Metode ini dinilai sangat efisien baik
terhadap unit pengguna maupun BPPK karena disatu sisi peserta masih bisa optimal
untuk menggunakan waktu produktifnya di kantor dan di sisi lain peserta juga bisa
menjalankan pelatihan mandiri sebelum kegiatan tatap muka. Di sisi BPPK, metode ini
dapat menghemat anggaran yang akan dikeluarkan sehingga sejalan dengan
kebijakan efisiensi.
- Full E-learning : metode ini merupakan metode belajar jarak jauh dengan tidak
mengakomodir kegiatan tatap muka. Untuk memaksimalkan waktu belajar dan
produktif peserta serta BPPK pun dapat lebih mengefisienkan sumber daya yang
dimilikinya.
Perkembangan IKU Nilai Peningkatan Kompetensi SDM dari tahun ke tahun
2015 2016 2017
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
22 28,94 23 34,16 40 39,58
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
23
Formula =
Jumlah peserta diklat/mahasiswa yang lulus ujian dengan
predikat minimal baik x 100%
Jumlah peserta diklat/mahasiswa yang lulus ujian
2. Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Berkualitas Tinggi sesuai dengan Kebutuhan
2a-N Persentase Lulusan Diklat dengan Predikat minimal Baik
Lulusan pendidikan dan pelatihan berkualitas tinggi sesuai kebutuhan adalah
lulusan diklat yang mampu mengaplikasikan dengan baik hasil pembelajaran dalam diklat
sesuai dengan kebutuhan organisasi.
IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas proses pembelajaran selama diklat
yang diselenggarakan oleh BPPK dalam rangka memenuhi kebutuhan pemangku
kepentingan atas SDM yang kompeten. IKU ini bermanfaat memberikan umpan balik
kepada BPPK untuk memperbaiki proses pembelajaran pada setiap lini.
Formula IKU
Peserta diklat yang lulus ujian dengan predikat minimal baik adalah peserta
diklat yang diukur berdasarkan nilai pada evaluasi pertama. Batas minimal baik adalah:
- 76 pada Diklat Prajabatan, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional
- 70 pada Diklat Kepemimpinan
- Skor IBT 79 pada program predeparture training
- 3,00 pada Program Diploma.
Untuk pelaksanaan, yang menjadi unit/pihak penanggung jawab adalah
Pusdiklat, PKN STAN, dan BDK. Sedangkan unit/pihak penyedia data yaitu Bidang Evaluasi
dan Pelaporan Kinerja Pusdiklat, Bagian Keuangan dan Umum PKN STAN, dan Seksi
Evaluasi dan Informasi BDK. Pelaksanaan evaluasi hasil belajar peserta diklat mengacu
pada pedoman nomor PER – 1/PP/2012 tentang Pedoman Evaluasi dan Rekomendasi
Diklat di Lingkungan Kementerian Keuangan.
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
24
Pada tahun 2017, dari 24.932 lulusan program diklat dan program diploma yang
diselenggarakan di BPPK, 24.244 (97,24%) diantaranya mendapatkan predikat minimal
baik. Target pada tahun 2017 sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 90%.
Sedangkan, realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar 97,24% sehingga indeks capaiannya
sebesar 108,04 periode ini.
Unit Jumlah Peserta
Target Realisasi Capaian Lulus Ujian Lulus min. Baik
Pusdiklat PSDM 1727 1709 91,5% 98,96% 108,15%
Pusdiklat AP 1.162 1.080 91,5% 92,94% 101,58%
Pusdiklat Pajak 2.745 2.659 91,5% 96,87% 105,87%
Pusdiklat BC 1.555 1.498 91,5% 96,33% 105,28%
Pusdiklat KNPK 1.720 1.645 91,5% 95,64% 104,52%
Pusdiklat KU 2171 2137 91,5% 98,43% 107,58%
PKN-STAN 5.899 5.844 91,5% 99,07% 108,27%
BDK Medan 526 508 88% 96,58% 109,75%
BDK Pekanbaru 1.106 1.043 88% 94,30% 107,16%
BDK Palembang 553 525 88% 94,94% 107,88%
BDK Cimahi 1.149 1.061 88% 92,34% 104,93%
BDK Yogyakarta 809 796 88% 98,39% 111,81%
BDK Malang 1.174 1.164 88% 99,15% 112,67%
BDK Denpasar 632 615 88% 97,31% 110,58%
BDK Pontianak 149 146 88% 97,99% 111,35%
BDK Balikpapan 585 583 88% 99,66% 113,25%
BDK Makassar 826 795 88% 96,25% 109,37%
BDK Manado 444 436 88% 98,20% 111,59%
BPPK 24.932 24.244 90% 97,24% 108,04%
Capaian IKU
NO URAIAN IKU REALISASI
2016
TARGET
2017
REALISASI
2017 Capaian
2.a-N Persentase Lulusan Diklat dengan
Predikat Minimal Baik
93.09% 90% 97,24% 108,04
IKU Persentase Lulusan Diklat dari Kemenkeu dengan Predikat Minimal Baik
merupakan IKU yang pengukurannya selalu dilaksanakan pada tahun 2011 sampai
dengan tahun ini. Adapun gambaran data target dan realisasi dari tahun ke tahun adalah
sebagai berikut :
Perkembangan IKU dari tahun ke tahun 2015 2016 2017
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Q1 90% 93,78% 90% 96,49% 90% 96,33% Q2 90% 95,57% 90% 94,20% 90% 94,95% Q3 90% 96,02% 90% 93,82% 90% 96,85% Q4 90% 95,18% 90% 93,09% 90% 97,24%
Tahunan 90% 95,18% 90% 93,09% 90% 97,24%
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
25
3. Kepuasan Pengguna Layanan Yang Tinggi
3a-N Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan merupakan nilai kepuasan pelanggan atas
layanan unggulan BPPK terhadap pihak eksternal. IKU ini bertujuan untuk mengukur
tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan unggulan BPPK. Tahun 2017,
layanan BPPK yang diukur adalah layanan diklat, Penerimaan Mahasiswa Baru PKN STAN
serta Seleksi Pascasarjana. Proses pengukuran IKU ini dilakukan oleh pihak independen
dari luar Kementerian Keuangan yang dikoordinasikan oleh Biro Organisasi dan
Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan menggambarkan pencapaian sasaran
strategis terhadap kepuasan pengguna layanan yang tinggi yang merupakan kepuasan
pengguna dalam mendapatkan layanan BPPK di bidang pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan keuangan. Kepuasan pengguna layanan diukur berdasarkan hasil survey
pelanggan oleh lembaga independen berdasarkan pemenuhan atas asas
penyelenggaraan pelayanan publik sesuai UU no 25 tahun 2009 tentang pelayanan
publik.
Pada tahun 2017, BPPK mendapatkan nilai 4,33 poin. Sama dengan skor yang
didapat pada tahun sebelumnya. Terdapat beberapa aspek layanan BPPK mengalami
kenaikan dari tahun 2016 ke tahun 2017. Kenaikan tertinggi ada pada aspek layanan no. 6
“Lingkungan Pendukung” dan aspek layanan no. 9 “Pembayaran Biaya Sesuai Ketentuan”
dengan kenaikan sebesar 9 poin. Aspek layanan yang mengalami penurunan terbesar
dari tahun 2016 ke tahun 2017 sekaligus aspek dengan nilai terendah adalah layanan no.
8 “Waktu Penyelesaian Layanan” adalah 4,14 atau turun sebesar 12 poin dari tahun lalu.
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
26
Capaian IKU
NO URAIAN IKU REALISASI
2016
TARGET
2017
REALISASI
2017 Capaian
3a-N Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 4.33 4.12 4,33 105,10
Target Indeks Kepuasan Pengguna Layanan tahun 2017 adalah sebesar 4,12.
Mengalami peningkatan dari target yang ditentukan tahun 2016 sebesar 4,07. Namun
demikian, realisasi pada Tahun Anggaran 2017 ini sebesar 4,33 atau melebihi target yang
ditentunya sehingga indek capaiannya 105,10 .
Di bawah ini, gambaran target dan realisasinya:
Perkembangan IKU dari tahun ke tahun 2015 2016 2017
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
4,10 4,02 4,07 4,33 4,12 4,33
4. Perencanaan dan Perumusan Kebijakan yang Berkualitas Tinggi
4a-N Persentase Implementasi Inisiatif RBTK
IKU ini mendorong sasaran strategis dari perencanaan dan perumusan kebijakan
yang berkualitas yang merupakan perencanaan dan perumusan kebijakan pendidikan
dan pelatihan pegawai Kementerian Keuangan untuk meningkatkan kompetensi pegawai
dalam rangka memenuhi kebutuhan kompetensi pegawai yang dipersyaratkan oleh
Kementerian Keuangan.
Hal ini bertujuan mengukur pencapaian target yang tercantum pada milestone
implementasi pengembangan SDM melalui Kementerian Keuangan Corporate University.
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
27
Untuk mengimplementasikan inisiatif RBTK, BPPK melakukan kegiatan perbaikan
mekanisme identifikasi kebutuhan diklat (IKD), menyusun instructional system design
(ISD), menyempurnakan evaluasi pembelajaran, menyusun pola pembelajaran atau pola
diklat, membangun knowledge management, membentuk communities of practice (CoP)
dan membangun smart classroom serta menerapkan struktur governance Kemenkeu
Corpu.
Output yang diharapkan dari kegiatan tersebut di periode 2017 dapat
menghasilkan IKD pola baru, kurikulum sesuai ISD, implementasi evaluasi pembelajaran
yang baru, pola pembelajaran BPPK, terbentuknya konten KLC, terwujudnya CoP dan
terbangunnya piloting smart classroom serta tersusunnya RKMK mengenai struktur
governance Kemenkeu Corpu.
Dari hasil pembahasan serta analisa sasaran strategis dalam rangka
perencanaan dan perumusan kebijakan yang berkualitas tinggi yang kemudian
menghasilkan formula kinerja terkait implementasi inisiatif RBTK, BPPK menentukan
langkah-langkah kegiatan terukur yang tersaji dalam gambaran berikut.
Kegiatan Periode Bobot Bobot
Tertimbang
Melakukan perbaikan Mekanisme Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD Penyusunan konsep IKD pola baru Q3 40% 5.00% Pengusulan konsep Peraturan Menteri Keuangan tentang IKD pola baru
Q3 20% 2,50%
Piloting penggunaan konsep IKD pola baru Q4 40% 5.00%
Menyusun Instructional System Design (ISD) Penyusunan ISD Q2 60% 7,50% Penetapan dalam Peraturan Kepala Badan Q2 10% 1,25% Implementasi ISD Q4 30% 3,75%
Menyempurnakan evaluasi pembelajaran Perbaikan mekanisme evaluasi pembelajaran Q3 70% 8,75% Penetapan evaluasi pembelajaran dalam Peraturan Kepala Badan
Q3 10% 1,25%
Implementasi evaluasi pembelajaran Q4 20% 2,50%
Menyusun pola pembelajaran (pola diklat) Penyusunan mekanisme penyusunan pola pembelajaran Q3 40% 5.00% Penetapan mekanisme penyusunan pola pembelajaran dalam Peraturan Kepala Badan
Q3 10% 1,25%
Identifikasi crucial job di BPPK Q3 10% 1,25% Penyusunan pola pembelajaran di BPPK Q4 40% 5.00%
Membangun Knowledge Management Penyusunan blueprint Q1 50% 6,25% Penyusunan dan pengembangan KMS Q4 20% 2,50% Implementasi KM (capture, manage, use) Q4 30% 3,75%
Membentuk Communities of Practice (CoP) identifikasi CoP yang akan dibentuk Q1 20% 2,50% Pembentukan CoP Q4 20% 2,50% Pengelolaan CoP Q4 60% 7,50%
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
28
Membangun smart classroom Piloting pembangunan smart classroom Q2 100% 12,50%
Menerapkan struktur governance Kemenkeu Corpu Penyusunan struktur governance Kemenkeu Corpu Q3 80% 10,00% Pengusulan struktur governance Kemenkeu Corpu dalam Keputusan Menteri Keuangan
Q3 20% 2,50%
100,00%
Capaian IKU
NO URAIAN IKU REALISASI
2016
TARGET
2017
REALISASI
2017 Capaian
4a-N Persentase Implementasi Inisiatif RBTK - 90% 98% 108,89
Pada Tahun 2017, target IKU ini merupakan IKU mandatory, target ditetapkan
pengelola kinerja pusat Kementerian Keuangan sebesar 90 yang berarti pencapaian
target yang tercantum pada milestone implementasi pengembangan SDM melalui
Kementerian Keuangan Corporate University sebesar angka tersebut. Realisasi Tahun
2017 ini sebesar 98% atau lebih besar dari target yang ditentukan 90% sehingga indeks
capaiannya sebesar 108,89.
Pada tahun 2017, dari sebelas kegiatan terdapat satu kegiatan berstatus off-
track. Kegiatan yang berstatus off-track yaitu penyempurnaan mekanisme
penyelenggaraan pembelajaran tahap I. Di samping itu pula, ada dua kegiatan yang
targetnya diundur yaitu:
1. Penyusunan Blueprint Knowledge Management. Penetapan blueprint tersebut
membutuhkan koordinasi yang lebih intensif dengan seluruh stakeholder Kemenkeu
Corpu. Batas waktu perpanjangan penyusunan Blueprint Knowledge Management
hingga Triwulan II tahun 2018.
2. Pedoman Tata Kelola Kemenkeu Corpu dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan.
Penyusunan pedoman ini membutuhkan kejelasan PMK Analisis Kebutuhan
Pembelajaran (AKP). Sementara PMK (AKP) telah selesai disusun dan menunggu
penetapan Menteri Keuangan. Selain itu, pedoman tata kelola Kemenkeu Corpu juga
akan melibatkan seluruh unit Eselon I sehingga perlu dilakukan pembahasan lebih
dalam dengan seluruh unit Eselon I. Perpanjangan waktu pengusulan struktur
governance (tata kelola) Kemenkeu Corpu dalam Keputusan Menteri Keuangan hingga
Triwulan III tahun 2018.
Perkembangan IKU dari tahun ke tahun 2015 2016 2017
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi - - - - - - - - - - 30% 31,25% - - - - - - - - - - 90% 98%
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
29
Formula =
Jumlah program diklat yang mendapat nilai validasiA
x 100% Jumlah program diklat yang divalidasi
5. Program yang Akomodatif
5a-N Persentase Program Diklat yang Mendapatkan Nilai Validasi A
Program diklat yang mendapat nilai validasi minimal A adalah jika nilai tiap
komponen mendapatkan nilai minimal 4, dan tidak ada variabel yang mendapat nilai
kurang dari 3 dan dinyatakan tervalidasi baik sekali.
IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas pelatihan yang diselenggarakan.
Kualitas suatu pelatihan dapat dilihat dari tingkat efektivitas pembelajaran dalam
memenuhi kebutuhan peserta didik dalam menutup kesenjangan kompetensi teknis
tertentu. IKU ini bermanfaat untuk menjadi dasar dalam capacity building bagi SDM
perancang pelatihan maupun dasar perbaikan sistem dan mekanisme perancangan
pelatihan di BPPK.
Program diklat merupakan serangkaian materi, metode dan media yang
dihasilkan dari proses curriculum design yang didasarkan pada hesil training needs
assessment (TNA) yang dilakukan oleh masing-masing unit eselon I. Validasi diklat adalah
pengesahan terhadap kesesuaian antara penyelenggaraan pelatihan dan materi
pelatihan dengan kebutuhan peserta didik dan tujuan diadakannya pelatihan tersebut.
Sedangkan program pelatihan yang divalidasi adalah program pelatihan hasil rancangan
pusdiklat.
Formula untuk mengukur capaian IKU Program diklat yang mendapat nilai
validasi minimal A sebagai berikut:
Formula IKU
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
30
Target IKU Program diklat yang mendapat nilai validasi minimal A ditentukan
pada Tahun Anggaran 2017 sebesar 100%. Pencapaian IKU tersebut mensyaratkan
bahwa seluruh program diklat yang divalidasi selama tahun 2017 harus mendapatkan
nilai validasi A. Target ini sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 100%. Adapun
realisasi Program Diklat yang mendapat nilai Validasi Minimum A, pada tahun 2015 dan
tahun 2016 adalah 100%, sehingga target capaian IKU 100% pada tahun 2017 merupakan
target yang realistis.
Capaian IKU
NO URAIAN IKU REALISASI
2016
TARGET
2017
REALISASI
2017 Capaian
5a-N Persentase Program diklat yang
mendapat nilai validasi minimal A
100% 100% 100% 100
Pada tahun 2017, BPPK melakukan validasi terhadap 41 program diklat, di mana
seluruh program mendapat nilai A sehingga didapat realisasi sebesar 100% dari target
yang ditetapkan sebesar 100%.
Unit Diklat yang Divalidasi
Program yang mendapatkan
nilai A Realisasi Target Capaian
Pusdiklat PSDM 2 2 100% 100% 100%
Pusdiklat AP 12 12 100% 100% 100%
Pusdiklat Pajak 8 8 100% 100% 100%
Pusdiklat BC 3 3 100% 100% 100%
Pusdiklat KNPK 10 10 100% 100% 100%
Pusdiklat KU 6 6 100% 100% 100%
BPPK 41 41 100% 100% 100%
Perkembangan IKU dari tahun ke tahun 2015 2016 2017
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Q1 - - - - - - Q2 95% 100% 100% 100% 100% 100% Q3 - - - - - - Q4 95% 100% 100% 100% 100% 100%
Tahunan 95% 100% 100% 100% 100% 100%
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
31
Formula = Total Jam Pelatihan yang Diikuti SDM Kemenkeu
x 100% Potential Trainees x Jam Kerja Efektif
5b-N Persentase Jam Pelatihan Pegawai terhadap Jam Kerja Kementerian Keuangan
IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat komitmen Kementerian Keuangan
untuk mengembangkan kompetensi SDM-nya melalui pendidikan dan pelatihan. IKU ini
bermanfaat dalam memberikan feedback kepada BPPK dalam memperbaiki proses
perencanaan kegiatan diklat.
Formula untuk mengukur IKU ini adalah sebagai berikut:
Formula IKU
Jam pelatihan adalah seluruh jam pelatihan yang diikuti oleh SDM Kementerian
Keuangan dari diklat yang diselenggarakan oleh BPPK. Jam kerja pegawai adalah jam
kerja pertahun dikalikan dengan jumlah potential trainees pada Kementerian Keuangan
pada tahun anggaran bersangkutan. Jam kerja pegawai Kementerian Keuangan sesuai
dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 175/KMK.01/2016 tentang Pedoman
Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (workload analysis) di lingkungan Kementerian
Keuangan ditetapkan sebanyak 1.497 jam.
Potential trainees adalah (jumlah pegawai Kementerian Keuangan per Januari
2017 sesuai data Biro SDM) – (jumlah pejabat eselon I dan II) – (pegawai tugas belajar,
diperbantukan/dipekerjakan, cuti diluar tanggungan negara) – (Jumlah pegawai yang akan
pension pada tahun bersangkutan). BPPK memiliki potential trainees pada tahun 2017 ini
adalah sebesar 65.615 pegawai.
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
32
Target Persentase Jam Pelatihan Pegawai terhadap Jam Kerja Kementerian
Keuangan (Jamlator) pada tahun 2017 sebesar 4% mengalami kenaikan dibandingkan
dengan target yang ditentukan pada tahun 2016 sebesar 2,3735%. Pada Tahun Anggaran
2016, angka target yang ditentukan cukup rendah karena adanya self blocking Anggaran.
BPPK terpaksa melakukan addendum terhadap kontrak kinerja terkait IKU Jamlator yang
semula sebesar 3,75% menjadi 2,3735%.
Capaian IKU
NO URAIAN IKU REALISASI
2016
TARGET
2017
REALISASI
2017 Capaian
5b-N Persentase Jam Pelatihan Pegawai terhadap Jam
Kerja Kementerian Keuangan
2,5336% 4,000% 4,3976% 109,94
Namun demikian, Periode Tahun Anggaran 2017 BPPK optimis dapat melebihi
target yang ditentukan sebesar 4%. Realisasi Tahun Anggaran 2017 ini sebesar 4,3976%
atau melebihi target sehingga diperoleh angka capaian sebesar 109,94.
Unit Target
(addendum) Realisasi Capaian
Pusdiklat PSDM 1,4099% 1.741.620 1,7731% 125,75%
Pusdiklat AP 0,3210% 345.799 0,3520% 109,67%
Pusdiklat Pajak 1,0100% 1.004.488 1,0226% 101,25%
Pusdiklat BC 0,4349% 467.767 0,4762% 109,50%
Pusdiklat KNPK 0,2213% 235.061 0,2393% 108,13%
Pusdiklat KU 0,5903% 524.811 0,5343% 90,51%
BPPK 4,0000% 4.319.546 4,3976% 109,94%
Tantangan pada periode ini adalah terdapat pergeseran penyelenggaraan
pelatihan dengan prioritas Latsar yang akan berimplikasi pada pencapaian target di
triwulan III penyelenggaraan diklat tidak maksimal. Adanya perubahan kurikulum Latsar
(prajabatan) tersebut, berdampak pada perubahan kebutuhan waktu dan biaya
penyelenggaraan kegiatan yang semula 114 jam pelatihan menjadi 288 jam pelatihan
serta membutuhkan tambahan dana sebesar 15 Milyar. Oleh karena Latsar merupakan
pelatihan mandatory, sehinggga BPPK perlu menyesuaikan distribusi Jam Pelatihan dan
pendanaan. Meskipun demikian, BPPK optimis dan berhasil melampaui target yang
ditetapkan.
Gambaran data target dan realisasi dari tahun ke tahun :
Perkembangan IKU Persentase Jam Pelatihan Pegawai terhadap Jam Kerja Kementerian Keuangan dari tahun ke tahun
2015 2016 2017
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Q1 0,7252% 0,6379% 0,7394% 0,8131% 0,8157% 0,8584% Q2 1,4570% 1,4847% 1,2416% 0,8034% 0,6501% 0,7688% Q3 0,9590% 1,8939% 0,2195% 0,5940% 1,5874% 1,1538% Q4 0,3588% 1,4832% 0,1790% 0,3231% 0,9468% 1,6739%
Tahunan 3,5000% 5,4997% 2,3735% 2,5336% 4,000% 4,3976%
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
33
6. Proses Pembelajaran yang Kreatif dan Efektif
6a-N Indeks Persepsi Peserta Diklat terhadap Proses Pembelajaran
IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas pelaksanaan diklat berdasarkan
persepsi peserta diklat. Indeks persepsi peserta diklat terhadap proses pembelajaran
merupakan nilai kepuasan peserta pendidikan dan pelatihan atas kualitas proses
pembelajaran diklat yang diukur dalam skala 1 sampai dengan 5.
Proses pembelajaran yang diukur meliputi persepsi peserta diklat terhadap:
- Pengajar Diklat yang meliputi performa pengajar, bahan ajar, dan metodologi
pembelajaran;
- Kesesuaian terhadap kurikulum;
- Penyelenggaraan diklat (pelayanan panitia);
- Evaluasi diklat (penyelenggaraan ujian);
- Sarana dan Prasarana penyelenggaraan diklat.
Instrumen survei dan metode penghitungan yang digunakan dalam mengukur
persepsi peserta diklat terhadap proses pembelajaran mengacu pada Surat Edaran
Menteri Keuangan Nomor SE-15/MK.12/2014 tentang Mekanisme Evaluasi
Penyelenggaraan dan Pengajar Diklat di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan.
Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan diklat meliputi
kelengkapan, kebersihan, kenyamanan, dan kemudahan. Dikecualikan dari penghitungan
IKU ini adalah evaluasi sarana prasarana:
- Terhadap diklat yang memiliki tujuan untuk melatih kedisiplinan/orientasi, seperti
Diklat Kesamaptaan.
- Terhadap Sarana dan Prasarana yang bukan dimiliki oleh BPPK.
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
34
Formula : Rata-rata indeks persepsi peserta terhadap proses pembelajaran
Formula untuk menghitung IKU Persepsi Peserta Diklat terhadap Proses Pembelajaran
adalah sebagai berikut:
Formula IKU
Data capaian diperoleh dari mengukur persepsi peserta pelatihan dan
mahasiswa program diploma terhadap proses pembelajaran. Unit in Charge untuk IKU ini
adalah seluruh Pusdiklat, Balai Diklat dan PKN STAN. Dari aspek yang diukur mencakup
pengajar, bahan ajar, metode dan sarana prasarana pembelajaran, didapat rata-rata
indeks persepsi peserta sebesar 4,49. Hasil tersebut melampaui target yang ditetapkan
sebesar 4, sehingga diperoleh indeks capaian sebesar 112,24.
Capaian IKU
NO URAIAN IKU REALISASI
2016
TARGET
2017
REALISASI
2017 Capaian
6a-N Indeks Persepsi Peserta Diklat
terhadap Proses Pembelajaran
4,36 4 4,49 112,24
Gambaran data target dan realisasi dari tahun ke tahun :
Perkembangan IKU dari tahun ke tahun 2016 2017
Target Realisasi Target Realisasi
Q1 4 4,35 4 4,49 Q2 4 4,36 4 4,48 Q3 4 4,35 4 4,47 Q4 4 4,36 4 4,49
Tahunan 4 4,36 4 4,49
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
35
7. Evaluasi Kebijakan yang Komprehensif
7a-N Persentase Program Diklat yang Berkontribusi terhadap Peningkatan Kompetensi
IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas diklat yang didesain dan
diselenggarakan oleh BPPK untuk meningkatkan kompetensi SDM Kementerian
Keuangan.
Program diklat yang berkontribusi pada peningkatan kompetensi adalah
program diklat untuk Kementerian Keuangan yang dinilai memberikan kontribusi
signifikan terhadap peningkatan kompetensi pegawai setelah mengikuti program diklat di
pusdiklat. Data diperoleh melalui kegiatan evaluasi pascadiklat (epasdik) terhadap
program-program diklat yang dirancang dan diselenggarakan oleh Pusdiklat dan Balai
Diklat.
Program pendidikan dan pelatihan adalah program diklat berbasis kompetensi
yang memiliki kurikulum sesuai dengan tuntutan pemenuhan Standard Kompetensi
Jabatan, baik berupa hard competency maupun soft competency. Program diklat yang
diselenggarakan adalah yang bertujuan untuk Kementerian Keuangan.
Progran diklat yang diukur kontribusinya adalah program diklat tahun berjalan
atau sebelumnya. Apabila jumlah program diklat yang diukur terlalu banyak sehingga
tidak dapat dilakukan pengukuran seluruhnya, akan dilakukan sampling atas program-
program diklat tersebut. Respondennya merupakan alumni diklat, atasan, rekan kerja,
bawahan (jika ada) dengan menggunakan metode survey 360°. Responden yang datanya
digunakan untuk pengukuran kontribusi diklat adalah alumni diklat yang ditempatkan
dalam posisi/jabatan dimana pegawai tersebut dapat menerapkan
ketrampilan/skill/perilaku yang dipelajari.
Pengukuran kompetensi difokuskan pada munculnya perilaku yang sesuai
dengan tujuan kurikulum diklat yang dievaluasi. Perilaku tersebut dapat dirinci ke dalam
bentuk perilaku yang mencerminkan aspek pengetahuan, ketrampilan, dan/atau sikap.
Kontribusi diukur berdasarkan pendapat responden. Dasar suatu diklat dinyatakan
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
36
Formula =
Jumlah Program Pendidikan dan Pelatihan yang
Berkontribusi pada Peningkatan Kompetensi x 100%
Jumlah Program Pendidikan dan Pelatihan yang Diukur
Kontribusinya
berkontribusi pada peningkatan kompetensi adalah persentase responden yang
menyatakan minimal setuju 75%.
Formula untuk menghitung IKU Program diklat yang berkontribusi pada
peningkatan kompetensi sebagai berikut:
Formula IKU
Target yang ditentukan Tahun Anggaran 2017 adalah sama dengan tahun
sebelumnya yaitu sebesar 100%. Hal ini berarti jumlah program diklat yang berkontribusi
pada peningkatan kompetensi sama dengan jumlah program diklat yang diukur
kontribusinya. Periode tahun 2017 ini, dari 54 program diklat yang dievaluasi, seluruhnya
dinyatakan berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi atau tercapai 100%.
Capaian IKU
NO URAIAN IKU REALISASI
2016
TARGET
2017
REALISA
SI 2017 Capaian
7a-N Persentase Program Diklat yang Berkontribusi
terhadap peningkatan kompetensi
100% 100% 100% 100
Adapun gambaran data target dan realisasi dari tahun 2015 hingga tahun 2017 sebagai
berikut :
Perkembangan IKU dari tahun ke tahun 2015 2016 2017
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
100% 100% 100% 100% 100% 100%
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
37
8. SDM yang Kompeten, Kreatif dan Memiliki Perilaku yang Tepat
8a-CP Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan
IKU ini bertujuan untuk mengukur upaya BPPK menempatkan pejabat sesuai
kompetensinya dalam rangka meningkatkan kualitas layanan diklat dan pencapaian
tujuan organisasi lainnya. IKU ini bermanfaat untuk mengkoordinasikan kebutuhan
pengembangan SDM BPPK dengan Sekretariat Badan melalui penempatan pejabat yang
kompeten. Sasaran IKU ini adalah SDM yang kompeten, kreatif dan memiliki perilaku
yang tepat. SDM yang kompeten, kreatif dan memiliki perilaku yang tepat adalah tenaga
pendidik dan kependidikan BPPK yang memiliki nilai kompetensi sama atau di atas
Standar Kompetensi Jabatan BPPK, baik hard maupun soft competencies, memiliki daya
kreasi yang kontekstual dengan bidang kerja masing-masing, serta memiliki pola pikir,
pola sikap dan pola tindak yang selaras dengan bidang dan unit kerjanya dalam koridor
kode etik pegawai BPPK.
Definisi IKU ini adalah penempatan pejabat dalam jabatan sesuai dengan
kompetensinya melalui sistem penempatan yang sesuai standar kompetensi jabatan
(SKJ). SDM yang berkompeten adalah SDM yang memiliki keahlian, ketrampilan, dan
pengetahuan yang cukup yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas organisasi, melalui
penyelenggaraan diklat-diklat yang berbasis kompetensi.
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
38
Formula = Jumlah Pejabat yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan
x 100% Jumlah Pejabat
Formula untuk menghitung IKU ini adalah sebagai berikut:
Formula IKU
Target yang ditentukan Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar 90% atau sama
dengan target tahun sebelumnya. Realisasi pada Tahun Anggaran 2017 ini sebesar
93,14% sehingga capaian IKU ini sebesar 103,49.
Capaian IKU
NO URAIAN IKU REALISASI
2016
TARGET
2017
REALISA
SI 2017 Capaian
8a-CP Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi
Standar Kompetensi Jabatan
93.60% 90% 93,14 103,49
Pada tahun 2017, telah dilakukan assessment terhadap seluruh pejabat di
lingkungan BPPK. Dari 175 pejabat tersebut, jumlah pejabat dengan JPM (Job Person
Match)≥72% adalah sebanyak 163 pejabat, dengan rincian sebagai berikut:
Eselon Jumlah Jabatan
Pejabat Capaian (%)
Jumlah Mengikuti assessment Memenuhi SKJ
II 7 7 7 6 85,71%
III 43 43 43 41 95,35%
IV 125 125 125 116 92,80%
Jumlah 175 175 175 163 93,14%
Meskipun BPPK telah melakukan rotasi pejabat dan program pengembangan
kompetensi, namun sampai dengan bulan Desember masih terdapat beberapa pejabat
yang tidak memenuhi SKJ pada jabatan manapun di levelnya. Hal ini dikarenakan
terdapat beberapa pejabat yang masih membutuhkan pengembangan soft competency.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut BPPK melakukan:
- Pengembangan soft competency pada kompetensi yang masih membutuhkan
pengembangan.
- Pemindahan pejabat yang tidak memenuhi SKJ pada jabatan yang memenuhi.
- Di samping itu, BPPK melakukan rencana aksi pada periode selanjutnya:
- Pengembangan soft competency melalui pelatihan
- Re-assessment bagi pejabat yang belum pernah diassessment ulang selama 4 tahun
terakhir dan bagi pejabat dg JPM <72%
- Penyampaian feedback hasil assessment
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
39
Indeks Tata Kelola Organisasi = (Indeks Survei Internal x 30%) + (Nilai Eksternal X 70%)
Gambaran data target dan realisasi dari tahun ke tahun :
Perkembangan IKU dari tahun ke tahun 2015 2016 2017
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Q1 - - - - - - Q2 88% 95,53% 90% 95,73% 90% 93,60% Q3 - - - - - 92,90% Q4 88% 97,74% 90% 93,60% 90% 93,14%
Tahunan 88% 97,74% 90% 93,60% 90% 93,14%
9. Organisasi yang Efisien, Efektif dan Memiliki Budaya yang Tepat
9a-CP Indeks Tata Kelola Organisasi
Tata kelola organisasi merupakan indikator kinerja utama BPPK yang
mendukung pencapaian sasaran strategis terkait organisasi yang kondusif. Maksud dari
organisasi yang kondusif ini adalah organisasi BPPK yang mampu mengelola segenap
sumber daya yang dimiliki secara tepat guna dan berhasil guna serta
menumbuhkembangkan budaya kerja yang kondusif sesuai nilai-nilai Kementerian
Keuangan untuk memastikan seluruh proses bisnis berjalan sesuai rencana.
Formula IKU
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
40
Tata kelola organisasi terdiri dari 2 komponen:
1. Survei internal dengan bobot 30% (Indeks Kesehatan Organisasi)
2. Penilaian eksternal dengan bobot 70% yang terdiri dari:
- Nilai pembangunan integritas, Survei oleh Itjen.
- Nilai AKIP unit eselon I oleh Itjen.
Indeks kesehatan organisasi diperoleh berdasarkan survei yang dilakukan untuk
mengukur tingkat kesehatan organisasi di Kementerian Keuangan. Pelaksanaan survei ini
didasarkan pada teori kesehatan organisasi Keller dan Price (2011). Kesehatan organisasi
adalah kemampuan organisasi untuk menyelaraskan, mengeksekusi, dan
memperbaharui dirinya lebih cepat dari organisasi lain di bidangnya sehingga dapat
mempertahankan kinerja yang tinggi dalam jangka panjang. Survei ini dilaksanakan oleh
Sekretariat Jenderal c.q. Biro Organta.
Nilai pembangunan integritas diperoleh dari hasil Penilaian Persepsi Integritas
yang dikembangkan dari Integrity Assessment yang telah dilaksanakan oleh KPK.
1. Tim survei untuk penilaian level unit eselon I adalah tim survei Kementerian Keuangan
yang dikoordinasikan oleh Itjen.
2. Unit yang dijadikan sampel pada masing-masing unit eselon I ditetapkan oleh tim
survei.
3. Responden survei adalah seluruh pegawai di unit sampel (internal), dan sampel
pengguna layanan di masing-masing unit sampel seperti masyarakat, K/L lain, atau
unit eselon I lain di Kementerian Keuangan (eksternal). Penetapan responden
eksternal ditetapkan oleh Tim survei.
4. Metodologi yang dilakukan adalah sebagai berikut:
- Survei (responden internal dan eksternal);
- Focus Group Discussion (FGD), FGD per zona wilayah yang ditetapkan tim survei
Kementerian Keuangan.
- Penilaian Lapangan (Observasi, Wawancara, Reviu Dokumen).
Penilaian lapangan dilakukan selama periode survei oleh Unit Kepatuhan
Internal (UKI) masing-masing unit eselon I. Perhitungan capaian IKU ini diukur melalui
hasil pembobotan nilai hasil survei internal dan/atau eksternal yang dapat disesuaikan
dengan hasil pelaksanaan FGD dan Penilaian Lapangan.
Nilai AKIP dinilai berdasarkan 5 komponen yaitu Perencanaan Kinerja,
Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pencapaian Kinerja. Penilaian
untuk lingkup Kementerian dilakukan oleh KemenPAN-RB. Hasil penilaian yang
digunakan sebagai acuan penghitungan capaian adalah hasil penilaian yang telah dirilis
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
41
oleh KemenPAN-RB atau telah disampaikan oleh KemenPAN-RB kepada Kemenkeu pada
tahun berjalan. Sedangkan untuk Unit Eselon I dilakukan penilaian mandiri Kementerian
Keuangan. Hasil penilaian yang digunakan sebagai acuan penghitungan capaian adalah
hasil penilaian yang disampaikan oleh Itjen pada tahun berjalan.
Dalam mengupayakan pencapaian maksimal IKU ini, BPPK melakukan tindakan-
tindakan seperti menggalakkan sosialisasi terhadap pelaksanaan MOFIN 2017, perbaikan
pada LAKIN tahun berjalan dengan pelaksanaan tindak lanjut hasil sebelumnya. Terkait
penilaian hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja BPPK Kementerian Keuangan tahun
2016 yang memperoleh nilai 89,38 (A = Memuaskan) atau menurun 0,91 poin dibanding
perolehan tahun sebelumnya sebesar 90,29 poin. Namun demikian, nilai tersebut masih
diatas target minimal perolehan BPPK yaitu 89,00 poin. Penurunan nilai hasil evaluasi
SAKIP BPPK tahun 2016 ini dipengaruhi oleh perubahan metode pengukuran dari
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 menjadi Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 14/KMK.09/2017, yang mana dalam Laporan Kinerja BPPK 2016 ada
beberapa komponen belum mengakomodir dari tiap-tiap aspek penilaian yang terdapat
dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KMK.09/2017 yang baru ditetapkan
tanggal 9 Januari 2017 tersebut.
IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat tata kelola organisasi baik dari
perspektif internal pegawai BPPK maupun dari perspektif unit aparat pengawas internal
Kementerian Keuangan.
Capaian IKU
NO URAIAN IKU REALISASI
2016
TARGET
2017
REALISASI
2017 Capaian
9a-CP Indeks Tata Kelola Organisasi - 75 86,16 114,87
Unit in Charge untuk IKU ini adalah Sekretariat Badan Pendidikan dan pelatihan
Keuangan yang mendapatkan data dari unit Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal
berupa hasil survey indeks kesehatan organisasi, nilai pembangunan integritas, dan nilai
AKIP unit eselon I. Di Tahun 2017 ini, realisasi IKU ini sebesar 86,16 atau lebih tinggi dari
target 75, sehingga tercapai sebesar 114,87.
Tantangan yang di hadapi BPPK pada periode ini adalah evaluasi SAKIP Tahun
2016 BPPK mendapatkan nilai 89,38 atau turun 0,91 poin dari nilai tahun lalu. Namun
demikian, hasil evaluasi SAKIP tersebut masih di atas target yang di tetapkan. Aspek
dengan penurunan terbesar ada pada pelaporan kinerja. Di samping itu terkait MOFIN,
aspek yang harus diperbaiki di BPPK adalah manajemen konsekuensi (53 poin),
penghargaan dan pengakuan (51 poin), inovasi bottom up (66 poin), kajian kinerja
pegawai (59 poin). Maka dari itu, BPPK berupaya untuk memperbaiki dengan melakukan
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
42
perbaikan pada LAKIN tahun berjalan dan sosialisasi pelaksanaan MOFIN 2017 serta
pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Tahun 2016.
Di bawah ini, gambaran target dan realisasinya:
Perkembangan IKU dari tahun ke tahun 2015 2016 2017
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 75 86,16
9b-N Persentase Implementasi Sertifikasi di Bidang Keuangan Negara
IKU ini bertujuan untuk implementasi dari tusi sertifikasi bidang Keuangan
Negara yang sudah diamanatkan kepada BPPK melalui Perpres 28 Tahun 2015.
Disamping itu, IKU ini merupakan dukungan atas pencapaian sasaran strategis terkait
Organisasi yang kondusif yang memiliki tujuan agar organisasi BPPK mampu mengelola
segenap sumber daya yang dimiliki secara tepat guna dan berhasil guna serta
menumbuhkembangkan budaya kerja yang kondusif sesuai nilai-nilai Kementerian
Keuangan untuk memastikan seluruh proses bisnis berjalan sesuai rencana. Rencana
pelaksanaan pada periode Tahun Anggaran 2017 dan merupakan formula dari IKU ini
antara lain:
1. Pembentukan assessor tahap I Q1
2. Kajian atas blueprint sertifikasi Q2
3. Kajian pembentukan TUK Q3
4. Pembentukan assessor tahap II Q4
12,50%
50,00%
12,50%
25,00%
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
43
Sepanjang Tahun 2017, BPPK telah menyelenggarakan diklat assesor kompetensi
dimana 28 orang direkomendasikan untuk mendapatkan sertifikat assesor dari BNSP,
penyusunan kajian cetak biru sertifikasi kompetensi Kementerian Keuangan, serta
penyusunan kajian Tempat Uji Kompetensi (TUK). Sebagai rencana aksi mendatang, BPPK
akan melakukan pembangunan infrastruktur sertifikasi kompetensi keuangan negara.
Capaian IKU
NO URAIAN IKU REALISASI
2016
TARGET
2017
REALISASI
2017 Capaian
9b-N Persentase Implementasi Sertifikasi di Bidang Keuangan Negara
- 100% 100% 100
Target IKU ini pada periode Tahun 2017 adalah sebesar 100%, sedangkan
realisasi untuk IKU ini adalah 100% sehingga indeks capaian sebesar 100.
Di bawah ini, gambaran target dan realisasinya:
Perkembangan IKU dari tahun ke tahun 2015 2016 2017
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
- - - - 12,5% 12,5% - - - - 62,5% 62,5% - - - - 75% 75% - - - - 100% 100%
10. Sistem Manajemen Informasi yang Andal
10a-CP Tingkat Downtime Sistem TIK
Tingkat downtime sistem TIK merupakan salah satu IKU yang mendukung
tercapainya sasaran strategis sistem manajemen informasi yang andal, yang akan
terwujud dengan adanya pengelolaan layanan TIK yang andal yaitu dengan penyediaan
dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna
layanan TIK sesuai ketentuan yang disepakati pada katalog layanan TIK, SLA, dan/atau
Business Impact Analysis (BIA).
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
44
Formula : Rata-rata downtime sistem
Di Kementerian Keuangan, downtime sistem TIK hanya diukur pada aplikasi yang
berisfat kritikal berdasarkan 4 kriteria, yaitu:
- Potensi kerugian finansial,
- Potensi tuntutan hukum,
- Citra Kemenkeu,
- Jumlah pengguna yang dirugikan.
Formula untuk mengukur IKU ini adalah sebagai berikut:
Formula IKU
Pada tahun 2017, aplikasi yang dimonitoring di BPPK adalah aplikasi pendaftaran
USM PKN STAN. Sepanjang penggunaan layanan aplikasi tersebut pada tanggal 9 s.d. 31
Maret 2017, tidak ditemukan downtime sistem baik dari sisi aplikasi maupun server yang
artinya realisasi capaiannya 0% atau tercapai indek 100 untuk IKU ini.
Capaian IKU
NO URAIAN IKU REALISASI
2016
TARGET
2017
REALISASI
2017 Capaian
10a-CP Tingkat Downtime Sistem TIK 0% 1% 0% 120
Perkembangan IKU dari tahun ke tahun 2015 2016 2017
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Q1 - - 1% 0% 1% 0% Q2 - - 1% 0% - - Q3 - - 1% - - - Q4 - - 1% - - -
Tahunan - - 1% 0% 1% 0%
10b-CP Indeks Implementasi IT Service Management Tahap I
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
45
IKU ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan layanan TIK di Kementerian
Keuangan yang efektif dan efisien. IT Service Management (ITSM) atau Manajemen
Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah suatu metode pengelolaan
layanan TIK yang secara filosofis terpusat pada perspektif pengguna layanan TIK
terhadap proses bisnis organisasi. ITSM bertujuan memastikan layanan TIK dapat
dipenuhi sesuai kebutuhan dan kemampuan organisasi.
Implementasi ITSM tahap I diterjemahkan sebagai ketersediaan Katalog Layanan
TIK (ICT Service Catalog) Kementerian Keuangan bagi pengguna di lingkungan
Kementerian Keuangan dan kajian/konsep kerangka kerja tata kelola ITSM Kementerian
Keuangan. Katalog Layanan TIK adalah basis data atau dokumen terstruktur yang berisi
informasi mengenai semua layanan TIK yang masih aktif, termasuk layanan yang tersedia
untuk penggelaran (deployment).
Implementasi ITSM tahap I dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
- Penyusunan Katalog Layanan TIK Unit Eselon I.
- Penyusunan Katalog TIK Kementerian Keuangan.
- Penyusunan Kajian/Konsep Kerangka Kerja Tata Kelola ITSM Kementerian Keuangan.
Capaian IKU
NO URAIAN IKU REALISASI
2016
TARGET
2017
REALISASI
2017 Capaian
10b-CP Indeks Implementasi IT Service Management Tahap I - 80 88 110
Target IKU Indeks Implementasi IT Service Management Tahap I ini pada periode
Tahun 2017 adalah sebesar 80 (skala 100). Realisasi sampai dengan periode ini adalah
88, sehingga indeks capaian sebesar 110.
Formula untuk menghitung IKU Indeks Implementasi IT Service Management
adalah sebagai berikut:
Indeks Capaian Bobot
s.d. Februari : 120
s.d. Maret : 100
s.d. April : 101
Mei s.d. Juni : 80
s.d. Mei : 120
s.d. Juni : 100
s.d. Juli : 90
Agustus s.d. September : 80
s.d. Agustus : 120
s.d. September : 100
s.d. Oktober : 90
November s.d. Desember : 80
s.d. November : 120
Desember : 100
Persentase Kegiatan
Penyusunan Katalog Layanan TIK Unit Eselon I
Penyusunan Katalog Layanan TIK Kementerian Keuangan
Capaian = Ʃ (Indeks Capaian Kegiatan x Bobot)
1
2
1
Penetapan Katalog Layanan TIK
Kementerian Keuangan2 15%
Penyusunan Katalog Layanan TIK
Kementerian Keuangan25%
Identifikasi Layanan TIK Unit Eselon I
Penyusunan/pemutakhiran Usulan
Katalog Layanan TIK Unit Eselon I
15%
25%
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
46
Sedangkan dalam penyusunan katalog layanan TIK Kementerian Keuangan, telah
diselesaikan pada bulan Agustus 2017. BPPK telah pula mengirimkan surat Sekretaris
Badan nomor: S-1170/PP.1/2017 tanggal 29 Agustus 2017 hal penyampaian lembar
pengesahan katalog layanan Kementerian Keuangan Tahun 2017.
Di bawah ini, gambaran target dan realisasinya:
Perkembangan IKU dari tahun ke tahun 2015 2016 2017
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
- - - - 15 15 - - - - 40 40 - - - - 65 70 - - - - 80 88
11. Pengelolaan Anggaran yang Optimal
11a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
47
% penyerapan anggaran = ( Realisasi penyerapan belanja barang dan belanja modal
x 100% ) Pagu belanja barang dan modal
% efisiensi = ((0,8 + Pagu kontrak – realisasi kontrak
)x 100% ) Pagu kontrak
IKU ini bertujuan untuk mengukur optimalisasi pengelolaan anggaran yang
dimaksudkan agar mendukung pencapaian sasaran strategis pengelolaan anggaran yang
optimal, yaitu pengelolaan keuangan secara tepat yang memenuhi prinsip-prinsip 3E
(Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas) sehingga dapat memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan perkantoran serta mendukung berjalannya
seluruh tata kelola BPPK.
Implementasi pengelolaan anggaran diukur atas tiga komponen, yaitu:
1. Penyerapan anggaran: Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi belanja Belanja
Barang dan Belanja Modal yang dilaksanakan dibandingkan pagu Belanja Barang dan
Belanja Modal yang telah ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan (BA 015).
Belanja pegawai tidak diukur karena penyerapannya relatif mudah tercapai.
Pengukuran penyerapan anggaran mengacu kepada realisasi anggaran non-belanja
pegawai pada Sistem Akuntansi Umum (SAU).
2. Efisiensi : hasil lebih atau hasil sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan
dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang target sasarannya telah
dicapai (pencapaian output-nya lebih besar atau sama dengan 100%). Apabila
pencapaian output tidak mencapai 100%, maka unsur efisiensi tidak diukur. Hasil
lebih atau sisa dana adalah selisih lebih pagu kontrak dengan realisasi kontrak
dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk
kegiatan/belanja lainnya.
3. Pencapaian Keluaran: yaitu pencapaian atas barang/jasa yang dihasilkan dari suatu
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran serta tujuan
program dan kebijakan.
Formula IKU
Unsur-unsur dalam perhitungan IKU ini sebagai berikut:
Persentase penyerapan anggaran adalah perbandingan antara realisasi anggaran
nonbelanja pegawai dengan pagu anggaran non-belanja pegawai.
Persentase Efisiensi adalah perbandingan antara hasil lebih atau sisa dana kontrak
dengan pagu kontrak. Kontrak dalam hal ini mencakup lelang, penunjukan langsung,
dan sayembara/kontes.
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
48
% pencapaian keluaran = ( Realisasi keluaran
) x 100% Target keluaran
Realisasi IKU = (% penyerapan anggaran x 11,86%) + (% efisiensi x 34,96%)
+ (% pencapaian keluaran x 53,18%)
Realisasi IKU = (% penyerapan anggaran x 29,34) + (% pencapaian keluaran x 70,66%)
Persentase Pencapaian Keluaran adalah perbandingan antara realisasi keluaran
terhadap target keluaran sebagaimana terdapat dalam Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) dan DIPA.
Bobot unsur IKU ini adalah :
1. Penyerapan Anggaran: 11.86%.
2. Efisiensi: 34,96%.
3. Pencapaian Keluaran: 53,18%
Namun dalam hal Satuan Kerja tidak memiliki pagu kontrak, bobot unsur IKU adalah :
1. Penyerapan Anggaran: 29,34%
2. Pencapaian Keluaran: 70.66%
Batasan persentase dari unsur IKU ini adalah penyerapan anggarn dan efisiensi
setinggi-tingginya 100% dan pencapaian keluaran setinggi-tingginya 120%. Sementara,
batasan realisasi IKU ini secara keseluruhan adalah setinggi-tingginya 110,64%.
Cakupan anggaran dan kegiatan yang diukur dalam IKU ini adalah anggaran yang
dapat dimanfaatkan oleh satker dalam Tahun Anggaran berjalan, tidak termasuk
anggarna yang terblokir atau dibatasi penggunaannya berdasarkan ketetapan menteri
atau peraturan yang lebih tinggi.
Jenis konsolidasi lokasi yang digunakan:
- penyerapan anggaran menggunakan jenis konsolidasi lokasi raw data,
- perhitungan efisiensi menggunakan jenis konsolidasi lokasi raw data,
- perhitungan capaian keluaran menggunakan jenis konsolidasi lokasi average.
Capaian IKU
NO URAIAN IKU REALISASI
2016
TARGET
2017
REALISASI
2017 Capaian
11a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan
Anggaran
97.16% 95% 103,25% 108,68
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
49
Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran sampai dengan akhir
Tahun Anggaran 2017 ini adalah sebesar 103,25% dari target IKU sebesar 95% sehingga
diperoleh capaian sebesar 108,68.
Pada tahun 2017, penyerapan anggaran atas pagu neto di BPPK adalah sebesar
98,54% dengan capaian keluaran riil sebesar 99,82 % dan efisiensi sebesar 106,79%,
sehingga realisasi IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran adalah 103,25%.
Tantangan yang dirasakan dalam upaya pencapaian IKU Persentasi Kualitas
Pelaksanaan Anggaran adalah perubahan rencana pelaksanaan pengadaan, adanya
pekerjaan yang telah selesai namun belum dibayarkan serta nilai kontrak lebih kecil dari
pagu. Hal ini berimplikasi langsung pada pelaksanaan pekerjaan menjadi mundur dari
jadwal yang telah direncanakan sehingga terjadi pergeseran realisasi pembayaran.
Namun dalam mengantisipasi tantangan tersebut, telah dilakukan tindakan seperti:
- Menyesuaikan spesifikasi barang dan segera dilakukan proses lelang pengadaan
barang dan jasa.
- Mengingatkan rekanan untuk melakukan penagihan dan melengkapi dokumen
tagihan.
- Melakukan koordinasi internal dengan unit dan dengan penyedia agar dapat
menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan rencana.
Data target dan realisasi dari tahun ke tahun :
2015 2016 2017
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Q1 27,24% 14,32% 17,16% 17,51% 15,32% 16,81% Q2 58,26% 41,54% 38,33% 43,46% 40,53% 39,78% Q3 78,41% 52,19% 54,81% 70,54% 74,83% 62,94% Q4 95,00% 96,08% 95,00% 97,16% 95,00% 103,25%
Tahunan 95,00% 96,08% 95,00% 97,16% 95,00% 103,25%
Pagu awal BPPK adalah sebesar Rp 734.157.567.000,00. Selama periode berjalan, BPPK
melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi berasal dari APBN-
P TA 2017 yang mengurangi pagu anggaran BPPK sebesar Rp 4.602.603.000,00 sehingga pagu akhir
BPPK menjadi Rp 729.554.964.000,00 sebagai salah satu kebijakan efisiensi anggaran. Selain itu,
terdapat kebijakan penghematan belanja barang di lingkungan Kementerian Keuangan, diantaranya:
- Perjalanan dinas dan paket meeting
- Honorarium tim pelaksana kegiatan
- Belanja operasional perkantoran
- Belanja jasa
- Belanja pemeliharaan
- Belanja barang operasional dan non operasional lainnya
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
50
Berikut adalah anggaran pendapatan dan belanja BPPK pada TA 2017 :
Uraian 2017
Anggaran Anggaran Awal (Rp) Setelah Direvisi (Rp)
Pendapatan
PNBP 19,404,000,000 39,795,132,000
Jumlah Pendapatan 19,404,000,000 39,795,132,000
Belanja
Belanja Pegawai 74,504,490,000 82,314,232,000
Belanja Barang 582,031,139,000 556,867,469,000
Belanja Modal 77,621,938,000 90,373,263,000
Jumlah Belanja 734,157,567,000 729,554,964,000
Kebijakan penghematan ini turut mempengaruhi capaian realisasi anggaran BPPK TA 2017.
Realisasi anggaran terbesar BPPK berasal dari anggaran belanja barang non operasional yang
digunakan untuk menunjang TUSI BPPK, diantaranya : penyelenggaraan diklat, dukungan kediklatan,
penyelenggaraan beasiswa, Program Diploma PKN STAN, Corporate University, kajian akademis,
layanan kesekretariat dan TURT.
Kegiatan belanja modal tahun anggaran 2017 yang cukup signifikan terdapat di beberapa
satuan kerja diantaranya : Sekretariat Badan, PKN STAN, Pusdiklat KNPK, Pusdiklat Pajak, Pusdiklat
Anggaran dan Perbendaharaan, BD Pim Magelang, BDK Balikpapan, BDK Pontianak, dan BDK
Pekanbaru. Belanja modal ini digunakan untuk : kegiatan pembangunan gedung dan bangunan,
renovasi gedung dan bangunan, pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, pengadaan
peralatan dan fasilitas perkantoran, serta perbaikan jaringan.
Periode Tahun Anggaran Tahun 2017, BPPK mendapat anggaran sebesar
RP729.554.964.000,00 atau lebih besar dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp637.627.262.000
(setelah dikurangi self blocking). Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai belanja dan
kegiatan-kegiatan di lingkungan BPPK. Dalam Tabel 3.3 disajikan secara lebih rinci mengenai
realisasi dan capaian anggaran kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPPK periode Tahun
Anggaran 2017.
Tabel 3.3
Realisasi Anggaran Kegiatan BPPK Tahun 2017
PROGRAM/KEGIATAN
PAGU
ANGGARAN
Th 2016
PAGU
ANGGARAN
Th 2017
REALISASI
TA 2017 %
015.11 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di
Bidang Kementerian Keuangan 637.627.262.000 729.554.964.000 650.125.131.340 89,11 %
1731 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara di
Daerah
104.510.440.000 135.460.600.000 125.661.224.656 92,77%
1732 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan
Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Anggaran
dan Perbendaharaan
24.839.906.000 32.971.545.000 31.222.873.188 94,70 %
1733 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan
Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kepabeanan
dan Cukai
26.335.407.000 27.703.326.000 26.038.062.319 93,99 %
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
51
PROGRAM/KEGIATAN
PAGU
ANGGARAN
Th 2016
PAGU
ANGGARAN
Th 2017
REALISASI
TA 2017 %
1734 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan
Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kekayaan
Negara dan Perimbangan Keuangan
17.909.621.000 19.142.302.000 17.393.033.189 90,86 %
1735 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan
Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Selain
Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan,
Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara dan
Perimbangan Keuangan
22.169.630.000 24.203.960.000 23.516.431.556 97,16 %
1736 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan
Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Perpajakan 104.508.725.000 70.680.158.000 66.775.822.510 94,48 %
1737 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan
Diklat Kepemimpinan dan Manajemen serta
Pendidikan Pascasarjana Bagi Pegawai
Kementerian Keuangan
181.129.060.000 189.837.142.000 162.367.870.127 85,53 %
1738 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan
Pendidikan Program Diploma Keuangan 112.301.490.000 136.383.132.000 134.824.317.052 98,86 %
1739 Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan
Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit Kerja di
Lingkungan BPPK
43.922.983.000 93.172.799.000 62.325.496.743 66,89 %
Sumber : Data Bagian Keuangan;
Secara umum, realisasi anggaran BPPK dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi dan
penghematan yang dilakukan Kementerian Keuangan sehingga terdapat efisiensi anggaran yang
berasal dari kegiatan-kegiatan yang terpengaruh dampak penghematan. Adapun
kendala/permasalahan yang dihadapi antara lain :
Belanja barang :
- Jumlah peserta diklat tidak sesuai dengan yang telah direncanakan;
- Terdapat beberapa kegiatan yang dibatalkan atau ditunda pelaksanaannya baik yang berasal
dari kegiatan kediklatan dan/atau seminar maupun kegiatan non kediklatan;
- Adanya penghematan anggaran untuk beberapa kegiatan;
- Adanya efisiensi dari anggaran kediklatan terutama dari diklat latsar, selain itu juga efisiensi
yang berasal dari sisa hasil lelang pengadaan terkait kediklatan;
- Adanya efisiensi yang berasal dari anggaran kegiatan corporate university.
Belanja modal :
- Sisa hasil lelang pengadaan belanja modal;
- Efisiensi belanja modal.
Realisasi anggaran sudah sesuai dengan rencana penyerapan atau proyeksi anggaran yang
ditetapkan. Adapun sisa anggaran yang tidak terserap berasal dari hasil lelang pengadaan maupun
kegiatan yang telah selesai dilaksanakan dan output kegiatan telah tercapai.
Namun, BPPK telah memitigasi atas kendala dan mengambil langkah-langkah dalam
mengantisipasi pelaksanan anggaran antara lain:
1. Melaksanakan pemantauan realisasi anggaran satuan kerja setiap bulan;
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
52
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke seluruh satuan kerja di lingkungan BPPK terkait
pelaksanaan anggaran;
3. Mempercepat proses pelaksanaan kegiatan baik Belanja Barang maupun Belanja Modal, dan
mempercepat proses pembayaran apabila pekerjaan telah selesai;
4. Melakukan revisi anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; serta
5. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Output BPPK TA 2017 terdiri dari : Layanan Tata Usaha dan Rumah Tangga, Layanan
Kediklatan di daerah, Layanan Kediklatan di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, Layanan
Kediklatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai, Layanan Kediklatan di Bidang Kekayaan Negara dan
Perimbangan Keuangan, Layanan Kediklatan di Bidang Keuangan Umum, Layanan Pendidikan
Program Diploma Keuangan, Layanan Internal, Layanan BLU, Laporan Penelitian dan
Pengembangan, Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, serta Layanan Perkantoran.
Semua output pada semua kegiatan terealisasi sesuai dengan target atau 100%, kecuali
untuk output laporan penelitian dan pengembangan pada kegiatan penyelenggaran dukungan
manajemen dan dukungan teknis lainnya di lingkungan BPPK yang diampu oleh Sekretariat Badan
mencapai sebesar 114,3% karena dari target 5 Kajian Akademis dan 2 jurnal yang ditargetkan
terealisasi sebanyak 6 Kajian Akademis dan 2 Jurnal.
Target dan realisasi capaian keluaran (output) serta realisasi biaya kegiatan periode Tahun
Anggaran 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.4.
Tabel 3.4
Realisasi Output Kegiatan BPPK Tahun 2017
PROGRAM/KEGIATAN
Output Pembiayaan (Rp) %
Target Realisasi Target Realisasi Pagu
015.11.04 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Kementerian Keuangan 729,554,964,000 650,125,131,340 89,11
1731 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara di Daerah 135,460,600,000 125,661,224,656 92.77
Layanan Tata Usaha dan Rumah Tangga 11 Layanan 11 1,167,134,000 850,724,999 72.89
Layanan Kediklatan di Daerah 77 Layanan 77 76,004,520,000 68,489,601,406 90.11
Layanan Internal (Overhead) 11 Layanan 11 19,408,500,000 18,891,851,860 97.34
Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 38,880,446,000 37,429,046,391 96.27
1732 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan 32,971,545,000 31,222,873,188 94.70
Layanan Tata Usaha dan Rumah Tangga 1 Layanan 1 593,140,000 520,620,992 87.77
Layanan Kediklatan di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
5 Layanan 5 15,338,583,000 13,942,599,293 90.90
Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 1 5,731,800,000 5,717,818,313 99.76
Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 11,308,022,000 11,041,834,590 97.65
1733 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kepabeanan dan Cukai 27,703,326,000 26,038,062,319 93.99
Layanan Tata Usaha dan Rumah Tangga 1 Layanan 1 562,276,000 359,734,608 63.98
Layanan Kediklatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai
12 Layanan 12 13,904,678,000 12,999,622,041 93.49
Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 1 2,782,780,000 2,587,574,180 92.99
Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 10,453,592,000 10,091,131,490 96.53
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
53
1734 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan
19,142,302,000 17,393,033,189 90.86
Layanan Tata Usaha dan Rumah Tangga 1 Layanan 1 680,800,000 654,467,162 96.13
Layanan Kediklatan di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan
9 Layanan 9 9,076,116,000 7,586,062,247 83.58
Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 1 1,038,424,000 917,980,171 88.40
Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 8,346,962,000 8,234,523,609 98.65
1735
Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan
24,203,960,000 23,516,431,556 97.16
Layanan Tata Usaha dan Rumah Tangga 1 Layanan 1 154,820,000 142,957,650 92.34
Layanan Kediklatan di Bidang Keuangan Umum
9 Layanan 9 15,123,081,000 14,512,161,713 95.96
Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 1 1,010,342,000 1,010,129,384 99.98
Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 7,915,717,000 7,851,182,809 99.18
1736 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Perpajakan 70,680,158,000 66,775,822,510 94.48
Layanan Tata Usaha dan Rumah Tangga 1 Layanan 1 936,038,000 930,401,798 99.40
Layanan Kediklatan di Bidang Perpajakan 7 Layanan 7 39,371,964,000 36,721,131,541 93.27
Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 1 16,360,042,000 15,820,894,428 96.70
Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 14,012,114,000 13,303,394,743 94.94
1737 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen serta Pendidikan Pascasarjana Bagi Pegawai Kementerian Keuangan
189,837,142,000 162,367,870,127 85.53
Layanan Tata Usaha dan Rumah Tangga 2 Layanan 2 657,736,000 529,368,389 80.48
Layanan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen serta Pasca Sarjana
26 Layanan 26 171,984,253,000 145,491,070,360 84.60
Layanan Internal (Overhead) 2 Layanan 2 2,879,792,000 2,746,357,776 95.37
Layanan Perkantoran 24 Bulan 24 14,315,361,000 13,601,073,602 95.01
1738 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Keuangan 136,383,132,000 134,824,317,052 98.86
Layanan Tata Usaha dan Rumah Tangga 1 Layanan 1 1,667,101,000 1,656,812,928 99.38
Layanan Pendidikan Program Diploma Keuangan
5 Layanan 5 56,350,937,000 56,003,381,247 99.38
Layaanan BLU 4 Layanan 4 28,547,922,000 28,490,012,012 99.80
Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 1 22,165,475,000 21,630,238,279 97.59
Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 27,651,697,000 27,043,872,586 97.80
1739 Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit Kerja di Lingkungan BPPK 93,172,799,000 62,325,496,743 66.89
Laporan Penelitian dan Pengembangan 8 Laporan 8 1,192,640,000 474,361,778 39.77
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 4 Layanan 4 53,220,440,000 26,068,279,103 48.98
Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 1 18,996,108,000 16,294,567,130 85.78
Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 19,763,611,000 19,488,288,732 98.61
Sumber : Data Bagian Keuangan;
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
54
1. Informasi Unit Kerja BPPK
Capaian Kinerja
Capaian Kinerja Pusdiklat
TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
1 1a-CP Nilai Peningkatan Kompetensi SDM 40 40.01 100.03 40 40.22 100.55 40 40.41 101,03 40 39.34 98.36 40 37.28 93.2
2 2a-CPPersentase Lulusan Diklat Dari Kemenkeu dengan
Predikat Minimal Baik91.50% 92.95% 101.58 91.50% 96.33% 105.28 91.50% 95.64% 104.52 91.50% 96.87% 105.87 91.50% 95.04% 103.87
3 3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 4,35 4.33 99.54 4,35 4.33 99.54 4,35 4.33 99.54 4,35 4.33 99.54 4,35 4.33 99.54
4 4a-CPPersentase Program Diklat yang Mendapatkan
Validasi Minimal A100% 100% 100 100% 100% 100 100% 100% 100 100% 100% 100 100% 100% 100
5 4b-CPPersentase Jam Pelatihan Pegaw ai terhadap Jam
Kerja Kementerian Keuangan0.3210% 0.3520% 109.68 0.4349% 0.4731% 108.78 0.2213% 0.2393% 108.13 1.0100% 1.0226% 101.25
0,5903
%0,5343% 90.51
6 5a-CPIndeks Persepsi Peserta Diklat terhadap Proses
Permbelajaran4,35 4.41 101.38 4,35 4.36 100.23 4,35 4,45 100.3 4,35 4.43 101.59 4,35 4.53 104.14
7 6a-CPPersentase Program Diklat yang Berkontribusi
terhadap Peningkatan Kompetensi100% 100% 100 100% 100% 100 100% 100 100 100% 100% 100 100% 100% 100
8 7a-CPPersentase Pejabat yang telah Memenuhi Standar
Kompetensi Jabatan94% 93.75% 99.73 94% 87.50% 93.09 94% 93.75 99.73 94% 100% 106.38 94% 87.50% 93.09
9 7b-NPersentase Pemenuhan Riset dan Knowledge
Capture100% 106.60% 106.6 100% 100% 100 100% 100% 100 100% 100% 100 100% 100% 100
10 8a-CP Indeks Tata Kelola Organisasi 80 86.16 107.7 80 86.16 107.7 80 86.16 107.7 80 86.16 107.7 80 86.16 107.7
11 8b-N Persentase Implementasi Inisiatif RBTK 92% 100% 108.7 92% 100% 108.7 92% 100% 108.7 92% 100% 108.7 92% 93.33% 101.45
12 9a-NPersentase Pemenuhan Basis data Aplikasi
Semantik100% 82.86% 82.86 100% 90.02% 90.02 100% 88.32% 88.32 100% 90.97% 90.97 100% 96.03% 96.03
13 10a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 96% 102.22% 106.48 96% 102.34% 106.6 96% 103,31% 107.61 96% 102.41% 106.68 96% 100.73% 104.93
N OKOD E
IKUURAIAN IKU
Pusdiklat AP
NKO
Pusdiklat Pajak
100.89
Pusdiklat KU
98.62 100.82
Pusdiklat BC
101.11
Pusdiklat KNPK
101.54
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
55
TARGET REALISASI CAPAIAN
1 1.a-N Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Badan 84% 92.59% 110.23
2 2.a-CP Persentase Implementasi Inisiatif RBTK 92.00% 98% 106.52
3 3.a-CPPersentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar
Kompetensi Jabatan94% 93.14% 99.09
4 4.a-CP Indeks Tata Kelola Organisasi 80 86.16 107.70
5 4.b-CPPersentase Implementasi Sertifikasi di Bidang Keuangan
Negara100% 100% 100
6 5.a-CP Indeks Implementasi IT Service Management Tahap I91
(skala
100)
88 96.70
7 6.a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 96% 103.40% 107.71
8 7.a-N Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK dan Hasil
Pengawasan Itjen yang Telah Ditindaklanjuti75% 94.76% 120
9 8.a-CP Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar
Kompetensi Jabatan di Sekretariat Badan94% 90.91% 96.71
10 9.a-N Tingkat Penerapan Pengendalian Intern 2 3 110
11 10.a-N Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi
Publik100 116.36 116.36
12 11.a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan 96% 117.90% 120
13 11.b-N Indeks Opini BPK atas LK BA 15 4 4 120
NKO 109.04
N OKOD E
IKUURAIAN IKU
Capaian Kinerja Pusdik.PSDM Capaian Kinerja PKN STAN
TARGET REALISASI CAPAIAN
1 1a-CPNilai Peningkatan Kompetensi
SDM40 42 105
2 2a-CP
Persentase Lulusan Diklat
Dari Kemenkeu dengan
Predikat Minimal Baik
91.50% 98.96% 108.15
3 3.a-CPIndeks Kepuasan Pengguna
Layanan4,35 4.33 99.54
4Indeks Kepuasan Pengguna
Layanan Tes4 4.45 112.5
5 4.a-CP
Persentase Program Diklat
yang Mendapatkan Validasi
Minimal A
100% 100% 100
6 4.b-CP
Persentase Jam Pelatihan
Pegaw ai terhadap Jam Kerja
Kementerian Keuangan
1.4099% 1.7631% 120
7 5.a-CP
Indeks Persepsi Peserta
Diklat terhadap Proses
Permbelajaran
4.35 4.47 102.76
8Indeks Kepuasan Penerima
Beasisw a4 4.23 105.75
9 6.a-CP
Persentase Program Diklat
yang Berkontribusi terhadap
Peningkatan Kompetensi
100% 100% 100
10 7.a-CP
Persentase Pejabat yang
telah Memenuhi Standar
Kompetensi Jabatan
94% 100% 106.38
11 7.b-NPersentase Pemenuhan Riset
dan Know ledge Capture100% 100.00% 100
12 8.b-NPersentase Implementasi
Inisiatif RBTK92% 100.00% 108.7
13 9.a-NPersentase Pemenuhan
Basis data Aplikasi Semantik100% 92.64% 92.64
14 10.a-CPPersentase Kualitas
Pelaksanaan Anggaran96% 105.66% 110.06
NKO 104.95
N OKOD E
IKUURAIAN IKU
Capaian Kinerja Sekretariat Badan
TARGET REALISASI CAPAIAN
1 1.a-CP
Persentase Lulusan
pendidikan dan Pelatihan
dengan Predikat Minimal Baik
91.50% 99.10% 108.31
2 2.a-CP Indeks Kepuasan Pengguna
Layanan4.35 4.33 99.54
3 3.a-N
Tingkat Penyelesaian Struktur
Organisasi dan
Kelengkapannya
100% 100% 100
4 3.b-N
Tingkat Penyelesaian
Pedoman Teknis
Penyelenggaraan
80% 80% 100
5 4.a-CP
Indeks Persepsi Mahasisw a
terhadap Proses
Pembelajaran
4.35 4.4 101.15
6 5.a-N
Jumlah Publikasi Hasil
Penelitian dalam Jurnal Ilmiah
Terakreditasi
4 6 120
7 5.b-N
Jumlah Hasil Penelitian yang
Diadopsi untuk Formulasi,
Implementasi, atau Evaluasi
Sistem/Kebijakan
4 4 100
8 5.c-N Jumlah Program Pengabdian
kepada masyarakat12 28 120
9 6.a-N
Persentase Kesesuaian
Penyelenggaraan Pendidikan
dengan Standar Mutu
Pendidikan Tinggi
80% 84.73% 105.91
10 7.a-CP
Persentase Jumlah Pejabat
PKN STAN yang Memenuhi
Standar Kompetensi Jabatan
94% 100% 106.38
11 7.b-N
Jumlah Buku Hasil
Know ledge Capture
Kementerian Keuangan
2 4 120
12 8.b-N Kinerja sebagai BLU*) A N/A N/A
13 9.a-CP Tingkat Dow ntime Sistem TIK 1.0% 0% 120
14 9.b-N
Persentase Penyelesaian
Blueprint Sistem Informasi
Akademik dan Manajemen
Perguruan Tinggi
100% 100% 100
15 10.a-CP Persentase Kualitas
Pelaksanaan Anggaran95% 100.49% 105.78
NKO 106.52
N OKOD E
IKUURAIAN IKU
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
56
Capaian Kinerja Balai Diklat: (Medan, Pekanbaru, Palembang, Cimahi, Yagyakarta,
Malang)
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET
96,58% 94,30% 97,15% 92,34% 98,39% 99,31%
88% 88% 88% 88% 88% 88%
4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33
4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
4,51 4,48 4,51 4,56 4,62 4,55
4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
100% 85,71% 100% 95,45% 100% 100%
75% 75% 75% 75% 75% 75%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
95% 95% 95% 95% 95% 95%
100% 100% 100% 130% 100% 100%
92% 92% 92% 92% 92% 92%
3 3 2 3 3 3
2 2 2 2 2 2
91,03% 89,54% 97,50% 78,54% 95% 97.83%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
103,61% 103,72% 104% 100,68% 106% 100,71%
96% 96% 96% 96% 96% 96%
106.25NKO 105.25 103.99 105.47 103.61 106.4
104.88 110.42 104.9110 9a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 107.93 108.04 108.33
9 8a-N Pemenuhan Basis Data Aplikasi Semantik 91.03 89.54 97.50 78.54 95 97.83
1108 7b-N Tingkat Penerapan Pengendalian Intern 110 110 100.00 110 110
108.7 108.77 7a-NPersentase Implementasi Inisiatif Reformasi
Birokrasi Transformasi Kelembagaan (RBTK) 109.00 108.70 108.70 120
105.26 105.26 105.266 6a-NTingkat Efektivitas Penegakan Disiplin
Pegawai105.26 105.26 105.26
5 5a-CP
Persentase Program Diklat yang
Berkontribusi terhadap Peningkatan
Kompetensi
100 100 100.00 100 100 100
1204 4a-N
Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK
dan Hasil Pengawasan Itjen yang Telah
Ditindaklanjuti
120 114.28 120.00 120 120
106.21 104.63 3a-CPIndeks Persepsi Peserta Diklat terhadap
Proses Pembelajaran103.68 102.99 103.68
99.54 99.542 2a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 99.54 99.54 99.54
1 1a-CPPersentase Lulusan Pendidikan dan
Pelatihan dengan Predikat Minimal Baik109.75 107.16
104.83
99.54
CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN
110.40 104.93 111.81 112.85
BDK
Cimahi
BDK
Yogyakarta
BDK
MalangNO KOD E IKU URAIAN IKU
BDK
Medan
BDK
Pekanbaru
BDK
Palembang
CAPAIAN
Capaian Kinerja Balai Diklat: (Denpasar, Pontianak, Balikpapan, Makassar, Manado,
Magelang)
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET
97,31% 97,99% 100% 96,25% 98,20% 100%
88% 88% 88% 88% 88% 91,5%
4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33
4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
4,42 4,50 4,48 4,47 4,62 4,60
4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
100% 85,71% 100% 100% 90% 100%
75% 75% 75% 75% 75% 75%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 99.71% 96,97% 100% 100%
95% 95% 95% 95% 95% 95%
220% 100% 90% 100% 158% 100%
92% 92% 92% 92% 92% 92%
3 3 3 2 2 3
2 2 2 2 2 2
97,48% 96.25% 93.03% 95,67% 97,89% 92,11%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
102,10% 102,50% 103.10% 101,30% 100.79% 101,5%
96% 96% 96% 96% 96% 96%
NKO 105.95 105.26 105.61 104.59 106.12 105.28
105.52 104.99 105.7310 9a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 106.35 106.77 107.4
9 8a-N Pemenuhan Basis Data Aplikasi Semantik 97.48 96.25 93.03 95.67 97.89 92.11
1108 7b-N Tingkat Penerapan Pengendalian Intern 110 110 110 100 100
120 108.70 7 7a-NPersentase Implementasi Inisiatif Reformasi
Birokrasi Transformasi Kelembagaan (RBTK)120 108.70 97.83 108.70
102.07 105.26 105.266 6a-NTingkat Efektivitas Penegakan Disiplin
Pegawai105.26 105.26 104.96
5 5a-CP
Persentase Program Diklat yang
Berkontribusi terhadap Peningkatan
Kompetensi
100 100 100 100 100 100
1204 4a-N
Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK
dan Hasil Pengawasan Itjen yang Telah
Ditindaklanjuti
120 114.28 120 120 120
106.21 105.753 3a-CPIndeks Persepsi Peserta Diklat terhadap
Proses Pembelajaran101.61 103.45 102.99
99.54 99.542 2a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 99.54 99.54 99.54
1 1a-CPPersentase Lulusan Pendidikan dan
Pelatihan dengan Predikat Minimal Baik110.58 111.35
102.76
99.54
CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN
113.25 109.38 111.59 109.29
BDK
Makassar
BDK
Manado
BDK
MagelangNO KOD E IKU URAIAN IKU
BDK
Denpasar
BDK
Pontianak
BDK
Balikpapan
CAPAIAN
Sumber: Bag. OTL, Setban
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
57
2. Kilasan Kemenkeu Corporate University
Kementerian Keuangan memiliki peran strategis dalam mengelola keuangan Negara.
Peranan tersebut harus didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten, akuntabel,
dan handal. Pembentukan SDM yang memiliki kualitas tersebut dilaksanakan melalui proses
pembelajaran. Pembelajaran harus link and match dengan tujuan dan kebutuhan organisasi.
Oleh karena itu, BPPK menggunakan strategi baru sebagai Kemenkeu Corporate University
untuk mencapai tujuan tersebut.
Terdapat beberapa hal yang mendasari penerapan Strategi Kemenkeu Corporate
University antara lain:
a. Pengembangan SDM belum sejalan dengan strategic planning organisasi;
b. Perlunya proses bisnis pengembangan SDM yang lebih aplikastif, relevan/adaptif, mudah
diakses, dan berdampak tinggi;
c. Knowledge di Kemenkeu banyak dan beragam, tetapi tersebar dan melekat pada tiap
orang. Maka dari itu, perlu adanya sistem yang dapat meng-capture dan menata
knowledge tersebut agar dapat mendukung pengembangan SDM;
d. Perlunya kerangka pembelajaran yang mampu mencetak agen perubahan;
e. Perkembangan teknologi menyebabkan materi pembelajaran harus mudah diakses
kapan saja dan dimana saja.
Gambaran umum Kerangka Kemenkeu Corporate University seperti dalam gambar
dengan penjelasan bahwa Pilar dari pembelajaran yang akan dilaksanakan di Kemenkeu
Corporate University adalah Knowledge Management dan Smart Learning Infrastruktur.
Kedua hal tersebut merupakan pendukung utama kegiatan pembelajaran. Pondasi utamanya
adalah Learning Strategy Governance. Melalui tata kelola strategi pembelajaran yang baik
diharapkan dapat mendukung keseluruhan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan.
Adapun secara garis besar ruangan/kegiatan pembelajaran dalam kerangka Kemenkeu Corpu
dibagi menjadi tiga bagian besar yaitu School, College, dan Academy.
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
58
School merupakan kegiatan pembelajaran yang berfokus pada kompetensi dasar
yang diperlukan di semua aspek organisasi serta penyuplai SDM baru yang dibutuhkan oleh
organisasi. Hasil yang diharapkan dari bagian ini adalah terciptanya efisiensi. College
merupakan bagian dimana internalisasi budaya organisasi dilaksanakan dan juga
penghubung kerjasama yang terjadi antara unit-unit kerja dalam organisasi. Hasil yang
diharapkan dari bagian ini adalah keselarasan kinerja antar unit. Academy berfokus pada
pembelajaran yang berkaitan dengan core bisnis Kemenkeu, pengembangan talenta dan
kepemimpinan, serta pusat penelitian organisasi. Hasil yang diharapakan adalah keunggulan
kompetitif Kemenkeu.
Kemenkeu Corpu memperkenalkan strategi pengelolaan kompetensi melalui
Learning Journey, yaitu development path atau pola pengembangan kompetensi yang
dibutuhkan bagi setiap pelaksana pekerjaan (job) dalam organisasi. Learning Journey
bermanfaat bagi pelaksana pekerjaan untuk mengetahui apa saja kompetensi yang harus
dikuasai oleh pegawai/pejabat dalam melaksanakan pekerjaan yang diemban. Oleh karena
itu, pelaksanaan Kemenkeu Corpu butuh dukungan dari setiap unit eselon-I agar BPPK
dilibatkan dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan SDM.
Kemenkeu Corpu juga memperkenalkan learning with passion. Pembelajaran/diklat
harus dilaksanakan dengan keinginan untuk terus maju dan berkembang. Tujuannya untuk
memperkuat performance individu dan organisasi.
Karakteristik pembelajaran yang diterapkan dalam kerangka Kemenkeu Corpu
meliputi 4 karakteristif, antara lain:
a. Aplikatif, yaitu pempelajaran yang dilakukan mudah dipahami, diajarkan, dan diterapkan
dalam pekerjaan. Setiap Pembelajaran akan dilengkapi dengan action learning guna
memastikan bahwa ilmu yang didapatkan oleh peserta diaplikasikan dalam pekerjaannya.
b. Relevan, yaitu tujuan pembelajaran yang dilaksanakan harus “link and match” dengan
strategi bisnis dan kinerja organisasi. Usaha mewujudkan pembelajaran yang relevan
membutuhkan dukungan dari tiap unit untuk dapat menugaskan peserta yang tepat dan
pengajar yang berkompeten dalam kegiatan pembelajaran.
c. Accessible, yaitu kegiatan pembelajaran maupun bahan ajar harus mudah diakses oleh
seluruh level SDM kapan pun dimanapun dengan memanfaatkan online tools dan
Knowledge Management System (KMS).
d. Impactful, yaitu pembelajaran harus memiliki dampak yang signifikan terhadap
peningkatan kinerja organisasi.
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
59
Kemenkeu Corpu mensyaratkan partisipasi dari seluruh unit eselon I di Lingkungan
Kementeria Keuangan, gambaran tata kelola dan organisasi Kemenkeu Corpu sebagai berikut:
3. Kemenkeu Learning Center
Kemenkeu Learning Center (KLC) merupakan aplikasi berbasis web sebagai media
pembelajaran di bidang keuangan negara bagi pegawai Kementerian Keuangan pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dengan alamat yang mudah diakses, yaitu
klc.kemenkeu.go.id, kita dapat berselancar mengarungi berbagai ilmu seputar bidang
keuangan negara yang tersaji dalam bentuk video, modul, course, dan forum diskusi.
Berawal dari pengembangan sepanjang Tahun 2016 hingga berhasil diakses pertama
kalinya melalui internet pada 31 Maret 2017. KLC dikelola oleh Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan yang menjalankan strategi Kementerian Keuangan Corporate University
(Kemenkeu Corpu). Kemenkeu Corpu sendiri merupakan strategi pencapaian visi dan misi
Kementerian Keuangan melalui link and match antara pembelajaran, pengelolaan
pengetahuan, dan penerapan nilai-nilai demi target kinerja Kementerian Keuangan. Salah
satu pilar Kemenkeu Corpu adalah Knowledge Management.
Knowledge Management dan Latar Belakang KLC
Knowledge Management atau manajemen pengetahuan merupakan upaya
untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengelola aset intelektualnya, baik
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
60
pengetahuan maupun pengalaman yang ada. Tujuannya adalah memanfaatkan aset
tersebut untuk mencapai kinerja organisasi yang lebih baik sesuai amanah Permenpan
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen
Pengetahuan.
Hal ini merupakan jawaban atas tantangan BPPK untuk mengelola Knowledge
Management tersebut. Era yang serba instan dan karakteristik pembelajar cepat dan
memiliki pola pemikiran lebih terbuka merupakan model yang harus diterjemahkan
dalam metode pembelajaran pola modern. Didukung dengan teknologi yang semakin
canggih serta pola pembelajaran yang semakin terbuka inilah knowledge management
menjadi sebuah konsep besar yang diinisiasi BPPK melalui hadirnya KLC.
Selain knowledge management, KLC lahir dilatarbelakangi pula oleh beberapa
hal di antaranya:
- Peran focal point BPPK dalam Kemenkeu CORPU,
- Banyaknya pengetahuan yang masih perlu dikelola dan di-capture dengan lebih baik,
- Aksesibilitas ilmu pengetahuan yang perlu diperluas lagi agar kendala jarak, waktu,
dan peningkatan kompetensi dapat diminimalisasi agar semakin banyak pegawai
Kementerian Keuangan dapat memperoleh manfaat akan knowledge management itu
sendiri.
KLC dan Fitur-fiturnya
KLC telah memigrasikan media dan tacit knowledge seperti buku, modul diklat,
artikel, maupun pengalaman, untuk direkam (di-capture) dan disimpan sehingga mudah
diakses oleh siapa saja yang membutuhkan, dengan dukungan teknologi informasi yang
memadai.
Dengan konsep demikian, KLC terdiri atas 3 fitur atau menu utama, yaitu:
Courses, Knowledge Center, dan Community of Practice. Masing-masing menu memiliki
fungsi sesuai tujuan pengembangan KLC, yaitu sebagai media distribusi pengetahuan
melalui diklat, sebagai repository pengetahuan dan sebagai media diskusi.
- Courses
Dengan menu ini, user pegawai Kementerian Keuangan dapat memperoleh
berbagai pengetahuan tentang keuangan negara dalam bentuk modul tertulis, bahan
tayang maupun video, meskipun tidak mengikuti diklat secara offline. Selain itu, user
juga dapat mengikuti berbagai diklat yang diselenggarakan oleh Pusdiklat yang
tercantum pada menu ini, baik yang sifatnya online (e-learning) maupun blended
learning.
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
61
- Knowledge Center
Menu yang berfungsi sebagai repository ini memungkinkan user untuk
menyimpan, berbagi dan memperoleh pengetahuan di bidang Keuangan Negara, baik
dalam bentuk artikel, animasi, gambar, infografis, maupun video. Dibandingkan menu
courses, perbedaan pada menu ini adalah pengetahuan-pengetahuan tersebut dapat
di luar materi diklat yang dikelola oleh Pusdiklat. User dapat melihat tiga pembagian
cakupan knowledge center, yaitu kategori utama, kategori yang lebih spesifik, dan
kategori lainnya.
- Community of Practice (CoP)
Pada menu ini, user dapat berkumpul dan berdiskusi bersama para praktisi di
bidang Keuangan Negara sesuai peminatannya. Begitu menu ini diklik, akan tampil
beberapa grup/peminatan pengetahuan tertentu dengan jumlah anggota member
yang berbeda-beda. Di sinilah, media diskusi ilmiah bagi user untuk berbagi
pengetahuan sekaligus mengenal para member yang lain.
Semerbak Manfaat KLC
Dengan informasi fitur-fitur KLC, dapat dibayangkan bahwa pengetahuan yang
dikelola Pusdiklat di BPPK, pengetahuan yang dibagikan oleh para pegawai Kementerian
Keuangan, serta sarana diskusi ilmiah yang memadai sudah dapat diakses secara luas
dan borderless oleh pegawai Kementerian Keuangan sebagai user KLC, baik di pusat
maupun di daerah.
Setiap pegawai Kementerian Keuangan dapat mengikuti diklat secara online (e-
learning) maupun diklat secara blended learning dengan konsep any time, any where, any
device atau dengan kata lain kapan saja, di mana saja, dengan perangkat apa saja, baik
computer desktop, computer tablet, maupun smartphone).
Oleh karena itu, KLC diharapkan dapat memberi manfaat lebih luas, baik bagi
individu pegawai maupun bagi organisasi Kementerian Keuangan. Bagi individu, KLC
diharapkan meningkatkan SDM dari sisi kapasitas pengetahuan, keterampilan, dan
pengalaman, sedangkan bagi organisasi, KLC membantu meminimalisasi gap competency
bagi SDM yang dikelola Kementerian Keuangan, dengan menghemat waktu, anggaran,
tempat, serta mampu mendukung jumlah SDM yang berlimpah.
Tantangan KLC di Masa Depan
Pengembangan KLC sejak tahun 2016 hingga 2017 memunculkan beberapa
tantangan dalam cakupan knowledge management di masa depan. Secara umum,
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
62
tantangan utamanya adalah bagaimana agar KLC ini diterapkan sebagai knowledge
management di tingkat Kementerian Keuangan.
Penerapan KLC ini memerlukan peran dari unit eselon 1 lain, baik komunikasi
informal maupun formal melalui peraturan, kebijakan, atau regulasi lainnya. Hal ini
mengingat bahwa beberapa unit eselon 1 lain juga memiliki aplikasi knowledge
management. Diperlukan langkah pengintegrasian seluruh aplikasi knowledge
management di unit eselon I tanpa harus menghilangkan aplikasi yang sudah ada.
Selain regulasi, KLC juga memerlukan change management dan penyediaan SDM
pengelola serta infrastruktur yang memadai. Change management dilakukan karena
penerapan KLC akan mengubah secara signifikan proses penyelenggaraan diklat dan
knowledge management di Kementerian Keuangan. Sementara, SDM dan infrastruktur
lainnya perlu diidentifikasi terlebih dahulu agar pemenuhan kebutuhan dapat dilakukan
secara lebih efektif dan efisien.
Tantangan KLC di masa depan perlu segera dijawab dengan langkah nyata. Hal
ini demi mendukung proses bisnis Kementerian Keuangan yang terus berjalan dan
semakin menantang, agar seiring pula dengan kebutuhan pembelajaran bagi para
pegawainya.
Sebagai program unggulan, Kemenkeu Learning Center (KLC) disiapkan BPPK dalam
mendukung upaya peningkatan kompetensi serta pengembangan SDM dibidang pengelolaan
keuangan negara. Hal yang telah dilakukan antara lain:
- Telah di-launching Kemenkeu Learning Center (klc.kemenkeu.go.id) sebagai portal
Knowledge Management di Kemenkeu Corpotare University pada 31 Maret 2017.
- Pegawai kemenkeu dapat mengakses masuk ke dalam KLC dengan login menggunakan
user kemenkeu account (single sign on).
- Telah ada pembahasan draft Tata Kelola KLC dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan.
- Pengisian KLC telah dilakukan dengan baik, antara lain: Buku Evolusi Eselon I, KM Capture
WI/Dosen, KM Capture Tematik, dan CoP. Sampai dengan akhir monitoring, dalam KLC
telah terdapat 116 knowledge captured dan blended learning materials sebanyak 32 buah.
- Telah diinisiasi push-button agar knowledge di intranet BPPK dapat langsung didorong ke
KLC. Pada saat pembahasan dengan Itjen dan BKF, Windows API telah disampaikan.
4. Peran serta aktif BPPK
Anti Korupsi
Upaya melakukan tindakan pemberantasan korupsi yang sudah menyasar pada
lingkup masyarakat kecil agar negara Indonesia tidak mengalami kemerosotan di
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
63
berbagai aspek dan bidang karena dampak dari adanya korupsi ini sendiri. Upaya yang
dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi salah satunya
adalah upaya pencegahan. Disadari oleh Kementerian Keuangan yang ditindaklanjuti
diantaranya oleh BPPK bahwa upaya pencegahan korupsi sejak dini adalah langkah yang
tepat.
BPPK melalui segenap SDM yang dimiliki BPPK di seluruh unit kerja, selalu
menyelipkan serta menyerukan pesan-pesan Anti Korupsi di berbagai kesempatan
kepada peserta diklat maupun mahasiswa program pembelajaran BPPK. Tindakan
pencegahan ini dimaksudkan agar memiliki benteng diri yang kuat guna terhindar dari
perbuatan yang mencerminkan tindakan korupsi di dalam kehidupan sehari-hari mereka
serta diharapkan mampu memberi pengaruh kuat dalam menyerukan Anti Korupsi di
lingkungan sekitar maupun masyarakat luas.
BPPK, dalam upayanya mencegah sejak dini adalah melalui PKN STAN dalam
memberikan mata kuliah kepada seluruh mahasiswa dari segala program pendidikan.
Mengapa mahasiswa? karena mahasiwa adalah elemen masyarakat yang paling idealis
dan memiliki semangat yang sangat tinggi dalam memperjuangkan sesuatu. Selama ini
mahasiswa dipandang bisa cukup signifikan dalam mempengaruhi perubahan kebijakan
atau struktur pemerintahan. Apalagi mahasiswa yang dilahirkan oleh BPPK adalah calon-
calon SDM yang terlibat langsung dalam pengelola keuangan negara. Di sisi lain,
mahasiswa juga bisa mempengaruhi lapisan masyarakat lainnya sehingga upaya ini
sangatlah efektif dan akan berdampak langsung.
Selain itu, peran serta dalam upaya anti korupsi diwujudkan dalam berbagai
kegiatan berupa sosialisasi, workshop, dan juga seminar yang diselenggarakan. Contoh
halnya seperti pada akhir tahun 2017, BDK Pontianak menyelenggarakan seminar
bertemakan Menjaga Integritas dengan menghadirkan pembicara Bapak Bambang
Widjojanto (Wakil Ketua KPK Periode 2011-2015). Peserta seminar berasal dari instansi
pemerintahan di kota Pontianak dan sekitarnya, instansi vertikal Kementerian/Lembaga
dan Pemerintah Daerah. Tujuan seminar ini adalah ingin mengajak sebagian besar
instansi pemerintahan di Kota Pontianak dan sekitarnya, baik instansi vertikal
Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah untuk bersama-sama
mengakselerasi pembangunan zona integritas menuju WBK (Wilayah Bebas
Korupsi)/WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) serta bagaimana menjaganya guna
mewujudkan good governance.
Dalam materinya Bapak Bambang Widjojanto menyampaikan beberapa hal
terkait kasus korupsi yang ada serta melatih kejujuran, karena jujur adalah mata uang
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
64
yang bersifat universal, laku dimanapun dan tak lekang oleh zaman. Meyakini dan
menjadikan setiap hambatan dan ancaman menjadi kesempatan dengan menghidupkan
harapan. Membangun dan mengembangkan sikap dan perilaku positif, persisten dan
ikhlas. Integritas adalah mengintegrasikan perbuatan dengan perkataan. Integritas
dibangun dari nilai-nilai, persistensi, konsistensi dan profesionalitas. Integritas berpijak
pada hati, kemampuan olah nurani yang mencakup antara lain kejujuran, ketulusan dan
komitmen. Untuk mempraktikkan integritas yaitu punya tekad keyakinan yang teguh,
menggunakan kata dan mata hati, serta menjalankan, menjaga dan menegakkan
reputasi, keteladanan dan kehormatan.
Sejalan dengan kegiatan upaya anti korupsi pula di unit kerja BPPK, dalam setiap
kegiatan kegiatan lmplementasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan (INKK), contohnya di
lingkungan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan yang mengikutsertakan seluruh
pegawai, Pimpinan selalu menyampaikan pentingnya menjaga integritas sebagai bagian
dari Anti Korupsi. Kemudian dalam rangka mendukung Penguatan Budaya Organisasi
sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 974/KMK.01/2016, Pusdiklat
Anggaran dan Perbendaharaan pada tahun 2017 terpilih sebagai unit yang diikutsertakan
dalam kegiatan Penilaian Persepsi lntegritas yang meliputi Survei Penilaian lntegritas,
Focus Group Discussion (FGD), dan Penilaian Lapangan. Kegiatan tersebut tidak hanya
terkait pada pelayanan diklat tetapi juga pada proses Pengadaan Barang dan Jasa, yang
tentu saja menekankan akan artinya Anti Korupsi.
Upaya-upaya yang dilakukan BPPK beserta jajaran unit kerja, pada akhirnya
mendapatkan pengakuan. Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) diperoleh Pusdiklat
Keuangan Umum sebagai salah satu unit kerja BPPK dari 11 unit kerja Kementerian
Keuangan penerima penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani (WBK/WBBM).
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
65
Penghargaan kepada Kementerian Keuangan diberikan pada Selasa 12
Desember 2017 saat diselenggarakan Hari Anti Korupsi Sedunia (HARKODIA) oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Bidakara.
Penghargaan
Untuk mendorong terciptanya pelatihan yang berkualitas bagi para pegawai
Aparatur Sipil Negara (ASN). Lembaga Administrasi Negara (LAN) mewajibkan lembaga
pelatihan pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelatihan melalui akreditasi. Tanggal 2
Agustus 2017, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) telah menerima
penghargaan berupa sertifikat atas pengakuan dari LAN Nomor 070/K.1/PDP.09 yang
diserahkan oleh Menteri PAN RB pada tanggal 19 Desember 2017. Berdasarkan sertifikat
tersebut, BPPK mendapat kewenangan sebagai lnstansi Pengakreditasi Pelatihan Teknis
untuk seluruh Pelatihan Teknis yang berkaitan dengan Bidang Keuangan Negara di
bawah Lingkungan Kementerian Keuangan dan Lembaga Pelatihan Pemerintah lainnya
untuk masa berlaku 5 (lima) tahun.
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
66
Selain di atas, terdapat pula sertifikat pengakuan terhadap kinerja BPPK beserta
jajaran unit teknis kerjanya dalam bidang keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
yang di peroleh Pusdiklat dan Balai Diklat Keuangan.
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
67
Inovasi
Di antara banyak Inovasi manajemen yang dilakukan BPPK, salah satunya adalah
Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Aset Online (RTPA Online). RTPA Online adalah
layanan kerumahtanggaan berbasis online yang diimplementasikan di Pusdiklat PSDM
sejak April tahun 2015 dan selalu dilakukan pengembangan di tahun-tahun berikutnya
sampai dengan pada tahun 2017 ini. Inovasi ini dimunculkan untuk menangani masalah
media penyampaian layanan yang klasik dan rumit, monitoring ruangan dan mobil dinas
yang belum akuntabel, sekaligus menyatukan layanan dalam satu pintu one-stop-service
melalui domain tinyurl.com/rtpaonlineppsdm.
Penyampaian layanan online dikelompokkan menjadi form permintaan ATK dan
persediaan (Paper), form perbaikan dan pemeliharaan (Baper), form peminjaman
temporal BMN (Pinter BMN), form pengiriman surat (Pesut), dan form kerumahtanggaan
rapat, sosialisasi, seminar, dan sejenisnya (Ketupat Sosis). Sedangkan
monitoring/pemantauan dilakukan via online untuk mobil dinas melalui Cimol (cek
informasi mobil dinas) dan untuk ruangan melalui kasmaran dan lamaran (kamar asrama
terpantau online dan lain-lain monitoring ruangan online). Seluruh layanan ini dirangkum
dalam satu pintu bertajuk RTPA Online PPSDM dan memenuhi kriteria kreatif inovatif
yaitu: penggunaan basis teknologi, penggunaan istilah unik, pemilihan google slide
sebagai halaman muka, dan penggunaan aplikasi pemersingkat domain.
Dalam mengimplementasikan inovasi RTPA Online PPSDM, strategi pelaksanaan
dilakukan secara bertahap, dengan keterlibatan SDM dari: Kabag Tata Usaha, Kasubbag
Rumah Tangga dan Pengelolaan Aset, serta 6 orang staf Subbagian RTPA dengan tugas
individual yang melekat pada layanan. Selain itu, sumber daya yang digunakan dapat
berupa hardware kantor (PC unit) dan software online (fitur google) maupun offline.
Sistem pemantauan pekerjaan dan perkembangan RTPA Online juga dilakukan berbasis
saran/kritik dari customer. Walaupun demikian, kendala dapat muncul baik dari sisi
customer, sumber daya yang ada, maupun dari administrator sendiri. Sejauh ini kendala
dapat diatasi dengan baik.
Secara keseluruhan, RTPA Online PPSDM memiliki 5 manfaat berakronim SMART,
yaitu Simpel, Modern, Akuntabel, Ringkas, dan Taat. Manfaat ini memberikan perbedaan
kualitas layanan antara sebelum dan sesudah diimplementasikannya inovasi ini.
Pembelajaran pun dapat dipetik. Besar harapan, target kelanjutan pengembangan
inovasi ini dapat direplika serta dikembangkan lebih baik lagi di masa depan nanti,
terutama oleh pakar yang kompeten di bidangnya.
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
68
Bedanya sebelum dan sesudah inovasi pelayanan publik ini dilaksanakan:
Sebelum Sesudah
Layanan Permintaan ATK melalui tulisan
tangan/ memo, via lisan, via nota dinas
dengan dokumentasi beragam dan bukti
dokumen yang belum valid (belum ada tanda
terima), selain itu layanan ATK juga belum
terintegrasi mempengaruhi saldo barang
aplikasi persediaan dalam konteks
pengelolaan aset persediaan.
Layanan Permintaan ATK dilakukan melalui
formulir online (PAPER) sehingga kelima
manfaat di atas dapat terasa, yang secara
teknis dokumentasi diseragamkan dilengkapi
bukti tanda terima. Selain itu, layanan ATK
sudah terintegrasi mempengaruhi saldo barang
dalam aplikasi persediaan, sehingga data yang
tersaji cukup valid dan informatif.
Layanan permintaan perbaikan dan
pemeliharaan belum memiliki standar baku.
Setiap ada permintaan perbaikan, sepanjang
berkenaan dengan pihak eksternal/peserta
diklat, dokumentasi sudah dilakukan di pos-
pos asrama diklat. Permintaan perbaikan
yang berkenaan dengan customer internal
kantor, tidak terdokumentasi dengan baik.
Layanan permintaan perbaikan dan
pemeliharaan online (BAPER) belum setenar
layanan permintaan ATK (PAPER), sehingga
dokumentasi utama yang lengkap masih
berkenaan dengan pihak eksternal. Apabila ada
perbaikan yang muncul dan belum masuk di
form BAPER, admin biasanya mengingatkan
customer yang bersangkutan untuk mengisi
atau bila mendesak, admin lah yang akan
mengisi di e-form tersebut.
Layanan peminjaman BMN portabel dibuat
versi offline untuk lebih menjaga keamanan
BMN yang akan dipinjam (sebelumnya
pernah di-online-kan tetapi dicabut kembali
dengan alasan keamanan ini).
Layanan peminjaman BMN portabel
(PINTERBMN) di-online-kan kembali pada
triwulan akhir 2016 karena untuk memonitor
pengembalian BMN ternyata memerlukan
rekapan yang jelas dan rapi. Saat ini, e-form ini
sedang dalam masa promosi, yakni agar
customer kembali mengisi via online seperti
dulu lagi.
Layanan peminjaman ruangan untuk kegiatan
one-day-activity baik rapat, seminar, atau
sejenisnya biasa menggunakan nota dinas
(dokumen resmi).
Layanan bertajuk KETUPATSOSIS akan
dipatenkan di tahun 2017 (sudah diujicobakan
di triwulan akhir 2016) menggantikan nota
dinas. Sudah didiskusikan dengan Kabag Tata
Usaha bahwa e-form ini akan menggantikan
fungsi nota dinas sebagai media
pertanggungjawaban pengeluaran negara atas
konsumsi yang dipesan.
Layanan permintaan pengiriman surat sudah
ada, namun tidak dilakukan secara tertulis
sehingga surat masuk tinggal taruh dan
dikirim saja oleh caraka tanpa adanya
dokumentasi.
Layanan permintaan surat online (PESUT) sama
tenarnya dengan permintaan ATK (PAPER).
Caraka tidak lagi asal antar surat, tetapi dapat
mengelola melalui komputer, mana yang
dikirim hari ini, mana yang dikirim besok atau
lusa. Input data dilakukan oleh pembuat surat
sehingga status lanjutan dicatat oleh caraka
tersebut.
Monitoring ruangan memerlukan sebuah
papan tulis yang diisi dengan peminjaman
ruangan kemudian dihapus karena ada
peminjaman yang lebih baru. Hal ini dinilai
kurang akuntabel.
Monitoring ruangan versi online baik asrama
atau non-asrama (KASMARAN atau LAMARAN)
ditautkan di internet berdasarkan nama
ruangan dan tanggal dalam setahun. Admin
dapat menambah dan mengubah peminjaman
ruangan, sedangkan monitor untuk customer
tetap dapat dilakukan dengan hanya melihat
saja (tanpa mengubah).
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
69
Monitoring mobil dinas memerlukan sebuah
papan tulis yang diisi dengan peminjaman
mobil pada satu pekan kemudian dihapus
karena ada peminjaman yang lebih baru. Hal
ini dinilai kurang akuntabel.
Monitoring mobil dinas versi online (CIMOL)
ditautkan di internet berdasarkan jenis mobil
dan tanggal dalam setahun. Admin dapat
menambah dan mengubah peminjaman mobil,
sedangkan monitor untuk customer tetap
dapat dilakukan dengan hanya melihat saja
(tanpa mengubah). Adapun monitoring versi
papan tulis tetap dilakukan karena driver masih
memerlukan informasi tertulis.
Keseluruhan layanan tersebut di atas belum
terintegrasi menjadi satu, sehingga layanan
dimintakan langsung menghubungi
PIC/penanggung jawabnya. Padahal tidak
semua customer mengetahui layanan X
penanggung jawabnya adalah si A.
Konsep one-stop-service telah diberlakukan
dengan tautan tinyurl.com/rtpaonlineppsdm.
Konsep layanan satu pintu ini memudahkan
customer untuk hanya menghafal satu domain
saja. Setelah masuk ke dalam pintu, tinggal
mengklik opsi-opsi yang tersaji dalam tampilan
RTPA Online tersebut.
Tampilan muka one-stop-service RTPA Online PPSDM
Event dan Peran serta
BPPK yang memiliki visi menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan terkemuka
yang menghasilkan pengelola keuangan negara berkelas dunia, perlu berpartisipasi serta
aktif dalam kegiatan maupun event bertaraf nasional maupun internasional. Peran serta
tersebut dimaksudkan untuk selalu dapat bersaing dan juga tampil membawa nama di
mata dunia. Hal tersebut, bermanfaat sebagai ukuran dan pengembangan diri dalam
menjaga Sumber Daya Manusia pengelola bidang keuangan negara memiliki performa
kelas dunia.
Berbagai event telah diikuti BPPK. Di antaranya adalah the 2nd Joint Customs
Middle Programme (JCMMP). BPPK diwakili Pusdiklat Bea dan Cukai pada Rabu, 2 Agustus
2017 menerima peserta the 2nd Joint Customs Middle Programme (JCMMP) yang terdiri
dari 4 (empat) negara, yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura dan Malaysia. The
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
70
2nd Joint Customs Middle Programme (JCMMP) merupakan pertemuan para pejabat Bea
dan Cukai tingkat menengah dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan
pengetahuan dengan saling berbagi informasi, pandangan dan pengalaman mengenai
berbagai isu kepabeanan. Pertemuan ini dihadiri oleh para Direktur Jenderal dan 30
peserta perwakilan administrasi pabean dari 4 negara tersebut. Kegiatan JCMMP ini juga
bertujuan untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi serta kerja sama yang sangat
diperlukan dalam menjaga perbatasan, memberantas perdagangan ilegal dan melindungi
masyarakat dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Selain itu, kegiatan ini diharapkan
dapat meningkatkan pemahaman dan saling berbagi pandangan dan pengalaman
diantara para pejabat Bea dan Cukai tingkat menengah untuk mencapai tujuan masing-
masing.
Selain kegiatan atas, BPPK melalui Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
menerima Benchmarking oleh Pemerintah Bangladesh. Pusdiklat Anggaran dan
Perbendaharaan menerima kunjungan Pemerintah Bangladesh, pada hari Rabu
tanggal 12 Juli 2017. Pemerintah Bangladesh berkunjung ke Indonesia dalam rangka
Indonesian Budgeting System Benchmarking. Selama lima hari kerja, terhitung tanggal
10 s.d.14 Juli 2017, mereka melakukan kegiatan benchmarking di tiga lokasi, yaitu
Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusdiklat Anggaran dan
Perbendaharaan, serta Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal
Kementerian Keuangan.
BAB 4
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2017
71
BPPK sebagai mitra strategis bagi unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan dalam
pengembangan SDM keuangan negara. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut BPPK juga didukung
oleh pendanaan yang memadai dengan jumlah yang mengalami kecenderungan meningkat di
setiap tahun. Peningkatan jumlah dana bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas
dukungan BPPK dalam memenuhi kebutuhan unit-unit Kementerian Keuangan, khususnya di bidang
pengembangan SDM keuangan negara. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya,
setiap kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan Indikator
Kinerja Kegiatan.
Laporan kinerja Tahun 2017 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun tantangan
capaian strategis yang ditunjukkan oleh BPPK pada Tahun anggaran 2017. Berbagai capaian
strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja
berdasarkan tujuan dan sasaran. Besaran Nilai Kinerja Organisasi adalah 105,39. Tiga belas dari
empat belas Indikator Kinerja Utama (IKU) telah melampaui targetnya merupakan cerminan
efektivitas kinerja BPPK yang baik. Namun demikian, masih ada satu indikator kinerja yang perlu
menjadi perhatian. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja memberikan
gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, pelaksanaan transformasi
kelembagaan serta upaya aktif anti korupsi secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen,
keterlibatan dan dukungan aktif segenap sumber daya yang dimiliki.
Dari sisi penggunaan anggaran, periode Tahun Anggaran Tahun 2017, BPPK mendapat
anggaran sebesar RP729.554.964.000,00 atau lebih besar dibanding tahun sebelumnya sebesar
Rp637.627.262.000 (setelah dikurangi self blocking) dan terealisasi penyerapan sebesar
Rp650.125.131.340 atau 89,11 %. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai belanja dan
kegiatan-kegiatan di lingkungan BPPK. Realisasi anggaran sudah sesuai dengan rencana penyerapan
atau proyeksi anggaran yang ditetapkan. Adapun sisa anggaran yang tidak terserap berasal dari
hasil lelang pengadaan maupun kegiatan yang telah selesai dilaksanakan dan output kegiatan telah
tercapai (efisiensi).
LAMPIRA
NI
PENETA
PANKIN
ERJA BPPKTAH
UN
2017
KONTRAK KINERJA NOMOR: 11/KK/2017
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN2017
Pemyataan Kesanggupan
Dalam melaksanakan tu gas sebagai Kepala Badan Pendidikan dc111 Pelatihan Keuangan, saya akan:
1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja
sebagaimana tercantum dalam Kontrak I<inerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Peta Strategi ' - - -- -VISI SPPK- - �-� - - -- - --
Monjodl lombaga pondidikan don polatlhon torkcmuka yang rnonghosllknn pongolola kouongan nogoro borkelas dunio
.., c, • M11nterl Keuangan .g .;: • Plinplnan Unit Eselon I Kemenkeu _..., _g � • Kernonterlan/L.embaga c, Q. • Pemorlnlah Daorah B � • Lembaga Leglslatlr (Pusal dan Oaorah) III o.. • M.111yamka1
PP·1 SOM ynng Kompotitif
• Peserta Diktat • Mahaalswa STAN • lnstansl Pongguna
501,1 • Uasyarakat
PP•2 LulUAn. pendidilam d11n pelatlnan benwa11tu tinggi MSvai dengan
kebutuhan
pp.3 Kepu11S11h
Pcn1111una Layanan T10!Xli
pp,.7 Ev11lu115l
kobij11k11n ynng komprehensif
. � . PP·11
Pengelol1111n 11ngg11ran yang
optimal
pp.9 Orgilniillsi y11119
konc1us1,
PP·8 SDM yang Kom�n, kreatif da11 memllikl perilaku yang tepat
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN PE_NDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
No. Sasaran Program/Kegiatan lndikator Kinerja Target
1. SOM yang Kompetitif la-CP Nilai Peningkatan Kompetensi 40 SDM
2. Lulusan pendidikan dan 2a-N Perse.ntase Lulusan Pendidikan 90% pelatihan berkualitas tinggi dan Pelatihan dengan Predikat sesuai dengan kebutuhan Minimal Baik
3. Kepuasan Pengguna Layanan 3a-N Indeks Kepuasan Pengguna 4,12 yangTinggi Layanan (skala 5)
4. Perencanaan dan Perumusan 4a-CP Persentase irnplementasi inisiatif 90% Kebijakan yang Berkualitas RBTK Tinggi
5. Program yang Akomodatif 5a-N Persentase Program Diklat yang 100% Me.ndapatkan Nilai Validasi A
Sb-N Persentase Jam Pelatihan Pegawai 4% terhadap Jam Ke.rja Kementerian Keuangan
6. Proses Pembelajaran yang 6a-N Indeks Persepsi Peserta Diklat 4 Kreatif dan Efektif terhadap Proses Pembelajaran (skala 5)
7. Evaluasi Kebijakan yang 7a-N Persentase Program Dil<lat yang 100% Komprehensif Berkontribusi terhadap
Peningkatan Kompetensi 8. SOM yang Kompeten, Kreatif 8a-CP Persentase Pejabat yang Telal1 90%
dan Memiliki Perilaku yang Memenuhi Standar Kompetensi Tepat Jabatan
9. Organisasi yang Kondusif 9a-N Indeks Tata Kelola Organisasi 75 9b-N Persentase Implementasi 100%
Sertifikasi di Bidang Keuangan Negara
10. Sistem Manajemen Informasi lOa-CP Persentase doumiinte sistem TIK 1% yang Andal lOb-N Indeks lmplementasi IT Service 80
Mn11ngeme11t Tahap I (skala 100) 11, Pengelolaan anggaran yang 11a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan 95%
optimal Anggaran
Kegiatan 1. Pe:ngembangan SOM melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan Negara di Daerah 2. Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan
Fungsional di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan 3. Pengembangan SOM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan
Fungsional di Bidang Kepabeanan dan Cukai 4. Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis clan
Fungsional di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan
5. Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis clan Fungsional di Bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara dam Perimbangan Keuangan
6. Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Perpajakan
7. Pengembanga.n SDM rnelalui Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen serta Pendidikan Pasca Sarjana bagi Pegawai Kementerian Kcuangan
8. Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Bidang Keuangan Negara (Politeknik Keuangan Negara SfAN)
9. Penyele:nggaraan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit Kerja di Lingkungan BPPK
Anggaran Rp 110.280.229.000,-
Rp 32.971.545.000,-
Rp 27.815.805.000,-
Rp 19.057.709.000,-
Rp 25.694.501.000,-
Rp 70.680.158.000,-
Rp 229.056.475.000,-
Rp 115.992.000.000,-
Rp 102.609.145.000,-
Menteri Keuangan,
Sri Mulyani lndrawati
Jakarta, Januari 2017
Kepala Badan Pendidika.n dan PeJatihan Keuangan,
»>: .fl Astera Primanto Bhakti '
NIP 196801201992011 003
INISIATIF STRATEGIS BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN2017
Indikator Kinerja I . . if S . Output/ Periode Penanggung No. nisiati trategis Utama Outcome Pelaksanaan Jawab
1 Nilai Peningkatan Kompetensi SOM
Penyelesaian infrastruktur untuk pengukuran Competency Gap Index
Pedoman pengukuran CGI
T riwulan Ill Sekretariat Bad an
Jakarta, [anuari 2017
PNS yang dinilai,
.>: � Astera Primanto Bhak ti J
NIP 196801201992011 003
RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2017
Target No IKU
Ql Q2 Smtl Q3 s.d.Q3 Q4 y
1 SOM: yang Kompetitif
la-CP Nilai Peningkatan 40 40 - - - - - Kompetensi SOM
2 Lulusan pendidikan clan pelatihan berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan
2a-N Persentase Lulusan Pend.idikan dan
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Pelatihan dengan Predikat Minimal Baik
3 Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi
3a-N Indeks Kepuasan 4,12 Pengguna Layanan - - - - - 4,12 (skala
5)
4 Perencanaan dan Perumusan Kebijakan yang Berkualitas Tinggi
4a-CP Persentase implementasi inisiati.f - 30% 30% - 30% 90% 90% RBTI<
5 Program yang akomodatif
5a-N Persentase Program Diklatyang - 100% 100% - 100% 100% 100% Mendapatkan Nilai Validasi A
5b-N Persentase Jam. Pelatihan Pegawai 0,8157 0,6501 1,4658 1,5874 3,0532 0,9468 terhadap Jam Keria 4%
% % % % % % Kemeruerlan Keuangan
6 Proses pernbelajaran yang kreatif dan efoktif
6a,N Indeks Persepsi 4 Peserta Dikl�t 4 4 4 4 4 4 (skala wrhadap Proses
5) Peml3elajarnn
7 Ev�h,1Mt lwbij111wl yang kornprehensif
7tlPN P�r.6ffnt�g{3 Pr(:)t;ram . - - - - 100% 100% Oi.khtt yru:1t� B�riwfltribu!?J wrh@dap r�ntngkMim �mp€!Wn§i
- �
Target No II<U
Ql Q2 Smt 1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y
8 SDM yang Kompeten, kreatif dan memiliki perilaku yang tepat 8a-CP Persentase Pejabat
yang T elah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan
90% 90% 90% 90% 90%
9 Organisasi yang kondusif
9a-N Indeks Tata Kelola Organisasi
9b-N Persentase Implementasi Sertifikasi di Bidang Keuangan Negara
12,5% 62,5% 62,5% 75% 75%
75
100%
75
100%
10 Sistem Manajemen Informasi yang Anda!
10a-CP Persentase dotoniime sistem TD<
10b-.N Indeks Implementasi IT Service Management Tahap 1
1%
15 40
1%
40 65
1%
65 80
1%
80 (skala 100)
11 Pengelolaan anggaran yang optimal
11a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
15,32% 40,53% 40,53% 74,83% 74,83% 95% 95%
Jakarta, [anuari 2017
PNS yang dinilai,
�
yd_ Astera Primanto Bhakti' N1P 19680120 199201 1 003
Sasaran Kerj a Pegawai
No L P.EJABATPENILAJ No II. PEGAWAl NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1 Nama Sri Mulyani Indrawati 1 Nama Astera Primanto Bhakti 2 NrP - 2 NIP 19680120 199201 1 003 3 Pangkat/ - 3 Pangkat/ Pembina Utama Muda (IV /c)
Gol. Ruang GQl. Ruang 4 Jabatan Menteri Keuangan 4 [abatan Kepala Badan Pendidikan clan
Pelatihan Keuangan 5 Unit Ketja Kementerian Keuangan 5 Unit Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan
TARGET
No Ill. KEGIAT AN TUGAS POKOK AK KUANTITASJ KUALITASJ JABATAN WAKTU BIA YA OUTPUT MUTU
1. Meningkatkan n:ilai kompetensi SOM 40 100 12 - 2. Menghasilkan lulusan diktat dari 90% 12 -
Kernenkeu dengan predikat minimal 100
Baik 3. Memenuhi indeks kepuasan pengguna 4,12 100 12 -
Jayanan (skala 5)
4. Mengimplementasikan inisiatif RBTK 90% 100 12 -
5. Menghasilkan program dik1at yang 100% 100 12 - mendapatkan nilai validasi A
6. Memenuhi jam pelatihan pegawai 4% 100 12 terhadap jam kerja Kementerian - Keuangan
7. Memenuhi indeks persepsi peserta 4 100 12 - diklat terhadap proses pernbelajaran (skala 5)
8. Menghasilkan program diklat yang 100% 100 12 berkontribusi terhadap peningkatan - kompetensi
9. Mewujudkan pejabat yang memenuhi 90% 100 u - Standar Kompetensi [abatan
10. Memenuhi indeks tata kelola 75 100 12 - organisasi
11. Mengimplementasikan sertifikasi di 100% 100 12 - bidang keuangan negara
12. Mengelola downtime sistern TIK 1% 100 12 -
13, Memenuhi indeks irnplernentasi IT 80 100 iz - seroia: matutgemen! tahap I (skala 100) 14, Memenuhi kualitas pelaksanaan 95% 100 12 Rp 734,15 M
anzzaran
Pcjabat Penllai,
Sri M1-1ly1ml Indrawatt
Jakarta, Januari 2017
PNS yang dinillai,
=>: {', Astera Primanto Bhakti I
NIP 19680120 1992011 003
LAM
PIRAN
IIPEN
GU
KURAN
KINERJA BPPK
TAHU
N 2017
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017
Unit Organisasi : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Program Sasaran Strategis IKUTarget Realisasi
Indeks2017 2017
1 2 3 4 5 6 7
Pendidikandan PelatihanAparaturKementerianKeuangan
STAKEHOLDER PERSPECTIVE (25%) 98,96
1SDM Keuangan Negaraberkompetensi Tinggi
1a-CP Nilai Peningkatan Kompetensi SDM 40 39,58 98,96
106,67
2Lulusan Pendidikan dan PelatihanBerkualitas Tinggi sesuai denganKebutuhan
2a-NPersentase Lulusan Diklat dengan Predikatminimal Baik
90% 97,24% 108,04
3Kepuasan Pengguna Layanan yangTinggi
3a-N Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 4,12 4,33 105,10
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (30%) 106,67
4Perencanaan dan PerumusanKebijakan yang Berkualitas Tinggi
4a-N Persentase implementasi inisiatif RBTK 90% 98% 108,89
5 Program yang Akomodatif
5a-NPersentase Program Diklat yangMendapatkan Nilai Validasi A
100% 100% 100
5b-NPersentase Jam Pelatihan Pegawai terhadapJam Kerja Kemenkeu
4% 4,3976% 109,94
6Proses Pembelajaran yang Kreatifdan Efektif
6a-NIndeks Persepsi Peserta Diklat terhadapProses Pembelajaran
4 4,49 112,24
7Evaluasi Kebijakan yangKomprehensif
7a-NPersentase Program Diklat yangBerkontribusi terhadap PeningkatanKompetensi
100% 100% 100
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE (40%) 108,88
8SDM yang Kompeten, Kreatif danMemiliki Perilaku yang Tepat
8a-CPPersentase Pejabat yang telah MemenuhiStandar Kompetensi Jabatan
90% 93,14% 103,49
9Organisasi yang Efisien, Efektif danMemiliki Budaya yang Tepat
9a-CP Indeks Tata Kelola Organisasi 75 86,16 114,87
9b-NPersentase Implementasi Sertifikasi diBidang Keuangan Negara
100% 100% 100
10Sistem Manajemen Informasiyang Andal
10a-CP Tingkat Downtime Sistem TIK 1% 0% 120
10b-CPIndeks Implementasi IT Service ManagementTahap I
80 88 110
11Pengelolaan Anggaran yangOptimal dan Akuntabel
11a-CP Persentase Kualitaas Pelaksanaan Anggaran 95% 103,25% 108,68
Nilai Kinerja Organisasi 105,39
Jumlah Anggaran Tahun 2017 : Rp 729.554.964.000,00Realisasi Anggaran Periode Tahun 2017 : Rp 650.125.131.340,00
Kepala Badan,
(ttd)
Astera Primanto BhaktiNIP 19680120 199201 1 003
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Jalan Purnawarman N0.99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telepon/Fax : +62 21 7394666, 7204131 / 7261775
Situs : www.bppk.kemenkeu.go.id