BAB I – PENDAHULUANdilmil-denpasar.go.id/wp-content/uploads/2017/04/LKjIP...LKjIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2017 Akhirnya, kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak

LKjIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2017

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan atas

berkat rahmat dan Ridho-NYA, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun

Anggaran 2017.

Penyusunan LKjIP ini di dasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 7

Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi

Negara Nomor : 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja

Instansi Pemerintah dan terakhir disempurnakan dengan Keputusan Kepala

Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan

PedomanPenyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kemudian dalam rangka penyampaian laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan kinerja tahun 2017, Mahkamah Agung RI melalui Surat Sekretaris

Mahkamah Agung RI. Nomor : 335A/SEK/KU.01/11/2014, tanggal 28 November

2014, perihal penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun

2017 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017.

Laporan ini merupakan perwujudan dari upaya transparansi dan

akuntabilitas kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama tahun 2017, yang

menggambarkan pencapaian kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsi Pengadilan Militer III-14 Denpasar, baik berupa kebijakan, program dan

kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis, indikator dan target yang telah

ditetapkan dan Penetapan Kinerja Tahun 2017.

i

KATA PENGANTAR


Akhirnya, kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak di

lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang telah membantu dan bekerja

sama dalam menyelesaikan laporan ini. Semoga Laporan ini dapat memberikan

manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Pengadilan Militer III-14

Denpasar Tahun 2017 dan dapat menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja

di tahun berikutnya.

Denpasar, Februari 2018

Kepala Pengadilan Militer III-14

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP. 1910014940863.

ii


DAFTARISI

Halaman

KATAPENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

IKHTISAR EKSEKUTIF iv

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG 1

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI 6

C. STRUKTUR ORGANISASI 8

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI 15

E. REGULASI TAHUN 2016 S.D 2017 21

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN 24

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 25

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019 25

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2018 36

C. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN 37

KINERJA TAHUN 2018)

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017 41

A. PENGUKURAN KINERJA TA 2017 41

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA 43

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN 52

BAB IV : PENUTUP 60

A. KESIMPULAN 60

B. SARAN 63

iii


Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan

Militer III-14 Denpasar adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban

Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam memberikan laporan akuntablitas

kinerja lembaganya selama kurun waktu 1(satu) tahun yaitu tahun anggaran

2017. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sekaligus dalam rangka

memenuhi amanah yang tertuang dalam :

1. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :

09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di

lingkungan Instansi Pemerintah.

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :

20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator KinerjaUtama.

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun

2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Permenpan Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Di dalam perencanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer

III-14 Denpasar mengacu kepada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja

yang telah ditetapkan. Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah menentukan 3

(tiga) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2017. Ketiga sasaran

strategis tersebut diukur dengan mengaplikasikan 8 (delapan) indikator kinerja

dan 3 (tiga) target kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) sasaran strategis

yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2017 terdapat 3 (tiga) sasaran

strategis pula yang berhasil dilaksanakan dengan baik, yaitu; Terwujudnya

Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel, Peningkatan efektifitas

Pengelolaan penyelesaian perkara serta meningkatnya Akses Masyarakat

miskin dan terpinggirkan (Acces to Justice).

iv

IKHTISAR EKSEKUTIF


Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Militer III-14

Denpasar adalah sebesar 91,5 %.

Rincian pencapaian kenerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis

tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : a. Pidana Militer b. Pidana Umum

100% 100%

100% 100%

100% 100%

2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : a. Pidana Umum b. Pidana Militer c. Pidana Pelanggaran

100% 100 % 100%

100 % 77,2% 100%

100 % 77,2% 100%

3. Persentase perkara In absensia yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan

100%

100%

100%

4. Persentase penurunan sisa perkara : a. Pidana Militer b. Pidana Umum

100% 100%

-150% 100%

-150% 100%

5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : a. Banding b. Kasasi c. Peninjauan kembali

98% 99% 99%

81,5% 79,6% 100%

81,5% 79,6% 100%

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 1

71,6 %


2

SASARAN STRATEGIS 2

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

1. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Papera, Oditur, Polisi Militer dan Ankum/Terdakwa dan Penasehat Hukum atas permintaan/Pengadilan Pengaju tepat waktu.

100%

100%

100%

2. Persentase berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.

100%

100%

100%

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 2 100%


SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.


1. Persentase perkara yang di-selesaikan di luar Gedung Pengadilan.

95%

50%

50%

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 3 50 %

Ke-3 (tiga) sasaran strategis tersebut didukung dengan anggaran yang

dikelola Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tahun 2017 yang terdiri dari

DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) sebesar Rp. 5.679.191.000,- (Lima

milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus Sembilan puluh satu ribu

rupiah) dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata

Usaha Negara (DIPA 05) sebesar Rp. 46.750.000,- (Empat puluh enam juta tujuh

ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total keseluruhan anggaran yang dikelola

adalah sebesar Rp. 5.725.941.000,- (Lima milyar tujuh ratus dua puluh lima juta

sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Masing-masing DIPA mengalami revisi dimana baik itu revisi POK maupun

revisi DIPA. Pagu setelah revisi untuk DIPA BUA menjadi Rp. 4.579.191.000,-

(Empat milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus Sembilan puluh satu

ribu rupiah) untuk DIPA Dirjen Badilmiltun tidak terdapat revisi yang dapat

mengakibatkan perubahan pagu, sehingga pagu untuk DIPA Dirjen Badilmiltun

tetap.

Dari total anggaran tersebut, berikut ini akan kami uraikan program-

program pada masing-masing DIPA yaitu :

A. DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (DIPA 01).

Pada DIPA BUA tahun 2017 ada 2 untuk program (01) yaitu “Program

dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah

Agung” dengan pagu awal sebesar Rp. 5.474.191.000,- (Lima milyar empat

ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dimana

didalamnya termasuk anggaran untuk belanja pegawai dan belanja barang.

Untuk program (02) yaitu Program peningkatan sarana dan prasarana

Aparatur Mahkamah Agung dengan pagu awal Rp. 205.000.000 (dua ratus

lima juta rupiah).

3


Untuk DIPA BUA (Bagian anggaran 005.01.663335) telah mengalami

revisi POK sebanyak 7 (tujuh) kali dan revisi DIPA sebanyak 5 (lima) kali,

dimana revisi DIPA BUA yang ke-5 mengakibatkan perubahan pagu yaitu

berupa pemangkasan pagu Belanja Pegawai, sehingga pagi DIPA BUA yang

semula Rp. 5.679.191.000,- ( lima milyard enam ratus tujuh puluh Sembilan

juta seratus Sembilan puluh satu ribu), setelah revisi menjadi Rp.

4.579.191.000,- (empat milyard lima ratus tujuh puluh Sembilan juta seratus

Sembilan puluh satu ribu).

DIPA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN

TATA USAHA NEGARA (DIPA 05).

Untuk Pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata

Usaha Negara tahun 2017 hanya terdapat satu program saja yaitu “Program

Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara”

dengan total anggaran sebesar Rp 46.750.000,- (Empat puluh enam juta tujuh

ratus lima puluh ribu rupiah), dimana didalamnya hanya terdapat belanja

barang.

Untuk DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha

Negara (Bagian Anggaran 005.05.663336) telah mengalami revisi POK

sebanyak 1(satu) kali dan Revisi DIPA sebanyak 4(empat) kali, namun revisi-

revisi tersebut tidak mengakibatkan perubahan pagu, sehingga Pagu untuk

DIPA Dirjen Badilmiltun sampai dengan akhir tahun 2017 tetap.

Salah satu tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-14 Denpasar

adalah penyelesaian perkara baik administrasi maupun produk hukumnya

yang dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan kinerja dalam tahun

anggaran 2017. Keberhasilan pencapaian kinerja sangat bergantung pada

beberapa kendala yang dihadapi antara lain adanya keterbatasan Sumber

Daya Manusia baik secara kualitas maupun secara kuantitas serta infra

struktur yang kurang memadai yakni belum mempunyai Gedung kantor dan

rumah jabatan yang mandiri.

4


Namun dengan segala keterbatasan yang ada Pengadilan Militer III-14

Denpasar selalu berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja

disemua unit termasuk Sumber Daya Manusianya sehingga dapat

meningkatkan kinerja instansi secara keseluruhan dalam rangka

memberikan pelayanan bagi Prajurit dan masyarakat pencari keadilan.

5


AB I – PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan

kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di

bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan

Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah

Konstitusi (Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945). Pengadilan dalam lingkungan

Peradilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang meliputi

Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan

Militer Pertempuran.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tersebut, serta berdasarkan

pada Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor : Kep/109/VII/1985 dan

Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka Pengadilan

Militer III-14 Denpasar adalah merupakan Pengadilan tingkat pertama dengan Tipe A

yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus

suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan

oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan ketentuan :

1. Prajurit yang berpangkat prajurit dua sampai dengan berpangkat Kapten.

2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit yang

berpangkat Kapten ke bawah.

3. Anggota sesuatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan

atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-undang yang berpangkat

Kapten ke bawah.

4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1, 2, 3 tetapi atas keputusan

Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu

pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer.

Dimana pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan

memutus tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang :

1. Tempat kejadiannya berada di daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

2. Terdakwanya termasuk dalam satuan yang berada di wilayah hukum Pengadilan

Militer III-14 Denpasar

1

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG


Gedung Pengadilan Militer III-14 Denpasar sendiri berlokasi di Jalan Yos Sudarso

No. 1 Denpasar, sedangkan wilayah hukumnya meliputi propinsi Bali dan NTB.

Kewenangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah memeriksa dan memutus

perkara pidana bagi Prajurit TNI berpangkat Prajurit dua sampai dengan Prajurit yang

berpangkat Kapten yang melakukan tindak pidana dan atau yang kesatuannya

berkedudukan di Propinsi Bali dan Propinsi NTB sebagai bagian dari Pengadilan di

lingkungan Peradilan Militer. Sejalan dengan program One Roof Sistem (peradilan satu

atap) maka segala bentuk kegiatan dan laporan yang dilakukan seluruh peradilan

harus dilaporkan ke Mahkamah Agung RI tanpa terkecuali termasuk Peradilan Militer, ini

semua dilakukan dalam upaya mengembalikan citra Mahkamah Agung serta Pengadilan

dibawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati, Pengadilan Militer III-14

Denpasar selama tahun 2017 telah melakukan beberapa hal diantaranya, bidang

yustisial sesuai visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan selaku Pembina

administrasi personel sesuai ketentuan yang berlaku, pada Tahun Anggaran 2017

telah dapat melaksanakan tugas dan fungsi utamanya sedangkan di bidang Organisasi,

Administrasi, Financial dan Teknis Yudisial tersebut merupakan pelaksanaan program

kerja tahun 2017, yang dilaksanakan semaksimal mungkin dengan memanfaatkan

sarana dan prasarana yang ada sesuai skala prioritas, serta mengacu kepada anggaran

DIPA tahun 2017.

Pengadilan Miliiter III-14 Denpasar sebelum tahun 2004 secara Organisasi,

Administrasi, Financial dan Teknis Yudisial masih dibawah Mabes TNI, namun sesuai

dengan Kepres 56 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan

Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah

Agung RI. Sejak pengalihan tersebut Pembinaan Organisasi, Administrasi dan Finansial

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berada di bawah Mahkamah Agung RI.

Lebih lanjut ketentuan tersebut dijabarkan dalam Surat Keputusan bersama antara

Ketua Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI, yaitu Keputusan bersama Nomor :

KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/5/VIII/2004.

Gedung Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang beralamat di Jl.Yos Sudarso No.

1 Denpasar adalah Gedung Exs Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah diserah

terimakan pada tanggal 29 September 2011 sesuai dengan Berita Acara Pengalihan

Fungsi Penggunaan sebagian Tanah dan Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Tinggi

Denpasar yang lama menjadi tanah dan bangunan Gedung Kantor Pengadilan Militer III-

14 Denpasar dengan luas 1.365 M2.

2


Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar meliputi 2 (dua) wilayah

Propinsi yaitu Propinsi Bali dan Propinsi Nusa Tenggara Barat yang meliputi satuan-

satuan di jajaran TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU yang terdiri dari :

1. Kodam IX/Udayana dan Satker Jajarannya yang berkedududkan di

Denpasar.

2. Rindam IX/Udayana yang berkedudukan di Tabanan.

3. Korem 163/WSA yang berkedudukan di Denpasar membawahi beberapa

Satuan :

a. Kodim 1609/Buleleng.

b. Kodim 1610/Klungkung.

c. Kodim 1611/Badung.

d. Kodim 1616/Gianyar.

e. Kodim 1617/Jembrana.

f. Kodim 1619/Tabanan.

g. Kodim 1623/Karangasem.

h. Kodim 1626/Bangli

l. Denpom IX/3 Denpasar.

j. Yonif 741 Mekanis/Negara

k. Densatkomlek Strada di Denpasar.

l. Denpal Singaraja.

m. Denkesyah Singaraja.

4. Korem 162/WB Mataram membawahi beberapa Satuan :

a. Kodim 1606/Lombok Barat.

b. Kodim 1607/Sumbawa.

c. Kodim 1608/Bima.

d. Kodim 1614/Dompu.

e. Kodim 1615/Lombok Timur.

f. Kodim 1620/Lombok Tengah.

g. Yonif 742/SWY.

h. Denpom IX/2 Mataram.

i. Denkesyah Mataram.

j. Denzibang Mataram.

k. Denhubrem Mataram.

l. Denpal Mataram.

m. Denbekang Mataram.

3


5. Yonif 900/ Raider yang berkedudukan di Singaraja.

6. Yon Zipur 18/Ykr yang berkedudukan di Gianyar.

7. Ki Kavser Dam IX/Udayana yang berkedudukan di Badung.

8. Otmil III-14 yang berkedudukan di Denpasar.

9. Denkomlek Strada yang berkedudukan di Denpasar.

10. Pekas TNI yang berkedudukan di Denpasar.

11. Lanud Ngurah Rai yang berkedudukan di Badung.

12. Lanal Denpasar yang berkedudukan di Denpasar.

13. Lanud Rembiga yang berkedudukan di Mataram.

14. Lanal Mataram yang berkedudukan di Mataram.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah merupakan salah satu Instansi

Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dalam

penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada

Instruksi Presiden RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintahdan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010, serta Peraturan Presiden Nomor : 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagai bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam

pengelolaan sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari

keadilan selama TA 2017 dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang

telah ditetapkan di dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) TA 2018.

Secara kronologis penerapan Sistem Akuntabilatas Kinerja Pemerintah (SAKIP)

dilakukan dengan:

1. Mempersiapkan dan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berisi Visi,

Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan.

2. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Militer III-14

Denpasar.

3. Menyusun dan Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) TA 2017

4. Merumuskan Indikator Kinerja dengan berpedoman kepada kebijakan dan

pelaksanaan program dan kegiatan

5. Memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

6. Melakukan pengukuran pencapaian dan evaluasi kinerja dengan mengkaji

kinerja aktual dengan rencana/target yang ditetapkan dan membandingkan

dengan kinerja tahun sebelumnya

4


7. Melakukan evaluasi secara keseluruhan

TAHUN ANGGARAN 2014

Penerapan LKjIP tahun 2017 merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya

dan dilaksanakan pada tahun ke lima pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan

Militer III-14 Denpasar berdasarkan Renstra 2015-2019. Diharapkan penerapan LKjIP ini

dapat optimal, sehingga dapat dijadikan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan

pembaharuan untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan Lembaga Peradilan

yang baik, transparan, akuntabel dan bersih dari praktek-praktek penyimpangan.

5


KEDUDUKAN

Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tmt. 9 Juli 2004 secara Organisasi, Administrasi

dan Finansial berkedudukan/berada di bawah Mahkamah Agung RI, sebagaimana

dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004 tentang

Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkungan

Peradilan Militer Dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Ke Mahkamah Agung.

TUGAS POKOK

Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang

bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di

Wilayah Hukum Pengadilan MiliterIII-14 Denpasar. Dalam melaksanakan tugas,

sebagaimana ketentuan organisasi dan tata laksana yang berlaku di seluruh badan

peradilan, struktur yang mengatur tata kerja disuatu lembaga peradilan dalam hal ini

Pengadiln Militer III-14 Denpasar yang tugas pokoknya menerima, memeriksa dan

mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain

yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI

1. Fungsi Mengadili (Judicial Power) yakni:

a. Memeriksa dan memutus dalam Peradilan Tingkat Pertama atas perkara-perkara

tindak pidana dan pelanggaran yang terdakwanya adalah prajurit TNI berpangkat

Prada sampai dengan Kapten (berdasarkan Perundang-undangan menjadi

wewenangnya).

b. Mengatur dan meneruskan permohonan Banding, Kasasi, Grasi dan Peninjauan

Kembali dalam perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.

2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan kepada Jajarannya tentang

teknis yudisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan,

kepegawaian dan pembangunan.

3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan internal di lingkungan

Pengadilan Militer III-14 Denpasar atas pelaksanaan tugas peradilan, perilaku

Hakim, perilaku Panitera dan Pegawai, pelaksanaan administrasi perkara,

pelaksanaan dan administrasi umum.

6

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI


4. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, administrasi

kepegawaian, administrasi keuangan dan lainnya untuk mendukung

pelakasanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan. [

5. Fungsi lainnya sesuai kewenangan dan undang-undang.

7


Struktur Organisasi Pengadilan Militer di dasarkan pada Peraturan Mahkamah

Agung RI Nomor : 7 tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata

kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

1. Susunan Organisasi

Organisasi Pengadilan MiliterIII-14 Denpasar disusun sebagai berikut:

1. Unsur Pimpinan

a. Kepala Pengadilan Militer

b. Wakil Kepala Pengadilan Militer.

2. Unsur Kepaniteraan.

Panitera membawahi antara lain :

a. Panitera Muda Pidana.

b. Panitera Muda Hukum.

Serta membawahi kelompok jabatan Fungsional :

a. Panitera Pengganti

b. Pranata Peradilan

3. Unsur Kesekretariatan Pengadilan Militer.

Sekretariat membawahi Sub Bagian antara lain :

a. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

b. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

c. Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Serta membawahi kelompok jabatan Fungsional :

a. Fungsional Arsiparis.

b. Fungsional Pustakawan.

c. Fungsional Pranata Komputer.

d. Fungsional Bendahara.

4. Unsur Pelaksana.

a. Majelis Hakim.

b. Kelompok Hakim Militer, disingkat Pokkimmil.

8

C. STRUKTUR ORGANISASI


2. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Pengadilan Militer III-14 Denpasarsebagaimana tercantum

dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagai

berikut:

STRUKTUR ORGANISASI

PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

KEPALA

KOLONEL CHK SUWIGNYO HERI P, SH.MH.

WAKIL KEPALA Letkol Chk M. Djundan, SH. MH.

PANITER

A MUDA

PIDANA

PANITER

A MUDA

HUKUM

KASUB

BAG

PERENCA

NAAN, TI

&

PELAPOR

AN

KASUB

BAG

KEPEGA

WAIAN,

ORGANIS

ASI &

TATALAK

SANA

KASUB

BAG

UMUM

DAN

KEUANGA

N

LETTU CHK DEDE

JUHAEDI, S.Pd, SH.

DIJABAT PAMA

PANGKAT LETTU KATHARINA I NYOMAN SUARTIKA, SE

SH I WAYAN PARNA, SH.

9

SEKRETARIAT

I KETUT KARDA, SH. PANITERA

MAYOR LAUT (KH) M. ZAINAL A, SH.

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

1. Fungsional Arsiparis

2. Fungsional Pustakawan

3. Fungsional Pranata Komputer

4. Fungsional Bendahara.

KELOMPOK JAB.

FUNGSIONAL

1.Kapten Chk Teddy Septiana, SH..

sebagai Panitera Pengganti

2. Pranata Peradilan

MAJELIS

1. Kolonel Chk Suwignyo Heri P, SH. MH.

2. Letkol Chk M. Djundan, SH. MH.

3. Letkol Laut (KH) Agus Budiman Surbakti, SH.

4. Letkol Chk (K) Farma Nihayatul Aliyah, SH.

5. Letkol Sus Siti Mulyaningsih, SH. MH.

6. Mayor Laut (KH) Bagus Partha Wijaya, SH MH.

POK KIMMIL

1 .Letkol Chk M. Djundan, SH. MH.

2. Letkol Laut (KH) Agus Budiman Surbakti, SH.

3. Mayor Chk (K) Farma Nihayatul Aliyah, SH. 4. Mayor Sus Siti Mulyaningsih, SH. MH.

5. Mayor Laut (KH) Bagus Partha Wijaya, SH. MH.


3. Pembagian tugas dan tanggung jawab

1. Kepala Dilmil III-14 Denpasar.

a. Kadilmil dijabat oleh seorang Pamen Sarjana Hukum, yang secara

fungsional sebagai Hakim Militer yang disingkat Kimmil, dengan tugas

kewajiban sebagai berikut:

1) Mengkoordinasikan, mengawasi dan memberikan pengarahan atas

penyelenggaraanfungsi-fungsi Dilmil.

2) Menentukan kebijaksanaan dan mengambil keputusan dalam

rangka memimpin Dilmil guna menjamin terselenggaranya fungsi utama

Dilmil.

3) Merencanakan, mempersiapkan dan mengatur penyelenggaraan

penyidangan perkara yang dilimpahkan kepada Dilmil.

4) Mengatur pembagian pekerjaan antara Kadilmil, Waka Dilmil dan

para Pok Kimmil sehingga dapat menjamin daya guna dan

keseimbangan yang baik dalam menyelenggarakan fungsi Dilmil.

5) Mengawasi pelaksanaan permohonan banding, grasi, kasasi dan

peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan Dilmil, sebagai

yang dimaksud dalam pasal 33 Undang-undang No. 14 tahun 1970.

b. Kadilmil bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atas pelaksanaan tugas

pembinaan Dilmilti kepada Dirjen Badilmiltun MARI

2. Wakil Kepala.

Mewakili Kepala Pengadilan Militer apabila Kepala Dilmil berhalangan,

melaksanakan tugas-tugas ke dalam.

3. Panitera.

a. Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Pama ahli hukum yang

berkedudukan sebagai Panitera, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai

berikut :

1) Penanggung jawab terselenggaranya pengurusan administrasi

perkara sejak berkas perkara diterima oleh Dilmil. Pada saat ini telah

mengacu pada buku II edisi 2007 pedoman teknis administrasi dan

pemeriksaan di sidang pengadilan dalam lingkungan peradilan militer

yang diterbitkan oleh MARI.

10


2) Penanggung jawab terselenggaranya penyimpanan berkas

perkara baik selama perkara-perkara yang bersangkutan masih dalam

proses tingkat pertama oleh Dilmil maupun dalam proses kelanjutannya.

3) Penanggung jawab terselenggaranya administrasi upaya hukum

dan meneruskan permohonan Banding, Grasi, Kasasi dan Peninjauan

Kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Mengatur dan mempersiapkan penyelenggaraan persidangan

Dilmil.

5) Menyelenggarakan kegiatan administrasi kepaniteraan.

6) Menyelenggarakan pengurusan arsip dan dokumen-dokumen

perkara di Dilmil.

7) Mengatur pembagian pekerjaan di antara para Panitera,

8) Bertindak sebagai Panitera dalam persidangan Dilmil atas

penunjukkan Kepala Pengadilan Militer.

9) Penunjukkan Panitera pengganti.

b. Panitera membawahi, yang masing-masing dipimpin oleh seorang

Pama sebagai Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum, serta

membawahi kelompok jabatan Fungsional antara lain : Panitera

Pengganti dan Pranata Peradilan.

c. Panitera bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya selaku

Panitera dalam persidangan Dilmil kepada Hakim Ketua yang bersangkutan

dan atas pelaksanaan tugas lainnya kepada Kepala Pengadilan Militer.

4. Kesekretariatan.

a. Kesekretaritan dipimpin oleh seorang Pama/PNS Eselon III a, sebagai

Sekretaris dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1) Keskretariatan Pengadilan Militer adalah aparatur tata usaha

negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah

dan bertanggungjawab kepada Kepala Pengadilan Militer.

Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris.

2) Kesekretariatan Pengadilan Militer mempunyai Tugas

melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi,

keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana

dilingkungan Pengadilan Militer.

11


Selain melaksanakan tugas kesekretariatan Pengadilan Militer

menyelenggarakan fungsi antara lain :

a) penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program

dan anggaran;

b) pelaksanaan urusan kepegawaian;

c) pelaksanaan urusan keuangan;

d) penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata

laksana;

e) pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;

f) pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan,

rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat

dan perpustakaan; dan

g) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan

dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan

Pengadilan Militer.

2) Kesekretariatan Pengadilan Militer dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya dibantu oleh Subbagian yang memiliki tugas antara lain :

a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

pelaksanaan program dan anggaran, pengelola teknologi

informasi dan statistik serta pelaksanaan pemantauan,

evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana.

Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian,

penataan organisasi dan tata laksana.

c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan

urusan surat penyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,

keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat,

perpustakaan serta pengelolaan keuangan.

3) Kesekretariatan juga membawahi 4 (empat) jabatan Fungsional

yang terdiri dari ;

a. Fungsional Arsiparis.

b. Fungsional Pustakawan.

12


c. Fungsional Pranata Komputer.

d. Fungsional Bendahara.

b. Kesekretariatan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan

fungsinya kepada Kepala Pengadilan Militer.

5. Majelis Hakim.

Majelis hakim adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan

mengadili berkas perkara pidana maupun pelanggaran yang diberikan kepadanya

terhadap Prajurit TNI yang berpangkat Kapten ke bawah.

a. Majelis Hakim terdiri dari seorang Hakim Ketua yang serendah-

rendahnya berpangkat Mayor dibantu 2 (dua) orang Hakim Anggota yang

terdiri dari Kimmil masing-masing serendah-rendahnya berpangkat Kapten

dan dibantu oleh Panitera, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda

Hukum dengan tugas kewajiban memeriksa dan memutus setiap perkara

pidana yang diajukan kepadanya, menurut dan berdasarkan peraturan

perundang-undangan,

b. Susunan Majelis Hakim dalam setiap persidangan ditetapkan oleh

Kepala Pengadilan Militer.

c. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Majelis Hakim

menganut asas peradilan bebas.

d. Majelis Hakim bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan

kehakiman menurut peraturan perundang-undangan.

6. Pok Kimmil.

a. Pok Kimmil merupakan wadah dari Hakim Militer pada Dilmil untuk

melaksanakan tugas kewajibannya baik sebagai Hakim pada Dilmil maupun

dalam memberikan saran dan pertimbangan tentang penyelenggaraan

fungsi teknis kepada Kepala Pengadilan Militer.

b. Kelompok Hakim Militer pada Dilmil terdiri dari para Kimmil.

c. Kimmil adalah seorang Pama dan Pamen Sarjana Hukum

dengan tugas kewajiban sebagai berikut :

1) Bertindak sebagai Hakim Ketua atau Hakim Anggota dalam

persidangan Dilmil atas penunjukkan Kepala Pengadilan Militer.

2) Sebagai Hakim Ketua :

13


a) Mengetuai sidang Dilmil dalam memeriksa dan

mengadili perkara pidana yang diserahkan kepadanya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

b) Memberikan pertimbangan mengenai permohonan

grasi yang diajukan terhadap perkara yang diperiksa dan

diputus oleh Majelis Hakim yang dipimpinnya.

d. Kimmil bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman

sesuai dengan perundang-undangan.

Berdasarkan Struktur Organisasi Pengadilan Militer III-14 Denpasar, penempatan

pegawai berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Pengadilan, minimal dijabat oleh seorang Perwira Menengah

dengan jenjang pendidikan S-1 Hukum, dimana Kepala Pengadilan berkedudukan

pula sebagai Hakim Militer.

2. Sekretaris, minimal dijabat oleh seorang Perwira Pertama dengan jenjang

pendidikan S-1 Hukum.

3. Panitera, minimal dijabat oleh seorang Perwira Pertama dengan jenjang


4. Kepala Sub Bagian, minimal dijabat oleh seorang PNS dengan pangkat

Penata Muda Tingkat I Golongan III/b dengan jenjang pendidikan SMA.

5. Panitera Muda, minimal dijabat oleh seorang Perwira Pertama dengan

jenjang pendidikan S-1 Hukum

6. Panitera Pengganti, minimal dijabat oleh seorang Bintara Tinggi dengan

jenjang pendidikan SMA.

7. Hakim Militer, menimal diduduki oleh Perwira Pertama dengan jenjang


14


Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam melaksanakan Tugas Pokok dan

Fungsinya masih dihadapkan beberapa permasalahan yang harus diselesaikan untuk

meningkatkan kinerja Pengadilan, berikut ini beberapa aspek strategis dan beberapa

permasalahan yang dihadapi Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

1. Produktifitas Penyelesaian Perkara

Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah

Agung secara konsisten terus menerus meningkatkan pelayanan masyarakat

khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah

Agung menerbitkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2014

tentang Penyeleaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding

pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur penyelesaian perkara pada

Pengadilan Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat

Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Kebijakan tersebut dijadikan acuan dalam membuat Standar Operasional Prosedur

(SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-14 Denpasar, adalah sebagai

berikut;

a. SOP penyelesaian perkara tingkat pertama untuk perkara pidana Militer

maupun pidana Umum paling lama 5 (lima) bulan;

b. SOP penyelesaian perkara tingkat pertama untuk perkara pidana Militer

khususnya Desersi dimasa damai yang Terdakwanya tidak diketemukan

dengan Putusan In absensia, paling lambat 6 (enam) bulan, sebagaimana

diatur dalam Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Persentase penyelesaian perkara

TAHUN PERKARA JUMLH PKR YG HRS

DISELESAIKAN

PKR YG

DISELESAIKAN

DLM WKT 5 (LIMA)

BLN

PERSENTASE

PKR YG TELAH

DISELESAIKAN

DLM WKT 5 (LIMA)

BLN

Perkara Tk. Pertama, diselesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan

2017

Pidana Umum 37 37 100 %

Pidana Militer

22 17 77,2 %

5 perkara (Desersi di Masa Damai) Terdakwanya tidak diketemukan

5 perkara (Diputus Inabcentia) dalam waktu 6 bulan

22,7%

Pelanggaran 5 5 100 %

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI


2. Manajemen Penanganan Perkara

Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus

(minutasi) dan eksekusi putusan. Dalam proses penyelesaian perkara tersebut

diperlukan adanya jaminan, bahwa proses penyelesaian perkara dengan cepat,

sederhana dan biaya murah, menjamin keadilan dan kepastian hukum, akuntabel

dan transparan.

Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut antara lain; substansi aturan, SDM,

sarana prasarana dan teknologi informasi.

Salah satu upaya Mahkamah Agung untuk meningkatkan penyelesaian perkara di

Pengadilan adalah memanfaatkan teknologi informasi dengan membuat Sistem

Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung.

Sistem Informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standar

pembuatan putusan, dan juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara.

Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan Perma dan SOP penggunaan

dan supervisi SIPP.

Sistem Informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efesiensi penanganan

perkara dan tertib administrasi, namun pemanfaatan teknologi informasi dalam

manajemen penanganan perkara masih banyak dikeluhkan para pencari keadilan

(publik) tentang akurasi informasi pada SIPP dan masih terbatasnya kemampuan

SDM dalam hal pemanfaatan teknologi informai ini.

3. Penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan

Tingginya jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung (upaya hukum

Kasasi) disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain;

a. Ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan Pengadilan baik

pada tingkat pertama maupun di tingkat banding yang dirasa tidak memenuhi

rasa keadilan;

Untuk meminimalisir rasa ketidak puasan para pencari keadilan, harus secara

konsisten secara berjenjang dilaksanakan peningkatan SDM Hakim dalam hal

hukum formil dan Materiil.

b. Masih rendahnya pengetahuan tentang Hukum Positif (ancaman pidana) dan

kesadaran para pencari keadilan terhadap apa yang dilakukan (tindak pidana)

16


Persentase perkara yang mengajukan Upaya Hukum

TAHUN PERKARA

JUMLAH

PERKARA YANG

DISELESAIKAN

PERKARA YANG

MENGAJUKAN UPAYA

HUKUM

PERSENTASE PKR

YG MENGAJUKAN

UPAYA HUKUM

2017

Pidana Umum 37 20 54 %

Pidana Militer 22 - -

Pelanggaran 5 - -

4. Akses terhadap pengadilan

Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan tentang

prosedur di pengadilan, dan masih sulitnya mengakses perjalanan perkara baik di

pengadilan tingkat pertama, tingkat banding maupun di tingkat kasasi (MA RI).

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik dan No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Surat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 serta Keputusan

Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan

Peradilan, maka Mahkamah Agung RI secara komitmen akan berusaha terus

mewujudkan layanan publik yang prima dengan memanfaatkan teknologi informasi

dengan membangun sebuah Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk

4 Lingkungan Peradilan, khusus Peradilan Militer dimulai tahun 2015 sampai

dengan saat ini masih dalam tahap penyempurnaan konten yang belum tersedia,

SIPP ini merupakan web-based application, suatu aplikasi yang terinstal di server

dan diakses menggunakan penjelajah web atau yang dikenal sebagai browser

melalui jaringan internet atau intranet, dan merupakan upaya pengembangan dan

penyempurnaan dari sistem aplikasi sebelumnya (SIADMIL).

Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam hal memberikan kemudahan layanan

akses informasi kepada pencari keadilan, telah menyediakan/menggunakan

sarana meja informasi maupun teknologi informasi untuk mengakses berbagai

informasi termasuk perjalanan/tahapan penyelesaian perkara (konten Direktori

putusan) pada website pengadilan.

5. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak

terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis

peradilan maupun non teknis.

17


Dalam hal penguatan SDM di bidang teknis peradilan, Mahkamah Agung

menetapkan kebijakan pelatihan teknis peradilan bagi Hakim dan Panitera,

sedangkan untuk tenaga non teknis melalui pelatihan terkait dengan administrasi

umum, manajerial dan kepemimpinan.

Selain kebijakan tersebut, Mahkamah Agung RI dalam rangka peningkatan SDM,

dan peningkatan kinerja aparatur, telah menetapkan dan melaksanakan fit and

propertest untuk pola karir promosi jabatan Eselon II keatas.

6. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu komponen evaluasi kinerja aparatur

maupun secara kelembagaan, Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah

pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan

guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan

(voorvost) Mahkamah Agung dalam menindak lanjuti laporan/pengaduan yang

berada di wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini masih terdapat permasalahan dalam hal

keterbatasan SDM pengawasan, dan masih kurangnya pemahaman masyarakat

mekanisme pengaduan dan juga belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan

dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan (Jaminan Keamanan Pelapor).

Potensi dan Permasalahan

Potensi Permasalahan

1.

Penyelesaian Perkara

1 2

SE MA RI No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 Lingkungan Peradilan. SOP Penyelesaian perkara Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

1

Masih ada penyelesaian perkara untuk Tk. Pertama lebih dari 5 bulan,khususnya penyelesaian perkara Desersi Di Masa Damai yang Terdakwanya tidak diketemukan, hal ini diatur dalam Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk penyelesaian perkara Inabsensia dapat diselesaikan secepat-cepatnya 6 bulan.

2.

Manajemen penanganan perkara

1

Pemanfaatan teknologi informasi

1

Masih banyaknya keluhan public tentang akurasi informasi pada


2 3 4

Menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Menggunakan template putusan Regulasi MA RI yang mendukung pelakanaan SIPP’

2

SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif; Etos kerja SDM dalam memanfaatkan SIPP untuk penanganan perkara

3.

Penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan

Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM yang tersedia, MA RI telah melaksanakan Diklat Hakim dan Panitera.

1

Masih tingginya para pencari keadilan yang belum merasa mendapatkan keadilan dalam berperkara baik ditingkat pertama maupun di tingkat banding, sehingga memicu para pihak untuk melakukan upaya hukum (Kasasi).

4.

Akses terhadap Pengadilan

1 2 3

Adanya program penyelesaian perkara dengan cara sidang keliling. Pemanfaatan/tersedianya teknologi informasi dalam mengakses informasi Pengadilan melalui sarana meja informasi. SK Ketua MA RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan.

1 2

Terbatasnya anggaranyang tersedia untuk penyelesaian perkara dengan program sidang keliling, mengingat secara wilayah hukum Pengadilan Militer III-4 Denpasar yaitu Bali dan NTB Masih terbatasnya sarana informasi yang disediakan, sehingga belum menjamin transparansi di Pengadilan.

5.

SDM

1 2

Pelatihan bagi tenaga teknis peradilan. Dilaksanakannya sistem kompetensi dalam rangaka promosi jabatan melalui Fit and Propertest

1 2 3

Masih kurangnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan Pola karier yang belum berdasarkan kompetensi. Beban kerja yang belum merata.


6 Fungsi Pengawasan

1 2 3

Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagai kawal depan (Voorvost) MA RI dalam hal menindak lanjuti pengaduan/ laporan dari daerah/ Peradilan di jajarannya. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 02/PB/MA/IX/2012, 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Keputusan KMA RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lemabaga Peradilan.

1 2 3

Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Pengawasan. Masih kurangnya pemahaman para Pencari keadilan tentang mekanisme pengaduan. Belum adanya regulasi jaminan terhadap kerahasiaan identitas, perlindungan bagi pelapor pengaduan.

20


1. Pada penghujung tahun 2015 telah ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung RI

Nomor : 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Perma tersebut mengatur pemisahan Tugas Pokok dan Fungsi Kepaniteraan dan

Kesekretariatan, sehingga tidak ada lagi jabatan rangkap/rangkap jabatan.

Kemudian sebagaimana dalam Pasal 461 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor :

7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan menyebutkan “Dengan ditetapkan

Perma ini maka Organisasi Kepaniteraan Pengadilan berdasarkan Keputusan

Panglima TNI Nomor : KEP/01/P/1/1984 tentang Pokok-pokok Organisasi dan

Prosedur Badan Pelaksana Pusat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

(BALAKPUS ABRI), Keputusan Menteri Agama RI………….dst.” dinyatakan

tidak berlaku lagi.

2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin

Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di

bawahnya, mengatur tentang:

Bab I : Ketentuan Umum

Pasal 1 (1-8), Berisikan tentang hal-hal yang dimaksud; Disiplin

Kerja, Hakim, Sanksi, Hakim, Hakim Ad Hock, Hakim Yustisial,

Hakim Non Palu, Pimpinan Mahkamah Agung, Ketua/Kepala dan

Wakil Ketua/Wakil Kepala.

Bab II : Disiplin Kerja Hakim

Pasal 2 s.d. 12, Mengatur tentang Kewajiban, Hari Kerja, Jam

Kerja, Jam Istirahat, Daftar Hadir, Daftar Pulang dan Izin.

Bab III : Pembinaan

Pasal 13 s.d. 15, Mengatur tentang Cuti Sakit dan Sanksi

Bab IV : Pelaporan

Pasal 16 s.d. 19, Mengatur tentang Kewajiban Melaporkan

dalam hal adanya tindak pelanggaran disiplin.

Bab V : Pembentukan an Susunan Tim Pemeriksa.

Pasal 20, Mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Tim

Pemeriksa.

21

E. REGULASI TAHUN 2016 S.D. 2017

AGUNG RI


Bab VI : Pelanggaran

Pasal 21, Mengatur tentang Penjatuhan Sanksi atas Tindak

Pelanggaran

Bab VII : Sanksi

Paal 22, 23, Mengatur tentang Jenis-jenis Sanksi.

Bab VIII : Ketentuan Peralihan

Pasal 24, Menyatakan bahwa dengan berlakunya Peraturan

Mahkamah Agung ini, Kep KMA Nomor 069/KMA/SK/V/2009

tentang Perubahan Pertama atas Kep KMA No.

071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja

dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim

dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

yang berada di bawahnya, sepanjang yang mengatur penegakan

disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus

kinerja Hakim dinyatakan tidak berlaku.

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan

Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan di bawahnya, mengatur tentang:


Pasal 1, mengatur tentang yang dimaksud dengan Pengawasan

dan Pembinaan Atas Langsung, Pengawasan Melekat,

Pengawasan Fungsional, Hakim, Bawahan, Apartur, Kode etik

aparatur Peradilan, Atasan Langsung, Pimpinan Mahkamah

Agung, Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding, Pimpinan

Pengadilan Tingkat Pertama, Pejabat Struktural, Pengadilan

Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

Bab II : Kewajiban Pengawasan dan Pembinaan Atas Langsung.

Pasal 2 s.d. 8, mengatur tentang Kewajiban Atas LAngsung,

Tindak lanjut, Bentuk-bentuk Penghargaan dan Penjatuhan Sanksi

Sementara.

Bab III : Pelanggaran, Sanksi dan Penghargaan

Pasal 9 s.d. 11, mengatur tentang Bentuk-bentuk Sanksi dan

Penghargaan.

Bab IV : Penutup

Pasal 12 dan 13, menyatakan bahwa pada saat diberlakukannya

Peraturan Mahkamah Agung ini, Surat Keputusan KMA Nomor :

22


096/KMA/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan

Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam

melaksanakan tugas pengawasan dinyatakan dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pedoman

Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan yang berada di bawahnya.


Pasal 1 s.d. 3, mengatur tentang hal-hal yang dimaksud:

Pengaduan, Penanganan Pengaduan, Meja Pengaduan,

Penelaahan Pengaduan, Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim, Pihak

Terkait, ASN, Pelanggaran, Pemeriksaan, Konfirmasi, Klarifikasi,

Rekomendasi, Tindak lanjut, Rehabilitasi, Pejabat Pembina

Kepegawaian, Pelapor dan atau Whistleblower, Terlapor, Saksi,

Ahli, Pendamping, SIWAS MARI, SIKEP, Hari, Tujuan Penanganan

Pengaduan dan Sarana Pengaduan.

Bab II : Prinsip-prinsip Penanganan Pengaduan

Pasal 4, mengatur tentang prinsip-prinsip pengaduan yang meliputi:

Terintegrasi, Objektivitas, Efektif, Transparansi, Akuntabilitas,

Kerahasiaan, Adil, Non Diskriminatif, Independensi, Netralitas,

Kepastian Hukum, Profesionalitas, Proporsionalitas dan Menjunjung

tinggi Independensi Peradilan.

Bab III : Kewenangan Penanganan Pengaduan

Pasal 5 s.d. 9, mengatur tentang Penanganan Pengaduan adalah

kewenangan Badan Pengawasan, Pendelegasian wewenang

kepada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, Badan

Pengawasan melaksanakan Penanganan Pengaduan atas inisiatif

sendiri maupun atas perintah Pimpinan Mahkamah Agung dan

Penanggung Jawab Penanganan Pengaduan.

Bab IV : Penyampaian dan Pengadministrasian Pengaduan

Bab V : Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan

Bab VI : Pelaporan dan Pengarsipan

Bab VII : Penutup

23


Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan

Militer III-14 Denpasar dan tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah yang berisikan antara lain : Latar Belakang, Kedudukan,Tugas

Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Sistematika Penyajian.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menguraikan perencanaan dan

penetapan kinerja yang berisikan antara lain;

A. Rencana Strategis 2015-2019

1. Visi dan Misi

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

B. Rencana Kinerja Tahunan TA 2018

C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan) TA 2018

BAB III Akuntabilitas Kinerja yang menguraikan tentang capaian Kinerja

Pengadilan Militer III-14 Denpasar, yang terdiri dari;

A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja)

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran

organisasi dengan pengukuran dan penyajian dari hasil pengukuran

kinerja).

C. Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV Penutup yang terdiri dari;

A. Kesimpulan

B. Saran-saran.

LAMPIRAN berisi antara lain;

1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

2. SK Ka Dilmil III-14 Denpasar tentang Penetapan IKU

3. Rencana Kinerja Tahunan TA 2018

4. Penetapan Kinerja Tahunan TA 2018

5. Matriks Rencana Strategis Kinerja 2015-2019

6. SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

7. SK Renstra

8. SKP Anggota

9. Perjanjian Kinerja Individu

24

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN


Tahun 2015 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra)

Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun 2015-2019. Renstra Pengadilan Militer III-14

Denpasar merupakan dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis,

Kebijakan, Program dan Kegiatan Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagai

pedoman/acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

1. VISI DAN MISI

Visi pada hakekatnya adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan dan

merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan kerjasama

penglihatan.

Visi merupakan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dengan kata lain gambaran

keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan

fungsi Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Adapun Visi Pengadilan Militer III-14 Denpasar mengacu pada Mahkamah Agung RI

adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang Agung”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang

telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan tercapai dengan baik.

Adapun Misi Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah sebagai berikut :

a. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

c. Meningkatkan kualitas putusan hakim dan kecepatan penyelesaian perkara di

Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Dan sebagai pemacu semangat, motivasi dan sekaligus prinsip dalam

bekerja, Pengadilan Militer III-14 Denpasar memiliki motto I.N.D.R.A yang bila

diuraikan adalah merupakan singkatan dari :

I : Inisiatif

N : Netral

D : Dedikasi

R : Responsif

A : Adil

25

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019


2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer III-14 Denpasar tujuan yang hendak dicapai

Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan untuk mencari keadilan

3. Meningkatnya kepastian hukum

2.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015

sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Militer

III-14 Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya proses percepatan dan penyelesaian perkara

2. Peningkatan aksepbilitas putusan hakim

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

5. Peningkatan kualitas pengawasan

6. Peningkatan sarana dan prasarana

3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran

strategis dalam mencapai tujuan.

Seiring tuntutan reformasi birokrasi khususnya upaya peningkatan pelayanan

publik yang baik, maka Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tahun 2017 (tahun

ketiga RPJM 2015-2019) telah melakukan Reviu-I terhadap RENSTRA 2015-2019

terutama mereviu Indikator Kinerja Utama ( IKU ) dalam proses percepatan

penyelesaian perkara sebagaimanatelah dituangkan dalam tujuan dan sasaran

strategis, sebagaimana SE Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014.

26


(REVIU I TAHUN 2017) INDIKATOR KINERJA UTAMA


NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG

JAWAB SUMBER DATA

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

Panitera

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :

1)Pidana/Kejahatan 2)Pelanggaran Lalu Lintas

Panitera

Laporan Bulanan

dan Laporan Tahunan

c. Persentase penurunan sisa perkara.

Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya.

Panitera

Laporan Bulanan

dan Laporan Tahunan

d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :

Banding Kasasi PK

Panitera

Laporan Bulanan

dan Laporan Tahunan

Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan

Jumlah Perkara yang ada x 100%

Tn.1− Tn

Tn.1 x 100%

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Jumlah Putusan Perkara x 100%

Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan

Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan x 100%


2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Persentase Salinan Putusan

yang dikirim ke Papera, Oditur,

Polisi Militer, Ankum/Terdakwa

dan Penasehat Hukum atas

permintaan/Pengadilan Pengaju

tepat waktu.

Panitera

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan

b. Persentase berkas perkara

yang dimohonkan Upaya

Hukum Banding, Kasasi dan PK

secara lengkap dan tepat waktu

Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap

Jumlah berkas perkara yang di selesaikan (putus)

Panitera

Laporan Bulanan

dan Laporan Tahunan

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

a. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Panitera Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan

Catatan : Pengirman berkas tepat waktu (banding 14 hari).

27

x 100%

Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar

gedung pengadilan

x 100%

x 100% Jumlah Salinan putusan yang dikirim tepat waktu

Jumlah Putusan perkara


Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai

berikut :

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

KINERJA UTAMA FORMULA

1 4. 5. Pencari

keadilan merasa kebutuhan dan kepuasan nya terpenuhi

1

Peningkatan proses percepatan dan penyelesaian perkara

a b c

Persentase sisa perkara yang diselesaikan: 1) Tingkat Pertama - PidanaUmum - PidanaMiliter Persentase Perkara Tingkat Pertama yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan: - Pidana Umum - Pidana Militer - Pelanggaran Persentase Perkara Tingkat Pertama (Perkara Inabcentia)yang diselesaikan dalam Jangka waktu 6 bulan : - Pidana Militer

a b c

Jml sisa perkara yang diselesaikan dibagi Jml sisa perkara yang harus diselesaikan X 100% Jml Perkara Tingkat Pertama yang diselesaikan dlm jangka waktu 5 bl. dibagi Jml Perkara Tingkat Pertama yang hrs diselesaikan dlm jangka waktu 5 bl. X 100%

Jml Perkara Tingkat Pertama Inabcentia yang diselesaikan dlm waktu 6 bulan dibagi Jumlah Perkara Inabcentia yg hrs diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulanX 100%

6. d

Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling - Pidana Umum - Pidana Militer - Pelanggaran

d

Jumlah perkara yg diselesaikan dengan cara sidang keliling dibagi Jumlah perkara yang harus diselesaikan secara sidang keliling X 100%

28


2

Setiap

pencari

keadilan

dapat

menjangkau

badan

peradilan

untuk

mencari

keadilan

2

Peningkatan akseptabilitas putusan hakim

Persentase Perkara Tingkat Pertama yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK

Jumlah putusan Perkara Tingkat Pertama yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi Jumlah Perkara Tingkat Pertama yang diputus X 100%

3

Meningkat nyakepas- tian hukum

3

Peningkatan efektifitas Pengelolaan administrasi penyelesaian perkara

a b c d e

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK, yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Persentase penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Persentase responden yang puas terhadap proses Peradilan

a b c d e

Jml berkas perkara yg diajukan Banding, Kasasi dan PK yg lengkap dibagi Jumlah berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK X 100% Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis dibagi Jml berkas perkara yang diterima/tersedia X 100%

Jml pemberitahuan put yg disampaikan ke para pihak tepat waktu dibagi Jml putusan X 100% Jml perkara putus dibagi Jml Majelis Hakim = …… perkara Jml responden yang puas terhadap proses peradilan dibagi Jumlah responden yang disurvey X 100%

29


4. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Program merupakan kumpulan kegiatan untuk mencapai sasaran dengan

menggunakan target selama kurun waktu tertentu.Dalam rangka mencapai sasaran

strategis yang telah ditetapkan, Pengadilan Militer III-14 Denpasar menetapkan

beberapa program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan, antara lain;

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer merupakan program untuk

mencapai sasaran strategis yang terdiri dari;

1. Peningkatan jumlah penyelesaian perkara.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan;

a. Penyelesaian sisa perkara pidana Umum maupun pidana Militer dan

pelanggaran (dalam waktu kurang dari 5 bulan/sesuai SOP)

b. Penyelesaian perkara baik pidana Umum maupun pidana Militer dan

pelanggaran (dalam waktu lebih dari 5 bulan/sesuai SOP)

2. Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara

Kegiatan pokok yang dilaksanakan;

a. Penyelesaian administrasi perkara baik pidana umum maupun pidana

Militer dan pelanggaran(sesuai SOP)

b. Penyampaian berkas perkara baik pidana umum maupun pidana

Militer dan pelanggaran secara lengkap dan tepat waktu.

3. Penyediaan dana pelaksanaan sidang keliling dan Hakim Terbang untuk

memberikan akses kepada masyarakat terhadap keadilan.


a. Sidang keliling

b. Pelaksanaan Hakim Terbang

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)


a. Pengiriman tenaga tehnis untuk Bimbingan Teknis Yudisial.

b. Penyusunan kebijakan manajemen tatalaksana dan administrasi

tenaga teknis

c. Pemenuhan tenaga teknis sesuai kebutuhan.

30


b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

merupakan program untuk mencapai sasaran strategis, yaitu tersedianya

dukungan manajemen dan tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis

peradilan.


1. Peningkatan kualitas Laporan Keuangan yang sesuai SAP.

2. Peningkatan Persentase Penyerapan Anggaran, Tersusunnya Standar

Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran, Standar Penyusunan Laporan

Pelaksanaan Anggaran, Standar Pembinaan Pengelolaan Anggaran

(Monev).

3. Peningkatan Ketersediaannya Dana Operasional/Pemeliharaan

Perkantoran (Tersedianya Alat Pengolah Data, Alat komunikasi Layanan

Publik)

4. Peningkatan kualitas Pengawasan (Tindak lanjut penanganan

pengaduan masyarakat secara profesional dan berkualitas,

Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal secara profesional

dan berkualitas)

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah

Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana

dan prasarana, pada TA 2017 ini Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah

memperoleh alokasi anggaran untuk program peningkatan sarana dan

prasarana, sehingga dengan demikian kegiatan pokok yang dilakukan dapat

berjalan sesuai yang diharapkan.

5. KEBIJAKAN

Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut, Pengadilan Militer III-14

Denpasar telah menetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja;

Hal-hal yang perlu diperhatikan, adalah;

a. Sistem karier dan penempatan posisi jabatan, sesuai dengan

kompetensi.

31


b. Pengawasan eksternal dan internal.

c. Penguasaan SOP sesuai tupoksinya.

d. Dukungan sarana dan prasarana.

e. Sistem pemberian Reward dan Punishmen.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik;

Hal-hal yang perlu diperhatikan, adalah;

a. Memiliki standar pelayanan.

b. Meningkatkan sistem dan mekanisme penanganan pengaduan.

c. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana.

Hubungan antara Sasaran, Indikator, Kebijakan, Program, Kegiatan dapat

digambarkan sebagai berikut;

32

LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TAHUN 2017

SASARAN

INDIKATOR

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN

1. Peningkatan proses Percepatan dan penyelesaian Perkara.

1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 2.Persentase perkara yang diselesaikan 3. Persentase perkara yang diselesaikan dalam Jangka waktu maksimal 5 bulan 4. Persentase perkara yang diselesaikan dalam Jangka waktu lebih dari 5 bulan 5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam Jangka waktu kurang dari 5 bulan. 6. Persentase perkara yang dapat di selesaikan dengan cara sidang keliling

Peningkatan kinerja, dalam hal; a. Sistem karier dan penempatan posisi jabatan, sesuai dengan kompetensi. b. Pengawasan eksternal dan internal. c. Penguasaan SOP sesuai tupoksinya. d. Dukungan sarana dan prasarana. e. Sistem pemberian Reward dan Punishmen.

Peningkatan Manajemen Peradilan, meliputi; 1. Peningkatan jumlah penyelesaian perkara 2. Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara 3. Penyediaan dana pelaksanaan sidang keliling dan hakim terbang 4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)

Proses percepatan penyelesaian Perkara, meliputi: a. Penyelesaian sisa perkara:

Pidana Umum Pidana Militer Pelanggaran Lalu Lintas

b. Penyelesaian perkara:

Pidana Umum Pidana Militer Pelanggaran Lalu Lintas c. Penyelesaian perkara yang diselesaikan dalam Jangka waktu maksimal 5 bulan :


d. Penyelesaian perkara yang diselesaikan dalam Jangka waktu lebih dari 5 bulan:


e. Penyelesaian perkara, yang diselesaikan dalam Jangka waktu kurang dari 5 bulan:

Pidana Umum Pidana Militer PelanggaranLalu Lintas

f. Penyelesaian perkara yang dilaksanakan dengan cara sidang keliling



2. Meningkatnya aksepbilitas putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :

- Banding - Kasasi - PK

Peningkatan kinerja, dalam hal; a. Sistem karier

dan penempa-tan posisi jabatan, sesuai dengankompetensi.


c. Pengawasaan SOP sesuai tupoksinya.



Peningkatan Manajemen Peradilan, meliputi;

1. Peningkatan jumlah penyelesaian perkara

2. Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara

3. Penyediaan dana pelaksa-naan sidang keliling dan hakim terbang

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)

1. Pelaksanaa Diklat/Bintek Teknis Yudisial. 2. Penyusunan kebijakan manajemen tatalaksana dan administrasi tenaga teknis. 3. Pemenuhan tenaga teknis sesuai kebutuhan

3. Peningkatan efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara

1. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK, yang disampaikan secara lengkap 2. Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 3. Persentase penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak 4. Ratio Majelis Hakim terhadap Perkara 5. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan

Peningkatan kinerja, dalam hal; a. Sistem karier

dan penempat-an posisi jabatan, sesuai dengan kompetensi.


c. Pengawasaan SOP sesuai tupoksinya.



Peningkatan Manajemen

Peradilan, meliputi;

1. Peningkatan jumlah penyelesaian perkara.

2. Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara.

3. Penyediaan dana pelaksanaan sidang keliling dan hakim terbang

4. Peningkatan

kualitas sumber daya manusia (SDM)

1.Penyelesaian adminis trasi perkara pidana kejahatan dan pelang-garan tepat waktu (sesuai SOP). 2. Penyampaian berkas perkara pidana kejahatan dan pelanggaran secara lengkap dan tepat waktu 3. Pendistribusian berkas perkara ke Majelis secara lengkap dan tepat waktu


35

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan (Acces to justice)

1. Persentase amar putusan yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

2. Persentase pendistribusian salinan putusan kpd para pihak dlm waktu 1 bulan sejak perkaranya diputus

Peningkatan kualitas pelayanan Publik, dalam hal; a. Standar pelayanan. b. Sistem dan mekanisme penanganan pengaduan. c. Dukungan sarana dan prasarana

1.

Dukungan manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis Lainnya Mahkamah Agung, dalam hal; Peningkatan ketersediaan dana operasional perkantor an /pemeliharaan perkantoran

1. Publikasi perkara yang telah diselesaiakan/diputus dalam waktu 1 (satu) hari sejak perkara tersebut diputus (One Day Publish). 2. Penyediaan sarana dan Prasarana (alat pengolah data) dan alat komunikasi pelayanan publik

5. Peningkatan Kualitas pengawasan

1. Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti

2. Persentase temuan yang ditindak lanjuti

Peningkatan kualitas pelayanan Publik, dalam hal; a. Standar pelayanan b. Sistem dan mekanisme penanganan pengaduan c. Dukungan sarana dan prasarana

Dukungan manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis Lainnya Mahkamah Agung, dalam hal; Peningkatan kualitas Pengawasan eksternal dan internal

1. Menindak lanjuti pengaduan secara profesional dan berkualitas. 2. Menindak lanjuti temuan hasil pemeriksaan eksternal secara profesional dan berkualitas

6. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Persentase pengadaan sarana danprasarana

Peningkatan kualitas pelayanan Publik, dalam hal;

a.Standar pelayanan. b. Sistem dan mekanisme penanganan pengaduan c. Dukungan sarana dan prasarana

Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Tidak ada kegiatan


RENCANA KINERJA TAHUNAN Unit Organisasi : Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel.

a.

b.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Pidana Militer - Pidana Umum

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :

100% 100%

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan

c.

d.

e.

a

b

- Pidana Umum - Pidana Militer - Pelanggaran Lalu Lintas

Persentase perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

Persentase penurunan sisa perkara: - Pidana Militer - Pidana Umum

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Papera, Oditur, Polisi Militer, Ankum/Terdakwa dan Penasehat Hukum atas permintaan/Pengadilan Pengaju tepat waktu Persentase berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.

Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

100% 100% 100%

100%

100% 100%

98% 99% 99%

100%

100%

95%

36

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2018



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 Nomor : W3.Mil03/ / I /2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : I Ketut Karda, SH.

Pangkat/NIP : Pembina IV/a / 19631231198603 1039.

Jabatan : Sekretaris Dilmil III-14 Denpasar

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Suwignyo Heri Prasetyo, SH.,MH.

Pangkat/NRP : Kolonel Chk/1910014940863.

Jabatan : Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja

tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan

dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak

pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, Januari 2018

Kepala Pengadilan Militer III-14 Sekretaris Suwignyo Heri Prasetyo, SH.MH I Ketut Karda, SH. Kolonel Chk NRP.1910014940863. NIP.196312311986031039.

37

C. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2018


PENETAPAN KINERJA TAHUNAN

Unit Organisasi : Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategi Indikator Kinerja Target

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel

Peningkatan efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara.

Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Pidana Militer - Pidana Umum

Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana Umum - Pidana Militer - Pelanggaran Lalu Lintas

Persentase perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

Persentase penurunan sisa perkara: - Pidana Militer - Pidana Umum

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK)

Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Papera, Oditur, Polisi Militer, Ankum / Terdakwa dan Penasehat Hukum atas pemintaan/ Pengadilan Pengaju tepat waktu.

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK, yang disampaikan secara lengkap.

Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

100 % 100 %

100 % 100 %

100 %

100%

100 % 100 %

98% 99% 99%

100%

100%

95%

Jumlah awal anggaran untuk kegiatan selama TA 2018 sebesar Rp 3.803.437.000,- Terdiri dari:

1. Anggaran kegiatan Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung Rp 39.000.000,- 2. Total Anggaran BUA dalam kegiatan Program Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya MA. Rp 3.704.891.000,- 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara berdasarkan DIPA Dirjen Rp. 59.546.000,-

38



SURAT KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR NOMOR :W3.Mil03/ /I/2018

TENTANG

PENETAPAN REVIU-I INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2017


KEPALA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

2.

3.

Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka Pengadilan Militer III-14 Denpasar perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015 - 2019.

Bahwa untuk mewujudkan capaian kinerja pada tahun 2018 sesuai Reviu I Renstra 2015-2019 dan Reviu IKU yang telah ditetapkan, maka Pengadilan Militer III-14 Denpasar perlu menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

3. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.

6. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

7. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

39


8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan : Reviu-I Tahun 2017 Rencana Strategis (Renstra) 2015–2019, Reviu-I IKU Tahun 2017, Reviu-I RKT Tahun 2017 dan Reviu-I PKT Tahun 2017 Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TENTANG PENETAPAN REVIU-I INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2017 PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

Pertama : Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam

lampiran keputusan ini merupakan dokumen Indikator Kinerja Utama

Tahun 2017 sebagai acuan kinerja jangka menengah yang akan

diwujudkan dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kedua Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian

kinerja dilakukan oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar dan

disampaikan kepada MENPAN.

Ketiga Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal Januari 2018

Kepala Pengadilan Militer III-14

Suwignyo Heri Prasetyo, SH. MH. Kolonel Chk NRP 1910014940863 Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta 2. Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI 3. Kepala Pengadilan Militer Utama. 4. KEpala Pengadilan Militer Tinggi III Sby

40


Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan

kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target

kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun

secara periodik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran

perwujudan akuntabilitas kinerja Kementerian/Lembaga/suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk

menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi

dan strategi instansi pemerintah/organisasi.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian indikator kinerja guna memberikan

gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja, dengan maksud untuk

memberikan gambaran keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan

kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana yang

telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar tahun

2017, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja

yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah

ditetapkan dapat tercapai atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun

demikian terdapat juga beberapa target yang belumtercapai dalam tahun 2017 ini.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam

tabel dibawah ini.

41

A. PENGUKURAN KINERJA TA 2017

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017


PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Tahun Anggaran : 2017

NO SASARAN

STRATEGI INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5 6

1

2

3

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel

Peningkatan efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Pidana Militer - Pidana Umum

b. Persentase perkara yg diselesaikan tepat waktu :

100% 100%

100% 100%

100% 100%

- Pidana Umum - Pidana Militer - Pelanggaran

c. Persentase perkara Inabsensia yang di selesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

100% 100% 100%

100%

100% 77,2

100%

100%

100% 77,2

100%

100%

d. Persentase penurunan sisa perkara : - Pidana Militer - Pidana Umum e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK a. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Papera, Oditur, Polisi Militer, Ankum/ Terdakwa dan Penesehat Hukum atas permintaan /Pengadilan Pengaju tepat waktu.

b. Persentase berkas perkara yang dimohon kan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu Persentase perkara yang

diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

100% 100%

98% 99% 99%

100%

100%

95%

-150 % 100 %

81,5% 79,6% 100%

100 %

100 %

50%

-150 100%

81,5% 79,6% 100%

100%

100%

50%

42


Pengukuran kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun 2017 mengacu

pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai

sasaran yang telah ditetapkan.

Pada akhir tahun 2017, Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah melaksanakan

seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut

Capaian sasaran peningkatan proses percepatan dan penyelesaian perkara pada

tahun 2017 dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2016 dan

tahun 2015, adalah sebagai berikut :

NO

INDIKATOR 2017 2016 2015

TARGET

( % )

REALISASI

( % )

CAPAIAN

( % ) TARGET

( % ) REALISASI

( % )

CAPAIAN

( % )

CAPAIAN

( % )

1. a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Pidana Militer

- Pidana Umum - Pelanggaran Lalu Lintas

100

100 100

100

100 100

100

100 100

100

100 100

100

100 100

100

100 100

100

100 100

b. Persentase perkara : - Pidana Militer

- Pidana Umum - Pelanggaran

Yang diselesaikan tepat waktu.

100

100 100

77,2

100 100

77,2

100 100

100

100 100

88,2

78,9 100

88,2

78,9 100

100

82,9 100

c. Persentase penurunan sisa

perkara: - Pidana Militer - Pidana Umum

100 100

-150 100

-150 100

100 100

0

-166,6

0

-166,6

0 0

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :

- Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

100 100 100

81,5 79,6 100

81,5 79,6 100

100 100 100

82,2 91,1 97,7

82,2 91,1 97,7

87,9 96,5 98,2

Analisis keempat indikator dari sasaran 1 yakni; Terwujudnya Proses peradilan

yang pasti, Transparan dan Akuntabel, sebagai berikut :

43

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

SASARAN 1 : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI,

TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

PENYELESAIAN PERKARA


1. Indikator Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

NO

INDIKATOR

2017 2016 2015

TARGET

( % )

REALISASI

( % )

CAPAIAN

( % )

TARGET ( % )

REALISASI ( % )

CAPAIAN

( % )

CAPAIAN

( % )

1. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan - Pidana Militer - Pidana Umum

- Pelanggaran

100 100

100

100 100

100

100 100

100

100 100

100

100 100

100

100 100

100

100 100

100

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan

adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang

harus diselesaikan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara

persentase sisa perkara yang telah diselesaikan (Realisasi) dengan target yang

ditetapkan.

Pada tahun 2017 Persentase Capaian penyelesaian Sisa Perkara TA 2016

adalah sebesar 100 %, capaian tersebut, pada TA 2017 sisa perkara tersebut

baik perkara pidana Kejahatan maupun pidana pelanggaran seluruhnya dapat

diselesaikan, sehingga realisasi persentase sisa perkara diselesaikan dapat

mencapai target 100 %. Dengan rincian sebagai berikut :

a. Pidana Umum: sisa perkara TA 2016 sejumlah 8 perkara

b. Pidana Militer: sisa perkara TA 2016 sejumlah 2 perkara,

Pada TA 2016 sisa perkara (Pidana Umum) tersebut dapat diselesaikan

100%, realisasi persentase sisa perkara 100% sehingga dapat mencapai

target 100 %.

PENYELESAIAN SISA PERKARA TA. 2016

Data SisaPerkara TA. 2016 Jumlah Target Realisasi Capaian

Pidana Umum:

Sisa perkara TA. 2016 8

Perkara masuk TA. 2017 29

Jumlah Perkara TA. 2017 (Sisa + Masuk) 37

Sisa perkara TA. 2016 yang diselesaikan pada Th. 2017 0 100% 100% 100%

Perkara TA.2017(Perkara Masuk) yang diselesaikan 37

Sisa perkara akhir TA.2017 0

Pidana Militer:


Perkara masuk TA.2017 20

Jumlah Perkara TA. 2017 (Sisa + Masuk) 22

Sisa perkara TA. 2016 yang diselesaikan 2 100% 100% 100%

Perkara TA. 2017(Perkara Masuk) yang diselesaikan 54

Sisa perkara akhir TA. 2017 5

44


2. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu

NO

INDIKATOR

2017 2016 2015

TARGET

( % )

REALISASI

( % )

CAPAIAN

( % )

TARGET ( % )

REALISASI ( % )

CAPAIAN

( % )

CAPAIAN

( % )

2. Persentase perkara yang

Diselesaikan tepat waktu : - Pidana Militer - Pidana Umum

- Pelanggaran

100 100

100

77,2 100

100

77,2 100

100

100 100

100

88,2 78,9

100

88.2 78,9

100

100 82,9

100

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat

waktu adalah perbandingan Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan

dengan Jumlah perkara yang ada (Sisa perkara TA sebelumnya ditambah

perkara masuk pada tahun berjalan). Sedangkan ukuran capaiannya adalah

perbandingan antara persentase perkara yang telah diselesaikan tepat waktu

(Realisasi) dengan Jumlah perkara yang ada dan dikalikan seratus persen.

Tabel diatas, menggambarkan Capaian indikator persentase perkara yang

diselesaikan pada TA 2016 dan dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2017 Persentase Capaian penyelesaian Perkara mengalami

kenaikan dari tahun sebelumnya adalah sebesar 3,4%, capaian tersebut dengan

rincian sebagai berikut :

Realisasi penyelesaian perkara dalam tahun 2017 dapat mencapai target, kondisi

ini disebabkan antara lain:

1. Sebandingnya antara Majelis Hakim yang tersedia dengan jumlah perkara

yang ada yakni 59 perkara tersedia/diregistrasi terdiri dari 59 perkara

diselesaikan oleh 2 Majelis Hakim.

[[

2. Dari segi Geografis, wilayah Dilmil III-14 Denpasar sangat Luas, namun biaya

untuk penyelesaian perkara terbatas, sedangkan dari 59 perkara maupun

Satker para Terdakwa dan Saksi ada di luar Bali, sehingga direncanakan

penyelesaian perkara dengan cara;

a. Sidang Keliling, sejumlah 4 perkara bertempat di Mataram dengan putus

perkara 2 (dua).

b. Proses Penyelesaian perkara dalam waktu lebih dari 5 bulan,

dikarenakan perkara Inabsensia, selain itu jadwal persidangan bertepatan

pula dengan kegiatan dinas yang harus diikuti/dihadiri oleh Kadilmil dan

Kimmil serta Panitera.

45


Perencanaan penyelesaian perkara ini tidak bermaksud menyimpangi/

mengabaikan ataupun tidak bermaksud untuk tidak mengindahkan SEMA No.

3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara, Kep KMA No.

026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Pebruari 2012 tentang Standar Pelayanan

Peradilan dan Skep Kadilmiltama No. Skep/07/II/2011 tentang Standar

Operasional Prosedur (SOP).

c. Proses Penyelesaian perkara dalam waktu maksimal 5 bulan sejumlah

59 perkara.

d. Dalam perencanaan ini yang menjadi pertimbangan utamanya adalah

dari tingkat kesulitan perkara masuk kategori sedang, tempat para Terdakwa

dan Saksi walau di luar Bali dalam kategori bisa/mudah dijangkau dengan

tingkat kesulitan biaya transportasi kategori sedang.

e. Proses penyelesaian perkara dalam waktu kurang dari 5 bulan sejumlah

20 perkara lebih.

3. Seringnya Terdakwa mangkir dari panggilan sidang dengan alasan sakit atau

alasan yang lainnya.

4. Terdakwa maupun Saksi (khususnya yang di luar Bali) sering terkendala oleh

cuaca yang buruk (tidak mendukung).

5. Masih sering terjadi dari pihak-pihak terkait, secara administrasi persidangan

belum siap.

6. Perkara yang diterima/masuk pada tanggal 13 Desember TA 2017 ( Perkara

yang diterima/masuk TA 2017), dan adanya perkara In absensia. Kondisi seperti

inilah yang menjadikan salah satu faktor penyebab terhambatnya percepatan

proses penyelesaian perkara, sehingga mengakibatkan terdapatnya perkara sisa

di akhir tahun berjalan.

46


PENYELESAIAN PERKARA TA 2016 dan 2017

Data Perkara TA. 2016 Jumlah Target Realisasi Capaian

Pidana Umum:



Jumlah perkara diregister/Tersedia 35

Perkara yang diselesaikan TA. 2016 30 100% 78,9% 78,9%

Sisa akhir TA. 2016 8

Pidana Militer:



Jumlah perkara yang diregister/Tersedia 17

Perkara yang diselesaikan TA. 2016 15 100% 88,2% 88,2%


Data Perkara TA. 2017 Jumlah Target Realisasi Capaian

Pidana Umum:



Jumlah perkara diregister/Tersedia(Sisa + Masuk)

37

Perkara yang diselesaikan TA.2017 37 100% 100% 100%


Pidana Militer:



Jumlah perkara yang diregister/Tersedia (Sisa + MAsuk)

22

Perkara yang diselesaikan TA.2017 17 100% 77,2% 77,2%

Sisa akhir TA 2017 5

47


3. Persentase Penurunan sisa Perkara.

NO

INDIKATOR

2017 2016 2015

TARGET

( % )

REALISASI

( % )

CAPAIAN

( % )

TARGET ( % )

REALISASI ( % )

CAPAIAN

( % )

CAPAIAN

( % )

3 Persentase penurunan sisa

perkara : - Pidana Militer - Pidana Umum

- Pelanggaran Lalu Lintas

100 100

100

-150 100

100

-150 100

100

100 100

100

0

-166,6

100

0

166,6

100

0 0

100

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara tahun 2017

meningkat di bandingkan tahun 2016 yang sisa 10 perkara adalah perbandingan

sisa perkara tahun lalu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus

diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (Sisa perkara TA sebelumnya

ditambah perkara masuk pada tahun berjalan). Sedangkan ukuran capaiannya

adalah perbandingan antara persentase penurunan sisa perkara (Realisasi)

dengan target yang ditetapkan.

Tabel diatas, menggambarkan Capaian indikator persentase penurunan sida

perkara pada TA 2017 mengalami kenaikan dibandingkan capaian tahun-tahun

sebelumnya.

4. Indikator Persentase Perkara Yang tidak mengajukan upaya Hukum

Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

NO

INDIKATOR

2017 2016 2015

TARGET

( % )

REALISASI

( % )

CAPAIAN

( % )

TARGET ( % )

REALISASI ( % )

CAPAIAN

( % )

CAPAIAN

( % )

2.

Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi

- Peninjauan Kembali.

98 99

99

81,5 79,6

100

81,5 79,6

100

100 100

100

82,2 91,1

97,7

82,2 91,1

97,7

87,9 96,5

98,2

Analisis Indikator Kinerja Pada Sasaran 4 ini adalah:

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum dengan jumlah Putusan perkara.

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase

perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan target yang

ditetapkan.

Pada TA 2017 realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum secara keseluruhan sebesar 87%, sedangkan pada TA 2016

persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum sebsar 90,3%.

48


SASARAN 2 : PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN

PERKARA

Capaian sasaran Peningkatan Efentivitas Pengelolaan Penyelesaian perkara

pada tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan dengan pengelolaan

penyelesaian perkara pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

NO

INDIKATOR 2017 2016 2015

TARGET

( % )

REALISASI

( % )

CAPAIAN

( % ) TARGET

( % ) REALISASI

( % )

CAPAIAN

( % )

CAPAIAN

( % )

1.

2

Persentase Salinan Putusan yang

dikirim ke Papera, Oditur, Polisi Militer, Ankum/Terdakwa dan Penasehat Hukum atas permintaan

/Pengadilan Pengaju tepat waktu

Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat

waktu.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

98

100

Analisis kedua indikator dari sasaran 2 yakni; Peningkatan Efentivitas

Pengelolaan Penyelesaian perkara sebagai berikut :

1). Indikator Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Papera, Oditur,

Polisi Militer, Ankum/Terdakwa dan Penasehat Hukum atas

permintaan/Pengadilan Pengaju tepat waktu

NO

INDIKATOR

2017 2016 2015

TARGET

( % )

REALISASI

( % )

CAPAIAN

( % )

TARGET ( % )

REALISASI ( % )

CAPAIAN

( % )

CAPAIAN

( % )

1.

Persentase Salinan Putusan yang dikirimkan ke Papera, Oditur, Polisi

Militer, Ankum/Terdakwa dan Penasehat Hukum atas permintaan /Pengadilan Pengaju tepat waktu.

100

100

100

100

100

95

95

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase salinan Putusan yang dikirm ke

Papera, Odirur, Polis Militer, Ankum/Terdakwa dan Penasehat Hukum atas

permintaan/Pengadulan Pengaju tepat waktu adalah perbandingan antara

jumlah Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan perkara.

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentae salinan

putusan yang dikirm tepat waktu (Realisasi) dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2017 Persentase Capaian jumlah Salinan Putusan yang dikirim tepat

waktu, tempat dan para pihak adalah sebesar 100%, capaian.

49


2). Indikator Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi

dan PK Secara Lengkap dan tepat waktu

NO

INDIKATOR

2017 2016 2015

TARGET

( % )

REALISASI

( % )

CAPAIAN

( % )

TARGET ( % )

REALISASI ( % )

CAPAIAN

( % )

CAPAIAN

( % )

1.

Persentase berkas perkara

yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

100

100

100

100

100

100

100

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase berkas perkara yang diajukan

Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu

adalah perbandingan antara jumlah berkas perkara yang diajukan Banding,

Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dengan jumlah berkas perkara

yang diajukan Banding, Kasasi dan PK. Sedangkan ukuran capaiannya adalah

perbandingan antara persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi

dan PK yang disampaikan secara lengkap (Realisasi) dengan target yang

ditetapkan.

Pada tahun 2017 Persentase Capaian berkas perkara yang diajukan Banding,

Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah sebesar 100%,

capaian tersebut dapat memenuhi target yang telah ditentukan.

Capaian sasaran Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan

terpinggirkanpada tahun 2017 meningkat dibandingkan dengan penyelesaian

perkara pada tahun 2016 dan tahun 2015, adalah sebagai berikut:

NO

INDIKATOR 2017 2016 2015

TARGET

( % )

REALISASI

( % )

CAPAIAN

( % ) TARGET

( % ) REALISASI

( % )

CAPAIAN

( % )

CAPAIAN

( % )

1.

a. Persentase perkara yang

diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

95%

50%

50%

100%

98%

98%

95%

Analisis ketiga indikator dari sasaran ini yakni; Meningkatnya akses peradilan

bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan sebagai berikut :

50

SASARAN 3 : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI

MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

TERHADAP PERADILAN ( Acces to Justice )


1 Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

NO

INDIKATOR

2017 2016 2015

TARGET

( % )

REALISASI

( % )

CAPAIAN

( % )

TARGET ( % )

REALISASI ( % )

CAPAIAN

( % )

CAPAIAN

( % )

1 Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

100

50

50

100

90

90

89

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dengan

cara sidang keliling, adalah perbandingan perkara yang diselesaikan dengan cara

sidang keliling dengan perkara yang harus diselesaikan secara sidang keliling.

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara

yang telah diselesaikan dengan cara sidang keliling (Realisasi) dengan target

yang ditetapkan.

Tabel diatas, menggambarkan Capaian indikator persentase perkara yang

diselesaikan pada TA 2017 menurun dengan hasil 50% dibandingkan capaian

tahun-tahun sebelumnya.

51


Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana

kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) tahun 2017 yang terdiri dari :

1. DIPA -005.01.2.663335/2017 Tanggal 7 Desember 2016

2. DIPA -005.05.2.663336/2017 Tanggal 7 Desember 2016

Pada awal tahun 2017 untuk DIPA BUA terdapat 2 program kegiatan yaitu “Program

dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung”,

dengan pagu awal sebesar Rp. 5.474.191.000,- (Lima milyar empat ratus tujuh puluh

empat juta seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) dan Program 02 “Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dengan pagu sebesar

Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah), namun setelah revisi DIPA yang ke-5

tanggal 10 Januari 2018, dimana pada revisi ini terdapat pemangkasan pagu belanja

pegawai sehingga pagu DIPA BUA setelah adanya revisi ini menjadi Rp.

4.579.191.000,- (empat Milyard lima ratus tujuh puluh Sembilan juta seratus Sembilan

puluh satu ribu rupiah. Pada DIPA-005.05.2.663336/2016 tanggal 7 Desember 2016

hanya terdapat satu program saja yaitu “Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Militer dan Tata Usaha Negara”, dengan total anggaran sebesar Rp. 46.750.000,-

(Empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Militer III-14 Denpasar tahun

anggaran 2017, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01)

Badan Urusan Administrasi dan DIPA (05) Dirjen Badilmiltun adalah sebagai berikut :

I. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah

sebagai berikut :

PAGU AWAL PAGU REVISI REALISASI PENGEMBALIAN

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 Belanja Pegawai 4,693,470,000 3,593,470,000 2,291,679,191 5,365,064 63.77

2 Belanja Barang 780,721,000 780,721,000 776,121,875 613,500 99.41

3 Belanja Modal 205,000,000 205,000,000 203,885,000 - 99.46

5,679,191,000 4,579,191,000 3,271,686,066 5,978,564 71.45

NO KEGIATAN %

JUMLAH

52

[[

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN


1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar

Rp. 2.291.679.191,- dan Rp. 2.155.312.079,- Realisasi belanja TA 2017

mengalami kenaikan/penurunan sebesar 6,33% dari TA 2016. Berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 114/PMK.02/2016 tentang perubahan atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 127/PMK.02/2015 tentang klasifikasi

anggaran yang tertera dalam pasal 1 yaitu mengubah Lampiran I, Lampiran II dan

Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 127/PMK.02/2015 tentang

klasifikasi Anggaran sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,

Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Belanja Pegawai dipergunakan untuk:

c. a. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan TNI termasuk Uang Makan yang

melekat pada pembayaran Gaji;

b. Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada Pembayaran Gaji Pejabat

Negara;

c. Belanja Honorarium dalam rangka pembayaran honor tetap, termasuk

honor Pegawai honorer dalam rangka mendukung Tugas Pokok dan

Fungsi unit organisasi yang bersangkutan;

Dikecualikan dari belanja pegawai untuk pekerjaan yang berkaitan dengan

pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai output dalam

kategori belanja barang.

1.1. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA (01) BUA MA RI Tahun Anggaran

2017 di lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebesar Rp. 4.693.470.000,-

(Empat milyard enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu

rupiah), namun setelah adanya pemangkasan pagu pada revisi ke 5 pagu belanja

51 menjadi Rp. 3.593.470.00,- (tiga milyard lima ratus Sembilan puluh tiga juta

empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

1.2. Pelaksanaan Anggaran

Dari realisasi belanja pegawai Pengadilan Militer III-14 Denpasar per 31

Desember TA 2017 adalah sebesar Rp. 2.291.679.191,- (dua milyar dua ratus

sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan

puluh satu rupiah).

53


Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp.

136.367.112,- (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu

seratus dua belas rupiah) atau sebesar ( 6,33 %) persen dibandingkan Realisasi

Belanja Pegawai TA 2016, disebabkan karena adanya penambahan pegawai

ditahun 2017 dan adanya kenaikan pangkat/Gol pada beberapa pegawai yang

tentunya ada mengakibatkan kenaikan gaji.

1.3. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran setelah revisi dengan anggaran yang

terealisasi, tercatat sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp. 1.301.790.809,- (satu

milyard tiga ratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus

sembilan rupiah) (36,23%) dari total pagu yang tersedia.

2. Belanja Barang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.02/2012 tentang

perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 101/PMK.02/2011 tentang

klasifikasi anggaran khususnya pada Lampiran III, yang dimaksud dengan Belanja

barang adalah Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai

untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak

dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual

kepada masyarakat/pemerintah daerah (pemda) termasuk transfer uang yang tidak

memenuhi kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang

telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam

standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran

Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja

barang tidak mengikat antara lain :

2.1. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) BUA MA RI Tahun Anggaran

2017 di lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebesar Rp. 780.721.000,-

(tujuh ratus delapan puluh juta tujuh Ratus dua puluh satu ribu Rupiah). DIPA (01)

BUA MA RI selama Tahun Anggaran 2017 telah mengalami revisi sebanyak tujuh

kali dimana Revisi DIPA BUA yang ke lima mengakibatkan perubahan pagu, yaitu

berupa pemangkasan pagu belanja Pegawai, sehingga pagu DIPA BUA yang

54


semula Rp. 5.679.191.000,- (lima milyard enam ratus tujuh puluh Sembilan juta

seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah), setelah Revisi menjadi Rp.

4.579.191.000,- (empat milyard lima ratus tujuh puluh Sembilan juta seratus

Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk

membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

2.2. Pelaksanaan Anggaran

Nilai realisasi Belanja Barang TA 2017 mengalami kenaikan dengan pagu

sebesar Rp. 776.121.875,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh

satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) atau (16,18%) persen

dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2016 dengan pagu sebesar Rp.

668.059.084,- (enam ratus enam puluh delapan juta lima puluh Sembilan ribu

delapan puluh empat rupiah). Hal ini disebabkan oleh naiknya pagu belanja

barang sepanjang tahun 2017.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Realisasi Belanja Barang TA 2017

(dalam satuan Rupiah)

25,215,000 25,215,000 25,110,665 99.59

364,010,000 381,026,000 380,307,555 99.81

Belanja Barang Persediaan 39,010,000 49,873,000 49,872,500 100.00

Belanja Jasa 148,080,000 115,752,000 113,686,743 98.22

Belanja Pemeliharaan 204,406,000 208,855,000 207,757,912 99.47

Total Belanja Barang 780,721,000 780,721,000 776,735,375 99.49

Pengembalian Belanja Barang - - 613,500 -

Total Belanja Barang (Netto) 780,721,000 780,721,000 776,121,875 99.41

Belanja Barang Operasional

Uraian Anggaran Semula Anggaran Setelah

Revisi Realisasi %

Belanja Perjalanan Dalam

Negeri

55


Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2017 dan TA 2016


25,110,665 25,072,332 38,333 0.15

380,307,555 315,414,780 64,892,775 20.57

Belanja Barang Persediaan 49,872,500 42,490,540 7,381,960 17.37

Belanja Jasa 113,686,743 107,982,733 5,704,010 5.28

Belanja Pemeliharaan 207,757,912 177,098,699 30,659,213 17.31

Total Belanja Barang 776,735,375 668,059,084 108,676,291 16.27

Pengembalian Belanja Barang 613,500 - - -



Uraian TA 2017 TA 2016 Kenaikan /

Penurunan %

Belanja Perjalanan Dalam

Negeri

2.3. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah

terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp.

4.599.125,- (empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh

lima rupiah) atau sebesar 0,59 % dari total pagu yang tersedia.

3. Belanja Modal

Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana

dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta

kegiatan non fisik yang mendukung Tupoksi.

Realisasi Belanja Modal pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar TA 2017 adalah

sebesar Rp. 203.855.000,- (dua ratus tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 3,27 % bila dibandingkan dengan

realisasi Belanja Modal TA 2016 sebesar Rp. 210.775.000,- (dua ratus sepuluh juta

tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

56


4. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

(TP/TGR).

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per

tanggal 31 Desember 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp. 810.422.059,- (delapan

ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh dua ribu lima puluh sembilan rupiah) bagian

Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan

yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar

TP/TRG adalah sebagai berikut :

No N A M A Tahun 2017 Tahun 2016

1. Alm. Suharta 810.422.059,- 810.422.059,-

Jumlah 810.422.059,- 810.422.059,-

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.

810.422.059,- (delapan ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh dua ribu lima puluh

sembilan rupiah) yang merupakan sisa TP/TGR atas kerugian yang diderita oleh

Negara akibat perbuatan melawan hukum oleh Bendahara Pengeluaran TA 2006 An.

Alm PNS Suharta. Jumlah tersebut telah dikurangi dengan pelunasan ganti rugi sebesar

Rp. 186.027.941,-(seratus delapan puluh enam juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus

empat puluh satu rupiah) pada tanggal 21 September 2012, dimana jumlah

pengembalian ini berasal dari tabungan Alm. PNS Suharta yang disetorkan ke Kas

Negara oleh Ahli warisnya melalui SSBP Nomor : 001/663335/IX/2012 tanggal 20

September 2012.

II. PAGU DAN REALISASI DIPA (05) DIRJEN BADILMILTUN MA RI

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI

adalah sebagai berikut :

57

NO. KEGIATAN PAGU REALISASI %

(Rp.) (Rp.)

1.

Belanja Barang

46.750.000,-

46.339.908,-

99,12

JUMLAH

46.750.000,-

46.339.908,-

99,12


DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI selama Tahun Anggaran 2017 telah

mengalami revisi sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Revisi POK dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, dan

2. DIPA dilakukan sebanyak 4 (empat) kali.

Pada DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI hanya terdapat belanja barang yang

ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan

meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan

Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Militer, dan terdapat pengembalian

belanja barang sebesar Rp. 410.092,- (empat ratus sepuluh ribu sembilan puluh

dua rupiah).

DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI selama tahun anggaran 2017 telah

mengalami revisi sebanyak empat kali, namun revisi-revisi tersebut tidak

mengakibatkan perubahan pagu, sehingga pagu untuk DIPA Dirjen Badilmiltun

sampai dengan akhir TA 2017 tetap.

1. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA

RI Tahun Anggaran 2017 untuk Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebesar

Rp. 46.385.590,- (empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu

lima ratus Sembilan puluh rupiah).

Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk

membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja

Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

2. Pelaksanaan Anggaran

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Militer III-14 Denpasar per 31

Desember TA 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp.46.339.908,-(empat

puluh enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan

rupiah) dan Rp. 42.080.712,- (empat puluh dua juta delapan puluh ribu tujuh

ratus dua belas rupiah).

58


Nilai realisasi Belanja Barang TA 2017 mengalami kenaikan nilai

sebesar Rp. 4.259.196,- (empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu

seratus sembilan puluh enam rupiah). atau sebesar (10,12%) persen

dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2016. Hal ini disebabkan oleh

menurunnya pagu belanja perjalanan dinas dalam Negeri pada TA 2017

Tabel XXX Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2017 dan 2016


1,208,972 667,875 541,097 81.02

Belanja Barang Persediaan 2,667,150 3,350,500 (683,350) (20.40)

42,509,468 41,976,743 532,725 1.27

Total Belanja Barang 46,385,590 45,995,118 390,472 0.85

Pengembalian Belanja Barang 45,682 3,914,406 - -


Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Uraian TA 2017 TA 2016 Kenaikan /

Penurunan %


3. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang

telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang

sebesar Rp. 4.259.196,- (empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu

seratus sembilan puluh enam rupiah) atau sebesar 10,12 % dari total pagu

yang tersedia.

59


Dari seluruh materi yang telah disusun dalam Laporan Kinerja Pengadilan Militer

III-14 Denpasar Tahun 2017 ini, secara ringkas dapat disimpulkan hal-hal pokok

sebagai berikut :

1. Sertifikat ISO 9001:2015 yang diterima oleh Pengadilan Militer III-14

Denpasar mengukuhkan bahwa pelayanan public di Pengadilan Militer III-14

Denpasar telah memenuhi standar manajemen mutu yang berlaku secara

internasional.

2. Seluruh jabatan struktural di pengadilan Militer III-14 Denpasar telah terisi

dan tidak menyisakan kekosongan di jabatan Kasubag Kepegawaian, Organisasi

dan tata Laksana

3. Telah disusun SOP untuk masing-masing jabatan, sebagai acuan kerja yang

jelas agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang, sehingga pekerjaan

bias dikerjakan dengan baik, terukur, efektif dan efisien dan juga hasil pekerjaan

yang diperoleh akan sama dan sesuai.

4. Ditinjau dari seberan jenjang pendidikan dan SDM di Pengadilan Militer III-14

Denpasar berada pada kondisi yang optimal untuk dapat berkembang

meningkatkan kualitas dan kinerjanya.

5. Dalam tahun 2017 Pengadilan Militer III-14 Denpasar secara keseluruhan

memiliki beban perkara sebanyak 59 Perkara dan berhasil menyelesaikan

sebanyak 54 perkara, yang berarti bahwa rasio produktifitas memutus perkara

sebesar 91,5 % dan sisa perkara sebesar 8,5 %. Dengan demikian kinerja

memutus perkara dikualifikasikan baik.

6. Adanya keterbukaan informasi membuat publikasi Putusan Pengadilan Militer

III-14 Denpasar dapat dimanfaatkan dikalangan masyarakat pencari keadilan.

7. Adanya aplikasi SIPP yang secara kontinyu terus disempurnakan merupakan

salah satu dukungan teknologi informasi bagi pelayanan public dalam hal

keterbukaan informasi.

60

A. KESIMPULAN

BAB IV. PENUTUP


8. Realisasi dan penyerapan anggaran untuk DIPA 01 dari BUA yang mencapai

lebih dari 63,77 % dimana bahwa pengelola anggaran pada dasarnya telah sejalan

dengan program kerja yang telah direncakan. Adapun penyerapan DIPA 05 dari

Dirjen Badilmiltum yang mencapai 99,41 %

9. Pengawasan atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi

Pengadilan Militer III-14 Denpasar dilakukan oleh Hakim Pengawas bidang serta

oleh Tim Auditor Internal, dimana hasil pengawasan Hakim Pengawas Bidang

akan diserahkan ke Kepala pengadilan sedang hasil pengawasan oleh Tim Auditor

Internal akan menjadi dasar bagi Tim Auditor Eksternal untuk menilai kelayakan

Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam mempertahankan perolehan sertifikat

ISO 9001:2015.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun

2017 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada

beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan

tahun 2018.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja

di Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tahun 2017 diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan.

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan

adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya.

Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja

yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat

kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Militer III-14

Denpasar pada tahun 2017 adalah :

a. Diperolehnya sertifikat ISO 9001:2015 sebagai pengukuhan bahwa

pelayanan public di Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah memenuhi

standar mutu secara Internasional.

b. Publikasi perkara melalui aplikasi SIPP yang telah menunjukkan indikator

baik.

c. Penyelesaian perkara yang menunjukkan kinerja baik dengan rasio

produktifikasi memutus perkara sebesar 91,5% dan sisa perkara sebesar

8,5%.

61


d. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi

telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum

memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi

e. Penyelesaian perkara pada tahun 2017 pada prinsipnya telah berjalan

dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun

sisa perkara ditahun 2016 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2017 dan

telah memenuhi target.

2. Kendala atau Hambatan.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar di

tahu 2017 adalah :

a. Bahwa saat ini Pengadilan Militer III-14 Denpasar belum memiliki

gedung kantor sendiri dan saat ini masih menggunakan gedung pinjaman

dari Pengadilan Tinggi Denpasar karena Simak BMN gedung tersebut

masih di kelola oleh Pengadilan Tinggi Denpasar.

b. Kepala Pengadilan Militer, Wakil Kepala dan para Hakim Pengadilan

Militer III-14 Denpasar sampai saat ini belum menempati rumah dinas

karena untuk rumah dinas Eks gedung 3 (bekas gedung perpustakaan)

Pengadilan Tinggi Denpasar yang disetujui oleh Mahkamah Agung RI untuk

rumah dinas Kadilmil III-14 Denpasar belum dilepaskan oleh Pengadilan

Tinggi Denpasar walaupun sudah melalui Surat maupun koordinasi namun

belum ada jawaban.

c. Jumlah Personil Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang ada saat ini

belum memadai sehingga masih terjadi rangkap tugas.

d. Belum tersedianya alat genset apabila terjadi pemadaman listrik oleh

PLN, dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas pokok.

e. Kurangnya personil yang memiliki sertifikasi barang dan jasa, sehingga apabila belanja modal meminjam personel yang bersertifikasi barang/jasa pada satker lain. f. Kurangnya personel/Staf yang berlatar belakang Sarjana di bidang IT,

untuk memperlancar tugas-tugas di bidang penyampaian infomasi yang

harus segera di sampaikan.

g. Adanya perkara yang masuk di akhir tahun dan perkara Desersi

Inabsensia pada bulan Desember, sehingga menghambat pencapaian

target penyelesaian perkara di tahun berjalan.

62


Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau

solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala

atau hambatan seperti tersebut diatas, diantaranya adalah :

Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian

secepatnya sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).

Memberikan arahan kepada Instansi terkait yang berada dibawah

Pengadilan Militer III-14 Denpasar akan pentingnya waktu penyelesaian

perkara.

Mencari alternatif jasa pengiriman yang dapat memberikan jangka waktu

pengiriman yang lebih singkat karena sebagian besar jarak antara

Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer lainnya relatif jauh sehingga

memakan waktu pengiriman yang lama.

Dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan unit-unit kerja di

lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar memiliki pedoman yang dapat dijadikan

penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program, sehingga Misi dan Visi

Pengadilan Militer III-14 Denpasar dapat terwujud dengan baik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini di buat untuk dapat di jadikan

sebagai bahan pertimbangan oleh Pimpinan atas, dalam mengambil kebijaksanaan.

Denpasar, Februari 2018. Kepala Pengadilan Militer III-14

Suwignyo Heri Prasetyo, SH. MH. Kolonel Chk Nrp. 1910014940863.

63

B. SARAN-SARAN

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)


TAHUN ANGGARAN 2017

TAHUN ANGGARAN 2014

KANTOR PENGADILAN MILITER III-14

DENPASAR

JL. YOS SUDARSO NO. 1 DENPASAR

DENPASAR, FEBRUARI 2018

Documents

BAB I – PENDAHULUANdilmil-denpasar.go.id/wp-content/uploads/2017/04/LKjIP...LKjIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2017 Akhirnya, kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak