rightsizing good governance - tidorekota.go.id · Meningkatnya sistem prosedur dan tata kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip -prinsip good ... personel

RPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 – 2021 | IV - 13

16. Meningkatnya jangkauan layanan Listrik;

17. Meningkatnya layanan telekomunikasi;

18. Optimalisasi fungsi perencanaan dan pengendalian penataan ruang;

19. Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang religius;

20. Meningkatnya kehidupan dan kepedulian sosial;

21. Terwujudnya kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadah dan meningkatkan peran

serta fungsi lembaga keagamaan;

22. Terwujudnya seni dan budaya yang religius, tangguh, disiplin, kuat, inovatif dan kreatif;

23. Terwujudnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing);

24. Tersedianya e-Data base pada organisasi perangkat daerah yang berbasis geospasial;

25. Meningkatnya sistem prosedur dan tata kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai

dengan prinsip-prinsip good governance;

26. Meningkatnya aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja

tinggi dan sejahtera.

27. Meningkatnya pelayanan prima yang berorientasi pada masyarakat dan dunia usaha;

28. Terwujudnya sinergitas dan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan antara pemerintah

pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

29. Meningkatnya kapasitas, akuntabilitas dan kinerja birokrasi.

4.2.4 Kebijakan Pembangunan Daerah Lainnya

Dalam rangka penyelarasan pelaksanaan pembangunan antar daerah dalam Provinsi Maluku

Utara, maka perencanaan pembangunan Kota Tidore Kepulauan perlu meninjau kebijakan

pembangunan daerah sekitarnya melalui dokumen RPJMD masing-masing kabupaten/kota.

Tabel 4.1. Identifikasi Isu Strategis/Kebijakan RPJMD Kabupaten/Kota Lain

Kabupaten/ Kota Lain

Isu Strategis

Keterkaitan

Ternate Terdapat degradasi budaya dan sosial di masyarakat

Trend degradasi budaya dan sosial dapat dengan cepat merambat ke Kota Tidore Kepulauan, mengingat jangkauan dekat dan mobilitas antar kedua kota ini lancar.

Keterbatasan lahan perkotaan Keterbatasan lahan ini dapat memicu pergerakan penduduk ke pulau Tidore, utamanya di Kecamatan Tidore Utara dan Tidore Timur. Terlebih akses laut yang mudah dan lancar.


Tingkat inflasi yang masih tinggi sebagai akibat dari adanya sejumlah kebutuhan pokok di pasok dari luar

Nelayan Tidore termasuk pemasok terbesar produksi ikan di Ternate. Menurut data Bank Indonesia, inflasi di Ternate umumnya dipengaruhi oleh harga ikan. Hal ini menunjukkan bahwa nelayan Tidore sangat mempengaruhi inflasi yang terjadi di Ternate.

Pengendalian ruang dan lingkungan serta kesadaran masyarakat yang belum optimal

Sampah di perairan Tidore salah satu sumber utamanya dari pulau Ternate yang terbawa arus.

Masih terdapat kawasan rawan bencana yang bersifat musiman (karakteristik geografis Kota Ternate sebagai wilayah rawan bencana).

Bencana erupsi Gunung Gamalama dampaknya berpengaruh sampai ke Tidore, utamanya di Kecamatan Tidore Utara dan Tidore Timur. Selain itu, sebagai pintu gerbang Maluku Utara dengan keberadaan Bandara Babullah, erupsi Gamalama berpengaruh terhadap perekonomian Maluku Utara, termasuk Kota Tidore Kepulauan.

4.2.5 Kebijakan Pembangunan Kota Tidore Kepulauan

Penelaahan kebijakan pembangunan Kota Tidore Kepulauan dilakukan terhadap beberapa

dokumen perencanaan yang telah dibuat, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kota Tidore Kepulauan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tidore Kepulauan,

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPARDA) Kota Tidore Kepulauan, Rencana

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kota Tidore

Kepulauan, dan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Tidore Kepulauan.

4.2.5.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tidore Kepulauan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang, maka RPJMD ke-3 ini diarahkan untuk :

1. Peningkatan akselerasi pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang, dengan penekanan

pada peningkatan daya saing daerah dalam percaturan ekonomi dan politik global.

2. Peningkatan kesejahteraan rakyat, kualitas sumberdaya manusia, derajat kesehatan dan status

gizi masyarakat, kesetaraan gender, meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak,

penduduk yang tumbuh seimbang dan mantapnya karakter sosial.

3. Pemantapan stabilitas ketertiban dan keamanan masyarakat dan daerah didukung oleh kesiapan

personel TNI/Polri dalam menjaga situasi Kamtibmas dan keutuhan wilayah, penyelenggaraan


pemerintahan yang saling mendukung, baik menyangkut hubungan konsultatif dengan pihak

legislatif daerah maupun dengan kelompok-kelompok sosial yang ada.

4. Dalam kerangka pencapaian pembangunan daerah secara berkelanjutan, pengelolaan

sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup semakin maju melalui penguatan

kelembagaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui proses rehabilitasi dan

konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta disertai partisipasi aktif masyarakat.

5. Terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan SDA tropis lainnya dimanfaatkan untuk

meningkatkan nilai tambah ekonomis dan daya saing daerah Kota Tidore Kepulauan dengan

Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Maluku Utara. Kondisi ini didukung dengan meningkatnya

kualitas perencanaan tata ruang yang telah ada serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan

mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait dan penegakan

peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

6. Daya saing perekonomian Kota Tidore Kepulauan semakin kuat dan kompetitif dalam kontek lokal

dan regional dengan semakin terpadunya industri manufaktur dan pertanian, kelautan dan

sumberdaya alam lainnya secara berkelanjutan.

7. Pada periode ini infrastruktur sosial dan ekonomi menjadi semakin berkembang pesat didukung

oleh mantapnya kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan antara pemerintah daerah dan

dunia usaha. Dunia pendidikan pun semakin berkembang yang ditandai dengan jumlah mahasiswa

yang memiliki prestasi akademik tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki

kemampuan industrial yang bermanfaat bagi pengelolaan dan pemanfaatan hasil sumberdaya

alam daerah.

4.2.5.2 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tidore Kepulauan

Ada beberapa isu strategis terkait dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah terkait kebijakan

dan strategi penataan ruang, yakni :

1. Kebijakan pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan berskala regional,

dilakukan dengan strategi:

a. Menetapkan hierarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang;

b. Mengembangkan aksesibilitas transportasi darat ke bandar udara;

c. Mengembangkan pusat perdagangan dan jasa berskala regional;

d. Mengembangkan kegiatan pendidikan dan pelatihan secara regional; dan

e. Mengembangkan kegiatan wisata alam dan wisata budaya.


2. Kebijakan peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan skala lokal dan regional,

dilakukan dengan strategi:

a. Meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar pusat

pelayanan kegiatan daerah;

b. Mengembangkan jalan lingkar dalam (inner ring road) dan jalan lingkar luar (outer ring road);

c. Meningkatkan pelayanan moda transportasi untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya

pusat pelayanan kegiatan daerah secara terintegrasi; dan

d. Mengembangkan terminal angkutan umum regional dan terminal angkutan umum dalam

daerah.

3. Kebijakan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana prasarana umum skala

lokal dan regional,dilakukan dengan strategi :

a. Mendistribusikan sarana lingkungan disetiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan

hierarki pelayanan;

b. Mengembangkan sistem prasarana energi;

c. Mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi;

d. Mengembangkan prasarana sumber daya air;

e. Meningkatkan sistem pengelolaan persampahan;

f. Meningkatkan jangkauan pelayanan air bersih;

g. Meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah; dan

h. Mengembangkan sistem prasarana drainase secara terpadu.

4. Kebijakan pemeliharaan dan pelestarian fungsi kawasan lindung dan ruang terbuka hijau,

dilakukan dengan strategi :

a. Mengembangkan kerjasama antar wilayah perbatasan dalam mempertahankan fungsi

lindung;

b. Mempertahankan dan melestarikan kawasan yang berfungsi lindung sesuai dengan kondisi

ekosistemnya;

c. Melestarikan daerah resapan air untuk menjaga ketersediaan sumber daya air;

d. Mencegah dilakukannya kegiatan budidaya di sempadan mata air yang dapat mengganggu

kualitas air, kondisi fisik dan mengurangi kuantitas debit air;

e. Mengelola dan melestarikan sumberdaya hutan melalui kegiatan penanaman kembali hutan

yang gundul dan menjaga hutan dari pembalakan liar;


f. Mengamankan benda cagar budaya dengan melindungi tempat serta ruang di sekitar

bangunan bernilai sejarah;

g. Menetapkan wilayah evakuasi bencana;

h. Menetapkan wilayah rawan bencana alam;

i. Mewujudkan jalur evakuasi bencana secara terpadu dengan wilayah yang berbatasan;

j. Mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada;

k. Mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah beralih fungsi;

l. Meningkatan dan menyediakan ruang terbuka hijau 30% (tiga puluh persen) secara

proporsional di seluruh wilayah kota.

5. Kebijakan pengendalian kegiatan budidaya yang berdampak kepada kelestarian lingkungan

hidup, dilakukan dengan strategi :

a. Mengendalikan perkembangan pusat-pusat kegiatan agar tetap terjadi keseimbangan

perkembangan antar wilayah;

b. Mengendalikan kegiatan pertanian pada kawasan yang seharusnya berfungsi lindung untuk

memelihara kelestarian lingkungan;

c. Mengembangkan dan memanfaatkan kawasan hutan produksi pola partisipasi masyarakat

dengan pertanian konservasi; dan

d. Mengendalikan perluasan pertanian pada kawasan rawan bencana dan kawasan yang

seharusnya berfungsi lindung untuk memelihara kelestarian lingkungan.

6. Kebijakan perwujudan pengembangan kegiatan budidaya yang optimal dan efisien, dilakukan

dengan strategi :

a. Menetapkan kawasan budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;

b. Mendorong pengembangan kawasan budidaya secara vertikal di kawasan kepadatan tinggi;

c. Mengembangkan wilayah tanaman holtikultura sesuai dengan potensi dan kesesuaian lahan

secara optimal; dan

d. Memperhatikan keterpaduan antar kegiatan budidaya.

7. Kebijakan pengembangan kawasan strategis perspektif ekonomi, sosial budaya, serta fungsi dan

daya dukung lingkungan hidup, dilakukan dengan strategi :

a. Dari sudut kepentingan ekonomi, menetapkan kawasan perdagangan, jasa, pelabuhan peti

kemas, perkantoran, pendidikan tinggi, pelabuhan rakyat, industri agro dan perikanan;

b. Dari sudut kepentingan lingkungan, menetapkan kawasan hutan lindung bakau, kawasan

lindung sungai, dan kawasan lindung taman nasional;


c. Dari sudut kepentingan sosial budaya, menetapkan kawasan cagar budaya, kawasan

konservasi, dan kawasan pantai;

d. Dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, kawasan aset pertahanan Komando

Resort Militer, aset pertahanan Komando Distrik Militer, aset pertahanan pangkalan angkatan

laut, dan aset keamanan Markas Komando BRIMOB.

8. Kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, dilakukan

dengan strategi:

a. Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;

b. Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga

fungsi pertahanan dan keamanan;

c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar

kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan

d. Memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

4.2.5.3 Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah

Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk

Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 – 2030 dengan visi

pembangunan pariwisata adalah menjadikan Kota Tidore Kepulauan sebagai Pusat

Pengembangan Wisata Alam dan Nostalgia. Dengan misi :

a. Kota Tidore Kepulauan adalah jendela Maluku Utara (Window of Maluku Utara).

b. Pusat pengembangan pariwisata Kota Tidore Kepulauan berbasis alam dan sejarah.

c. Pengembangan pariwisata Kota Tidore Kepulauan berbasis pada keunikan dan keunggulan

lokal, untuk memperkuat pariwisata nasional.

d. Pengembangan pariwisata Kota Tidore Kepulauan merupakan bagian dari syiar Islam dan

sejarah masa lalu.

e. Pengembangan pariwisata diharapkan menjaga dan melestarikan lingkungan alami.

f. Pengembangan pariwisata merupakan bentuk ekspresi budaya Islam sebagai pencitraan

masyarakat Kota Tidore Kepulauan.

g. Pengembangan pariwisata merupakan loncatan baru untuk mempercepat peningkatan

kesejahteraan masyarakat Kota Tidore Kepulauan.


4.2.5.4 Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan

(RP2KPKP) Kota Tidore Kepulauan

Dokumen RP2KPKP Kota Tidore Kepulauan ini merupakan dokumen yang disusun terkait

program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dimana sejalan dengan komitmen untuk mengentaskan

permukiman kumuh dengan target 0% kumuh hingga tahun 2019, sebagaimana yang tertuang dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Pentingnya hal ini

mengingat masalah perumahan dan permukiman merupakan masalah tanpa akhir (the endless

problems).

Hasil survei, justifikasi, identifikasi dan analisa bahwa kawasan permukiman kumuh di Kota

Tidore Kepulauan berdasarkan dokumen RP2KPKP, telah ditentukan sebanyak 19 kawasan kumuh,

meliputi : Kawasan Rum, Rum Balibunga, Doyado, Gosale, Akekolano, Oba, Kusu, Toseho, Lola,

Kosa, Payahe, Kususinopa, Selamalofo, Hager, Maidi, Wama, Lifofa, Tagalaya dan Nuku. Dengan

luas total kawasan kumuh 94,6 Ha.

Isu strategis permukiman kumuh perkotaan diantaranya : (1) Perkembangan permukiman

kumuh pada kawasan pusat kegiatan perkotaan; (2) Infrastruktur jalan pada kawasan permukiman

mengalami penurunan kualitas; (3) Infrastruktur drainase pada kawasan permukiman mengalami

penurunan kualitas; (4) Sistem pengelolahan persampahan pada kawasan permukiman belum

terintegritas secara menyeluruh; (5) Sistem pengelolaan air limbah pada kawasan permukiman belum

sesuai dengan stantar teknis; (6) Sistem pelayanan air minum belum memenuhi kuantitas; (7) Tidak

Terdapat sistem proteksi kebakaran pada kawasan permukiman; (8) Ketersediaan Ruang terbuka

hijau belum memenuhi standar lingkungan perkotaan berdasarkan fungsinya; (9) Abrasi Pantai dan

sedimentasi DAS pada kawasan perkotaan; (10) Perilaku masyarakat terhadap lingkungan relatif

rendah; dan (11) Dominan masyarakat berpenghasilan rendah.

4.2.5.5 Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Strategi untuk menanggulangi masalah kemiskinan adalah : (1.) Perlindungan sosial,

dengan strategi yang dilakukan untuk memberi jaminan rasa aman bagi kelompok rentan

(perempuan kepala keluarga, fakir miskin, orang jompo, anak terlantar, berpenghasilan rendah

maupun penyandang cacat) dan masyarakat miskin baru, baik laki-laki dan perempuan yang

disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi dan konflik sosial; (2) Penciptaan

peluang berusaha dengan strategi melalui perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja untuk

mengurangi beban biaya masyarakat miskin serta meningkatkan penghasilan, menciptakan kondisi


lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan penduduk miskin memperoleh

kesempatan yang seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dan peningkatan taraf hidupnya secara

berkelanjutan, sambil memberikan stimulasi dan regulasi yang berpihak kepada msyarakat miskin

agar beban biaya ekonomi maupun sosial yang dihadapi oleh mereka dapat berkurang, serta

memberikan layanan yang optimal terhadap upaya-upaya peningkatan pendapatan masyarakat

miskin; (3) Peningkatan sumber daya manusia, strategi yang dilakukan untuk mengembangkan

kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan

agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan, melalui upaya-upaya pendidikan formal

maupun non formal; (4). Pemberdayaan kelembagaan masyarakat, strategi yang dilakukan

untuk memperkuat kelembagaan sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat, dan memperluas

partisipasi masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan dalam pengambilan keputusan,

kebijakan publik yang menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar; dan

(5). Penataan kemitraan global, strategi yang dilakukan untuk menata ulang hubungan dan

kerjasama dengan lembaga internasional guna mendukung pelaksanaan ke empat strategi diatas.

Hal ini dapat dimulai dengan kemitraan bersama lembaga local, regional dan nasional, seperti swasta

dunia usaha, PT dan LSM.

Strategi khusus yang dipakai dalam penanggulangan kemiskinan antara lain :

1. Revitalisasi dan replikasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) sebagai

forum lintas pelaku dalam perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi kebijakan

penanggulangan kemiskinan dari mulai tingkat dusun, desa dan kecamatan.

2. Penguatan pendidikan mental Keluarga Miskin dengan meminimalisir penyebab

kemiskinan karena faktor individu (malas, tidak punya ketrampilan, boros, minder, dan

ketergantungan)

3. Memperkuat jejaring dengan berbagai pihak (termasuk peningkatan peran ulama dan tokoh

agama/Ormas) untuk percepatan penaggulangan kemiskinan

4. Supervisi, monitoring dan evaluasi kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) secara

intensif dalam pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

5. Mendorong dan mendukung pengembangan pelembagaan partisipasi publik melalui Tim

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Dalam struktur TKPK ada Pokja Pengaduan

Masyarakat, diharapkan dengan adanya Pokja ini mendorong transparansi dan akuntabilitas

program-program penanggulangan kemiskinan.


6. Melindungi masyarakat dengan menyediakan pelayanan hak dasar yang memadai seperti;

kecukupan pangan, pelayanan pendidikan, kesehatan, ketersediaan lapangan usaha, fasilitasi

penyediaan papan/perumahan yang layak, air bersih dan sanitasi dan jaminan perlindungan

social yang berperspektif gender (dalam rangka pemenuhan Millenium Development Goals

(MDGs).

7. Memperbaiki manajemen pengelolaan keuangan pemerintah untuk menghasilkan

anggaran yang pro poor, berimbang dan efisien serta mendorong pelayanan publik yang prima.

8. Meningkatkan kesetiakawanan sosial dengan menggali potensi dana masyarakat seperti

GERBU, zakat dan lain-lain untuk penanggulangan kemiskinan.

Strategi Program :

1. Validasi data Kepala Keluarga (KK) miskin dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi

(Monev) penanggulangan kemiskinan.

2. Program pengurangan Beban Hidup KK miskin.

3. Pemberdayaan KK miskin.

4. Sosialisasi peraturan tentang penanggulangan kemiskinan

Kebijakan pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam penanggulangan kemiskinan diarahkan

pada dimensi pokok kemiskinan. Yaitu (1) Kurangnya kesempatan; (2) Rendahnya kemandiraan dan

kemampuan; (3) Rendahnya sumberdaya masyarakat dan partisipasi; (4) Lemahnya jaminan atau

perlindungan sosial. Berdasarkan hal tersebut, maka ditetapkan 4 (empat) pola kebijakan dalam

penanggulangan kemiskinan, yaitu :

a. Kebijakan perluasan kesempatan (promoting opportunity). Yakni pemerintah bersama sektor

swasta dan masyarakat menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi

masyarakat miskin.

b. Kebijakan pemberdayaan masyarakat (community empowerment), yakni pemerintah, sektor

swasta dan masyarakat memberdayakan masyarakat miskin dalam arti memandirikan dan

memampukan, agar dapat memperoleh kembali hak-hak ekonomi, sosial dan politik, mengontrol

keputusan yang menyangkut kepentingannya, menyalurkan aspirasi, mengidentifikasi masalah

dan kebutuhannya sendiri.

c. Kebijakan pengembangan kapasitas (capacity building), yakni pemerintah, sektor swasta dan

masyarakat meningkatkan kapasitas atau kemampuan masyarakat miskin dan penguatan

kelembangaannya agar mampu berpartisipasi dalam semua aspek, mengambil prakarsa bagi


kemajuan mereka sendiri, mampu bekerja dan berusaha secara lebih produktif untuk memenuhi

kebutuhannya, serta membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.

d. Kebijakan perlindungan sosial (social protection), yakni pemerintah melalui kebijakan publik

mengajak sektor swasta dan masyarakat memberikan perlindungan dan rasa aman bagi

masyarakat miskin.

4.2.6. Penetapan Isu Strategis Kota Tidore Kepulauan

Berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen-dokumen sebagaimana telah disebutkan di

atas, maka ditetapkan isu strategis pembangunan dengan kriteria : (1) Memiliki pengaruh yang

besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; (2) Merupakan tugas dan

tanggung jawab Pemerintah Daerah; (3) Luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan

masyarakat; (4) Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;

(5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; (6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka isu strategis berdasarkan bidang permasalahan adalah :

1. Percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur

Percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktu perlu dilakukan untuk membangun

interkonektifitas dalam daerah Kota Tidore Kepulauan. Hal ini selain merupakan program

Pemerintah Pusat, juga didasari bahwa infrastruktur dasar dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan

belum seluruhnya dalam kondisi baik, termasuk infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan.

Selain belum seluruh jalan masih masuk dalam kategori kondisi baik, utamanya jalan di

Kecamatan Oba Selatan, serta jalan menuju ke lokasi wisata seperti Taman Nasional Aketajawe.

Selain itu, perlu dilakukan pembukaan jalan-jalan baru sebagai strategi penyebaran pemukiman

bagi masyarakat.

Pembangunan infrastruktur juga harus didasari perencanaan secara terpadu, efektif dan efisien

termasuk dalam mendukung aktivitas masyarakat (perikanan, pertanian, pariwisata,

perdagangan, perindustrian), seperti jalan tani, irigasi, embung, air bersih, pelabuhan perikanan,

pasar, terminal, gedung pertemuan yang representatif, gelanggang olahraga.

2. Pendidikan berkualitas

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan bernegara yang termaktub dalam

UUD 1945. Hal tersebut dengan menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas yang memenuhi

standari nasional untuk menghasilkan luaran yang juga berkualitas. Untuk itu perlu ditopang

dengan sarana dan prasarana yang memadai dan sumberdaya guru. Tantangan ke depan


membutuhkan generasi yang dapat bersaing dengan daerah luar, untuk itu isu membangun

pendidikan berkualitas sangat strategis dalam konteks Kota Tidore Kepulauan.

3. Kesehatan masyarakat

Dalam konteks peningkatan kesehatan masyarakat, hal penting yang dilakukan selain

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan diberbagai tingkatan adalah membangun gaya hidup

masyarakat dengan pola hidup sehat dan melakukan pencegahan penyebaran penyakit. Dalam

hal mendukung pelayanan kesehatan, Puskesmas harus ditingkatkan pelayanannya dengan

menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ditunjang oleh sumberdaya manusia

yang memadai. Demikian pula Rumah Sakit Derah sebagai rumah sakit rujukan. Khususnya RSD,

ketersediaan lahan untuk pengembangan perlu mendapat perhatian serius.

4. Perumahan dan permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu isu nasional yang relevan dengan kondisi

daerah Kota Tidore Kepulauan serta belum mendapat perhatian serius. Di Kota Tidore Kepulauan,

berdasarkan hasil identifikasi, terdapat 19 kawasan kumuh masing-masing : Kawasan Rum, Rum

Balibunga, Doyado, Gosale, Akekolano, Oba, Kusu, Toseho, Lola, Kosa, Payahe, Kususinopa,

Selamalofo, Hager, Maidi, Wama, Lifofa, Tagalaya dan Nuku dengan luas total kawasan kumuh

94,6 Ha. Pemerintah Pusat sendiri lewat program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) mentargetkan agar

di tahun 2019, jumlah kawasan kumuh tersebut dapat berkurang signifikan.

Isu strategis permukiman kumuh perkotaan Kota Tidore Kepulauan diantaranya;

- Perkembangan permukiman kumuh pada kawasan pusat kegiatan perkotaan.

- Infrastruktur jalan pada kawasan permukiman mengalami penurunan kualitas.

- Infrastruktur drainase pada kawasan permukiman mengalami penurunan kualitas.

- Sistem pengelolahan persampahan pada kawasan permukiman belum terintegritas secara

menyeluruh.

- Sistem pengelolaan air limbah pada kawasan permukiman belum sesuai dengan standar

teknis.

- Sistem pelayanan air minum belum memenuhi kuantitas.

- Tidak terdapat sistem proteksi kebakaran pada kawasan permukiman.

- Ketersediaan Ruang terbuka hijau belum memenuhi standar lingkungan perkotaan

berdasarkan fungsinya.

- Aberasi pantai dan sedimentasi DAS.

- Perilaku masyarakat terhadap lingkungan relatif rendah.


- Dominan masyarakat berpenghasilan rendah.

5. Pengentasan kemiskinan

Memajukan kesejahteraan bangsa merupakan amanat Pembukaan UUD 1945, sehingga

merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk turut mengatasi penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan ini memiliki korelasi dengan pendidikan dan kesehatan. Diperlukan langkah-langkah

strategis untuk menekan angka kemiskinan lewat program-program secara terpadu dan sinergis

antar perangkat daerah berupa pemberdayaan, membuka lapangan pekerjaan, memfasilitasi

akses permodalan. Dengan terlebih dahulu memperbaiki data kemiskinan sehingga arah dan

sasaran program benar-benar tercapai dan tidak mengalami bias.

6. Tata Ruang

Kondisi tata ruang Kota Tidore Kepulauan masih dirasakan belum optimal, baik dari perencanaan,

pengendalian maupun pengawasan. Dalam implemetasinya, RTRW dirasakan belum menjawab

kebutuhan masa kini dan masa mendatang, olehnya perlu dilakukan revisi atas Peraturan Daerah

Kota Tidore Kepulauan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Serta dibuatkan rencana rinci tata

ruang (Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR bahkan sampai pada tingkat perencanaan blok)

sebagai materi dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang di Kota Tidore Kepulauan.

7. Penguatan modal sosial

Masyarakat Indonesia, tidak terkecuali masyarakat Kota Tidore Kepulauan memiliki semangat

gotong royong dan tolong menolong antar sesama. Di Tidore dikenal dengan tradisi mayae atau

bari. Kebiasaan ini umumnya berlaku pada pembangunan rumah ibadah dan rumah tinggal

masyarakat. Mayae dan bari ini merupakah salah satu modal sosial (social capital) yang dapat

mendukung pembangunan di Kota Tidore Kepulauan. Olehnya itu perlu dilakukan penguatan

untuk dapat disinergikan dengan modal pembangunan lainnya (anggaran, sumberdaya manusia,

sumberdaya alam).

Selain itu perlu membangun kepercayaan (trust) yang juga merupakan bagian dari modal sosial

(social capital) untuk membentuk suatu jaringan kerja (network) ke luar daerah (baik pemerintah

maupun swasta) dalam rangka mensinergikan pembangunan daerah-provinsi dan daerah-

nasional. Upaya membangun kepercayaan terutama dengan membentuk kepastian dalam

peraturan maupun penerapannya.

8. Lingkungan hidup

Lingkungan merupakan milik generasi sekarang tetapi titipan generasi yang akan datang. Sebagai

titiipan, lingkungan hidup harus dapat dijaga dan dilestarikan kondisinya. Pada sisi yang lain,


kegiatan pembangunan dan aktivitas manusia pada umumnya cenderung mengubah kondisi alam

dan berpengaruh pada degradasi mutu lingkungan, seperti :

- Meningkatnya pembangunan infrastruktur, permukiman dan perambahan hutan telah

berpengaruh pada tingkat ketersediaan air tanah.

- Meningkatnya aktivitas manusia berpengaruh pada meningkatnya sampah dan limbah.

- Pemanfaatan sumberdaya perairan yang tidak terkontrol menghasilnya meningkatnya

kerusakan terumbu karang.

- Meningkatnya jumlah kendaraan dan hadirnya PLTU cenderung menurunkan kualitas udara

pada areal tertentu.

- Masih terdapat kasus penjualan satwa liar utamanya burung nuri dan kakatua untuk

menjawab kebutuhan hidup merupakan fakta miris yang ada dihadapan kita.

Olehnya itu, pembangunan yang dilakukan harus dapat semaksimal mungkin dilakukan secara

terintegrasi dan terkedali dengan memperhatikan kondisi lingkungan, daya dukung dan daya

tampung. Dengan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta menganut 3R.

Pembangunan yang tidak sebatas memenuhi unsur-unsur admistrasi ketentuan perundang-

undangan.

Selain itu dalam konteks karakteristik pulau, Pulau Tidore, Mare dan Maitara merupakan termasuk

dalam kategori pulau kecil yang daya dukung dan daya tampung terbatas. Salah satu ciri pulau

kecil adalah daerah tangkapan air (catcment area) kecil. Hal ini berpengaruh pada ketersediaan

sumber air tanah di masa mendatang. Pengalaman ini telah terbukti pada kejadian di pulau

Ternate, pulau dengan luasan yang hampir sama dengan Pulau Tidore, Ternate kerap mengalami

kekurangan pasokan air PDAM yang mengandalkan air tanah di saat musim kemarau. Olehnya

itu dibutuhkan upaya untuk mengatasi hal tersebut sejak dari sekarang di Pulau Tidore.

Pembangunan juga dalam rangka menjaga fungsi kawasan lindung beserta ekosistem yang

berada di dalamnya, sebagaimana termuat dalam RTRW Kota Tidore Kepulauan, misalnya

mendukung perlindungan spesies endemik Burung Bidadari di Taman Nasional Aketajawe dan

Hiu Berjalan (walking shark) pada hampir seluruh perairan pulau Tidore dan Halmahera.

9. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Walaupun rasio penduduk perempuan dan laki-laki hampir berimbang, tetapi fakta

memperlihatkan bahwa rasio peran perempuan di ranah publik masih terbilang kecil. Perempuan

dalam kultur daerah Tidore masih banyak berurusan dengan masalah-masalah domestik (rumah),

tetapi tidak ada sebuah larangan bagi perempuan untuk berperan di ranah publik. Kasus-kasus


kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Tidore Kepulauan juga terbilang kecil, namun

tidak berarti arah pembangunan menafikkan hal tersebut.

Terhadap perlindungan anak, perlu dibuatkan ruang-ruang publik yang ramah terhadap anak

untuk meningkatkan interaksi dan kreatifitas, serta meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan-

kegiatan usaha yang mempekerjakan anak-anak.

10. Ketahanan pangan

Ketahanan pangan merupakan isu nasional yang relevan dengan kondisi Kota Tidore Kepulauan.

Dimana Kota Tidore Kepulauan belum mampu untuk menyediakan bahan pangan untuk

kebutuhan masyarakatnya sendiri. Diperlukan langkah strategis berupa pemetaan kebutuhan

masyarakat, produksi hasil pangan lokal dan menyediakan sumber-sumber pangan alternatif serta

membangun sentra-sentra produksi yang bisa produktif secara berkelanjutan.

11. Pengembangan agromarine

Pengembangan kelautan dan perikanan, pertanian dan pariwisata yang didukung oleh

perhubungan merupakan janji politik Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan periode 2016

– 2021. Hal ini didasari fakta kontribusi sektor pertanian pada PDRB Kota Tidore Kepulauan,

potensi sumberdaya alam, dan kebudayaan di Kota Tidore Kepulauan.

Pengembangan agromarine harus dilakukan secara fokus, baik komoditi maupun lokasi kegiatan.

Hal ini sekaligus memilliki keterkataitan erat dengan isu ketahanan pangan.

12. Penanggulangan bencana

Bencana yang kerap terjadi di wilayah Kota Tidore Kepulauan adalah banjir, utamanya di

Kecamatan Oba. Titik banjir ini sampai saat ini belum bisa diatasi secara terintegrasi. Selain banjir,

bahaya bencana alam yang mungkin terjadi adalah gempa bumi dan angin puting beliung.

Olehnya itu diperlukan adanya sistem penangangan korban bencana alam dan kesiagaan bahaya

kebakaran.

13. Penguatan dan pengembangan usaha milik daerah

Pemerintah daerah harus hadir dalam penataan dan pengendalian ekonomi daerah lewat badan

usaha milik daerah merupakan janji politik. Investasi pemerintah ini dalam rangka mendukung

perekonomian masyarakat serta mengantisipasi sepinya investasi swasta dari dalam daerah

maupun luar daerah.

14. Membangun iklim investasi dan daya saing daerah

Wilayah Kota Tidore Kepulauan memiliki potensi sumberdaya yang dapat menunjang

pertumbuhan ekonomi daerah. Tetapi faktanya, dalam kurun waktu tahun 2011-2015, laju


pertumbuhan PDRB (lihat di Bab II) mengalami penurunan. Investasi terbesar dalam

pembangunan disumbangkan dari anggaran Pemerintah. Diperlukan adanya investasi swasta

untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Olehnya itu, dibutuhkan pembenahan dan

peningkatan infrastruktur dasar untuk dapat memacu hadirnya investasi swasta.

Selain itu, potensi sumberdaya yang ada belum memiliki daya saing dengan produk sejenis dari

wilayah di sekitar Kota Tidore Kepulauan. Olehnya itu, diperlukan adanya suatu kemauan besar

dari seluruh elemen untuk membangun daya saing di berbagai sektor.

15. Pembukaan kesempatan kerja dan perluasan lapangan usaha

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan perlu lebih proaktif lagi dalam membuka kesempatan kerja,

termasuk didalamya adalah membuka lapangan usaha bagi masyarakatnya. Sehingga tujuan

untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat dapat tercapai. Perlu dilakukan upaya-upaya

untuk meningkatkan ketrampilan dan membangun jiwa wirausaha bagi masyarakat. Selain itu,

diperlukan adanya terobosan-terobosan dan upaya agar masyarakat dapat mengakses modal

usaha di lembaga-lembaga keungan perbankan.

Untuk meningkatan penyerapan tenaga kerja, maka diperlukan usaha konkrit dalam rangka

memperluas lapangan kerja melalui kegiatan Pengembangan ekonomi kreatif, peningkatan

kualitas dan skil tenaga kerja; peningkatan perlindungan tenaga kerja, pengembangan industri

pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

16. Pengembangan Industri, Perdagangan, UMKM dan Koperasi

Bidang industri, perdagangan, UMKM dan Koperasi di Kota Tidore Kepulauan belum berkembang

dengan baik. Hal ini berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Tidore

Kepulauan. Industri kecil yang ada harusnya dapat dinaikkan kelasnya baik dari kapasitas

produksi maupun mutunya. Di bidang perdagangan, diperlukan langkah strategis dengan

menggunakan peluang yang ada, seperti masuknya kapal Tol Laut di Pelabuhan Trikora untuk

menggenjot kegiatan perdagangan di Kota Tidore Kepulauan.

Demikian halnya koperasi-koperasi yang ada, dimana rata-rata sudah tidak aktif lagi harus

dicarikan solusi agar dapat berkontribusi dalam pembangunan perekonomian di Kota Tidore

Kepulauan.

17. Sofifi sebagai Ibukota Provinsi Maluku Utara

Sebagai ibukota provinsi Maluku Utara dan menjadi pelabuhan penghubung antara Kabupaten

yang ada di pulau Halmahera (Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Timur


dan Halmahera Tengah) dengan Ternate menyebabkan dinamika pembangunan dan

perekonomian Sofifi bergerak demikian cepat.

Terdapat lebih dari ribuan ASN yang bekerja di Pemerintah Provinsi Maluku Utara tetapi tidak

menetap di Sofifi, pertumbuhan penduduk akibat migrasi berpengaruh pada meningkatnya

kebutuhan lahan, pencatatan sipil, masalah lingkungan utamanya sampah, kesehatan dan

lainnya.

Olehnya itu, dibutuhkan adanya sinergitas antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam menangani perkembangan Sofifi ini.

18. Reformasi Birokrasi

Pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana yang diharapkan dapat terbangun

salah satunya dengan melakukan reformasi birokrasi. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk

menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja

tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan

memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara

Adapun misi reformasi birokrasi yang tercantum dalam lembaran Grand design Reformasi

Birokrasi Indonesia adalah “terwujudnya pemerintahan kelas dunia”. Visi tersebut menjadi acuan

dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan

berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan

manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke

21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025

http://pemerintah.net/reformasi-birokrasi/

http://pemerintah.net/

http://pemerintah.net/reformasi-birokrasi/

http://pemerintah.net/arti-pemerintah/

http://pemerintah.net/category/informasi/inovasi/

RPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 – 2021 | V - 1

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode

perencanaan pembangunan Daerah. Visi dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala

daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi Kota Tidore kepulauan

tahun 2016 – 2021 yaitu :

“Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa

Berbasis Agro-Marine”

Visi tersebut relevan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

2015-2019 yang mengangkat visi “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Relevan juga dengan slogan pembangunan

Provinsi Maluku Utara sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJMD) Provinsi Maluku Utara yakni “Dari Laut Membangun Maluku Utara”. Relevan pula dengan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005–2025 yang

memiliki visi “Terwujudnya Kota Tidore Kepulauan yang Maju, Mandiri dan Berperadapan”. Dan

berkesesuaian dengan tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tidore Kepulauan 2013 – 2033

yakni : Terwujudnya Kota Tidore Kepulauan sebagai kota bahari yang nyaman, aman, produktif, dan

berkelanjutan dengan didukung oleh kegiatan pertanian-perkebunan dan pariwisata yang maju dan

mandiri serta mampu mempertahankan nilai-nilai kebudayaan dan fungsi ekologis serta

memperhatikan aspek kebencanaan.

Dalam Visi Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2021 terdapat tiga kata kunci yakni

Kemandirian, Kota Jasa dan Agro-Marine.

▪ Kemandirian mengandung makna bahwa mendayagunakan segenap aset, potensi dan

kemampuan yang dimiliki secara optimal dan berkelanjutan. Selaras dengan pengertian mandiri

yang dimaksud dalam RPJM, yakni mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan

daerah lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

▪ Kota Jasa mengandung makna bahwa sektor jasa menjadi sektor basis dalam perekonomian

Kota Tidore Kepulauan. Dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan arus perdagangan barang

dan jasa dalam skala regional maupun nasional, memerlukan suatu sistem tata ruang yang

terintegrasi didukung infratstruktur transportasi dan teknologi yang memadai, serta

mengutamakan pelayanan publik yang baik dan berkualitas.


▪ Agro-Marine pada hakikatnya adalah pembangunan pertanian, kelautan dan perikanan secara

terpadu dan menyeluruh dari hulu ke hilir, termasuk di dalamnya adalah potensi pengembangan

pariwisata. Mengandung makna bahwa percepatan pembangunan potensi unggulan tersebut

(pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata) harus didukung pembangunan infrastruktur (darat

dan laut) dan ditopang sektor perhubungan.

Tabel 5.1 Visi dan Pokok-Pokok Visi

Visi Pokok-Pokok Visi Penjelasan

TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN KOTA TIDORE KEPULAUAN

SEBAGAI KOTA JASA BERBASIS AGRO-MARINE

Kemandirian

Mendayagunakan segenap aset, potensi dan kemampuan yang dimiliki secara optimal dan berkelanjutan.

Kota Jasa

Sektor jasa menjadi sektor basis dalam perekonomian Kota Tidore Kepulauan. Dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan arus perdagangan barang dan jasa dalam skala regional maupun nasional, memerlukan suatu sistem tata ruang yang terintegrasi didukung infratstruktur transportasi dan teknologi yang memadai, serta mengutamakan pelayanan publik yang baik dan berkualitas.

Agro-Marine

Pembangunan pertanian, kelautan dan perikanan secara terpadu dan menyeluruh dari hulu ke hilir, termasuk di dalamnya adalah potensi pengembangan pariwisata. Mengandung makna bahwa percepatan pembangunan potensi unggulan tersebut (pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata) harus didukung pembangunan infrastruktur (darat dan laut) dan ditopang sektor perhubungan.

5.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan visi. Misi Kota Tidore kepulauan tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Memperkuat dan meningkatkan kualitas infrastruktur yang berkeadilan dengan

memperhatikan aspek lingkungan hidup

Memaksimalkan pembangunan infrastruktur laut maupun darat secara adil dan merata dengan

memperhatikan kondisi lingkungan hidup untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi

sumberdaya alam, mendorong kelancaran produksi, peningkatan mutu produksi, nilai tambah

hasil produksi dan pemasaran secara terintegrasi dalam rangka peningkatan kesejahteran

masyarakat.


2. Pengembangan kelautan dan perikanan serta pertanian berbasis potensi unggulan wilayah

Menciptakan sentra-sentra pusat produksi perikanan dan pertanian sesuai dengan karakteristik

wilyah dengan tetap mengacu pada RTRW Kota Tidore Kepulauan

3. Penguatan investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan geostrategi,

geopolitik dan potensi sumberdaya wilayah

Pembangunan ekonomi dan investasi serta memberdayakan usaha mikro kecil menengah serta

koperasi disetiap kecamatan dan mengoptimalkan seluruh potensi sumberdaya alam dengan

penguatan kelembagaan sosial ekonomi.

4. Pembangunan kualitas sumber daya manusia berbasis potensi unggulan daerah

Mewujudkan pembelajaran yang memanfaatkan keunggulan lokal daerah dalam aspek ekonomi,

budaya, teknologi informasi, dan komunikasi, bahasa, ekologi yang bermanfaat bagi

pengembangan pendidikan serta menambah sarana dan prasarana kesehatan dan peningkatan

layanan masyarakat di daerah-daerah yang susah terjangkau serta menumbuhkan potensi

generasi muda sebagai penerus pembangunan.

5. Penguatan pembangunan sosial dan budaya serta nilai-nilai kearifan lokal sebagai modal

sosial untuk mendorong akselarasi pembangunan

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan serta melestarikan kebudayaan

lokal agar tidak punah.

6. Reformasi birokrasi

Penyelenggaraan pemerintahan ditandai dengan adanya perubahan mindset ASN, penataan

kelembagaan serta perbaikan kinerja birokrasi yang bermuara pada peningkatan daya saing untuk

mewujudkan Good Governance.

Hubungan 6 Misi RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 dengan 5 Misi Provinsi Maluku

Utara 2014-2019 dan 7 Misi RPJMN 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2. Interelasi 6 Misi RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 dengan 5 Misi Provinsi Maluku Utara 2014-2019 dan 7 Misi RPJMN 2015-2019

RPJMD Provinsi Maluku Utara Kesesuaian RPJMD Kota Tidore Kepulauan Kesesuaian RPJMN

Misi 1 : Membangun Masyarakat Maluku Utara yang memiliki kualitas hidup baik untuk dapat bekerja secara mandiri (Misi Cerdas);

Misi 1 : Memperkuat dan meningkatkan kualitas infrastruktur yang berkeadilan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup

Misi 1 : Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

Misi 2 : Mendorong pertumbuhan, stabilitas dan pendistribusian pembangunan ekonomi secara adil dan merata serta peningkatan nilai tambah produksi melalui pemanfaatan sumber daya alam (SDA) secara berkelanjutan (Misi Indah);

Misi 2 : Pengembangan Kelautan dan Perikanan serta pertanian berbasis potensi unggulan wilayah

Misi 2 : Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.

Misi 3 : Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk menunjang pengembangan ekonomi wilayah (Misi Nikmat);

Misi 3 : Penguatan investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan geostrategi, geopolitik dan potensi sumberdaya wilayah

Misi 3 : Mewujudkan politik luar negeri bebas- aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Misi 4 : Membangun kehidupan beragama dan berbudaya yang menjadi inspirasi bagi kebangkitan di seluruh sektor kehidupan masyarakat Maluku Utara (Misi Taqwa);

Misi 4 : Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia berbasis potensi unggulan daerah

Misi 4 : Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

Misi 5 : Memperbaiki Tata kelola Pemerintahan Maluku Utara untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, melayani dan berwibawa (Misi Aman).

Misi 5 : Penguatan pembangunan sosial dan budaya serta nilai-nilai kearifan lokal sebagai modal sosial untuk mendorong akselarasi pembangunan

Misi 5 : Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

Misi 6 : Reformasi Birokrasi

Misi 6 : Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Misi 7 : Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.


Documents

rightsizing good governance - tidorekota.go.id · Meningkatnya sistem prosedur dan tata kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip -prinsip good ... personel